Geger Bocornya SMS SBY: Panik, Sebut Anas Jahat
JAKARTA (voa-islam.com) – Jika sebelumnya,
Presiden SBY panik karena ucapan mantan Presiden Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq, tentang kedekatan Bunda Putri yang
bernama asli Nonsyaputri dengan SBY, kali ini menyebut Anas Jahat,
seperti disebut-sebut dalam SMS SBY kepada internal petinggi Partai
Demokrat. Yang jadi masalah, kok bisa bocor. Lantas siapa yang
membocorkannya?
Dikabarkan, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) mengirim pesan singkat agar elite partainya menjaga
jarak dengan ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) bentukkan Anas
Urbaningrum. Intinya, SMS itu berisi himbauan SBY kepada kadernya agar
tidak mengikuti organisasi massa (Ormas) yang dibentuk mantan ketua Umum
PD Anas Urbaningrum.
Salah satu poin dalam SMS yang diduga berasal dari SBY itu berbunyi sebagai berikut: Jahat
sekali. Luar biasa. Sebenarnya saya tidak ingin melihat ke belakang.
Tetapi, pihak Anas terus menerus menyerang & dan menghantam saya
& Partai Demokrat. Setelah hampir 3 tahun saya mengalah & diam,
saatnya utk saya hadapi tindakan yang telah melampauai batasnya itu.
Partai Demokrat atas kerja keras kita baru saja mulai bangkit. Karena
perilaku sejumlah kader, termasuk Anas, partai kita sempat melorot tajam
dan hancur. Kalau gerakan penghancuran Partai Demokrat & SBY terus
mereka lancarkan, para kader seluruh Indonesia akan sangat dirugikan.
Sebagai unsur pimpinan Partai kita harus menyelamatkan partai kita,
termasuk nasib dan masa depan jutaan anggota PD di seluruh Indonesia.
Isi SMS Presiden SBY kepada pengurus inti partainya,
menurut elit Partai Demokrat hanyalah dalam rangka persiapan rapat kerja
nasional (rakernas) yang sebentar lagi akan dilaksanakan.
PPI didirikan oleh Anas yang notabene mantan Ketua Umum
Demokrat. Di dalam ormas yang baru dibentuk ini terdapat pula sejumlah
kader Demokrat, yang selama ini dikenal sebagai loyalis Anas. Sejumlah
kader Demokrat merasa 'resah' dengan berdirinya ormas ini. Mereka
menilai ormas ini selalu berseberangan dan menyudutkan Demokrat dan
Presiden SBY. Sehingga, perlu dibubarkan.
Sementara itu, Juru bicara presiden Julian A Pasha
mengakui pesan pendek yang dikirim berasal dari SBY yang juga presiden
negara ini. Menurutnya, SMS itu untuk intenal partai."Yang saya ketahui
bahwa SMS itu merupakan SMS internal di dalam pimpinan atau pengurus PD.
Jadi sebagaimaan lazimnya dalam kapasitas SBY sebagai Ketum, sekaligus
Majelis Tinggi memberikan arahan-arahan yang diantaranya juga melalui
SMS," kata Julian di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (24/10).
Kalau memang SMS itu ditujukan untuk internal Partai
Demokrat, lalu siapa yang membocorkannya? Menurut Jubir SBY, kebocoran
itu adalah sesuatu yang tidak etis dan tidak perlu terjadi. Namun dia
belum tahu apakah pelaku pembocoran akan dicari atau tidak.
Terbetik kabar, bocornya SMS terkait Anas Urbaningrum
dari SBY ke petinggi Partai Demokrat, berasal dari loyalis Anas. Seperti
ditulis Kompasiana, mantan petinggi BAIS Mulyo Wibisono mengatakan,
petinggi Demokrat yang dekat dengan Anas lah yang membocorkan SMS itu.
Mulyo memang tidak menyebutkan nama pembocor itu, tetapi
dari analisa dan indikasi yang diutarakan mengarah dan diduga dan
disebut-sebut mengarah ke Ahmad Mubarok. Benarkah? Publik tahu, selama
ini Mubarok sangat dekat dengan Anas Urbaningrum. Saat Anas menjadi
calon Ketum, Mubarok menjadi tim sukses. Bukan itu saja, saat launching
PPI, Mubarok datang. Yang jelas, ini baru dugaan. Butuh bukti dan
klarifikasi lebih lanjut.
Pengamat Politik, Heri Budianto melihat Ketua Umum
Partai Demokrat SBY panik terhadap kehadiran dan aktivitas yang
dilakukan oleh Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) pimpinan Anas
Urbaningrum. SBY sepertinya sudah kehilangan kesabaran dalam menghadapi
Anas.
Lebih lanjut Heri menjelaskan, kepanikan juga
dilatarbelakangi oleh rumor penculikan mantan ketua umum Demokrat Prof
Subur Budhisantoso oleh Badan Intelijen Negara (BIN). Menurutnya,
kelihatan sekali elite partai Demokrat panik. Elite demokrat mulai
melakukan wacana pembubaran PPI. Bahkan SBY selaku ketua umum pun turun
tangan. [desastian/dbs]
VIVAnews – Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang
Yudhoyono amat marah kepada Anas Urbaningrum. Kemarahan itu terlihat
pada pesan singkat atau SMS yang beredar kepada seluruh elite Partai
Demokrat, Rabu 23 Oktober 2013. SMS itu bocor ke kalangan wartawan di
Gedung DPR RI.
Dalam SMS itu, SBY menyampaikan beberapa poin, namun wartawan hanya mengetahui dua poin. Poin pertama terkait mantan Ketum Demokrat Anas Urbaningrum yang kini menjabat Ketua Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI). Poin kedua menyangkut kader Demokrat Gede Pasek Suardika yang menjabat sebagai sekjen ormas bentukan Anas itu.
Berikut dua poin isi SMS sang Ketua Umum Demokrat yang bocor di gedung parlemen:
4. Jahat sekali, luar biasa. Sebenarnya saya tidak ingin melihat ke belakang. Tapi pihak Anas terus-menerus menyerang dan menghantam saya dan Partai Demokrat. Setelah hampir tiga tahun saya mengalah dan diam, saatnya untuk saya hadapi tindakan yang telah melampaui batasnya itu.
Partai Demokrat atas kerja keras kita baru saja mulai bangkit. Karena perilaku sejumlah kader, termasuk Anas, partai kita sempat melorot tajam dan hancur. Kalau gerakan penghancuran Partai Demokrat dan SBY terus mereka lancarkan, kader Demokrat di seluruh Indonesia akan sangat dirugikan.
Sebagai unsur pimpinan partai kita harus menyelamatkan partai kita, termasuk nasib dan masa depan jutaan kader dan anggota Partai Demokrat di seluruh Indonesia.
5. Jika terbukti (anggota Fraksi Demokrat) Pasek menyebarkan berita bohong yang mencemarkan nama baik BIN dan secara tidak langsung mencemarkan nama baik Presiden, saya kira Dewan Kehormatan harus mengambil sikap.
Terkait beredarnya SMS tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan SBY memang mengeluarkan arahan bagi para elite dan kader Demokrat, namun tidak disebarkan melalui pesan singkat. “Saya yakin tidak ada SMS seperti itu,” ujarnya. (umi)
Sebelumnya, SBY geram dengan pernyataan Luthfi saat bersaksi dalam
kasus suap daging impor terkait sosok Bunda Putri yang disebut tahu
kebijakan reshuffle kabinet. SBY menegaskan dirinya tak kenal dengan Bunda Putri. Bahkan, ia pun menyebut Luthfi seribu persen berbohong
VIVAnews - Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang
Yudhoyono meminta kadernya untuk mewaspadai manuver organisasi yang
didirikan bekas Ketua Umum Demokrat sebelumnya, Anas Urbaningrum. SBY
pun menyampaikan arahan pada kader-kader Demokrat untuk mewaspadai
pengikut Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), organisasi yang
didirikan Anas itu.
Kubu PPI pun sepertinya "mengkeret". Anggota Partai Demokrat yang juga Sekjen Perhimpunan Pergerakan Indonesia, Gede Pasek Suardika, meminta partai dan ormasnya untuk saling menahan diri dan tidak terlibat perseteruan lebih tajam lagi.
“PPI dan Demokrat, tarik nafas dulu supaya segar," kata Pasek. "Setelah itu kita lihat masalahnya apa. Jangan sampai orang dengar petasan, dikira granat,” kata mantan Ketua Komisi III DPR yang dicopot dari jabatannya oleh Demokrat karena bergabung dengan ormas PPI itu, Kamis 24 Oktober 2013.
Pasek sebagai salah satu orang yang disebut dalam pesan singkat atau SMS SBY kepada kepada elite Demokrat, mengatakan siap dipanggil oleh Dewan Kehormatan Partai Demokrat. “Saya hanya tidak siap jika dipanggil Tuhan karena anak saya masih kecil,” kata dia di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Pasek akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi jika dipanggil Dewan Kehormatan Demokrat. “Namanya juga Dewan Kehormatan. Kalau dipanggil ya saya merasa terhormat karena bisa menjelaskan,” ujar karib Anas itu.
SMS dari SBY
Rabu lalu, beredar SMS dari Susilo Bambang Yudhoyono yang menyiratkan kemarahan kepada Anas Urbaningrum. SMS itu bocor ke kalangan wartawan di Gedung DPR RI.
Dalam SMS itu, SBY menyampaikan beberapa poin, namun wartawan hanya mengetahui dua poin. Poin pertama terkait mantan Ketum Demokrat Anas Urbaningrum yang kini menjabat Ketua Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI). Poin kedua menyangkut kader Demokrat Gede Pasek Suardika yang menjabat sebagai sekjen ormas bentukan Anas itu.
Berikut poin kelima isi SMS sang Ketua Umum Demokrat yang bocor di gedung parlemen: "5. Jika terbukti (anggota Fraksi Demokrat) Pasek menyebarkan berita bohong yang mencemarkan nama baik BIN dan secara tidak langsung mencemarkan nama baik Presiden, saya kira Dewan Kehormatan harus mengambil sikap."
Terkait beredarnya SMS tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan SBY memang mengeluarkan arahan bagi para elite dan kader Demokrat, namun tidak disebarkan melalui pesan singkat. “Saya yakin tidak ada SMS seperti itu,” ujarnya.
Pasek sendiri mengaku tidak tahu soal SMS itu karena Rabu kemarin, 23 Oktober 2013 sedang memperingati Hari Raya Galungan. Ketika melihat isi SMS itu dari wartawan, Pasek mengatakan kemarahan SBY itu wajar seperti bapak kepada anak.
Namun Pasek juga mengaku kecewa bila ia sampai diberi sanksi oleh Demokrat. Dia merasa sudah berpolitik bersih, cerdas, dan santun seperti slogan Demokrat. “Banyak teman-teman yang tidak menjalankan itu tapi tidak ditegur. Misalnya ada suami-istri satu daerah pemilihan, tidak diapa-apakan. Sementara saya maju di Dewan Perwakilan Daerah karena istri saya maju caleg DPR,” kata dia.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto menyatakan, perbuatan tidak benar yang dimaksud Agus itu berkaitan dengan isu penjemputan paksa dan penculikan mantan Ketua Umum Demokrat Profesor Subur Budhisantoso oleh Badan Intelijen Negara. “Anggota PPI menuduh tanpa dasar (Prof Subur dijemput paksa BIN), bahkan tidak minta maaf. Itu kan tidak benar sama sekali,” kata Agus.
Anggota PPI yang dimaksud Agus adalah Juru Bicara PPI M Rahmad yang juga mantan Wakil Direktur Eksekutif Partai Demokrat. Rahmad mengatakan kepada peserta diskusi ‘Dinasti Versus Meritokrasi Politik’ di markas PPI Jumat lalu, 18 Oktober 2013, Prof Subur tak bisa hadir sebagai narasumber karena dijemput BIN. Informasi itu ia dapatkan dari pengurus PPI Sri Mulyono yang bertugas menjemput Subur. Selanjutnya beredar video di YouTube yang menyebut Prof Subur dijemput paksa BIN.
Pengurus PPI Sri Mulyono telah meminta maaf atas hal ini, namun Rahmad tidak bersedia minta maaf karena dia hanya menyampaikan informasi yang didapat dari Sri Mulyono.
Langkah Keras Demokrat
Kubu Demokrat sudah merespons keras soal tindakan PPI ini. Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengusulkan agar PPI dibubarkan.
Sementara Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik mengatakan, arahan SBY sesungguhnya tak hanya ditujukan untuk menanggapi manuver PPI. “Arahannya tangkal semua gangguan dari luar partai,” kata Menteri ESDM itu.
Sementara Dewan Kehormatan Partai Demokrat akan memanggil kader-kadernya yang bergabung dengan Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI). Meski demikian, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Hermanto menegaskan, pemanggilan itu bukan atas arahan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono.
"Itu merupakan proses, tapi bukan perintah SBY. Oh, anak ini masih kader Demokrat, tapi kok berbuat ini (gabung dengan PPI). Perlu diselesaikan dengan Dewan Kehormatan, karena ada kader Demokrat yang berbuat seperti ini," kata Agus.
Namun, Agus tak menyebutkan siapa saja yang akan dipanggil Dewan Kehormatan. "Nanti lebih jelas siapa-siapa yang dipanggil dan diperiksa Dewan Kehormatan. Siapa saja yang melaksanakan atau memberikan keterangan tidak benar terkait Demokrat," ujar dia.
Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Suaidi Marasabessy mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengumpulkan bukti-bukti soal keterlibatan kadernya di organisasi masa Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI). "Masih dikumpulkan data-data baru nanti data itu dianalisa, sejauh mana kaitannya dengan kader-kader di PPI, apa keterlibatannya," kata Suaidi.
Dewan Kehormatan sendiri akan memberikan sanksi kepada kadernya yang terbukti ikut PPI apalagi ikut "menyerang" Demokrat. Menurut Suaidi, pemeriksaan itu, bukan karena instruksi dari Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. (eh)
VIVAnews –
Miskomunikasi. Itulah yang menurut mantan Ketua Umum Partai Demokrat
Profesor Subur Budhisantoso, Senin 21 Oktober 2013, menyebabkan
beredarnya isu penjemputan paksa dan penculikan Subur oleh Badan
Intelijen Negara (BIN) pada Jumat, 18 Oktober 2013, saat dia hendak
menghadiri acara diskusi ‘Dinasti Versus Meritokrasi Politik’ di markas
ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI).
Miskomunikasi itu terjadi antara Subur dan pengurus PPI yang bermarkas di kediaman Anas Urbaningrum – juga eks Ketum Demokrat. Namun dalam konferensi pers kedua belah pihak – PPI dan Subur – yang digelar terpisah dan berselang sehari, tetap ada missing link dan ketidaksinkronan keterangan di antara keduanya.
Subur dalam koferensi persnya Senin, menduga pengurus PPI yang datang menjemput ke rumah dia untuk mengantarnya ke acara dialog di markas PPI, mengira Subur dijemput BIN karena melihat mobil Patroli dan Pengawalan yang ia naiki.
VIVAnews - Pesan singkat yang kabarnya berasal dari
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada
petinggi partai tersebut, tersebar luas ke publik. Dalam pesan itu, Anas
Urbaningrum disebut sebagai orang yang luar biasa jahat.
Anas yang sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) mengaku sudah membaca SMS tersebut. Namun, ia tidak tertarik menempuh jalur hukum.
"Saya sempat berpikir juga. Saya ini kan dituduh menyebarkan berita tentang penculikan Pak Subur. Tentu dituduh itu tidak enak. Tapi tidak apa-apa, yang penting saya tidak melakukan itu, dan publik tahu informasi yang tidak valid," kata Anas di kediamannya, Duren Sawit, Jakarta, Jumat 25 Oktober 2013.
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu mempersilakan bila koleganya, Gede Pasek Suardika menempuh jalur hukum. Namun, ia memastikan tidak akan mengikutinya. Pasek adalah kader Demokrat yang juga pengurus PPI. "Pak Pasek orang hukum, saya orang budaya," ujarnya.
Menurut Anas, tuduhan itu berpangkal dari poin kedua yang menyebutkan dirinya dan Pasek adalah orang yang menyebarkan berita penculikan pendiri Partai Demokrat, Subur Budhisantoso oleh Badan Intelejen Negara (BIN). Tudingan jahat, katanya, adalah reaksi lanjutan dari informasi yang tidak benar.
"Pak SBY dapat informasi yang salah sehingga keluarlah kata-kata jahat. Saya kira wajar marah seperti itu karena informasinya tidak benar," katanya. (eh)
Beredar SMS SBY Sebut Anas Jahat, Demokrat Bantah
"Luar biasa jahat. Pihak Anas terus menghantam saya," demikian isi SMS
ddd http://politik.news.viva.co.id/news/read/453368-beredar-sms-sby-sebut-anas-jahat--demokrat-bantah
Rabu, 23 Oktober 2013, 16:08
Anggi Kusumadewi, Nila Chrisna Yulika
(VIVAnews/Ikhwan Yanuar)
Dalam SMS itu, SBY menyampaikan beberapa poin, namun wartawan hanya mengetahui dua poin. Poin pertama terkait mantan Ketum Demokrat Anas Urbaningrum yang kini menjabat Ketua Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI). Poin kedua menyangkut kader Demokrat Gede Pasek Suardika yang menjabat sebagai sekjen ormas bentukan Anas itu.
Berikut dua poin isi SMS sang Ketua Umum Demokrat yang bocor di gedung parlemen:
4. Jahat sekali, luar biasa. Sebenarnya saya tidak ingin melihat ke belakang. Tapi pihak Anas terus-menerus menyerang dan menghantam saya dan Partai Demokrat. Setelah hampir tiga tahun saya mengalah dan diam, saatnya untuk saya hadapi tindakan yang telah melampaui batasnya itu.
Partai Demokrat atas kerja keras kita baru saja mulai bangkit. Karena perilaku sejumlah kader, termasuk Anas, partai kita sempat melorot tajam dan hancur. Kalau gerakan penghancuran Partai Demokrat dan SBY terus mereka lancarkan, kader Demokrat di seluruh Indonesia akan sangat dirugikan.
Sebagai unsur pimpinan partai kita harus menyelamatkan partai kita, termasuk nasib dan masa depan jutaan kader dan anggota Partai Demokrat di seluruh Indonesia.
5. Jika terbukti (anggota Fraksi Demokrat) Pasek menyebarkan berita bohong yang mencemarkan nama baik BIN dan secara tidak langsung mencemarkan nama baik Presiden, saya kira Dewan Kehormatan harus mengambil sikap.
Terkait beredarnya SMS tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan SBY memang mengeluarkan arahan bagi para elite dan kader Demokrat, namun tidak disebarkan melalui pesan singkat. “Saya yakin tidak ada SMS seperti itu,” ujarnya. (umi)
Mubarok Soal SMS 'Anas Jahat': Itu Bukan Bahasa Khas SBY
Mubarok menilai PPI kecil dan tidak perlu dikomentari SBY.
ddd
Sabtu, 26 Oktober 2013, 18:07
Ita Lismawati F. Malau, Amal Nur Ngazis
(Antara/ Widodo S Jusuf)
VIVAnews - http://politik.news.viva.co.id/news/read/454123-mubarok-soal-sms--anas-jahat---itu-bukan-bahasa-khas-sby
Anggota
Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok membantah Ketua Umum Partai
Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengirimkan pesan singkat atau
SMS yang menyerang Anas Urbaningrum dan Perhimpunan Pergerakan
Indonesia (PPI), ormas yang didirikan Anas. SMS yang beredar luas itu
berisi 10 poin, di mana salah satunya menyatakan Anas jahat.
Ditemui di sela-sela Temu Kader Partai Demokrat di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu 26 Oktober 2013, Mubarok menilai bahasa SMS itu tidak sama dengan bahasa yang biasa digunakan SBY. "Bahasa SMS-nya terlalu detail, itu bukan ciri khas Pak SBY. Bahasanya juga bukan untuk disebarluaskan," kata Mubarok.
Selaku anggota Dewan Pembina, Mubarok mengatakan kerap menerima SMS soal berbagai masalah partai dari SBY. Namun, dia tak menerima SMS yang diributkan itu, soal antisipasi atas serangan Anas dan PPI kepada Demokrat.
Ditemui di sela-sela Temu Kader Partai Demokrat di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu 26 Oktober 2013, Mubarok menilai bahasa SMS itu tidak sama dengan bahasa yang biasa digunakan SBY. "Bahasa SMS-nya terlalu detail, itu bukan ciri khas Pak SBY. Bahasanya juga bukan untuk disebarluaskan," kata Mubarok.
Selaku anggota Dewan Pembina, Mubarok mengatakan kerap menerima SMS soal berbagai masalah partai dari SBY. Namun, dia tak menerima SMS yang diributkan itu, soal antisipasi atas serangan Anas dan PPI kepada Demokrat.
"Biasanya dapat SMS, tapi
kemarin tidak," kata Mubarok. Karena itu dia meyakini bahwa SMS yang
beredar luas itu bukan langsung berasal dari SBY.
Soal arahan SBY kepada kader-kader Partai Demokrat untuk melawan setiap serangan yang mengarah ke partai, Mubarok berkelit dengan mengatakan hal itu tidak dialamatkan ke PPI. "PPI itu kecil dan Pak SBY nggak mengomentari hal-hal yang kecil. Memang kalau partai diserang dan nggak benar ya harus dijawab," katanya, diplomatis.
Soal arahan SBY kepada kader-kader Partai Demokrat untuk melawan setiap serangan yang mengarah ke partai, Mubarok berkelit dengan mengatakan hal itu tidak dialamatkan ke PPI. "PPI itu kecil dan Pak SBY nggak mengomentari hal-hal yang kecil. Memang kalau partai diserang dan nggak benar ya harus dijawab," katanya, diplomatis.
Mubarok sendiri
mengatakan sepanjang ini belum mendapat teguran dan peringatan apapun
dari SBY soal keterlibatannya dalam pendirian PPI. "PPI itu seperti
musik pinggiran, suaranya nggak sampai terdengar jauh," kata Mubarok, yang menghadiri peresmian PPI, beberapa waktu lalu. (kd)
SBY: Terlibat Korupsi, Kader Demokrat Jangan Asal Main Tuding
SBY menyindir Luthfi Hasan Ishaaq yang menyebut namanya di persidangan
ddd
Minggu, 27 Oktober 2013, 11:00
Dwifantya Aquina
http://politik.news.viva.co.id/news/read/454188-sby--terlibat-korupsi--kader-demokrat-jangan-asal-main-tuding
(Antara/ Yudhi Mahatma)
VIVAnews - Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat,
Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan partainya bertekad untuk berbenah
diri dan bebas dari korupsi. Komitmen itu ditegaskan Partai Demokrat
melalui dengan mempersilakan penegak hukum menindak para kadernya yang
terlibat kasus korupsi.
Yang menarik, dalam sambutannya saat acara Temu Kader Nasional di
Sentul International Conventon Centre (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu
26 Oktober 2013, SBY sempat menyindir tudingan eks Presiden PKS Luthfi
Hasan Ishaaq kepada dirinya beberapa waktu lalu terkait kedekatannya
dengan Bunda Putri.
"Manakala ada kadernya yang salah, meskipun melakukan pembelaan
hukum, tidak mau menuding kesana kemari, mengatakan itu pesanan politik,
mengatakan itu konspirasi, menyalahkan penegak hukum, dan sebagainya,"
kata SBY. [Lihat di sini videonya.]
SBY juga menyatakan bahwa Partai Demokrat mendukung penuh pemberantasan korupsi, baik oleh KPK, kepolisian, maupun kejaksaan.
"Benar-benar, makin ke depan partainya tetap bersih dan bebas dari
korupsi. Ini tekad Partai Demokrat. Meskipun pahit, sedih, Partai
Demokrat tidak melindungi kader-kadernya yang melakukan kejahatan dan
tindak pidana korupsi," ucapnya.
SBY menyesalkan, meski sudah mempersilakan para kadernya yang
terlibat praktik korupsi untuk diadili, publik tetap menilai jelek.
"Justru cara yang seperti ini malah membuat Partai Demokrat
dibilang partai korup. Bayangkan, yang berbenah diri, yang membantu
penegakkan hukum malah dianggap partai yang salah, jelek dan korup.
Selama 2,5 tahun partai kita diserang oleh lawan politik, sejumlah pihak
dan media massa," ujar dia.
Ditanya Soal SMS 'Anas Jahat', Elite Demokrat Menghindar
Dalam pesan singkat yang beredar di kalangan wartawan, ada 10 poin.
ddd
Sabtu, 26 Oktober 2013, 23:14
Ita Lismawati F. Malau, Amal Nur Ngazis
(VIVAnews/Ikhwan Yanuar)
VIVAnews - http://politik.news.viva.co.id/news/read/454144-ditanya-soal-sms--anas-jahat---elite-demokrat-menghindar
Jajaran
elite Partai Demokrat enggan mengomentari soal beredarnya pesan singkat
(SMS) yang disebut-sebut berasal dari Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam
SMS itu, ada 10 poin berisi arahan menghadapi serangan politik dari Anas
Urbaningrum dan ormas bentukannya, Perhimpunan Pergerakan Indonesia
(PPI).
Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie, Sabtu 26 Oktober 22013, mengatakan tak tahu menahu soal SMS yang beredar di kalangan wartawan itu, meski telah ditunjukkan isinya.
Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie, Sabtu 26 Oktober 22013, mengatakan tak tahu menahu soal SMS yang beredar di kalangan wartawan itu, meski telah ditunjukkan isinya.
"Saya nggak tahu persis. Kan itu internal pengurus. Saya kan Majelis Tinggi, jadi nggak tahu," kata Marzuki kepada wartawan usai penutupan Temu Kader Partai Demokrat di SICC, Bogor Jawa Barat.
Dia mengaku, lebih antusias mengurusi kepentingan rakyat ketimbang pesan singkat yang menurutnya tidak jelas itu. "Saya nggak terima SMS dan saya nggak mau baca yang nggak ada manfaatnya," kata Marzuki.
Senada dengan Marzuki, Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan juga mengaku tak ingat saat ditunjukkan isi 10 SMS itu. "Saya banyak terima SMS arahan dari Bapak (SBY), nggak ingat satu per satu. SMS itu untuk intern. Dan arahan itu untuk semua kader, jadi tidak ada kaitanya dengan orang luar," ujar Syarief yang juga Menteri Koperasi dan UKM itu.
Sebelumnya, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok membantah SBY pernah mengirimkan pesan singkat atau SMS yang menyerang Anas Urbaningrum dan PPI. SMS yang beredar luas itu berisi 10 poin, di mana salah satunya menyatakan "Anas jahat".
Mubarok juga menilai bahasa SMS itu tidak sama dengan bahasa yang biasa digunakan SBY. "Bahasa SMS-nya terlalu detail, itu bukan ciri khas Pak SBY. Bahasanya juga bukan untuk disebarluaskan," kata Mubarok.
Selaku anggota Dewan Pembina, Mubarok mengatakan kerap menerima SMS soal berbagai masalah partai dari SBY. Namun, dia tak menerima SMS yang diributkan itu, soal antisipasi atas serangan Anas dan PPI kepada Demokrat.
"Biasanya dapat SMS, tapi kemarin tidak," kata Mubarok. Karena itu dia meyakini bahwa SMS yang beredar luas itu bukan langsung berasal dari SBY.
Berikut pesan singkat yang beredar di kalangan wartawan:
Dari: Ketum/Ketua MT PD
Kepada:
1. Kahar PD
2. Ketua Wanbin PD
3. Ketua Wanhor PD
4. Para Waketum PD
5. Sekjen PD
6. Ses MT PD
7. Bendum PD
8. DE PD
9. Ketua Fraksi PD DPR
Tembusan: Prof. S. Boedisantoso
1. Sore ini, ketika saya baru saja sampai di Jakarta dari Kunker ke Jatim & DIY, saya dikejutkan oleh sebuah berita yang bombastis, provokatif & agitatif. Judul berita yg ada di sejumlah media berbunyi "Rezim SBY menggila". Diberitakan bahwa Prof. Boedisantoso (BS) pendiri PD diculik oleh BIN (Badan Intelijen Negara), sehingga tidak bisa menghadiri acara PPI. Pihak Istana, begitu manuver politik itu, diminta utk menjelaskan.
2. Sekitar 2 jam yg lalu saya mendapatkan laporan dari Ka BIN bahwa berita itu tidak benar. Bohong. Tidak ada yg disebut penculikan itu. Saya mendengar bahwa pernyataan diculiknya Pak Boedisantoso itu dari Anas & Pasek. Selanjutnya BIN akan memberikan pernyataan pers pada malam hari ini. Bahkan atas pencemaran nama baik BIN sebagai lembaga negara, BIN mempertimbangkan utk mengadukan pencemaran nama baik itu ke pihak kepolisian. Saya juga marah terhadap fitnah keji itu, dan saya minta diusut secara tuntas. Jelaskan kpd rakyat apa yg sungguh terjadi. Negara kita negara hukum, bukan negara fitnah.
3. Sebagaimana Sdr. ketahui hubungan kita dgn Pak BS baik. Beliau saya angkat menjadi anggota Wantimpres selama 5 tahun. Pandangan-pandangannya juga jernih. Pak BS sangat peduli pada pluralisme & kerukunan sesama komponen bangsa. Pak BS adalah salah satu anggota Dewan Pembina PD, meskipun sekarang ini berada dlm status "non aktif" karena menjadi Komisaris di salah satu BUMN.
4. Jahat sekali. Luar biasa. Sebenarnya saya tidak ingin melihat ke belakang. Tetapi pihak Anas terus-menerus menyerang & menghantam saya & Partai Demokrat. Setelah hampir 3 tahun saya mengalah & diam, saatnya utk saya hadapi tindakan yang telah melampaui batasnya itu. Partai Demokrat atas kerja keras kita baru saja mulai bangkit. Karena perilaku sejumlah kader, termasuk Anas, partai kita sempat melorot tajam & hancur. Kalau gerakan penghancuran Partai Demokrat & SBY terus mereka lancarkan, para kader seluruh Indonesia akan sangat dirugikan. Sebagai unsur pimpinan Partai kita harus menyelamatkan partai kita, termasuk nasib & masa depan jutaan kader & anggota PD di seluruh Indonesia.
5. Jika terbukti Pasek (yg masih anggota DPR dari FPD) menyebarkan berita bohong yg mencemarkan nama baik BIN, dan secara tidak langsung nama baik Presiden, saya kira Dewan Kehormatan harus mengambil sikap & mulai bekerja secara serius. Yg penting fakta, jangan fitnah. Kalau Pasek ternyata tidak mengeluarkan pernyataan yg bersifat fitnah itu, ya tidak boleh diberikan tindakan.
6. Selama ini saya tidak menanggapi serangan-serangan Anas thdp saya. Mengapa? Saya malu jika harus meladeni. Yg jelek nama saya & PD sendiri. Lawan-lawan politik akan bertepuk tangan. Saya malah berpikir setelah tidak jadi Presiden akan saya hadapi secara serius. Atau biar lewat dulu Pileg 2014. Setelah itu akan saya hadapi benar-benar. Biasanya yg punya kekuasaan yg dzalim, sekarang yg didzalimi malah saya. Biar keadilan & kebenaran tegak. Kalau Anas tidak korupsi mengapa takut? Mengapa tidak berani membantah Nazarudin? Mengapa malah saya yg di-serang? Apa bisa Presiden melarang atau menyuruh KPK? Tak seorangpun yg bisa. Ingat. Anas tidak diberhentikan oleh PD, dia berhenti sendiri. Itupun partai yg kita dirikan dengan penuh perjuangan & pengorbanan ditinggal begitu saja. Tidak ada tanggung jawabnya. Tadinya saya tidak mau bicara seperti ini. Biar saya simpan saja dlm hati saya. Tetapi Anas amat ganas dlm menyerang & menghancurkan saya & partai kita. Bahkan secara terbuka mengatakan jangan harapkan PD akan bangkit & berhasil.
7. Menghadapi Pemilu 2014 kita harus kompak. Harus satu. Jika memang ada yg tidak setia & melawan partai kita, kita persilakan utk meninggalkan partai ini. Bagi saya tidak mengapa, berapapun yg akan meninggalkan Partai Demokrat.
8. Saatnya kita tegas, berani & menegakkan kebenaran & keadilan. Untuk partai kita, untuk kehormatan kita dan untuk bangsa kita.
9. Jika saudara telah menerima SMS ini harap memberitahu ADC Presiden, agar saya tahu bahwa saudara telah membaca & mengindahkan isi SMS ini.
10. Terima kasih. Selamat berjuang. Tuhan beserta kita.
Dia mengaku, lebih antusias mengurusi kepentingan rakyat ketimbang pesan singkat yang menurutnya tidak jelas itu. "Saya nggak terima SMS dan saya nggak mau baca yang nggak ada manfaatnya," kata Marzuki.
Senada dengan Marzuki, Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan juga mengaku tak ingat saat ditunjukkan isi 10 SMS itu. "Saya banyak terima SMS arahan dari Bapak (SBY), nggak ingat satu per satu. SMS itu untuk intern. Dan arahan itu untuk semua kader, jadi tidak ada kaitanya dengan orang luar," ujar Syarief yang juga Menteri Koperasi dan UKM itu.
Sebelumnya, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok membantah SBY pernah mengirimkan pesan singkat atau SMS yang menyerang Anas Urbaningrum dan PPI. SMS yang beredar luas itu berisi 10 poin, di mana salah satunya menyatakan "Anas jahat".
Mubarok juga menilai bahasa SMS itu tidak sama dengan bahasa yang biasa digunakan SBY. "Bahasa SMS-nya terlalu detail, itu bukan ciri khas Pak SBY. Bahasanya juga bukan untuk disebarluaskan," kata Mubarok.
Selaku anggota Dewan Pembina, Mubarok mengatakan kerap menerima SMS soal berbagai masalah partai dari SBY. Namun, dia tak menerima SMS yang diributkan itu, soal antisipasi atas serangan Anas dan PPI kepada Demokrat.
"Biasanya dapat SMS, tapi kemarin tidak," kata Mubarok. Karena itu dia meyakini bahwa SMS yang beredar luas itu bukan langsung berasal dari SBY.
Berikut pesan singkat yang beredar di kalangan wartawan:
Dari: Ketum/Ketua MT PD
Kepada:
1. Kahar PD
2. Ketua Wanbin PD
3. Ketua Wanhor PD
4. Para Waketum PD
5. Sekjen PD
6. Ses MT PD
7. Bendum PD
8. DE PD
9. Ketua Fraksi PD DPR
Tembusan: Prof. S. Boedisantoso
1. Sore ini, ketika saya baru saja sampai di Jakarta dari Kunker ke Jatim & DIY, saya dikejutkan oleh sebuah berita yang bombastis, provokatif & agitatif. Judul berita yg ada di sejumlah media berbunyi "Rezim SBY menggila". Diberitakan bahwa Prof. Boedisantoso (BS) pendiri PD diculik oleh BIN (Badan Intelijen Negara), sehingga tidak bisa menghadiri acara PPI. Pihak Istana, begitu manuver politik itu, diminta utk menjelaskan.
