Jumat, 17 Mei 2013

NEGARA SUDAH BOBROK..??? PEMERINTAHAN...PENUH DUSTA DAN MANIPULASI...??? DUSTA DAN DUSTA TERHADAP RAKYAT DAN PUBLIK..?? .......TTG BBM, HENTIKAN KEBOHONGAN ...>>> HENTIKAN DUSTA2 OLEH KEMEN ESDM...DAN KEMEN KEU..??? HENTIKAN PROVOKASI MEDIA MAINSTREAM..DAN DUSTA2 SURVEY2 BODONG...TANPA FAKTA RIIL..DILAPANGAN..>> HAYYOOO PERTAMINA -JUJUR---DAN KEMENKEU DAN KEMEN ESDM..JUJUR..?? JANGAN MENDUSTAI RAKYAT AWAM DAN PUBLIK...??? MEDIA MAINSTREAM JANGAN DUSTA..DAN MAIN POLITIK....??? >> APAKAH KARENA MEREKA PARA PEMILIK TV DAN MEDIA SERTA TWEETER BAYARAN...ITU SUDAH DI AGENDAKAN..OLEH AGENDA2 DAN TANGAN2 DAN JARINGAN ASING TERSELUBUNG..?? >> ..AWAS DPR DAN PEMERINTAHAN...MAIN BODONG DAN PAT GULIPAT....TENTANG HARGA DAN SUBSIDI BBM..?? ... AWAS GOLKAR-PKS-DEMOKRAT... MEREKA MAIN KAYU..DAN BODONG....HARGA BBM DAN MAIN2 DENGAN SUBSIDI BBM....??..... AWAS... MEREKA MELINDUNGI KASUS BLBI DAN SUBSIDI BUNGA BANK REKAP BLBI..?? ......Bank diperkirakan akan memilih ngotot mempertahankan bunga kredit tinggi. Posisi tawar perbankan di atas. Pasalnya, sejumlah bank besar tanpa menyalurkan kreditpun sudah menikmati keuntungan besar dari pendapatan kupon obligasi rekapitalisasi eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) atau obligasi rekap yang diberikan pemerintah sekitar 13,175-14,275 persen per tahun....>> Menghitung keuntungan atau kerugian bisnis BBM secara nasional adalah seperti menghitung soal-soal matematika anak SMP, sama sekali tidak rumit. Tidak ada persamaan eksponensial, tidak ada differensiasi, tidak ada logaritma dan metode-metode lainnya yang sedikit lebih rumit apalagi metode tingkat tinggi. Masalahnya adalah pemerintah menyembunyikan data-data yang diperlukan untuk menghitungnya. ..>> ....Data yang saya peroleh tentang biaya pengeluaran minyak sampai ke atas muka bumi (lifting) ditambah dengan pengilangan sampai menjadi BBM (refining) ditambah dengan pengangkutan sampai ke pompa-pompa bensin (transporting), seluruhnya adalah sebesar USD 10 per barrel. Dengan kurs yang 1 USD = Rp. 9.000, biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 liter premium adalah sebesar Rp 566. Sekali lagi Rp 566/liter premium. Harga jual premium adalah Rp 4.500/liter atau Rp 715.500/barrel. Harga minyak internasional adalah $100/barrel atau setara Rp 900.000/barrel atau Rp 5.660/liter....>> Konsumsi BBM Indonesia adalah 63 miliar liter atau 400 juta barrel/tahun atau 1,1 juta barrel/hari. Produksi domestik adalah 900.000 barrel/hari atau setara 143 juta liter/hari. Kekurangan konsumsi harus dipenuhi dengan impor sebanyak 200.000 barrel/hari atau setara 31,8 juta liter/hari. Dalam kondisi seperti ini berapa keuntungan atau rugi (subsidi) dari bisnis minyak tanah air? Pertama kita hitung pendapatan minyak nasional dari produksi domestik, yaitu jumlah produksi dikalikan harga domestik yang nilainya adalah 143 juta liter/hari x Rp 4.500/liter = Rp 643,5 miliar/hari. Kedua kita menghitung biaya produksi minyak tersebut, yaitu sebesar 143 juta liter/hari x Rp 566/liter = Rp 81 miliar/hari. Dengan demikian keuntungan dari produksi minyak domestik adalah Rp 643,5 miliar - Rp 81 miliar = Rp 563 miliar/hari atau setara Rp 205,5 triliun/tahun...