AWAS DAN WASPADA DUSTA PARA POLITISI.....???>> MEREKA SELALU .... MEMBERIKAN HARAPAN KOSONG ...... DAN BERSANDIWARA... DIPENTAS MEDIA..?? MANA ADA SBY DAN BUDIONO... MAU KELUAR DARI NEOLIBS..?? MANA ADA PILIHAN MENKEU DAN GUBERNUR BI YANG BERANI MELAWAN NEOLIBS...?? >>> SEMUA ITU SUDAH DI PLOT DAN DIKADERKAN...???>> ADALAH MIMPI....TUH.... POLTISI PDIP...ITU.. MENGHARAPKAN PERUBAHAN... TATANAN POLITIK DAN PEREKONOMIAN SERTA SISTEM KEUANGAN ...YANG BENAR2..MANDIRI ..??..... APA SUDAH SIAP JAJARAN PEMERINTAHAN DAN SISTIM KETATANEGARAAN NKRI DENGAN PERUBAHAN DRASTIS.. LEPAS DARI CENGKERAMAN NEOLIBS..?? >> SIAPA YANG DITOKOHKAN..?? DAN MANA ORANG2 YANG BERANI...??? KECUALI BEBERAPA ORANG SAJA YANG MASIH KONSISTEN...?? KAYANYA NAMA2 INI MUNGKIN MAU ADA PERUBAHAN.... NOORSYIE...DAN ..KWIN KIAN GIE...?? TAPI MANA MAU DAN BERANI.... SBY DAN BUDIONO DAN IMF MENERIMA ORANG2 INI..?? MEREKA AKAN KETAR KETIR.. AGENDANYA DI INDONESIA DI ACAK2...??? >>> KALAU NOORSYI DAN KWIK KIAN GIE.. INSYA ALLAH AKAN ADA PERUBAHAN ...MUNGKIN SAJA.... STATUS FREEPORT-KPS2 MIGAS-DAN MUNGKIN PENGELOLAAN MIGAS-NYA JUGA... ...SERTA SUBSIDI2..AKAN TEARAH KEPADA KEPENTINGAN RAKYAT BANYAK....??>> BILA MENGHARAPKAN CHATIB-BASRI.....??? HHMMMHH.... .TRACK RECCORD-NYA SAJA SUDAH..JAUH PANGGANG DARI API...?? BAGAIMANA MAU MENGHARAP HUJAN TURUN DITERIK MATAHARI..YANG MENTRANG MENTRENG..??? >> JANGAN MIMPI BUNG..???>> ZAMAN ORDE BARU SUHARTO KITA RAKYAT DAN PEMERINTAHAN RI INI DALAM CENGKERAMAN MULUT BUAYA...>> SEKARANG DIZAMAN REFORMASI.. MASUK KEKANDANG SINGA..??? SEMUA NYA SANGAT GANAS DAN ...WAH.. MUNGKIN TAK MENGENAL BELAS KASIH.. ?? ...LIHAT DUA ZAMAN ITU..SANGAT GANAS DAN SERAKAHNYA BUKAN ALANG KEPALANG..?? .... Dalam berita tersebut dituliskan pernyataan seorang politisi PDI-P Arif Budimanta tentang pengangkatan Chatib Basri sebagai menteri keuangan baru menggantikan menteri lama yang beralih tugas menjadi Gubernur BI. Dalam pernyataannya tersebut Arif menyampaikan harapannya bahwa Chatib Basri bisa membawa perubahan dengan keluar dari faham liberalisme yang selama ini dianut oleh regim-regim Indonesia paska reformasi...>> ....apa maksud seorang politisi PDIP menyuarakan aspirasi anti-neo liberalisme di media pengusung neo-liberalisme semacam Kompas? Tidak lain hanya memberikan ilusi kepada sebagian rakyat Indonesia yang telah mulai kritis seolah-olah harapan adanya perbaikan kondisi ekonomi masih ada. Semua itu hanyalah "sandiwara" belaka, seperti sandiwaranya meneg BUMN Dahlan Iskan yang gembar-gembor akan membeli minyak dari Iran....>> ....Chatib Basri tidak pernah terdengar memiliki pemikiran-pemikiran yang anti neo-liberalisme. Alih-alih beliau adalah "anak emas" neo-liberalisme di Indonesia. Selain aktif di "kawan candradimuka"-nya paham neo-liberalisme Indonesia, yaitu LPEM-UI, beliau juga pernah menjadi "pelayan" PT Freeport, perusahaan Amerika yang baru saja melecehkan harkat martabat bangsa Indonesia dengan kekurang ajarannya mengusir aparat keamanan dan para pejabat tinggi Indonesia yang hendak melakukan penyelidikan kecelakaan pekerja. ...>> waspadai OJK, otoritas jasa keuangan. Badan ini berpotensi langgar UUD, UU BI dst. Sedikitnya ada 3 pihak yg akan ajukan gugatan Judicial Review ke MK terkait UU OJK ini. Dan yg pasti, UU OJK telah langgar UU APBN Pembebanan biaya operasional dan gaji OJK thn 2013 via APBN sebesar 1.3 Triliun melanggar UU APBN krna jauh di atas asumsi dan standar APBN, OJK ini lembaga super body, jauh lebih berkuasa dibandingkan KPK sekalipun. Gabungan kewenangan BI, Depkeu dan DPR ada di OJK, Gaji pegawai OJK rata2 25 % lbh besar drpd BI dan itu sdh langgar standar penetapan gaji yg dicantumkan dlm UU APBN..>> ..Muhammad Chatib Basri Siapa? : salah satu anggota Pansel OJK malahan sbg Konsultan WB edan! (Muhammad Chatib Basri ini juga salah satu timses SBY Boediono, juga komisaris di bbrp perusahaan yg sumbang dana #SBY_Boediono)..>> Ketika KPK memanggil mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Ketua Bappenas Kwik Kian Gie, semua kalangan ingin tahu apa yang ditanyakan KPK kepada Kwik. Kwik membuat publik tetap penasaran, karena dia tak mau menjelaskan materi pembicaraannya dengan KPK. Persoalan mulai agak jelas ketika mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli mau merespons pertanyaan pers seusai menjalani pemeriksaan di KPK, belum lama ini. Dia mengaku, dari materi pertanyaan para penyidik, sangat jelas bahwa KPK berupaya menelusuri kejanggalan penerbitan SKL BLBI...>> Agar tidak menjadi beban sejarah bangsa, Rizal pun mengimbau penegak hukum lebih bersungguh-sungguh menuntaskan kasus penyalahgunaan BLBI. >> Sebab, negara masih terus membayar bunga subsidi BLBI sekitar Rp 60 triliun per tahun. Kewajiban ini masih harus dijalankan negara selama rentang waktu 20 tahun mendatang. Bagi Rizal, meluruskan kasus SKL BLBI itu penting untuk menegakan keadilan di negara ini. Menjadi sangat aneh jika para bankir kaya raya itu terus disubsidi, sementara subsidi BBM untuk rakyat justru ingin dipangkas...>> Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, di Washington DC, Amerika Serikat, selama dua hari. Ia diperiksa sebagai saksi terkait kasus dana talangan Bank Century...>>

