Tokoh Lintas Agama Tawarkan Bertemu Presiden
Para tokoh lintas agama akan bertemu kembali dan menentukan sikap untuk pemerintah
Hidayatullah.com--Sekretaris PP Muhammadiyah, Abdul Mu`ti, mengatakan, para tokoh lintas agama menawarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk bertemu guna menyampaikan pandangan-pandangan soal permasalahan bangsa yang dihadapi saat ini.
"Tokoh lintas agama siap menyampaikan pandangan-pandangannya, hanya saja yang harus memanggil Presiden SBY sendiri, kata Abdul usai menghadiri acara "Dengar Pendapat Publik; Badan Pekerja Gerakan Tokoh Lintas Agama Melawan Kebohongan" di Kantor PGI, Jakarta, Jumat.
Menurut dia, para tokoh lintas agama memberi pernyataan publik, yang menyatakan bahwa pemerintah melakukan kebohongan publik di PP Muhammadiyah melalui forum terbuka pada Senin (10/1) lantaran tokoh lintas agama tidak memiliki komunikasi politik langsung dengan Presiden.
"Pernyataan tokoh lintas agama hanya untuk mengkritisi pemerintah. Ini merupakan bagian tanggung jawab warga negara terhadap masa depan negara," katanya.
Dalam acara itu, Staf khusus Presiden bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparingga, mengatakan, pernyataan soal 18 kebohongan pemerintah itu belum diputuskan oleh para tokoh lintas agama.
"Ada beberapa tokoh lintas agama yang kurang setuju," katanya.
Menanggapi hal itu, Abdul Mu`ti mengatakan, pada dasarnya semua tokoh lintas agama yang hadir dalam pernyataan publik di PP Muhammadiyah sudah sepakat.
"Yang kurang sepakat soal redaksionalnya. Apakah itu menggunakan kata ingkar janji atau menggunakan "kata dan perbuatan tidak satu (sama)", namun secara substansinya mereka sepakat. Saya tidak setuju, bila tokoh lintas agama tidak sepakat mengenai masalah tersebut," katanya.
Sekretaris Komisi Hubungan Antar Agama, Konferensi Waligereja Indonesia, Romo Antonius Benny Susetyo, mengatakan hal serupa bahwa para tokoh lintas agama sepakat dengan substansi permasalahan yang ada.
"Sebenarnya subtansinya sudah disetujui, tetapi penggunaan kata sedang dirumuskan. Apakah itu ingkar janji, apakah "kata dan perbuatan tidak satu", kata Benny.
Intinya, lanjut dia, ada keresahan di masyarakat bawah yang mengharapkan pemerintah untuk bertindak guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, lemahnya penegakan hukum, intoleransi dimana-mana.
Ia menambahkan, para tokoh lintas agama akan bertemu kembali dan menentukan sikap apa yang akan diambil nanti. Pada saat ini, badan pekerja hanya menyiapkan bahan dan data, serta masukan dari masyarakat untuk disampaikan kepada tokoh lintas agama, katanya.
Sebelumnya, para tokoh lintas agama meminta pemerintah menghentikan segala bentuk kebohongan yang melukai hati nurasi masyarakat dan bertentangan dengan konstitusi.
"Segala bentuk kebohongan harus dihentikan. Undang-undang tidak lagi menjadi acuan dalam menjalankan bangsa dan negara," kata Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah dan Pendiri Maarif Institute, Ahmad Syafii Maarif di Jakarta, Senin.
Sembilan tokoh lintas agama berkumpul di kantor PP Muhammadiyah untuk menyampaikan pernyataan pencanangan tahun perlawanan terhadap kebohongan.
Para tokoh agama tersebut di antaranya Bikkhu Pannyavaro Mahathera, Pendeta Andreas A Yewangoe, Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, KH Shalahuddin Wahid dan Romo Magnis Suseno.