>> Selanjutnya marilah kita hitung "subsidi" yang dikeluarkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan minyak domestik dengan mengimpor minyak dari pasar luar negeri sebesar 200.000 barrel/hari. Biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk mengimpor minyak tersebut adalah 31,8 juta liter/hari x Rp 5.560/liter = Rp 180 miliar/hari. Namun pada saat yang hampir bersamaan pemerintah mendapat pengembalian dari penjualan minyak impor tersebut setelah dijual di pasar domestik, yaitu sebesar 31,8 juta liter/hari x Rp 4.500/liter = Rp 143,1 miliar/hari. Dengan demikian "subsidi" yang benar-benar dikeluarkan pemerintah adalah Rp 180 miliar - Rp 143,1 miliar = Rp 36,9 miliar/hari atau setara Rp 13,47 triliun. Kita lihat bahwa ternyata "subsidi" yang dikeluarkan pemerintah masih jauh lebih kecil dari subsidi yang diberikan kepada para bankir penilep dana BLBI yang mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahunnya, atau hanya 2 x subsidi yang diberikan kepada Bank Century. Itupun belum dihitung keuntungan pemerintah yang sebesar Rp 205,5 triliun per-tahun...>> Untuk kesekian kalinya, sejumlah ekonom mendesak pemerintah segera menghentikan pembayaran subsidi bunga obligasi rekapitalisasi (OR) perbankan dari APBN yang mencapai Rp40-60 triliun/tahun sampai 2040. Ada perbedaan angka yang besar dengan pemerintah karena sebagian OR telah “berganti nama” karena telah dilakukan reswitch atau reprofiling OR. Akibat beban pembayaran utang yang teramat besar itu, APBN tidak mampu menjadi lokomotif pembangunan. Pada saat yang sama, pemerintah justru mati-matian mengurangi, bahkan mencabut, berbagai subsidi untuk rakyat. ..>> “Sekaranglah saat yang sangat historis untuk menghentikan pembayaran subsidi bunga obligasi rekap. Sebab, kebijakan ini benar-benar tidak adil. Pemerintah sibuk menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik (TDL) dengan alasan subsidi itu mendistorsi ekonomi. Tapi untuk mensubsidi para bankir yang sudah sangat kaya, pemerintah rela mengguyurkan uang pajak sekitar Rp40-60 triliun setiap tahun. DPR punya kewenangan untuk menghentikan ketidakadilan ini,” ujar mantan Menko Perekonomian DR. Rizal Ramli saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi XI DPR di Senayan, Senin (28/7)...>> Agar kasus penyimpangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli siap membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Demikian disampaikan Rizal yang juga penasihat ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kepada LICOM di Jakarta, Kamis (11/4/2013). ..>> SUBSIDI BBM DINIKMATI OLEH 99,9% RAKYAT INDONESIA DENGAN STATUS MENENGAH KECIL DAN MISKIN..YANG JUMLAHNYA SANGAT SIGNIFIKAN...YAKNI RATUSAN JUTA RAKYAT INDONESIA.. >> ..SEDANG SUBSIDI REKAP BUNGA BANK DINI'KMATI OLEH PARA BANKIR DAN HANYA BEBERAP GELINTIR SAJA...MUNGKIN HANYA BEBERAPA RATUS ORANG SAJA..?? >> ADILKAH INI..?? JELAS PRESIDEN TAHU.. WAKIL PRESIDEN TAHU.. ANGGOTA DPR TAHU.. MENKEU...DAN MEN ESDM DAN MEN BUMN DAN GUBERNUR BI TAHU DONG..?? LALU KENAPA DIAM..DAN BUNGKAM..??? >> ADA APA INI DINEGERI REPUBLIK INDONESIA INI..?? >>> ADA APA..??? HEY..KETUA DPR..?? KETUA MPR..?? >> MANA ITU KETUA MPR...KOK DIAM SAJA..?? >>> INI MELANGGAR UUD 1945...DAN TELAH MENGKHIANATI RAKYAT DAN UUD 1945....BAHWA KEKAYAAN BUMI DAN AIR NEGERI INI UNTUK SEBESAR-BESAR KEMAKMURAN RAKYAT...?? TETAPI MENGAPA BANKIR YANG NOTA BENE OARNG2 KAYA ...MASIH DISUBSIDI..>> APAKAH MEREKA TIDAK BISA MENGELOLA BANK2 BESAR..??? BODOHKAH MEREKA.. ATAU MANIPULASI..DAN MAIN BODONG..??>> HAYYOOO SITA SEMUA BANK2 YANG MENDAPATKAN SUBSIDI BANK REKAP ...DAN AMBIL ALIH OLEH NEGARA...>> DAN BUMN2 YANG JUGA MELAKUKAN MANIPULASI INI... SEMUA PEJABAT DAN SEMUA DIREKSI2 MREJKA DI TANGKAP DAN DIHUKUM...DIADILI SEBAGAI PENJAHAT NEGARA..?? >> SEKARANG STOPP....SUBSIDI...REKAP BUNGA BANK TERSEBUT SELURUHNYA..>> DAN KEMBALIKAN KEPADA NEGARA... SEMUA YANG SUDAH MEREKA TERIMA... >>> HAYYOOO KPK...JANGAN DIAM...!!!??? HAYYOOO MK... JANGAN DIAM...!!!>>> RAKYAT SEMUA -MAHASISWA-PELAJAR-KAUM INTELEKTUAL-DAN SEMUA RAKYAT DAN KOMPONEN MASSA BERGERAK DAN TUNTUT SEMUANYA ITU... AGAR SEGERA DIKEMBALIKAN KEPADA NEGARA..??!!>> PERAMPOKAN DAN MANIPULASI TERSELUBUNG DENGAN MENGGUNAKAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN... TELAH TERJADI SECARA SISTIMATIS.. DAN DIBIARKAN SEJAK 2002...DAN ANEHNYA DIATUR OLEH ORANG2 PINTER...YANG BERALIRAN NEOKONS DAN NEOLIBS DINEGERI INI...?? INILAH PENJAJAHAN TERSELUBUNG OLEH PARA KAPITALIS2 DOMESTIK DAN ASING YANG BERKOLABORASI... SECARA NYATA... DILAIN FIHAK... KEKAYAAN NEGARA DI TANAHIRIAN BARAT..YAKNI FREEPORT DIBIARKAN DIGASAK HABIS OLEH PENJAJAH KRIMINAL INTERNASIONAL YANG DIMOTORI..OLEH AS DAN KEKUATAN ZIONIS.. JUGA LADANG2 MIGAS DAN MINERAL LAINNYA..SERTA SEMUA KEKAYAAN LAUT DAN HUTAN... SEMUANYA DIJARAH DAN DIRAYAH..OLEH PARA AGEN2 DAN KOLABORATOR2...YANG MENGATAS NAMAKAN PEJABAT PEMERINTAHAN DAN DPR2..?? HAYYO KEMBALIKAN KEPADA UUD 1945 TANGGAL 18.8.1945 YANG DIJIWAI UUD 22 JUNI 1945..SERTA CITA2 PROKLAMASI 17.8.1945...>> AWAS....KASUS INI...SELALU DITUTUPI DENGAN RAPI OLEH ENTAH SIAPA...? BAHKAN KITA SEMUA SELALU DISUGUHI DENGAN KASUS KA SUS KECIL, DAN KASUS CENTURY YANG 6,7 TRILYUN SALAM BUAT KPK JIKA INGIN SERIUS BEKERJA....! SELAMAT BEKERJA...!..>>