2. Sekitar 2 jam yg lalu saya mendapatkan laporan dari Ka BIN bahwa berita itu tidak benar. Bohong. Tidak ada yg disebut penculikan itu. Saya mendengar bahwa pernyataan diculiknya Pak Boedisantoso itu dari Anas & Pasek. Selanjutnya BIN akan memberikan pernyataan pers pada malam hari ini. Bahkan atas pencemaran nama baik BIN sebagai lembaga negara, BIN mempertimbangkan utk mengadukan pencemaran nama baik itu ke pihak kepolisian. Saya juga marah terhadap fitnah keji itu, dan saya minta diusut secara tuntas. Jelaskan kpd rakyat apa yg sungguh terjadi. Negara kita negara hukum, bukan negara fitnah.
3. Sebagaimana Sdr. ketahui hubungan kita dgn Pak BS baik. Beliau saya angkat menjadi anggota Wantimpres selama 5 tahun. Pandangan-pandangannya juga jernih. Pak BS sangat peduli pada pluralisme & kerukunan sesama komponen bangsa. Pak BS adalah salah satu anggota Dewan Pembina PD, meskipun sekarang ini berada dlm status "non aktif" karena menjadi Komisaris di salah satu BUMN.
4. Jahat sekali. Luar biasa. Sebenarnya saya tidak ingin melihat ke belakang. Tetapi pihak Anas terus-menerus menyerang & menghantam saya & Partai Demokrat. Setelah hampir 3 tahun saya mengalah & diam, saatnya utk saya hadapi tindakan yang telah melampaui batasnya itu. Partai Demokrat atas kerja keras kita baru saja mulai bangkit. Karena perilaku sejumlah kader, termasuk Anas, partai kita sempat melorot tajam & hancur. Kalau gerakan penghancuran Partai Demokrat & SBY terus mereka lancarkan, para kader seluruh Indonesia akan sangat dirugikan. Sebagai unsur pimpinan Partai kita harus menyelamatkan partai kita, termasuk nasib & masa depan jutaan kader & anggota PD di seluruh Indonesia.
5. Jika terbukti Pasek (yg masih anggota DPR dari FPD) menyebarkan berita bohong yg mencemarkan nama baik BIN, dan secara tidak langsung nama baik Presiden, saya kira Dewan Kehormatan harus mengambil sikap & mulai bekerja secara serius. Yg penting fakta, jangan fitnah. Kalau Pasek ternyata tidak mengeluarkan pernyataan yg bersifat fitnah itu, ya tidak boleh diberikan tindakan.
6. Selama ini saya tidak menanggapi serangan-serangan Anas thdp saya. Mengapa? Saya malu jika harus meladeni. Yg jelek nama saya & PD sendiri. Lawan-lawan politik akan bertepuk tangan. Saya malah berpikir setelah tidak jadi Presiden akan saya hadapi secara serius. Atau biar lewat dulu Pileg 2014. Setelah itu akan saya hadapi benar-benar. Biasanya yg punya kekuasaan yg dzalim, sekarang yg didzalimi malah saya. Biar keadilan & kebenaran tegak. Kalau Anas tidak korupsi mengapa takut? Mengapa tidak berani membantah Nazarudin? Mengapa malah saya yg di-serang? Apa bisa Presiden melarang atau menyuruh KPK? Tak seorangpun yg bisa. Ingat. Anas tidak diberhentikan oleh PD, dia berhenti sendiri. Itupun partai yg kita dirikan dengan penuh perjuangan & pengorbanan ditinggal begitu saja. Tidak ada tanggung jawabnya. Tadinya saya tidak mau bicara seperti ini. Biar saya simpan saja dlm hati saya. Tetapi Anas amat ganas dlm menyerang & menghancurkan saya & partai kita. Bahkan secara terbuka mengatakan jangan harapkan PD akan bangkit & berhasil.
7. Menghadapi Pemilu 2014 kita harus kompak. Harus satu. Jika memang ada yg tidak setia & melawan partai kita, kita persilakan utk meninggalkan partai ini. Bagi saya tidak mengapa, berapapun yg akan meninggalkan Partai Demokrat.
8. Saatnya kita tegas, berani & menegakkan kebenaran & keadilan. Untuk partai kita, untuk kehormatan kita dan untuk bangsa kita.
9. Jika saudara telah menerima SMS ini harap memberitahu ADC Presiden, agar saya tahu bahwa saudara telah membaca & mengindahkan isi SMS ini.
10. Terima kasih. Selamat berjuang. Tuhan beserta kita.
SMS SBY dan Babak Baru Perseteruan Demokrat-PPI
SBY mengirim SMS ke kader Demokrat. PPI jadi sasaran kritik.
ddd http://fokus.news.viva.co.id/news/read/453712-sms-sby-dan-babak-baru-perseteruan-demokrat-ppi
Kamis, 24 Oktober 2013, 21:14
Arfi Bambani Amri, Nila Chrisna Yulika, Syahrul Ansyari
(VIVAnews/Ikhwan Yanuar)
Kubu PPI pun sepertinya "mengkeret". Anggota Partai Demokrat yang juga Sekjen Perhimpunan Pergerakan Indonesia, Gede Pasek Suardika, meminta partai dan ormasnya untuk saling menahan diri dan tidak terlibat perseteruan lebih tajam lagi.
“PPI dan Demokrat, tarik nafas dulu supaya segar," kata Pasek. "Setelah itu kita lihat masalahnya apa. Jangan sampai orang dengar petasan, dikira granat,” kata mantan Ketua Komisi III DPR yang dicopot dari jabatannya oleh Demokrat karena bergabung dengan ormas PPI itu, Kamis 24 Oktober 2013.
Pasek sebagai salah satu orang yang disebut dalam pesan singkat atau SMS SBY kepada kepada elite Demokrat, mengatakan siap dipanggil oleh Dewan Kehormatan Partai Demokrat. “Saya hanya tidak siap jika dipanggil Tuhan karena anak saya masih kecil,” kata dia di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Pasek akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi jika dipanggil Dewan Kehormatan Demokrat. “Namanya juga Dewan Kehormatan. Kalau dipanggil ya saya merasa terhormat karena bisa menjelaskan,” ujar karib Anas itu.
SMS dari SBY
Rabu lalu, beredar SMS dari Susilo Bambang Yudhoyono yang menyiratkan kemarahan kepada Anas Urbaningrum. SMS itu bocor ke kalangan wartawan di Gedung DPR RI.
Dalam SMS itu, SBY menyampaikan beberapa poin, namun wartawan hanya mengetahui dua poin. Poin pertama terkait mantan Ketum Demokrat Anas Urbaningrum yang kini menjabat Ketua Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI). Poin kedua menyangkut kader Demokrat Gede Pasek Suardika yang menjabat sebagai sekjen ormas bentukan Anas itu.
Berikut poin kelima isi SMS sang Ketua Umum Demokrat yang bocor di gedung parlemen: "5. Jika terbukti (anggota Fraksi Demokrat) Pasek menyebarkan berita bohong yang mencemarkan nama baik BIN dan secara tidak langsung mencemarkan nama baik Presiden, saya kira Dewan Kehormatan harus mengambil sikap."
Terkait beredarnya SMS tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan SBY memang mengeluarkan arahan bagi para elite dan kader Demokrat, namun tidak disebarkan melalui pesan singkat. “Saya yakin tidak ada SMS seperti itu,” ujarnya.
Pasek sendiri mengaku tidak tahu soal SMS itu karena Rabu kemarin, 23 Oktober 2013 sedang memperingati Hari Raya Galungan. Ketika melihat isi SMS itu dari wartawan, Pasek mengatakan kemarahan SBY itu wajar seperti bapak kepada anak.
Namun Pasek juga mengaku kecewa bila ia sampai diberi sanksi oleh Demokrat. Dia merasa sudah berpolitik bersih, cerdas, dan santun seperti slogan Demokrat. “Banyak teman-teman yang tidak menjalankan itu tapi tidak ditegur. Misalnya ada suami-istri satu daerah pemilihan, tidak diapa-apakan. Sementara saya maju di Dewan Perwakilan Daerah karena istri saya maju caleg DPR,” kata dia.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto menyatakan, perbuatan tidak benar yang dimaksud Agus itu berkaitan dengan isu penjemputan paksa dan penculikan mantan Ketua Umum Demokrat Profesor Subur Budhisantoso oleh Badan Intelijen Negara. “Anggota PPI menuduh tanpa dasar (Prof Subur dijemput paksa BIN), bahkan tidak minta maaf. Itu kan tidak benar sama sekali,” kata Agus.
Anggota PPI yang dimaksud Agus adalah Juru Bicara PPI M Rahmad yang juga mantan Wakil Direktur Eksekutif Partai Demokrat. Rahmad mengatakan kepada peserta diskusi ‘Dinasti Versus Meritokrasi Politik’ di markas PPI Jumat lalu, 18 Oktober 2013, Prof Subur tak bisa hadir sebagai narasumber karena dijemput BIN. Informasi itu ia dapatkan dari pengurus PPI Sri Mulyono yang bertugas menjemput Subur. Selanjutnya beredar video di YouTube yang menyebut Prof Subur dijemput paksa BIN.
Pengurus PPI Sri Mulyono telah meminta maaf atas hal ini, namun Rahmad tidak bersedia minta maaf karena dia hanya menyampaikan informasi yang didapat dari Sri Mulyono.
Langkah Keras Demokrat
Kubu Demokrat sudah merespons keras soal tindakan PPI ini. Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengusulkan agar PPI dibubarkan.
Sementara Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik mengatakan, arahan SBY sesungguhnya tak hanya ditujukan untuk menanggapi manuver PPI. “Arahannya tangkal semua gangguan dari luar partai,” kata Menteri ESDM itu.
Sementara Dewan Kehormatan Partai Demokrat akan memanggil kader-kadernya yang bergabung dengan Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI). Meski demikian, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Hermanto menegaskan, pemanggilan itu bukan atas arahan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono.
"Itu merupakan proses, tapi bukan perintah SBY. Oh, anak ini masih kader Demokrat, tapi kok berbuat ini (gabung dengan PPI). Perlu diselesaikan dengan Dewan Kehormatan, karena ada kader Demokrat yang berbuat seperti ini," kata Agus.
Namun, Agus tak menyebutkan siapa saja yang akan dipanggil Dewan Kehormatan. "Nanti lebih jelas siapa-siapa yang dipanggil dan diperiksa Dewan Kehormatan. Siapa saja yang melaksanakan atau memberikan keterangan tidak benar terkait Demokrat," ujar dia.
Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Suaidi Marasabessy mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengumpulkan bukti-bukti soal keterlibatan kadernya di organisasi masa Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI). "Masih dikumpulkan data-data baru nanti data itu dianalisa, sejauh mana kaitannya dengan kader-kader di PPI, apa keterlibatannya," kata Suaidi.
Dewan Kehormatan sendiri akan memberikan sanksi kepada kadernya yang terbukti ikut PPI apalagi ikut "menyerang" Demokrat. Menurut Suaidi, pemeriksaan itu, bukan karena instruksi dari Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. (eh)
BIN dan Isu Penculikan Eks Ketua Umum Demokrat
Mantan Ketua Umum Demokrat diisukan dijemput paksa BIN. Benarkah?
http://fokus.news.viva.co.id/news/read/452807-bin-dan-isu-penculikan-eks-ketua-umum-demokrat
ddd
Senin, 21 Oktober 2013, 21:14
Anggi Kusumadewi, Dedy Priatmojo, Erick Tanjung
(VIVAnews/Muhamad Solihin)
Miskomunikasi itu terjadi antara Subur dan pengurus PPI yang bermarkas di kediaman Anas Urbaningrum – juga eks Ketum Demokrat. Namun dalam konferensi pers kedua belah pihak – PPI dan Subur – yang digelar terpisah dan berselang sehari, tetap ada missing link dan ketidaksinkronan keterangan di antara keduanya.
Subur dalam koferensi persnya Senin, menduga pengurus PPI yang datang menjemput ke rumah dia untuk mengantarnya ke acara dialog di markas PPI, mengira Subur dijemput BIN karena melihat mobil Patroli dan Pengawalan yang ia naiki.
“Saya mendatangi kantor
BIN Jumat jam 10.00 pagi dan kebetulan pakai mobil Patwal yang ada
sirinenya, karena sopir saya tidak bisa pakai mobil matik,” kata Subur
di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dia tak menjelaskan mobil
matik milik siapa yang ia maksud.
Profesor Subur menyatakan datang ke kantor BIN untuk bicara dengan Kepala BIN Marciano Norman terkait kepentingan nasional yang amat penting. Dia tidak datang sendirian, melainkan bersama kawan-kawannya dari Aceh. “Di sana saya makan di kantor BIN. Kemudian saya dapat berita Kepala BIN ada kesibukan di luar, sedang menjemput Presiden SBY ke Bandara Halim Perdanakusuma,” kata Subur.
Sampai titik ini, pengurus PPI M Rahmad mempertanyakan penjelasan itu dalam konferensi pers Minggu malam, 20 Oktober 2013. Mantan Wakil Direktur Eksekutif Partai Demokrat itu mengatakan, tak mungkin Jumat siang itu Kepala BIN menjemput SBY ke Bandara Halim di Jakarta Timur, karena Presiden bersama rombongan baru tiba di Jakarta sekembalinya dari Yogyakarta pada Sabtu 19 Oktober 2013 pukul 12.00 WIB, bukan hari Jumat.
Subur yang pakar antrolopogi politik itu mengatakan mendatangi kantor BIN karena sudah ada janji temu dengan Kepala BIN. “Di BIN itu bukan pertemuan politik, tapi pertemuan akademisi,” kata dia. Subur mengaku sudah 2-3 kali ke BIN, dan tidak pernah berpikir atau berprasangka ke arah politik. “Saya hanya concern dengan kepentingan dan keamanan nasional,” ujarnya.
Namun akhirnya Subur tak jadi bertemu Kepala BIN sama sekali karena dia sendiri punya agenda di Pontianak, Kalimantan Barat. “Ada acara kampanye Partai Demokrat bersama Ketua DPD Demokrat Kalbar. Penerbangan saya berangkat jam 11.30 dari Jakarta ke Pontianak,” kata dia.
Dengan demikian, Subur punya tiga undangan sekaligus pada Jumat pekan lalu – di BIN pagi hari, di ormas PPI siang hari, dan di Pontianak. Subur pun memutuskan untuk mengejar penerbangannya ke Pontianak. “Saya menunggu di BIN sejak jam 10 sampai 11. Akhirnya saya pergi karena pesawat saya jam 11.30 berangkat,” kata dia.
Soal undangan dari PPI, Subur mengaku telat membacanya. “Benar ada undangan dari PPI. Undangan itu dari Anas Urbaningrum, dikirim melalui BBM saya. Undangan dikirim hari Kamis, saya buka hari Jumat. Saya diundang sebagai pakar antropologi politik, diminta bicara soal dinasti dan meritokrasi politik. Saya sebenarnya ingin hadir,” kata dia.
Subur mengatakan ketika berada di kantor BIN itu, dia tidak berkomunikasi sama sekali dengan pengurus PPI Sri Mulyono yang ditugaskan menjemputnya. Sampai titik ini, penjelasan Subur berbeda dengan PPI. Sri Mulyono yang mengaku menjemput Subur ke rumahnya kemudian menyusul dia ke kantor BIN di Kalibata Jakarta Selatan, mengatakan sempat berkomunikasi via telepon dengan Subur.
Menurut Sri Mulyono, setelah beberapa waktu menunggu di luar, Subur memintanya untuk kembali saja ke markas PPI karena jadwal pertemuan Subur dan Kepala BIN molor. Sesampainya di markas PPI, Sri Mulyono mengatakan kepada moderator acara dialog PPI M Rahmad bahwa Prof Subur tak bisa hadir sebagai narasumber karena dijemput staf BIN.
Rahmad lantas menyampaikan informasi tersebut kepada hadirin. Lebih lanjut, tiba-tiba beredar video di YouTube yang menyebut Prof Subur dijemput paksa oleh BIN. Atas semua kesalahpahaman ini, Sri Mulyono meminta maaf. “Saya minta maaf kepada M Rahmad, Profesor Subur, dan pihak-pihak lain yang merasa dirugikan atas perkembangan pemberitaan masalah ini, termasuk BIN,” ujarnya.
Sri Mulyono mengklaim sesungguhnya masih ada pembicaraan lain antara dia dengan Subur selain soal batalnya Subur datang ke acara PPI. “Ada pernyataan Profesor Subur yang lebih substansial dan mendalam ketimbang memenuhi undangan Kepala BIN di kantornya. Tapi itu untuk konsumsi saya pribadi dan internal PPI. Saya tak mau hubungan antara Profesor Subur, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Kepala BIN terganggu,” kata dia.
Semua itu dibantah oleh Subur. “Saya tidak ada kominukasi baik dengan panitia acara dialog PPI atau Pak Sri Mulyono,” kata dia. Subur pun mengatakan tak minta dijemput PPI ke kantor BIN.
SBY dan BIN
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ikut gusar dengan merebaknya isu penjemputan paksa Prof Subur oleh BIN. Melalui Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha, Sabtu 19 Oktober 2013, SBY meminta BIN memberikan klarifikasi. “Supaya masyarakat tahu jelas permasalahannya,” kata Julian.
Isu penculikan Subur oleh BIN jelas mencoreng Presiden SBY. “Presiden SBY meminta tidak boleh ada fitnah yang dibiarkan dan disebarkan tanpa tanggung jawab. Kebenaran harus ditegakkan,” ujar Julian.
Kepala BIN Marciano Norman bahkan siap melaporkan ke polisi pihak yang menyampaikan kabar penjemputan Subur oleh BIN – dalam hal ini M Rahmad yang memberitahukan hal itu kepada peserta diskusi PPI. Marciano kecewa dengan kabar yang menyudutkan itu. “Bahkan Presdien tanya langsung ke saya tentang peristiwa ini,” kata dia.