Kasus Century, KPK: Ada Informasi Baru Dari Sri Mulyani

http://news.liputan6.com/read/580715/kasus-century-kpk-ada-informasi-baru-dari-sri-mulyani/?related=pbr&channel=n

oleh Sugeng Triono. Posted: 07/05/2013 17:04

 

 

Sri Mulyani

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, di Washington DC, Amerika Serikat, selama dua hari. Ia diperiksa sebagai saksi terkait kasus dana talangan Bank Century.

Juru Bicara KPK, Johan Budi mengungkapkan, dalam pemeriksaan Sri Mulyani sebagai saksi untuk tersangka yang juga mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Bidang Pengelolaan Moneter, Budi Mulya tersebut, penyidik telah menemukan sejumlah informasi dan bukti baru.

"Penyidik selama dua hari pada 30 April dan 1 Mei sudah melakukan pemeriksaan terhadap Sri Mulyani. Dan dari pemeriksaan tersebut penyidik menemukan bukti dan informasi baru," ujar Johan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/5/2013).

Namun, Johan enggan menjelaskan temuan apa yang kini sudah dipegang oleh penyidik lembaganya. "Itu sudah masuk materi dan saya tidak tahu," kata Johan.

Dalam kasus Century, KPK telah menetapkan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Bidang Pengelolaan Moneter, Budi Mulya, sebagai tersangka. Ia diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian FPJP ke Bank Century pada 2008 dan terkait penetapan Bank Century sebagai bank gagal. Namun, KPK sampai saat ini belum juga memeriksa Budi Mulya.(Yus)

Selasa, 21 Mei 2013

[Media_Nusantara] Kejanggalan SKL- BLBI Layak Diselidiki

Kejanggalan SKL-BLBI Layak Di- selidiki

by Bambang Soesatyo, Anggota Komisi III DPR RI

http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2012/12/medianusantara-kronologis-mega-skandal.html

Sejumlah mantan petinggi era pemerintahan Megawati Soekarnoputri satu persatu dipanggil dan diperiksa KPK terkait Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI. Mulai Rizal. Ramli, Kwik. Kian Gie hingga Putu Arry Sutta. Bahkan tak tanggung-tanggung, dalam perkembangan di pertengah Mei 2013, terdengar kabar Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan, Presiden RI kelima, akan dipanggil KPK sebagai saksi kasus SKL BLBI. Tentu saja informasi tersebut membuat kita tercengang.

Kita berharap penyelidikan terhadap penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) yang membuat kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dihentikan penyidikannya (SP3) oleh Kejaksaan Agung di masa kepresidenan Megawati ini, bukan bagian dari operasi Sunyi Senyap atau "SS" yang ingin menempatkan Megawati menjadi sasaran tembak untuk menjatuhkan pamor PDIP yang elektabilitasnya terus meroket bersama Partai Golkar dan telah meninggalkan jauh Partai Demokrat sebagai Partai Penguasa. Kita sesungguhkan sangat bersyukur jika ada pihak yang ingin membongkar kembali kasus BLBI. Langkah tersebut MELEGAKAN, karena penyelidikan atas kejahatan besar dengan modus penyalahgunaan fasilitas Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI) ini harus dituntaskan agar siapa pun tidak lagi melakukan kejahatan terhadap negaranya sendiri.

Ketika KPK memanggil mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Ketua Bappenas Kwik Kian Gie, semua kalangan ingin tahu apa yang ditanyakan KPK kepada Kwik. Kwik membuat publik tetap penasaran, karena dia tak mau menjelaskan materi pembicaraannya dengan KPK. Persoalan mulai agak jelas ketika mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli mau merespons pertanyaan pers seusai menjalani pemeriksaan di KPK, belum lama ini. Dia mengaku, dari materi pertanyaan para penyidik, sangat jelas bahwa KPK berupaya menelusuri kejanggalan penerbitan SKL BLBI.

Kepada KPK, Rizal menyatakan tak tahu menahu perihal penerbitan SKL BLBI. Sebab, SKL BLBI diterbitkan bukan pada saat dia menjabat Menko Perekonomian. Rizal pun dengan yakin memastikan posisi Kwik dalam konteks penerbitan SKL itu sama dengan dirinya. Bahkan Rizal ingat betul kalau waktu itu Kwik tidak setuju dengan kebijakan dan mekanisme SKL BLBI.

