Selasa, 11/01/2011 16:00 WIB
Bertemu Rektor ITB, SBY Bahas Pemindahan Ibukota & Pusat Pemerintahan
Rachmadin Ismail - detikNews http://www.detiknews.com/read/2010/12/11/190718/1522501/10/ahli-perkotaan-usul-rencana-pemindahan-ibukota-jakarta-ditunda?9911012
Bertemu Rektor ITB, SBY Bahas Pemindahan Ibukota & Pusat Pemerintahan
Rachmadin Ismail - detikNews http://www.detiknews.com/read/2010/12/11/190718/1522501/10/ahli-perkotaan-usul-rencana-pemindahan-ibukota-jakarta-ditunda?9911012
Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) tampaknya serius dengan wacana pemindahan ibukota dan pusat pemerintahan dari Jakarta. Saat bertemu dengan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB), rencana tersebut mulai dibahas.
Dalam pertemuan itu, Rektor ITB Akhmaloka didampingi oleh Wakil Rektor Kemitraan dan Alumni Hasanuddin serta Wakil Riset Bidang Riset dan Inovasi Wawan Gunawan. Sementara dari pemerintah, turut hadir Mendiknas M Nuh, Mensesneg Sudi Silalahi dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.
Juru bicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha yang juga hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, wacana yang berkembang adalah pengembangan Ibukota Jakarta secara luas dengan kemungkinan memindahkan pusat pemerintahan ke tempat lain. Wacana lainnya adalah memindahkan Ibukota secara keseluruhan dari Jakarta ke provinsi lain.
"Dibahas juga tadi tentang wacana pengembangan ibukota jakarta. Presiden menekankan keinginan beliau untuk mewujudkan suatu 'the greater Jakarta', suatu jakarta yang lebih besar dan lebih luas yang mencakup seperti yang kita ketahui sekarang," jelas Julian saat jumpa pers di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (11/1/2011).
Ditambahkan Julian, pengembangan Ibukota Jakarta akan mencakup wilayah lain seperti Purwakarta, Sukabumi dan daerah lain di sekitarnya. Salah satu kota yang menjadi rujukan adalah Tokyo.
"Sekali lagi, bahwa yang dimaksud dengan pengembangan Jakarta, Ibukota tetap di Jakarta tapi mungkin saja pusat pemerintahan akan berpindah atau didirikan di daerah lain," paparnya.
"Tadi Presiden mendeskripsikan akan ada proses pembangunan lain di mana kita akan melihat suatu daerah dengan pusat pemerintahan sendiri seperti halnya Sydney dan Canberra misalnya atau daerah lain seperti Putra jaya dan Kuala Lumpur," sambungnya.
Opsi lainnya adalah pemindahan ibukota dari Jakarta ke provinsi lain. Meski beberapa daerah sudah mewacanakan siap menjadi ibukota, pemerintah belum mengambil keputusan apa pun.
"Dari sisi pemerintah, hal itu belum bisa dipastikan. apa pun yang dipilih, opsi pertama atau kedua, itu membutuhkan waktu," tutupnya.
ITB Miliki Pusat Penelitian Gempa
Dalam pertemuan tersebut, rektor ITB juga menyampaikan soal pembentukan pusat penelitian gempa dan pembukaan program pascasarjana tentang kegempaan. Sebagai wilayah yang kerap dilanda gempa, program ini diharapkan mampu menciptakan teknologi yang membantu penanganan bencana di Tanah Air.
"Ini disebut Graduate Research for Earthquake and Technology. Alhamdulillah Pak SBY menyambut baik itu. Kaitannya ke mitigasi bencana dan kami mengembangkan ke aspek teknologi," ujar rektor ITB Akhmaloka.
Ke depan, diharapkan universitas lain di Tanah Air meniru langkah ITB. Khususnya yang memiliki fakultas teknik.
(mad/anw)
Dalam pertemuan itu, Rektor ITB Akhmaloka didampingi oleh Wakil Rektor Kemitraan dan Alumni Hasanuddin serta Wakil Riset Bidang Riset dan Inovasi Wawan Gunawan. Sementara dari pemerintah, turut hadir Mendiknas M Nuh, Mensesneg Sudi Silalahi dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.
Juru bicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha yang juga hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, wacana yang berkembang adalah pengembangan Ibukota Jakarta secara luas dengan kemungkinan memindahkan pusat pemerintahan ke tempat lain. Wacana lainnya adalah memindahkan Ibukota secara keseluruhan dari Jakarta ke provinsi lain.
"Dibahas juga tadi tentang wacana pengembangan ibukota jakarta. Presiden menekankan keinginan beliau untuk mewujudkan suatu 'the greater Jakarta', suatu jakarta yang lebih besar dan lebih luas yang mencakup seperti yang kita ketahui sekarang," jelas Julian saat jumpa pers di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (11/1/2011).
Ditambahkan Julian, pengembangan Ibukota Jakarta akan mencakup wilayah lain seperti Purwakarta, Sukabumi dan daerah lain di sekitarnya. Salah satu kota yang menjadi rujukan adalah Tokyo.
"Sekali lagi, bahwa yang dimaksud dengan pengembangan Jakarta, Ibukota tetap di Jakarta tapi mungkin saja pusat pemerintahan akan berpindah atau didirikan di daerah lain," paparnya.
"Tadi Presiden mendeskripsikan akan ada proses pembangunan lain di mana kita akan melihat suatu daerah dengan pusat pemerintahan sendiri seperti halnya Sydney dan Canberra misalnya atau daerah lain seperti Putra jaya dan Kuala Lumpur," sambungnya.
Opsi lainnya adalah pemindahan ibukota dari Jakarta ke provinsi lain. Meski beberapa daerah sudah mewacanakan siap menjadi ibukota, pemerintah belum mengambil keputusan apa pun.
"Dari sisi pemerintah, hal itu belum bisa dipastikan. apa pun yang dipilih, opsi pertama atau kedua, itu membutuhkan waktu," tutupnya.
ITB Miliki Pusat Penelitian Gempa
Dalam pertemuan tersebut, rektor ITB juga menyampaikan soal pembentukan pusat penelitian gempa dan pembukaan program pascasarjana tentang kegempaan. Sebagai wilayah yang kerap dilanda gempa, program ini diharapkan mampu menciptakan teknologi yang membantu penanganan bencana di Tanah Air.
"Ini disebut Graduate Research for Earthquake and Technology. Alhamdulillah Pak SBY menyambut baik itu. Kaitannya ke mitigasi bencana dan kami mengembangkan ke aspek teknologi," ujar rektor ITB Akhmaloka.
Ke depan, diharapkan universitas lain di Tanah Air meniru langkah ITB. Khususnya yang memiliki fakultas teknik.
(mad/anw)
Sabtu, 11/12/2010 16:47 WIB
Velix Wanggai: Perpindahan Ibukota Idealnya di Bawah 100 Km dari Jakarta
Andri Haryanto - detikNews
Jakarta - Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah, Velix Vernando Wanggai berpendapat, pemindahan ibukota idealnya ke kota-kota yang dekat dengan Jakarta atau di bawah 100 kilometer dari Jakarta. Kota-kota itu seperti Jonggol atau Karawang.
"Dalam kajian internal kami, perpindahan ibukota idealnya ke kota-kota yang berkisar dekat dengan Jakarta atau di bawah 100 kilometer seperti Jongol atau Karawang. Wakil Guberur Jabar beberapa kali telepon menawarkan Karawang menjadi ibukota," kata Velix.
Hal ini disampaikan Velix dalam diskusi bertajuk "Ibukota Baru Untuk Indonesia, perlukah?" di Kafe Domus, Jl Veteran 1, Jakarta Pusat, Sabtu (11/12/2010).
Menurut Velix, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah mengutarakan wacana perpindahan ibukota saat berada di Palangkaraya 2 Desember 2010. Kemudian berlanjut di dalam pertemuan Kadin beberapa pekan lalu.
"Presiden di pertemuan Kadin mengungkapkan 3 opsi perpindahan ibukota," kata Velix.
Opsi pertama, pusat pemerintahan dan ibukota tetap di Jakarta dengan konsekuensi pembenahan total ibukota dari kondisi macet,
banjir, dan segala permasalahannya.
Opsi kedua, memindahkan pusat pemerintahan ke luar Jawa dan ibukota
tetap di Jakarta. Selanjutnya, opsi ketiga dengan memindahkan keduanya ke luar Jawa.
Dia menambahkan, wacana pemindahan Ibukota Jakarta tidak menjadi bagian pembicaraan yang tabu bagi SBY.
Dikatakan dia, Undang-Undang Dasar 1945 tidak menegaskan secara tertulis mengenai keberadaan ibukota Indonesia selalu
berada di Jakarta.
"Sementara dari sejarah, Indonesia sudah beberapa kali mengalami perpindahan karena kondisi politik saat itu. Secara politik sejarah juga tidak tabu dibicarakan," jelas laki-laki asal Jayapura ini.
Velix menuturkan, wacana perpindahan Ibukota Jakarta tidak hanya menjadi kewenangan eksekutif selaku pemegang keputusan. Di sisi lain, DPR bahkan juga MPR mau tidak mau terlibat dalam keputusan perpindahan itu.
"Agar ada payung hukum yang jelas untuk mengatur perpindahan itu," ujar Velix.
(ahy/aan)
Velix Wanggai: Perpindahan Ibukota Idealnya di Bawah 100 Km dari Jakarta
Andri Haryanto - detikNews
Jakarta - Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah, Velix Vernando Wanggai berpendapat, pemindahan ibukota idealnya ke kota-kota yang dekat dengan Jakarta atau di bawah 100 kilometer dari Jakarta. Kota-kota itu seperti Jonggol atau Karawang.
"Dalam kajian internal kami, perpindahan ibukota idealnya ke kota-kota yang berkisar dekat dengan Jakarta atau di bawah 100 kilometer seperti Jongol atau Karawang. Wakil Guberur Jabar beberapa kali telepon menawarkan Karawang menjadi ibukota," kata Velix.
Hal ini disampaikan Velix dalam diskusi bertajuk "Ibukota Baru Untuk Indonesia, perlukah?" di Kafe Domus, Jl Veteran 1, Jakarta Pusat, Sabtu (11/12/2010).
Menurut Velix, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah mengutarakan wacana perpindahan ibukota saat berada di Palangkaraya 2 Desember 2010. Kemudian berlanjut di dalam pertemuan Kadin beberapa pekan lalu.
"Presiden di pertemuan Kadin mengungkapkan 3 opsi perpindahan ibukota," kata Velix.
Opsi pertama, pusat pemerintahan dan ibukota tetap di Jakarta dengan konsekuensi pembenahan total ibukota dari kondisi macet,
banjir, dan segala permasalahannya.
Opsi kedua, memindahkan pusat pemerintahan ke luar Jawa dan ibukota
tetap di Jakarta. Selanjutnya, opsi ketiga dengan memindahkan keduanya ke luar Jawa.
Dia menambahkan, wacana pemindahan Ibukota Jakarta tidak menjadi bagian pembicaraan yang tabu bagi SBY.
Dikatakan dia, Undang-Undang Dasar 1945 tidak menegaskan secara tertulis mengenai keberadaan ibukota Indonesia selalu
berada di Jakarta.
"Sementara dari sejarah, Indonesia sudah beberapa kali mengalami perpindahan karena kondisi politik saat itu. Secara politik sejarah juga tidak tabu dibicarakan," jelas laki-laki asal Jayapura ini.
Velix menuturkan, wacana perpindahan Ibukota Jakarta tidak hanya menjadi kewenangan eksekutif selaku pemegang keputusan. Di sisi lain, DPR bahkan juga MPR mau tidak mau terlibat dalam keputusan perpindahan itu.
"Agar ada payung hukum yang jelas untuk mengatur perpindahan itu," ujar Velix.
(ahy/aan)
Sabtu, 11/12/2010 19:07 WIB
Ahli Perkotaan Usul Rencana Pemindahan Ibukota Jakarta Ditunda
Andri Haryanto - detikNews
Monas/Ilustrasi
"Untuk sekarang jangan dulu. Pemindahan Ibukota mahal dan berdasarkan pengalaman, pemindahan Ibukota mengeluarkan bujet tidak sesuai dengan perencanaan," kata pria yang akrab disapa Wicak ini.
Hal itu diungkapkannya dalam diskusi 'Ibukota Baru Indonesia, Perlukah?', di Kafe Domus, Jl Veteran I, Jakarta Pusat, Sabtu (11/12/2010).
Dia mengkhawatirkan dalam pembangunan Ibukota baru nanti, pembangunan lebih fokus ke pembangunan kebutuhan pemerintah sendiri.
"Yang jadi masalah penggunaan bujet itu sendiri. Pembangunan awal disibukan untuk membangun Istana Presiden, rumah pejabat pemerintahan, itu akan menjadi moral hazard pemerintah dan rakyatnya," kata laki-laki yang meraih gelar doktor di University Of California at Berkeley.
Wicak menuturkan ada baiknya pemerintah menginvestasikan dana perpindahan ibukota untuk pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang membutuhkan.
"Lebih baik diinvestasikan untuk daerah yang membutuhkan seperti pembangunan jalan atau sarana prasarana yang dibutuhkan daerah itu," kata Wicak.
