SEKILAS G 30 S....DAN GERAKAN PEMBANTAIAN PKI DAN YANG DIANGGAP KOMUNIS SEKITAR TAHU 1965-1967....DAN SETERUSNYA SELAMA MASA KEKUASAAN SUHARTO DAN ORBA...?? >> ..SANGAT PANJANG... DAN TAK ADA PROSES HUKUM YANG JELAS... KECUALI DIGELARNYA PENGADILAN MILITER....YANG SANGAT...PENUH ISSUE POLITIKNYA...???>> Menurut Roosa (2006) dramatisasi dan hiperbola peristiwa G30S ini sengaja dibuat Suharto sebagai ‘dalih’ (pretext) untuk menggulingkan Sukarno dari kekuasaannya. Sedikit mirip dengan pendapat kelompok kedua, namun Roosa tidak menafikan bahwa memang ada orang PKI yang terlibat dalam G30S. Usaha penggulingan Sukarno dilakukan dengan menghancurkan seluruh institusi politik, sosial, dan budaya yang menjadi tulang punggung kekuatan politik Sukarno. Penghancuran institusi-institusi seperti PKI, GERWANI, dan Lekra (yang sebenarnya bukan organisasi komunis tapi banyak anggota PKI yang bergabung didalamnya), dilakukan dengan menebarkan kebencian terhadap PKI, membakar kantor-kantor cabang dan tempat tinggal sebagian pengikutnya. Pembunuhan para jenderal pada 1 Oktober 1965 merupakan ‘moment yang tepat’ bagi para musuh politik PKI (seperti Partai Marhaenis, PNI, NU, dll.) untuk menumpahkan kebencian dan dendam mereka terhadap PKI yang sudah tertanam cukup lama...>>> ...Dan jangan dilupakan pula, di saat bangsa kita sedang sibuk berkonflik, pada bulan November 1967, korporat asing berpesta-pora membagi-bagi jatah kekayaan alam Indonesia. Saat itu, diadakan konperensi di Jenewa yang dalam waktu tiga hari merancang pengambil-alihan Indonesia. Para pesertanya meliputi para kapitalis yang paling berkuasa di dunia, orang-orang seperti David Rockefeller. Semua raksasa korporasi Barat diwakili: perusahaan-perusahaan minyak dan bank, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel. Di seberang meja adalah orang-orangnya Soeharto yang oleh Rockefeller disebut “ekonom-ekonom Indonesia yang top.” Pada hari kedua, ekonomi Indonesia telah dibagi, sektor demi sektor… (bagian ini tulisan John Pilger, dikutip dari buku Prahara Suriah)....>>> .

Jujur dalam Membaca Sejarah Kelam 1965-66 (Indra Hikmawan)

http://dinasulaeman.wordpress.com/2013/09/30/jujur-dalam-membaca-sejarah-kelam-1965-66-indra-hikmawan/#more-1661

Artikel ini bagus sekali untuk menelaah ulang peristiwa G30S. Ditulis oleh dosen HI Unpad, Indra Hikmawan Saefullah. Salah satu poin yang saya garis bawahi: pada saat itu, komunis dijadikan musuh bersama dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dituduh komunis seolah menjadi legal karena dianggap membela Islam atau membela negara. Terlepas dari perdebatan benar/salahnya ideologi komunis, menurut saya, pembantaian massal yang dilakukan rakyat sipil terhadap saudara sebangsa mereka (yang dituduh komunis, bahkan tanpa diteliti dulu benar/tdk mereka ini komunis), jelas perilaku yang keji. Dan artinya, bangsa ini yang sering disebut ‘ramah dan lemah-lembut’ ternyata sanggup juga berbuat sedemikian brutal. Catatan sejarah ini penting diungkap karena sampai saat ini pun, bangsa Indonesia masih menghadapi ancaman merebaknya pola pikir yang sama: “karena kamu sesat, maka darahmu halal” (hanya saja, kali ini ‘musuh’-nya bukan lagi orang komunis, melainkan sesama muslim yang dituduh sesat).

Dan jangan dilupakan pula, di saat bangsa kita sedang sibuk berkonflik, pada bulan November 1967, korporat asing berpesta-pora membagi-bagi jatah kekayaan alam Indonesia. Saat itu, diadakan konperensi di Jenewa yang dalam waktu tiga hari merancang pengambil-alihan Indonesia. Para pesertanya meliputi para kapitalis yang paling berkuasa di dunia, orang-orang seperti David Rockefeller. Semua raksasa korporasi Barat diwakili: perusahaan-perusahaan minyak dan bank, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel. Di seberang meja adalah orang-orangnya Soeharto yang oleh Rockefeller disebut “ekonom-ekonom Indonesia yang top.” Pada hari kedua, ekonomi Indonesia telah dibagi, sektor demi sektor… (bagian ini tulisan John Pilger, dikutip dari buku Prahara Suriah).

Kita tentu tak ingin skenario yang sama diulang kembali: rakyat disibukkan oleh konflik internal, sehingga korporat asing (dan kaki-tangan pribuminya) semakin leluasa merampok kekayaan alam negeri ini…

—-

Jujur dalam Membaca Sejarah Kelam 1965-66

(Indra Hikmawan)

Mereka yang pernah merasakan hidup di masa Orde Baru (1967-98) pasti ingat betul dengan pengalaman menonton film propaganda Pengkhianatan G30S/PKI. Film karya Arifin C. Noer yang diproduksi tahun 1984 ini oleh negara dijadikan film yang wajib ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia. Sebagai realisasinya, film tersebut kemudian ditayangkan oleh TVRI pada setiap tanggap 30 September waktu tengah malam tiap tahunnya bertepatan dengan waktu dimana peristiwa G30S terjadi.

Menurut narasi sejarah resmi dari negara, peristiwa 30 September 1965 menyisakan luka bangsa yang sangat mendalam. Pada tengah malam waktu itu tujuh perwira Angkatan Darat ditangkap oleh pasukan Cakrabirawa yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Konon semalam suntuk hingga dini hari para perwira tersebut disiksa secara sadis (dipukul, disilet, disunut rokok, matanya dicungkil, dsb.) kemudian mereka dibunuh dan jasadnya dibuang ke sebuah sumur mati yang kini dikenal dengan sebutan ‘Lubang Buaya’. Setelah dibuang ke dalam sumur, para tentara PKI kemudian memberondong sebagian jasad yang telah mati itu dengan senapan mesin mereka.

Film Pengkhianatan G30S/PKI menggambarkan secara detil kejadian sadis tersebut. Saking seringnya film tersebut ditayangkan, hampir semua yang menontonnya hafal betul dengan adegan-adegan serta dialog kunci yang muncul dalam film tersebut. Seperti ucapan “Darah itu merah, Jendral!” menjadi ucapan populer yang mengindikasikan kekejaman PKI pada peristiwa tersebut. Tujuan dari produksi film ini tidak lain ialah untuk mengingatkan kembali rakyat Indonesia akan ‘bahaya laten komunisme’ yang pernah merongrong keamanan negara pada tanggal 30 September 1965.

Peristiwa penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan 7 perwira Angkatan Darat dijadikan alasan bagi TNI untuk menumpas habis seluruh gerakan yang berafiliasi dengan PKI dan melarang seluruh ideologi yang identik dengan komunisme (Marxisme, Leninisme, Maoisme, dst.). Menurut narasi sejarah resmi negara, peristiwa G30S merupakan usaha PKI untuk melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Berdasarkan narasi tersebut, PKI bertujuan untuk ‘menyelamatkan’ Indonesia dari kekuatan-kekuatan yang dianggap anti-revolusioner dan anti-Sukarno.

Sebagaimana dikisahkan dalam film tersebut dan juga termaktub dalam buku-buku sejarah sekolah, Suharto tidak tinggal diam dan langsung melakukan operasi militer guna menggagalkan gerakan kudeta tersebut. Suharto selalu digambarkan sebagai Hero of the Day dimana ia berhasil menangkap tokoh-tokoh utama PKI seperti D.N. Aidit (yang langsung ditembak mati) dan Letkol. Untung. Selain itu operasi militer yang dipimpin oleh Suharto berhasil menemukan jasad para perwira yang sebelumnya diculik oleh PKI  di sekitaran Kampung Pondok Gede, Jakarta Timur (Lubang Buaya). Sebagai peringatan terhadap peristiwa kelam ini, pemerintah Orde Baru mengabadikan kompleks Lubang Buaya, lokasi tempat penyiksaan dan pembunuhan para perwira tersebut, sebagai sebuah museum nasional yang kemudian dikenal dengan Monumen Pancasila Sakti.

Film Pengkhianatan G30S/PKI dan Monumen Pancasila Sakti merupakan 2 artefak sejarah yang penting untuk ditelaah secara kritis. Ketika narasi sejarah resmi negara sudah lama kita amini melalui proses pendidikan di sekolah, bacaan buku-buku sejarah umum, dan tontonan film propaganda di televisi, penting buat kita untuk mempertanyakan kembali keakuratan peristiwa yang disajikan media mainstream tersebut. Apa betul yang bertanggungjawab dalam peristiwa G30S adalah seluruh anggota PKI? Kemudian apakah penyiksaan para jenderal di kompleks Lubang Buaya tersebut betul-betul terjadi? Siapakah dalang sesungguhnya dari peristiwa yang menelan korban jiwa sebanyak 500.000 hingga 3 juta jiwa ini?

Sebagian orang berpendapat bahwa memang PKI lah yang bertanggung jawab secara penuh dalam usaha kudeta tersebut. Bagi mereka yang berpendapat seperti ini, berkeyakinan bahwa seluruh anggota PKI yang berjumlah hampir 3 juta orang itu sudah mengetahui rencana G30S. Maka dari itu seluruh anggota PKI dapat dikatakan bersalah dan patut dihukum. Sedangkan kelompok lain ada yang berpendapat bahwa yang bertanggung jawab bukanlah PKI, tapi Suharto. Menurut mereka, G30S tidak lain merupakan skenario yang digunakan Suharto untuk menggulingkan kekuasaan Presiden Sukarno.