Agar tidak menjadi beban sejarah bangsa, Rizal pun mengimbau penegak hukum lebih bersungguh-sungguh menuntaskan kasus penyalahgunaan BLBI. 

Sebab, negara masih terus membayar bunga subsidi BLBI sekitar Rp 60 triliun per tahun. Kewajiban ini masih harus dijalankan negara selama rentang waktu 20 tahun mendatang. Bagi Rizal, meluruskan kasus SKL BLBI itu penting untuk menegakan keadilan di negara ini. Menjadi sangat aneh jika para bankir kaya raya itu terus disubsidi, sementara subsidi BBM untuk rakyat justru ingin dipangkas.

Penuturan Rizal yang cukup rinci itu secara tidak langsung menjelaskan bahwa KPK sedang mendalami dugaan penyalahgunaan fasilitas BLBI, serta kemungkinan adanya penyimpangan pada kebijakan dan mekanisme penerbitan dan pemberian SKL BLBI kepada sejumlah debitur. Apalagi, setelah mendengarkan penuturan dari para ekonom itu, Ketua KPK Abraham Samad membuat pernyataan tentang kecanggihan modus korupsi dewasa ini.

Dalam sebuah seminar di Jakarta baru-baru ini, Samad mengemukakan bahwa modus dan praktik korupsi dewasa ini terus berkembang dan semakin canggih. Bisa dipastikan bahwa kasus korupsi skala besar dengan modus yang canggih itu melibatkan sekumpulan orang kelas menengah ke atas. Karena itu, penegak hukum jangan sampai mudah terkecoh para koruptor. Sebab, cara koruptor menghilangkan alat bukti serta track record-nya dalam tindak pencucian uang semakin canggih. Dia mengacu pada kasus penyalahgunaan fasilitas BLBI dan keanehan yang meliputi mekanisme penerbitan SKL BLBI itu.

SKL BLBI diterbitkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Inpres No.8/2002. SKL memuat ketentuan tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya. Dan sebaliknya, tindakan hukum kepada debitur yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan jumlah kewajiban pemegang saham (JPKS). Berdasarkan SKL dari BPPN itu, Kejaksaan Agung menindaklanjutnya dengan menerbitkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan).

Inpres No.8/2002 yang popular dengan sebutan Inpres release and discharge ini menjadi sangat kontrversial pada waktu itu. Banyak kalangan keberatan, termasuk ekonom Kwik Kian Gie yang saat itu menjabat Ketua Bappenas. Soalnya, debitur BLBI dipastikan sudah melunasi seluruh utang kendati hanya 30 persen dari JKPS dalam bentuk tunai, dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN. Dengan perhitungan seperti ini, debitur yang ditetapkan sudah melunasi kewajibanya berdasarkan penyidikan akan mendapat SP3 dari Kejaksaan Agung. Tidak kurang dari 10 debitur besar yang mendapat SKL, termasuk Sjamsul Nursalim, The Nin King, dan Bob Hasan.

Tipu Muslihat

Belakangan, diketahui bahwa perilaku debitur BLBI penuh tipu muslihat. Mereka mengaku tidak mampu lagi melaksanakan kewajibannya mengembalikan BLBI,dan bersedia menyerahkan asetnya kepada negara melalui BPPN. Namun, saat aset-aset itu dilelang BPPN dengan harga sangat murah, para obligor itu membeli lagi aset-aset tersebut melalui perusahaan miliknya yang berdomisili dan beroperasi di luar negeri. Aset tetap dikuasai si debitur, sementara debitur bersangkutan sudah dinyatakan bebas dari kewajiban mengembalikan dana BLBI.

Dari beberapa debitur yang menyerahkan aset kepada BPPN, kasus penyerahan aset oleh Sjamsul Nursalim selaku pemilik BDNI paling menyita perhatian pengamat, karena perhitungannya dinilai tidak akurat. Di kemudian hari, dugaan ketidakjujuran Sjamsul Nursalim terendus, ketika mantan jaksa Urip Tri Gunawan (kini berstatus terpidana), ditangkap KPK di pekarangan rumah Sjamsul Nursalim di Jakarta Selatan. Jaksa Urip adalah anggota tim penyelidik untuk kasus penyerahan aset obligor BLBI. Di Pengadilan, Urip terbukti menerima suap dari Artalyta Suryani, orang kepercayaan Sjamsul Nursalim.

Bukan tidak mungkin, debitur BLBI lain yang telah memperoleh SKL dan SP3 pun berkolaborasi oknum penegak hukum lainnya. Karena itu, KPK perlu 'meminjam' terpidana Urip Tri Gunawan untuk sekadar mengetahui bagaimana dia 'melayani' kepentingan Sjamsul Nursalim sampai akhirnya mendapatkan SP3.

Dengan demikian, penyelidikan kasus BLBI berpotensi melebar. Tidak hanya soal dugaan penyalahgunaan BLBI, tetapi juga masuk pada kejanggalan jual-beli aset oleh debitur sebagaimana dikemukakan Ketua KPK, serta motif koruptif dibalik penerbitan SKL BLBI dan SP3 bagi para debitur.

Berdasarkan laporan Audit Investigasi penyaluran dan pengunaan BLBI oleh BPK pada tahun 2000, total dana BLBI yang disalurkan kepada 48 Bank mencapai Rp 144,5 trilyun. Dari audit yang sama, ditemukan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran BLBI, yang menimbulkan potensi kerugian negara sebesar Rp 138,4 triliun, ekivalen 96 % dari total BLBI. Pihak-pihak yang diduga terlibat adalah manajemen bank penerima BLBI dan pejabat Bank Indonesia.

BLBI digagas untuk mencegah runtuhnya industri perbankan nasional akibat krisis moneter 1998. Bantuan diberikan kepada puluhan bank untuk menjaga likuiditas bank-bank penerima bantuan, yang saat itu harus menghadapi rush dari nasabah. Saat itu, segala sesuatunya digambarkan harus serba cepat, termasuk menghitung kebutuhan bantuan likuiditas maupun pendistribusisian bantuan. Ada bank yang diperhitungkan akan runtuh dalam hitungan menit jika bantuan likuiditas tidak segera dicairkan. Presiden (saat itu) Soeharto tak punya pilihan lain kecuali setuju saja dengan proposal BLBI dari para pejabat Bank Indonesia saat itu.

Per kebijakan, BLBI mungkin tidak bisa disalahkan. Namun, jumlah, penyalahgunaan BLBI, penyalahgunaan wewenang oleh pejabat BI, dan ingkar janji pemegang saham bank penerima BLBI sangat layak untuk dipersoalkan. Termasuk juga kebijakan dan mekanisme penerbitan SKL sejumlah debitur BLBI.

Karena itu, sangat melegakan jika KPK akhirnya membuka penyelidikan kasus ini. Anak-anak dan remaja mungkin belum paham dengan kasus ini. Kelak, jika kasus ini digelar lagi di ruang publik, mereka bisa memahami bahwa kasus BLBI adalAah kejahatan besar di bidang keuangan yang pernah dilakukan terhadap negara ini di penghujung dekade 90-an. Mereka yang terlibat harus diganjar dengan sanksi hukum yang maksimal, agar ada efek jera.

baca juga :
Kronologis Mega Skandal Ekonomi Indonesia BLBI ==> http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2012/12/medianusantara-kronologis-mega-skandal.html

 

[Media_Nusantara] Kronologis Mega Skandal Ekonomi Indonesia BLBI

Kronologis Mega Skandal Ekonomi Indonesia BLBI

by @InfoBLBI

http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2012/12/medianusantara-kronologis-mega-skandal.html

Berawal dari krisis ekonomi yang menerpa negara-negara di Asia tahun 1997. Satu per satu mata uang negara-negara di Asia merosot nilainya. Kemajuan perekonomian negara-negara di Asia yang banyak dipuji oleh banyak pihak sebelumnya, menjadi angin kosong belaka. Persis sebelum krisis ekonomi, @BankDunia pada 1997 menerbitkan laporan berjudul "The Asian Miracle" yang menunjukkan kisah sukses pembangunan di Asia. Ternyata kesuksesan pembangunan ekonomi di negara-negara Asia tersebut tidak berarti banyak karena pada kenyataannya, negara-negara tersebut tidak berdaya menghadapi spekulan mata uang yang tinggi dan berujung pada krisis ekonomi. Menyusul jatuhnya mata uang Baht, Thailand, nilai rupiah ikut merosot. Untuk mengatasi pelemahan rupiah, Bank Indonesia kemudian memperluas rentang intervensi kurs jual dan kurs beli rupiah, dari Rp. 192 (8%), menjadi Rp. 304 (12%). Guna mengurangi tekanan terhadap rupiah, Bank Indonesia mulai melakukan pengetatan likuiditas dengan menaikkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dari 6% menjadi 14%. Akibat kondisi ini bank-bank umum kemudian meminta bantuan BI sebagai lender of the last resort. Ini merujuk pada kewajiban BI untuk memberikan bantuan kepada bank dalam situasi darurat. Dana talangan yang dikucurkan oleh BI ini yang dikenal dengan BLBI.

Sesehat apa pun sebuah bank, apabila uang dari masyarakat ditarik serentak tentu tidak akan sanggup memenuhinya. Penyimpangan BLBI dimulai saat BI berikan dispensasi kpd bank-bank umum utk mengikuti kliring, meski rekening gironya di BI bersaldo debet. Dispensasi diberikan ke semua bank tanpa melakukan pre-audit utk mengetahui apakah bank itu benar-benar butuh bantuan likuiditas & sehat. Akibatnya, banyak bank yang tidak mampu mengembalikan BLBI.

**11 JULI 1997: Pemerintah RI memperluas rentang intervensi kurs dari 192 (8%) menjadi 304 (12%), melakukan pengetatan likuiditas dan pembelian surat berharga pasar uang, serta menerapkan kebijakan uang ketat.

**14 AGUSTUS 1997: Pemerintah melepas sistem kurs mengambang terkendali (free floating). Masyarakat panik, lalu berbelanja dolar dlm jumlah sangat besar. Setelah dana pemerintah ditarik ke BI, tingkat suku bunga & deposito melonjak drastis krn bank berebut dana rakyat.

**1 SEPTEMBER 1997: BI menurunkan suku bunga SBI sebanyak 3 kali. Berkembang isu di masyarakat mengenai beberapa bank besar yg mengalami kalah kliring dan rugi dalam transaksi valas. Kepercayaan masyarakat terhadap bank nasional mulai goyah. Terjadi rush kecil-kecilan.