Penuntasan kasus korupsi BLBI

Penasihat ekonomi PBB siap bantu KPK bongkar kasus BLBI

Editor: | Kamis, 11 April 2013 20:19 WIB, 36 hari yang lalu



Penasihat ekonomi PBB siap bantu KPK bongkar kasus BLBI - Penuntasan kasus korupsi BLBI - Rizal Ramli, kiri
Rizal Ramli, kiri(Foto: Istimewa)
http://www.lensaindonesia.com/2013/04/11/penasihat-ekonomi-pbb-siap-bantu-kpk-bongkar-kasus-blbi.html#r=tkait_thumb_bawah
LENSAINDONESIA.COM: Agar kasus penyimpangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli siap membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Demikian disampaikan Rizal yang juga penasihat ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kepada LICOM di Jakarta, Kamis (11/4/2013).


“Besok pagi saya diundang KPK untuk memberi keterangan penyelidikan seputar kemungkinan adanya tindak pidana korupsi pada BLBI. Dan saya siap membantu KPK membongkar kasus ini,” sambungnya.

Tentang materi apa saja yang ditanyakan, imbuhnya, Rizal mempersilakan wartawan menghubungi KPK. Namun pada prinsipnya, Ketua Umum Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP) ini bersungguh-sungguh membantu KPK untuk membongkar skandal korupsi terbesar di Indonesia ini sampai ke akar-akarnya.

Selasa (2/4) sebelumnya, KPK sudah meminta keterangan Mantan Menko Perekonomian Kwik Kian Gie. Dia juga dimintai keterangan terkait dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, khususnya dalam penerbitan surat keterangan lunas (SKL).

Ketika memimpin KPK, Antasari Azhar juga pernah mengusut kasus BLBI, khususnya tentang kemungkinan adanya penyimpangan yang dilakukan oknum pejabat dalam penerbitan SKL. Antasari berpendapat jika ada proses SKL ada yang tidak sesuai ketentuan, KPK akan rmerekomendasikan agar kasus BLBI itu dibuka kembali.

BPPN menerbitkan SKL berdasarkan Inpres No 8/2002 yang dikenal dengan Inpres tentang Release and Discharge. Isinya berupa pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya. Namun SKL juga menyebutkan adanya tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham. @ari

Bank Besar Nikmati Subsidi Rakyat

Senin, 13 Februari 2012 01:20 WIB
http://www.tribunnews.com/2012/02/13/bank-besar-nikmati-subsidi-rakyat
Bank Besar Nikmati Subsidi Rakyat
Kontan/Fransiskus Simbolon
Ilustrasi 
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -

Upaya Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate hingga ke level terendah sepanjang sejarah, yakni 5,75 persen untuk mendorong penurunan suku bunga pinjaman perbankan diperkirakan tidak akan efektif.

Bank-bank besar bakal memilih ongkang-ongkang menikmati subsidi bunga dari APBN yang bebas resiko dibanding harus menyalurkan kredit ke masyarakat yang banyak resikonya. Apalagi jika harus menurunkan suku bunga kreditnya.

Bank diperkirakan akan memilih ngotot mempertahankan bunga kredit tinggi. Posisi tawar perbankan di atas. Pasalnya, sejumlah bank besar tanpa menyalurkan kreditpun sudah menikmati keuntungan besar dari pendapatan kupon obligasi rekapitalisasi eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) atau obligasi rekap yang diberikan pemerintah sekitar 13,175-14,275 persen per tahun.

Bank yang menghimpun dana masyarakat tersebut enggan menjalankan fungsi utama sebagai penyalur kredit untuk menggerakkan sektor riil. Toh dengan subsidi bunga dari APBN dari instrumen yang bebas risiko sudah mendapatkan keuntungan cukup tinggi.

"Dibandingkan dengan BI Rate, kupon obligasi rekap yang diberikan pemerintah sangat tinggi. Makanya bank memilih mempertahankan obligasi ini karena keuntungannya besar daripada menyalurkan kredit dengan bunga menyesuaikan BI Rate," kata ekonom dari Indef, Enny Sri Hartati, akhir pekan lalu.

Seperti diketahui, obligasi rekap adalah warisan lama ketika BI menyuntikkan dana lewat BLBI untuk menalangi perbankan saat menghadapi krisis pada 1998. Sejumlah bank besar kemudian diselamatkan melalui surat utang itu dengan tenor hingga 20 tahun.