Apapun, M Rahmad menolak meminta maaf atas pernyataannya itu. Menurut Rahmad, dia hanya menyampaikan informasi yang dia dapat. “Saya tersanjung karena keterangan saya itu ditanggapi serius oleh Presiden melalui Juru Bicara Presiden, oleh Kepala BIN, dan oleh Menkopolhukam,” kata dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menuding ormas PPI kembali mendiskreditkan Demokrat dengan menyebar isu penjemputan paksa Prof Subur. Nurhayati bahkan meminta PPI dibubarkan saja bila terus menyudutkan Demokrat.
“Saya mempertanyakan apa tujuan berdirinya PPI ini? Apakah untuk mendiskreditkan Demokrat? Setiap membuat acara, selalu menyudutkan Presiden SBY. Kalau terus begitu, kenapa PPI ini harus ada?” kata Ketua Fraksi Demokrat itu berang. (eh)
Profesor Subur menyatakan datang ke kantor BIN untuk bicara dengan Kepala BIN Marciano Norman terkait kepentingan nasional yang amat penting. Dia tidak datang sendirian, melainkan bersama kawan-kawannya dari Aceh. “Di sana saya makan di kantor BIN. Kemudian saya dapat berita Kepala BIN ada kesibukan di luar, sedang menjemput Presiden SBY ke Bandara Halim Perdanakusuma,” kata Subur.
Sampai titik ini, pengurus PPI M Rahmad mempertanyakan penjelasan itu dalam konferensi pers Minggu malam, 20 Oktober 2013. Mantan Wakil Direktur Eksekutif Partai Demokrat itu mengatakan, tak mungkin Jumat siang itu Kepala BIN menjemput SBY ke Bandara Halim di Jakarta Timur, karena Presiden bersama rombongan baru tiba di Jakarta sekembalinya dari Yogyakarta pada Sabtu 19 Oktober 2013 pukul 12.00 WIB, bukan hari Jumat.
Subur yang pakar antrolopogi politik itu mengatakan mendatangi kantor BIN karena sudah ada janji temu dengan Kepala BIN. “Di BIN itu bukan pertemuan politik, tapi pertemuan akademisi,” kata dia. Subur mengaku sudah 2-3 kali ke BIN, dan tidak pernah berpikir atau berprasangka ke arah politik. “Saya hanya concern dengan kepentingan dan keamanan nasional,” ujarnya.
Namun akhirnya Subur tak jadi bertemu Kepala BIN sama sekali karena dia sendiri punya agenda di Pontianak, Kalimantan Barat. “Ada acara kampanye Partai Demokrat bersama Ketua DPD Demokrat Kalbar. Penerbangan saya berangkat jam 11.30 dari Jakarta ke Pontianak,” kata dia.
Dengan demikian, Subur punya tiga undangan sekaligus pada Jumat pekan lalu – di BIN pagi hari, di ormas PPI siang hari, dan di Pontianak. Subur pun memutuskan untuk mengejar penerbangannya ke Pontianak. “Saya menunggu di BIN sejak jam 10 sampai 11. Akhirnya saya pergi karena pesawat saya jam 11.30 berangkat,” kata dia.
Soal undangan dari PPI, Subur mengaku telat membacanya. “Benar ada undangan dari PPI. Undangan itu dari Anas Urbaningrum, dikirim melalui BBM saya. Undangan dikirim hari Kamis, saya buka hari Jumat. Saya diundang sebagai pakar antropologi politik, diminta bicara soal dinasti dan meritokrasi politik. Saya sebenarnya ingin hadir,” kata dia.
Subur mengatakan ketika berada di kantor BIN itu, dia tidak berkomunikasi sama sekali dengan pengurus PPI Sri Mulyono yang ditugaskan menjemputnya. Sampai titik ini, penjelasan Subur berbeda dengan PPI. Sri Mulyono yang mengaku menjemput Subur ke rumahnya kemudian menyusul dia ke kantor BIN di Kalibata Jakarta Selatan, mengatakan sempat berkomunikasi via telepon dengan Subur.
Menurut Sri Mulyono, setelah beberapa waktu menunggu di luar, Subur memintanya untuk kembali saja ke markas PPI karena jadwal pertemuan Subur dan Kepala BIN molor. Sesampainya di markas PPI, Sri Mulyono mengatakan kepada moderator acara dialog PPI M Rahmad bahwa Prof Subur tak bisa hadir sebagai narasumber karena dijemput staf BIN.
Rahmad lantas menyampaikan informasi tersebut kepada hadirin. Lebih lanjut, tiba-tiba beredar video di YouTube yang menyebut Prof Subur dijemput paksa oleh BIN. Atas semua kesalahpahaman ini, Sri Mulyono meminta maaf. “Saya minta maaf kepada M Rahmad, Profesor Subur, dan pihak-pihak lain yang merasa dirugikan atas perkembangan pemberitaan masalah ini, termasuk BIN,” ujarnya.
Sri Mulyono mengklaim sesungguhnya masih ada pembicaraan lain antara dia dengan Subur selain soal batalnya Subur datang ke acara PPI. “Ada pernyataan Profesor Subur yang lebih substansial dan mendalam ketimbang memenuhi undangan Kepala BIN di kantornya. Tapi itu untuk konsumsi saya pribadi dan internal PPI. Saya tak mau hubungan antara Profesor Subur, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Kepala BIN terganggu,” kata dia.
Semua itu dibantah oleh Subur. “Saya tidak ada kominukasi baik dengan panitia acara dialog PPI atau Pak Sri Mulyono,” kata dia. Subur pun mengatakan tak minta dijemput PPI ke kantor BIN.
SBY dan BIN
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ikut gusar dengan merebaknya isu penjemputan paksa Prof Subur oleh BIN. Melalui Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha, Sabtu 19 Oktober 2013, SBY meminta BIN memberikan klarifikasi. “Supaya masyarakat tahu jelas permasalahannya,” kata Julian.
Isu penculikan Subur oleh BIN jelas mencoreng Presiden SBY. “Presiden SBY meminta tidak boleh ada fitnah yang dibiarkan dan disebarkan tanpa tanggung jawab. Kebenaran harus ditegakkan,” ujar Julian.
Kepala BIN Marciano Norman bahkan siap melaporkan ke polisi pihak yang menyampaikan kabar penjemputan Subur oleh BIN – dalam hal ini M Rahmad yang memberitahukan hal itu kepada peserta diskusi PPI. Marciano kecewa dengan kabar yang menyudutkan itu. “Bahkan Presdien tanya langsung ke saya tentang peristiwa ini,” kata dia.
Apapun, M Rahmad menolak meminta maaf atas pernyataannya itu. Menurut Rahmad, dia hanya menyampaikan informasi yang dia dapat. “Saya tersanjung karena keterangan saya itu ditanggapi serius oleh Presiden melalui Juru Bicara Presiden, oleh Kepala BIN, dan oleh Menkopolhukam,” kata dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menuding ormas PPI kembali mendiskreditkan Demokrat dengan menyebar isu penjemputan paksa Prof Subur. Nurhayati bahkan meminta PPI dibubarkan saja bila terus menyudutkan Demokrat.
“Saya mempertanyakan apa tujuan berdirinya PPI ini? Apakah untuk mendiskreditkan Demokrat? Setiap membuat acara, selalu menyudutkan Presiden SBY. Kalau terus begitu, kenapa PPI ini harus ada?” kata Ketua Fraksi Demokrat itu berang. (eh)
Dituduh Jahat, Apa Kata Anas Urbaningrum?
SMS yang kabarnya berasal dari SBY menyebar publik.
ddd
Jum'at, 25 Oktober 2013, 17:02
Ita Lismawati F. Malau, Syahrul Ansyari
(ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)
Anas yang sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) mengaku sudah membaca SMS tersebut. Namun, ia tidak tertarik menempuh jalur hukum.
"Saya sempat berpikir juga. Saya ini kan dituduh menyebarkan berita tentang penculikan Pak Subur. Tentu dituduh itu tidak enak. Tapi tidak apa-apa, yang penting saya tidak melakukan itu, dan publik tahu informasi yang tidak valid," kata Anas di kediamannya, Duren Sawit, Jakarta, Jumat 25 Oktober 2013.
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu mempersilakan bila koleganya, Gede Pasek Suardika menempuh jalur hukum. Namun, ia memastikan tidak akan mengikutinya. Pasek adalah kader Demokrat yang juga pengurus PPI. "Pak Pasek orang hukum, saya orang budaya," ujarnya.
Menurut Anas, tuduhan itu berpangkal dari poin kedua yang menyebutkan dirinya dan Pasek adalah orang yang menyebarkan berita penculikan pendiri Partai Demokrat, Subur Budhisantoso oleh Badan Intelejen Negara (BIN). Tudingan jahat, katanya, adalah reaksi lanjutan dari informasi yang tidak benar.
"Pak SBY dapat informasi yang salah sehingga keluarlah kata-kata jahat. Saya kira wajar marah seperti itu karena informasinya tidak benar," katanya. (eh)
Rahmad Tidak Minta Maaf
http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2013/10/21/240693
SM/AntaraSAMPAIKAN KETERANGAN:
Anggota Perhimpunan Pergerakan Indonesia Muhammad Rahmad usai
menyampaikan keterangan terkait pernyataan penjemputan Prof Subur
Budhisantoso oleh BIN di Jakarta, Minggu (20/10).(30)
JAKARTA - M Rahmad tidak minta maaf terkait pernyataannya soal Prof Subur Budhi Santoso yang dijemput staf Badan Intelijen Negara (BIN). ”Karena tidak ada kata-kata salah yang saya sampaikan kepada publik. Yang terjadi sekarang saya dituding menebar fitnah,” kata Rahmad kepada wartawan di Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (20/10).
Didampingi Sri Mulyono, Rahmad mengaku mendapat informasi bila Prof Subur dijemput dari Sri Mulyono yang bertugas mengantar jemput ke lokasi diskusi di Rumah Pergerakan, Duren Sawit.
Rahmad adalah mantan wakil direktur eksekutif Partai Demokrat yang menjadi moderator dalam acara Diskusi Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) di kediaman Anas Urbaningrum di Duren Sawit, Jumat (18/10). Dalam diskusi itu dia menyampaikan, Prof Subur yang sedianya menjadi pembicara tidak hadir karena dijemput BIN.
Kepala BIN Marciano Norman pun mendesak Rahmad meminta maaf dan mempertanggungjawabkan pernyataannya. Terpisah mantan panglima TNI Jenderal TNI Endriartono Sutarto meminta para penyebar isu penculikan terhadap pendiri Partai Demokrat, Profesor Subur bertanggung jawab. Sebab, isu penculikan mencoreng nama BIN.
Mantan kepala staf TNI Angkatan Darat tersebut meminta agar semua pihak tidak asal bicara tanpa fakta. Karena Kepala BIN sudah membantah, sudah saatnya Prof Subur menggelar jumpa pers.
Sementara pengamat intelijen Wawan Purwanto juga menyarankan agar BIN melakukan tuntutan hukum. Hal itu untuk mencari kejelasan apa yang terjadi. ”Ini menyangkut kehormatan sebuah lembaga, sehingga sepantasnya BIN mengajukan tuntutan hukum. Jangan sampai masyarakat menduga-duga bahwa BIN tugasnya menculik orang,” tegasnya.
Wawan juga mempertanyakan latar belakang penyebarluaskan isu penculikan tersebut. Oleh karena itu, dia memuji langkah Kepala BIN yang menggelar jumpa pers untuk mengklarifikasi isu.
Menurutnya, pihak yang menyampaikan informasi penculikan itu juga harus mengklarifikasi tudingannya. Apa sebenarnya yang melandasinya menyampaikan hal tersebut. ”Tudingan tanpa dasar jelas tidak beralasan. Yang bersangkutan harus dikejar dan dimintai pertanggungjawaban,” ucap Wawan.
Wawan juga menyayangkan sikap pihak yang mengumumkan soal penculikan tersebut. Sebab, perlu ada klarifikasi sebelum diumumkan. ”Lebih baik mengontak BIN sebelum melansirnya. Sebab, hal ini menjadi bola liar,” sesalnya
Timbul Pertanyaan
Namun jawaban Kepala BIN belum memecahkan misteri. Bahkan sebaliknya menimbulkan pertanyaan baru. Demikian penilaian Direktur Nasional Lingkar Madani Ray Rangkuti, kemarin.
” Kepala BIN menyatakan tidak menjemput, bahkan tidak mengundang yang bersangkutan karena tidak ada kepentingan. Anehnya, Subur malah mengakui diundang dan telah berada sejak jam 10.00 di kantor BIN. Beliau sampai terus di sana hingga jam 13.00. Siapa yang benar. Ini kan menimbulkan pertanyaan lagi,” kata Ray.
Menurut dia, jika yang benar pernyataan Kepala BIN, berarti pengakuan Subur harus dianggap tidak ada. Sebaliknya, jika benar Subur ada di kantor BIN, mengapa kepala BIN seolah-olah menutupinya.
Dia menambahkan, dari info yang belum dibantah pihak BIN, ada kesan jadwal bincang-bincang sengaja diulur-ulur sampai waktunya mepet ke jadwal diskusi PPI. ‘’Mengapa Subur masih menyatakan dapat hadir ke diskusi PPI padahal ada jadwal beliau yang begitu ketat, yang secara teknis akan menyulitkannya dia hadir di acara PPI.
”Dengan berbagai pertanyaan sederhana yang belum terjawab dalam pernyataan kepala BIN, kita tetap patut untuk brsikap lebih kritis. Sebab, jika benar ada bincang-bincang, itu merupakan musibah tersendiri bagi demokrasi kita. (H28,J22,F4-80)
M. Rahmad: Saya Dipojokkan, Kenapa Harus Saya Minta Maaf?
Senin, 21 Oktober 2013 , 08:40:00 WIB
RMOL. Isu
Prof. Subur Budhisantoso dijemput paksa atau diculik oleh Badan
Intelijen Negara (BIN) pada Jumat kemarin berawal dari pernyataan
pengurus Perhimpunan Pergerakan Indonesia M. Rahmad. Rahmad, yang saat
itu sebagai moderator, menjelaskan, Prof. Budhisantoso tidak bisa hadir
dalam diskusi "Politik Dinasti dan Meritokrasi" karena dijemput BIN.
"Kata dijemput ini high context. Dulu kalau kita dengar dijemput BIN, merinding bulu kita. Karena konotasinya itu diculik, dijemput paksa," ujar pengamat komunikasi politik Prof. Tjipta Lesmana dalam dalam talkshow di TvOne pagi ini (Senin, 21/10).
Menanggapi tersebut, Rahmad menegaskan, kata jemput diartikan diculik berarti BIN masih menggunakan paradigma lama. Sementara saat ini sudah masuk era reformasi. Kalau masih menggunakan paradigma lama, berarti tidak ada yang berubah dari BIN. "Jadi sebenarnya tidak ada yang salah. Dari mulut Rahmad, tidak pernah kata keluar diculik, dijemput paksa," ungkapnya.
Dia juga heran disembut bersembunyi dan harus meminta maaf oleh Menko Polhukam. Bahkan Kepala BIN mengancam akan mengadukan ke ranah hukum. Menurutnya itu tidak baik. Apalagi dia tidak bersembunyi. Makanya dia menolak untuk meminta maaf. "Barang kali terbalik ya. Yang dipojokkan, kan Rahmad. Jadi siapa yang harusnya meminta maaf?" ungkapnya.
Rahmad sendiri tidak menyangka apa yang dia sampaikan itu menimbulkan kehebohan. Karena pada saat dia mengungkapkan itu tidak ada respons dari wartawan dan publik. "Tidak ada yang bertanya pada saat itu. Karena waktu acara dialog, yang diwawancarai Mas Anas dan Bu Husnul (saat itu sebagai pembicara). Jadi tidak ada yang mewawancari saya. Saya pikir tidak ada masalah," tandasnya. [zul]
Baca juga:
Sri Mulyono: Ada Pernyataan Menarik Prof. Subur Soal BIN dan PPI
Minggu, 20 Oktober 2013 , 22:45:00 WIB
http://www.rmol.co/read/2013/10/20/130073/Sri-Mulyono:-Ada-Pernyataan-Menarik-Prof.-Subur-Soal-BIN-dan-PPI-
RMOL. Sri
Mulyono mengaku sempat menghubungi mantan Ketua Umum DPP Partai
Demokrat Prof. Subur Budhisantoso lewat sambungan telepon seluler.
Sri Mulyono adalah pengurus Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) yang mendapat tugas menjemput Prof. Subur, yang diagendakan menjadi pembicara diskusi "Dinasti Politik Vs Meritrokrasi" di markas PPI pada Jumat kemarin.
Dalam pembicaraan itu, Prof. Subur mengeluarkan pernyataan menarik, mendalam, dan substansial, terkait kehadirannya di Kantor BIN dan ketidakhadirannya di Rumah PPI. Namun, Mulyono menolak menyampaikan apa yang disampaikan Gurubesar Antropologi Universitas Indonesia itu.
Alasannya, dia tidak ingin hubungan baik Prof. Subur dengan Presiden SBY dan Kepala BIN terganggu.
"Itu adalah untuk konsumsi saya pribadi dan internal PPI. Saya tidak ingin mengganggu hubungan baik. Beliau-beliau adalah para tokoh bangsa yang harus rukun dan harmonis," demikian Mulyono. [zul]
Baca juga:
Prof. Subur Sudah Konfirmasi Hadir Sebagai Pembicara di Acara PPI
Minggu, 20 Oktober 2013 , 19:54:00 WIB
RMOL. Mantan
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Prof. Subur Budhisantoso (SBS) sudah
menkonfirmasi akan hadir sebagai pembicara dalam diskusi "Dinasti
Politik Vs Meritrokrasi" yang digelar pengurus Perhimpunan Pergerakan
Indonesia (PPI) pada pukul 13.00 WIB sampai selesai Jumat kemarin,
(18/10).
Kesedian menjadi narasumber berdasarkan komunikasi lewat BBM Prof. Subur dengan Ketua Umum PPI, Anas Urbaningrum.
"Beliau diundang sebagai pakar antropologi," jelas Muhammad Rahmad dalam jumpa pers di markas PPI yang merupakan kediaman Anas, di kawasan Duren Sawit, Jakarta, Minggu (20/10). Rahmad merupakan moderator dalam acara diskusi pada Jumat kemarin itu.
Rahmad menjelaskan, panitia sudah menugaskan pengurus PPI lainnya, Sri Mulyono untuk menjemput dan mengantar Prof. Subur. Nah, ketika akan menjemput Prof. Subur di kediamannya, Sri Mulyono mendapat info dari ajudan Gurubesar Antropologi Universitas Indonesia itu bahwa yang bersangkutan dijemput Staf BIN dan sudah berada di kantor BIN.
"Sri Mulyono mendapat info dari ajudan Prof SBS, bahwa Prof SBS dijemput staf BIN dan sudah berada di kantor BIN," kata Rahmad
Atas informasi itu, Sri Mulyono langsung menuju kantor BIN di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Sesampainya di kantor BIN, Sri Mulyono sempat berkomunikasi langsung melalui handphone dengan Prof. Subur. Dari komunikasi itu, Prof. Subur mengatakan ada rencana pertemuan dengan Kapala BIN sekitar pukul 10.00 WIB. Namun ditunda karena kepala BIN ada kegiatan penting menjemput Presiden SBY ke Bandara.
"Profesor Subur diminta menunggu hingga setelah shalat Jumat. Dan menyampaikan bahwa beliau terpaksa tidak bisa hadir pada acara dialog PPI. Saudara SM (Sri Mulyono) diminta tidak usah menunggu di kantor BIN," ujar Rahmad.
Kemudian Sri Mulyono langsung kembali ke Duren Sawit dan menyampaikan informasi yang dia terimanya ke pengurus PPI dan panitia dialog, terutama kepada Rahmad yang bertindak sebagai moderator pada acara itu. "Informasi itulah yang saya sampaikan kepada peserta dialog," ujar Rahmad yang menjelaskan alasan ketidakhadiran Prof. Rahmad. [zul]
Baca juga:
Orang Paling Kurang Ajar di Dunia yang Berani Sakiti Hati Prof. Subur
Minggu, 20 Oktober 2013 , 20:24:00 WIB
RMOL. Mantan
Ketua Umum Partai Demokrat Subur Budhisantoso dikenal sebagai sosok
yang sederhana dan bersahaja. Tidak ambisius dan tidak suka mengeluarkan
pernyataan yang menyakitkan.
Itulah kesan mantan anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Effendy Choirie yang kini bergabung dengan Partai Nasdem.
Karena kesederhanaan dan kerendahan hati itu, menurut Gus Choi, hanya orang paling kurang sedunia yang berani menyakiti hati Profesor Subur.
“Kelas saya belum seperti Gus Dur yang bisa berani dengan tegas mengatakan siapa yang melakukan itu terhadap Subur. Tapi jelas siapapun itu yang melakukannya entah pihak Anas ataupun BIN kalau benar ingin menyakitinya mereka orang yang paling kurang ajar di dunia,” ujar Gus Choi, Minggu (20/10).
Sebagai orang yang ikut serta melahirkan Partai Demokrat, sebenarnya Subur berhak mendapatkan kedudukan di pemerintahan yang selama dua periode dikuasai Partai Demokrat. Namun Subur tidak berambisi dan tidak pernah meminta-minta. Pribadinya yang sholeh membuatnya menjadi salah satu sosok yang bisa diterima semua pihak.
”Dia sangat taat, statement-nya pun tidak ada yang macam-macam. Makanya Demokrat dulu tenang dan nggak banyak riak dan gelombang,” ujar Gus Choi lagi.
Kalau Prof. Subur bukan jenis orang yang baik tentu sudah lama ia teriak-teriak tentang Partai Demokrat yang tak memberinya jatah di pemerintahan.
”Dia tentu tahu isi jeroan Partai Demokrat. Tapi pengetahuannya tidak pernah digunakan untuk sekadar mendapatkan jabatan," demikian Gus Choi. [ian]
Baca juga:
Liputan6.com, Jakarta : Anas Urbaningrum tengah
duduk di kursi pembicara yang disiapkan untuknya saat mendengar kabar
Subur Budhisantoso, dijemput Badan Intelijen Negara (BIN). Dari lokasi
diskusi 'Dinasti Versus Meritokrasi Politik' yang digelar di rumah Anas
di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur itulah, kehebohan bermula.
Saat itu, Jumat 18 Oktober 2013 lalu, Anas yang kini
sibuk dengan Ormas Pergerakan Perhimpunan Indonesia (PPI) mengundang
Subur sebagai salah satu pembicara dalam diskusinya. Subur bukanlah
orang yang baru dikenal Anas. Dia adalah senior yang sama-sama pernah
menduduki kursi Ketua Umum Partai Demokrat. Subur yang pertama.
Jumat siang, usai salat Jumat, akhirnya sang moderator diskusi, yakni mantan Wakil Direktur Eksekutif Partai Demokrat Muhammad Rahmad, mengumumkan batalnya Subur sebagai pembicara karena dijemput BIN. Isu penculikan Subur oleh BIN pun tersebar.
Nama Muhammad Rahmad langsung jadi buah bibir. Siapa sebenarnya Rahmad? Penelusuran Liputan6.com, Rahmad tengah mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatra Barat.
"Iya, dia calon DPD Sumbar," kata Anas Urbaningrum.
Dalam sebuah foto kampanye, Rahmad mengaku adalah penulis pidato SBY. Dari biodata yang tercantum di situs Komisi Pemilihan Umum (KPU), tercatat Rahmad pernah bekerja sebagai staf senior Kedutaan Besar RI di Singapura pada 1997-2009. Setelah itu menjadi Wakil Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat (2010-2012).
Setelah Anas mundur dari jabatan Ketua Umum Demokrat karena tersangkut Hambalang, Rahmat pun mundur. Pada 8 April lalu, KPK memeriksa Rahmad sebagai saksi kasus Hambalang dengan Anas sebagai tersangka.
Demokrat terusik
"Narasumber (diskusi) Professor Subur, kami dikabarkan panitia, bahwa jam 09.00 WIB pagi tadi beliau dijemput oleh staf BIN," kata Rahmad dalam diskusi. Ucapan Rahmad itu terekam dalam video 'Pembicara Rumah Pergerakan Dijemput Staf BIN' berdurasi 3:32 menit yang diunggah ke situs YouTube.
Sejak detik itu, Rahmad seketika menjadi orang yang paling dicari. Berita besar itu mampu membuat partai sebesar Demokrat terusik. Sejumlah politisi, petinggi, hingga sang ketua umum SBY angkat bicara. Semuanya mendesak agar informasi itu segera diklarifikasi. Rahmad juga diminta bertanggung jawab dan meminta maaf.
"Saatnya Rahmad tampil depan publik minta maaf atas fitnah yang dilakukan. Tidak perlu bersembunyi," kecam Ketua DPP Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin, Minggu (20/10/2013).
"Minta maaf karena Anda yang memulai ini, menggegerkan weekend kita kemarin. Karena tidak mungkin BIN ada kaitan dengan Partai Demokrat," ucapnya lagi.
Tak cuma partai berlambang mercy itu, Rahmad juga membuat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia Djoko Suyanto dan Kepala BIN Mayjen (Purn) Marciano Norman ikut-ikutan sibuk. Sang menteri bahkan meminta Rahmad menunjukkan batang hidungnya. Sedangkan Kepala BIN harus memenuhi panggilan Presiden SBY.
"Terkait tuduhan yang tidak benar terhadap BIN yang dilontarkan oleh moderator Saudara M Rachmad pada acara diskusi di ormas PPI, seharusnya yang bersangkutan bersikap ksatria untuk minta maaf dan mengakui kesalahannya, bukan malah bersembunyi," kata Djoko dalam pernyataan singkat yang diterima Liputan6.com.
Sementara Kepala BIN Mayjen (Purn) Marciano Norman membantah semua informasi yang dibeber Rahmad. Marciano bahkan mengancam akan mempolisikannya. Dia menuntut agar sang penyebar tudingan penculikan itu untuk bertanggung jawab dan meminta maaf kepada BIN dan Subur.
"Kita lakukan upaya hukum ke kepolisian, bahwa pernyataan itu merugikan nama kami. Langkah hukum akan diajukan kepada mereka yang sampaikan statement yang berkaitan dengan pemberitaan ini," ucap Marciano, Sabtu 19 Oktober 2013.
"Di media sosial banyak ditulis BIN lakukan penculikan. Saya menjamin, BIN melaksanakan tugas sesuai kewenangan yang telah ditentukan. BIN adalah milik rakyat," tutur Marciano.
Jemput SBY atau ke Pontianak?
Setelah membuat heboh soal penangkapan Subur Budhisantoso BIN selama beberapa hari belakangan, Rahmad akhirnya menunjukkan wajahnya. Di tempat yang sama saat pertama kali mengembuskan kabar penjemputan Subur--di kediaman Anas, Duren Sawit, Jaktim, Rahmad membuka kembali mulutnya.
Dia membantah menyebut Subur diculik BIN. Menurutnya Subur memang tidak dijemput staf BIN. Dia berangkat bersama rombongan ke kantor BIN pada pukul 10.00 WIB, sesuai dengan agenda acara di BIN.
"Saya tidak pernah katakan Pak Subur diculik, diamankan, diciduk, dan sejenisnya," ujar Rahmad dalam konferensi persnya, Minggu (20/10/2013).
Mengetahui Subur ada di kantor BIN, Rahmad segera mengirim Sri Mulyono--yang bertugas menjemput Subur-- menuju Kalibata. Sesampai di sana, Sri Mulyono langsung berkomunikasi dengan Subur via telepon genggam. Dalam percakapan itu, Subur memberi tahu, pertemuan dengan Kepala BIN seharusnya berlangsung pukul 10.00 WIB. Namun ditunda karena Kepala BIN harus menjemput Presiden SBY.
"Karena itulah Pak Subur diminta untuk menunggu sampai setelah shalat Jumat, jam 1 siang. Akhirnya disampaikan Pak Subur tidak bisa hadir dalam dialog di PPI," ujarnya.
Namun, ada kejanggalan. Pada 18 Oktober, SBY tengah melakukan kunjungan kerja di luar Jakarta dan baru kembali Sabtu 19 Oktober pukul 14.00 WIB dari Yogyakarta. "Hal inilah yang perlu dijelaskan terbuka sehingga masyarakat mendapat info yang benar dan sesungguhnya," ucap Rahmad.
Rahmad menegaskan, dirinya yang bertugas sebagai moderator diskusi hanya menyampaikan informasi keberadaan Subur dari panitia. Karena itu, dia menolak meminta maaf. Menurutnya, tak ada yang salah dari pernyataannya.
JAKARTA - M Rahmad tidak minta maaf terkait pernyataannya soal Prof Subur Budhi Santoso yang dijemput staf Badan Intelijen Negara (BIN). ”Karena tidak ada kata-kata salah yang saya sampaikan kepada publik. Yang terjadi sekarang saya dituding menebar fitnah,” kata Rahmad kepada wartawan di Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (20/10).
Didampingi Sri Mulyono, Rahmad mengaku mendapat informasi bila Prof Subur dijemput dari Sri Mulyono yang bertugas mengantar jemput ke lokasi diskusi di Rumah Pergerakan, Duren Sawit.
Rahmad adalah mantan wakil direktur eksekutif Partai Demokrat yang menjadi moderator dalam acara Diskusi Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) di kediaman Anas Urbaningrum di Duren Sawit, Jumat (18/10). Dalam diskusi itu dia menyampaikan, Prof Subur yang sedianya menjadi pembicara tidak hadir karena dijemput BIN.
Kepala BIN Marciano Norman pun mendesak Rahmad meminta maaf dan mempertanggungjawabkan pernyataannya. Terpisah mantan panglima TNI Jenderal TNI Endriartono Sutarto meminta para penyebar isu penculikan terhadap pendiri Partai Demokrat, Profesor Subur bertanggung jawab. Sebab, isu penculikan mencoreng nama BIN.
Mantan kepala staf TNI Angkatan Darat tersebut meminta agar semua pihak tidak asal bicara tanpa fakta. Karena Kepala BIN sudah membantah, sudah saatnya Prof Subur menggelar jumpa pers.
Sementara pengamat intelijen Wawan Purwanto juga menyarankan agar BIN melakukan tuntutan hukum. Hal itu untuk mencari kejelasan apa yang terjadi. ”Ini menyangkut kehormatan sebuah lembaga, sehingga sepantasnya BIN mengajukan tuntutan hukum. Jangan sampai masyarakat menduga-duga bahwa BIN tugasnya menculik orang,” tegasnya.
Wawan juga mempertanyakan latar belakang penyebarluaskan isu penculikan tersebut. Oleh karena itu, dia memuji langkah Kepala BIN yang menggelar jumpa pers untuk mengklarifikasi isu.
Menurutnya, pihak yang menyampaikan informasi penculikan itu juga harus mengklarifikasi tudingannya. Apa sebenarnya yang melandasinya menyampaikan hal tersebut. ”Tudingan tanpa dasar jelas tidak beralasan. Yang bersangkutan harus dikejar dan dimintai pertanggungjawaban,” ucap Wawan.
Wawan juga menyayangkan sikap pihak yang mengumumkan soal penculikan tersebut. Sebab, perlu ada klarifikasi sebelum diumumkan. ”Lebih baik mengontak BIN sebelum melansirnya. Sebab, hal ini menjadi bola liar,” sesalnya
Timbul Pertanyaan
Namun jawaban Kepala BIN belum memecahkan misteri. Bahkan sebaliknya menimbulkan pertanyaan baru. Demikian penilaian Direktur Nasional Lingkar Madani Ray Rangkuti, kemarin.
” Kepala BIN menyatakan tidak menjemput, bahkan tidak mengundang yang bersangkutan karena tidak ada kepentingan. Anehnya, Subur malah mengakui diundang dan telah berada sejak jam 10.00 di kantor BIN. Beliau sampai terus di sana hingga jam 13.00. Siapa yang benar. Ini kan menimbulkan pertanyaan lagi,” kata Ray.
Menurut dia, jika yang benar pernyataan Kepala BIN, berarti pengakuan Subur harus dianggap tidak ada. Sebaliknya, jika benar Subur ada di kantor BIN, mengapa kepala BIN seolah-olah menutupinya.
Dia menambahkan, dari info yang belum dibantah pihak BIN, ada kesan jadwal bincang-bincang sengaja diulur-ulur sampai waktunya mepet ke jadwal diskusi PPI. ‘’Mengapa Subur masih menyatakan dapat hadir ke diskusi PPI padahal ada jadwal beliau yang begitu ketat, yang secara teknis akan menyulitkannya dia hadir di acara PPI.
”Dengan berbagai pertanyaan sederhana yang belum terjawab dalam pernyataan kepala BIN, kita tetap patut untuk brsikap lebih kritis. Sebab, jika benar ada bincang-bincang, itu merupakan musibah tersendiri bagi demokrasi kita. (H28,J22,F4-80)
M. Rahmad: Saya Dipojokkan, Kenapa Harus Saya Minta Maaf?
Senin, 21 Oktober 2013 , 08:40:00 WIB
Laporan: Zulhidayat Siregar
http://www.rmol.co/read/2013/10/21/130094/M.-Rahmad:-Saya-Dipojokkan,-Kenapa-Harus-Saya-Minta-Maaf-
"Kata dijemput ini high context. Dulu kalau kita dengar dijemput BIN, merinding bulu kita. Karena konotasinya itu diculik, dijemput paksa," ujar pengamat komunikasi politik Prof. Tjipta Lesmana dalam dalam talkshow di TvOne pagi ini (Senin, 21/10).
Menanggapi tersebut, Rahmad menegaskan, kata jemput diartikan diculik berarti BIN masih menggunakan paradigma lama. Sementara saat ini sudah masuk era reformasi. Kalau masih menggunakan paradigma lama, berarti tidak ada yang berubah dari BIN. "Jadi sebenarnya tidak ada yang salah. Dari mulut Rahmad, tidak pernah kata keluar diculik, dijemput paksa," ungkapnya.
Dia juga heran disembut bersembunyi dan harus meminta maaf oleh Menko Polhukam. Bahkan Kepala BIN mengancam akan mengadukan ke ranah hukum. Menurutnya itu tidak baik. Apalagi dia tidak bersembunyi. Makanya dia menolak untuk meminta maaf. "Barang kali terbalik ya. Yang dipojokkan, kan Rahmad. Jadi siapa yang harusnya meminta maaf?" ungkapnya.
Rahmad sendiri tidak menyangka apa yang dia sampaikan itu menimbulkan kehebohan. Karena pada saat dia mengungkapkan itu tidak ada respons dari wartawan dan publik. "Tidak ada yang bertanya pada saat itu. Karena waktu acara dialog, yang diwawancarai Mas Anas dan Bu Husnul (saat itu sebagai pembicara). Jadi tidak ada yang mewawancari saya. Saya pikir tidak ada masalah," tandasnya. [zul]
Baca juga:
Sri Mulyono: Ada Pernyataan Menarik Prof. Subur Soal BIN dan PPI
Minggu, 20 Oktober 2013 , 22:45:00 WIB
http://www.rmol.co/read/2013/10/20/130073/Sri-Mulyono:-Ada-Pernyataan-Menarik-Prof.-Subur-Soal-BIN-dan-PPI-
Laporan: Ihsan Dalimunthe
Sri Mulyono adalah pengurus Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) yang mendapat tugas menjemput Prof. Subur, yang diagendakan menjadi pembicara diskusi "Dinasti Politik Vs Meritrokrasi" di markas PPI pada Jumat kemarin.
Dalam pembicaraan itu, Prof. Subur mengeluarkan pernyataan menarik, mendalam, dan substansial, terkait kehadirannya di Kantor BIN dan ketidakhadirannya di Rumah PPI. Namun, Mulyono menolak menyampaikan apa yang disampaikan Gurubesar Antropologi Universitas Indonesia itu.
Alasannya, dia tidak ingin hubungan baik Prof. Subur dengan Presiden SBY dan Kepala BIN terganggu.
"Itu adalah untuk konsumsi saya pribadi dan internal PPI. Saya tidak ingin mengganggu hubungan baik. Beliau-beliau adalah para tokoh bangsa yang harus rukun dan harmonis," demikian Mulyono. [zul]
Baca juga:
Prof. Subur Sudah Konfirmasi Hadir Sebagai Pembicara di Acara PPI
Minggu, 20 Oktober 2013 , 19:54:00 WIB
Laporan: Ihsan Dalimunthe
http://www.rmol.co/read/2013/10/20/130061/Prof.-Subur-Sudah-Konfirmasi-Hadir-Sebagai-Pembicara-di-Acara-PPI-
Kesedian menjadi narasumber berdasarkan komunikasi lewat BBM Prof. Subur dengan Ketua Umum PPI, Anas Urbaningrum.
"Beliau diundang sebagai pakar antropologi," jelas Muhammad Rahmad dalam jumpa pers di markas PPI yang merupakan kediaman Anas, di kawasan Duren Sawit, Jakarta, Minggu (20/10). Rahmad merupakan moderator dalam acara diskusi pada Jumat kemarin itu.
Rahmad menjelaskan, panitia sudah menugaskan pengurus PPI lainnya, Sri Mulyono untuk menjemput dan mengantar Prof. Subur. Nah, ketika akan menjemput Prof. Subur di kediamannya, Sri Mulyono mendapat info dari ajudan Gurubesar Antropologi Universitas Indonesia itu bahwa yang bersangkutan dijemput Staf BIN dan sudah berada di kantor BIN.
"Sri Mulyono mendapat info dari ajudan Prof SBS, bahwa Prof SBS dijemput staf BIN dan sudah berada di kantor BIN," kata Rahmad
Atas informasi itu, Sri Mulyono langsung menuju kantor BIN di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Sesampainya di kantor BIN, Sri Mulyono sempat berkomunikasi langsung melalui handphone dengan Prof. Subur. Dari komunikasi itu, Prof. Subur mengatakan ada rencana pertemuan dengan Kapala BIN sekitar pukul 10.00 WIB. Namun ditunda karena kepala BIN ada kegiatan penting menjemput Presiden SBY ke Bandara.
"Profesor Subur diminta menunggu hingga setelah shalat Jumat. Dan menyampaikan bahwa beliau terpaksa tidak bisa hadir pada acara dialog PPI. Saudara SM (Sri Mulyono) diminta tidak usah menunggu di kantor BIN," ujar Rahmad.
Kemudian Sri Mulyono langsung kembali ke Duren Sawit dan menyampaikan informasi yang dia terimanya ke pengurus PPI dan panitia dialog, terutama kepada Rahmad yang bertindak sebagai moderator pada acara itu. "Informasi itulah yang saya sampaikan kepada peserta dialog," ujar Rahmad yang menjelaskan alasan ketidakhadiran Prof. Rahmad. [zul]
Baca juga:
Orang Paling Kurang Ajar di Dunia yang Berani Sakiti Hati Prof. Subur
Minggu, 20 Oktober 2013 , 20:24:00 WIB
Laporan: Hendry Ginting
Itulah kesan mantan anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Effendy Choirie yang kini bergabung dengan Partai Nasdem.
Karena kesederhanaan dan kerendahan hati itu, menurut Gus Choi, hanya orang paling kurang sedunia yang berani menyakiti hati Profesor Subur.
“Kelas saya belum seperti Gus Dur yang bisa berani dengan tegas mengatakan siapa yang melakukan itu terhadap Subur. Tapi jelas siapapun itu yang melakukannya entah pihak Anas ataupun BIN kalau benar ingin menyakitinya mereka orang yang paling kurang ajar di dunia,” ujar Gus Choi, Minggu (20/10).
Sebagai orang yang ikut serta melahirkan Partai Demokrat, sebenarnya Subur berhak mendapatkan kedudukan di pemerintahan yang selama dua periode dikuasai Partai Demokrat. Namun Subur tidak berambisi dan tidak pernah meminta-minta. Pribadinya yang sholeh membuatnya menjadi salah satu sosok yang bisa diterima semua pihak.
”Dia sangat taat, statement-nya pun tidak ada yang macam-macam. Makanya Demokrat dulu tenang dan nggak banyak riak dan gelombang,” ujar Gus Choi lagi.
Kalau Prof. Subur bukan jenis orang yang baik tentu sudah lama ia teriak-teriak tentang Partai Demokrat yang tak memberinya jatah di pemerintahan.
”Dia tentu tahu isi jeroan Partai Demokrat. Tapi pengetahuannya tidak pernah digunakan untuk sekadar mendapatkan jabatan," demikian Gus Choi. [ian]
Baca juga:
Demokrat Tersandung BIN
Oleh Tim Liputan6.com
Posted: 21/10/2013 00:35
Jumat siang, usai salat Jumat, akhirnya sang moderator diskusi, yakni mantan Wakil Direktur Eksekutif Partai Demokrat Muhammad Rahmad, mengumumkan batalnya Subur sebagai pembicara karena dijemput BIN. Isu penculikan Subur oleh BIN pun tersebar.
Nama Muhammad Rahmad langsung jadi buah bibir. Siapa sebenarnya Rahmad? Penelusuran Liputan6.com, Rahmad tengah mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatra Barat.
"Iya, dia calon DPD Sumbar," kata Anas Urbaningrum.
Dalam sebuah foto kampanye, Rahmad mengaku adalah penulis pidato SBY. Dari biodata yang tercantum di situs Komisi Pemilihan Umum (KPU), tercatat Rahmad pernah bekerja sebagai staf senior Kedutaan Besar RI di Singapura pada 1997-2009. Setelah itu menjadi Wakil Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat (2010-2012).
Setelah Anas mundur dari jabatan Ketua Umum Demokrat karena tersangkut Hambalang, Rahmat pun mundur. Pada 8 April lalu, KPK memeriksa Rahmad sebagai saksi kasus Hambalang dengan Anas sebagai tersangka.
Demokrat terusik
"Narasumber (diskusi) Professor Subur, kami dikabarkan panitia, bahwa jam 09.00 WIB pagi tadi beliau dijemput oleh staf BIN," kata Rahmad dalam diskusi. Ucapan Rahmad itu terekam dalam video 'Pembicara Rumah Pergerakan Dijemput Staf BIN' berdurasi 3:32 menit yang diunggah ke situs YouTube.
Sejak detik itu, Rahmad seketika menjadi orang yang paling dicari. Berita besar itu mampu membuat partai sebesar Demokrat terusik. Sejumlah politisi, petinggi, hingga sang ketua umum SBY angkat bicara. Semuanya mendesak agar informasi itu segera diklarifikasi. Rahmad juga diminta bertanggung jawab dan meminta maaf.
"Saatnya Rahmad tampil depan publik minta maaf atas fitnah yang dilakukan. Tidak perlu bersembunyi," kecam Ketua DPP Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin, Minggu (20/10/2013).
"Minta maaf karena Anda yang memulai ini, menggegerkan weekend kita kemarin. Karena tidak mungkin BIN ada kaitan dengan Partai Demokrat," ucapnya lagi.
Tak cuma partai berlambang mercy itu, Rahmad juga membuat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia Djoko Suyanto dan Kepala BIN Mayjen (Purn) Marciano Norman ikut-ikutan sibuk. Sang menteri bahkan meminta Rahmad menunjukkan batang hidungnya. Sedangkan Kepala BIN harus memenuhi panggilan Presiden SBY.
"Terkait tuduhan yang tidak benar terhadap BIN yang dilontarkan oleh moderator Saudara M Rachmad pada acara diskusi di ormas PPI, seharusnya yang bersangkutan bersikap ksatria untuk minta maaf dan mengakui kesalahannya, bukan malah bersembunyi," kata Djoko dalam pernyataan singkat yang diterima Liputan6.com.
Sementara Kepala BIN Mayjen (Purn) Marciano Norman membantah semua informasi yang dibeber Rahmad. Marciano bahkan mengancam akan mempolisikannya. Dia menuntut agar sang penyebar tudingan penculikan itu untuk bertanggung jawab dan meminta maaf kepada BIN dan Subur.
"Kita lakukan upaya hukum ke kepolisian, bahwa pernyataan itu merugikan nama kami. Langkah hukum akan diajukan kepada mereka yang sampaikan statement yang berkaitan dengan pemberitaan ini," ucap Marciano, Sabtu 19 Oktober 2013.
"Di media sosial banyak ditulis BIN lakukan penculikan. Saya menjamin, BIN melaksanakan tugas sesuai kewenangan yang telah ditentukan. BIN adalah milik rakyat," tutur Marciano.
Jemput SBY atau ke Pontianak?
Setelah membuat heboh soal penangkapan Subur Budhisantoso BIN selama beberapa hari belakangan, Rahmad akhirnya menunjukkan wajahnya. Di tempat yang sama saat pertama kali mengembuskan kabar penjemputan Subur--di kediaman Anas, Duren Sawit, Jaktim, Rahmad membuka kembali mulutnya.
Dia membantah menyebut Subur diculik BIN. Menurutnya Subur memang tidak dijemput staf BIN. Dia berangkat bersama rombongan ke kantor BIN pada pukul 10.00 WIB, sesuai dengan agenda acara di BIN.
"Saya tidak pernah katakan Pak Subur diculik, diamankan, diciduk, dan sejenisnya," ujar Rahmad dalam konferensi persnya, Minggu (20/10/2013).
Mengetahui Subur ada di kantor BIN, Rahmad segera mengirim Sri Mulyono--yang bertugas menjemput Subur-- menuju Kalibata. Sesampai di sana, Sri Mulyono langsung berkomunikasi dengan Subur via telepon genggam. Dalam percakapan itu, Subur memberi tahu, pertemuan dengan Kepala BIN seharusnya berlangsung pukul 10.00 WIB. Namun ditunda karena Kepala BIN harus menjemput Presiden SBY.
"Karena itulah Pak Subur diminta untuk menunggu sampai setelah shalat Jumat, jam 1 siang. Akhirnya disampaikan Pak Subur tidak bisa hadir dalam dialog di PPI," ujarnya.
Namun, ada kejanggalan. Pada 18 Oktober, SBY tengah melakukan kunjungan kerja di luar Jakarta dan baru kembali Sabtu 19 Oktober pukul 14.00 WIB dari Yogyakarta. "Hal inilah yang perlu dijelaskan terbuka sehingga masyarakat mendapat info yang benar dan sesungguhnya," ucap Rahmad.
Rahmad menegaskan, dirinya yang bertugas sebagai moderator diskusi hanya menyampaikan informasi keberadaan Subur dari panitia. Karena itu, dia menolak meminta maaf. Menurutnya, tak ada yang salah dari pernyataannya.
Namun anggota PPI yang bertugas menjemput Subur, Sri Mulyono, pun turut angkat bicara. Dia meminta maaf
atas berkembangnya isu penculikan Subur oleh BIN itu. Namun ia mengaku,
tidak pernah menyebut Subur diculik atau pun dijemput paksa.
"Atas informasi yang kurang tepat saya meminta maaf kepada Muhammad Rahmad, kepada Subur, dan pihak yang merasa dirugikan atas perkembangan pemberitaan ini termasuk BIN," tutur Mulyono.
Sementara Kepala BIN Marciano Norman mengatakan keterangan yang berbeda dari Muhammad Rahmad. Kepada Marciano, Subur Budhisantoso membantah dijemput petugas BIN. Subur mengaku, sejak hari Jumat, 18 Oktober lalu, dirinya berada di Pontianak untuk mengikuti kegiatan pembekalan kader Partai Demokrat.
"Saya baru saja bicara telepon dengan Profesor Budhi (Subur). Saat ini (Sabtu) yang bersangkutan sejak hari jumat lalu, jam 13.00 WIB berangkat ke Pontianak, dan sampai sekarang beliau masih di Pontianak untuk keperluan kepentingan Kader partainya, Partai Demokrat," ujar Marciano di markas besar BIN, Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu 19 Oktober 2013.
Pernyataan Marciano itu pun diamini Wakil Ketua Majelis Tinggi PD, Marzuki Alie. Jauh-jauh dari Arab Saudi, Marzuki menyempatkan waktunya untuk mengonfirmasi kebenaran isu penculikan Subur oleh BIN itu.
Marzukie yang sedang di Arab Saudi pun segera mengontak Larno--ajudan Subur. Dengan sebuah pesan singkat, Larno kemudian memberitahu keberadaan Budi saat itu.
"Sedang di Pontianak dengan Pak Albert, anggota FPD Dapil Kalbar untuk persiapan kampanye," ujar Larno yang disampaikan Marzuki melalui pesan singkatnya, Sabtu, 19 Oktober 2013. (Ndy)
"Atas informasi yang kurang tepat saya meminta maaf kepada Muhammad Rahmad, kepada Subur, dan pihak yang merasa dirugikan atas perkembangan pemberitaan ini termasuk BIN," tutur Mulyono.
Sementara Kepala BIN Marciano Norman mengatakan keterangan yang berbeda dari Muhammad Rahmad. Kepada Marciano, Subur Budhisantoso membantah dijemput petugas BIN. Subur mengaku, sejak hari Jumat, 18 Oktober lalu, dirinya berada di Pontianak untuk mengikuti kegiatan pembekalan kader Partai Demokrat.
"Saya baru saja bicara telepon dengan Profesor Budhi (Subur). Saat ini (Sabtu) yang bersangkutan sejak hari jumat lalu, jam 13.00 WIB berangkat ke Pontianak, dan sampai sekarang beliau masih di Pontianak untuk keperluan kepentingan Kader partainya, Partai Demokrat," ujar Marciano di markas besar BIN, Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu 19 Oktober 2013.
Pernyataan Marciano itu pun diamini Wakil Ketua Majelis Tinggi PD, Marzuki Alie. Jauh-jauh dari Arab Saudi, Marzuki menyempatkan waktunya untuk mengonfirmasi kebenaran isu penculikan Subur oleh BIN itu.
Marzukie yang sedang di Arab Saudi pun segera mengontak Larno--ajudan Subur. Dengan sebuah pesan singkat, Larno kemudian memberitahu keberadaan Budi saat itu.
"Sedang di Pontianak dengan Pak Albert, anggota FPD Dapil Kalbar untuk persiapan kampanye," ujar Larno yang disampaikan Marzuki melalui pesan singkatnya, Sabtu, 19 Oktober 2013. (Ndy)
Apa Perlu BIN Mengamankan Prof Subur Budhisantoso?
HL | 20 October 2013 | 11:05 http://politik.kompasiana.com/2013/10/20/apa-perlu-bin-mengamankan-prof-subur-budhisantoso-602160.htmlBerita sensitif menyentuh Badan Intelijen Negara (BIN) yang dikabarkan menjemput Profesor Subur Budhisantoso pada Jumat (18/10/2013) pagi dan membawanya ke markas BIN di Kalibata. Sang profesor kabarnya dijemput karena akan menghadiri diskusi yang diselenggarakan oleh Pergerakan Perhimpunan Indonesia (PPI) pada Jumat siang. Diskusi dilaksanakan dikediaman Anas di Duren Sawit yang berjudul “Dinasti politik dan politik meritokrasi.” PPI adalah ormas yang didirikan oleh mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Berita penjemputan/penculikan Prof Subur kemudian berkembang, menjadi isu kuat bergulir dikalangan jejaring sosial, dimana banyak yang percaya karena resmi ditayangkan di Youtube.
Informasi diunggah ke dunia maya oleh PPI, dimana M Rahmad yang bekas Wakil Direktur Eksekutif Partai Demokrat, yang melempar info sebelum bertindak sebagai moderator dalam diskusi. Rahmad menyampaikan di Youtube, dengan judul berjudul “Pembicara Rumah Pergerakan Dijemput Staf BIN”. Disampaikan oleh Rachmad,”Kita dikabarkan tadi oleh panitia (diskusi) bahwa pukul 09.00 WIB beliau (Subur) dijemput oleh staf BIN,” katanya. Video tersebut sudah dihapus dan Rahmad kemudian bersembunyi.
Diskusi tersebut rencananya akan menghadirkan tiga pembicara, yakni pengamat politik UI, Chusnul Mariyah; mantan Ketum DPP PD, Prof Subur Budhisantoso; dan anggota DPR dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo. Namun sampai siang menjelang diskusi, Subur dan Bambang tidak muncul. Rahmad menjelaskan Bambang berhalangan, tetapi sang Profesor dibawa ke Kalibata.
Berita kemudian menjadi isu tidak sedap dan langsung ditanggapi oleh Presiden SBY, Kepala BIN, Ketua DPR dan Profesor Subur sendiri. Presiden SBY melalui jubir Julian Aldrin Pasha menanggapi masalah ini, menyatakan pada hari Sabtu (19/10/2013), ”Kami menyayangkan pemberitaan yang tidak bertanggung jawab dan menyesatkan tersebut,” kata Julian. Untuk itu, kata Julian, Presiden SBY telah memerintahkan BIN untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi kepada masyarakat agar menjadi jelas permasalahannya. ”Tidak boleh ada fitnah yang dibiarkan dan disebarkan tanpa pertanggungjawaban. Hukum harus ditegakkan demi kebenaran dan keadilan,” tegas Julian.
Kepala BIN Letjen TNI Marciano Norman membantah keras berita penjemputan tersebut. Dikatakannya, ”Hal itu sama sekali tidak benar. Tidak benar BIN mengambil paksa, menculik, dan menjemput paksa Profesor Subur,” kata Marciano di Kantor BIN, Sabtu (19/10/2013) malam. Kepala BIN juga mengaku kecewa dengan pemberitaan yang dinilainya menyudutkan lembaga tersebut. “Saya menyayangkan pemberitaan yang tidak bertanggung jawab,” katanya. ”Saya pribadi sangat menghormati beliau dan pada hari Jumat itu tidak ada diagendakan Kepala BIN untuk menerima Profesor Subur,” (inilah.com 19/10/2013). ”Apabila hal-hal ini terus bergulir, BIN akan menggunakan haknya. Hak jawab melalui media kami lakukan. Bahkan bila diperlukan proses hukum akan kami lakukan,” ujar Marciano (setkab.go.id).
Ketua DPR Marzuki Ali menyatakan mengkonfirmasi keberadaan mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu pada Sabtu (19/10/2013) malam ke Asisten yang bernama Larno. Mazuki mengatakan, ”Kemudian pak Budi menelpon. Ia telah menduga saya akan mengkonfirmasi soal berita yang beredar. Ia benarkan jika berada di Pontianak dengan anggota Fraksi Partai Demokrat untuk persiapan kampanye,” ujar Marzuki, Sabtu (19/10/2013) malam.
Profesor Subur, yang Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia ini menuturkan kepada Marzuki, jika Ia telah mendapat undangan dari Kepala BIN terkait LNG Aceh. Ia menjelaskan, pada hari Jumat (18/10/2013) pukul 10.00 WIB dirinya memang memiliki agenda pertemuan dengan pimpinan BIN. Tak lama berselang Ia terima pesan singkat dari Anas Urbaningrum soal diskusi di Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI). Namun, sayangnya, Subur tidak mengecek tanggal pelaksanaan diskusi itu dan langsung menyatakan siap hadir. Kemudian Ia mendapat informasi mendadak jika Kepala BIN diajak Presiden ke Yogyakarta. Rapat itu akhirnya diwakili oleh Deputi pada siang hari, pukul 13.00 WIB. Setelah rapat, sang profesor bertolak ke Pontianak untuk kepentingan kampanye bersama anggota Fraksi Demokrat.
Analisis dari Sisi Pengamanan Intelijen
Dalam ilmu intelijen terdapat tiga fungsi yaitu penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Penulis mencoba mengulas masalah ini dari khusus sisi pengamanan; yaitu pengamanan personil, pengamanan informasi, dan kegiatan.
Dari pengamanan personil, nampaknya kedatangan Subur ke BIN pada Jumat pagi (18/10) lepas dari kontrol Kepala BIN, entah siapa yang mengundang Subur ke BIN. Dalam pernyataannya Sabtu (19/10) malam, Marciano menyebutkan tidak ada agendanya bertemu dengan Profesor Subur pada hari Jumat tersebut. Berita ini tidak sinkron dengan pernyataan Profesor Subur yang justru menyatakan mendapat undangan Kepala BIN pagi itu.
Pernyataan seseorang masuk dalam ranah pengamanan informasi, apabila seseorang menyatakan sesuatu, terlebih direkam media tidak akan dapat ditarik kembali. Mungkin ada salah satu staf BIN yang mengundang Subur, mengatas namakan Kepala BIN. Alasan yang disampaikan Subur berkunjung ke BIN tentang rapat LNG kurang relevan apabila dikaitkan dengan keahliannya sebagai guru besar antropologi. Disini celah rawannya.
Upaya menjelaskan kasus oleh beberapa pihak pemerintah dan jajaran Partai Demokrat justru berefek negatif, karena tidak sinkron dan semuanya menekankan bahwa Profesor Subur aman dan berada di Pontianak. Persoalannya bukan masalah keselamatan Prof Subur, tetapi publik dan kelompoknya Anas terlanjur menyimpulkan Subur dihalangi hadir dalam diskusi.
Sebenarnya dalam mengatasi sebuah rumor, cukup dijelaskan oleh Kepala BIN saja. Penjelasan yang lainnya dinilai lebih merupakan upaya pembenaran, justru karena ribut, masyarakat menjadi bertanya-tanya dan rumors semakin membesar, inilah yang disukai media. Hanya sayang penjelasan Kepala BIN terlambat. Rumus “intelligence must be presented in time” tidak terpenuhi. Intelijen harus cepat dan tepat waktu. Sebuah nilai informasi akan terus turun nilainya apabila ditunda. Counter dalam Paminfo harus cepat dan tepat waktu.
Dari sisi pengamanan kegiatan, timbul pertanyaan, apakah ini sebuah operasi intelijen? Memang dalam sebuah operasi intelijen, terlebih yang sifatnya clandestine, biasanya dilakukan kompartmentasi, satu team tidak terkait dengan team lainnya, saling tidak mengetahui operasi yang dilakukan. Maksudnya untuk menjaga keamanan apabila salah satu team mendapat counter dan terbongkar. Lantas siapa yang melakukannya? Profesor Subur adalah salah satu pendiri Partai Demokrat, tokoh besar.
Kegiatan PPI di rumah Anas yang diberhentikan sebagai Ketua Umum Demokrat selalu diduga akan menyudutkan dan menjatuhkan citra Partai Demokrat, citra Pak SBY sebagai ikon dan Ketum PD dan juga dapat menyangkut citranya sebagai Presiden RI.
Apakah ada kaitan antara kedatangan Profesor Subur ke BIN dengan pengamanan diskusi tersebut? Memang sudah dibantah dan disebutkan bahwa BIN tidak melarang Subur hadir, hanya dalam kasus ini Subur justru mengatakan tidak teliti mengecek tanggalnya. Apakah sang Profesor demikian abai? Ini juga celah rawan yang sebenarnya jangan sampai terjadi. Kesimpulannya terdapat dua celah kerawanan dalam kaitan kedatangan Subur ke BIN, dua pernyataan. Dalam ilmu intelijen jangan sampai dilupakan bahwa kerawanan adalah sebuah kelemahan yang apabila di eksploitir oleh lawan akan dapat menyebabkan kelumpuhan.
Kini, entah akan bagaimana kelanjutan kasus ini, sebaiknya para petinggi Partai Demokrat dan pejabat negara jangan lagi menanggapi masalah ini. Yang pasti diuntungkan adalah PPI-nya Anas, mereka menjadi lebih terkenal dan memiliki peluru, bisa menuduh BIN dijadikan alat. Nampaknya pengikut Anas tidak terlalu besar tetapi bisa dinilai cukup militan. Dalam kegiatan politik praktis, Anas sedang membangun sebuah panggung untuk kembali eksis dalam sebuah langkah spekulasi. Entah dia ingin selamat dalam kasus korupsi yang dituduhkan, atau juga dia kini memainkan peran pihak yang terzholimi dan mulai membangun citra agar dilirik rakyat. Oleh media, Anas masih layak untuk dijual sebagai berita.
Kita menjadi bertanya-tanya, apa perlunya BIN mengamankan Profesor Subur? Rasanya tidak perlu juga. Atau BIN menjadi sasaran antara yang justru dikondisikan oleh kelompok pendukung Anas. Hati-hati saja berhadapan dengan anak muda yang kalau berbicara halus, lembut tapi mampu “nyelekit,” tetapi banyak akalnya itu. Menghadapi pesta demokrasi 2014, maka perang politik kotorpun sudah mulai. Waspada dan hati-hati Pak menghadapi coditioning, lakukan pemeriksaan sekuriti internal demi pengamanan organisasi, hanya itu saran Old Soldier.
Oleh : Prayitno Ramelan, www.ramalanintelijen.net
Analisa terkait :
-Insan Intelijen Bersyukur, RUU Intelijen Disahkan, http://ramalanintelijen.net/?p=4142
-Antara CIA, Intelijen dan Citra BIN, http://ramalanintelijen.net/?p=4689
-Intelijen, Presiden dan Keputusan, http://ramalanintelijen.net/?p=1398
-Blogger Mau Aman, Tolong Baca Ini, http://ramalanintelijen.net/?p=1392
-Semakin Berat Anas Mencampurkan Front Hukum dan Politik, http://ramalanintelijen.net/?p=6508
-Kucing Gering Di Partai Demokrat, http://ramalanintelijen.net/?p=2576
-Kucing Gering di Partai Demokrat itu kini Pincang, http://ramalanintelijen.net/?p=6379
Antara CIA, Intelijen dan Citra BIN
1 January 2012 | 9:48 am | Dilihat : 1507
http://ramalanintelijen.net/?p=4689
Kita
semua tentu pernah mendengar CIA (Central Intelligence Agency), yang
namanya terus berkibar dalam dunia tidak transparan yaitu dunia
intelijen. Dalam kehidupan manusia di dunia, intelijen adalah dunia
penuh misteri, yang penuh dengan kerahasiaan. Di negara maju, intelijen
adalah sebuah organisasi utama penyokong atau penyuplai informasi
pemimpin sebuah negara sebelum keputusan penting diambil. Dengan dasar
loyalitas yang diutamakan serta ketepatan waktunya, intelijen adalah
bagian terpenting yang sering jasanya tidak pernah dibicarakan.
Di Indonesia kita mempunyai beberapa
badan intelijen seperti BIN (Badan Intelijen Negara), Bais TNI (Badan
Intelijen Strategis TNI) serta beberapa organisasi intelijen yang
berkedudukan dibawah organisasi sipil pemerintah serta TNI dan Polri.
Dalam beberapa talk show, penulis sering mendengar ucapan langsung dari
beberapa pakar bahwa intelijen di Indonesia tidak mampu memberikan
sumbangsihnya pada kondisi kerusuhan serta carut marut bangsa.
Intelijen
dalam bekerja tidak pernah menonjolkan diri, jarang dan bahkan dilarang
banyak menyampaikan hasil kerjanya ke publik. Rasanya aneh pada saat
seorang narasumber, seorang tokoh ilmuwan yang bergelar doktor
menyatakan bahwa intelijen kita tidak pernah melakukan riset. Penulis
tidak dalam posisi membela baik BIN atau badan intel lainnya, karena
penulis tidak dalam posisi di organisasi itu.
Tetapi, sebagai salah satu pengamat
intelijen, penulis hanya ingin mendudukan pernyataan narsum tersebut,
ditengah rasa ketidak tahuannya mungkin. Berbicara intelijen bukan soal
yang sederhana, tetapi penuh dengan lika liku yang sering sulit
difahami, karena intelijen juga menganut faham kompartmentasi, tidak
semua agen saling mengenal, tidak semua informasi dibuka keseluruh
anggota organisasi. Terlebih dibuka ke masyarakat luas. Terbatas,
clandestine, tertutup, konfidensial, rahasia, sangat rahasia adalah
kata-kata yang sangat difahami hanya oleh insan intelijen yang terdidik
dan berpengalaman.
Dalam pengertiannya Intelijen baik
sebagai organisasi, pengetahuan, juga sebagai sebuah kegiatan.
Pekerjaannya intelijen diantaranya mengumpulkan informasi baik dari
sumber terbuka maupun tertutup. Kemudian bahan keterangan (Baket) tadi
diolah baik sumber ataupun isi informasinya, dikonfirmasikan dan apabila
valid akan menjadi baket ternilai yang disebut intelijen. Nah,
intelijen ini yang disampaikan kepada user (pengguna) atau atasan si
organisasi dan akan diteruskan kepada end user (pimpinan tertingggi,
presiden misalnya). Selain pekerjaan tadi, intelijen juga melaksanakan
fungsinya yaitu penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
Informasi yang dikumpulkan berupa kejadian pada masa lalu (the past) yang juga disebut sebagai basic descriptive intelligence, informasi masa kini yang diperkirakan terkait (the present).
Dengan kemampuan dan pengalamannya, maka kedua informasi intelijen tadi
diolah dan dijadikan sebuah ramalan intelijen untuk masa depan (the future).
Intelijen di Indonesia hingga hari ini
masih memiliki sejumlah fungsi yang sama dengan negara lainnya. Yang
berbeda adalah kedudukan serta ruang lingkup penugasan dan tanggung
jawab yang diembannya. Sebagai contoh, Badan intelijen terkemuka Amerika
Serikat CIA, adalah penerus dari Office of Strategic Services (OSS)
yang terbentuk selama Perang Dunia II untuk mengkoordinasikan spionase
kegiatan terhadap Axis Powers untuk cabang dari Angkatan Bersenjata
Amerika Serikat . CIA secara resmi didirikan pada Tahun 1947 (seumur
dengan penulis), berdasarkan The National Security Act.
Sebelum bulan Desember 2004, CIA adalah
organisasi intelijen utama pemerintah AS, yang mempunyai tanggung jawab
mengoordinasikan kegiatan-kegiatan Komunitas Intelijen AS (IC) secara
keseluruhan. Pada tahun 2004 terjadi titik balik, dimana pemerintah AS
setelah penyerangan teroris pada peristiwa 911 mengadakan reformasi
intelijen. Pemerintah mengeluarkan "The Intelligence Reform and
Terrorism Prevention Act of 2004" dengan menciptakan kantor Director
of National Intelligence (DNI), Direktur Intelijen Nasional yang
mengambil alih manajemen dan kepemimpinan dari Intelligence Comunnity,
Komunitas Intelijen.
CIA menjadi pelaksana dan yang sangat
penting kini CIA mengendalikan monitoring kemungkinan ancaman terhadap
AS dengan diberi perlengkapan teknologi tinggi. CIA adalah pemegang hak
operasional pesawat-pesawat intelijen tanpa awak, baik dalam mencari
informasi masalah terorisme, senjata nuklir maupun kegiatan musuh atau
calon musuh dimanapun mereka berada. Anggaran CIA tidak banyak diketahui
oleh umum, hanya dalam laporan yang sudah dapat dibuka kepada publik,
pada tahun 1963 adalah US$550 juta. Apabila dihitung dengan inflasi yang
terjadi, maka pada tahun 2011 anggaran menjadi US$3,9 miliar. Apabila
kurs dollar sama dengan Rp.9000, maka anggaran tadi setara dengan Rp
45,1 triliun. Bandingkan dengan anggaran BIN yang baru dinaikkan, kini
menjadi Rp.1,4 triliun.
Nah, itulah sekilas kita mengenal CIA
dan khususnya BIN serta kegiatan intelijen di Indonesia. Semoga pembaca
menjadi sedikit tercerahkan dan tidak terpengaruh dengan
pernyataan-pernyataan beberapa yang katanya pakar tetapi tidak memahami
betapa rumitnya kehidupan di dunia intelijen. Karena intelijen adalah
pahlawan tanpa tanda jasa, maka dia akan diam saja saat dikatakan tidak
pernah berfungsi maksimal.
Jangan kita banyak berbicara bidang yang
tidak kita ketahui dan kuasai, nanti akan ditertawakan mereka yang
sangat faham. Membicarakan intelijen tanpa pernah mengikuti pendidikan
dan tanpa pengalaman, seperti orang awam yang membahas soal akhirat,
dimana rahasia tersebut hanya dikuasai oleh para ulama besar yang memang
menekuninya. Marilah kita sayangi organisasi intelijen dan para pejabat
intelijen itu.
Penulis yakin mereka terus berbuat yang
terbaik bagi bangsa dan negara ini. Melindungi tanah tumpah darah
Indonesia dengan selalu siap berkorban. Memang sih ada juga kelas intel
melayu disini. Walaupun kerja BIN tidak ditonjolkan, citranya harus
tetap dipertahankan. Selamat Tahun Baru 2012, salam penulis bagi segenap
insan dan komuniti intelijen yang sangat penulis hormati dan hargai
dimanapun anda berada. Semoga anda sukses dalam mengemban tugas berbuat
yang terbaik bagi bangsa dan negara serta rakyat tercinta kita. Bravo
intelijen. Prayitno Ramelan.
Share
Kucing Gering di Partai Demokrat itu kini Pincang
9 February 2013 | 11:10 pm | Dilihat : 358
Pada bulan Juli 2011 penulis
membuat sebuah artikel dengan judul 'Kucing Gering di Partai Demokrat.'
Istilah tersebut penulis dapat dari pakar politik yang tangguh dan sudah
almarhum, mantan Menhan Matori Abdul Djalil. Link tulisan, http://ramalanintelijen.net/?p=2576.
Ilmu kucing gering merupakan ilmu politik tradisional tetapi patut
difahami oleh para politisi muda. Tidak ada di buku pelajaran politik,
tetapi lebih kepada pemahaman yang berasal dari pengalaman.
Menurut Pak Matori, dalam berpolitik
seorang politisi muda atau yang baru terjun berpolitik, apabila
bergabung dalam sebuah partai politik harus bersikap sebagai seekor
kucing. Maksudnya kalau masih jadi kucing ya jangan mengaum dan bersikap
seperti macan. Tetap saja jadi kucing yang manis, baik, bisa menjaga
sikap kepada pemilik rumah, khusus di politik, mampu menjaga sikap dan
etika kepada si pendiri parpol tempat dia ikut berkiprah.
Apabila dia masih sekelas kucing, jangan
bersikap dan mengaum seperti macan, si pemilik rumah akan kesal,
terganggu dan bisa marah. Bisa-bisa si kucing akan dilempar sandal dan
pincang. Nanti kalau dia sudah benar-benar berubah wujud menjadi macan
maka barulah mengaum, maka orang di sekelilingnya akan takut. Jadi lebih
baik kalau dia menjadi kucing sakit, dan bersembunyi dibawah meja.
Kasus kucing politik kini mewarnai
gejolak di parpol yang akan maju dalam pemilu 2014 nanti. Kemelut
pertama terjadi di Partai NasDem, dimana Surya Paloh, si pemilik rumah
mengambil mandat ketua umum. Hary Tanoe protes dan bersikap keras,
mengaum dan menyatakan meninggalkan NasDem. Surya Paloh menyatakan
pengaruhnya kecil, mempersilahkan kalau mau mundur. Demikian juga
dengan beberapa pengurus lainnya. Tegas kira-kira begitulah sikap Surya
Paloh. Kini dia bahkan mampu menarik dua mantan petinggi TNI bintang
empat ke NasDem serta beberapa tokoh parpol dan ormas lainnya.
Kasus politik yang juga hangat kemudian
terjadi di Partai Demokrat. Beberapa petingginya meminta Pak SBY
(pemilik rumah) untuk membereskan turunnya elektabilitas partainya yang
kini berada di angka 8,3 persen. Anas Ketua Umum Partai Demokrat
menunjukkan sikap melakukan perlawanan dengan mengandalkan kekuatan
pengurus arus bawah. Misalnya dengan menggelar pertemuan dengan beberapa
pengurus DPD/DPC PD saat para Ketua dan Dewan Pembina PD mengadakan
pertemuan. Sementara lima petinggi yang menduduki jabatan menteri
mengandalkan pengaruh Pak SBY sebagai Ketua Dewan Pembina yang juga
merangkap Ketua Majelis Pertimbangan PD.
Dalam keputusannya Ketua Majelis tinggi
menggunakan kekuasaannya melucuti kewenangan Anas sebagai ketua umum
DPP Partai Demokrat. Dalam jumpa pers di Puri Cikeas, Bogor, seusai
mengadakan pertemuan dengan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat plus,
Ketua Majelis Tinggi itu juga menyatakan mengambil alih partai. Dia
menegaskan, keputusan Majelis Tinggi partai mutlak diindahkan dan
dijalankan. Bagi yang tidak menjalankan akan diberikan sanksi organisasi
yang tegas.
SBY menegaskan, “Termasuk bagi yang
tidak nyaman dengan kondisi elektabilitas Demokrat yang menurun sekarang
ini dan atau yang tidak suka dengan kebijakan dan penyelamatan partai
yang dipimpin Ketua Majelis Tinggi (MT) partai kita persilakan untuk
meninggalkan partai disertai ucapkan terima kasih dan posisi yang
ditinggalkan akan segera kami isi dengan pejabat partai yang baru,”
katanya.
Terhadap Anas Urbaningrum (AU), untuk
sementara waktu diberi kesempatan untuk menyelesaikan kasus hukumnya di
KPK. Dalam konperensi pers SBY selaku Ketua Majelis Tinggi PD
menyatakan, “Kepada Ketua Umum Partai Demokrat Saudara AU yang tetap
menjadi wakil ketua Majelis Tinggi partai, sementara saya memimpin
langsung gerakan penataan pembersihan dan penertiban partai ini, saya
berikan kesempatan untuk lebih memfokuskan diri untuk menghadapi dugaan
masalah hukum yang ditangani KPK. Dengan harapan keadilan benar-benar
tegak dan tim hukum Demokrat siap untuk memberikan bantuan hukum,”
katanya.
Dari pernyataan Pak SBY tersebut,
terlihat bahwa pengambil alihan dalam tubuh Partai Demokrat apabila di
militer adalah wewenang Kodal (komando dan kendali). Oleh SBY
disebutkan Anas sebagai Ketua Umum tetap menjadi wakil Ketua Majelis
Tinggi PD. Sementara sebagai Ketua MT-PD, SBY memimpin langsung gerakan
penataan, pembersihan dan penertiban, Anas diberi kesempatan lebih
memfokuskan diri pada upaya menghadapi dugaan masalah hukum di KPK.
Melihat dari struktur organisasi Partai
Demokrat, maka jelas tergambar bahwa Majelis Tinggi posisinya membawahi
Dewan Pembina, Ketua Umum dan Dewan Kehormatan. Jadi Anas kini adalah
Ketua Umum yang ditepikan sementara SBY melakukan pembersihan dan
penataan dengan tujuan memperbaiki elektabilitas. Disini SBY tidak
memberhentikan Anas, hanya memangkas sementara wewenangnya dan Anas
berkonsentrasi menyelesaikan urusannya dengan KPK. Maksud SBY positif
bagi PD, karena apabila Anas masih aktif penuh sebagai Ketua Umum dan
mendadak dia ditetapkan menjadi tersangka (dipakaikan baju putih KPK)
maka dikhawatirkan citra Partai Demokrat akan semakin anjlok.
Nah, apakah Anas tetap akan berdiam
diri? Nampaknya tidak, dia beserta beberapa pengurus DPP sehari setelah
dipinggirkan tetap mengunjungi acara ke DPC PD di Banten dan mengatakan
masih tetap sebagai Ketua Umum. Kemudian menurut Radamsyah (teman Anas
di HMI) saat mengunjungi Anas menyatakan pesan Anas di media elektronik,
agar membaca kisah wayang Mahabarata. Ini artinya memang Anas nampaknya
sudah kepalang basah, dia tetap confident dan mengatakan berpegang
kepada konstitusi partai.
Anas indikasinya akan tetap melawan
keputusan Pak SBY. Dia lupa bahwa dia hanya ikut bergabung di PD dan
mendapat perlindungan dari masa lalunya. Dia juga lupa kalau Pak SBY
adalah penggagas, pendiri, Ketua Majelis Tinggi (MT) sekaligus Ketua
Dewan Pembina Partai Demokrat. Selain itu dalam kedudukannya sebagai
presiden, bargaining power serta bargaining position-nya sangat kuat.
Penulis agak khawatir dengan sikap Anas,
bukannya berbaik sangka dengan SBY, dia secara halus mengingatkan kisah
Mahabrata, dimana perang Bharata Yudha (perang saudara) bisa terjadi
apabila dia dibohongi oleh politisi Sengkuni.
Jalannya kini sudah
dikunci, dan dengan tegas SBY sudah menentukan koridor, bagi yang tidak
menjalankan keputusannya dipersilahkan mengundurkan diri atau dipecat.
Disini terbukti teori Kucing Gering Pak Matori Almarhum berlaku, kini
kucing yang mencoba mengaum bak singa telah dilempar sandal, sudah agak
pincang.
Teorinya tentang politik para Sengkuni
tidak ada pengaruhnya. Yang lebih parah, apabila Anas kemudian
ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Keputusan Ketua Majelis Tinggi
jelas tidak asal bicara begitu saja. Penulis yakin, informasinya cukup
akurat, mempersilahkan Anas berkonsentrasi menyelesaikan urusannya
dengan KPK. Penulis perkirakan ada informasi tertutup kearah itu.
Apabila benar, maka si kucing tidak hanya dilempar sandal, tetapi bisa
terlempar keluar rumah seperti yang terjadi dengan beberapa politisi
bermasalah lainnya.
Anas memang pintar, tetapi berat baginya
apabila nekat berada di front terbuka melawan SBY yang masih menjadi
presiden. Selain itu di masyarakat citranya sudah dilunturkan oleh media
yang terus memborbardirnya dengan berita negatif. Dia akan dijadikan
konsumsi 'gurih' dari media yang memang menanti dijadikan tersangka
oleh KPK.
Mari kita tunggu babak menentukan itu. Nampaknya dia tidak
lama lagi bisa menjadi tersangka, bisa dalam korupsi berat ataupun yang
lebih enteng gratifikasi mungkin. Itupun sudah cukup bagi lawan
politiknya.
Prayitno Ramelan, www.ramalanintelijen.net
Share
Nasib Anas Setelah Rapimnas
Rapimnas Demokrat telah selesai. Pendongkelan Anas cuma ilusi.
ddd
http://fokus.news.viva.co.id/news/read/391049-nasib-anas-setelah-rapimnas
Minggu, 17 Februari 2013, 21:08
Aries Setiawan, Arief Hidayat, Nila Chrisna Yulika
(VIVAnews/Ikhwan Yanuar)
Rapat
Pimpinan Nasional (Rapimnas) akhirnya menjawab kekisruhan yang terjadi
di tubuh Partai Demokrat. Wacana Kongres Luar Biasa (KLB) untuk
mengganti Anas Urbaningrum dari jabatan Ketua Umum, terjawab. Posisi
Anas dipastikan aman.
Rapimnas yang dihadiri seluruh pengurus pimpinan daerah dan cabang itu, disebut-sebut bakal mengancam posisi Anas. Namun hal itu terbantahkan.
Rapimnas yang dihadiri seluruh pengurus pimpinan daerah dan cabang itu, disebut-sebut bakal mengancam posisi Anas. Namun hal itu terbantahkan.
Hanya ada dua agenda
besar yang dibahas di Rapimnas, yakni konsolidasi organisasi dan tindak
lanjut kebijakan Majelis Tinggi dalam menyelamatkan partai.
Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta seluruh kader Partai Demokrat tidak lagi meributkan posisi Anas. Pengambilalihan kepemimpinan partai, kata SBY, bukan berarti menonaktifkan Anas dari Ketua Umum.
Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta seluruh kader Partai Demokrat tidak lagi meributkan posisi Anas. Pengambilalihan kepemimpinan partai, kata SBY, bukan berarti menonaktifkan Anas dari Ketua Umum.
Banyaknya masalah hingga elektabilitas Partai Demokrat anjlok, mengharuskan Majelis Tinggi turun tangan melakukan penyelamatan.
"Menurut pengalaman politik saya, kalau diselesaikan Ketua Umum saja, tidak cukup. Karena itu, saya turun tangan untuk bersama-sama menyelesaikan masalah," kata SBY di arena Rapimnas Partai Demokrat di Hotel Sahid Jakarta, 17 Februari 2013.
SBY juga dengan tegas membantah spekulasi yang telah menghadap-hadapkannya dengan Anas. Pandangan yang seolah dirinya dengan Anas saling berseteru, ditegaskan SBY, tidak benar. Anas, selain sebagai Ketua Umum, juga menjabat Wakil di Majelis Tinggi dan anggota Dewan Pembina.
"Saya sebagai Ketua Dewan Pembina dan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum sebetulnya duduk bersama di Majelis Tinggi. Ada sembilan orang di Majelis Tinggi, lima di antaranya dari Dewan Pimpinan Pusat. Sedangkan dari Dewan Pembina ada tiga orang. Kalau Majelis Tinggi memimpin penyelamatan, tentu Ketua Umum ada di dalamnya," ujarnya.
SBY menilai, opini yang dibangun saat ini menyangkut Partai Demokrat sangat berlebihan. Sehingga sangat merugikan nama baik partai. Meskipun disadari ada kader Demokrat yang diduga terlibat dalam kasus korupsi.
"Menurut pengalaman politik saya, kalau diselesaikan Ketua Umum saja, tidak cukup. Karena itu, saya turun tangan untuk bersama-sama menyelesaikan masalah," kata SBY di arena Rapimnas Partai Demokrat di Hotel Sahid Jakarta, 17 Februari 2013.
SBY juga dengan tegas membantah spekulasi yang telah menghadap-hadapkannya dengan Anas. Pandangan yang seolah dirinya dengan Anas saling berseteru, ditegaskan SBY, tidak benar. Anas, selain sebagai Ketua Umum, juga menjabat Wakil di Majelis Tinggi dan anggota Dewan Pembina.
"Saya sebagai Ketua Dewan Pembina dan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum sebetulnya duduk bersama di Majelis Tinggi. Ada sembilan orang di Majelis Tinggi, lima di antaranya dari Dewan Pimpinan Pusat. Sedangkan dari Dewan Pembina ada tiga orang. Kalau Majelis Tinggi memimpin penyelamatan, tentu Ketua Umum ada di dalamnya," ujarnya.
SBY menilai, opini yang dibangun saat ini menyangkut Partai Demokrat sangat berlebihan. Sehingga sangat merugikan nama baik partai. Meskipun disadari ada kader Demokrat yang diduga terlibat dalam kasus korupsi.
"Yang Partai Demokrat harapkan adalah keadilan dan perlakuan yang fair, yang baik dan berimbang," katanya.
Meski begitu, SBY mengingatkan agar semua kader tidak mudah terpancing. Sebab, saat ini, pembenahan partai sangat penting dan harus segera dilaksanakan.
Meski begitu, SBY mengingatkan agar semua kader tidak mudah terpancing. Sebab, saat ini, pembenahan partai sangat penting dan harus segera dilaksanakan.
Partai Demokrat memiliki
keinginan kuat melakukan perbaikan dan berjuang keras untuk rakyat.
Untuk itu, kata SBY, nasib dan masa depan partai berada di tangan
seluruh kader.
"Orang lain boleh adu domba, mengkritik, tapi kami akan terus berbenah diri. Saya sendiri memiliki keyakinan dan juga optimis setelah partai kami berbenah diri, maka kami akan bisa lebih meningkatkan lagi karya kami kepada rakyat," kata SBY.
Saat ini, kata SBY, Partai Demokrat tidak akan terlalu memfokuskan diri pada Pemilihan Umum 2014. Partai Demokrat ingin berbenah diri terlebih dulu.
"Orang lain boleh adu domba, mengkritik, tapi kami akan terus berbenah diri. Saya sendiri memiliki keyakinan dan juga optimis setelah partai kami berbenah diri, maka kami akan bisa lebih meningkatkan lagi karya kami kepada rakyat," kata SBY.
Saat ini, kata SBY, Partai Demokrat tidak akan terlalu memfokuskan diri pada Pemilihan Umum 2014. Partai Demokrat ingin berbenah diri terlebih dulu.
"Kami sepakat itu nanti
saja. Kami sungguh ingin berbenah diri, setelah itu kami baru pikirkan
Pemilu 2014 mendatang," katanya. [Lihat pernyataan SBY selengkapnya di tautan ini]
Ketua Umum Partai
Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan apa yang telah disampaikan Ketua
Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sudah sangat
jelas maksudnya. Sehingga, dia berharap, media massa dan semua pihak
tidak salah menafsirkannya.
"Pidatonya sudah jelas, top. Beliau sudah sampaikan secara rinci, jelas, terang benderang. Tidak usah juru tafsir lagi," kata Anas.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menyambut baik kekompakan dan soliditas yang ditunjukkan seluruh kader, seperti yang terlihat dalam Rapimnas.
"Pidatonya sudah jelas, top. Beliau sudah sampaikan secara rinci, jelas, terang benderang. Tidak usah juru tafsir lagi," kata Anas.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menyambut baik kekompakan dan soliditas yang ditunjukkan seluruh kader, seperti yang terlihat dalam Rapimnas.
Menurut dia, seluruh
kader Demokrat tampil kompak dan semangat untuk berbenah dan bekerja
keras. "Wacana kegaduhan dalam PD dapat ditepis dengan soliditas seluruh
kader," kata Ibas.
Daerah Lega
Daerah Lega
Pidato pengarahan dan
pernyataan pers Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono disambut
antusias oleh para pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan
Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat yang hadir dalam Rapimnas.
"Posisi Ketua Umum kini justru dikuatkan lagi. Ini sangat bagus dan disambut antusias oleh para kader," kata Ketua DPC Demokrat Cilacap, Tri Dianto di sela Rapimnas.
Tri mengungkapkan, semua pengurus di daerah mendukung agar Anas tetap menjabat Ketua Umum. Tri pun meminta kepada seluruh elit dan kader Partai Demokrat untuk tidak lagi mencoba meminta Anas turun dari posisinya.
"Posisi Ketua Umum kini justru dikuatkan lagi. Ini sangat bagus dan disambut antusias oleh para kader," kata Ketua DPC Demokrat Cilacap, Tri Dianto di sela Rapimnas.
Tri mengungkapkan, semua pengurus di daerah mendukung agar Anas tetap menjabat Ketua Umum. Tri pun meminta kepada seluruh elit dan kader Partai Demokrat untuk tidak lagi mencoba meminta Anas turun dari posisinya.
"Hal itu provokatif dan tidak sesuai dengan putusan Majelis Tinggi," katanya.
Bahkan kata Tri, pengurus daerah sangat geram ketika Ketua Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla dan Ruhut Sitompul menginginkan Anas lengser dari jabatannya demi meningkatkan elektabilitas.
"Tadi kan sudah dijelaskan oleh Ketua Majelis Tinggi supaya jangan menyerang sesama anggota keluarga. Kalau ada yang tetap menyerang, itu tuli karena tidak mendengar arahan Pak SBY," katanya.
Tri pun meminta Ulil untuk kembali belajar himne dan mars Demokrat agar meresapi jiwa Partai Demokrat. "Kalau perlu ke Cilacap, nanti saya ajarkan," kata Tri jengkel.
Bahkan kata Tri, pengurus daerah sangat geram ketika Ketua Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla dan Ruhut Sitompul menginginkan Anas lengser dari jabatannya demi meningkatkan elektabilitas.
"Tadi kan sudah dijelaskan oleh Ketua Majelis Tinggi supaya jangan menyerang sesama anggota keluarga. Kalau ada yang tetap menyerang, itu tuli karena tidak mendengar arahan Pak SBY," katanya.
Tri pun meminta Ulil untuk kembali belajar himne dan mars Demokrat agar meresapi jiwa Partai Demokrat. "Kalau perlu ke Cilacap, nanti saya ajarkan," kata Tri jengkel.
Tri juga mengkritik keras Ruhut Sitompul yang kerap meminta Anas lengser. "Ruhut urusin dulu keluarganya, baru urusin partai," ucap dia.
Seluruh kader Demokrat harus ingat pesan SBY agar kader tidak saling serang di internal partai. Tri meminta agar kader Demokrat yang masih juga minta Anas turun, agar diberi sanksi oleh partai. "Kami adalah keluarga besar. Tidak boleh saling menyerang sesama keluarga," ujarnya. (eh)
Seluruh kader Demokrat harus ingat pesan SBY agar kader tidak saling serang di internal partai. Tri meminta agar kader Demokrat yang masih juga minta Anas turun, agar diberi sanksi oleh partai. "Kami adalah keluarga besar. Tidak boleh saling menyerang sesama keluarga," ujarnya. (eh)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar