Penuntasan kasus korupsi BLBI
Penasihat ekonomi PBB siap bantu KPK bongkar kasus BLBI
Editor: Ari Purwanto | Kamis, 11 April 2013 20:19 WIB, 36 hari yang lalu
Rizal Ramli, kiri(Foto: Istimewa)
LENSAINDONESIA.COM:
Agar kasus penyimpangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI),
Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli siap membantu Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK).
Demikian disampaikan Rizal yang juga penasihat
ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kepada LICOM di Jakarta, Kamis
(11/4/2013).
Baca juga: KPK buka lowongan "pemberantas korupsi", butuh 286 orang, Bro! dan KPK "jebloskan" Bupati Mandailing Natal ke sel korupsi Rutan Guntur
“Besok
pagi saya diundang KPK untuk memberi keterangan penyelidikan seputar
kemungkinan adanya tindak pidana korupsi pada BLBI. Dan saya siap
membantu KPK membongkar kasus ini,” sambungnya.
Tentang materi apa
saja yang ditanyakan, imbuhnya, Rizal mempersilakan wartawan
menghubungi KPK. Namun pada prinsipnya, Ketua Umum Aliansi Rakyat untuk
Perubahan (ARUP) ini bersungguh-sungguh membantu KPK untuk membongkar
skandal korupsi terbesar di Indonesia ini sampai ke akar-akarnya.
Selasa
(2/4) sebelumnya, KPK sudah meminta keterangan Mantan Menko
Perekonomian Kwik Kian Gie. Dia juga dimintai keterangan terkait dugaan
terjadinya tindak pidana korupsi, khususnya dalam penerbitan surat
keterangan lunas (SKL).
Ketika memimpin KPK, Antasari Azhar juga
pernah mengusut kasus BLBI, khususnya tentang kemungkinan adanya
penyimpangan yang dilakukan oknum pejabat dalam penerbitan SKL. Antasari
berpendapat jika ada proses SKL ada yang tidak sesuai ketentuan, KPK
akan rmerekomendasikan agar kasus BLBI itu dibuka kembali.
BPPN
menerbitkan SKL berdasarkan Inpres No 8/2002 yang dikenal dengan Inpres
tentang Release and Discharge. Isinya berupa pemberian jaminan kepastian
hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya. Namun SKL
juga menyebutkan adanya tindakan hukum kepada debitor yang tidak
menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang
saham. @ari
Bank Besar Nikmati Subsidi Rakyat
Senin, 13 Februari 2012 01:20 WIB
http://www.tribunnews.com/2012/02/13/bank-besar-nikmati-subsidi-rakyat
Kontan/Fransiskus Simbolon
Ilustrasi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -
Hingga tahun lalu, Bank Mandiri yang memiliki obligasi rekap Rp 77 triliun, masih menikmati pendapatan kupon cukup signifikan, begitu juga BRI yang memegang obligasi rekapitalisasi Rp 13,6 triliun dari total obligasi pemerintah yang dimilikinya sebesar Rp 20 triliun.
Upaya Bank Indonesia
(BI) menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate hingga ke level terendah
sepanjang sejarah, yakni 5,75 persen untuk mendorong penurunan suku
bunga pinjaman perbankan diperkirakan tidak akan efektif.
Bank-bank besar bakal memilih ongkang-ongkang menikmati subsidi bunga
dari APBN yang bebas resiko dibanding harus menyalurkan kredit ke
masyarakat yang banyak resikonya. Apalagi jika harus menurunkan suku
bunga kreditnya.
Bank diperkirakan akan memilih ngotot mempertahankan bunga kredit
tinggi. Posisi tawar perbankan di atas. Pasalnya, sejumlah bank besar
tanpa menyalurkan kreditpun sudah menikmati keuntungan besar dari
pendapatan kupon obligasi rekapitalisasi eks Bantuan Likuiditas Bank
Indonesia (BLBI) atau obligasi rekap yang diberikan pemerintah sekitar
13,175-14,275 persen per tahun.
Bank yang menghimpun dana masyarakat tersebut enggan menjalankan
fungsi utama sebagai penyalur kredit untuk menggerakkan sektor riil. Toh
dengan subsidi bunga dari APBN dari instrumen yang bebas risiko sudah
mendapatkan keuntungan cukup tinggi.
"Dibandingkan dengan BI Rate, kupon obligasi rekap yang diberikan
pemerintah sangat tinggi. Makanya bank memilih mempertahankan obligasi
ini karena keuntungannya besar daripada menyalurkan kredit dengan bunga
menyesuaikan BI Rate," kata ekonom dari Indef, Enny Sri Hartati, akhir
pekan lalu.
Seperti diketahui, obligasi rekap adalah warisan lama ketika BI
menyuntikkan dana lewat BLBI untuk menalangi perbankan saat menghadapi
krisis pada 1998. Sejumlah bank besar kemudian diselamatkan melalui
surat utang itu dengan tenor hingga 20 tahun.
Sejak 2003, bank pemilik obligasi rekap menikmati keuntungan hanya
dari penghasilan bunga obligasi negara. Pada tahun itu, APBN harus
membayar bunga sekitar 31,55 triliun rupiah terhadap sisa obligasi rekap
yang masih dipegang perbankan, sekitar 319,33 triliun rupiah.
Tanpa bunga obligasi negara itu, Bank Mandiri, Bank Central Asia,
BNI, BRI, BTN, Bank Lippo, dan Bank Danamon, pada semester I-2003 saja
langsung merugi. Dengan demikian, keuntungan yang dibukukan saat itu
dinilai semu. Hal itu berarti bank-bank besar itu disubsidi oleh rakyat
pembayar pajak lewat APBN.
Hingga tahun lalu, Bank Mandiri yang memiliki obligasi rekap Rp 77 triliun, masih menikmati pendapatan kupon cukup signifikan, begitu juga BRI yang memegang obligasi rekapitalisasi Rp 13,6 triliun dari total obligasi pemerintah yang dimilikinya sebesar Rp 20 triliun.
Masyarakat harus membayar bunga obligasi rekap hingga jatuh tempo
pada 2033 yang nilai akumulatifnya bisa mencapai sekitar Rp 450 triliun.
Pada 2000, APBN mengalokasikan Rp 38 triliun untuk membayar bunga
obligasi rekap. Tahun 2008, dianggarkan lebih besar lagi, tidak kurang
dari Rp 60 triliun. (tribunnews/ugi)
Kebijakan Obligasi Rekap Jelas Sangat Keliru
Hentikan Pembayaran Subsidi Bunga Obligasi Rekap Segera!
Editor: Ari Purwanto | Selasa, 29 Januari 2013 21:43 WIB, 108 hari yang lalu
http://www.lensaindonesia.com/2013/01/29/hentikan-pembayaran-subsidi-bunga-obligasi-rekap-segera.html
Rizal Ramli/Ist
LENSAINDONESIA.COM:
Untuk kesekian kalinya, sejumlah ekonom mendesak pemerintah segera
menghentikan pembayaran subsidi bunga obligasi rekapitalisasi (OR)
perbankan dari APBN yang mencapai Rp40-60 triliun/tahun sampai 2040. Ada
perbedaan angka yang besar dengan pemerintah karena sebagian OR telah
“berganti nama” karena telah dilakukan reswitch atau reprofiling OR.
Akibat beban pembayaran utang yang teramat besar itu, APBN tidak mampu
menjadi lokomotif pembangunan. Pada saat yang sama, pemerintah justru
mati-matian mengurangi, bahkan mencabut, berbagai subsidi untuk rakyat.
“Sekaranglah
saat yang sangat historis untuk menghentikan pembayaran subsidi bunga
obligasi rekap. Sebab, kebijakan ini benar-benar tidak adil. Pemerintah
sibuk menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik (TDL) dengan alasan
subsidi itu mendistorsi ekonomi. Tapi untuk mensubsidi para bankir yang
sudah sangat kaya, pemerintah rela mengguyurkan uang pajak sekitar
Rp40-60 triliun setiap tahun. DPR punya kewenangan untuk menghentikan
ketidakadilan ini,” ujar mantan Menko Perekonomian DR. Rizal Ramli saat
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi XI DPR di Senayan, Senin
(28/7).
Baca juga: Rizal Ramli 'ngotot' Nyapres dalih tingkatkan ekonomi bangsa dan KPK mulai usut skandal penyimpangan BLBI
Selain
Rizal Ramli, ekonom lain yang diundang adalah mantan Menteri/Kepala
Bappenas Kwik Kian Gie, ekonom Indef Dradjad Wibowo, dan ekonom UGM
Revrisond Baswir. Selaku ahli ekonomi dan juga mantan pejabat tinggi
yang mengetahui betul hal-ihwal Obligasi Rekapitalisasi perbankan,
mereka dimintai masukannya seputar masalah ini.
Menurut Rizal
Ramli yang juga mantan Menteri Keuangan era Presiden Abdurrahman Wahid
(Gus Dur) itu, kebijakan pemberian OR jelas sangat keliru.
“Saya
tidak bisa menerima, bagaimana mungkin pejabat publik yang gaji dan
fasilitasnya dibayar oleh uang rakyat, tapi dalam membuat kebijakan
justru menyengsarakan rakyatnya sendiri. Kita harus segera
menghentikannya,” tegasnya.
Sementara itu, Menko Perekonomian era
Megawati Soekarnoputri, Kwik Kian Gik menjelaskan, OR adalah utang
pemerintah kepada bank-bank yang dimilikinya sendiri. Jadi ibaratnya
utang dari kantong kiri ke kantong kanan. Dengan demikian solusinya
adalah dengan menarik obligasi rekap tersebut. Namun teknik atau cara
penarikannya termasuk domain sub-ilmu yang sama sekali tidak dipahami
oleh para teknokrat Berkeley Mafia. Atau mungkin mereka memahaminya,
tetapi sengaja mau mengobral bank-bank dengan harga murah seraya
membangkrutkan negara.
“Selaku Menko Perekonomian, saya dan Menkeu
(ketika itu) Bambang Sudibyo secara diam-diam mengganti OR dengan apa
yang kami namakan zero coupon bond atau obligasi tanpa bunga. Isinya
hanya angka yang harus dianggap sebagai modal atau ekuiti agar CAR
perbankan jadi 8 persen,” papar Kwik.
Dia melanjutkan, semua bank
diberi tenggang waktu lima tahun untuk menjadi sehat atas kekuatan
sendiri dengan melakukan perbaikan kinerja. Kalau tidak, bank ditutup.
Namun kalau sudah sehat atas kekuatan sendiri, zero coupon bond bisa
ditarik.
“Sayangnya prinsip dan inti pikiran Zero Coupon Bond
sebagai cara untuk menarik kembali Obligasi Rekap sama sekali tidak
digubris. Akibatnya kita rasakan sendiri sampai sekarang, pemerintah
mengeluarkan uang sekitar 25 persen dari APBN sejak 2003 hingga 2040.
Motifnya hanya satu, yaitu patuh pada IMF secara mutlak dan
habis-habisan,” tukas Kwik. @ari
Editor: +Ari PurwantoSEKALI LAGI TTG BBM, HENTIKAN KEBOHONGAN
Menghitung keuntungan atau kerugian bisnis BBM secara nasional adalah
seperti menghitung soal-soal matematika anak SMP, sama sekali tidak
rumit.