Beberapa hal yang dianggap sebagai kebohongan pemerintah seperti bidang ekonomi, penegakan HAM, kasus lapindo, kebebasan beragama, perlindungan terhadap pekerja migran dan pemberantasan korupsi. [ant/hidayatullah.com]
Hidayatullah.com--Sekretaris PP Muhammadiyah, Abdul Mu`ti, mengatakan, para tokoh lintas agama menawarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk bertemu guna menyampaikan pandangan-pandangan soal permasalahan bangsa yang dihadapi saat ini."Tokoh lintas agama siap menyampaikan pandangan-pandangannya, hanya saja yang harus memanggil Presiden SBY sendiri, kata Abdul usai menghadiri acara "Dengar Pendapat Publik; Badan Pekerja Gerakan Tokoh Lintas Agama Melawan Kebohongan" di Kantor PGI, Jakarta, Jumat.
Menurut dia, para tokoh lintas agama memberi pernyataan publik, yang menyatakan bahwa pemerintah melakukan kebohongan publik di PP Muhammadiyah melalui forum terbuka pada Senin (10/1) lantaran tokoh lintas agama tidak memiliki komunikasi politik langsung dengan Presiden.
"Pernyataan tokoh lintas agama hanya untuk mengkritisi pemerintah. Ini merupakan bagian tanggung jawab warga negara terhadap masa depan negara," katanya.
Dalam acara itu, Staf khusus Presiden bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparingga, mengatakan, pernyataan soal 18 kebohongan pemerintah itu belum diputuskan oleh para tokoh lintas agama.
"Ada beberapa tokoh lintas agama yang kurang setuju," katanya.
Menanggapi hal itu, Abdul Mu`ti mengatakan, pada dasarnya semua tokoh lintas agama yang hadir dalam pernyataan publik di PP Muhammadiyah sudah sepakat.
"Yang kurang sepakat soal redaksionalnya. Apakah itu menggunakan kata ingkar janji atau menggunakan "kata dan perbuatan tidak satu (sama)", namun secara substansinya mereka sepakat. Saya tidak setuju, bila tokoh lintas agama tidak sepakat mengenai masalah tersebut," katanya.
Sekretaris Komisi Hubungan Antar Agama, Konferensi Waligereja Indonesia, Romo Antonius Benny Susetyo, mengatakan hal serupa bahwa para tokoh lintas agama sepakat dengan substansi permasalahan yang ada.
"Sebenarnya subtansinya sudah disetujui, tetapi penggunaan kata sedang dirumuskan. Apakah itu ingkar janji, apakah "kata dan perbuatan tidak satu", kata Benny.
Intinya, lanjut dia, ada keresahan di masyarakat bawah yang mengharapkan pemerintah untuk bertindak guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, lemahnya penegakan hukum, intoleransi dimana-mana.
Ia menambahkan, para tokoh lintas agama akan bertemu kembali dan menentukan sikap apa yang akan diambil nanti. Pada saat ini, badan pekerja hanya menyiapkan bahan dan data, serta masukan dari masyarakat untuk disampaikan kepada tokoh lintas agama, katanya.
Sebelumnya, para tokoh lintas agama meminta pemerintah menghentikan segala bentuk kebohongan yang melukai hati nurasi masyarakat dan bertentangan dengan konstitusi.
"Segala bentuk kebohongan harus dihentikan. Undang-undang tidak lagi menjadi acuan dalam menjalankan bangsa dan negara," kata Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah dan Pendiri Maarif Institute, Ahmad Syafii Maarif di Jakarta, Senin.
Sembilan tokoh lintas agama berkumpul di kantor PP Muhammadiyah untuk menyampaikan pernyataan pencanangan tahun perlawanan terhadap kebohongan.
Para tokoh agama tersebut di antaranya Bikkhu Pannyavaro Mahathera, Pendeta Andreas A Yewangoe, Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, KH Shalahuddin Wahid dan Romo Magnis Suseno.
Beberapa hal yang dianggap sebagai kebohongan pemerintah seperti bidang ekonomi, penegakan HAM, kasus lapindo, kebebasan beragama, perlindungan terhadap pekerja migran dan pemberantasan korupsi. [ant/hidayatullah.com]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar