Delapan Tahun Pemerintahan SBY Hanya Hasilkan Kemiskinan dan Korupsi
20 Jan 2013 07:20:32
Ilustrasi Kursi Kekuasaan (Foto: Aktual.co/Istimewa)
Jakarta, Aktual.co - Konsolidasi Demokrasi Indonesia (KDI) yang saat
ini digelar di Hotel Evergreen Cisarua, Bogor sudah memasuki tahap
perumusan rekomendasi dan penyusunan rencana aksi.
Dalam rapat komisi yang digelar di Graha Purwa Evergreen Hotel, komisi rekomendasi menghasilkan 3 agenda besar yang harus segera dijalankan dan dirangkum dalam sebuah resolusi bertajuk "Resolusi Kedaulatan Bangsa".
"Nasionalisasi asset tambang, migas dan perkebunan asing, Gulingkan Rezim SBY - Boediono sekarang juga, Bentuk pemerintahan transisi," tegas Emi Lasary, aktivis dari Kalimatan Selatan saat membacakan hasil rekomendasi komisi A, Sabtu petang (19/1).
Dalam pemaparannya para aktivis menilai bahwa delapan tahun sudah pemerintahan SBY, yang dihasilkan adalah penderitaan lahir batin rakyat Indonesia yang kian dalam. Kemiskinan, pengangguran semakin tinggi. Kesenjangan sosial kian melebar. Rakyat menjerit dikarenakan harga-harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi, biaya pendidikan mahal, kesehatan tidak terjangkau oleh mayoritas rakyat.
"Sementara terror, intimadisi terhadap petani, buruh semakin keji. Konflik sosial, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) merebak dan pemerintah lepas tangan melakukan pembiaran untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan," papar Emy.
Rakyat Indonesia telah tenggelam dalam lapisan penindasan yang paling rendah. Pada lapisan pertama rakyat dihisap oleh neokolonialime dan imperialism atau nekolim. Pada lapisan kedua rakyat ditindas oleh rezim pemerintahan penghianat SBY yang korup. Dengan dua jalan penghisapan dan penindasan itu, seluruh aspek kehidupan ekonomi, politik dan sosial budaya bangsa Indonesia dihancurkan secara sistematis.
Pemerintah SBY dan DPR menunjukkan dirinya sebagai antek kapitalis asing yang anti rakyat. Ratusan UU dan peraturan dibuat untuk menggelar karpet merah bagi modal asing untuk merampas kekayaan alam Indonesia.
"Seluruh proses pembuatan peraturan dalam era roformasi mulai dari amandemen UUD 1945 hingga pembuatan berbagai UU dan peraturan, telah terbukti adalah pesanan asing dan dibuat dengan dukungan utang luar negeri. Sementara pada tingkat internasional, nasib bangsa dijerat dengan berbagai perjanjian internasional yang melumpuhkan kemandirian negara," tandas Emy.
Akibatnya tanah-tanah rakyat jatuh ke tangan pemilik modal besar dan sebagian besar adalah modal asing. Melalui UU 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dibuat pada era pemerintahan SBY, tanah Negara dapat dikuasai 95 tahun oleh modal asing.
Melalui Perpres 36 tahun 2010 yang dikeluarkan SBY seluruh sektor ekonomi strategis mulai dari pertanian, pangan, energy, minyak dan gas, keuangan, perbankan, hingga ritel dapat dikuasai 95% hingga 99 % oleh modal asing. Rakyat Indonesia semakin tersingkir dan kehilangan akses atas sumber-sumber produksi.
"Pada saat yang sama pemerintah SBY melakukan impor besar-besaran mulai dari produk pertanian, pangan hingga hasil industry yang mengakibatkan petani semakin miskin dan industri nasional ambruk. Maka jadilah Indonesia sebagai lahan jarahan dari kapitalisme asing dalam seluruh sendi kehidupan ekonominya," tukas Emy.
Kekayaan alam Indonesia dikeruk dan diangkut ke luar negeri demi kesejahteraan bangsa asing. Minyak, gas, batubar di ekploitasi untuk memenuhi kebutuhan energi bangsa lain. Mineral, hasil hutan, dan hasil perkebunan dipersembahkan untuk membangun industry di negeri negeri imperialis. Rakyat Indonesia disisahkan limbah beracun, kerusakan lingkungan, kehancuran hutan, yang menjadi sebab bencana banjir, longsor yang berlangsung di senatero tanah air sekarang ini.
Sementara Anggaran Negara sebagian besar dihabiskan untuk menjalankan pemerintahan yang korup. Pemerintahan SBY dan kroninya menjadi dalang dari berbagai kasus korupsi besar di tanah air. Kasus korupsi Century, Hambalang, Wisma atlet, kasus pajak, kasus korupsi BLBI yang melibatkan Boediono, telah menjadi bukti nyata bahwa moral pemerintahan sangat bobrok.
Sementara sisi lain pemerintah terus menumpuk utang. Saat ini utang pemerintah telah mencapai Rp 2000 triliun lebih, yang menyebabkan anggaran Negara tersedot untuk pembayaran bunga utang dan cicilan utang pokok. Sisi lain seluruh subsidi untuk rakyat dicabut dan dialihkan untuk kepentingan modal besar dan pesta pora penyelenggara pemerintahan.
Oleh karenanya tidak ada alasan bagi pemuda dan mahasiswa untuk mempertahankan pemerintah SBY yang korup ini. Tidak ada alasan bagi rakyat Indonesia untuk melanjutkan reformasi yang pada kenyataannya adalah penghianatan terhadap cita-cita Sumpah Pemuda, amanat Proklamasi, Pancasila, dan UUD 1945 yang asli.
"Tidak ada alasan bagi pemuda dan mahasiswa menunggu perubahan lewat Pemilu liberal yang penuh dengan politik uang, dan hanya akan menjadi alat melanggengkan pemerintahan boneka imperialis yang korup," tegas Emy.
Bagi Emy, rezim SBY harus diahiri, reformasi penghianatan harus dihentikan. Untuk itu, samung dia, satu-satunya jalan adalah revolusi. Pemuda mahasiswa dan rakyat harus bersatu, mengobarkan panji panji anti Nekolim, kembali pada Pancasila dan UUD 1945 asli sebegai syarat mewujudkan kedaulatan rakyat, bangsa dan Negara.
Epung Saepudin
Fraksi Demokrat Ajukan Empat Nama Gantikan Ruhut
Wahyu Romadhony
2 Oct 2013 11:40:46
Partai Demokrat (Foto: Aktual.co/Istimewa)
Jakarta, Aktual.co — Partai Demokrat dikabarkan tidak akan lagi mengajukan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III DPR RI.
Hal tersebut, dibenarkan anggota Komisi III asal partai Golkar, Bambang Soesatyo, ketika dihubungi, Rabu (2/10).
"Saya mendengar beredar rumor bahwa Fraksi Demokrat akan mengajukan nama baru ke Komisi III sebagai pengganti Ruhut yang ditolak," kata Bambang Soesatyo.
Informasi yang diterima, Empat nama diusulkan Fraksi-PD kepada DPP untuk mengisi posisi yang akan ditinggalkan Gede Pasek Suardika.
Empat nama tersebut adalah Daday Hudaya, Pieter Zulkifli, Eddy Ramli Sitanggang, dan Harry Wicaksono.
Hal itu diperkuat dengan pernyataan Ketua Fraksi PD, Nurhayati Ali Assegaf yang malam tadi mengadakan pertemuan pengurus DPP.
"Hasilnya nanti malam kita akan bertemu dengan DPP, akan melaporkan apa yang menjadi masukan dari pimpinan fraksi dan mudah-mudahan besok fraksi sudah mendapatkan arahan," ujarnya kemarin.
Seperti diketahui Ruhut ditolak oleh mayoritas anggota Komisi III DPR kala diusulkan sebagai Ketua Komisi III. Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso meminta F-PD melakukan pengusulan ulang. Saat itu banyak pihak yang mengatakan Ruhut tidak memiliki kapasitas sebagai pimpinan Komisi Bidang Hukum DPR.
Hal tersebut, dibenarkan anggota Komisi III asal partai Golkar, Bambang Soesatyo, ketika dihubungi, Rabu (2/10).
"Saya mendengar beredar rumor bahwa Fraksi Demokrat akan mengajukan nama baru ke Komisi III sebagai pengganti Ruhut yang ditolak," kata Bambang Soesatyo.
Informasi yang diterima, Empat nama diusulkan Fraksi-PD kepada DPP untuk mengisi posisi yang akan ditinggalkan Gede Pasek Suardika.