**3 SEPTEMBER 1997: Sidang Kabinet Terbatas Bid. Ekonomi, Keuangan & Pembangunan, Produksi & Distribusi berlangsung di Bina Graha, dipimpin langsung Soeharto. Hasilnya: pemerintah akan bantu bank sehat yg alami kesulitan likuiditas. Bank 'sakit', akan dimerger/likuidasi. Belakangan, kredit ini disebut bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

**1 NOVEMBER 1997: 16 bank dilikuidasi.

**26 DESEMBER 1997: Gubernur BI Soedradjad Djiwandono melayangkan surat ke Soeharto, memberitahukan kondisi perbankan nasional yang terus alami saldo debit akibat tekanan penarikan dana nasabah. Soedradjad usul: "mengganti saldo debit dgn Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) Khusus

**27 DESEMBER 1997: Surat Gubernur BI dijawab surat nomor R-183/M.Sesneg/12/1997, ditandatangani Mensesneg Moerdiono. Isinya, Presiden menyetujui saran direksi BI utk mengganti saldo debit bank dengan SBPU Khusus agar tidak banyak bank yg tutup dan dinyatakan bangkrut.

**10 APRIL 1998: Menkeu diminta untuk mengalihkan tagihan BLBI kepada BPPN dengan batas waktu pelaksanaan 22 April 1998.

**MEI 1998: BLBI yg dikucurkan ke 23 bank capai Rp 164 triliun, dana penjamin antarbank Rp 54 triliun, biaya rekapitalisasi Rp 103 triliun. Adapun penerima terbesar (hampir dua pertiga dari jumlah keseluruhan) hanya empat bank. Yakni BDNI Rp 37,039 triliun; BCA Rp 26,596 triliun; Danamon Rp 23,046 triliun; dan BUN Rp 12,067 triliun.

**4 JUNI 1998: Pemerintah diminta membayar seluruh tagihan kredit perdagangan (L/C) bank-bank dalam negeri oleh Kesepakatan Frankfurt. Ini merupakan prasyarat agar L/C yang diterbitkan oleh bank dalam negeri bisa diterima dunia internasional. Pemerintah terpaksa memakai dana BLBI senilai US$ 1,2 miliar (sekitar Rp 18 triliun pada kurs Rp 14 ribu waktu itu).

Bagian 2 ==> http://chirpstory.com/li/39183
Bagian 3 ==> http://chirpstory.com/li/39184
Bagian 4 ==> http://chirpstory.com/li/39370
Bagian 5 ==> http://chirpstory.com/li/41179

Baca Juga:

- "Kronologi Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)" ==> http://blog.korupedia.org/?p=42
- "Skandal Skenario KLBI Penyebab Terjadinya Skandal Mega Korupsi BLBI" ==> http://chirpstory.com/li/27890
- "Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Sebagai Penyelamat Bank" ==> http://chirpstory.com/li/39113
- "Upaya Menghapus Kasus BLBI" ==> http://chirpstory.com/li/39114
- "Pentingnya Membuka Tabir Skandal BLBI Kembali" ==> http://chirpstory.com/li/39115
- "Daftar Penerima BLBI Berdasarkan MSAA" ==> http://chirpstory.com/li/39116
- "Rapuhnya Kondisi Perbankan Nasional Medio 1997" ==> http://chirpstory.com/li/39117
- "BLBI Salah Satu Skandal Perbankan & Kemanusiaan Paling Keji" ==> http://chirpstory.com/li/40267
- "Terbebaninya Rakyat Indonesia Akibat Hutang Obligor BLBI" ==> http://chirpstory.com/li/40613
- "Pembebanan APBN & Pembengkakan Hutang Akibat Penerbitan Obligasi BLBI" ==> http://chirpstory.com/li/40758
- "Boediono, dari BLBI hingga Century" ==> http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2012/12/medianusantara-boediono-dari-blbi.html
- "Kesalahan Boediono dari Masa kemasa" ==> http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2012/12/medianusantara-kesalahan-boediono-dari.html

 

CHATIB BASRI MEMBAWA PERUBAHAN?

Hari ini saya membaca berita di halaman pertama koran Tribun Medan (anak perusahaan Kompas Gramedia Group) berjudul "PDIP: Keluar dari Ekonomi Liberal".
http://cahyono-adi.blogspot.com/

Dalam berita tersebut dituliskan pernyataan seorang politisi PDI-P Arif Budimanta tentang pengangkatan Chatib Basri sebagai menteri keuangan baru menggantikan menteri lama yang beralih tugas menjadi Gubernur BI. Dalam pernyataannya tersebut Arif menyampaikan harapannya bahwa Chatib Basri bisa membawa perubahan dengan keluar dari faham liberalisme yang selama ini dianut oleh regim-regim Indonesia paska reformasi.

"Saat ini ketimpangan semakin melebar dan pemerataan pembangunan terabaikan, ini tantangan utamanya," kata Arif dikutip Tribun Medan.

Arif menyatakan saat ini publik menantikan apakah sebagai menteri keuangan Chatib berani menghentikan kebijakan defisit anggaran (APBN), mengevaluasi hutang dan mereformasi struktur APBN.

Berita semacam itu, dan hal itu terjadi hampir di semua media massa mapan tanah air terkait pengangkatan seorang menteri keuangan baru, seolah-olah memberi harapan bahwa pada akhirnya Indonesia benar-benar akan dipimpin oleh birokrat-birokrat berintegritas dan cerdas. Yaitu birokrat-birokrat yang lebih memikirkan kepentingan rakyat daripada pribadinya sendiri.

Namun sayangnya, meski sudah berulangkali harapan disematkan terhadap presiden demi presiden dan menteri keuangan demi menteri keuangan, hal itu tidak pernah tercapai. Para presiden dan pembantu-pembantu ekonominya selalu saja terjerembab dalam kubangan kepentingan asing dengan faham liberalismenya. 

Saya tidak tahu apakah Arif Budimanta juga menyarankan hal yang sama terhadap Megawati saat beliau menjadi presiden. Namun yang pasti Megawati tidak menjalankan apa yang disarankan Arif terhadap Chatib Basri. Alih-alih Megawati justru menolak pelunasan hutang IMF serta menjual murah asset-asset strategis Indonesia kepada asing sebagai bentuk nyata praktik neo-liberalisme.