John Roosa (2006) dalam bukunya yang berjudul Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto’s Coup D’Etat in Indonesia menjelaskan memang ada orang-orang PKI yang terlibat dalam G30S. Namun tidaklah semua anggota PKI itu terlibat. Atas dasar itu Roosa menekankan bahwa tidaklah dapat dibenarkan kesalahan segelintir orang-orang PKI dijadikan alasan untuk menghukum seluruh anggotanya yang tidak tahu menahu tentang rencana kudeta tersebut. Menariknya lagi, dari hasil penelitian Roosa, diantara para pelaku G30S terdapat orang-orang yang kenal dekat dengan Mayjen Suharto. Kolonel Abdul Latief, yang kemudian tertangkap dalam operasi Trisula, bahkan menyatakan bahwa Mayjen Suharto sendiri sudah mengetahui rencana G30S ini jauh sebelum peristiwa tersebut terjadi.

Selain itu juga Roosa menolak bahwa para perwira tersebut disiksa secara sadis sebagaimana yang selalu digambarkan dalam film pengkhianatan G30S/PKI, buku-buku sejarah, media pemerintah, dan diorama yang ada di Monumen Pancasila Sakti. Berdasarkan hasil visum (Visum etRepertum) yang dilakukan para dokter di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto (Roosa, 2006: xx), tidak ada indikasi bahwa para perwira tersebut disilet ribuan kali dan dicungkil matanya. Berdasarkan hasil visum para perwira hanya tewas tertusuk bayonet dan tertembak peluru senapan.

Menurut Roosa (2006) dramatisasi dan hiperbola peristiwa G30S ini sengaja dibuat Suharto sebagai ‘dalih’ (pretext) untuk menggulingkan Sukarno dari kekuasaannya. Sedikit mirip dengan pendapat kelompok kedua, namun Roosa tidak menafikan bahwa memang ada orang PKI yang terlibat dalam G30S. Usaha penggulingan Sukarno dilakukan dengan menghancurkan seluruh institusi politik, sosial, dan budaya yang menjadi tulang punggung kekuatan politik Sukarno. Penghancuran institusi-institusi seperti PKI, GERWANI, dan Lekra (yang sebenarnya bukan organisasi komunis tapi banyak anggota PKI yang bergabung didalamnya), dilakukan dengan menebarkan kebencian terhadap PKI, membakar kantor-kantor cabang dan tempat tinggal sebagian pengikutnya. Pembunuhan para jenderal pada 1 Oktober 1965 merupakan ‘moment yang tepat’ bagi para musuh politik PKI (seperti Partai Marhaenis, PNI, NU, dll.) untuk menumpahkan kebencian dan dendam mereka terhadap PKI yang sudah tertanam cukup lama.

Setelah melakukan provokasi lewat berbagai media resmi militer, Suharto memberikan komando kepada Kolonel Sarwo Edhi Wibowo (Mertuanya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) untuk memobilisasi massa menumpas Gerakan 30 September yang ‘disinyalir’ melibatkan seluruh anggota dan simpatisan PKI. TNI merekrut ribuan orang dari berbagai ormas untuk menangkap, menginterogasi, dan mengeksekusi mereka yang masuk dalam daftar target operasi trisula.  Hingga sekarang, sumber daftar nama target operasi trisula yang memuat ribuan nama ini masih misteri. John Pilger (2001) dalam film dokumenter nya yang berjudul The New Rulers of the World, mengindikasikan bahwasannya daftar nama tersebut berasal dari agen rahasia Barat seperti CIA atau MI6.

Gerakan-gerakan pemuda keagamaan seperti Ansor (NU) adalah salah satu dari sekian banyak ormas di Indonesia yang terlibat dalam pengeksekusian 500,000 sampai 3 juta orang yang dituduh anggota dan simpatisan PKI. Dalam artikel yang berjudul Killing for God, dijelaskan oleh Greg Fealy (2010) bagaimana salah seorang pelaku eksekusi mengaku tidak takut untuk membunuh orang-orang yang dituduh PKI karena ia merupakan perintah agama (perintah dari Kyai mereka) untuk ‘melindungi Islam’ dari bahaya ateisme (padahal komunisme tidak identik dengan ateisme). Dengan kata lain, membunuh orang-orang komunis, bagi mereka merupakan bagian dari Jihad fi as-Sabilillah, terlepas yang dibunuh oleh mereka itu benar-benar komunis atau bukan, bersalah atau tidak.

Para algojo yang lain juga berpikir serupa. Berdasarkan investigasi TEMPO tentang peristiwa pembantaian orang-orang yang tertuduh komunis dan simpatisan komunis pada tahun 1965-66 (Edisi 1-7 Oktober 2012), para algojo pembantaian massal 1965-66 kebanyakan mengaku tidak mempunyai rasa sesal setelah membunuh mereka. Sebagaimana yang mereka tuturkan dalam wawancaranya dengan TEMPO, membunuh pengikut komunis merupakan kewajiban mereka sebagai warga negara Indonesia. Dengan demikian, menangkap, mengikat kaki dan tangan para korban, kemudian menggorok leher mereka atau menembaknya merupakan upaya mereka ‘untuk melindungi negara’.

Penting untuk dicatat bahwa yang membuat para algojo berpikir membunuh orang-orang komunis merupakan bagian dari abdi negara adalah logika berpikir yang ditanamkan oleh militer.  Sebelum pembantaian simpatisan PKI dilakukan, para staf militer yang memegang komando di setiap distrik menemui para algojo di penjara, pesantren, sekolah-sekolah, dan perkampungan warga. Para algojo, sebagaimana masyarakat pada umumnya, diinformasikan oleh pihak militer, bahwa negara dan agama mereka sedang dalam keadaan terancam dan akan diserang oleh orang-orang PKI. Sehingga tertanam dalam benak para algojo saat itu: “Jika saya tidak membunuh, maka saya akan dibunuh.” Maka dari itu beramai-ramai lah orang untuk ikut dalam parade berdarah untuk memburu dan membunuh siapapun, baik itu kawan, rekan, dan bahkan anggota keluarga yang dianggap sebagai bagian dari PKI.

Maka dalam rentang waktu hampir satu tahun (akhir 1965 – pertengahan 1966) pembantaian orang-orang yang tertuduh anggota dan simpatisan PKI terjadi hampir di seluruh kawasan di Indonesia. Pembantaian terjadi secara sporadik mulai dari skala terkecil yang menelan korban puluhan dalam satu titik pembantaian hingga ratusan dan ribuan di wilayah lain. Laki-laki, perempuan, remaja, dan orang tua menjadi korban dalam pembantaian tersebut. Laporan resmi setidaknya 500,000 orang tewas dibunuh. Sedangkan Sarwo Edhi Wibowo, kolonel yang bertanggung jawab dalam operasi Trisula mengatakan ada sekitar 3 juta orang yang terbunuh (Toer, 2001 dalam Mass Grave 1965-66). Kuburan massal korban pembantaian tahun 1965-66 ini dapat ditemukan di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Bali, hingga Flores.

Para korban yang lolos eksekusi massal dikirm ke penjara oleh Suharto tanpa melalui proses hukum yang adil. Hingga kini para korban dan keluarganya masih menanggung stigma dari masyarakat dimana mereka sering dicap sebagai ‘orang komunis’. Stigma ini sangat kuat di masyarakat sehingga menyebabkan mereka terisolasi dari lingkungan sosial mereka sendiri. Sebagian tidak dapat meneruskan sekolah hanya karena pihak sekolah mereka mengenal orang tuanya sebagai orang komunis. Ada diantara mereka juga yang rumahnya dibakar warga karena alasan yang serupa. Dan diantara anak cucuya, banyak yang menjadi korban bully teman-teman sepermainannya. Nasib miris para korban yang masih hidup sampai sekarang ini digambarkan oleh Robert Lemelson (2009) dalam film dokumenternya yang berjudul 40 Years of Silence: An Indonesian Tragedy.

Berdasarkan laporan beberapa saksi sejarah yang masih hidup hingga sekarang. Banyak diantara korban yang dibunuh dan dipenjarakan sebenarnya belum tentu mempunyai keterkaitan dengan PKI atau afiliasi organisasi komunis lainnya. “Situasi kacau tersebut digunakan oleh orang-orang dan kelompok tertentu untuk melampiaskan dendam pribadinya”, ujar salah seorang saksi sejarah yang pernah aktif dalam kesatuan aksi mahasiswa tahun 1966. Dendam pribadi yang didasarkan pada motif ekonomi, bisnis, politik, atau bahkan percintaan bisa dijadikan dalih kuat untuk membunuh!

Seperti pengakuan Anwar Congo yang juga pernah menjadi algojo dalam peristiwa pembantaian tersebut. Congo dalam film The Act of Killing karya Joshua Oppenheim (2012), mengakui secara jujur bagaimana ia membunuh seorang orang tua karena motif pribadi. Konon orang tua tersebut adalah ‘keturunan Cina’, dan sebelum peristiwa G30S, ia pernah menolak hubungan kasih Congo dengan anak perempuannya. Karena sentimen ras dan patah hatinya itu, dengan bangga ia akhirnya dapat membunuh ayah dari sang kekasihnya itu pada suatu masa ketika situasi kacau mulai terjadi di bulan Oktober 1965.

Dengan melihat kenyataan bahwa peristiwa G30S dan pembantaian massal 1965-66 syarat dengan kontroversi dan misteri, penting sekiranya buat kita untuk membaca kembali lembaran sejarah pada masa tersebut dengan hati-hati. Baik dari perspektif para korban maupun algojo dapat ditemukan ada kejanggalan sejarah. Pertama, kekacauan politik selepas G30S ternyata sengaja diciptakan oleh rezim militer yang saat itu dipimpim oleh Suharto. Saat peristiwa G30S, rezim militer menutup seluruh agen berita, kecuali mereka yang berafiliasi dengan militer. Ini menyebabkan timpangnya informasi di tengah masyarakat tentang kejadian sesungguhnya dibalik peristiwa G30S. Dramatisasi peristiwa G30S yang hiperbolistik telah memprovokasi kebencian masyarakat terhadap PKI dan menciptakan kekacauan  yang disengaja, atau lebih tepatnya lagi ‘diarahkan’ oleh pihak militer.

Deksripsi peristiwa sadis G30S sebagaimana digambarkan dalam film Pengkhianaan G30S/PKI dan diorama di Monumen Pancasila Sakti, berdasarkan bukti sejarah yang dipaparkan John Roosa, juga terbukti tidak akurat dan jelas dibuat-buat.

Kedua, berbagai elemen masyarakat dipaksa untuk terlibat dalam upaya penumpasan PKI oleh komando militer tanpa boleh mempertanyakan lebih kritis alasan kenapa mereka harus menangkap dan mengeksekusi orang-orang yang masuk dalam daftar operasi tersebut. Jika memang alasan orang-orang tersebut mengganggu keamanan nasional, bukankah sebaiknya mereka berhak mendapatkan proses peradilan yang jujur sehingga semua pihak dapat menemukan titik kesalahan yang bersangkutan. Yang penting lagi, apakah mereka memang terlibat dalam G30S? Belum tentu. Pembenaran terhadap pembunuhan dan pemenjaraan korban tanpa melalui proses pengadilan yang jujur justru semakin mengindikasikan bahwa ada ‘sebuah agenda besar’ yang disembunyikan di balik peristiwa berdarah tersebut.

Ketiga, kejanggalan sejarah dapat dilihat dari upaya para anggota korban dan aktivis kemanusiaan untuk menginvestigasi kembali peristiwa tahun 1965-66 yang hampir selalu diintervensi oleh aparat militer, organisasi keagamaan tertentu, dan organisasi pemuda yang mengklaim dirinya sebagai pendukung Pancasila. Jika memang benar tidak ada yang ditutupi, lantas kenapa orang dilarang untuk mencari tahu lebih dalam tentang peristiwa tersebut? Sudah lebih dari 40 tahun peristiwa ini berlalu, tapi usaha untuk menguak misteri sejarah ini masih mengalami kesulitan. Tantangan datang dari berbagai pihak, baik itu dari pemerintah atau ormas-ormas yang kental dengan semangat anti komunisnya.

Pada tahun 2008 di Bandung misalnya, ada sebuah diskusi terbuka yang mengundang nenek-nenek yang dulu pernah aktif di GERWANI. Penyelenggara diskusi ini mengundang nenek-nenek tersebut kemudian mengajak mereka untuk bercerita tentang pengalaman hidup mereka pada masa krisis tahun 1965-6. Di tengah diskusi ini tiba-tiba ratusan pemuda dari ormas tertentu, kepolisian, dan korps tentara mendatangi tempat diskusi, dan memaksa agar diskusi tersebut segera diakhiri. Polisi dan tentara curiga bahwa kelompok diskusi ini hendak melakukan ‘makar’ atau ‘revolusi’ dengan mengundang para eks-GERWANI untuk berbicara. Setelah mendapat sedikit hantaman fisik dari beberapa oknum ormas dan polisi, sang penyelenggara acara menjawab pertanyaan intel polisi, “Pak, mereka ini sudah nenek-nenek semua, mana mungkin mereka mau melakukan revolusi!?”

Yang dikhawatirkan oleh para aparat dan ormas terhadap kelompok diskusi ini bukanlah upaya makar terhadap negara, tapi kemungkinan untuk lahir dan berkembangnya ‘narasi baru’ sejarah yang berbeda dari narasi resmi negara. Mereka khawatir jika narasi alternatif ini dibiarkan menyebar, maka ia akan melemahkan status-quo para panguasa negeri ini yang dasar kekuatannya dibangun diatas peristiwa berdarah tahun 1965-66.

Selain itu juga topik perbincangan kasus 1965-66 masih cenderung dinilai tabu dan sensitif untuk dibicarakan. Selain karena alasan diatas, usaha penguakan sejarah dengan mencari dalang-dalang dibalik peristiwa tersebut dapat berpotensi menarik banyak orang yang bertanggung jawab atau terlibat dalam pembantaian. Jika ditelusuri, jangan kaget bahwa akan banyak sekali diantara generasi orang tua kita yang barangkali terlibat dalam aksi berdarah tersebut.

Yang ingin saya sampaikan disini bukanlah sebuah provokasi untuk menghidupkan kembali konflik yang pernah muncul lama di tahun 1965-66. Tapi saya hanya ingin menjelaskan, bahwa kita sebagai bangsa Indonesia, kini sedang menghadapi banyak masalah yang serba kompleks. Mulai dari tingginya tingkat korupsi, kekerasan bernuansa SARA, kriminalitas, kesenjangan sosial yang tinggi. Saya juga menemukan bahwa kompleksitas masalah ini menimbulkan semacam kebingungan massal di tengah masyarakat Indonesia: ingin menjadi negara apakah Indonesia ini? Indonesia mempunyai sejarah pembangunan yang sangat panjang, lebih tua daripada Malaysia dan Vietnam sejak kemerdekaannya masing-masing. Tapi, kenapa kita masih melangkah sangat lamban dibandingkan mereka sebagai suatu bangsa? Kenapa penerapan hukum di kita sangat lemah? kenapa koruptor dan penjahat perang bisa terus memegang kekuasaan? Kenapa kebebasan berkeyakinan yang seharusnya dijamin oleh negara kini semakin sulit?

Jawabannya adalah Indonesia belum Move On dari beban masa lalunya. Move On atau melangkah maju bukan berarti harus melupakan peristiwa masa lalu dan tidak mengusiknya. Dalam perspektif psikologis, agar dapat melangkah maju, seseorang harus menghadapi kenyataan sejarah yang pahit yang menjadi beban dalam hidupnya di masa lalu. Menghadapi kenyataan sejarah berarti mesti berani merekonstruksi kembali peristiwa tersebut dengan investigasi yang mendalam, dan berusaha memahami kenapa masalah itu dapat terjadi, kemudian apa faktor yang menyebabkannya, dan dampak apa yang dihasilkannya. Jika seseorang sudah mencapai tahap pengertian yang jujur akan masa lalunya, niscaya ia bisa melangkah maju dengan lebih leluasa ke depan. Jika tidak, setiap langkahnya akan selalu terbata-bata, dan tidak jarang akan ‘mondar-mandir’ di sekitaran jalan dengan arah tidak menentu.

Analogi ini juga bisa diterapkan dalam perspektif bangsa kita mengenai tragedi sejarah di masa lalu. Masalahnya, kita hampir selalu menolak menguak peristiwa sejarah yang sering melukai kemanusiaan kita. Karena peristiwa sejarah tahun 1965-66 telah disakralkan oleh negara dan tidak boleh diganggu gugat, maka demikian juga peristiwa berdarah lainnya seperti Tanjung Priok, 27 Juli, Semanggi, Lampung, DOM di Aceh, konflik di Timor Leste dan Papua Barat. Terlepas dari jumlah korban yang banyak jumlahnya (ribuan). Jika terus dibiarkan, secara tidak langsung menciptakan norma yang menghalalkan budaya kekerasan untuk dapat dilakukan oleh negara atau kelompok-kelompok yang memegang kekuasaan.

Maka dari itu bersikap jujur terhadap sejarah masa silam sangatlah penting. Meskipun terdengar klise karena terlalu sering didengungkan, sepahit apapun kejujuran masa silam itu, tampaknya mesti diterima dengan lapang dada. Dengan menilik kembali sejarah Indonesia di masa kelam tahun 1965-66, kita mesti mengakui bahwa ada kebohongan yang terus disimpan dan disembunyikan oleh negara. Agar bisa Move On, kita tidak perlu takut untuk ‘berkunjung’ ke ruang belakang dan bersikap jujur dengan hasil temuan kita.

Sumber: http://papskido.wordpress.com/2012/10/12/jujur-dalam-membaca-sejarah-kelam-1965-66/

About these ads

Disertasi tentang Hipokritas Humanitarian Intervention [HI]

Dina Y. Sulaeman*

http://dinasulaeman.wordpress.com/2013/09/29/disertasi-tentang-hipokritas-humanitarian-intervention/#more-1655

 

Humanitarian intervention (intervensi kemanusiaan, untuk selanjutnya dalam tulisan ini disingkat HI) bisa didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan militer lintas nasional untuk menghentikan atau mencegah penderitaan manusia dalam skala besar (Bakry, 2013). HI dilakukan NATO di Libya pada tahun 2011 dengan alasan bahwa saat itu telah terjadi pembunuhan massal rakyat sipil oleh rezim Qaddafi. PBB  menyetujui HI dengan tujuan mencegah pembantaian yang lebih besar lagi. Serangan militer NATO terhadap Libya ini disebut ‘intervensi kemanusiaan’, sebuah frasa yang terdengar positif dan bertujuan baik.

Namun, benarkah demikian adanya? Dalam disertasi yang disusun oleh Umar Suryadi Bakry, kita bisa mendapatkan jawabannya secara ilmiah. Bakry adalah Doktor  Hubungan Internasional lulusan universitas dalam negeri pertama di Indonesia (Universitas Padjadjaran), yang lulus dengan yudisium cumlaude pada tanggal 27 September 2013. Dalam disertasinya yang berjudul Intervensi Kemanusiaan NATO di Libya: Perspektif Konstruktivis, Bakry menjelaskan bahwa pada dasarnya, HI memiliki itikad baik untuk melindungi umat manusia dari pelanggaran HAM berat yang dilakukan pemerintah suatu negara. HI dianggap sah bila memenuhi empat kriteria berikut ini:

1. Just cause:  intervensi militer boleh dilakukan bila negara sasaran perang itu benar-benar dalam kondisi bencana kemanusiaan; bila ada realitas ‘kehilangan jiwa dalam skala besar’ atau ‘pembersihan etnis dalam skala besar’.
2. Just intention: intervensi militer harus dilakukan dengan tujuan yang benar, yaitu untuk menghentikan penderitaan manusia.
3. Just authority: keputusan intervensi militer harus diambil oleh otoritas yang paling berhak (yaitu PBB)
4. Last resort: intervensi militer hanya boleh dilakukan ‘jika dan hanya jika’ semua upaya damai lain sudah dilakukan dan tidak menemui hasil.