Empat nama tersebut adalah Daday Hudaya, Pieter Zulkifli, Eddy Ramli Sitanggang, dan Harry Wicaksono.
Hal itu diperkuat dengan pernyataan Ketua Fraksi PD, Nurhayati Ali Assegaf yang malam tadi mengadakan pertemuan pengurus DPP.
"Hasilnya nanti malam kita akan bertemu dengan DPP, akan melaporkan apa yang menjadi masukan dari pimpinan fraksi dan mudah-mudahan besok fraksi sudah mendapatkan arahan," ujarnya kemarin.
Seperti diketahui Ruhut ditolak oleh mayoritas anggota Komisi III DPR kala diusulkan sebagai Ketua Komisi III. Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso meminta F-PD melakukan pengusulan ulang. Saat itu banyak pihak yang mengatakan Ruhut tidak memiliki kapasitas sebagai pimpinan Komisi Bidang Hukum DPR.
Nebby Mahbubirrahman
Ruhut Ancam Bongkar Kasus "SBY"
Wahyu Romadhony
2 Oct 2013 13:18:01
Ruhut Sitompul (Foto: Aktual.co/Tino Oktaviano)
Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul
mengancam akan membongkar kasus anggota Komisi III DPR RI yang
menjegalnya duduk sebagai Ketua Komisi III.
"Beberapa orang yang ganjal aku menjadi Ketua Komisi III, isi perutnya (kartu AS) aku dapat semua," ujar Ruhut, kepada wartawan, di Gedung DPR, Rabu (2/10).
Menurut Ruhut dirinya telah dengan kejam dijegal oleh sejumlah anggota Komisi III DPR RI."Aku tak cari masalah, karena mereka kejam sama gua, hal itu akan datang," imbuhnya.
Siapakah pihak yang dimaksud Ruhut. Ia menyebut trio SBY sebagai dalangnya. Yakni Politisi Partai Hanura Syarifuddin Suding, politisi Golkar Bambang Soesatyo dan Politisi PPP Ahmad Yani.
"Siapa yang selama ini vokal. Trio SBY sudah pasti," kata dia.
"Beberapa orang yang ganjal aku menjadi Ketua Komisi III, isi perutnya (kartu AS) aku dapat semua," ujar Ruhut, kepada wartawan, di Gedung DPR, Rabu (2/10).
Menurut Ruhut dirinya telah dengan kejam dijegal oleh sejumlah anggota Komisi III DPR RI."Aku tak cari masalah, karena mereka kejam sama gua, hal itu akan datang," imbuhnya.
Siapakah pihak yang dimaksud Ruhut. Ia menyebut trio SBY sebagai dalangnya. Yakni Politisi Partai Hanura Syarifuddin Suding, politisi Golkar Bambang Soesatyo dan Politisi PPP Ahmad Yani.
"Siapa yang selama ini vokal. Trio SBY sudah pasti," kata dia.
Nebby Mahbubirrahman
APEC dan Utang Indonesia dari Rezim Soeharto Sampai SBY
Jakarta (voa-islam.com)
Di zaman Orde Baru di bawah Jenderal Soeharto, selalu dinyatakan anggaran, "berimbang". Tidak pernah Soeharto yang berkuasa selama tiga puluh tahun lebih, menyatakan anggaran mengalami defisit. Tetapi, sejatinya Jenderal Soeharto itu hanya pandai menipu rakyat.
Di zaman Orde Baru di bawah Jenderal Soeharto, selalu dinyatakan anggaran, "berimbang". Tidak pernah Soeharto yang berkuasa selama tiga puluh tahun lebih, menyatakan anggaran mengalami defisit. Tetapi, sejatinya Jenderal Soeharto itu hanya pandai menipu rakyat.
Sepanjang pemerintahan di zaman Soeharto anggaran negara terus
mengalami defisit. Antara sektor penerimaan dengan pengeluaran tidak
pernah berimbang.
Defisit anggaran itulah yang terus ditutup dengan utang. Utang dari
negara donor, termasuk IMF (International Monotary Fund), dan World
Bank, yang semua itu dibawah kendali Yahudi. Karena, faktnya yang
menjadi direktur IMF dan World Bank, tak pernah dipegang tokoh yang
bukan Yahudi. Jadi Soeharto itu hanya lah "pion" yang netek Yahudi.