Tidak ada persamaan eksponensial, tidak ada differensiasi, tidak
ada logaritma dan metode-metode lainnya yang sedikit lebih rumit apalagi
metode tingkat tinggi. Masalahnya adalah pemerintah menyembunyikan
data-data yang diperlukan untuk menghitungnya.
Misalnya saja, berapa
biaya produksi sebenarnya dari tiap 1 liter BBM, atau yang lebih penting
lagi, bagaimana kontrak bagi hasil bisnis BBM antara pemerintah dengan
kontraktor.
Mari kita main hitung-hitungan ala anak SMP. Untuk penyederhanaan tanpa menimbulkan perbedaan signifikan dari kondisi sebenarnya, kita anggap semua minyak bumi yang dihasilkan di Indonesia diolah menjadi premium, demikian juga semua konsumsi minyak adalah premium.
Mari kita main hitung-hitungan ala anak SMP. Untuk penyederhanaan tanpa menimbulkan perbedaan signifikan dari kondisi sebenarnya, kita anggap semua minyak bumi yang dihasilkan di Indonesia diolah menjadi premium, demikian juga semua konsumsi minyak adalah premium.
Data yang saya peroleh tentang biaya pengeluaran minyak sampai
ke atas muka bumi (lifting) ditambah dengan pengilangan sampai menjadi
BBM (refining) ditambah dengan pengangkutan sampai ke pompa-pompa bensin
(transporting), seluruhnya adalah sebesar USD 10 per barrel. Dengan
kurs yang 1 USD = Rp. 9.000, biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1
liter premium adalah sebesar Rp 566. Sekali lagi Rp 566/liter premium.
Harga jual premium adalah Rp 4.500/liter atau Rp 715.500/barrel. Harga
minyak internasional adalah $100/barrel atau setara Rp 900.000/barrel
atau Rp 5.660/liter.
Konsumsi BBM Indonesia adalah 63 miliar liter atau 400 juta barrel/tahun atau 1,1 juta barrel/hari. Produksi domestik adalah 900.000 barrel/hari atau setara 143 juta liter/hari. Kekurangan konsumsi harus dipenuhi dengan impor sebanyak 200.000 barrel/hari atau setara 31,8 juta liter/hari.
Konsumsi BBM Indonesia adalah 63 miliar liter atau 400 juta barrel/tahun atau 1,1 juta barrel/hari. Produksi domestik adalah 900.000 barrel/hari atau setara 143 juta liter/hari. Kekurangan konsumsi harus dipenuhi dengan impor sebanyak 200.000 barrel/hari atau setara 31,8 juta liter/hari.
Dalam kondisi seperti ini berapa keuntungan atau rugi (subsidi) dari bisnis minyak tanah air?
Pertama kita hitung pendapatan minyak nasional dari produksi domestik, yaitu jumlah produksi dikalikan harga domestik yang nilainya adalah 143 juta liter/hari x Rp 4.500/liter = Rp 643,5 miliar/hari.
Kedua kita menghitung biaya produksi minyak tersebut, yaitu sebesar 143 juta liter/hari x Rp 566/liter = Rp 81 miliar/hari.
Dengan demikian keuntungan dari produksi minyak domestik adalah Rp 643,5 miliar - Rp 81 miliar = Rp 563 miliar/hari atau setara Rp 205,5 triliun/tahun.
Selanjutnya marilah kita hitung "subsidi" yang dikeluarkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan minyak domestik dengan mengimpor minyak dari pasar luar negeri sebesar 200.000 barrel/hari. Biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk mengimpor minyak tersebut adalah 31,8 juta liter/hari x Rp 5.560/liter = Rp 180 miliar/hari. Namun pada saat yang hampir bersamaan pemerintah mendapat pengembalian dari penjualan minyak impor tersebut setelah dijual di pasar domestik, yaitu sebesar 31,8 juta liter/hari x Rp 4.500/liter = Rp 143,1 miliar/hari. Dengan demikian "subsidi" yang benar-benar dikeluarkan pemerintah adalah Rp 180 miliar - Rp 143,1 miliar = Rp 36,9 miliar/hari atau setara Rp 13,47 triliun.
Kita lihat bahwa ternyata "subsidi" yang dikeluarkan pemerintah masih jauh lebih kecil dari subsidi yang diberikan kepada para bankir penilep dana BLBI yang mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahunnya, atau hanya 2 x subsidi yang diberikan kepada Bank Century. Itupun belum dihitung keuntungan pemerintah yang sebesar Rp 205,5 triliun per-tahun.
Jadi mengapa pemerintah ngotot untuk menaikkan harga BBM? Apakah Kalau alasan pemerintah adalah keuntungan yang didapat selama ini masih kurang banyak? Kalau alasan pemerintah adalah karena pemerintah terlalu miskin untuk sekedar memberi subsidi sebesar Rp 13,47 triliun, lalu mengapa pemerintah bisa membeli pesawat kepresidenan hampir senilai Rp 1 triliun? Mengapa pemerintah masih bisa membiayai perjalan dinas para pejabat hingga Rp 20 triliun per-tahun? Mengapa pemerintah dengan mudah memberi subsidi pengembalian BLBI sebesar Rp 30 triliun per-tahun? Dan mengapa pemerintah dengan gampang menalangi Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun?
Sebenarnya pemerintah itu bekerja untuk siapa?
2 komentar:
-
bloggeinyong mengatakan...
- Belum dihitung, berapa jumlah minyak mentah yang dicuri
-
dian adi mengatakan...
- bloggeinyong: jumlah minyak mentah yang dicuri tak sebanding dengan
jumlah kebutuhan minyak, dalam ilmu pasti ada yang dinamakan
ketidakpastian
jika minyak yang dicuri adalah 5% produksi dalam negri, maka tambahan subsidi yang berpengaruh tidak begitu signifikan, hanya 45,9 miliar/hari atau 16,5 trilliun/tahun, tidak signifikan..
maju terus bung cahyono adi Priyo Budi: Saat Rapat konsultasi, Presiden janji 1-2 hari
Bahas subsidi BBM, DPR tunggu surat Presiden soal RAPBN-P 2013
Editor: Khairul Fahmi | Jumat, 17 Mei 2013 18:00 WIB, 35 menit yang laluhttp://www.lensaindonesia.com/2013/05/17/bahas-subsidi-bbm-dpr-tunggu-surat-presiden-soal-rapbn-p-2013.html
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso(Foto: istimewa)LENSAINDONESIA.COM: Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mengaku, hingga saat ini pimpinan DPR belum menerima surat Presiden soal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013.Padahal, saat rapat konsultasi dengan pimpinan DPR, Senin (13/05/13) lalu di Istana, Presiden menyampaikan akan segera menyerahkannya.Baca juga: Disebut BK DPR suka bolos, Sutan Bhatoegana lemas dan DPR tidak perlu tes Calon Hakim Agung, itu inkonstitusional!“Dalam waktu satu-dua hari setelah rapat konsultasi dilakukan,” ujar Priyo, Jum’at (17/05/13).Menurut Politisi Partai Golkar ini, surat presiden itu akan digunakan untuk membahas RAPBN-P 2013. Salah satu butir yang penting dalam rancangan RAPBN-P 2013 yang diajukan dan diusulkan oleh Pemerintah itu menyangkut pengurangan subsidi BBM.“Ini yang akhirnya kemudian mempunyai implikasi kemungkinan terbesar akan dinaikkannya harga BBM oleh Pemerintah,” tandas Priyo.Jika surat yang ditunggu-tunggu sudah diterima, Priyo memastikan DPR akan segera membahasnya melalui Komisi XI. Ia menduga pemerintah masih mematangkan lagi sejumlah hal terkait RAPBN-P 2013 itu.“Intinya DPR terbuka sekali dan akan segera memprosesnya,” pungkasnya.@endangNOTE: PERAMPOKAN DAN MANIPULASI TERSELUBUNG DENGAN MENGGUNAKAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN... TELAH TERJADI SECARA SISTIMATIS.. DAN DIBIARKAN SEJAK 2002...DAN ANEHNYA DIATUR OLEH ORANG2 PINTER...YANG BERALIRAN NEOKONS DAN NEOLIBS DINEGERI INI...??INILAH PENJAJAHAN TERSELUBUNG OLEH PARA KAPITALIS2 DOMESTIK DAN ASING YANG BERKOLABORASI... SECARA NYATA...DILAIN FIHAK... KEKAYAAN NEGARA DI TANAHIRIAN BARAT..YAKNI FREEPORT DIBIARKAN DIGASAK HABIS OLEH PENJAJAH KRIMINAL INTERNASIONAL YANG DIMOTORI..OLEH AS DAN KEKUATAN ZIONIS.. JUGA LADANG2 MIGAS DAN MINERAL LAINNYA..SERTA SEMUA KEKAYAAN LAUT DAN HUTAN... SEMUANYA DIJARAH DAN DIRAYAH..OLEH PARA AGEN2 DAN KOLABORATOR2...YANG MENGATAS NAMAKAN PEJABAT PEMERINTAHAN DAN DPR2..??HAYYO KEMBALIKAN KEPADA UUD 1945 TANGGAL 18.8.1945 YANG DIJIWAI UUD 22 JUNI 1945..SERTA CITA2 PROKLAMASI 17.8.1945...>>Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
http://maspurba.wordpress.com/2009/12/05/kasus-bantuan-likuiditas-bank-indonesia/
“Ramai – ramai Merampok Negara”[1]Bab IPendahuluanSampe L. PurbaKasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, yang selanjutnya dalam paper ini disingkat dengan BLBI adalah suatu kasus yang fenomenal dalam sejarah perekonomian, perbankan, sistem serta praktek hukum yang terjadi di Indonesia. Kasus tersebut dikualifikasikan sebagai kasus yang sifatnya fenomenal, karena dalam penanganannya, yang semestinya murni sebagai hal-hal yang bersifat biasa dalam sistem perbankan universal, ternyata memiliki dimensi dimensi hukum, politis, perdata dan aspek pidana. Skandal BLBI adalah salah satu skandal keuangan terbesar di Indonesia yang magnitudenya telah mendunia, melewati beberapa rezim pemerintahan dengan berbagai perannya. Pemerintahan Soeharto (1997 – 1998) mengundang IMF (internasional Monetary Bank) untuk merestrukturisasi perbankan yang mau kolaps dengan terms yang ketat melalui letter of intent. Pemerintahan Habibie (1998 – 1999) berperan dalam memperkenalkan assessmen untuk penanganannya antara lain dengan membentuk Badan Penyehatan Perbankan (BPPN). Pemerintahan Gus Dur (1999 – 2000) mengeksekusi penjualan aset aset di bawah BPPN. Pemerintahan Megawati (2000 – 2004) menerbitkan Release and Discharge kepada para pengemplang BLBI yang koperatif, dan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004 – 2009) secara aktif dan selektif mengundang dengan karpet merah mereka mereka yang telah memperoleh Release and Discharge, tetapi kemudian mempersoalkan, membatalkan bahkan menangkapi dan memenjarakan para obligor BLBI yang telah dinyatakan sebelumnya tidak akan menghadapi tuntutan hukum.Kasus tersebut bermula dari terjadinya gejolak moneter, yaitu merosotnya secara tajam kepercayaan terhadap rupiah, mulai sejak Juli 1997 yang diikuti dengan rumor penutupan perbankan yang kalah kliring. Pemerintah pada 1 November 1997, menutup 16 bank. Tindakan pemerintah ini mengakibatkan psikologi masyarakat terhadap kepercayaan perbankan menurun drastis, sehingga masyarakat beramai ramai melakukan rush menarik simpanannya dari berbagai bank yang diisukan atau dipersepsikan akan ditutup oleh Pemerintah.Akibat kepanikan masyarakat tersebut, untuk mengatasinya termasuk untuk menjaga jangan sampai collapse sistem perbankan nasional, bank-bank akhirnya meminta bantuan fasilitas Bank Indonesia sebagai lender of the last resort.Namun capital flight tetap terjadi, BLBI meningkat karena rush terus menerus, dan untuk menutupinya Bank Indonesia tetap menyuntikkan pinjaman kepada perbankan, sehingga jumlah perbankan yang bersaldo negatif bertambah banyak.Berbagai skema dilakukan oleh Pemerintah untuk menyelamatkan sistem perbankan nasional. Di antara skema-skema tersebut adalah PKPS (Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham), penerbitan Surat Utang Pemerintah untuk mengkonversi BLBI menjadi penyertaan modal sementara Pemerintah, pemberlakuan klausul release and discharge pada 21 September 1998, yang membebaskan obligor dari tuntutan hukum asalkan sudah membayar utangnya melalui penyerahan asset hingga memperkenalkan obligasi rekap.Namun belakangan terungkap bahwa banyak ditengarai bahwa pemberian BLBI oleh Pemerintah tidak digunakan sesuai peruntukannya, yang potensial mengandung hal-hal yang bersifat kejahatan perbankan dan berkualifikasi pidana. Demikian juga pemberian release and discharge yang membebaskan obligor dari tuntutan hukum, oleh sementara kalangan dianggap telah melampaui kewenangan perdata untuk penyelesaian kasus yang bersifat pidana.Solusi yang diambil Pemerintah sebagai lanjutan dari kebijakan BLBI adalah dengan menerbitkan obligasi rekap. Obligasi Rekap adalah penambahan penyertaan modal pemerintah di perbankan dengan memperlakukan penyertaan tersebut seperti pinjaman Pemerintah kepada perbankan (sisi debet) dan Penyertaan Modal Pemerintah (sisi kredit). Atas penempatan obligasi tersebut, Pemerintah menjadi pihak berhutang kepada perbankan yang harus membayar bunga obligasi secara reguler kepada perbankan. Pemerintah berharap bahwa dengan obligasi rekap tersebut, perbankan memiliki kemampuan untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat, membiayai operasional perusahaan, dan apabila telah beruntung dari selisih spread (selisih bunga simpanan yang diterima dengan yang bunga pinjaman yang disalurkan), pada waktunya perbankan akan mengembalikan Penyertaan Modal Pemerintah. Namun dalam perjalanan waktu, ternyata penyertaan Pemerintah dalam bentuk obligasi rekap justru menjadi menjerat Pemerintah. Pemerintah terikat untuk membayar bunga obligasi secara reguler dan melunasinya ke perbankan yang tercermin dalam beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Sebaliknya, bunga maupun cicilan obligasi rekap yang diperoleh perbankan dari topangan APBN, justru dipergunakan tidak sesuai peruntukannya untuk penyaluran ke masyarakat dalam fungsi intermediaries perbankan. Dana segar yang diterima perbankan yang telah menyalah gunakan BLBI, malah dilakukan penyalah gunaan kedua dengan memanfaatkan dana segar tersebut untuk keperluan sendiri dan afiliasinya yang tidak berkontribusi kepada penyehatan perbankan.Paper ini akan mengkaji empat hal sehubungan dengan hal tersebut di atas, yaitu :- Apakah kebijakan BLBI yang diambil Pemerintah dan implementasi oleh Bank Sentral telah sesuai dengan lingkup kewenangannya
- Apakah penggunaan fasilitas BLBI telah sesuai dengan tujuan pemberiannya
- Apakah pemberian R&D tidak bertentangan dengan hukum positif di Indonesia
- Apakah penyelesaian BLBI dengan penerbitan Obligasi Rekap merupakan solusi yang tepat
Bab IIManajemen perbankan dalam perekonomian dan masalah hukum atas impelementasi kebijakan BLBIBLBI adalah suatu kebijakan (policy) dari Pemerintah dan bank Indonesia pada rezim orde baru di mana Bank Indonesia menyuntikkan dana kepada bank-bank nasional yang dengan berada dalam kesulitan likuiditas agari bank-bank tersebut dapat membayar kepada nasabah masing-masing, untuk menghindari terjadinya kepanikan masyarakat dan gagal bayar dari bank tersebut kepada nasabahnya.Pengucuran tersebut adalah semacam sinyal dan blanket guarantee dari Pemerintah bahwa simpanan nasabah mendapatkan jaminan dari Pemerintah.[2]Kebijakan yang demikian, dalam disiplin ilmu moneter dan perbankan adalah sebuah keniscayaan sepanjang dilakukan dalam koridor prudentiality dan mengikuti ketentuan perundang-undangan. Hubungan perbankan, Pemerintahan, dan doktrin hukum bisnis yang terkait akan dibahas pada bab ini, sebagai berikut :- Perbankan dalam perekonomian
- Perbankan
Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya[3]. Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediaries) yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana (idle fund surplus unit) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (deficit unit) pada waktu yang ditentukan[4]. Undang-undang nomor 10 tahun 1998, menambahkan definisi bank dengan anak kalimat “dalam rangka meningkatkan taraf hidpu rakyat banyak”, sehingga selengkapnya berbunyi : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.Unsur modal sendiri dalam perbankan adalah tidak dominan. Karena itu Perbankan dalam melaksanakan operasinya harus disiplin dalam mengikuti aturan aturan perbankan, mengingat dana yang disalurkan adalah dana pihak ketiga. Disiplin ketat tersebut antara lain adalah dengan menjaga rasio kecukupan modal tertentu (capital adequacy ratio), analisis spread, manajemen durasi jatuh tempo penyaluran pinjaman dengan simpanan masyarakat, kehati hatian dalam analisa pemberian kredit, baik dari sisi kelayakan, keekonomian dan agunan kredit, maupun batas maksimum pemberian kredit (legal lending limit), serta larangan penyaluran kredit secara eksesif kepada kelompok usaha sendiri.Pelanggaran ketentuan perbankan, selain merupakan pelanggaran administratif, pelanggaran perdata juga mengandung pelanggaran pidana.[5]- Bank Sentral
Bank Sentral, dalam dunia perbankan, di suatu negara lebih banyak berperan sebagai institusi pemerintahan, atau kuasi institusi pemerintahan yang tujuan utamanya bukan untuk tujuan komersial seperti untuk maksimasi profit, tetapi yang umumnya dimaksudkan adalah untuk mencapai tujuan tertentu pada perekonomian suatu negara secara umum. Fungsi-fungsi tersebut antara lain adalah seperti pengendalian moneter, menjaga berjalannya sistem pembayaran, pengawasan perbankan, menjadi mitra Pemerintah dalam pengendalian indikator ekonomi makro dan sejenisnya. Dalam pemahaman Keynessian dan aliran monetarist pada umumnya, tugas utama bank sentral adalah : to control the quantity of money and interest rates, to prevent massive bank failures and act as advisor to the government.[6]Beberapa ketentuan perundang-undangan mengenai fungsi bank sentral dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang relevan dengan topik yang dibahas antara lain adalah :Pasal 4(1) Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia(2) Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.Pasal 7(1) Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomianPasal 8Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:- menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- mengatur dan mengawasi Bank.
Pasal 11(4) Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintahKetentuan-ketentuan di atas merupakan revisi secara fundamental dari Undang-undang tentang Bank Indonesia, sebelumnya yang menempatkan Bank Indonesia sebagai bagian dari Pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Undang undang nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral- Hubungan Bank Sentral dan Pemerintah
Hubungan Bank Sentral dan Pemerintah di berbagai negara adalah bervariasi. Ada negara yang memasukkan Bank Sentral sebagai bagian dari Pemerintahan (seperti Indonesia dalam rezim Undang-Undang nomor nomor 13 tahun 1968) , ada juga Negara seperti Jerman, yang memberi independensi sepenuhnya kepada Bank Sentralnya serta tidak tidak merupakan bagian dari institusi Pemerintahan ataupun politik, atau yang merupakan hybrid dan perpaduan dari keduanya seperti Federal Reserve Bank di USA.Di Indonesia, Hubungan Bank Sentral dengan Pemerintah adalah sebagai berikut[7] :HUBUNGAN BANK SENTRAL DENGAN PEMERINTAH.Pasal 8.(1) Bank menjalankan tugas pokok tersebut dalam Pasal 7, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(2) Dalam menetapkan kebijaksanaan tersebut pada ayat
(1) Pemerintah dibantu oleh suatu Dewan Moneter.DEWAN MONETER.Pasal 9.(1) Dewan Moneter membantu Pemerintah dalam merencanakan dan menetapkan kebijaksanaan moneter seperti termaksud dalam Pasal 8, dengan mengajukan patokan-patokan dalam rangka usaha menjaga kestabilan moneter, kepenuhan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup rakyat.
(2) Dewan Moneter memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan kebijaksanaan moneter yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.Pasal 10.(1) Dewan Moneter terdiri atas 3 (tiga) orang anggota, yaitu Menteri-menteri yang membidang Keuangan dan Perekonomian serta Gubernur Bank.
2) Antara Anggota-anggota Dewan Moneter dan Anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar.
(3) Jika seorang Anggota Direksi sesudah pengangkatannya masuk hubungan keluarga yang terlarang dengan seorang Anggota Dewan Moneter sebagai dimaksudkan dalam ayat (2), maka Anggota Direksi yang bersangkutan tidak boleh terus memangku jabatannya tanpa izin Presiden.
(4) Jika dipandang perlu, Pemerintah dapat, menambahkan beberapa orang Menteri sebagai Anggota penasehat kepada Dewan Moneter.
(5) Sekretariat Dewan Moneter diselenggarakan oleh Departemen Keuangan.Pasal 11(1) Dewan Moneter diketuai oleh Menteri Keuangan.
(2) Anggota Dewan Moneter pada tiap kali ia berhalangan, menunjuk seorang wakil yang atas kuasanya dapat turut serta dalam Sidang-sidang Dewan Moneter dengan mempunyai hak suara.Salah satu tugas bank sentral adalah menjaga berjalannya sistem pembayaran di suatu negara. Dalam hal suatu bank peserta kliring mengalami kalah kliring (saldo tagihannya terhadap bank Indonesia lebih kecil di banding saldo kewajibannya), maka untuk menjaga tetap berjalannya sistem pembayaran, bank sentral mengharuskan bank yang kalah kliring untuk menambah saldo rekeningnya di bank sentral. Penambahan saldo tersebut dapat berupa pinjaman jangka pendek, kredit likuiditas atau bantuan likuiditas.Fungsi intermediaries perbankan didasarkan pada perhitungan normal bahwa jatuh tempo pinjaman pihak ketiga di suatu bank tidak akan mengganggu kemampuan membayar bank atas suatu tagihan yang dimintakan ke bank itu secara langsung, ataupun yang penagihannya melalui mekanisme kliring. Suatu perbankan akan tidak dapat bertahan apabila secara serentak, para nasabah menarik uang dari sistem perbankan tersebut, dan tidak ada simpanan baru di dalam sistem perbankan. Apabila suatu bank tidak mampu membayar tagihan yang jatuh tempo, hal ini akan dapat mendorong terjadinya rush, yaitu para nasabah akan ramai-ramai menarik simpanannya dari sistem perbankan. Hal ini selanjutnya akan memberikan efek menular (contagion effect) terhadap perbankan yang relatif masih sehat keuangannya.Untuk menjaga agar tidak terjadi contagion effect tersebutlah, bank sentral dengan berbagai instrumen yang dimilikinya dapat menginjeksikan sejumlah likuiditas kepada perbankan, yang penyaluran, penggunaan dan pelaporannya harus dilakukan dengan mengikuti kaidah tertentu atas dasar prinsip kehati-hatian dan kepercayaan.- B. Doktrin Keputusan Bisnis
Hukum bisnis sebagai bagian dari hukum perdata, menganut asas kebebasan berkontrak. Asas tersebut sampai pada tingkat tertentu memberikan kebebasan (partij authonomij) kepada para pihak untuk merumuskan kesepakatan apapun yang mengikat para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum memaksa (public law), dilakukan dengan itikad baik serta tidak mengandung cacat tersembunyi. Kebebasan para pihak tersebut tidak akan mengikat bagi publik apabila ternyata bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.Dalam doktrin keputusan bisnis berlaku suatu asas yaitu bahwa suatu keputusan yang diambil dalam rangka pelaksanaan tidak dapat dituntut sepanjang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, prudent, dalam lingkungan kewenangannya serta tidak bertentangan dengan kaidah hukum memaksa. Lingkup tugas manajemen dalam lingkup jabatannya yang harus dilakukan dengan kejujuran dan ketekunan yang pantas, oleh Rai Widjaya[8], dikenal dengan :- Tugas yang berdasarkan kepercayaan (fiduciary duties, trust and confidence)
- Tugas yang berdasarkan kecakapan, kehati-hatian dan ketekunan ( duties of skill, care and diligence)
- Tugas yang berdasarkan ketentuan undang-undang (statutory duties)
- C. Pendekatan ekonomi versus pendekatan moral dalam penyelesaian tindak pidana ekonomi[9]
Dalam dunia bisnis, pendekatan perdata lebih dikedepankan daripada pendekatan pidana, sepanjang tingkat pelanggaran dan kerugian yang diakibatkan suatu perbuatan tersebut masih dapat dikelola. Hukum pidana sebagai sarana terakhir (ultimum remedium) dan bukan pilihan utama (primum remedium) untuk penyelesaian suatu kasus. Pendekatan yang konsisten memandang bahwa hukum pidana harus diterapkan secara konsisten untuk memberi efek jera, didasari pada filsafat moral dari aliran Imanuel Kant (Kantisme) yang memandang bahwa pelaku pelanggaran pidana, melakukan perbuatannya adalah dengan kesadaran penuh ( a guilty mind = mens rea). Sedangkan aliran utilitarianisme berpendapat bahwa penghukuman tidak efektif untuk memberikan efek jera, karena itu lebih baik dicarikan suatu tindakan yang dapat mengkompensir suatu pelanggaran dengan memberikan kemanfaatan yang maksimal bagi masyarakat. Pemidanaan hanyalah merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) dalam hal pelanggar hukum tidak koperatif terhadap kebijakan yang diambil otoritas suatu negara untuk mengkompensir kesalahan tersebut.Kedua pendekatan di atas masing-masing melihat pemenuhan unsur keadilan dari sisi yang berbeda. Pendekatan pemidanaan sebagai sarana utama, didasarkan pada konsep keadilan retributive. Konsep keadilan retributive percaya bahwa semua orang harus mendapatkan keadilan yang sama, dan keadilan hanya dapat diwujudkan manakala diberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan tingkat keseriusan dan akibat dari kesalahan tersebut. Sedangkan pendekatan yang lebih melihat kepada suatu pemulihan hubungan hukum dari akibat suatu kesalahan, dikenal dengan pendekatan dengan konsep keadilan komutatif. Konsep keadilan komutatif lebih banyak terdapat pada hubungan perikatan keperdataan, yang mencari penyelesaian suatu sengketa dengan win-win solution biasanya melalui lembaga arbitrase.Dalam common law, dikenal juga penyelesaian kasus dengan pendekatan kompensasi komutatif yang disebut injunction. Konsep ini berupa penetapan pengadilan yang mengabulkan gugatan satu pihak, dimana pihak yang kalah diwajibkan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu untuk jangka waktu tertentu (temporary restraining order)[10].- D. Aspek pidana dalam keputusan bisnis
Menurut Romli Atmasasmita[11], kejahatan bisnis dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang keuangan dan perbankan dapat diterapkan tiga sanksi yaitu sanksi administratif, sanksi keperdataan dan sanksi pidana. Selanjutnya, Romli Atmasasmita[12] juga menyatakan bahwa dalam hal terdapat suatu pelanggaran dalam praktek hukum keuangan dan perbankan, tidak ada urutan preferensi atau peraturan perundang-undangan yang menyatakan hukum manakah yang harus diberlakukan untuk mengadili perbuatan tersebut. Pada hal, penegasan mengenai preferensi tersebut adalah penting untuk mendapatkan dan memberikan kepastian hukum bagi para penegak hukum, pelaku bisnis maupun para stake holder yang terkait. Romli Atmasmita juga menyatakan bahwa penyelesaian secara keperdataan dalam kasus yang mengandung unsur tindak pidana di Indonesia justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidak adilan[13].Bab IIIAnalisis kebijakan, implementasi dan aspek hukum BLBIBerdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, pembahasan dalam bab ini akan meliputi :- Apakah kebijakan BLBI yang diambil Pemerintah dan implementasi oleh Bank Sentral telah sesuai dengan lingkup kewenangannya
- Apakah penggunaan fasilitas BLBI telah sesuai dengan tujuan pemberiannya
- Apakah pemberian R&D tidak bertentangan dengan hukum positif di Indonesia
- Apakah penyelesaian BLBI dengan penerbitan Obligasi Rekap merupakan solusi yang tepat
- Apakah kebijakan BLBI yang diambil Pemerintah dan implementasi oleh Bank Sentral telah sesuai dengan lingkup kewenangannya
Respon yang diberikan Pemerintah dalam menangani krisis perbankan dalam bentuk BLBI berdasarkan ketentuan normatif perundang-undangan masih berada dalam lingkup kewenangan Pemerintah. Namun demikian, peristiwa tersebut bukan peristiwa yang lepas dari rentetan kebijakan Pemerintah sebelumnya, seperti pelonggaran dan liberalisasi perbankan yang dikenal dengan Paket Oktober 1988. Dalam paket tersebut, Pemerintah memberi izin pendirian bank umum kepada masyarakat luas hanya dengan modal Rp. 10 milyar. Kemudahan pendirian perbankan, yang lebih menekankan kepada aspek perluasan (marketing), tanpa memperhatikan prudentiality merupakan bibit lahirnya krisis perbankan.[14] Penyaluran kredit kepada kelompok usaha sendiri, assessmen kelayakan pemberian kredit yang di bawah standar, serta fasilitasi yang diberikan Pemerintah dan Bank Indonesia seperti fasilitas diskonto, Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) untuk menutupi ketidak sehatan perbankan, yang tidak disertai dengan sanksi yang tegas kepada manajemen perbankan berakumulasi sedemikian rupa yang meledak tidak lebih dari 10 tahun sejak paket tersebut diperkenalkan Pemerintah.BLBI adalah kebijakan Pemerintah. BLBI bukan kebijakan Bank Indonesia. Bank Indonesia, semata-mata adalah pelaksana dari suatu kebijakan Pemerintah. Sebagai bukti dari argumentasi di atas, adalah bahwa atas penyaluran BLBI, Bank Indonesia mengalihkan tagihan[15] kepada penerima BLBI menjadi tagihan Pemerintah melalui Badan yang khusus dibentuk Pemerintah untuk itu yang bernama Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang dibentuk oleh Pemerintah dengan Keppres nomor 27 dan no. 34 tahun 1998. Tugas Pokok BPPN misalnya antara lain adalah untuk merestruktusisasi sektor sperbankan secara keseluruhan sejalan dengan program yang diformulasikan oleh Bank Indonesia. Dengan demikian, tidak mudah untuk memilah antara tanggungjawab Pemerintah maupun tanggungjawab Bank Sentral sehubungan dengan krisis yang terjadi dengan BLBI.Dalam hal penyaluran BLBI, bank Indonesia berkilah dan berlindung di balik berbagai aturan normatif sebagai berikut :- Bank Indonesia merupakan lender of the last resort bagi bank nasional
- Rush terhadap salah satu bank dapat mengakibatkan berkurangnya dana dalam sistem perbankan, yang pada gilirannya akan berpengaruh (contagion effect) yang memberikan efek domino terhadap bank-bank lain dalam sistem perbankan nasional
- Adanya program penjaminan pemerintah terhdapa simpanan nasabah di bank-bank nasional memungkinkan Bank Indonesia secara otomatis memberikan BLBI kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas
- Pemberian BLBI oleh Bank Indonesia kepada bank bank adalah untuk menolong sistem perbankan nasional.
Terhadap hal tersebut di atas, auditor yang ditugasi Pemerintah melihat bahwa kesalahan dalam implementasi BLBI ada pada Bank Indonesia, sebagai berikut :a. Mengabaikan fungsi pengawasanb. Mengabaikan penerapan sanksi secara tegas dan konsekuen terhadap para pelanggarc. Mengabaikan langkah langkah pengamanan terhadap penyimpangan oleh bank bank yang melanggar batas minimum pemberian kredit (BMPK), melanggar prinsip prudential banking, mutasi akuntansi yang merupakan financial engineering, membiarkan penggunaan BLBI tanpa kendali, diskriminasi penyaluran BLBI, intervensi valas kepada bank bersaldo debet, mengambaikan program penjaminan perbankan, membiarkan penyelesaian jatuh tempo melalui mekanisme kliringPenulis melihat ada ketidak seimbangan penilaian dan pemberian beban tanggung jawab dalam hal ini. Auditor BPK maupun BPKP tidak ada mengungkap apakah ada beban kesalahan atau kekeliruan pada sisi Pemerintah, tetapi semata-mata ditekankan kepada Bank Indonesia sebagai implementator kebijakan Pemerintah.- Apakah penggunaan fasilitas BLBI telah sesuai dengan tujuan pemberiannya
Kebijakan pemberian BLBI sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 26 tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998 dimaksudkan Pemerintah adalah dalam rangka penyelamatan perbankan nasional dari rush dan kolapsnya sistem perbankan. Karena itu Keppres dimaksud adalah dalam rangka penjaminan simpanan nasabah, untuk memberi ketenangan psikologis agar masyarakat tidak ramai-ramai menarik uangnya dari sistem perbankan. Untuk tujuan tersebut, maka penggunaan BLBI seyogianya mengikuti aturan, kriteria dan mekanisme yang jelas untuk mencapai tujuannya.Namun dalam prakteknya, hal tersebut tidak demikian. Penyaluran BLBI oleh Bank Indonesia lebih banyak ditekankan untuk mengatasi kesulitan likuiditas bank-bank yang disebabkan oleh penarikan dana pihak ketiga dalam jumlah besar sehingga terjadi saldo giro debet di BI. BI memutuskan akan tetap memberi kelonggaran berupa fasilitas saldo debet dengan mekanisme kliring, tanpa memberikan dispensasi, batas jumlah dan batas waktu yang jelas serta kriteria yang jelas. Hal ini tertuang dalam Keputusan Rapat Direksi Bank Indonesia tanggal 15 Agustus 1997.Auditor BPKP dan BPK menyatakan dari total BLBI yang disalurkan sebesar Rp. 144,536 Triliun, terdapat sejumlah Rp. 138,442 Triliun atau 95.78 % yang menimbulkan potensi kerugian negara.Penyimpangan dalam penggunaan BLBI tersebut adalah sebagai berikut[16] :- Penggunaan BLBI untuk membayar/ melunasi modal pinjaman/ pinjaman subordinasi ( Rp. 46,08 M)
- Penggunaan BLBI untuk membayar kewajiban pembayaran bank umum yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya (Rp. 46,088 M)
- Penggunaan BLBI untuk membayar kewajiban kepada pihak terkait/ kelompok terafiliasi (Rp. 20,36 T)
- Penggunaan BLBI untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga di luar ketentuan ( Rp. 4,47 T)
- Penggunaan BLBI untuk transaksi surat berharga (Rp. 136,90 M)
- Penggunaan BLBI untuk membiayai kontrak derivatif baru atau kerugian karena kontrak derivatif lama jatuh tempo (Rp. 22,46 T)
- Penggunaan BLBI untuk membiayai placement/ penempatan baru di Pasar Uang Antar Bank (Rp. 9,82 T)
- Penggunaan BLBI untuk membiayai investasi dalam aktiva tetap (aset tak bergerak) seperti pembukaan cabang baru, rekrutmen karayawan, peluncuran produk baru, penggantian sistem (Rp. 456,35 M)
- Penggunaan BLBI untuk membiayai ekspansi kredit atau merealisasikan kelonggaran tarik dari komitmen yang sudah ada (Rp. 16,81 T)
- Penggunaan BLBI untuk membiayai overhead (biaya operasional) bank umum (Rp. 87,14 M)
- Penggunaan BLBI untuk keperluan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Rp. 10,06 T)
- Apakah pemberian R&D (release and discharge) tidak bertentangan dengan hukum positif di Indonesia
Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang telah menyelesaiakan kewajibannya atau tidakan hukum kepada debitur yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan kewajiban pemegang saham, pada pasal-pasalnya antara lain menyatakan :Ayat 1.Kepada para debitur yang telah menyelesaian kewajiban Pemegang Saham, baik yang berbentuk MSAA, MRNIA, dan/ atau Akta Pengakuan Utang/ APU, diberikan bukti penyelesaian berupa pelepasan dan pembebasan dalam rangka jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut.Ayat 4.Dalam hal pemberian kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam angka 1 menyangkut pembebasan debitur dari aspek pidana yang terkait langsung dengan program Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham, yang masih dalam tahap penyelidikan, penyidikan dan/ atau penuntutan oleh instansi penegak hukum, maka sekaligus juga dilakukan dengan proses penghentian penanganan aspek pidananya, yang pelaksanaannya tetap dilakukan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.Instruksi Presiden di atas memberikan implikasi dan persoalan hukum yang luas yaitu :- Pengakuan Pemerintah yang lebih tinggi kepada hukum privat dibandingkan dengan hukum publik. Ayat 1 pasal tersebut memberikan implikasi bahwa terhadap para debitur akan diberikan pelepasan dari suatu tanggungjawab (release and discharge), tanpa mempersoalkan apakah timbulnya kewajiban tersebut, karena suatu mismanagement, pelanggaran hukum atau suatu perbuatan yang mungkin mengandung unsur pidana. Akta pengakuan utang (APU) misalnya hanya menyangkut pengakuan berdasarkan verifikasi atas jumlah utang BLBI seorang debitur. Akta itu telah menjelma dan berubah menjadi suatu peniada terhadap apapun penyebab timbulnya hutang maupun terhadap bagaimana BLBI tersebut dipergunakan.
- Hukum administrasi Negara, mengambil alih dan berdiri di atas hukum publik. Adalah tidak lazim dan bertentangan dengan hukum positif, manakala suatu instruksi administrasi (dalam hal ini berupa INPRES) menyapu bersih dan meniadakan sama sekali aspek pidana.
Dalam hukum positif Indonesia, berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), misalnya, penghentian penuntutan hanya dapat dilakukan oleh penuntut umum karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum (pasal 140 ayat 2 a).Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), peniadaan penuntutan atau penghapusan hak menuntut hanya dapat dilakukan apabila :- Telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap mengenai tindak pidana yang sama/ nebis in idem (pasal 76)
- Terdakwa meninggal dunia (pasal 77)
- Perkara telah dinyatakan telah lewat waktu/ kadaluwarsa (pasal 78)
- Pelanggaran yang diancam dengan denda saja (pasal 82)
- Tidak ada pengaduan dalam hal perkara yang dimaksud adalah berupa delik aduan (pasal 72 – 75)
Demikian juga dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada pasal 4 dinyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapus dipidananya pelaku tindak pidana.Memang, apabila ditinjau sepintas, pengeluaran Inpres tersebut sampai pada tingkat tertentu dapat dipandang sebagai kemenangan hukum perdata atau hukum privat atas hukum publik, yang memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersetuju dan bersepakat serta koperatif terhadap kebijakan Pemerintah yang lebih mengutamakan recovery of asset daripada penghukuman. Pendekatan yang lebih mengutamakan penyelesaian perdata dibandingkan dengan penyelesaian pidana, dalam istilah hukum dikenal dengan pilihan yang menggunakan hukum pidana sebagai ultimum remedium. Sedangkan apabila pendekatan yang diambil adalah lebih menonjolkan fungsi menghukum, dalam istilah hukum disebut menggunakan hukum sebagai primum remedium.Gugatan atas INPRES nomor 8 tahun 2002INPRES nomor 8 tahun 2002, mendapat gugatan dan perlawanan besar dari sekelompok masyarakat. Inpres itu dianggap telah melukai rasa keadilan masyarakat, dimana para pengemplang keuangan negara, dibebaskan dari segala tuntutan hukum asal yang bersangkutan mau koperatif terhadap skema penyelesaian yang disodorkan oleh Pemerintah. Kwik Kian Gie[17], sebagai Menteri Perekonomian pada masa dikeluarkannya Inpres tersebut adalah salah satu penentang hebat dari kebijakan Presiden dimaksud, dan bahkan telah memprediksi bahwa gugatan dari masyarakat di kemudian hari akan timbul karena INPRES di atas dianggap terlalu memihak kepada para pengemplang BLBI, tanpa mempersoalkan dan melihat adanya mismanagement yang berbau tindak pidana yang mengancam kolapsnya sistem perbankan. Demikian juga penggunaan BLBI maupun skema penyelesaiannya, serta akibat dan beban luar biasa terhadap perekonomian negara, dipandang merupakan pengkhianatan terhadap rasa keadilan masyarakat dan Presiden dianggap telah bertekuk lutut di bawah jaring pendiktean kapitalis globalis.Mahkamah Agung mengelak dari substansi persoalanKeberadaan Inpres nomor 8 tahun 2002, oleh kalangan masyarakat yang disponsori oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) diajukan gugatan judicial review ke pengadilan melalui mahkamah agung pada tanggal 27 Mei 2003.Pokok gugatan antara lain adalah sebagai berikut :- Inpres nomor 8 tahun 2002 telah melanggar peraturan perundang-undangan di atasnya, dimana menurut ketentuan pasal 4 ayat 1 Tap MPR no. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata urutan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa “ setiap atauran hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi”.
- Pelanggaran terhadap ketentuan yang lebih tinggi itu antara lain adalah terhadap
Tap MPR IX/ MPR/1998 yang menugasi Presiden untuk konsisten dalam memberantas korupsi, sesuai undang-undang; Undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana; Undang-undang nomor 8 tahun 1981, yang memberikan hak untuk penghentian penuntutan (SP3) kepada penyidik, setelah melalui proses penuntutan ternyata tidak ditemukan cukup bukti untuk melanjutkan penuntutan; Undang-undang nomor 5 tahun 1991 tentang kejaksaan yang memberi hak untuk menggunakan hak oportunitasnya demi kepentingan umum; KUHP yang mengatur kriteria tetang peniadaan penuntutan atau penghapusan hak menuntut.
Mahkamah Agung dengan putusan nomor 06G/HUM/2003 tanggal 30 Mei 2007 mengelak untuk membahas substansi yang digugat, dan menyatakan bahwa Inpres nomor 8 tahun 2002 adalah merupakan kebijakan Pemerintah dan tidak dapat dijadikan sebagai objek sengketa dalam judicial review. Pertimbangan putusan hukum adalah sebagai berikut :- Inpres tersebut merupakan kebijakan dalam rangka pelaksanaan perjanjian PKPS, yang berbentuk MSAA, MRNIA dan/ atau APU. Kepada para debitur yang patuh diberikan jaminan kepastian hukum berupa pembebasan dari tuntutan pidana, dan kepada yang tidak patuh tetap diterapkan proses hukum, termasuk tuntutan pidana
- Presiden berwenang menetapkan langkah kebijakan (beleid regels), demi kepastian hukum serta menyelamatkan aset negara
- Sebagai kebijakan, Inpres Release and Discharge tidak termasuk sebagai obyek hak uji materiil. Oleh karena itu, MA menolak gugatan hak uji materi Inpres No. 8 tahun 2002.
Putusan Mahkamah Agung tersebut, menurut penulis adalah tidak konsisten, kontroversial dan mengandung contradictio in terminus. Di satu sisi MA menyatakan tidak berwenang melakukan uji material, tetapi di sisi lain MA menyatakan bahwa Inpres dimaksud adalah semata mata merupakan beleid Pemerintah, dan isi atau materinya adalah proper dan masih dalam lingkup kewenangan kebijakan Pemerintah.- Apakah penyelesaian BLBI dengan penerbitan Obligasi Rekap merupakan solusi yang tepat
Penyelesaian krisis perbankan dengan skema obligasi rekap merupakan konsep yang disampaikan IMF (Internasional Monetary Fund) pada tahun 2000 an kepada Pemerintahan Presiden Megawati. Jumlah OR yang dipersiapkan adalah Rp. 432 Triliun, yang bersama bunga yang masih akan digelontorkan Pemerintah berjumlah menjadi Rp. 600 Triliun[18].Cara kerja atau mekanisme bekerjanya obligasi rekap, secara teoretis adalah sebagai berikut :- Kepada perbankan yang secara yuridis telah kolaps (saldo modal negatif), ditopang Pemerintah dengan menempatkan obligasi rekap (sebagai asset) seolah-olah pinjaman Pemerintah kepada perbankan. Atas pinjaman tersebut Pemerintah membayar bunga secara reguler dan berjanji akan menarik atau mencicil pinjamannya pada jangka waktu (schedule) yang disepakati.
- Pembayaran bunga secara reguler ke pada perbankan, dan cicilan OR nya merupakan beban Pemerintah yang tercermin pada sisi pengeluaran APBN setiap tahun
- Perbankan mencatat pada sisi kredit OR yang diterima sebagai Tambahan Modal Perbankan (equity).
- Skeme tersebut memberi perbankan dua keuntungan sekaligus, yaitu memenuhi ketentuan kesehatan perbankan secara internasional (Capital Adequacy Ratio) yang mencukupi sesuai ketentuan Bank of Internasional Settlement, dan memperoleh pendapatan secara teratur melalui bunga dan cicilan OR dari Pemerintah
- Bank yang telah sehat, diharapkan dapat menjalankan fungsi intermediaries secara normal. Hal ini akan ditandai dengan penyaluran pinjaman dan penerimaan simpanan masyarakat. Selisih bunga (spread) yang diperoleh, akan merupakan akumulasi keuntungan yang pada akhirnya dapat dipergunakan oleh perbankan untuk mengembalikan penyertaan modal pemerintah yang sebelumnya telah menjadi pemilik modal mayoritas perbankan, melalui konversi BLBI menjadi penyertaan modal pemerintah.
- Pada akhirnya sistem perbankan akan pulih, Pemerintah mengembalikan perbankan ke swasta dan menarik modalnya yang ada di perbankan.
Mengingat kebijakan OR pada dasarnya hanyalah financial engineering, maka Pemerintah memberlakukan aturan yang ketat untuk memastikan agar uang yang digelontorkan melalui APBN itu tidak disalah gunakan lagi oleh pengelola perbankan. Aturan-aturan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :- Pada dasarnya, secara hukum pemilik perbankan telah beralih kepada Pemerintah, karena kepemilikan melalui BLBI dan OR. Pemilik lama, hanya sekedar pengelola, dan Pemerintah menempatkan wakilnya untuk mengawasi operasi perbankan
- Penjualan perbankan hanya akan dilakukan jika bank sudah sehat, mampu membuat laba dan telah mengembalikan OR kepada Pemerintah
- Penjualan bank-bank akan dilakukan dengan tender terbuka secara transparan. Pemerintah akan mengumumkan secara terbuka kepada semua pembeli potensial di seluruh dunia
- Pemerintah menentukan harga minimum bank, dan akan dirahasiakan serta disimpan pada notaris yang ditunjuk bersama oleh Pemerintah bersama IMF.
Kebijakan tersebut, baik dalam konsepnya maupun prakteknya dipandang tidak mencerminkan keadilan dan bertentangan dengan logika hukum, serta mengandung banyak penyelewengan antara lain sebagai berikut :- Menyuntik perbankan yang kolaps karena mismanagement oleh pengelolanya dengan topangan dana APBN dipandang melukai rasa keadilan masyarakat. Management yang salah dalam mengelola tidak memperoleh hukuman apapun sesuai dengan Undang-undang perbankan atau undang-undang pemidanaan yang lain
- Pemerintah tidak menarik OR meskipun perbankan telah sehat dan memiliki spread yang positif. Pemerintah tidak mempercepat batas waktu penghentian subsidi pemerintah melalui OR.
- Obligasi belum ditarik pada saat bank dijual. Ini berarti, sekalipun kepemilikan perbankan telah berpindah baik kepada swasta, mantan pemilik atau asing, Pemerintah tetap akan membayar bunga dan cicilan pokok melalui beban rakyat di APBN
- Penjualan bank tidak dilakukan secara transparan dan terbuka
Dalam kenyataannya bank-bank yang dijual jatuh kepada para pemilik lama, atau mantan pejabat IMF, dengan skeme dan harga yang justifikasinya tidak dapat dijelaskan dengan wajarBab IVSimpulanDari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil simpulan sebagai berikut :- Kebijakan BLBI yang diambil oleh Pemerintah dan implementasi oleh Bank Sentral, sepanjang mengenai kebijakan normatif dalam rangka penyelamatan perbankan dalam sistem perekonomian masih berada dalam lingkup kewenangan institusi masing-masing. Dalam sisi kebijakan, maka beban pertanggungjawabannya lebih besar adalah pada Pemerintah
- Penggunanaan fasilitas BLBI dalam impementasinya tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya. Dari sisi implementasi, maka beban pertanggungjawabannya lebih besar adalah pada Bank Indonesia sebagai Bank Sentral
- Pemberian release and discharge bagi para obligor yang berdasarkan penilaian Pemerintah telah kooperatif adalah bertentangan dengan sistem hukum, logika hukum dan asas keadilan hukum di Indonesia
- Penyelesaian BLBI dengan penerbitan Obligasi Rekap merupakan solusi yang salah baik dari segi konsep, implementasi maupun pertanggungjawaban publik Pemerintah sebagai pemegang mandat kedaulatan kepada rakyat. Mengalihkan akibat finansial dari kekeliruan dalam managemen perbankan ke pada masyarakat melalui APBN adalah bertentangan dengan asas keadilan masyarakat dan dapat dipandang sebagai tindakan yang melebihi kewenangan dari Pemerintah.
Daftar PustakaI.G Rai Widjaya, Hukum Perusahaan, Megapoin, Jakarta, 2007Kwik Kian Gie, MSAA dan drama penerbitan R & D, dalam Marwan Batubara, dkk , Skandal BLBI : Ramai-ramai Merampok Negara, Haekal Media Center, Jakarta, 2008Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005M. Rizal Alif, Penyalah gunaan dana BLBI sebagai kejahatan kerah putih di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis, vol 27 tahun 2008,Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis, Edisi 2, Predana Media,Jakarta, 2003________________, Privatisasi BUMN terkait Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Unpublished paper, 2008T. Mayer, J. Desenberry, RZ. Aliber, Money Banking and the Economy, fith ed. WW Norton coy, New York, USA, 1993Tim Redaksi Pustaka Timur, Kasus BLBI, Tragedi Korupsi terbesar di Indonesia, Yogyakarta, 2007Perundang-undanganUndang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan UU nomor 7 tahun 1992 tentang PerbankanUndang-undang nomor 13 tahun 1968 tentang Bank SentralUndang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
[1] Referensi Utama penulisan paper ini, diambil dari : Marwan Batubara, dkk. Skandal BLBI : Ramai-ramai Merampok Negara, Haekal Media Center, Jakarta, 2008[2] M. Rizal Alif, Penyalah gunaan dana BLBI sebagai kejahatan kerah putih di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis, vel 27 tahun 2008, hal. 49[3]Pasal 1 a Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.[4] Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hal. 14[5] Pasal-pasal mengenai konsekuensi administratif, perdata atau pidana tersebut antara lain terdapat pada pasal 48 – pasal 53 Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 1992 (yang diterbitkan sementara krisis perbankan sedang terjadi), sanksi-sanksi administratif, perdata dan pidana tersebut ditambah dan disempurnakan pada pasal 46 – 53.[6] T. Mayer, J. Desenberry, RZ. Aliber, Money Banking and the Economy, fith ed. WW Norton coy, New York, USA, 1993, page. 179[7] Pasal-pasal yang diambil adalah dari Undang-undang lama (yaitu Undang-undang nomor 13 tahun 1968 tentang bank Sentral), dan yang dikaitkan dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, karena kasus BLBI terjadi masih dalam rezim Undang-undang tersebut.[8] I.G Rai Widjaya, Hukum Perusahaan, Megapoin, Jakarta, 2007, hal. 220[9] Disarikan dari “ Romli Atmasasmita, Privatisasi BUMN terkait Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Unpublished paper, 2008[10]Injunction : A prohibitive, equitable remedy issued or granted by a court at the suit of a complanaint, directed to a party defendant in the action , or to a party made defendant in the action..dst., Black’s Law Dictionary, fifth ed. hal. 705[11] Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis, Edisi 2, Predana Media,Jakarta, 2003, hal. 25[12] Ibid, hal. 40[13] Romli Atmasasmita, Privatisasi BUMN terkait Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, unpublished paper, 2008[14] Tim Redaksi Pustaka Timur, Kasus BLBI, Tragedi Korupsi terbesar di Indonesia, Yogyakarta, 2007, hal. 2[15] Pengalihan Badan/ lembaga yang menerima pelunasan BLBI diatur dalam SK Direksi BI nomor 31/27/Kep/Dir.[16] Dikutip dari Marwan Batubara, Skandal BLBI, Ramai-ramai Merampok Negara, Jakarta, 2008, hal. 28 – 29[17]Lihat, Kwik Kian Gie, MSAA dan drama penerbitan R & D, dalam Marwan Batubara, dkk , Skandal BLBI : Ramai-ramai Merampok Negara, Haekal Media Center, Jakarta, 2008[18] Beban Pemerintah melalui APBN ini terasa sangat memberatkan. Dalam APBN tahun 2004, tercantum beban pembayaran bunga sebesar 62.5 Triliun dan cicilan pokok sebesar 71.9 Triliun.BLBI = 600 TRILYUN & CENTURY = 6,7 TRILYUN.............. KPK SEBAIKNYA FOKUS PADA DUADUANYAoleh Hidayat Hasibuan (Catatan) pada 22 September 2012 pukul 16:37
BLBI = 600 TRILYUN & CENTURY = 6,7 TRILYUN..KPK SEBAIKNYA FOKUS PADA DUADUANYAKeberhasilan untuk menyita aset aset pelakunyaakan dapat memulihkan ekonomi Bangsa.Bahkan bisa jadi akan merubah arah politikdan peta politik di negeri ini.SELAMATKAN UANG NEGARA 6OO TRILYUN......?TULISAN SESEORANG YANG MENGGUGAH RAKYAT INDONESIA********************************************YANG SELALU DITUTUPI DENGAN RAPI OLEH ENTAH SIAPA...?BAHKAN KITA SEMUA SELALU DISUGUHI DENGAN KASUS KASUS KECIL, DAN KASUS CENTURY YANG 6,7 TRILYUNSALAM BUAT KPK JIKA INGIN SERIUS BEKERJA....!SELAMAT BEKERJA...!Tangkap Perampok Obligor BLBI;Selamatkan Uang Rakyat 600 Triliun! SEBUAH buku pemberian seorang teman tentang “Skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)”, mengusik saya untuk menuliskan tulisan ini. Lembar demi lembar buku yang ditulis oleh Marwan Batubara, dkk. sungguh menyeruak kasus BLBI yang sudah 10 tahun berlangsung namun kasus hukumnya belum selesai juga. Para p erampok uang Negara tersebut masih berkeliaran menghirup udara bebas, bahkan beberapa orang diantaranya dipublikasikan oleh Majalah Forbes dan Globe Asia masuk daftar sederetan orang-orang terkaya di Indonesia, sungguh ironis!Tulisan ini tidak bermaksud menyaingi para senior saya seperti Marwan Batubara, Kwik Kian Gie, Hendri Saparini, Fadhil Hasan dan para ekonom lainnya yang berkontribusi menulis buku “Skandal BLBI: Ramai-ramai Merampok Negara.” Tentunya kapasitas saya sangat jauh dengan mereka. Bagaikan langit dan bumi, karena mereka adalah orang-orang hebat yang sangat expert di bidangnya. Saya hanya sederetan orang pengagum kehebatan mereka. Jujur saja tulisan ini hanya resume dari buku yang mereka tulis dan hanya sekedar untuk menambah koleksi tulisan diblog pribadi saya, namun semoga bisa menjadi edukasi dan informasi bagi khalayak.Apa sebenarnya BLBI tersebut? Mantan Gubernur Bank Indonesia Prof. Dr. Soedrajad Djiwandono pada sebuah tulisannya tentang “Permasalahan BLBI” mendefinisikan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebagai fasilitas yang diberikan BI untuk menjaga kestabilan sistem pembayaran dan sektor perbankan agar tidak terganggu karena ketidakseimbangan (mismatch) antara penerimaan dan penarikan dana pada bank-bank baik jangka pendek maupun panjang.Menurut Soedrajad, bantuan likuiditas dari Bank Indonesia (BI) kepada pihak perbankan sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Namun, istilah BLBI baru dipergunakan khusus sejak 1998 untuk merujuk pada bantuan likuiditas yang diberikan BI kepada pihak perbankan disaat terjadinya krisis ekonomi di Indonesia. Istilah BLBI sendiri diambil dari istilah liquidity supports, yang dipergunakan dalam Letter of Intent (LoI) antara IMF dengan pemerintah Indonesia di jaman pemerintahan rezim Soeharto sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi.Secara sederhana dapat dinyatakan BLBI adalah bantuan pinjaman dana yang diberikan BI kepada sejumlah bank yang mengalami krisis likuiditas atau krisis persediaan uang saat terjadinya krisis moneter akibat konstelasi politik yang tidak menentu di Indonesia pada tahun 1997. Bantuan dana itu disalurkan melalui mekanisme yang disebut dengan kliring, yaitu penalangan yang dilakukan oleh BI terhadap pembayaran kewajiban-kewajiban bank yang tidak mampu melunasi kewajibannya. Dengan demikian, melalui pengucuran BLBI, bank-bank swasta dibantu untuk dapat memenuhi kewajiban-kewajiban pembayarannya kepada pihak ketiga, khususnya nasabah.Kucuran dana bantuan likuiditas dari Bank Indonesia kepada bank-bank yang sedang menghadapi rush adalah hal yang sangat wajar, bahkan harus menurut Kwik Kian Gie. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral berfungsi sebagai bank of the last resort harus memberikan bantuannya untuk menghentikan rush. Lalu dimana letak kesalahannya? Sehingga mengakibatkan kerugian Negara yang nilainya sekitar 600 Triliun, bahkan nilainya sebanding dengan utang luar negeri Indonesia. Jika dana ini bisa dikembalikan oleh para konglomerat hitam yang mendapat bantuan dana tersebut maka bukan tidak mungkin Indonesia bisa melunasi seluruh hutang luar negerinya.Kesalahan dalam Kasus Dana BLBIKesalahan fatal yang dilakukan ramai-ramai secara konspiratif oleh pejabat Bank Indonesia (BI), Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Pemerintahan Soeharto dan Pemerintahan Megawati dalam kasus dana BLBI adalah:Kesalahan Pertama, saat terjadinya krisis moneter pemerintah melakukan perjanjian yang menyesatkan dengan IMF. Pada tanggal 31 Oktober 1997, perjanjian pemerintah dengan IMF disepakati dengan komitmen pinjaman senilai 7,3 miliar SDR (Special Drawing Rights) atau setara dengan US$ 9,709 miliar dolar. Pinjaman sejumlah ini dikucurkan dalam beberapa tahap. Untuk tahap awal, dana yang dikucurkan dalam beberapa tahap. Untuk tahap awal, dana yang dikucurkan sebesar 2,202 miliar SDR (US$ 2,92 miliar).Pinjaman ini tidak diperoleh begitu saja dengan cuma-cuma. Sebagai kompensasinya pemerintah Indonesia harus setuju untuk mengimplementasikan resep sesat ekonomi ala IMF, diantaranya seperti privatisasi, pengurangan subsidi, liberalisasi keuangan, dan reformasi sistem perbankan. Sejumlah program ini dituangkan dalam bentuk kesepakatan yang dinamakan Memorandum on Economic and Financial Policies (MEFP) atau lebih dikenal dengan Letter of Intent (LoI) yang berjumlah 1301 kesepakatan. Kebijakan-kebijakan itu secara garis besar meliputi kebijakan pengetatan likuiditas, penutupan 16 bank nasional, peninjauan BI sebagai the lender of the last resort, pengucuran obligasi rekap perbankan dan penjualan asset-aset Negara (khususnya bank-bank yang diambil alih oleh pemerintah dan berkinerja baik).Kesalahan kedua, liberalisasi perbankan yang kita kenal dengan nama Kebijakan Paket oktober 1998 (PAKTO). Kebijakan liberalisasi ini menghasilkan ratusan bank yang berhasil menghimpun dana masyarakat dalam jumlah sangat besar yang dikelola sembarangan. Akibatnya banyak bank yang kalah kliring. Di sinilah cikal bakal kesulitan yang kita hadapi. Bank yang kalah kliring tidak dihukum oleh BI, tetapi justru tetap ditolong dengan likuiditas yang dinamakan Fasilitas Diskonto sampai berkali-kali. Kebijakan ini merupakan turunan dari kesepakatan pemerintahan Soeharto dengan IMF.Kesalahan Ketiga, dalam pengucuran dana BLBI Bank Indonesia tidak menghentikan proses kliring (pencairan dana simpanan) pada bank-bank yang rekening gironya di BI sudah bersaldo negatif (overdraft), bahkan hingga kekurangan saldo tersebut sudah melampaui jumlah asset yang dimiliki bank. Dengan alasan menghindari efek domino krisis perbankan, BI terus mengizinkan proses kliring tanpa memberi batas nilai overdraft. Hal ini akhirnya dimanfaatkan bankir nakal untuk melakukan penarikan tunai dan transfer dana ke cabang-cabang sampai kondisi pasar uang mereka.Penyaluran BLBI melalui mekanisme kliring menyebabkan BI tidak dapat mengetahui apakah BLBI digunakan sepenuhnya untuk menanggulangi kesulitan likuiditas akibat rush nasabah, atau justru untuk kepentingan grup pemilik bank. Lembaga kliring yang semula hanya sebagai media tukar menukar surat berharga (warkat) dalam rangka memperlancar sistem pembayaran dan lalu-lintas giral, berubah menjadi saran penyediaan dana bagi bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. BI dinilai tidak konsisten melaksanakan Program Penjaminan Kewajiban Bank Umum sebagaimana ditetapkan dalam Keppres No. 26/1998, dan justru bertahan memberi bantuan likuiditas kepada perbankan melalui mekanisme kliring.Kesalahan Kelima, BPPN melakukan kesalahan dalam penilaian asset-aset perbankan pengemplang BLBI. BPPN memiliki fungsi dan kewenangan yang sangat luas, mencakup menyelesaikan kewajiban pembayaran utang obligor BLBI, mengelola aset-aset perusahaan dan kredit yang diserahkan obligor, dan menjual asset-aset yang dikelolanya. Karena itupula, atas berbagai kerugian Negara dan penyelewengan yang terjadi dalam penyelesaian kasus ini, BPPN sangat layak dituntut pertanggungjawabannya karena koruptif dan tidak transparan.Kesalahan keenam, Pemerintahan Megawati pada tahun 2002 menerbitkan Inpres No. 8/2002 yang berisi kebijakan pemerintah untuk memilih penyelesaian kasus BLBI melalui out of court settlement, yaitu dengan memberi landasan hukum penghapusan hutang para obligor BLBI. Kecuali satu orang Menteri yakni Kwik Kian Gie yang saat pemerintahan Megawati menjabat sebagai Menko Perekonomian. Kwik Kian Gie sudah mengingatkan Presiden Megawati untuk tidak menerbitkan Kepres tersebut, karena akan menjadi gugatan dikemudian hari dan benar atas munculnya Inpres tersebut justru menghambat proses hukum para pengemplang BLBI.Seruan Rakyat terhadap Pemerintah untuk Kasus BLBISebagai rakyat kami menuntut Pemerintahan SBY-JK, DPR, serta institusi penegak hukum untuk melaksanakan 10 tuntutan kami dibawah ini segera:1. Menuntaskan penyelesaian kasus BLBI secara hukum melalui proses yang objektif, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan publik, serta di sisi lain bebas dari konspirasi, negoisasi-negoisasi rahasia, deal-deal politik, dan berboncengan kepentingan-kepentingan tertentu yang menjadikan para obligator/debitur sebagai objek pemerasan belaka. Kasus BLBI harus dituntaskan sekali untuk selamanya.Pemerintah dan DPR harus menjaga diri, aparatnya, dan semua pihak terkait dari sikap KKN yang memanfaatkan kasus BLBI untuk kepentingan picik semata (demi uang), sehingga penyelsaian kasusnya teromabng-ambing dalam perangkap ketidakpastian hukum.2. Mencabut Inpres No. 8 Tahun 2002 tentang release and discharge dan meninjau ulang seluruh perangkat kebijakan lainnya terkait penyelesaian kewajiban BLBI yang tidak adil dan hanya member keuntungan sepihak bagi obligor. Inpres No. 8 Tahun 2002 tentang release and discharge selama ini menjadi hambatan bagi dilakukannya pengusutan tuntas terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan obligor BLBI. Pemerintah juga harus meninjau ulang MSAA, MRNIA, APU, pemberian SKL/SKPK, dan kebijakan lain terkait penyelesaian kasus BLBI yang hanya menguntungkan obligor secara sepihak.3. Menuntut IMF untuk bertanggung jawab atas manipulasi dan tekanan yang dilakukannya terhadap pemerintah Indonesia di saat krisis, sehingga menyebabkan lahirnya berbagai kebijakan yang justru menghancurkan sendi-sendi perekonomian Indonesia. Diantara dosa besar yang harus dipertanggungjawabkan IMF adalah memaksakan pengucuran obligasi rekap ratusan triliun rupiah kepada perbankan, mendesak divestasi saham pemerintah di bank-bank rekap dalam waktu singkat (sehingga harga jualnya sangat rendah), dan penutupan 16 bank tanpa persiapan (sehingga memicu terjadinya krisis perbankan). Termasuk pula, keterlibatan oknumnya dalam konspirasi pembelian asset perbankan dengan harga murah.4. Menciptakan terobosan untuk mempercepat proses penyelesaian kasus BLBI dengan membentuk pengadilan Ad-Hoc dan menerbitkan PP atau Perpu yang mengatur pemberlakuan asas pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi. Kasus-kasus korupsi BLBI dapat disidangkan secara khusus melalui Pengadilan Ad-Hoc untuk mempercepat pengungkapan dan penyelesaian kasus ini. Para pengemplang BLBI, yang kini masih berlindung dibalik berbagai celah hukum, juga perlu dijerat dengan asas pembuktian terbalik.5. Mendesak jaksa Agung agar segera menuntaskan skandal korupsi BLBI dan menyeret pelaku-pelakunya ke pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pelaku-pelaku korupsi BLBI harus diseret ke pengadilan agar ada keputusan hukum yang tegas dan jelas tentang status kasus mereka. Proses penyelesaian di tingkat perdata selama ini tidak boleh menghapus aspek tindak pidana yang dilakukan para obligor dalam menyalahgunakan BLBI ketika terjadi krisis.6. Menyita asset dan kekayaan obligor yang hingga kini tidak menyelesaikan kewajibannya. Hal ini wajar dilakukan, terutama kepada mereka yang dengan sengaja mangkir, untuk menjamin kembalinya uang Negara yang telah mereka nikmati. Apalagi, sejumlah obligor kini diketahui telah berhasil menjadi orang-orang terkaya di Indonesia.7. Mengusut tuntas dan mengadili semua pejabat Negara yang terlibat dalam berbagai penyimpangan yang terjadi dalam kasus BLBI, mulai dari pembuatan kebijakan, pelaksanaan pengucuran, hingga penggunaan BLBI. Pengusutan harus dilakukan setuntas-tuntasnya kepada semua pejabat Negara yang terlibat, mencakup pemerintah, BPPN, maupun BI, sehingga masing-masing pihak dapat dituntut pertanggungjawabannya sesuai dengan porsi kesalahan yang dilakukan.8. Mengupayakan seoptimal mungkin pengembalian uang Negara yang telah terkucur melalui BLBI dan berbagai kebijakan penggelontoran uang Negara lainnya ke sector perbankan di saat krisis. Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan menuntut kekurangan pembayaran sejumlah obligor BLBI yang nilai asetnya ternyata lebih rendah dari nilai asset yang tercantum ketika asset tersebut diserahkan.9. Melakukan upaya untuk menghentikan pemberian subsidi bagi pihak perbankan melalui penghentian pembayaran bunga obligasi rekap. Mengingat pengucuran obligasi rekap merupakan kebijakan darurat untuk menyelamatkan bank disaat krisis, maka, setelah krisis berlalu dan bank pun telah meraup laba, tidak selayaknya bank terus menikmati penghasilan cuma-cuma tiap tahun melalui pembayaran bunga obligasi rekap. Apalagi, sebagian dari bank-bank tersebut telah dikuasai asing atau pengusaha swasta yang membelinya secara konspiratif berkolaborasi dengan IMF.10. Menghentikan divestasi saham-saham pemerintah pada bank-bank rekap, sampai obligasi rekap yang berada pada bank bersangkutan berhasil ditarik seluruhnya oleh pemerintah. Pemerintah harus menghentikan proses divestasi atas saham-sahamnya di bank-bank rekap, kecuali dengan harga jual yang sebanding dengan obligasi rekap yang telah dikucurkan atau obligasi rekap tersebut berhasil ditarik keluar seluruhnya oleh pemerintah.Secara khusus, kami menghimbau para pengemplang BLBI untuk menggunakan hati nuraninya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum serta mengembalikan uang Negara yang telah dinikmatinya kepada pemerintah. Berhentilah membebani rakyat Indonesia dengan pembayaran kewajiban utang yang bahkan tidak sedikitpun mereka rasakan.Kerugian yang dialami Negara akibat dari BLBI diperkirakan 600 Triliun. Sangat memprihatinkan apabila pemerintahan SBY-JK hanya berdiam diri dan tidak mengambil tindakan konkret untuk menuntaskan kasus BLBI. Seandainya pemerintah dapat menuntaskan kasus BLBI, maka tidak mustahil bagi pemerintah untuk mengantar bangsa ini keluar dari krisis yang berkepanjangan. Uang sebesar 600 Triliun dapat digunakan untuk menutupi utang luar negeri, menambah anggaran pendidikan, membangun infrastruktur, dan lain-lain yang dapat menggerakkan roda perekonomian bangsa. WallahualamSumber foto: www.detiknews.com/13 OKTOBER 2008
( Bersambung....)
https://www.facebook.com/notes/hidayat-hasibuan/blbi-600-trilyun-century-67-trilyun-kpk-sebaiknya-fokus-pada-duaduanya/10151158028796723
KETUA KPK
BURON BLBI 600 TRILYUN 600.000.000.000.000
CENTURI 6,7 TRILYUN 6.700.000.000.000Membongkar subsidi terselubung
Oleh : Edy Mulyadi | Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)http://www.prioritasnews.com/2012/05/29/membongkar-subsidi-terselubung/Kalau mengurangi ‘subsidi’ BBM yang cuma Rp. 22 triliun, pemerintah dan DPR terkesan sangat bersemangat. Tapi, barangkali tak banyak yang tahu, setiap tahun, ada subsidi terselubung dalam APBN: subsidi pembayaran bunga obligasi rekapitalisasi (OR) perbankan. Jumlahnya juga jauh lebih besar, Rp. 60 triliun, dan sudah berlangung sejak 2003 hingga 2040!Pemerintah juga sangat pelit untuk pos belanja yang terkait pemenuhan hak dasar rakyat. Lihat saja anggaran beasiswa bagi 8,2 juta siswa/mahasiswa miskin pada APBN 2012 yang cuma Rp. 5,4 triliun. Jadi, rata- rata tiap siswa/mahasiswa memperoleh Rp. 658.000 per tahun. Juga Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) bagi 76,4 juta jiwa sebesar Rp. 7,3 triliun (atau Rp. 95.555/orang/ tahun).Anggur Lama Botol BaruMencermati sejarah OR, sama saja menguliti kebodohan dan keserakahan para petinggi negeri kala itu. Kedua sifat ini berkolaborasi dengan nafsu imperalisme ekonomi IMF. Lahirlah berbagai kebijakan yang memberangus hak dasar rakyat, pemilik sah negeri ini.Orba tumbang akhir 1998, lalu kita semua berharap Orde Reformasi memberi perbaikan fundamental terhadap kehidupan bernegara dan berbangsa. Tapi the old wine in the new bottle; anggur lama dalam botol baru. Orba boleh tumbang dan digantikan Orde Reformasi. Tapi kebijakan yang menghamba kepentingan majikan asing dan menafikan hak dasar rakyat, terus berlanjut.Para majikan asing itu negara-negara Barat dengan berbagai lembaga multilateralnya. Dua aktor utamanya: IMF dan Bank Dunia. Mitos kehebatan mereka, khususnya IMF, sudah digembar-gemborkan para kompradornya yang dijuluki Mafia Berkeley sejak Orde Baru berkuasa di akhir 1960- an. Merekalah peletak dasar dan pelaksana pembangunan ekonomi Indonesia selama lebih dari tiga dasawarsa.Padahal, namanya juga mitos, kehebatan majikan asing cuma fatamorgana. Kiprah IMF di Indonesia menjadi bukti sahih. Tiga tahap kebijkan IMF sejak Oktober 1997 yang ditujukan menstabilisasi keuangan, justru melahirkan destabilisasi dan kebangkrutan finansial.Pemicunya tak lain kebijakan moneter superketat yang mengerek bunga antarbank dari sekitar 20 persen menjadi 300 persen. Kesalahan dilanjutkan November 1997 dengan melikuidasi 16 bank tanpa persiapan sama sekali. Trust, basis utama bisnis perbankan, pun runtuh. Kepercayaan publik terjun bebas ke titik nadir. Akibatnya, sekitar US$ 5 miliar (atau US$ 8 miliar) duit masyarakat terbang ke luar negeri. Nilai tukar rupiah yang sudah lunglai pun makin terkulai.Tahap kedua kebijakan IMF, utang swasta dialihkan jadi utang publik. Akibat saran IMF, utang pemerintah melonjak luar biasa. Khususnya utang domestik yang sebelumnya nyaris nol. Sebelum krisis 1997, total utang kita US$ 136 miliar: US$ 54 miliar utang pemerintah, US$ 82 miliar utang swasta. Pada 2001, pasca program rekapitalisasi dan penjualan berbagai junk bond, utang luar negeri pemerintah melejit US$ 74 miliar dan utang domestik Rp. 647 triliun (US$ 60 miliar untuk OR). Ironisnya, pasca resep IMF, utang swasta justru turun menjadi US$ 67 miliar karena percepatan pembayaran dan restrukturisasi utang.Pada tahap ketiga, salah obat IMF itu mulai berdampak luas sekaligus mengerikan bagi APBN. Pada 2005, alokasi pembayaran utang dalam dan luar negeri APBN mencapai Rp. 160 triliun. Kombinasi tekanan IMF dan hati tanpa nurani tadi memunculkan pemangkasan pelbagai anggaran pemenuhan hak rakyat secara langsug. Pajak dinaikkan, tarif dasar listrik (TDL) dan bahan bakar minyak (BBM) dikerek tinggi, aset BPPN diobral. Aksi fire sale fenomenal antara lain dilepasnya BCA pada Farallon seharga Rp. 5 triliun. Padahal, dalam BCA ada tagihan pemerintah (berupa obligasi rekap) yang menghasilkan bunga Rp. 7-8 triliun per tahun.
Kantong Kiri Kantong KananObligasi Rekap adalah piutang bank-bank milik pemerintah pada pemerintah. Atau pemerintah berutang pada bank miliknya sendiri. Ibaratnya, utang dari kantong kiri ke kantong kanan pada kemeja yang sama.Menurut mantan Menko Perekonomian Kwik Kian Gie, solusi mencegah beban amat berat di APBN adalah menarik obligasi rekap itu. Namun teknik penarikannya termasuk domain sub ilmu pengetahuan yang sama sekali tidak dipahami para teknokrat Mafia Berkeley dan IMF. Atau mungkin mereka paham, tapi sengaja mengobral bank-bank dengan harga murah seraya membangkrutkan negara.Bersama Menkeu (saat itu) Bambang Sudibyo, Kwik diam- diam mengganti OR dengan zero coupon bond (ZCB) atau Obligasi Rekap tanpa Bunga. Isinya berupa angka yang harus dianggap modal/ekuiti agar CAR-nya 8 persen. Lalu, semua bank diberi tenggat lima tahun untuk sehat atas kekuatan sendiri lewat perbaikan kinerja. Kalau tidak, bank ditutup. Kalau sudah sehat, obligasi rekap tanpa bunga ditarik. Sayang, prinsip dan ide Zero Coupon Bond ini sama sekali tidak digubris. Akibatnya kita rasakan sendiri sekarang; mengeluarkan uang sekitar 25 persen dari APBN sejak 2003 hingga 2040.Pemerintah sebaiknya menarik semua OR di perbankan untuk meringankan beban APBN. Penarikan obligasi rekap juga demi mempertimbangkan rasa keadilan rakyat yang selama ini patuh bayar pajak. Selain itu, OR juga harus untradeable (tidak dapat diperjualbelikan). Sebab, memperjualbelikan akan membuka pintu masuk perbankan asing menguasai bank nasional lebih dominan lagi.Mengingat extraordinary crime policy itu telah, sedang, dan akan terus berlangsung, setiap warga negara yang waras dan berhati nurani punya kewajiban untuk terus menyuarakannya. Jika perlu, melakukan semacam class action untuk menghentikan kesewenang-wenangan ini. Jangan tunggu sampai 2040!
Anda berada di kesulitan keuangan? Apakah Anda ingin memulai bisnis Anda sendiri? Perusahaan pinjaman didirikan organisasi hak asasi manusia di seluruh dunia dengan tujuan tunggal membantu orang miskin dan orang-orang dengan kesulitan keuangan yang hidup. Jika Anda ingin mengajukan pinjaman, kembali ke kami dengan rincian di bawah email: julietowenloancompany@gmail.com
BalasHapusNama lengkap:
jumlah pinjaman :
Pinjaman Durasi:
Pendapatan bulanan :
negara:
Seks:
Nomor telepon:
Tanggal lahir :
Terima kasih dan Tuhan memberkati
JULIETOWENLOANCOMPANY
(Julietowenloancompany@gmail.com)
Ibu Juliet