Hasil penelitian Bakry menemukan bahwa dari keempat kriteria itu, hanya criteria just authority yang terpenuhi dalam operasi HI di Libya (yaitu bahwa keputusan intervensi memang diambil oleh Dewan Keamanan PBB). 

Untuk just cause, sama sekali belum ada data akurat yang menyebutkan berapa jumlah korban kekejaman Qaddafi. 

Untuk just intention, penelitian Bakry menemukan bahwa motif utama para negara-negara pendukung perang Libya sesungguhnya bukanlah untuk menyelamatkan rakyat Libya, melainkan untuk menggulingkan Qaddafi. 

Sementara itu kriteria last resort juga tidak terpenuhi, mengingat sangat pendeknya jarak antara fenomena ‘krisis kemanusiaan’ di Libya dengan pengambilan keputusan intervensi militer oleh DK PBB. Ini menunjukkan bahwa komunitas internasional sebenarnya belum melakukan upaya damai yang cukup sebelum memutuskan menyerbu Libya.

Seperti pernah penulis ungkapkan pada tulisan berjudul Kebohongan Media di Libya, Perang di Libya dimulai dengan aksi-aksi demo anti Qaddafi pada bulan Februari yang dilakukan rakyat Libya di Benghazi. Namun, ada yang aneh dalam aksi-aksi demo itu: Benghazi sebenarnya justru kawasan yang makmur. Secara umum pun, rakyat Libya cukup makmur. Pendapatan penduduk per kapita Libya adalah US$ 14581.9 (sekedar perbandingan, Indonesia US$ 2149.7). Rakyat Libya menikmati pendidikan dan kesehatan gratis, bahkan diberi bantuan mobil dan rumah. Itulah sebabnya, HDI (Human Development Index) Libya tertinggi di Afrika, dan di dunia berada di peringkat 57, lebih bagus daripada Rusia.  Fakta ini sungguh tidak cocok dengan berita ‘rakyat Libya bangkit secara massal untuk menumbangkan Qaddafi.” Bahwa ada kelompok oposan, wajar. Tapi pemberontakan massal di seluruh negeri (seperti diberitakan media massa), sungguh menunjukkan pola yang aneh.

Menyusul aksi-aksi demo dan kekerasan yang terjadi, dunia pun digiring untuk ‘mengizinkan’ AS dan kroni-kroninya melakukan HI demi membantu rakyat Libya. Media-media mainstream, seperti CNN atau Fox News, Al Jazeera, berusaha membentuk opini publik, bahwa sedang terjadi pembantaian sipil besar-besaran di Libya. Bahkan media-media ini kemudian terbukti melakukan kebohongan dalam pemberitaan mereka soal Libya. Karena itulah, tak banyak yang memprotes saat NATO mulai melancarkan membombardir Libya dengan alasan kemanusiaan tanggal 31 Maret 2011. Target serangan NATO justru bukan kompleks militer, tetapi rumah-rumah (termasuk istana Qaddafi sehingga menewaskan beberapa anak dan cucunya), rumah sakit, sekolah, dll.

Usai NATO membombardir dan menghancurkan infrastruktur Libya, negara-negara anggota NATO pula yang beramai-ramai menawarkan bantuan untuk rekonstruksi.  Menurut Financial Post (10/9/2011), beberapa hari setelah pemimpin negara-negara NATO menyetujui pencairan aset Libya (yang sebelumnya dibekukan oleh Barat), diadakan pertemuan G8 di Marseille. Dalam pertemuan itu, negara-negara G8 setuju untuk menggelontorkan dana pinjaman sebesar 38 milyar dollar kepada negara-negara Arab, dan ‘menawarkan kepada Libya untuk menerima dana pinjaman itu’. Siapa saja negara-negara G8 yang ‘berbaik hati’ memberikan pinjaman kepada negara-negara Arab yang kacau-balau akibat berbagai aksi penggulingan rezim itu? Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, AS, Kanada, dan Rusia. Sementara itu, asset $150 milyar dollar Libya yang dibekukan itu, ternyata berada di Perancis, AS, Inggris, Belgia, Netherland, Italia, Kanada. Benar-benar sebuah ‘kebetulan’ bahwa negara-negara ini sebagiannya bergabung di G8, dan semuanya bersama-sama bergabung dalam NATO. Sungguh ini sebuah perampokan terang-terangan. Bukankah dana yang dibekukan oleh Barat itu adalah milik rakyat Libya sendiri?

Fakta ini secara terang-benderang menunjukkan motif apa di balik ‘intervensi kemanusiaan’ NATO di Libya. Ironisnya, justru ‘pejuang Islam’-lah yang menjadi pelaksana awal dari rencana Barat ini.  Sebagaimana telah penulis ungkapkan dalam buku Prahara Suriah (2013), kelompok pemberontak yang ‘berjuang’ menggulingkan Qaddafi adalah Al Qaida; mereka membawa-bawa nama Islam dan bercita-cita mendirikan khilafah di Libya. Namun, ironisnya, para pejuang khilafah ini pula yang kemudian langsung berjabat tangan dengan Hillary Clinton setelah tewasnya Qaddafi.

Dan tokoh-tokoh pemberontak Libya pula yang kemudian ‘membantu’ perjuangan ‘mujahidin’ Suriah. Salah satu tokohnya, Mahdi Al Harati, sejak tahun 2011 sudah tertangkap kamera jurnalis Spanyol, Daniel Iriarte, sedang berkeliaran di Suriah. Al Harati kemudian terungkap menjadi pendiri salah satu milisi jihad, Liwaa al Tauhid.

Dan seperti sudah penulis prediksikan sejak awal konflik Suriah: yang dikejar Barat adalah alasan untuk menyerang Suriah dengan kedok humanitarian intervention (HI). Bahkan, para provokator HI menggunakan jasa si cantik Angelina Jolie untuk menggalang dukungan internasional bagi serangan HI ke Suriah. Pada Mei 2012, wacana HI dikembangkan menyusul tragedi pembantaian di Houla. Namun, misi khusus PBB di Suriah tidak menemukan bukti bahwa militer Suriah pelaku pembantaian tersebut (dan kemungkinan besar justru pihak pemberontaklah pelakunya). Akhir-akhir ini, isu senjata kimia di Ghouta yang dijadikan alasan untuk menggalang dukungan bagi operasi HI. Dan dengan segera terungkap pula berbagai fakta yang menunjukkan indikasi kuat bahwa pelaku serangan senjata kimia justru pemberontak, bukan tentara Suriah. Kali ini publik dunia jauh lebih  cerdas dan tidak mau tertipu lagi. Demo besar-besaran di berbagai penjuru dunia menentang serangan ke Suriah menyebabkan DK PBB tidak berkutik dan AS pun mundur dari rencananya menyerang Suriah.

Dunia sudah menyaksikan bahwa HI di Libya hanya berujung pada perampokan kekayaan Libya. Selain itu, dunia juga menyaksikan bahwa meskipun dibungkus label ‘kemanusiaan’, nyatanya NATO justru telah melakukan kejahatan kemanusiaan di Libya. Itulah sebabnya, kini ada gerakan untuk mengajukan NATO ke Pengadilan Penjahat Perang Internasional dengan tuduhan melakukan intervensi terhadap sebuah negara berdaulat, melakukan serangan dan pengeboman terhadap kota-kota, desa, menghancurkan gedung-gedung, dan membunuh rakyat sipil yang tidak bisa dijustifikasi sebagai kepentingan militer (berdasarkan The Hague International Penal Court semua perilaku NATO ini sudah cukup alasan untuk divonis sebagai penjahat perang).

Lalu, dengan terungkapnya semua kemunafikan atau hipokritas Barat ini, apakah kaum muslimin yang masih mau diadu-domba dengan isu Sunni-Syiah dan mengobarkan perang atas nama agama, demi keuntungan Barat? Saya ingin mengulangi kata-kata analis politik Tony Cartalucci:  jangan lagi kita tertipu oleh frasa ‘musuhnya musuh adalah teman kita’, karena ‘musuh’ yang ada adalah hasil pengkondisian dari para arsitek perang (AS dan sekutunya). Menurut Cartalucci, Sunni dan Syiah, bahkan seluruh umat manusia dari berbagai agama dan ras, sesungguhnya memiliki satu musuh yang sama, yaitu imperialisme Anglo-Amerika (Barat). Barat-lah yang selama berabad-abad telah melakukan kejahatan yang sama: memecah-belah, mengadu-domba antara etnis, agama, dan mazhab, lalu menghancurkan dan menaklukkan bangsa-bangsa di dunia.

Dan kita, bangsa Indonesia, perlu mengambil pelajaran dari sini. Imperialisme Anglo-America yang saat ini tengah mengobok-obok Libya, Suriah, dan Timur Tengah secara umum, juga memandangIndonesia sebagai salah satu target untuk dipecah-pecah menjadi negara-negara kecil agar kekayaan alamnya semakin mudah dieksploitasi. Bangsa ini perlu melatih kecerdasan berpikir. Kemampuan melihat mana yang kawan, mana lawan; mana propaganda jahat, mana berita jujur, sangat menentukan nasib kita di masa yang akan datang.

*mahasiswa Program Doktor Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, research associate of Global Future Institute

(tulisan ini dimuat di IRIB Indonesia dan the Global Review)

Konspirasi JF.Kennedy, Sukarno, Suharto, CIA dan Freeport 

http://infoapajah.blogspot.com/2013/06/konspirasi-jfkennedy-sukarno-suharto.html

SUHARTO TERNYATA PENGKHIANAT BANGSA DAN MENJADI KOLABORATOR PARA PENJAJAH KRIMINAL INTERNASIONAL...??

at 3:42 PM

Posted by Max Ramadhan

 

Bongkar Konspirasi Hebat: Antara John F. Kennedy, Sukarno, Suharto dan Freeport

 

Pada sekitar tahun 1961, Presiden Soekarno gencar merevisi kontrak pengelolaan minyak  dan tambang-tambang asing di Indonesia. Minimal sebanyak 60 persen dari keuntungan perusahaan minyak asing harus menjadi jatah rakyat Indonesia. Namun kebanyakan dari mereka, gerah dengan peraturan itu. Akibatnya, skenario jahat para elite dunia akhirnya mulai direncanakan terhadap negeri tercinta, Indonesia.

 

Pada akhir tahun 1996 lalu, sebuah artikel yang ditulis oleh seorang penulis Lisa Pease yang dimuat dalam majalah Probe. Tulisan ini juga disimpan dalam National Archive di Washington DC. Judul tulisan tersebut adalah “JFK, Indonesia, CIA and Freeport“.

 

Walau dominasi Freeport atas “gunung emas” di Papua telah dimulai sejak tahun 1967, namun kiprahnya di negeri ini ternyata sudah dimulai beberapa tahun sebelumnya.

 

Dalam tulisannya, Lisa Pease mendapatkan temuan jika Freeport Sulphur, demikian nama perusahaan itu awalnya, nyaris bangkrut berkeping-keping ketika terjadi pergantian kekuasaan di Kuba tahun pada tahun 1959.

 

 

Saat itu di Kuba, Fidel Castro berhasil menghancurkan rezim diktator Batista. Oleh Castro, seluruh perusahaan asing di negeri itu dinasionalisasikan.

 

Freeport Sulphur yang baru saja hendak melakukan pengapalan nikel produksi perdananya dari Kuba, akhirnya terkena imbasnya. Maka terjadi ketegangan di Kuba.

 

Menurut Lisa Pease, berkali-kali CEO Freeport Sulphur merencanakan upaya pembunuhan terhadap Fidel Castro, namun berkali-kali pula menemui kegagalan.

 

Ditengah situasi yang penuh ketidakpastian, pada Agustus 1959, Forbes Wilson yang menjabat sebagai Direktur Freeport Sulphur melakukan pertemuan dengan Direktur pelaksana East Borneo Company, Jan van Gruisen.

 

Dalam pertemuan itu Gruisen bercerita jika dirinya menemukan sebuah laporan penelitian atas Gunung Ersberg (Gunung Tembaga) di Irian Barat yang ditulis Jean Jacques Dozy di tahun 1936.

Forbes Wilson,Direktur Freeport Sulphur 1959 (pic: mininghalloffame.org)

 

Uniknya, laporan itu sebenarnya sudah dianggap tidak berguna dan tersimpan selama bertahun-tahun begitu saja di perpustakaan Belanda.

 

Namun, Van Gruisen tertarik dengan laporan penelitian yang sudah berdebu itu dan kemudian membacanya.

 

Dengan berapi-api, Van Gruisen bercerita kepada pemimpin Freeport Sulphur itu jika selain memaparkan tentang keindahan alamnya, Jean Jaques Dozy juga menulis tentang kekayaan alamnya yang begitu melimpah.

 

Tidak seperti wilayah lainnya diseluruh dunia, maka kandungan biji tembaga yang ada disekujur tubuh Gunung Ersberg itu terhampar di atas permukaan tanah, jadi tidak tersembunyi di dalam tanah.

 

Mendengar hal itu, Wilson sangat antusias dan segera melakukan perjalanan ke Irian Barat untuk mengecek kebenaran cerita itu. Di dalam benaknya, jika kisah laporan ini benar, maka perusahaannya akan bisa bangkit kembali dan selamat dari kebangkrutan yang sudah di depan mata.

 

Selama beberapa bulan, Forbes Wilson melakukan survey dengan seksama atas Gunung Ersberg dan juga wilayah sekitarnya. Penelitiannya ini kelak ditulisnya dalam sebuah buku berjudul The Conquest of Cooper Mountain.

 

Forbes Wilson (kanan) bersama anggota geologist Freeport di Erstberg, 1967. (Click to enlarge zoomed)

 

Wilson menyebut gunung tersebut sebagai harta karun terbesar, yang untuk memperolehnya tidak perlu menyelam lagi karena semua harta karun itu telah terhampar di permukaan tanah.

 

Dari udara, tanah disekujur gunung tersebut berkilauan ditimpa sinar matahari. Wilson juga mendapatkan temuan yang nyaris membuatnya gila. Karena selain dipenuhi bijih tembaga, gunung tersebut ternyata juga dipenuhi bijih emas dan perak!!

 

Menurut Wilson, seharusnya gunung tersebut diberi nama GOLD MOUNTAIN, bukan Gunung Tembaga. Sebagai seorang pakar pertambangan, Wilson memperkirakan jika Freeport akan untung besar, hanya dalam waktu tiga tahun pasti sudah kembali modal. Pimpinan Freeport Sulphur ini pun bergerak dengan cepat.

 

Pada 1 Februari 1960, Freeport Sulphur meneken kerjasama dengan East Borneo Company untuk mengeksplorasi gunung tersebut.

 

Forbes Wilson bersama anggota geologist Freeport di Erstberg 1967

 

Namun lagi-lagi Freeport Sulphur mengalami kenyataan yang hampir sama dengan yang pernah dialaminya di Kuba. Perubahan eskalasi politik atas tanah Irian Barat tengah mengancam. Hubungan Indonesia dan Belanda telah memanas dan Soekarno malah mulai menerjunkan pasukannya di Irian Barat.

 

Tadinya Wilson ingin meminta bantuan kepada Presiden AS John Fitzgerald Kennedy (JFK) agar mendinginkan Irian Barat. Namun ironisnya, JFK malah sepertinya mendukung Soekarno.

 

Kennedy mengancam Belanda, akan menghentikan bantuan Marshall Plan jika ngotot mempertahankan Irian Barat. Belanda yang saat itu memerlukan bantuan dana segar untuk membangun kembali negerinya dari puing-puing kehancuran akibat Perang Dunia II, terpaksa mengalah dan mundur dari Irian Barat.

 

Soekarno dan JF Kennedy

 

Ketika itu sepertinya Belanda tidak tahu jika Gunung Ersberg sesungguhnya mengandung banyak emas, bukan tembaga. Sebab jika saja Belanda mengetahui fakta sesungguhnya, maka nilai bantuan Marshall Plan yang diterimanya dari AS tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nilai emas yang ada di gunung tersebut.

 

Dampak dari sikap Belanda untuk mundur dari Irian Barat menyebabkan perjanjian kerjasama dengan East Borneo Company mentah kembali. Para pemimpin Freeport jelas marah besar.

 

Presiden AS, John F Kennedy ditembak saat bersama istrinya di mobil kap terbuka pada 22 November 1963.

 

Apalagi mendengar Kennedy akan menyiapkan paket bantuan ekonomi kepada Indonesia sebesar 11 juta AS dengan melibatkan IMF dan Bank Dunia. Semua ini jelas harus dihentikan!

 

Segalanya berubah seratus delapan puluh derajat ketika Presiden Kennedy tewas ditembak pada 22 November 1963.

 

Banyak kalangan menyatakan penembakan Kennedy merupakan sebuah konspirasi besar menyangkut kepentingan kaum Globalis yang hendak mempertahankan hegemoninya atas kebijakan politik di Amerika.

Presiden Johnson yang menggantikan Kennedy mengambil sikap yang bertolak belakang dengan pendahulunya. Johnson malah mengurangi bantuan ekonomi kepada Indonesia, kecuali kepada militernya.

 

 

Presiden Sukarno pada lawatan kenegaraannya ke Amerika Serikat sedang memeriksa barisan tentara kehormatan Amerika setelah turun dari pesawat didampingi presiden AS, John F Kennedy

 

Salah seorang tokoh di belakang keberhasilan Johnson, termasuk dalam kampanye pemilihan presiden AS tahun 1964, adalah Augustus C.Long, salah seorang anggota dewan direksi Freeport.

 

Tokoh yang satu ini memang punya kepentingan besar atas Indonesia. Selain kaitannya dengan Freeport, Long juga memimpin Texaco, yang membawahi Caltex (patungan dengan Standard Oil of California).

 

Soekarno pada tahun 1961 memutuskan kebijakan baru kontrak perminyakan yang mengharuskan 60 persen labanya diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Caltex sebagai salah satu dari tiga operator perminyakan di Indonesia jelas sangat terpukul oleh kebijakan Soekarno ini.

 

Augustus C.Long, salah seorang anggota dewan direksi Freeport dan pemimpin Texaco, yang membawahi Caltex, ia juga chairman Presbyterian Hospital Board dan Penasehat CIA di kepresidenan AS untuk masalah luar negeri..

 

Augustus C.Long amat marah terhadap Soekarno dan amat berkepentingan agar orang ini disingkirkan secepatnya.

 

Mungkin suatu kebetulan yang ajaib, Augustus C. Long juga aktif di Presbysterian Hospital di New York, dimana dia pernah dua kali menjadi presidennya (1961-1962).

 

Sudah bukan rahasia umum lagi jika tempat ini merupakan salah satu simpul pertemuan tokoh CIA.

 

Lisa Pease dengan cermat menelusuri riwayat kehidupan tokoh ini. Antara tahun 1964 sampai 1970, Long pensiun sementara sebagai pemimpin Texaco.

 

Apa saja yang dilakukan orang ini dalam masa itu, yang di Indonesia dikenal sebagai “masa yang paling krusial”.

 

Pease mendapatkan data jika pada Maret 1965, Augustus C. Long terpilih sebagai Direktur Chemical Bank, salah satu perusahaan Rockefeller. Pada bulan Agustus 1965, Long diangkat menjadi anggota dewan penasehat intelejen kepresidenan AS untuk masalah luar negeri.

 

Badan ini memiliki pengaruh sangat besar untuk menentukan operasi rahasia AS di negara-negara tertentu. Long diyakini salah satu tokoh yang merancang kudeta terhadap Soekarno, yang dilakukan AS dengan menggerakkan sejumlah perwira Angkatan Darat yang disebutnya sebagai Our Local Army Friend.

 

Pengamat sejarawan LIPI, Dr Asvi Marwan Adam

 

Sedangkan menurut pengamat sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr Asvi Marwan Adam, Soekarno benar-benar ingin sumber daya alam Indonesia dikelola oleh anak bangsa sendiri.

 

Asvi juga menuturkan, sebuah arsip di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta mengungkapkan pada 15 Desember 1965 sebuah tim dipimpin oleh Chaerul Saleh di Istana Cipanas sedang membahas nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia.