Soeharto lengser meninggalkan utang sebesar $ 150 miliar dollar.
Ditambah Soeharto mengucurkan BLBI bagi konglomerat yang sebagian besar
Cina, besarnya BLBI Rp 650 triliun. Sedangkan pemerintah harus
memasukkan bunga BLBI ke dalam APBN sampai tahun 2030.
Rakyat harus dibebani bunga BLBI terus-menerus, sementara yang
menikmati BLBI konglomerat cina. Enaknya, di zaman Megawati menjadi
presiden, utang-utang para konglomerat itu diputihkan. Mereka para
konglomerat hitam itu, menikmati hidupnya di Singapura, sampai sekarang.
Sekarang jumlah utang Indonesia periode 2007-2011 terus naik, dari Rp
1.385,55 triliun menjadi Rp 1.804,37 triliun. Kemudian, Desember 2012,
utang Republik Indonesia mencapai Rp 1,850 triliun.
Bagaimana Indonesia bisa membayar utang dan bunganya? Sementara itu,
rakyat yang sekarang sudah terseok-seok terus dibebani berbagai pajak
yang mencekik. Semuanya digunakan membayar utang. Para pejabat yang
terlibat dalam pengelolaan negara mereka tidak becus, dan hanya membuat
rakyat sengsara.
Menurut BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang merilis laporan, bahwa
pemerintah belum mampu mengelola utang dengan efektif. Kerja pemerintah
yang buruk karena sederet faktor, diantara korupsi dan berokrasi yang
tidak efisien alias amboradul. Karena banyak korupsi yang sekarang
berlangsung secara sistemik. Utang hanyalah untuk kepentingan para
pejabat yang korup. Sementara rakyat harus menanggung beban utang.
Sekalipun para pengamat ekonomi mengatakan jumlah utang Indonesia
yang sudah mencapai 60 persen dari PDB, tetap masih dinilai aman. Belum
mencapai 100 persen dari PDB. Tetapi, jumlah utang yang sudah mencapai
60 persen dari PDB itu, sudah merupakan lampu merah.
Indonesia yang selalu diagungkan dengan pertumbuhan ekonominya yang
stabil diatas rata-rata 6 persen, kenyataan pertumbuhan ekonomi itu,
hanya diakibatkan faktor konsumsi yang terus meningkat termasuk import
barang-barang mewah, yang sekarang ini menyumbang inflasi tertinggi.
Kenyataannya, eksport Indonesia juga negatif, karena Indonesia tak
mampu menghasilkan produk manufuktur yang bisa dijual keluar negeri.
jadi kalau sekarang ini Indonesia masuk APEC, akhirnya Indonesia hanya
akan menjadi negara jajajahan.
Di tengah-tengah liberalisasi perdagangan dan investasi yang terus
berlangsung, sementara Indonesia sangat lemah di bidang perdagangan luar
negeri. Maka, Indonesia akan terus tergerus oleh kekuatan ekonomi
global, tanpa Indonesia mampu melawan kekuatan baru yang tumbuh di
kawasan Asia-Pasipic.
Sumber daya alam Indonesia habis dikuras melalui investasi yang
sekarang terus masuk ke berbagai proyek di Indonesia. Termasuk investasi
dari Cina. Dengan kondisis ekonomi Indonesia 80 persen dikangkangi
alias dikuasai oleh konglomerat Cina, maka bangsa Indonesia, khususnya
kaum pribumi, hanya akan menjadi kuli dan budak Cina.
Di bidang mineral khususnya minyak dan gas serta mineral lainnya, tetap Amerika dan Cina yang menjadi dominan.
Pertemuan antara Obama dan SBY, di Forum APEC, menurut berbagai
sumber dipastikan akan ditandatanganinya perpanjangan kontrak karya (KK)
PT Freeport, selama 40 tahun mendatang. Sungguh sangat dramatis. Ini
merupakan suguhan terakhir dari SBY kepada "tuan" Obama.
Itulah nasib bangsa Indonesia ditengah-tengah dinimaka global, dan
ketidak mampuan pemerintah mengelola negara, dan sekarang berada di
bawah ketiak dan pengaruh Cina yang terus melakukan ekspansi ekonomi di
kawasan Asia Pasific, dan mendapatkan dukungan para konglomerat Cina di
Indonesia.
Dibagian lain, Ketua BPK Hadi Purnomo, melaporkan Hasil Pemeriksaan
BPK kepada DPR kemarin, di mana terjadi penyimpangan 2.854 kasus
penyimpangan yang terjadi di instansi pusat dan daerah. Nilai kerugian
negara mencapai Rp 46,24 triliun.
Penyimpangan yang terjadi ini menjadi sumber korupsi yang terus
berkembang biak secara massif. Inilah yang mengakibatkan Indonesia
perlahan-lahan akan menuju : "failed state" (negara gagal). mh/af.
APEC 2013: Amerika datang dalam Kebangkrutan & Memeras Indonesia
http://www.voa-islam.com/counter/liberalism/2013/10/01/27045/apec-2013-amerika-datang-dalam-kebangkrutan-memeras-indonesia/
JAKARTA (voa-islam) Di tengah krisis ekonomi yang mencekik Amerika Serikat, Presiden Obama di jadwalkan menghadiri pertemuan APEC di Bali, 5-7 Oktober 2013 di Bali.
APEC adalah forum negara-negara kapiltalis yang digunakan menggerus
bahkan memeras negara-negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia.
Obama
akan meminta perpanjangan kontrak karya PT Freeport, yang sudah sangat
merugikan Indonesia. Anehnya, sumber dari Pertamina menyebutkan Presiden
SBY akan menyetujui perpanjangan PT Freeport selama 40 tahun mendatang.
Sebelumnya, SBY sudah memberikan persembahan kepada Amerika, saat
kunjungan Menlu Amerika Condoleeza Rice ke Jakarta beberapa tahun lalu
yaitu minyak yang berada di Blok Cepu kepada Exxon.
Sebelumnya di laporkan Blok Mahakam jatuh lagi ke Total. Skenario yg diputuskan: Total-Inpex 70%, Pertamina 30% tapi bagi dua sama daerah, dimana daerah akan dibiayai oleh Mandiri Oil.
Berbagai
pihak menilai SBY memerlukan dukungan bagi Partai Demokrat, dan calon
presiden Demokrat di 2014. SBY sangat menginginkan "successornya"
(penggantinya) nantinya tokoh yang dapat melindunginya pasca dia mundur
sebagai presiden di tahun 2014. SBY menggunakan konvensi Partai
Demokrat, kemungkinan untuk meloloskan iparnya (Purn) Jenderal Pramono
Edhy.
Sumber dari Pertamina menyebutkan Presiden SBY akan menyetujui perpanjangan PT Freeport selama 40 tahun mendatang. SBY kepada Amerika yang diakuinya sebagai negaranya yang kedua.
SBY pernah belajar di Akademi militer West Point, Amerika, dan bahkan SBY merupakan salah seorang perwira Indonesia yang ikut dalam pasukan Amerika yang melakukan penangkapan terhadap Presiden Panama, Daniel Ortega
POSISI INDONESIA HANYA PECUNDANG DI KTT APEC.
TAK ADA YANG BISA DIBANGGAKAN!!
Tidak
ada yang bisa dibanggakan, karena Indonesia tidak memiliki daya tahan
yang kuat dalam persaingan dunia global, khususnya dalam liberalisasi
ekonomi dan investasi.
Justru liberalisasi yang didukung Indonesia itu hanya akan menciptakan
ketimpangan, dan Indonesia akan menjadi pecundang.
Karena
itu, siapa pun presiden terpilih pada Pemilu 2014 nanti, Indonesia akan
tetap dimanfaatkan oleh Amerika Serikat (AS). “APEC itu peluang dan
ancaman. Kita bisa sebagai pecundang atau penantang. Bagi saya, kita
pecundang,” kata pengamat politik ekonomi Ichsanudin Noorsy dalam
diskusi “APEC dan empat Pilar Bangsa” bersama Ketua FPKB MPR RI, Lukman
Edy dan staf khusus Presiden SBY, Firmanzah di Gedung MPR RI Jakarta,
Senin (30/9).
Indonesia Dieksploitasi: Inilah Alasan Kenapa APEC Harus Ditolak
APEC cuma panggung bagi negara maju untuk mengeksploitasi perekonomian, sektor industri, dan neoliberlisme. Berikut beberapa alasan kenapa APEC harus ditolak:
1)
APEC adalah forum para pebisnis dengan memanfaatkan dukungan negara.
Sebanyak 1200 orang CEO perusahaan internasional mensponsori dan bertemu
dalam APEC Bali, meminta dukungan dari negara untuk memperluas ekspansi
bisnis mereka, namun mendesak negara untuk mencabut subsidi dan
menghilangkan perlindungan bagi rakyatnya.
2) APEC melibatkan lembaga keuangan internasional yakni Internasional Monetary Fund (IMF), Bank Dunia (WB), Asian Development Bank (ADB). Melalui APEC lembaga yang merupakan tengkulak internasional tersebut menjerat negara-negara miskin dengan utang. Indonesia merupakan contoh nyata bagaimana sebuah negara dijerat dengan utang.
2) APEC melibatkan lembaga keuangan internasional yakni Internasional Monetary Fund (IMF), Bank Dunia (WB), Asian Development Bank (ADB). Melalui APEC lembaga yang merupakan tengkulak internasional tersebut menjerat negara-negara miskin dengan utang. Indonesia merupakan contoh nyata bagaimana sebuah negara dijerat dengan utang.
(3)
APEC beranggotakan negara-negara imperialis seperti AS, Jepang dan
negara miskin. Melalui APEC disepakati persaingan bebas antara kekuatan
ekonomi yang tidak berimbang. Akibatnya APEC menjadi jalan bagi
penghisapan negara imperialis terhadap negara miskin. Indonesia
merupakan contoh kongkrit negara miskin yang berada dibawah penghisapan
Jepang dan AS.
4)
APEC membawa agenda liberalisasi investasi, mendorong negara untuk
membuka semua sektor bagi modal asing untuk menguasai perusahaan di
sebuah negara secara mayoritas. Melalui APEC perusahaan multinasional
akan semakin leluasa menguasai sumber strategis, barang publik,
penguasaan infrastuktur melalui Public Private Partnership (PPP) suatu
skema penguasaan infrastrultur oleh swasta dan rakyat dipaksa membayar
sangat mahal.
(5) APEC membawa agenda perdagangan bebas yakni penghapusan bea masuk (tariff), penghapusan perlindungan ekonomi domestik lainnya seperti kuota dan subsidi. Akibatnya negara-negara miskin menjadi sasaran impor pangan, produk pertanian, impor minyak dan produk industri negara-negara maju. Negara miskin dihisab, dijerat dalam ketergantungan. Indonesia merupakan contoh kongkrit negara yang terjerat impor. APEC akan menjadi ajang SBY menjual negara sampai habis-habisan.
(5) APEC membawa agenda perdagangan bebas yakni penghapusan bea masuk (tariff), penghapusan perlindungan ekonomi domestik lainnya seperti kuota dan subsidi. Akibatnya negara-negara miskin menjadi sasaran impor pangan, produk pertanian, impor minyak dan produk industri negara-negara maju. Negara miskin dihisab, dijerat dalam ketergantungan. Indonesia merupakan contoh kongkrit negara yang terjerat impor. APEC akan menjadi ajang SBY menjual negara sampai habis-habisan.
Di
tengah krisis ekonomi yang mencekik Amerika, Presiden Obama melakukan
kunjungan ke sejumlah negara di kawasan Asia. Obama akan menghadiri
pertemuan APEC di Bali, Oktober mendatang. APEC adalah forum
negara-negara kapiltalis yang digunakan menggerus negara-negara Dunia
Ketiga yang miskin, termasuk Indonesia.
Hidden Agenda APEC 2013 Indonesia - Perpanjangan Kontrak Karya Freeport :
Apa yang salah dengan kontrak karya Freeport tersebut?
1.
RENEGOSIASI kontrak pertambangan adalah tugas konstitusional negara
agar keuangan negara bisa dipertanggungjawabkan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat dan hak menguasai negara atas kekayaan alam untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2. Renegosiasi kontrak karya Freeport salah satu yang berlangsung alot. Padahal menurut Wamen ESDM, Susilo Siswoutomo, renegosiasi KK PTFI adalah prioritas.
3. Pemerintah harusnya tak perlu gentar karena materi renegosiasi adalah mandat konstitusi dan hukum di mana Freeport telah melakukan pelanggaran.
4. Terkait luas dan jangka waktu pertambangan. Putusan Mahkamah Konstitusi atas Permohonan Uji Materi UU Penanaman Modal menyatakan "tidak boleh terlalu luas dan terlalu lama" karena berpotensi hilangnya kedaulatan negara dan kedaulatan termasuk di dalamnya adalah tidak boleh perpanjangan di muka sebagaimana KK PT.FI yang bisa otomatis diperpanjang.
5. Terkait royalti. Royalti emas PTFI sebesar 1% bertentangan dengan PP 45 Tahun 2003 dan PP 9 Tahun 2002.
6. Terkait smelter. Jika PTFI enggan membikin smelter maka merupakan pelanggaran terhadap kontrak karya dan pelanggaran terhadap UU Minerba.
7. Terkait divestasi. Dengan adanya mandat pasal 33 UUD 45 yaitu Hak Menguasai Negara guna melindungi tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka seharusnya pemerintah, Pemkab dan atau BUMN memiliki saham yang signifikan di PTFI.
8. Suku Amungme dan Suku Komoro sebagai pemilik tanah adat yang dipakai penambangan PTFI sebagai bentuk rekognisi sebagaimana diakui PTFI dalam MoU Tahun 2000 antara PTFI dengan Lemasa (Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme) dan Lemasko (Lembaga Masyarakat Adat Suku Komoro) seharusnya dilibatkan dalam renegosiasi.9. Gugatan IHCS untuk pembatalan KK PTFI kini masih menunggu putusan Banding di PN Jaksel. Pada tahun 2009-2010 perwakilan 4 wilayah adat suku Amungme mempersoalkan pelaksanaan MoU Tahun 2000 dengan gugatan intervensi di PN Jaksel dan mengadu ke Komnas HAM.
2. Renegosiasi kontrak karya Freeport salah satu yang berlangsung alot. Padahal menurut Wamen ESDM, Susilo Siswoutomo, renegosiasi KK PTFI adalah prioritas.
3. Pemerintah harusnya tak perlu gentar karena materi renegosiasi adalah mandat konstitusi dan hukum di mana Freeport telah melakukan pelanggaran.
4. Terkait luas dan jangka waktu pertambangan. Putusan Mahkamah Konstitusi atas Permohonan Uji Materi UU Penanaman Modal menyatakan "tidak boleh terlalu luas dan terlalu lama" karena berpotensi hilangnya kedaulatan negara dan kedaulatan termasuk di dalamnya adalah tidak boleh perpanjangan di muka sebagaimana KK PT.FI yang bisa otomatis diperpanjang.
5. Terkait royalti. Royalti emas PTFI sebesar 1% bertentangan dengan PP 45 Tahun 2003 dan PP 9 Tahun 2002.
6. Terkait smelter. Jika PTFI enggan membikin smelter maka merupakan pelanggaran terhadap kontrak karya dan pelanggaran terhadap UU Minerba.
7. Terkait divestasi. Dengan adanya mandat pasal 33 UUD 45 yaitu Hak Menguasai Negara guna melindungi tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka seharusnya pemerintah, Pemkab dan atau BUMN memiliki saham yang signifikan di PTFI.
8. Suku Amungme dan Suku Komoro sebagai pemilik tanah adat yang dipakai penambangan PTFI sebagai bentuk rekognisi sebagaimana diakui PTFI dalam MoU Tahun 2000 antara PTFI dengan Lemasa (Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme) dan Lemasko (Lembaga Masyarakat Adat Suku Komoro) seharusnya dilibatkan dalam renegosiasi.9. Gugatan IHCS untuk pembatalan KK PTFI kini masih menunggu putusan Banding di PN Jaksel. Pada tahun 2009-2010 perwakilan 4 wilayah adat suku Amungme mempersoalkan pelaksanaan MoU Tahun 2000 dengan gugatan intervensi di PN Jaksel dan mengadu ke Komnas HAM.
Salamuddin
Daeng (IGJ) bahkan menyatakan agar kita jangan melupakan bahaya rezim
APEC & WTO. Ia menjelaskan "Krisis 2013 yang di alami Indonesia
adalah hasil penyerahan kedaulatan nasional oleh Rezim SBY kepada modal
asing.
(1) defisit perdagangan
(2) defisit transaksi berjalan
(3) defisit neraca pembayaran
(4) defisist fiskal. Keempat defisit ini telah melempar ekonomi Indonesia dalam jurang kebangkrutan yang dalam.
(5)
Kebijakan SBY dengan mengabdikan dirinya pada APEC dan WTO serta secara
terbuka melawan Pancasila, UUD 1945 yang asli, adalah sebuah
penghianatan yang tidak terampuni. KTT APEC, KTM WTO, harus dihentikan,
Rezim SBY harus di akhiri sekarang ! sebelum seluruh negeri di obral
hingga tersisa tulang belulang
Utang Menggunung, Negara digadaikan demi Kepentingan Kroni SBY?
Anton Nugrahanto memaparkan, Inilah
Utang kita, di jaman Gus Dur dan Megawati Politik Utang diarahkan untuk
menyelesaikan hancur leburnya ekonomi Indonesia, di jaman SBY politik
utang disengaja agar Indonesia bergantung dengan negara kreditur.
Di jaman Gus Dur dan Megawati arah negara menuju pada politik berdikari, di jaman SBY kita sengaja dimasukkan ke dalam sistem ekonomi imperialis dimana kita bukan jadi mandor atas modal, tapi jadi budak atas modal yang mereka salurkan.
Lonjakan Utang di Jaman SBY adalah lonjakan paling gila dalam sejarah, dan yang menanggung adalah rakyat banyak, bayi-bayi yang baru lahir harus menanggung utang negara.
Tidak ada satupun pabrik yang dibangun, tidak ada modal investasi seluruh ekonomi politik digerakkan untuk konsumsi yang berlebihan, mengajarkan rakyat untuk belanja bukan produksi, mengajarkan pengusaha untuk hanya bermain di tambang yang merusak alam ketimbang usaha-usaha yang punya nilai tambah.
Politik utang ini juga kemudian disuarakan oleh para komprador imperialis sebagai alat untuk menanamkan bahwa bangsa kita Inferior.
Di jaman Gus Dur dan Megawati arah negara menuju pada politik berdikari, di jaman SBY kita sengaja dimasukkan ke dalam sistem ekonomi imperialis dimana kita bukan jadi mandor atas modal, tapi jadi budak atas modal yang mereka salurkan.
Lonjakan Utang di Jaman SBY adalah lonjakan paling gila dalam sejarah, dan yang menanggung adalah rakyat banyak, bayi-bayi yang baru lahir harus menanggung utang negara.
Tidak ada satupun pabrik yang dibangun, tidak ada modal investasi seluruh ekonomi politik digerakkan untuk konsumsi yang berlebihan, mengajarkan rakyat untuk belanja bukan produksi, mengajarkan pengusaha untuk hanya bermain di tambang yang merusak alam ketimbang usaha-usaha yang punya nilai tambah.
Politik utang ini juga kemudian disuarakan oleh para komprador imperialis sebagai alat untuk menanamkan bahwa bangsa kita Inferior.
Kedatangan
Amerika saat ini memang dalam kondisi terseok-seok akibat krisis
ekonomi dengan hutang sebesar $ 16.7 triliun dollar. Ini sudah melebihi
100 persen dari PDB Amerika. Bulan mendatang Amerika memerlukan utang
sebesar $ 800 miliar dollar. Tanpa utang baru pemerintahan Amerika
berhenti, dan tidak dapat bekerja. Jadi Amerika benar-benar bangkrut dan
meminta (atau lebih tepatnya memaksa) agar Indonesia bersedia menjadi
jongos selama 40 tahun lagi...[rojul/desastian/voa-islam]
update wawasan yuk, baca juga :
YTH PK JUSTAN DI BATANG.... SAYA MOHON JANGAN LAH MEMASUKAN KOMENTAR YG TDK RELEVAN.. N CENDERUNG MELECEHKAN ISI BLOG ..SAYA..>>
BalasHapusSAYA MHN BPK BISA SALING MENGHARGAI SSM KITA SBG WARGA NEGARA..>> SILAHKAN BPK KOMENTAR TERGADAP APA YG ADA PADA ISI DAN UNGKAPAN PADA SETIAP JUDUL BLOG INI..>> APAKAH KONTRA ATW PRO... >> NAMUN JANGANLAH NGAWUR..N CENDERUNG.. TDK MENGHARGAI.. APA YG SY TULIS..>> TERIMAKASIH ATAS PEMAHAMAN DAN PENGERTIANNYA...