Sejak 2003, bank pemilik obligasi rekap menikmati keuntungan hanya dari penghasilan bunga obligasi negara. Pada tahun itu, APBN harus membayar bunga sekitar 31,55 triliun rupiah terhadap sisa obligasi rekap yang masih dipegang perbankan, sekitar 319,33 triliun rupiah.

Tanpa bunga obligasi negara itu, Bank Mandiri, Bank Central Asia, BNI, BRI, BTN, Bank Lippo, dan Bank Danamon, pada semester I-2003 saja langsung merugi. Dengan demikian, keuntungan yang dibukukan saat itu dinilai semu. Hal itu berarti bank-bank besar itu disubsidi oleh rakyat pembayar pajak lewat APBN.

Hingga tahun lalu, Bank Mandiri yang memiliki obligasi rekap Rp 77 triliun, masih menikmati pendapatan kupon cukup signifikan, begitu juga BRI yang memegang obligasi rekapitalisasi Rp 13,6 triliun dari total obligasi pemerintah yang dimilikinya sebesar Rp 20 triliun.

Masyarakat harus membayar bunga obligasi rekap hingga jatuh tempo pada 2033 yang nilai akumulatifnya bisa mencapai sekitar Rp 450 triliun. Pada 2000, APBN mengalokasikan Rp 38 triliun untuk membayar bunga obligasi rekap. Tahun 2008, dianggarkan lebih besar lagi, tidak kurang dari Rp 60 triliun. (tribunnews/ugi)

 

Kebijakan Obligasi Rekap Jelas Sangat Keliru

Hentikan Pembayaran Subsidi Bunga Obligasi Rekap Segera!

Editor: | Selasa, 29 Januari 2013 21:43 WIB, 108 hari yang lalu
http://www.lensaindonesia.com/2013/01/29/hentikan-pembayaran-subsidi-bunga-obligasi-rekap-segera.html



Hentikan Pembayaran Subsidi Bunga Obligasi Rekap Segera! - Kebijakan Obligasi Rekap Jelas Sangat Keliru - Rizal Ramli/Ist
Rizal Ramli/Ist

LENSAINDONESIA.COM: 
Untuk kesekian kalinya, sejumlah ekonom mendesak pemerintah segera menghentikan pembayaran subsidi bunga obligasi rekapitalisasi (OR) perbankan dari APBN yang mencapai Rp40-60 triliun/tahun sampai 2040. Ada perbedaan angka yang besar dengan pemerintah karena sebagian OR telah “berganti nama” karena telah dilakukan reswitch atau reprofiling OR. Akibat beban pembayaran utang yang teramat besar itu, APBN tidak mampu menjadi lokomotif pembangunan. Pada saat yang sama, pemerintah justru mati-matian mengurangi, bahkan mencabut, berbagai subsidi untuk rakyat.

“Sekaranglah saat yang sangat historis untuk menghentikan pembayaran subsidi bunga obligasi rekap. Sebab, kebijakan ini benar-benar tidak adil. Pemerintah sibuk menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik (TDL) dengan alasan subsidi itu mendistorsi ekonomi. Tapi untuk mensubsidi para bankir yang sudah sangat kaya, pemerintah rela mengguyurkan uang pajak sekitar Rp40-60 triliun setiap tahun. DPR punya kewenangan untuk menghentikan ketidakadilan ini,” ujar mantan Menko Perekonomian DR. Rizal Ramli saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi XI DPR di Senayan, Senin (28/7).


Selain Rizal Ramli, ekonom lain yang diundang adalah mantan Menteri/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie, ekonom Indef Dradjad Wibowo, dan ekonom UGM Revrisond Baswir. Selaku ahli ekonomi dan juga mantan pejabat tinggi yang mengetahui betul hal-ihwal Obligasi Rekapitalisasi perbankan, mereka dimintai masukannya seputar masalah ini.

Menurut Rizal Ramli yang juga mantan Menteri Keuangan era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu, kebijakan pemberian OR jelas sangat keliru. 

“Saya tidak bisa menerima, bagaimana mungkin pejabat publik yang gaji dan fasilitasnya dibayar oleh uang rakyat, tapi dalam membuat kebijakan justru menyengsarakan rakyatnya sendiri. Kita harus segera menghentikannya,” tegasnya.

Sementara itu, Menko Perekonomian era Megawati Soekarnoputri, Kwik Kian Gik menjelaskan, OR adalah utang pemerintah kepada bank-bank yang dimilikinya sendiri. Jadi ibaratnya utang dari kantong kiri ke kantong kanan. Dengan demikian solusinya adalah dengan menarik obligasi rekap tersebut. Namun teknik atau cara penarikannya termasuk domain sub-ilmu yang sama sekali tidak dipahami oleh para teknokrat Berkeley Mafia. Atau mungkin mereka memahaminya, tetapi sengaja mau mengobral bank-bank dengan harga murah seraya membangkrutkan negara.

“Selaku Menko Perekonomian, saya dan Menkeu (ketika itu) Bambang Sudibyo secara diam-diam mengganti OR dengan apa yang kami namakan zero coupon bond atau obligasi tanpa bunga. Isinya hanya angka yang harus dianggap sebagai modal atau ekuiti agar CAR perbankan jadi 8 persen,” papar Kwik.

Dia melanjutkan, semua bank diberi tenggang waktu lima tahun untuk menjadi sehat atas kekuatan sendiri dengan melakukan perbaikan kinerja. Kalau tidak, bank ditutup. Namun kalau sudah sehat atas kekuatan sendiri, zero coupon bond bisa ditarik.

“Sayangnya prinsip dan inti pikiran Zero Coupon Bond sebagai cara untuk menarik kembali Obligasi Rekap sama sekali tidak digubris. Akibatnya kita rasakan sendiri sampai sekarang, pemerintah mengeluarkan uang sekitar 25 persen dari APBN sejak 2003 hingga 2040. Motifnya hanya satu, yaitu patuh pada IMF secara mutlak dan habis-habisan,” tukas Kwik. @ari

Editor: +Ari Purwanto

SEKALI LAGI TTG BBM, HENTIKAN KEBOHONGAN

Menghitung keuntungan atau kerugian bisnis BBM secara nasional adalah seperti menghitung soal-soal matematika anak SMP, sama sekali tidak rumit. 
Tidak ada persamaan eksponensial, tidak ada differensiasi, tidak ada logaritma dan metode-metode lainnya yang sedikit lebih rumit apalagi metode tingkat tinggi. Masalahnya adalah pemerintah menyembunyikan data-data yang diperlukan untuk menghitungnya. 
Misalnya saja, berapa biaya produksi sebenarnya dari tiap 1 liter BBM, atau yang lebih penting lagi, bagaimana kontrak bagi hasil bisnis BBM antara pemerintah dengan kontraktor.

Mari kita main hitung-hitungan ala anak SMP. Untuk penyederhanaan tanpa menimbulkan perbedaan signifikan dari kondisi sebenarnya, kita anggap semua minyak bumi yang dihasilkan di Indonesia diolah menjadi premium, demikian juga semua konsumsi minyak adalah premium. 
Data yang saya peroleh tentang biaya pengeluaran minyak sampai ke atas muka bumi (lifting) ditambah dengan pengilangan sampai menjadi BBM (refining) ditambah dengan pengangkutan sampai ke pompa-pompa bensin (transporting), seluruhnya adalah sebesar USD 10 per barrel. Dengan kurs yang 1 USD = Rp. 9.000, biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 liter premium adalah sebesar Rp 566. Sekali lagi Rp 566/liter premium. Harga jual premium adalah Rp 4.500/liter atau Rp 715.500/barrel. Harga minyak internasional adalah $100/barrel atau setara Rp 900.000/barrel atau Rp 5.660/liter.

Konsumsi BBM Indonesia adalah 63 miliar liter atau 400 juta barrel/tahun atau 1,1 juta barrel/hari. Produksi domestik adalah 900.000 barrel/hari atau setara 143 juta liter/hari. Kekurangan konsumsi harus dipenuhi dengan impor sebanyak 200.000 barrel/hari atau setara 31,8 juta liter/hari.

Dalam kondisi seperti ini berapa keuntungan atau rugi (subsidi) dari bisnis minyak tanah air?

Pertama kita hitung pendapatan minyak nasional dari produksi domestik, yaitu jumlah produksi dikalikan harga domestik yang nilainya adalah 143 juta liter/hari x Rp 4.500/liter = Rp 643,5 miliar/hari.

Kedua kita menghitung biaya produksi minyak tersebut, yaitu sebesar 143 juta liter/hari x Rp 566/liter = Rp 81 miliar/hari.

Dengan demikian keuntungan dari produksi minyak domestik adalah Rp 643,5 miliar - Rp 81 miliar = Rp 563 miliar/hari atau setara Rp 205,5 triliun/tahun.

Selanjutnya marilah kita hitung "subsidi" yang dikeluarkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan minyak domestik dengan mengimpor minyak dari pasar luar negeri sebesar 200.000 barrel/hari. Biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk mengimpor minyak tersebut adalah 31,8 juta liter/hari x Rp 5.560/liter = Rp 180 miliar/hari. Namun pada saat yang hampir bersamaan pemerintah mendapat pengembalian dari penjualan minyak impor tersebut setelah dijual di pasar domestik, yaitu sebesar 31,8 juta liter/hari x Rp 4.500/liter = Rp 143,1 miliar/hari. Dengan demikian "subsidi" yang benar-benar dikeluarkan pemerintah adalah Rp 180 miliar - Rp 143,1 miliar = Rp 36,9 miliar/hari atau setara Rp 13,47 triliun.

Kita lihat bahwa ternyata "subsidi" yang dikeluarkan pemerintah masih jauh lebih kecil dari subsidi yang diberikan kepada para bankir penilep dana BLBI yang mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahunnya, atau hanya 2 x subsidi yang diberikan kepada Bank Century. Itupun belum dihitung keuntungan pemerintah yang sebesar Rp 205,5 triliun per-tahun.

Jadi mengapa pemerintah ngotot untuk menaikkan harga BBM? Apakah Kalau alasan pemerintah adalah keuntungan yang didapat selama ini masih kurang banyak? Kalau alasan pemerintah adalah karena pemerintah terlalu miskin untuk sekedar memberi subsidi sebesar Rp 13,47 triliun, lalu mengapa pemerintah bisa membeli pesawat kepresidenan hampir senilai Rp 1 triliun? Mengapa pemerintah masih bisa membiayai perjalan dinas para pejabat hingga Rp 20 triliun per-tahun? Mengapa pemerintah dengan mudah memberi subsidi pengembalian BLBI sebesar Rp 30 triliun per-tahun? Dan mengapa pemerintah dengan gampang menalangi Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun?

Sebenarnya pemerintah itu bekerja untuk siapa?


2 komentar:

bloggeinyong mengatakan...
Belum dihitung, berapa jumlah minyak mentah yang dicuri
dian adi mengatakan...
bloggeinyong: jumlah minyak mentah yang dicuri tak sebanding dengan jumlah kebutuhan minyak, dalam ilmu pasti ada yang dinamakan ketidakpastian
jika minyak yang dicuri adalah 5% produksi dalam negri, maka tambahan subsidi yang berpengaruh tidak begitu signifikan, hanya 45,9 miliar/hari atau 16,5 trilliun/tahun, tidak signifikan..

maju terus bung cahyono adi

1 komentar:

  1. Anda berada di kesulitan keuangan? Apakah Anda ingin memulai bisnis Anda sendiri? Perusahaan pinjaman didirikan organisasi hak asasi manusia di seluruh dunia dengan tujuan tunggal membantu orang miskin dan orang-orang dengan kesulitan keuangan yang hidup. Jika Anda ingin mengajukan pinjaman, kembali ke kami dengan rincian di bawah email: julietowenloancompany@gmail.com


    Nama lengkap:
    jumlah pinjaman :
    Pinjaman Durasi:
    Pendapatan bulanan :
    negara:
    Seks:
    Nomor telepon:
    Tanggal lahir :

    Terima kasih dan Tuhan memberkati

    JULIETOWENLOANCOMPANY
    (Julietowenloancompany@gmail.com)
    Ibu Juliet

    BalasHapus