 

Soeharto yang pro-pemodal asing, datang ke sana menumpang helikopter. Dia menyatakan kepada peserta rapat, bahwa dia dan Angkatan Darat tidak setuju rencana nasionalisasi perusahaan asing itu.

 

“Soeharto sangat berani saat itu, Bung Karno juga tidak pernah memerintahkan seperti itu,” kata Asvi.

 

Sebelum tahun 1965, seorang taipan dari Amerika Serikat menemui Soekarno. Pengusaha itu menyatakan keinginannya berinvestasi di Papua. Namun Soekarno menolak secara halus.

 

“Saya sepakat dan itu tawaran menarik. Tapi tidak untuk saat ini, coba tawarkan kepada generasi setelah saya,” ujar Asvi menirukan jawaban Soekarno.

 

Soekarno berencana modal asing baru masuk Indonesia 20 tahun lagi, setelah putra-putri Indonesia siap mengelola. Dia tidak mau perusahaan luar negeri masuk, sedangkan orang Indonesia masih memiliki pengetahuan nol tentang alam mereka sendiri. Oleh karenanya sebagai persiapan, Soekarno mengirim banyak mahasiswa belajar ke negara-negara lain.

 

Suharto, sebagai komandan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) disaat memimpin pasukan untuk memerangi G-30/S-PKI

 

Soekarno boleh saja membuat tembok penghalang untuk asing dan mempersiapkan calon pengelola negara.

 

Namun Asvi menjelaskan bahwa usaha pihak luar yang bernafsu ingin mendongkel kekuasaan Soekarno, tidak kalah kuat!

 

Setahun sebelumnya yaitu pada tahun 1964, seorang peneliti diberi akses untuk membuka dokumen penting Departemen Luar Negeri Pakistan dan menemukan surat dari duta besar Pakistan di Eropa.

 

Dalam surat per Desember 1964, diplomat itu menyampaikan informasi rahasia dari intel Belanda yang mengatakan bahwa dalam waktu dekat, Indonesia akan beralih ke Barat.

 

Lisa menjelaskan maksud dari informasi itu adalah akan terjadi kudeta di Indonesia oleh partai komunis.

Sebab itu, angkatan darat memiliki alasan kuat untuk menamatkan Partai Komunis Indonesia (PKI), setelah itu membuat Soekarno menjadi tahanan.

 

Telegram rahasia dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada April 1965 menyebut Freeport Sulphur sudah sepakat dengan pemerintah Indonesia untuk penambangan puncak Erstberg di Papua.

 

Salah satu bukti sebuah telegram rahasia Cinpac 342, 21 Januari 1965, pukul 21.48, yang menyatakan ada pertemuan para penglima tinggi dan pejabat Angkatan Darat Indonesia membahas rencana darurat itu, bila Presiden Soekarno meninggal.

 

Namun kelompok yang dipimpin Jenderal Soeharto tersebut ternyata bergerak lebih jauh dari rencana itu. Jenderal Suharto justru mendesak angkatan darat agar mengambil-alih kekuasaan tanpa menunggu Soekarno berhalangan.

 

Mantan pejabat CIA Ralph Mc Gehee juga pernah bersaksi bahwa semuanya itu memang benar adanya. Maka dibuatlah PKI sebagai kambing hitam sebagai tersangka pembunuhan 7 Dewan Jenderal yang pro Sukarno melalui Gerakan 30 September yang didalangi oleh PKI, atau dikenal oleh pro-Suharto sebagai “G-30/S-PKI” dan disebut juga sebagai Gestapu (Gerakan Tiga Puluh) September oleh pro-Sukarno.

 

Soeharto diberikan mandat dengan dikeluarkannya Supersemar untuk mengatasi keadan oleh presiden Sukarno

 

Setelah pecahnya peristiwa Gerakan 30 September 1965, keadaan negara Indonesia berubah total.

Terjadi kudeta yang telah direncanakan dengan “memelintir dan mengubah” isi Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) 1966, yang pada akhirnya isi dari surat perintah itu disalahartikan.

 

Dalam Supersemar, Sukarno sebenarnya hanya memberi mandat untuk mengatasi keadaan negara yang kacau-balau kepada Suharto, bukan justru menjadikannya menjadi seorang presiden.

 

Dalam artikel berjudul JFK, Indonesia, CIA, and Freeport yang diterbitkan majalah Probe edisi Maret-April 1996, Lisa Pease menulis bahwa akhirnya pada awal November 1965, satu bulan setelah tragedi terbunuhnya sejumlah perwira loyalis Soekarno (yang dikenal juga sebagai 7 dewan Jenderal yang dibunuh PKI), Forbes Wilson mendapat telpon dari Ketua Dewan Direktur Freeport, Langbourne Williams, yang menanyakan, “Apakah Freeport sudah siap untuk mengekplorasi gunung emas di Irian Barat?”

 

Ibnu Sutowo, Menteri Pertambangan dan Perminyakan pada tahun 1966.

 

Forbes Wilson jelas kaget. Dengan jawaban dan sikap tegas Sukarno yang juga sudah tersebar di dalam dunia para elite-elite dan kartel-kartel pertambangan dan minyak dunia, Wilson tidak percaya mendengar pertanyaan itu.

 

Dia berpikir Freeport masih akan sulit mendapatkan izin karena Soekarno masih berkuasa. Ketika itu Soekarno masih sah sebagai presiden Indonesia bahkan hingga 1967, lalu darimana Williams yakin gunung emas di Irian Barat akan jatuh ke tangan Freeport?

 

Lisa Pease mendapatkan jawabannya. Para petinggi Freeport ternyata sudah mempunyai kontak dengan tokoh penting di dalam lingkaran elit Indonesia. Oleh karenanya, usaha Freeport untuk masuk ke Indonesia akan semakin mudah.

 

Julius Tahija, penghubung antara Ibnu Soetowo dengan Freeport.

 

Beberapa elit Indonesia yang dimaksud pada era itu diantaranya adalah Menteri Pertambangan dan Perminyakan pada saat itu Ibnu Soetowo .

 

Namun pada saat penandatanganan kontrak dengan Freeport, juga dilakukan oleh menteri Pertambangan Indonesia selanjutnya yaitu Ir. Slamet Bratanata.

 

Selain itu juga ada seorang bisnisman sekaligus “makelar” untuk perusahaan-perusahaan asing yaitu Julius Tahija.

 

Julius Tahija berperan sebagai penghubung antara Ibnu Soetowo dengan Freeport.

 

Dalam bisnis ia menjadi pelopor dalam keterlibatan pengusaha lokal dalam perusahaan multinasional lainnya, antara lain terlibat dalam PT Faroka, PT Procter & Gambler (Inggris), PT Filma, PT Samudera Indonesia, Bank Niaga, termasuk Freeport Indonesia.

 

Sedangkan Ibnu Soetowo sendiri sangat berpengaruh di dalam angkatan darat, karena dialah yang menutup seluruh anggaran operasional mereka.

 

Sebagai bukti adalah dilakukannya pengesahan Undang-undang Penanaman Modal Asing (PMA) pada 1967 yaitu UU no 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang draftnya dirancang di Jenewa-Swiss yang didektekan oleh Rockefeller seorang Bilderberger dan disahkan tahun 1967.

 

Maka, Freeport menjadi perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani Soeharto.

 

Bukan saja menjadi lembek, bahkan sejak detik itu, akhirnya Indonesia menjadi negara yang sangat tergantung terhadap Amerika, hingga kini, dan mungkin untuk selamanya.

 

Bahkan beberapa bulan sebelumnya yaitu pada 28 Februari 1967 secara resmi pabrik BATA yang terletak di Ibukota Indonesia (Kalibata) juga diserahkan kembali oleh Pemerintah Indonesia kepada pemiliknya. Penandatanganan perjanjian pengembalian pabrik Bata dilakukan pada bulan sesudahnya, yaitu tanggal 3 Maret 1967.

 

 

 

 

Keterangan gambar diatas: Penandatanganan perjanjian pengembalian kembali pabrik Bata pada tanggal 3 Maret 1967. Sumber foto: The Netherlands National News Agency (ANP) (klik untuk memperbesar) 

 

 

Padahal pada masa sebelumnya sejak tahun 1965 pabrik Bata ini telah dikuasai pemerintah. Jadi untuk apa dilakukan pengembalian kembali? Dibayar berapa hak untuk mendapatkan atau memiliki pabrik Bata itu kembali? Kemana uang itu? Jika saja ini terjadi pada masa sekarang, pasti sudah heboh akibat pemberitaan tentang hal ini.

 

Namun ini baru langkah-langkah awal dan masih merupakan sesuatu yang kecil dari sepak terjang Suharto yang masih akan menguasai Indonesia untuk puluhan tahun mendatang yang kini diusulkan oleh segelintir orang agar ia mendapatkan gelar sebagai Pahlawan Nasional. Penandatangan penyerahan kembali pabrik Bata dilakukan oleh Drs. Barli Halim, pihak Indonesia dan Mr. Bata ESG Bach.

 

Masih ditahun yang sama 1967, perjanjian pertama antara Indonesia dan Freeport untuk mengeksploitasi tambang di Irian Jaya juga dilakukan, tepatnya pada tanggal 7 April perjanjian itu ditandatangani.

 

 

 

 

Keterangan gambar diatas: Penandatanganan Kontrak Freeport di Jakarta Indonesia, 1967. Sumber foto: The Netherlands National News Agency (ANP) (klik untuk memperbesar)

 

Akhirnya, perusahaan Freeport Sulphur of Delaware, AS pada Jumat 7 April 1967 menandatangani kontrak kerja dengan pemerintah Indonesia untuk penambangan tembaga di Papua Barat. Freeport diperkirakan menginvestasikan 75 hingga 100 juta dolar AS.

 

Penandatanganan bertempat di Departemen Pertambangan, dengan Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Pertambangan Ir. Slamet Bratanata dan Freeport oleh Robert C. Hills (Presiden Freeport Shulpur) dan Forbes K. Wilson (Presiden Freeport Indonesia), anak perusahan yang dibuat untuk kepentingan ini. Disaksikan pula oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Marshall Green.

 

 

 

Freeport mendapat hak konsensi lahan penambangan seluas 10.908 hektar untuk kontrak selama 30 tahun terhitung sejak kegiatan komersial pertama dilakukan. Pada Desember 1972 pengapalan 10.000 ton tembaga pertama kali dilakukan dengan tujuan Jepang.

 

Dari penandatanganan kontrak inilah yang kemudian menjadi dasar penyusunan Undang-Undang Pertambangan No. 11 Tahun 1967 yang disahkan pada Desember 1967.

 

Inilah kali pertama kontrak pertambangan yang baru dibuat. Jika di zaman Soekarno kontrak-kontrak dengan perusahaan asing selalu menguntungkan Indonesia, maka sejak Suharto berkuasa, kontrak-kontrak seperti itu malah merugikan Indonesia.

Setelah itu juga ikut ditandatangani kontrak eksplorasi nikel di pulau Irian Barat dan di area Waigee Sentani oleh PT Pacific Nickel Indonesia dan Kementerian Pertambangan Republik Indonesia.

Keterangan gambar diatas: Penandatanganan Kontrak Nikel Irian oleh Pacific Nickel Indonesia, 19 Februari 1969. Sumber foto: The Netherlands National News Agency (ANP) (klik untuk memperbesar)

Perjanjian dilakukan oleh E. OF Veelen (Koninklijke Hoogovens), Soemantri Brodjonegoro (yaitu Menteri Pertambangan RI selanjutnya yang menggantikan Ir. Slamet Bratanata) dan RD Ryan (U.S. Steel).

Pacific Nickel Indonesia adalah perusahaan yang didirikan oleh Dutch Koninklijke Hoogovens, Wm. H. MÜLLER, US Steel, Lawsont Mining dan Sherritt Gordon Mines Ltd.

 

 

 

Namun menurut penulis, perjanjian-perjanjian pertambangan di Indonesia banyak keganjilan.

Contohnya seperti tiga perjanjian diatas saja dulu dari puluhan atau mungkin ratusan perjanjian dibidang pertambangan. Terlihat dari ketiga perjanjian diatas sangat meragukan kebenarannya.

Pertama, perjanjian pengembalian pabrik Bata, mengapa dikembalikan? apakah rakyat Indonesia tak bisa membuat seperangkat sendal atau sepatu? sangat jelas ada konspirasi busuk yang telah dimainkan disini.

 

 

 

Kedua, perjanjian penambangan tembaga oleh Freeport, apakah mereka benar-benar menambang tembaga?

Saya sangat yakin mereka menambang emas, namun diperjanjiannya tertulis menambang tembaga.

 

Tapi karena pada masa itu tak ada media, bagaimana jika semua ahli geologi Indonesia dan para pejabat yang terkait di dalamnya diberi setumpuk uang? Walau tak selalu, tapi didalam pertambangan tembaga kadang memang ada unsur emasnya.

 

 

 

Perjanjian ketiga adalah perjanjian penambangan nikel oleh Pasific Nickel, untuk kedua kalinya, apakah mereka benar-benar menambang nikel?

Saya sangat yakin mereka menambang perak, namun diperjanjiannya tertulis menambang nikel.

 

Begitulah seterusnya, semua perjanjian-perjanjian pengeksplotasian tambang-tambang di bumi Indonesia dilakukan secara tak wajar, tak adil dan terus-menerus serta perjanjian-perjanjian tersebut akan berlaku selama puluhan bahkan ratusan tahun kedepan.

 

Kekayaan alam Indonesia pun digadaikan, kekayaan Indonesia pun terjual, dirampok, dibawa kabur kenegara-negara pro-zionis, itupun tanpa menyejahterakan rakyat Indonesia selama puluhan tahun.

 

“Saya melihat seperti balas budi Indonesia ke Amerika Serikat karena telah membantu menghancurkan komunis, yang konon bantuannya itu dengan senjata,” tutur pengamat sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr Asvi Marwan Adam.

 

Untuk membangun konstruksi pertambangan emasnya itu, Freeport mengandeng Bechtel, perusahaan AS yang banyak mempekerjakan pentolan CIA. Direktur CIA John McCone memiliki saham di Bechtel, sedangkan mantan Direktur CIA Richards Helms bekerja sebagai konsultan internasional di tahun 1978.

 

Tahun 1980, Freeport menggandeng McMoran milik Jim Bob Moffet dan menjadi perusahaan raksasa dunia dengan laba lebih dari 1,5 miliar dollar AS pertahun.

 

Tahun 1996, seorang eksekutif Freeport-McMoran, George A.Maley, menulis sebuah buku berjudul “Grasberg” setebal 384 halaman dan memaparkan jika tambang emas di Irian Barat itu memiliki deposit terbesar di dunia, sedangkan untuk bijih tembaganya menempati urutan ketiga terbesar didunia.

 

 

Maley menulis, data tahun 1995 menunjukkan jika di areal ini tersimpan cadangan bijih tembaga sebesar 40,3 miliar dollar AS dan masih akan menguntungkan untuk 45 tahun ke depan.

 

Ironisnya, Maley dengan bangga juga menulis jika biaya produksi tambang emas dan tembaga terbesar di dunia yang ada di Irian Barat itu merupakan yang termurah di dunia!!

 

 

Istilah Kota Tembagapura itu sebenarnya menyesatkan dan salah. Seharusnya EMASPURA. Karena gunung tersebut memang gunung emas, walau juga mengandung tembaga. Karena kandungan emas dan tembaga terserak di permukaan tanah, maka Freeport tinggal memungutinya dan kemudian baru menggalinya dengan sangat mudah.

 

 

 

Freeport sama sekali tidak mau kehilangan emasnya itu dan membangun pipa-pipa raksasa dan kuat dari Tambang Grasberg (Grasberg Mine) atau Tembagapura sepanjang 100 kilometer langsung menuju ke Laut Arafuru dimana telah menunggu kapal-kapal besar yang akan mengangkut emas dan tembaga itu ke Amerika.

 

Ini sungguh-sungguh perampokan besar yang direstui oleh pemerintah Indonesia sampai sekarang!!

Seharusnya patut dipertanyakan, mengapa kota itu bernama Tembagapura?

 

Apakah pada awalnya pihak Indonesia sudah “dibohongi” tentang isi perjanjian penambangan dan hanya ditemukan untuk mengeksploitasi tembaga saja?

 

Jika iya, perjanjian penambangan harus direvisi ulang karena mengingat perjanjian pertambangan biasanya berlaku untuk puluhan tahun kedepan!

 

Menurut kesaksian seorang reporter CNN yang diizinkan meliput areal tambang emas Freeport dari udara. Dengan helikopter ia meliput gunung emas tersebut yang ditahun 1990-an sudah berubah menjadi lembah yang dalam.

 

Semua emas, perak, dan tembaga yang ada digunung tersebut telah dibawa kabur ke Amerika, meninggalkan limbah beracun yang mencemari sungai-sungai dan tanah-tanah orang Papua hingga ratusan tahun kedepan.

 

Freeport juga merupakan ladang uang haram bagi para pejabat negeri ini di era Suharto, dari sipil hingga militer.

 

Sejak 1967 sampai sekarang, tambang emas terbesar di dunia itu menjadi tambang pribadi mereka untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya.

 

Freeport McMoran sendiri telah menganggarkan dana untuk itu yang walau jumlahnya sangat besar bagi kita, namun bagi mereka terbilang kecil karena jumlah laba dari tambang itu memang sangat dahsyat. Jika Indonesia mau mandiri, sektor inilah yang harus dibereskan terlebih dahulu.

 

 

Itu pula yang menjadi salah satu sebab, siapapun yang akan menjadi presiden Indonesia kedepannya, tak akan pernah mampu untuk mengubah perjanjian ini dan keadaan ini.

 

Karena, jika presiden Indonesia siapapun dia, mulai berani mengutak-atik tambang-tambang para elite dunia, maka mereka akan menggunakan seluruh kekuatan politik dengan media dan militernya yang sangat kuatnya di dunia, dengan cara menggoyang kekuasaan presiden Indonesia.

 

 

Kerusuhan, adu domba, agen rahasia, mata-mata, akan disebar diseluruh pelosok negeri agar rakyat Indonesia merasa tak aman, tak puas, lalu akan meruntuhkan kepemimpinan presidennya siapapun dia.

 

Inilah salah satu “warisan” orde baru, new order, new world order di era kepemimpinan rezim dan diktator Suharto selama lebih dari tiga dekade.

 

Suharto, presiden Indonesia selama 32 tahun yang selalu tersenyum dengan julukannya “the smilling General” , presiden satu-satunya di dunia yang sudi melantik dirinya sendiri menjadi Jenderal bintang lima, namun masih banyak yang ingin menjadikannya pahlawan nasional, karena telah sukses menjual kekayaan alam dari dasar laut hingga puncak gunung, dari Sabang hingga Merauke, yaitu negeri tercinta ini, Indonesia yang besar, Indonesia Raya. (berbagai sumber)

 

 

Artikel-Artikel Terkait Indonesia Lainnya:

Konspirasi John F. Kennedy, Soekarno, Soeharto dan Freeport bag II

Maka, Freeport menjadi perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani Soeharto.

kontrak freeport 1967

 

Bukan saja menjadi lembek, bahkan sejak detik itu, akhirnya Indonesia menjadi negara yang sangat tergantung terhadap Amerika, hingga kini, dan mungkin untuk selamanya.

Bahkan beberapa bulan sebelumnya yaitu pada 28 Februari 1967 secara resmi pabrik BATA yang terletak di Ibukota Indonesia (Kalibata) juga diserahkan kembali oleh Pemerintah Indonesia kepada pemiliknya. Penandatanganan perjanjian pengembalian pabrik Bata dilakukan pada bulan sesudahnya, yaitu tanggal 3 Maret 1967.

Padahal pada masa sebelumnya sejak tahun 1965 pabrik Bata ini telah dikuasai pemerintah. Jadi untuk apa dilakukan pengembalian kembali? Dibayar berapa hak untuk mendapatkan atau memiliki pabrik Bata itu kembali? Kemana uang itu? Jika saja ini terjadi pada masa sekarang, pasti sudah heboh akibat pemberitaan tentang hal ini.

Namun ini baru langkah-langkah awal dan masih merupakan sesuatu yang kecil dari sepak terjang Suharto yang masih akan menguasai Indonesia untuk puluhan tahun mendatang yang kini diusulkan oleh segelintir orang agar ia mendapatkan gelar sebagai Pahlawan Nasional. Penandatangan penyerahan kembali pabrik Bata dilakukan oleh Drs. Barli Halim, pihak Indonesia dan Mr. Bata ESG Bach.

Masih ditahun yang sama 1967, perjanjian pertama antara Indonesia dan Freeport untuk mengeksploitasi tambang di Irian Jaya juga dilakukan, tepatnya pada tanggal 7 April perjanjian itu ditandatangani.

Akhirnya, perusahaan Freeport Sulphur of Delaware, AS pada Jumat 7 April 1967 menandatangani kontrak kerja dengan pemerintah Indonesia untuk penambangan tembaga di Papua Barat. Freeport diperkirakan menginvestasikan 75 hingga 100 juta dolar AS.

Penandatanganan bertempat di Departemen Pertambangan, dengan Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Pertambangan Ir. Slamet Bratanata dan Freeport oleh Robert C. Hills (Presiden Freeport Shulpur) dan Forbes K. Wilson (Presiden Freeport Indonesia), anak perusahan yang dibuat untuk kepentingan ini. Disaksikan pula oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Marshall Green.

 

Freeport mendapat hak konsensi lahan penambangan seluas 10.908 hektar untuk kontrak selama 30 tahun terhitung sejak kegiatan komersial pertama dilakukan. Pada Desember 1972 pengapalan 10.000 ton tembaga pertama kali dilakukan dengan tujuan Jepang.

Dari penandatanganan kontrak inilah yang kemudian menjadi dasar penyusunan Undang-Undang Pertambangan No. 11 Tahun 1967 yang disahkan pada Desember 1967.

Inilah kali pertama kontrak pertambangan yang baru dibuat. Jika di zaman Soekarno kontrak-kontrak dengan perusahaan asing selalu menguntungkan Indonesia, maka sejak Suharto berkuasa, kontrak-kontrak seperti itu malah merugikan Indonesia.

Setelah itu juga ikut ditandatangani kontrak eksplorasi nikel di pulau Irian Barat dan di area Waigee Sentani oleh PT Pacific Nickel Indonesia dan Kementerian Pertambangan Republik Indonesia.

Perjanjian dilakukan oleh E. OF Veelen (Koninklijke Hoogovens), Soemantri Brodjonegoro (yaitu Menteri Pertambangan RI selanjutnya yang menggantikan Ir. Slamet Bratanata) dan RD Ryan (U.S. Steel).

Pacific Nickel Indonesia adalah perusahaan yang didirikan oleh Dutch Koninklijke Hoogovens, Wm. H. MÜLLER, US Steel, Lawsont Mining dan Sherritt Gordon Mines Ltd.

Namun menurut penulis, perjanjian-perjanjian pertambangan di Indonesia banyak keganjilan.

Contohnya seperti tiga perjanjian diatas saja dulu dari puluhan atau mungkin ratusan perjanjian dibidang pertambangan. Terlihat dari ketiga perjanjian diatas sangat meragukan kebenarannya.

Pertama, perjanjian pengembalian pabrik Bata, mengapa dikembalikan? apakah rakyat Indonesia tak bisa membuat seperangkat sendal atau sepatu? sangat jelas ada konspirasi busuk yang telah dimainkan disini.

 

Kedua, perjanjian penambangan tembaga oleh Freeport, apakah mereka benar-benar menambang tembaga?

Saya sangat yakin mereka menambang emas, namun diperjanjiannya tertulis menambang tembaga.

Tapi karena pada masa itu tak ada media, bagaimana jika semua ahli geologi Indonesia dan para pejabat yang terkait di dalamnya diberi setumpuk uang? Walau tak selalu, tapi didalam pertambangan tembaga kadang memang ada unsur emasnya.

Perjanjian ketiga adalah perjanjian penambangan nikel oleh Pasific Nickel, untuk kedua kalinya, apakah mereka benar-benar menambang nikel?

Saya sangat yakin mereka menambang perak, namun diperjanjiannya tertulis menambang nikel.

Begitulah seterusnya, semua perjanjian-perjanjian pengeksplotasian tambang-tambang di bumi Indonesia dilakukan secara tak wajar, tak adil dan terus-menerus serta perjanjian-perjanjian tersebut akan berlaku selama puluhan bahkan ratusan tahun kedepan.

Kekayaan alam Indonesia pun digadaikan, kekayaan Indonesia pun terjual, dirampok, dibawa kabur kenegara-negara pro-zionis, itupun tanpa menyejahterakan rakyat Indonesia selama puluhan tahun.

“Saya melihat seperti balas budi Indonesia ke Amerika Serikat karena telah membantu menghancurkan komunis, yang konon bantuannya itu dengan senjata,” tutur pengamat sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr Asvi Marwan Adam.

Untuk membangun konstruksi pertambangan emasnya itu, Freeport mengandeng Bechtel, perusahaan AS yang banyak mempekerjakan pentolan CIA. Direktur CIA John McCone memiliki saham di Bechtel, sedangkan mantan Direktur CIA Richards Helms bekerja sebagai konsultan internasional di tahun 1978.

Tahun 1980, Freeport menggandeng McMoran milik Jim Bob Moffet dan menjadi perusahaan raksasa dunia dengan laba lebih dari 1,5 miliar dollar AS pertahun.

 

Tahun 1996, seorang eksekutif Freeport-McMoran, George A.Maley, menulis sebuah buku berjudul “Grasberg” setebal 384 halaman dan memaparkan jika tambang emas di Irian Barat itu memiliki deposit terbesar di dunia, sedangkan untuk bijih tembaganya menempati urutan ketiga terbesar didunia.

Maley menulis, data tahun 1995 menunjukkan jika di areal ini tersimpan cadangan bijih tembaga sebesar 40,3 miliar dollar AS dan masih akan menguntungkan untuk 45 tahun ke depan.

 

Ironisnya, Maley dengan bangga juga menulis jika biaya produksi tambang emas dan tembaga terbesar di dunia yang ada di Irian Barat itu merupakan yang termurah di dunia.

Istilah Kota Tembagapura itu sebenarnya menyesatkan dan salah. Seharusnya EMASPURA. Karena gunung tersebut memang gunung emas, walau juga mengandung tembaga. Karena kandungan emas dan tembaga terserak di permukaan tanah, maka Freeport tinggal memungutinya dan kemudian baru menggalinya dengan sangat mudah.

Freeport sama sekali tidak mau kehilangan emasnya itu dan membangun pipa-pipa raksasa dan kuat dari Tambang Grasberg (Grasberg Mine) atau Tembagapura sepanjang 100 kilometer langsung menuju ke Laut Arafuru dimana telah menunggu kapal-kapal besar yang akan mengangkut emas dan tembaga itu ke Amerika.

Ini sungguh-sungguh perampokan besar yang direstui oleh pemerintah Indonesia sampai sekarang!!

Seharusnya patut dipertanyakan, mengapa kota itu bernama Tembagapura?

Apakah pada awalnya pihak Indonesia sudah “dibohongi” tentang isi perjanjian penambangan dan hanya ditemukan untuk mengeksploitasi tembaga saja?

Jika iya, perjanjian penambangan harus direvisi ulang karena mengingat perjanjian pertambangan biasanya berlaku untuk puluhan tahun kedepan!

Menurut kesaksian seorang reporter CNN yang diizinkan meliput areal tambang emas Freeport dari udara. Dengan helikopter ia meliput gunung emas tersebut yang ditahun 1990-an sudah berubah menjadi lembah yang dalam.

Semua emas, perak, dan tembaga yang ada digunung tersebut telah dibawa kabur ke Amerika, meninggalkan limbah beracun yang mencemari sungai-sungai dan tanah-tanah orang Papua hingga ratusan tahun kedepan.

Freeport juga merupakan ladang uang haram bagi para pejabat negeri ini di era Suharto, dari sipil hingga militer.

Sejak 1967 sampai sekarang, tambang emas terbesar di dunia itu menjadi tambang pribadi mereka untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya.

Freeport McMoran sendiri telah menganggarkan dana untuk itu yang walau jumlahnya sangat besar bagi kita, namun bagi mereka terbilang kecil karena jumlah laba dari tambang itu memang sangat dahsyat. Jika Indonesia mau mandiri, sektor inilah yang harus dibereskan terlebih dahulu.

Itu pula yang menjadi salah satu sebab, siapapun yang akan menjadi presiden Indonesia kedepannya, tak akan pernah mampu untuk mengubah perjanjian ini dan keadaan ini.

Karena, jika presiden Indonesia siapapun dia, mulai berani mengutak-atik tambang-tambang para elite dunia, maka mereka akan menggunakan seluruh kekuatan politik dengan media dan militernya yang sangat kuatnya di dunia, dengan cara menggoyang kekuasaan presiden Indonesia.

Kerusuhan, adu domba, agen rahasia, mata-mata, akan disebar diseluruh pelosok negeri agar rakyat Indonesia merasa tak aman, tak puas, lalu akan meruntuhkan kepemimpinan presidennya siapapun dia.

Inilah salah satu “warisan” orde baru, new order, new world order di era kepemimpinan rezim dan diktator Suharto selama lebih dari tiga dekade.

Suharto, presiden Indonesia selama 32 tahun yang selalu tersenyum dengan julukannya “the smilling General” , presiden satu-satunya di dunia yang sudi melantik dirinya sendiri menjadi Jenderal bintang lima, namun masih banyak yang ingin menjadikannya pahlawan nasional, karena telah sukses menjual kekayaan alam dari dasar laut hingga puncak gunung, dari Sabang hingga Merauke, yaitu negeri tercinta ini, Indonesia yang besar, Indonesia Raya.