Dia menambahkan, secara aspek politis populis masyarakat akan menerima wacana pemindahan Ibukota Jakarta. Namun, jika dalam pelaksanaannya pemerintah lebih sibuk membenahi kebutuhan pribadinya dikhawatirkan kondisi akan berbalik.
"Kalau pemerintah lebih memilih mengurus dirinya sendiri, 10 tahun keadaan akan berbalik, rakyat akan sebel lihat pemerintah ngurus dirinya sendiri bangun istana sementara infrastruktur masih rusak," tegas Wicak.
Dia menawarkan solusi agar kegiatan pemerintahan dipindahkan ke beberapa daerah. Dia mencontohkan BUMN yang banyak berpusat di Bandung.
"Kita harus mendorong konsentrasi baru di luar Jawa agar distribusi pemerintahan merata," ujar Wicak.
(ahy/ape)
Quote: "Tadi Presiden [SBY] mendeskripsikan akan ada proses pembangunan lain di mana kita akan melihat suatu daerah dengan pusat pemerintahan sendiri seperti halnya Sydney dan Canberra misalnya atau daerah lain seperti Putra jaya dan Kuala Lumpur," sambungnya.
BalasHapus"Dalam kajian internal kami, perpindahan ibukota idealnya ke kota-kota yang berkisar dekat dengan Jakarta atau di bawah 100 kilometer seperti Jongol atau Karawang. Wakil Guberur Jabar beberapa kali telepon menawarkan Karawang menjadi ibukota," kata Velix.
Hal ini disampaikan Velix dalam diskusi bertajuk "Ibukota Baru Untuk Indonesia, perlukah?" di Kafe Domus, Jl Veteran 1, Jakarta Pusat, Sabtu (11/12/2010).
Menurut Velix, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah mengutarakan wacana perpindahan ibukota saat berada di Palangkaraya 2 Desember 2010. Kemudian berlanjut di dalam pertemuan Kadin beberapa pekan lalu.
Wicak menuturkan ada baiknya pemerintah menginvestasikan dana perpindahan ibukota untuk pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang membutuhkan.
"Lebih baik diinvestasikan untuk daerah yang membutuhkan seperti pembangunan jalan atau sarana prasarana yang dibutuhkan daerah itu," kata Wicak.
Menurut saya Pemerintahan ini [SBY] ngurus urusan perut rakyat saja belum becus, belum lagi mengatasi kemiskinan yang katanya dibawah standar PBB $2/ hari/ kapita, juga belum beres2. Tapi nafsunya segunung ingin bangun ibu kota baru, seperti Canbera dan Putra Jaya. Saya kira kalau saja beliau itu benar2 sadar merasa sebagai anak bangsa ini, seyogianya gak usah risau dengan Australia dan Malaysia, negara tetangga itu. Gak uasahlah niru2 sperti itu. Sadari saja apa yang pokok dan utama harus diurus, maka diuruslah dengan baik. Misalnya; 1] Urusan pangan, jangan lagi impor beras, terigu, jagung, kedelai, dan sayur2an. Juga lauk pauk, daging, hewan2 halal, ikan dll pkoknya tidak ada kekuarangan pangan dan tidak lagi ada rakyat kelaparan. 2] Energi: Migas, BBM, batubara, manfaat tenaga air, panas bumi, mineral lainnya, tenaga Nuklir dan itu tuh Freeport, agar diolah dalam negeri. Bukan dijual mentahnya ke LN. Listrik manyak danmurah dan menyebar keseantero Nusantara. 3] Transportasi, fasilitas2nya, pelabuhannya, darat, laut, sungai, rawa, udara dan terowongan2 dll dan pabrik2 mesin dan perakitannya. Mudah, murah dan lancar serta aman. 4] Perdagangan dan industri agar real bisinis itu yang bergerak. Bukan BEJ dan perdagangan derivatif. Itu tak menyerap tenaga kerja, dan agar para TKW kita bisa kerja di DN. 5] Pendidikan yang meningkatkan kemampuan ilmu dan tenologi, juga moral dan jiwa dan semangat yang berbudi dab berbudaya luhur, beradab dan berjiwa bangsa terhormat. Bukan mengemis-ngemis dan merengek-rengek dan berjiwa lemah, lembek dan manut2 kepada bangsa asing. Bersemangat kebangsaan yang bangga dgn kehormatan dirinya yang merdeka, berdaulat dan bersatu. rakyat jadi pintar dan terhormat. Bukan menjadi bangsa budak dan dihinakan.