Lalu layakkah harapan keluarnya Indonesia dari jeratan neo-liberalisme disematkan kepada Chatib Basri?

Menurut saya hal itu kok terlalu na'if. Chatib Basri tidak pernah terdengar memiliki pemikiran-pemikiran yang anti neo-liberalisme. Alih-alih beliau adalah "anak emas" neo-liberalisme di Indonesia. 

Selain aktif di "kawan candradimuka"-nya paham neo-liberalisme Indonesia, yaitu LPEM-UI, beliau juga pernah menjadi "pelayan" PT Freeport, perusahaan Amerika yang baru saja melecehkan harkat martabat bangsa Indonesia dengan kekurang ajarannya mengusir aparat keamanan dan para pejabat tinggi Indonesia yang hendak melakukan penyelidikan kecelakaan pekerja.

Lalu apa maksud seorang politisi PDIP menyuarakan aspirasi anti-neo liberalisme di media pengusung neo-liberalisme semacam Kompas? Tidak lain hanya memberikan ilusi kepada sebagian rakyat Indonesia yang telah mulai kritis seolah-olah harapan adanya perbaikan kondisi ekonomi masih ada. Semua itu hanyalah "sandiwara" belaka, seperti sandiwaranya meneg BUMN Dahlan Iskan yang gembar-gembor akan membeli minyak dari Iran.

Diposkan oleh cahyono adi di 06.56

Kamis, 27 Desember 2012

[Media_Nusantara] OJK (Otoritas Jasa Keuangan) berpotensi langgar UUD, UU BI 

http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2012/12/medianusantara-ojk-otoritas-jasa.html

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) berpotensi langgar UUD, UU BI

by TrioMacan2000

Mulailah waspadai OJK, otoritas jasa keuangan. Badan ini berpotensi langgar UUD, UU BI dst. Sedikitnya ada 3 pihak yg akan ajukan gugatan Judicial Review ke MK terkait UU OJK ini. Dan yg pasti, UU OJK telah langgar UU APBN

Pembebanan biaya operasional dan gaji OJK thn 2013 via APBN sebesar 1.3 Triliun melanggar UU APBN krna jauh di atas asumsi dan standar APBN, OJK ini lembaga super body, jauh lebih berkuasa dibandingkan KPK sekalipun. Gabungan kewenangan BI, Depkeu dan DPR ada di OJK, Gaji pegawai OJK rata2 25 % lbh besar drpd BI dan itu sdh langgar standar penetapan gaji yg dicantumkan dlm UU APBN

Kita bahas sedikit kenapa pembebanan biaya dan gaji OJK pd tahun pertama (2013) itu melanggar UU APBN, Kita tahu bhw biaya operasional OJK itu sesuai UU OJK berasal dari pungutan wajib dari lembaga2 keuangan yg berada di bawah naungan OJK, besarnya setoran wajib ke OJK ini belum diputuskan. Masih dlm penggodokan dan persetujuan seluruh stakeholder, Singkatnya, setoran atau pungutan dari lembaga keuangan ini sifatnya persis seperti premi Jaminan deposito yg disetor perbankan ke LPS, Nah, karena blm ditetapkan oleh OJK, sementara OJK tgl 2 Jan 13 nanti mulai oprasional, maka biaya OJK ditanggung oleh APBN 2013

Di dalam UU APBN sgt jelas ditegaskan bhw semua biaya operasional & gaji K/L dan seluruh pemerintah harus berdasarkan kepantasan, wajar dst, Sementara itu, biaya gaji utk pegawai dan pejabat2 OJK itu jauh lebih besar, berkali2 lipat dibandingkan pegawai negara. Bahkan di atas BI, Nah, sebab itu, pembebanan biaya gaji OJK yg 1.3 Triliun pada APBN 2013 itu jelas langgar UU APBN. Harus dicari solusinya ..silahkan hehe .... Masih ada orang indonesia yg tidak tahu OJK itu apa...gawaaaat hahaha,..padahal kewenangan OJK itu luar biasa besar..1/3 ekonomi negara


Pertarungan Para Dewa di OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

by @TrioMacan2000

Eng iiing eeeng... Sebagian besar publik apalagi yg dikampung2 sana banyak yg ga tau tentang OJK. Apa itu? Binatang apa? Nama Bus Kota?

Karena tidak tau, sebagian rakyat cuek saja ketika UU OJK disahkan dan ketika para calon komisioner atau pimpinannya diseleksi menkeu/DPR. Padahal, OJK itu pny fungsi, tugas, kewenangan& tanggung jawab luar biasa besar serta sgt mempengaruhi kehidupan bangsa/rakyat

OJK sgt berpengaruh & berkuasa. Pd OJK tsb terdapat 50% fungsi pemerintah yg terkait dgn sektor keuangan yg menguasai hajat hidup rakyat. Itu artinya sebagian besar kewenangan pemerintah pd sektor keuangan "dipangkas" dan diserahkan kpd lembaga independen yg bernama OJK

Pemerintah "terpaksa" rela menyerahkan kewenangannya itu karena harus patuh pd kesepakatan dgn IMF yg dulu sdh ditandatangani RI. IMF dan RI sepakat bhw OJK harus dibentuk secepatnya sbg solusi bobrok atau rendahnya standar pengaturan, pemeriksaan dan pengawasan kita. Konsep OJK itu mengacu pada lembaga otoritas sejenis di barat utamanya ingris dan jerman yg punya 1 lembaga otoritas tunggal. Karena ada OJK, maka sebagian fungsi dan kewenangan depkeu dan BI (pemerintah) otomatis terpangkas dan diserahkan kepada OJK ini.

Sbg "kompensasi" pemangkasan kekuasaan pemerintah ini, pada OJK diberikan jatah 2 org pejabat tinggi BI & depkeu ex officio sbg pimp OJK. Namun pejabat tinggi dari BI & depkeu itu tdk menjabat sbg ketua atau wakil ketua OJK. Tapi hanya sebagai komisioner biasa OJK saja. Jumlah komisoner OJK ada 9 orang. 7 diantaranya dipilih oleh DPR berdasarkan nama2 hasil seleksi yg diajukan Menkeu sbg ketua pansel

Skrg ini seleksi pimp OJK sdg berlangsung dan sudah memasuki tahap tes kesehatan. Ada 38 orang yg dinyatakan lolos. DPR akan pilih 7. 7 nama pimp OJK ini diserahkan kpd presiden utk diangkat dan ditetapkan sbg pimp OJK yg bertugas 5 tahun. Mereka harus best of the best. Setelah itu presiden atas usul menkeu dan Gub BI tunjuk 2 orang lagi sbg wakil pemerintah ex officio sbg tambahan sehingga total 9 org. Saya sendiri pernah diminta scra tak resmi oleh teman2 di DPR utk beri masukan mengenai OJK ini. Tentu terkait dgn "bahaya& risiko" OJK

OJK ini superbody. Ditangan OJK terletak maju mundur, kejayaan & kehancuran ekonomi bangsa. Salah kelola atau salah pilih orang : kiamat

Selama 2 hari, di Hotel Mulia, saya beri masukan2 mengenai risiko OJK thdp bangsa & kesejahteraan rakyat. Risiko/bahaya utama adalah Terpilihnya atau dikuasainya OJK ini oleh pimp, pejabat2 (eselon I, II, III dst) yg memiliki agenda tersembunyi diluar agenda negara RI

OJK ini nanti akan menguasai asset 8000 Triliun dan terus semakin membesar sesuai pertumbuhan ekonomi / sektor keuangan

OJK punya hampir semua kewenangan terkait perbankan, pasar modal, jasa keuangan lainya ( pembiayaan, pegadaian, perumahan dst, dst )

OJK yg berhak menerbitkan aturan, memeriksa, mengawasi, menindak semua lembaga keuangan/pasar modal dst bahkan ikut menentukan pejabat2 Lembaga2 perbankan, pasar modal dan keuangan di seluruh indonesia melalui mekanisme fit n proper test yg jd kewenangan OJK

OJK punya kewenangan mulai dari menerbitkan sampai mencabut izin. Mulai dari menegur sampai menindak. Intinya OJK ini super body. Semua pihak, perorangan atau korporasi, harus patuh pd OJK. Jika melanggar bisa kena hukuman 2-6 tahun penjara. Denda 5-45 milyar

Singkatnya, OJK ini seperti KPK di sektor keuangan, perbankan dan pasar modal namun lebih berkuasa karena punya kewenangan mengatur.

Nah, seperti adagium dlm ilmu politik : power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely (lord acton), OJK ini sangat sangat berbahaya jika OJK dikendalikan oleh orang2 yg diragukan intergritas, nasionalisme dan kemampuan/kapabilitasnya. Negara hancur

OJK juga pertarungan antara negara versus Pasar ; Negara vs Kapitalis (pemilik modal) ; Negara vs Asing ; Negara vs Kriminal dst. Tak heran, ketika sy temui seorg tokoh bangsa dan diskusi ttg OJK, beliau berpendapat : OJK sarat kepentingan para "dewa" di Indonesia dan dewa2 di luar negeri. 

 

Para dewa di Indonesia itu : Presiden, ketua/elit politik, konglomerat2 dst..Para Dewa di luar negeri itu lembaga2 keuangan asing, negara2 asing, investor2 dan para kapitalis (pemilik modal) asing yg skrg ini merupakan hegemoni barat, yahudi dan China/Asia Timur. Para dea ini pasti akan bertarung mrebutkan kekuasaan dan pengaruhnya di OJK RI. Ada kepentingan mereka. Sebab itulah, ketika saya iseng2 tanya kans saya jd komisoner/pimp OJK, tokoh bangsa itu tertawa masam dan bilang : para dewa telah Kapling2 semua posisi komisoner bahkan pejabat2 dibawahnya. Fakta itu jg disadari oleh pemerintah. Itu sebabnya, pansel OJK yg Diketuai Menkeu "sengaja" loloskan sebagian besar calon komisioner OJK dari kalangan birokrat utk mencegah "intervensi" para dewa tadi

Tapi tentu saja, birokrat2 yg lolos pansel OJK itu tak bisa dijamin bersih 100%. sudah rahasia umum, birokrat2 kita utamanya di depkeu banyak yg selama ini menjadi agen atau antek2 asing utamanya IMF, WB, AS dan Barat. Meski SMI sdh tidak berkuasa di indonesia, SMI. SMI masih memiliki kader2, loyalis dan pengaruh yg besar dikalangan pejabat depkeu. Mereka masih berkomunikasi intensif serta selalu Konsisten memperjuangkan kepentingan barat dgn kedok globalisasi, pasar bebas, ekonomi pasar, dst..yg sgt berbahaya bagi negara/rakyat

Di dalam negeri sendiri, "para dewa" jg telah mengantongi calon2 pimp OJK yg bakal terpilih yg dipastikan dpt membela kepentingan mrka. Memang dari 38 nama yg maju utk tes selanjutnya, kita sdh dapat menduga2 siapa saja yg bakal lolos mengisi 7 kursi yg tersedia. Juga sdh dapat menduga2 siapa yg akan terpilih jadi ketua &wakil ketua dewan OJK yg akan sangat berkuasa meski bersifat kolektif/kolegial

Pertarungan seru menuju kursi Dewan Komisioner OJK ini tak akan beda jauh dgn pertarungan mengisi komsnr KPK yg terbukti calon kuat dari pemerintah seperti Yunus Husein dikalahkan oleh calon2 dari "oposisi". Tapi tentu pertarungan OJK ini lbh seru krn ada 2 kekuatan besar lain yg ikut bermain yaitu : konglomerat2 dan negara/lembaga asing. Jika DPR sbg penyeleksi akhir tidak diawasi. Maka, negara dan kekayaan negeri ini kembali jadi bancakan alias dirampok oleh para bajingan2, binatang ekonomi, penguasa hitam yang hanya mementingkan kepuasan nafsunya tanpa memikirkan kepentingan negara, bangsa dan rakyat Indonesia. DPR sebagai wakil rakyat pasti akan lebih menonjolkan posisi dan fungsinya sbg lembaga politik perpanjangan tangan partai drpd memperjuangkan kepentingan rakyat

Demkian sekilas OJK yg dpt saya sampaikan utk pencerahan bg yg belum mengetahuinya..sekian. Terima kasih telah menyimak.. salam


Sandiwara Pemilihan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

By @kusuma_putri99

Pemilihan DK OJK disinyalir hanya formalitas dan basa-basi saja karena sebenarnya sudah ada calon2 tertentu yg bakal lolos, kenapa rapat2 yg dilakukan oleh Pansel OJK dalam mereview masing2 kandidat DK OJK sering berakhir menjelang subuh ?

Pemilihan DK OJK juga disinyalir sarat dg kepentingan ekonomi-politik tingkat tinggi dan bisa jadi tersandera oleh berbagai kepentingan ekonomi-politik sesaat...yang jelas titipan WB dan IMF, anggota2 Pansel OJK kredibilitasnya juga diragukan

Anggota Pansel OJK: Mahmudin Yasin-Wamen Meneg BUMN terkait kasus penjualan tanah PT. Barata Indonesia yg rugikan Negara 40M

Halim Alamsyah-Deputi Gubernur BI terkait Century yg diduga sbg pengubah PBI shg syarat pembelian FPJP cukup dg modal positif

Gunarni Soeworo - Ketua Perhimpunan Bank-Bank Nasional mantan anggota DEN kode DEN adalah kepanjangan tangan WB, jadi nama2 DK OJK yg lolos dipilih oleh Pansel OJK bbrp diantaranya tidak layak menjabat sbg DK OJK

Achjar Iljas-Komisaris BNI, pernah di IMF dan di WB ... titipan Dirut BNI Gatot M Suwondo yg merupakan adik dari Ibu Ratu?

Firdaus Djaelani-yg baru2 ini lengser dr Direktur Eksekutif LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) juga disinyalir terkait dg Century

Ilya Avianti-Auditor Utama BPK tersandung kasus rekayasa audit penyalahgunaan keuangan Negara di PTPN III untuk perluasan perkebunan sawit

Isa Rachmatarwata-Direktur Lembaga Dana Pensiun Kemenkeu malah lbh gila lagi, agen_barat , banyak hancurkan perusahaan asuransi lokal #OJK

Isa Rachmatawarta ini juga dibeking oleh SMI...kepanjangan tangan WB dan IMF

Isa jg terkenal diskriminatif dlm fit and proper test direksi perusahaan asuransi & tempatkan orang2nya &gagalkan org2 yg tdk sejalan dgnya

Pejabat lapis kedua atau setingkat direktur jg hrs diwaspadai & hati2 dalam memilih krn langsung berinteraksi dg industri jasa keuangan

Kenapa anggota2 Pansel yg pilih Dewan Komisioner OJK (Otoritas Jasa Keuangan) orang2 WB & IMF?

By @kusuma_putri99

Kenapa anggota2 Pansel yg pilih Dewan Komisioner OJK orang2 WB & IMF? agenda titipan? kepanjangan tangan Mafia Brekeley ? WB mau setir ekonomi Indonesia lewat OJK? ada apa di balik anggota2 Pansel OJK yg ternyata orang WB? ... ada bau busuk tercium disini rupanya. SBY dan Menkeu harus menjelaskan ke publik...knp anggota2 Pansel OJK orang2 WB/IMF

seperti yg publik sdh tau Boediono adalah Don Mafia Brekeley saat ini... apakah pemilihan Dewan Komisioner OJK untuk kepanjangan tangan Mafia Brekeley ? & usung agenda2 WB? setir ekonomi nasional Indonesia?

Dewan Ekonomi Nasional yang dibentuk pada era GD, yg tugasnya adalah awasi kebijakan ekonomi Indonesia, DEN dibentuk atas permintaan WB dimana saat itu ketuanya adalah Emil Salim & SMI sbg Sekretarisnya.

Saat ini Wakil Ketuanya menjadi anggota Pansel OJK, eks anggota DEN jg menjadi anggota Pansel OJK, jadi skg pertanyaannya knp orang2 WB menjadi anggota Pansel OJK?, agenda titipan WB agar orang2 yg dipilih mjd Dewan Komisioner OJK merupakan orang2 WB ? agar WB dapat setir ekonomi nasional Indonesia? SBY dan Menkeu hrs menjelaskan ke publik, salah satu anggota Pansel OJK malahan sebagai #Konsultan_WB .... edan!!

Muhammad Chatib Basri Siapa? : salah satu anggota Pansel OJK malahan sbg Konsultan WB edan! (Muhammad Chatib Basri ini juga salah satu timses SBY Boediono, juga komisaris di bbrp perusahaan yg sumbang dana #SBY_Boediono)