PARTAI-2 ALAT POLITIK KELOMPOK DAN PENGUASA ITU MEMAINKAN DUSTA...POLITIK KEPADA RAKYAT..TENTANG SUBSIDI BBM...DALAM APBN..?? >> SESUNGGUHNYA SUBSIDI.BBM ITU TIDAK ADA SEJAK DAHULU..HINGGA KINI.....SESUAI PENGAKUAN PK ANGGITO DAN PENELITIAN PK KWIK..DAN BEBERAPA ORANG DALAM YANG MENGERTI HITUNGAN APBN DAN HITUNGAN BBM..>> TAPI MASSMEDIA MAINSTREAM YANG BERKOLABORASI DENGAN JARINGAN BIZ KONGLOMERAT..DAN PARA PEMILIK MEDIA YANG JUGA POLITISI...IKUT MEMPROVOKASI..INI..>> INI PERBUATAN JAHAT..DAN MEMBOHONGI RAKYAT..DAN PUBLIK...>> PEMAINNYA TENTU MENKEU DAN MEN ESDM..?? >> SANGAT DISAYANGKAN GOLKAR ITU TERNYATYA PARTAI PECUNDANG...?? GOLKAR ITU BUKAN KELOMPOK KOALISI...?? BAHKAN MEREKA ITU AWALNYA ADALAH OPOSISI..?? TETAPI ENTAH MENGAPA KOK GOLKAR ITU MENGKHIANANTI RAKYAT..DAN BERGABUNG DENGAN DEMOKRAT...DAN DALAM VOTING MEMBELA PENGUASA..?? INI ADA KEANEHAN BAGI..SUATU SISTEM YANG KONON DEMOKRASI ALA BARAT-AS DAN EROPA..?? >> GOLKAR SEPERTINYA MEMANG PECUNDANG..?? PPP-PAN-PKB MENGAKU PARTAI BERBASIS "ISLAM" TETAPI MENJADI PARTAI GUREM...HANYA KARENA MENGAKU SEBAGAI KOALISI..??... DAN WAKIL2NYA DI DPR.... SANGAT GAK BECUS MEMBELA RAKYAT... TETAPI MALAH DIKOOPTASI..DAN MENJADI TOLOL .... MEMBELA KEPENTINGAN KAUM PENINDAS RAKYAT..>> ..... SEDANGKAN ANGGOTA DPR ITU TERNYATA SANGAT KELIRU.DAN KEBELINGER...... DAN MEREKA TELAH... TIDAK MEWAKILI RAKYAT..PEMILIH...TETAPI MALAHAN MEWAKILI PARTAI...DAN BERFIHAK KEPADA PARA PENINDAS RAKYAT...?? ANEH YAH DINEGERI INI..?? >> PARTAI2 ITU HARUS MEMBELA KEPENTINGAN RAKYAT BANYAK..BUKAN MEMBELA KEPENTINGAN TOKOH2 PARTAI..DAN KAUM REZIM PENINDAS RAKYAT...??...... >>> MENGHERANKAN..SEKALI..YANG DIBIDIK UNTUK DIHANCURKAN ITU OLEH PARA KOLABORATOR JAHAT..ITU.. DENGAN KENAIKAN HARGA BBM ITU ADALAH KLAS MENENGAH BAWAH..YANG RELATIF MEMANG SANGAT BESAR..DAN SANGAT KRITIS..TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH.. ?? >> GOLONGAN KELAS MENENGAH BAWAH INI MAU DI MARJINALKAN SECARA EKONOMI..DAN DIJADIKAN MASYAKATA YANG DICATU OLEH ...OLEH PENGUASA..ALA BARBAR..??>> INILAH FAKTA ADANYA KOLABORASI KONGLOMERAT SERAKAH-MEDIA MAINSTREAM-DAN PENGUASA...MENGHANCURKAN RAKYAT DAN GOLONGAN KELAS MENENGAH BAWAH..UNTUK DIJADIKAN GOYIM2 MEREKA..?? >> PARA REZIM.. PENGUASA ITU SUDAH JADI ANTEK NEOLIBS DAN REZIM PENJAJAH KRIMINAL INTERNASIONAL YANG DIKOORDINIR OLEH PARA PENGUASA DUNIA DAN IMF -BD..??>> BEBERAPA WKT YG LALU ..BEBERAPA TOKOH KONGLOMERAT SERAKAH MELALUI WAKIL2 MEREKA MENGOMNTARI KEMENANGAN DI DPR..DENGAN PONGAH DAN SANGAT SOMBONG...DAN SEAKAN MEMBERI KOMANDO KEPADA SBY-BUDIONO...BAHWA MEREKA SUDAH SIAP DIBELAKANG PARA ANTEK2 PENJAJAH KRIMINAL INTERNASIONAL UNTUK DENGAN SEGALA JARINGAN DAN JAJARANNYA ..AKAN MELUMAT DAN MERAYAH KEKAYAAN... INDONESIA..?? >> MEREKA DENGAN ANGKUH TELAH BERKACAK PINGGANG AKAN MELIBAS PARA GOLONGAN PENENTANG KENAIKAN HARGA BBM...YANG SEBAGIAN BESAR KELAS MENENGAH BAWAH..DAN PARA INTELEKTUAL YANG SADAR AKAN MARTABAT BANGSA....>> SDR2 BANGSA DAN RAKYAT INDONESIA..WASPADALAH..>> MERAKA KAUM SERAKAH SANGAT BENGIS DAN KEJI KEPADA RAKYAT DAN BANGSA INDONESIA..?? MEREKA KAUM NEOLIBS TELAH MENJADIKAN PARA WAKIL RAKYAT DI DPR ITU MENJADI WAKIL2 PARTAI YANG SUDAH DI KOOPTASI DENGAN LOBBY-2 DAN .BAGI2 KEKUASAAN DAN JATAH FASILITAS..>> INGAT PARA PEJABAT ITU TAK PERNAH MEMBELI BBM..BERAPA PUN HARGANYA..?? MEREKA SELALU MENDAPATKAN JATAH GRATIS..YANG DIBAYAR MELALUI APBN..UANG RAKYAT..??>> ..LSM2 BUNGKAM..KARENA MEREKA ITU HANYALAH KELOMPOK BONEKA DAN BAYARAN..??>>...... MANA PEMBELAANNYA TERHADAP KEPENTINGAN RAKYAT..??>> .....Akhirnya Pak Anggito Abimanyu, salah satu fundamentalis neo-liberal Indonesia yang selalu bersikeras menaikkan harga BBM dengan alasan “mengurangi beban subsidi BBM”, mengakui bahwa tidak ada subsidi dalam BBM. “Masih ada surplus penerimaan BBM dibanding biaya yang dikeluarkan,” katanya dalam acara talkshow di TVOne hari Senin (13/3), terkait rencana kenaikan harga BBM akibat kenaikan harga BBM dunia. Anggito menjadi salah satu narasumber bersama Kwik Kian Gie dan Wamen ESDM...>>>...Subsidi BBM dianggap membebani APBN, karena subsidi dapat menyedot sekian persen dari porsi APBN yang ada, yaitu sekitar 12% dari totalnya. Padahal beban berat yang harus ditanggung sebenarnya adalah utang berbunga yang mencapai 25%. Posisi total utang pemerintah pada April telah mencapai 2.023,72 triliun rupiah. Sangat besar dan jauh melampau pendapatan Negara per tahunnya.>>> Amanat Neolib Pengurangan subsidi atau bantuan kepada masyarakat merupakan tabiat dasar dari ekonomi neolib. Dalam sistem ekonomi liberal pemberian subsidi adalah ‘racun’ sehingga secara perlahan-lahan subsidi harus dicabut. Padahal fakta membuktikan bahwa pengurangan bahkan pencabutan subsidi ditengah daya beli rakyat masih sangat rendah bisa semakin menjerat kehidupan rakyat. Kekejaman faham ini telah merasuki pemerintah saat ini. karena sebenarnya penghapusan subsidi BBM secara bertahap merupakan amanat dari liberalisasi migas yang tertuang dalam Memorandum of Economic and Financial Policies (LoI IMF, Januari 2000). Juga tertuang dalam dokumen program USAID, TITLE AND NUMBER: Energy Sector Governance Strengthened, 497-013....>>...Hingga saat ini, 40 perusahan asing sudah memegang izin prinsip pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Masing-masing perusahaan memiliki hak mendirikan 20.000 SPBU. Menurut pengamat ekonomi UGM yokyakarta, Revrison Baswir: Itu artinya, sejumlah 800.000 SPBU milik asing akan menguasai Indonesia. Bayangkan nantinya seluruh kebutuhan minyak harus dibeli dari perusahan asing dan asing akan menguasai seluruh produksi Indonesia dari hulu ke hilir, termasuk warung-warung. Makanya’ SPBU miliki cevron, shell, Petronas, akan merajalela di Negeri ini. dari sini terlihat jelas, jika harga BBM dinaikkan, siapa yang dirugikan dan siapa sebaliknya yang dirugikan. (Suara Pembaruan, 18/6). ..>> Neolib Orang-orang yang menganut faham bahwa campur tangan pemerintah haruslah sekecil mungkin adalah kaum neolib; mereka tidak bisa mengelak terhadap campur tangannya pemerintah, sehingga tidak bisa lagi mempertahankan liberalisme mutlak dan total, tetapi toh harus militan mengkerdilkan pemerintah untuk kepentingan korporatokrasi. Jadi walaupun yang liberal mutlak, yang total, yang laissez fair laissez aller dan laissez fair laissez passer, yang cut throat competition dan yang survival of the fittest mutlak sudah tidak bisa dipertahankan lagi, kaum neolib masih bisa membiarkan kekayaan alam negara kita dihisap habis oleh para majikannya yang kaum korporatokrat dengan dukungan Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan IMF. Tim ekonomi dalam pemerintahan di Indonesia sejak tahun 1967 adalah kaum neolib yang lebih ekstrem dari rekan-rekannya di negara-negara barat. Perkecualiannya hanya sebentar sekali, yaitu selama kabinet Gus Dur...>> Yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ketika itu sangat berbeda. Tim Ekonomi neolib menjual bank dengan harga sangat murah, sedangkan di dalamnya terdapat OR yang adalah tagihan kepada pemerintah dalam jumlah sangat besar. Yang paling mencolok penjualan BCA yang 97% dimiliki oleh pemerintah, diinjeksi dengan OR sebesar Rp. 60 trilyun, tetapi dijual dengan ekuivalen Rp. 10 trilyun saja. Alasannya karena harus menuruti perintah IMF tentang kapan harus dijual. Ruginya Rp. 50 trilyun, belum lagi assets-nya yang bernilai Rp. 53 trilyun dijual dengan harga Rp. 20 trilyun. Kebijakan yang sangat tidak dapat dipahami olah akal sehat ini didasarkan atas paham bahwa campur tangan pemerintah harus seminimal mungkin, yaitu pemerintah tidak boleh memiliki bank terlalu lama. Menunggu sampai kondisi ekonomi membaik agar harganya lebih tinggi saja tidak boleh. Faktor lain ialah harus nurut IMF 100%. Di AS dan Eropa dalam krisis sekarang IMF tidak dianggap sama sekali. AS mencetak uang...>> Obligasi Rekapitalisasi Perbankan (OR) Ketika kita terkena krisis di tahun 1998, bank-bank yang rusak harus disehatkan oleh pemerintah dengan suntikan likuiditas berupa OR. Hal yang sama terjadi dengan AS dan negara-negara Eropa Barat sekarang ini. Tetapi di AS dan Eropa Barat bank yang diamankan seraya diambil alih oleh pemerintah tidak akan dijual kembali kepada swasta dengan harga murah. Begitu mengambil alih kepemilikan (nasionalisasi), mereka langsung saja menyatakan hanya akan menjual bank-bank itu dengan laba. .>> Utang Sejak tahun 1967 Tim Ekonomi yang selalu dari mashab pikiran yang sama sampai sekarang berutang terus menerus dari negara-negara asing secara sangat sistematis. Para pemberi utang dilembagakan dalam IGGI/CGI. Dalam APBN utang yang harus dibayar kembali beserta pembayaran bunganya tidak disebut “utang”, tetapi disebut “pemasukan pembangunan”, sehingga anggaran negara yang defisit selalu disebut “berimbang”. Ada kesan rakyat Indonesia dimasukkan ke dalam jebakan utang, yang prosesnya harus disembunyikan. Berkaitan dengan ini, ukuran tentang besarnya utang luar negeri yang sudah dianggap terlampau tinggi adalah debt service ratio (DER) yang tidak boleh melampaui 20%. Ketika sudah dilampaui, ukurannya diubah. Utang luar negeri dan utang dalam negeri pemerintah dianggap aman kalau di bawah 30% dari PDB. Dengan demikian, jumlah utang lantas menjadi “aman” kembali...>> Subsidi BBM Fanatiknya pada mekanisme pasar membuat pemerintah yang neolib merasa rugi kalau menjual minyak yang milik rakyat kepada rakyatnya dengan harga yang lebih rendah dari harga yang dibentuk di New York Mercantile Exchange (NYMEX) New York. Perbedaannya disebut subsidi yang sebetulnya hanyalah opportunity loss. Tetapi mereka lantas merasa bahwa opportunity loss itu sama dengan uang yang harus dikeluarkan. Maka dinaikkanlah harga BBM yang milik rakyat kepada rakyatnya sendiri, karena rakyat Indonesia harus patuh pada mekanisme pasar di NYMEX dalam membeli barang yang miliknya sendiri, tidak peduli mereka akan jatuh miskin atau tidak...>> ..Minyak Indonesia telah 64 tahun merdeka. Namun 90% dari minyaknya dieksploitasi oleh perusahaan asing. Demikian juga dengan bagian terbesar dari sumber daya mineral yang sangat mahal harganya.Tanpa malu dikatakan bahwa kita tidak mampu menggarapnya sendiri. Contoh paling konkret dan paling akhir adalah blok Cepu yang habis masa kontraknya di tahun 2010 diperpanjang sampai 2030. Direksi Pertamina di bawah pimpinan Baihaki Hakim yang mempunyai pengalaman 13 tahun mengelola Caltex Indonesia sebagai direktur utama dianggap tidak mampu, padahal dalam rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris seluruh direksi Pertamina menyatakan terang-terangan sanggup menggarapnya sendiri. Tak lama lagi Baihaki Hakim dipecat. Penerusnya, Widya Purnama dipecat lagi karena berani tidak setuju atas perpanjangan kontrak blok Cepu kepada Exxon Mobil...>> ...Berikut Posisi Utang RI dari tahun 2006 : 2006 : US$ 132,63 miliar. 2007 : US$ 141,18 miliar. 2008 : US$ 155,08 miliar. 2009 : US$ 172,87 miliar. 2010 : US$ 202,4 miliar. 2011 : US$ 224 miliar..>> Adapun negara yang rajin memberikan utang ke RI yakni : Jepang : US$ 44,89 miliar Singapura : US$ 37,74 miliar AS : US$ 26,87 miliar Belanda : US$ 13,51 miliar..>> Lembaga yang sering memberikan utang ke RI : ADB (Asian Development Bank) : US$ 11,43 miliar IBRD (The International Bank for Reconstruction and Development) : US$ 9,60 miliar IDA (International Development Association) : US$ 2,27 miliar..>> Utang luar negeri pemerintah di tahun 2006 sebesar USD 132,63 [milyar] trilyun?. Di tahun 2011 membengkak menjadi USD 221,60 [milyar] trilyun?. Setelah itu pemerintah terus menerus menambah hutang dalam US Dollar dengan tingkat suku bunga yang tinggi. Ketika Sri Mulyani Menteri Keuangan, pemerintah menerbitkan SUN dalam USD dengan tingkat bunga 10,5 %, sedangkan tingkat suku bunga yang berlaku di AS pada waktu yang sama hanya sebesar 0,2 %...>> SANGAT ANEH CARA BERFIKIR PEMIMPIN RI INI..??>> ....Konon kabarnya, kedatangan Sri Mulyani selaku pejabat Bank Dunia menawarkan (atau “memaksa”) Presiden SBY menerima hutang dari Bank Dunia sebesar USD 2 milyar. Namun pemerintah bertekad memberi pinjaman kepada IMF sebesar USD 1 milyar, atau setara dengan Rp. 9,4 trilyun, yang tingkat suku bunganya nol persen. Banyak anggota DPR dan ekonom Indonesia mengatakan bahwa itu perlu karena IMF pernah menyelamatkan Indonesia dalam krisis tahun 1998. ..>> INI LAGI PNJAM 2 MILYAR USD...TENTU DENGAN BUNGA ..?? 10%..??...TAPI MEINJAMKAN DENGAN ...BUNGA 0.0% ?? >> SUNGGUH ANEH YAH...KOK DEMIKIAN SIH...?? BENARKAH INI ??? INI BENAR2 SETOR UPETI SBY-BUDIONO SAMA IMF..??>> KARENA MEREKA SUKSES JADI PRESIDEN.RI..??>> Wakil Menteri Keuangan, Mahendra Siregar mengungkapkan, untuk menekan utang Indonesia pada April yang mencapai angka Rp2.023 triliun, pemerintah akan segera melakukan penerbitan Surat Berharga Nasional (SBN)...>> Atas hal tersebut, hingga April 2013 utang Indonesia telah meningkat Rp48,3 triliun dibanding posisi pada akhir 2012 lalu di kisaran Rp1,975,42 triliun...>>

Alfaqir Ilmi
http://ahmadsamantho.wordpress.com/2012/03/21/pengakuan-anggito-abimanyu-tidak-ada-subsidi-bbm/
PENGAKUAN ANGGITO ABIMANYU: TIDAK ADA SUBSIDI BBM

 

Akhirnya Pak Anggito Abimanyu, salah satu fundamentalis neo-liberal Indonesia yang selalu bersikeras menaikkan harga BBM dengan alasan “mengurangi beban subsidi BBM”, mengakui bahwa tidak ada subsidi dalam BBM. “Masih ada surplus penerimaan BBM dibanding biaya yang dikeluarkan,” katanya dalam acara talkshow di TVOne hari Senin (13/3), terkait rencana kenaikan harga BBM akibat kenaikan harga BBM dunia. Anggito menjadi salah satu narasumber bersama Kwik Kian Gie dan Wamen ESDM.

Mungkin Anggito tidak akan pernah memberikan pengakuan seperti itu kalau saja tidak karena ada Kwik Kian Gie yang telah lama menyampaikan pendapatnya bahwa isu “subsidi” adalah pembohongan publik, dan pendapat itu diulangi lagi dalam acara talkshow tersebut di atas.

Pengakuan tersebut menunjukkan dengan sangat-sangat gamblang bahwa isu “subsidi” yang selama ini digembar-gemborkan pemerintah sebagai alasan kenaikan harga BBM adalah sebuah “pembohongan”. Sebagaimana pengakuan Anggito, tidak ada subsidi BBM, bahkan ketika saat ini harga BBM dunia mencapai $120 per-barrel.

Jika pemerintah mengambil BBM secara cuma-cuma dari dalam bumi Indonesia dan kemudian mengekplorasinya dengan biaya $20 per-barrel, sementara harga minyak dunia tidak pernah di bawah biaya produksi tersebut, darimana munculnya subsidi? Hanya orang bodoh moron idiot yang masih percaya pada bualan soal “subsidi” tersebut.

Meski terlambat dan menunjukkan dirinya sebagai pengkhianat rakyat dan pengkhianat nuraninya sendiri selama menjadi pejabat negara (kini Anggito bukan lagi pejabat pengambil kebijakan ekonomi), pengakuan Anggito (mantan dosen saya waktu mahasiswa) sebenarnya menjadi koreksi “kebijakan pemerintah” dalam soal BBM. Namun alih-alih pemerintah terus saja menggunakan isu “subsidi” imaginatif untuk melegitimasi rencana kenaikan harga BBM, termasuk dalam iklan sosialisasi kenaikan harga BBM yang saat ini gencar ditayangkan di televisi.

Dalam diskusi tersebut Anggito memang tetap mendukung rencana kenaikan harga BBM, namun kini dengan alasan yang lebih rasional, tidak lagi menggunakan imajinasi “subsidi”, melainkan demi mengurangi beban APBN. Dan inilah yang mestinya menjadi dasar kebijakan pemerintah, mengurangi beban APBN tanpa harus menipu rakyat.

Baik, kalau hanya mengatasi “tekanan” APBN ada banyak cara untuk mengatasinya tanpa harus menyengsarakan rakyat sebagaimana kebijakan menaikkan harga BBM. Bisa mengintensifkan penerimaan pajak yang selama ini lebih banyak “beredar” di “pasar gelap pajak” sebagaimana ditunjukkan dalam kasus Gayus Tambunan. Bisa dengan mengintensifkan pencegahan tindak korupsi sehingga dana APBN yang banyak bocor bisa diarahkan ke pos-pos yang produktif. Cara lainnya adalah meningkatkan produksi BBM sehingga penerimaan pajak BBM meningkat. Dan tentu saja adalah pengelolaan APBN yang efektif dan efisien.

Ada 1.000 cara lebih bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi tekanan APBN akibat kenaikan harga minyak dunia tanpa harus menaikkan harga BBM.

SEKALI LAGI TENTANG SUBSIDI BBM

Sebenarnya saya pernah menjelaskan tentang “subsidi BBM” beberapa waktu lalu. Namun saya kembali tertarik untuk menulisnya lagi karena isu “subsidi BBM” kembali menjadi berita utama di media-media massa Indonesia. Terlebih lagi setelah saya melihat acara “Economic Challenges” di Metro TV, Senin malam (4/7) yang menghadirkan narasumber Kwik Kian Gie, ekonom Avilianie dan seorang ekonom sekaligus politisi Partai Demokrat, Modjo.

Yang membuat saya tertarik adalah karena Kwik dengan “telak” mengolok-olok orang-orang yang telah gembar-gembor tentang “subsidi BBM” namun tidak mengetahui esensi sebenarnya tentang subsidi, termasuk dua narasumber dan host acara tersebut yang merupakan seorang wartawan senior terkenal.

Menurut Kwik, informasi mengenai “subsidi BBM” adalah menyesatkan dan omong kosong. Saya berpendapat, karena omong kosong itu sengaja digunakan untuk menyesatkan masyarakat maka bisa dikategorikan sebagai penipuan. Mari kita bahas secara ilmiah, meski mohon ma’af, data tentang angka-angka yang digunakan dalam analisis ini seperti kuantitas produksi dan konsumsi BBM serta harga BBM mungkin keliru, namun secara esensi adalah benar adanya.

Subsidi adalah kerugian biaya yang ditanggung pemerintah karena biaya produksi BBM yang dikeluarkan lebih besar dari penjualannya. Misalnya saja biaya produksi 1 liter BBM adalah Rp 4.500 dan harga jualnya Rp 3.000. Maka untuk setiap 1 liter BBM yang diproduksi pemerintah harus memberikan subsidi Rp 1.500.

Sekarang mari kita lihat dalam konteks produksi BBM di Indonesia. Produksi BBM mentah di Indonesia sekitar 1 juta barrel per-hari, 92% diserahkan produksinya kepada asing dan 8% sisanya ke Pertamina. Dari 92% BBM mentah yang diproduksi asing sebanyak 70%-nya menjadi hak negara c.q pemerintah. Dengan asumsi Pertamina adalah perusahaan pemerintah, maka total produksi BBM mentah yang menjadi hak pemerintah adalah 64% dari total produksi minyak mentah nasional atau sekitar 640.000 barrel per-hari. Harga produksi minyak mentah, katakanlah sekitar $20/barrel meski mungkin jauh lebih murah lagi.

Jika harga pasaran minyak mentah adalah $80/barrel sebagaimana beberapa waktu lalu, maka keuntungan pemerintah adalah ($80 – $20) x 640.000 per-hari atau $38,4 juta atau sekitar Rp 380 milir per-hari.

Sementara itu untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri, pemerintah harus mengimpor minyak sebesar 100.000 barrel per-hari. Dengan harga pasaran $80 dollar/barrel, maka pemerintah harus mengeluarkan biaya sebesar $8 juta atau sekitar Rp 75 miliar per-hari. Dengan demikian maka pemerintah masih mendapatkan surplus sebesar Rp 380 miliar – Rp 75 miliar = Rp 305 miliar per-hari atau sekitar Rp 111 triliun setahun.

Kemudian katakanlah terjadi kenaikan harga BBM internasional hingga mencapai $100 per-barrel. Pengeluaran pemerintah untuk mengimpor minyak memang naik menjadi $10 juta atau sekitar Rp 90 miliar per-hari. Namun pendapatan pemerintah, tanpa menaikkan harga minyak, masih lebih besar dari angka itu dan pemerintah masih menanggung untung Rp 380 miliar – Rp 90 miliar = Rp 290 miliar per-hari atau sekitar Rp 105 triliun setahun. Sama sekali tidak ada subsidi, hanya berkurang keuntungan sebesar Rp 111 triliun – Rp 105 triliun = Rp 6 triliun.

Lalu mengapa pemerintah, media massa, pengamat ekonomi liberal dan “teh botol” (teknokrat “bodoh tolol, meminjam istilah Prof Sanyoto”) menakut-nakuti rakyat dengan omong kosong (meminjam istilah Kwik Kian Gie) soal “subsidi BBM” yang memberatkan keuangan pemerintah? Tidak lain karena dengan naiknya harga BBM, para pemilik perusahaan minyak asing yang mengelola 92% minyak mentah Indonesia dan pemerintahan liberal jajahan yahudi Indonesia tidak ingin kehilangan kesempatan mendapatkan durian runtuh. Dengan menaikkan harga minyak, tentu mereka mendapatkan keuntungan lebih besar meski tanpa itu pun mereka tidak pernah sama sekali mengeluarkan “subsidi” sesenpun. Kekurangan keuntungan yang hanya sebesar Rp 6 triliun itu sudah dianggap bencana dan mereka rela membebani rakyat dengan kenaikan BBM hanya agar keuntungan mereka tidak berkurang.

Sekali lagi tidak pernah ada subsidi. Kenaikan harga BBM internasional hanya mengakibatkan berkurangnya keuntungan pemerintah dan perusahaan minyak asing dan itu membuat pemerintah merasa keberatan. Inilah akibatnya kalau pemerintah tidak berpihak kepada rakyatnya sendiri melainkan kepada asing.

Rosulullah pernah bersabada: “Jika kalian tidak lagi saling ber-amar ma’ruf nahi munkar (menegakkan kebenaran dan mencegah kejahatan) maka kelak Allah akan membangkitkan seorang pemimpin yang jahat. Pada saat itu bahkan do’a seorang yang alim tidak akan didengar oleh Allah.”

Aliansi Rakyat

Rejim SBY-Boediono Dan Goebbels
Selasa, 20 Maret 2012 | 1:40 WIB

Joseph Goebbels, ahli propaganda Hitler itu, sepertinya menjadi guru sejumlah pejabat politik di Indonesia. Salah satu prinsip propaganda Goebbels yang diikuti dengan baik pejabat politik Indonesia itu adalah bagaimana menyebarluaskan berita kebohongan melalui media massa sebanyak mungkin dan sesering mungkin hingga kemudian kebohongan itu dianggap kebenaran.

Salah satu perkataan Joseph Goebbels : “Berbohonglah sebanyak-banyaknya, akhirnya orang akan mempercayai kebohonganmu!” . . . . . . . . .

Ini nampak sekali dalam penjelasan pemerintah mengenai kenaikan harga BBM. Alasan yang paling sering digunakan adalah kenaikan harga minyak dunia dan defisit APBN. Argumentasi ini berkali-kali dibantah dan dipatahkan. Tetapi pemerintah tetap saja menggunakan argumentasi ini dan memprogandakannya kemana-mana.

Pertama, argumentasi tentang kenaikan harga BBM itu terlalu dangkal. Kenapa pemerintah tidak pernah mengoreksi kebijakan pengelolaan energinya yang telah mengubah Indonesia menjadi negara pengekspor (net-eksportir) minyak menjadi negara pengimpor minyak (net-importir).

Kenapa tidak ada pendiskusian tentang upaya menaikkan produksi minyak mentah siap jual (lifting), misalnya. Di jaman SBY, lifting minyak Indonesia terus merosot. Sebelum SBY berkuasa pada tahun 2004, lifting minyak nasional masih berkisar 1,4 juta barel perhari. Namun, pada akhir 2011 lalu, produksi minyak Indonesia hanya 905.000 barel perhari. Bahkan, pada tahun 2012 ini, produksi minyak cuma berkisar 890.000 barel perhari.

Juga tidak ada pendiskusian mengenai penguasaan mayoritas—konon 80-90%–lapangan migas Indonesia oleh pihak asing. Bukankah hal itu bisa berakibat asing menguasai produksi migas Indonesia. Inilah yang pernah dikhawatirkan oleh Mohammad Hatta, mantan Wakil Presiden RI yang pertama, mengenai “tampuk produksi dikuasai oleh pihak asing”. Kekhawatiran Bung Hatta itu sangat masuk akal : motif modal asing adalah mencetak keuntungan. Jika mereka sudah menguasai tampuk produksi, maka fungsi sosial produksi pun akan hilang. Rakyat banyak pun akan dikorbankan.

Sebetulnya, harga minyak dunia tidak bisa lagi dijadikan patokan. Sebab, harga minyak dunia sekarang tidak murni ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. F.William Engdahl, seorang peneliti dari Global Research, membuktikan bahwa kenaikan harga minyak dunia sekarang banyak ditentukan oleh aksi spekulasi. Menurut Engdahl, harga minyak dunia meroket akibat tekanan spekulan di pasar minyak berjangka oleh hedge fund dan bank-bank besar seperti Citigroup, JP Morgan Chase dan Goldman Sachs. Indonesia harus berani menerobos “pakem” hukum besi ekonomi global yang dikuasai oleh segelintir tangan yang tidak mengenal batas kepuasan dalam mengumpulkan kekayaan.

Kedua, kalau persoalannya defisit APBN, kenapa persoalannya yang utak-atik adalah subsidi BBM dan subsidi rakyat lainnya. Kenapa pemerintah tidak pernah mengutak-atik pemborosan anggaran pada pos yang lain: belanja rutin aparatus negara, pembayaran cicilan utang luar negeri, dan lain sebagainya.

Subsidi BBM hanya berkisar Rp123,6 Triliun atau sekitar 9% dari total APBN. Anggaran subsidi BBM ini sangat kecil dibanding dengan anggaran untuk membiayai 4,7 juta orang aparatus negara yang mencapai Rp. 215,7 trilyun. Anggaran subsidi BBM ini juga lebih rendah dari dari anggaran pembayaran utang yang, pada tahun 2010, misalnya, mencapai Rp 215.546 triliun.

Kalau APBN jebol, kenapa pemerintah tidak menyerukan penghematan belanja birokrasi: menghentikan pembelian pesawat Kepresidenan, menghentikan pembelian mobil dinas, moratorium kunjungan atau studi banding keluar negeri, menghentikan pembangunan gedung pemerintah baru dan rumah dinas baru, dan lain-lain. Kenapa rakyat yang selalu dipaksa mengencangkan ikat pinggang, sedangkan pejabat dan keluarganya asyik berfoya-foya dengan menghambur-hamburkan uang negara.

Kenapa pemerintah tidak mau berterus-terang bahwa pembatasan subsidi BBM adalah anjuran lembaga-lembaga asing, seperti OECD, Bank Dunia, IMF, ADB, dan USAID. OECD, misalnya, sudah mengharuskan pemerintah Indonesia menghapus subsidi BBM paling lambat hingga tahun 2014.

Bukankah forum G-20, dimana Indonesia menjadi anggotanya, juga sudah memerintahkan seluruh anggotanya untuk menghapus subsidi BBM sebagai jalan menuju efisiensi dan perubahan iklim. Bukankah di forum G20, di Di Gyeongju, Korea Selatan, Pemerintah Indonesia menjanjikan akan melaksanakan penghapusan subdisi energi, khususnya BBM dan TDL, akan dimulai pada tahun 2011.

Rejim yang berkuasa di Indonesia enggan disebut neoliberal. Ironisnya, hampir semua kebijakan ekonomi dan politiknya sangat neoliberal. Jadinya, supaya kebijakan neoliberalnya tidak dianggap neoliberal, maka rejim SBY membumbuinya dengan argumentasi-argumentasi yang seolah-olah populis. Padahal, sebagian besar argumentasi itu adalah kebohongan besar

 

Utang RI sudah Rp2.023 triliun banyaknya

Ekonomi & Bisnis

WASPADA ONLINE (Ilustrasi) JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan, Mahendra Siregar mengungkapkan, untuk menekan utang Indonesia pada April yang mencapai angka Rp2.023 triliun, pemerintah akan segera melakukan penerbitan Surat Berharga Nasional (SBN). "Untuk penerbitan SBN karena kebutuhan yang diperlukan dalam kurun waktu yang tidak lama. Hal tersebut memang harus direspon dan ditanggung kita semua dalam konsekuensi," ujarnya di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, hari ini.Terkait penerbitan SBN untuk pembayaran utang domestik atau asing, Mahendra mengaku akan melihat dulu dari struktur dan mencari solusi yang paling optimal. "Kita lihat strukturnya nanti. Tapi, saya rasa itu opsi yang akan kita buka. Karena tentu kita akan lihat yang optimal," lanjutnya. Sebelum membahas pembiayaan SBN tersebut lebih dalam, pihaknya akan menunggu RAPBNP dibuat. "Kita lihat lagi karena kan kita harapkan RAPBNP-nya masuk segera. Kemudian pembahasannya akan berlangsung, baru kita bisa lihat nanti pas di akhirnya berapa yang bisa ditambahkan. Sebelum itu keluar, saya pikir tunggu dulu," jelasnya. Diberitakan sebelumnya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang Indonesia kembali meningkat Rp32,5 triliun selama periode April 2013. Melansir data yang diterbitkan DJPU, Kamis (16/5/2013), total utang Indonesia pada April ini naik menjadi Rp2.023,72 triliun dari posisi Maret sebesar Rp1.991,22 triliun. Kenaikan utang ini, lantaran nilai tukar rupiah yang melemah menjadi Rp9.722 per USD dari Rp9.719 per USD. Atas hal tersebut, hingga April 2013 utang Indonesia telah meningkat Rp48,3 triliun dibanding posisi pada akhir 2012 lalu di kisaran Rp1,975,42 triliun. Utang tersebut, didominasi dari penerbitan obligasi alias Surat Berharga Negara (SBN) yang mengalami kenaikan sebesar Rp41,22 triliun dari Rp1.401,01 triliun pada akhir Maret, menjadi Rp1.442,23 triliun pada akhir April ini. Dikabarkan, Indonesia punya segudang utang. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan RI mencatat, per April 2013 utang pemerintah bertambah menjadi Rp 2.023,72 triliun. Utang yang terdiri dari pinjaman luar negeri dan surat berharga ini meningkat sekitar Rp 433.06 triliun dari total utang pada akhir tahun 2009 sebesar Rp 1.590,66 triliun. Bank Indonesia merilis posisi utang luar negeri pemerintah dan Bank Sentral pada April 2013 mencapai US$125.078 miliar, terdiri dari utang luar negeri pemerintah sebesar US$115.153 miliar dan Bank Sentral sebesar US$9.925 miliar. Angka ini meningkat sebesar US$25.813 miliar atau sekitar Rp 247.804 triliun dari total utang akhir tahun 2009. Sangat mengagetkan, selama SBY menjadi presiden 9 tahun, yakni dari 2004-2013, utang baru pemerintah Indonesia yang dibuat mencapai Rp 1.010 triliun. Prestasi pemerintah di bawah kepemimpinan SBY dalam urusan utang ini bahkan lebih hebat dari Orde Lama dan Orde Baru. Utang Pemerintah Indonesia selama Orde Lama dan Orde Baru berlangsung 53 tahun, sejak 1945-1998, hanya mencapai Rp 553 triliun. Luar biasa! Presiden SBY yang akhir bulan ini akan menerima penghargaan negarawan dunia 2013 atau "World Statesman Award", benar-benar jago ngutang. (dat06/sindonews/rmol)

 

 

Duh! Utang RI Membengkak Rp 800 Triliun Sejak 2005

Herdaru Purnomo - detikfinance

http://finance.detik.com/read/2012/02/27/112443/1852274/4/duh-utang-ri-membengkak-rp-800-triliun-sejak-2005

Senin, 27/02/2012 11:30 WIB

 

Jakarta - Total utang RI sejak 2005 hingga 2011 telah mengalami peningkatan hingga US$ 90,3 miliar (67,1%). Jika dihitung menggunakan kurs rupiah (1 US$ = Rp 9.000) berarti utang RI telah meningkat hingga Rp 812,7 triliun.

Hingga Desember 2011 utang luar RI telah mencapai US$ 224 miliar atau sebesar Rp 2.016 triliun. Utang ini terdiri dari utang luar negeri pemerintah dan swasta.

Demikian dikutip detikFinance dari laporan statistik utang luar negeri RI seperti tertuang di situs resmi Bank Indonesia (BI), Senin (27/2/2012).

Peningkatan terjadi baik pada utang luar negeri pemerintah maupun swasta. Namun demikian, pada periode yang sama peningkatan utang luar negeri tersebut diikuti peningkatan PDB (harga berlaku) yang relatif lebih besar yaitu sebesar US$ 536,8 miliar (190,2%).

Secara umum beberapa indikator beban utang luar negeri Indonesia telah memperlihatkan perbaikan signifikan. Rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB
terus menurun. Pada 1998 tercatat sebesar 150%, kemudian menurun menjadi 54,9% pada 2004, dan menjadi 26,5% pada 2011.

Rasio utang terhadap ekspor juga mengalami penurunan secara signifikan dari 179,7% pada 2004 menjadi 96,8% pada 2011. Pada periode yang sama, debt service ratio Indonesia terlihat berfluktuasi. Pada 2006 debt service ratio mencatat angka tertinggi 25,0%, kemudian terus menurun menjadi 22,5% pada 2011.

Sementara itu, per 31 Desember 2011, rasio total utang pemerintah (dalam dan luar negeri) terhadap PDB menurun tajam menjadi 25% dari sebesar 47% pada 2005, dan sebesar 89% pada 2000. Nilai rasio utang pemerintah terhadap PDB yang moderat merupakan cerminan dari kebijakan fiskal yang efisien dan berhati-hati.

Berikut Posisi Utang RI dari tahun 2006 :

• 2006 : US$ 132,63 miliar.
• 2007 : US$ 141,18 miliar.
• 2008 : US$ 155,08 miliar.
• 2009 : US$ 172,87 miliar.
• 2010 : US$ 202,4 miliar.
• 2011 : US$ 224 miliar

Adapun negara yang rajin memberikan utang ke RI yakni :

• Jepang : US$ 44,89 miliar
• Singapura : US$ 37,74 miliar
• AS : US$ 26,87 miliar
• Belanda : US$ 13,51 miliar

Lembaga yang sering memberikan utang ke RI :

• ADB (Asian Development Bank) : US$ 11,43 miliar
• IBRD (The International Bank for Reconstruction and Development) : US$ 9,60 miliar
• IDA (International Development Association) : US$ 2,27 miliar

(dru/dnl)

'

IMF MERUSAK DAN SANGAT MERUGIKAN INDONESIA

Oleh: Kwik Kian Gie

Utang luar negeri pemerintah di tahun 2006 sebesar USD 132,63 [milyar] trilyun?. Di tahun 2011 membengkak menjadi USD 221,60 [milyar] trilyun?. Setelah itu pemerintah terus menerus menambah hutang dalam US Dollar dengan tingkat suku bunga yang tinggi. Ketika Sri Mulyani Menteri Keuangan, pemerintah menerbitkan SUN dalam USD dengan tingkat bunga 10,5 %, sedangkan tingkat suku bunga yang berlaku di AS pada waktu yang sama hanya sebesar 0,2 %.

Konon kabarnya, kedatangan Sri Mulyani selaku pejabat Bank Dunia menawarkan (atau “memaksa”) Presiden SBY menerima hutang dari Bank Dunia sebesar USD 2 milyar. Namun pemerintah bertekad memberi pinjaman kepada IMF sebesar USD 1 milyar, atau setara dengan Rp. 9,4 trilyun, yang tingkat suku bunganya nol persen. Banyak anggota DPR dan ekonom Indonesia mengatakan bahwa itu perlu karena IMF pernah menyelamatkan Indonesia dalam krisis tahun 1998. 

Yang saya ketahui dan pengalaman saya tidak demikian; sebaliknya sangat merusak dan merugikan lebih dari seribu trilyun rupiah. Atas pengaruh IMF, di tahun 1988 diberlakukan liberalisasi yang gila-gilaan dan sangat keblinger dalam dunia perbankan. Adrianus Mooy sebagai Gubernur BI memberlakukan kebijakan yang menentukan bahwa seseorang dapat mendirikan bank dengan modal disetor hanya sebesar Rp. 10 milyar saja.

Ketika itu sangat banyak pengusaha besar pemilik konglomerat. Buat mereka Rp. 10 milyar sangat kecil. Maka dalam waktu singkat bermunculan sekitar 200 bank. Para pemilik bank baru ini bukan bankir dan juga tidak mempunyai latar belakang atau pengalaman dalam bidang perbankan. Mereka sangat berpengalaman dan pandai dalam bidang marketing barang dagangannya.

Kemampuan dan pengalamannya membuat mereka menekankan dua instrumen, yaitu mencari lokasi untuk kantor-kantor cabang banknya dan kampanye iklan serta promosi secara besar-besaran. Mereka berhasil menghimpun dana masyarakat yang sebelumnya banyak yang disimpan di bawah bantal.

Karena bukan bankir dan juga karena konglomerat yang selalu mengembangkan usahanya, dampaknya untuk dunia perbankan dua, yaitu:

1. Uang masyarakat yang dipercayakan pada bank miliknya dipakai untuk membiayai perluasan usahanya sendiri, walaupun itu melanggar ketentuan BI tentang Legal Lending Limit.
2. Mengejarnya lokasi yang strategis sedemikian rupa, sehingga mereka menjadikan pemilik gedung yang strategis letaknya sebagai partner pengelola cabang bank yang bersangkutan. Bank BHS misalnya memberlakukan sistem franchise dalam bidang perbankan yang sudah jelas sangat abusrd.

Kita saksikan banyaknya kredit macet ketika Soedradjat Djiwandono yang menerima getahnya dari liberalisasi oleh Adrianus Mooy atas perintah IMF.

Jadi sebelum krisis 1998 perbankan kita sudah keropos, sudah banyak kredit macetnya, karena secara awur-awuran dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank dipakai oleh pemilik banknya secara serampangan.

Dengan pengaruh krisis dari Thailand ledakannya sangat hebat. Dalam kondisi seperti ini, IMF memerintahkan menutup 16 bank dengan alasan bahwa 16 bank tersebut sudah demikian rusaknya, sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan kalau masih menerima deposito dan tabungan dari masyarakat. Ini dilakukan tanpa persiapan.

Begitu diumumkan, para nasabah berduyun-duyun mengambil uangnya. Tetapi mereka menghadapi bank yang tutup. Kepada nasabah dikatakan bahwa uangnya hilang, karena mereka salah sendiri memilih bank yang tidak sehat. Jelas saja para penabung itu marah besar, merusak gedung dan peralatan bank. Mereka marah karena belum lama yang lalu 16 bank itu memasang iklan berisi laporan keuangan yang sehat. Laporan keuangannya di-audit oleh kantor-kantor akuntan terbesar di dunia.

Para deposan dari bank-bank lain yang tidak ditutup melakukan rush. Mereka hendak mengambil uangnya. Mereka mengatakan bagaimana mengetahui apakah bank pilihannya tempat menyimpan uangnya sehat atau tidak, mengingat apa yangterjadi dengan 16 bank yang mendadak.

IMF memerintahkan supaya rush dihentikan at all cost. Maka pemerintah mencetak uang dan menantang nasabah bahwa mereka boleh mengambil uangnya berapa saja. Dalam 3 hari rush berhenti setelah pemerintah mengeluarkan uang sebesar Rp. 144 trilyun.

IMF memerintahkan bahwa uang ini harus dibayar oleh pemilik bank, karena dipakai untuk menghentikan rush yang terjadi pada banknya. Hebat sekali : IMF membuat rush, IMF menyuruh pemerintah menghentikan rush dengan jumlah Rp. 144 trilyun. Pemilik bank diminta membayar kembali uang yang dipakai oleh pemerintah untuk menghentikan rush.

Jelas bahwa pemilik bank tidak mempunyai uang sebanyak itu. IMF memerintahkan memaksa pemilik bank membayar dengan sahamnya. Dengan cara ini, sekitar 200 bank mendadak menjadi BUMN.

Segera saja ketahuan bahwa para pemilik bank menggunakan uang deposan untuk mendanai usahanya. Pemilik bank disuruh membayar hutangnya, yang jelas tidak mampu karena telah menjadi perusahaan. Maka banyak perusahaan ini disita. Setelah itu IMF memerintahkan supaya dijual dengan harga sangat murah kepada swasta, baik domestik maupun asing. Kerugian pemerintah sekitar 75%.

IMF mengatakan bahwa pemerintah Indonesia hebat, karena pada umumnya negara-negara yang terkena krisis kerugiannya 85%. Perolehan kembali yang 15% itu disebut sebagai recovery rate yang normal. Pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Tim Ekonomi Berkeley Mafia berhasil mendapatkan recovery rate yang lebih besar, yaitu sekitar 25%. Menderita kerugian sebesar 75 % dianggap hebat !

Dengan tindakan-tindakan IMF tersebut pemerintah mengeluarkan uang sebesar Rp. 144 trilyun untuk menghentikan rush. Mengeluarkan OR sebesar Rp. 430 trilyun untuk menyehatkan bank, dengan kewajiban pembayaran bunga sebesar Rp. 600 trilyun.

Dalam hal OR yang jatuh tempo tidak dapat dibayar tepat waktu sesuai dengan tenornya dan harus diperpanjang dengan mengeluarkan OR atau SUN lagi, jumlah hutang pokoknya sama (tidak berkurang), tetapi pembayaran bunganya membengkak.

Dalam bank-bank yang disita terdapat asset. Asset ini dijual dengan harga murah. Dalam hal BCA assetnya senilai Rp. 53 trilyun, dijual dengan harga Rp. 20 trilyun, sehingga pemerintah merugi Rp. 32 trilun. Dikatakan bahwa itu hebat, karena recovery rate-nya masih tinggi, yaitu 38 %. Di mana-mana kalau terkena krisis, recovery rate rata-rata hanya 15%, ujar para pemimpin kita yang membenarkan tindakan IMF.

Bank yang di dalamnya mengandung OR dijual dengan harga sangat murah beserta OR yang ada di dalamnya. Satu bank sangat besar diinjeksi dengan OR sebanyak Rp. 60 trilyun. Dengan OR ini masih dimiliki bank yang bersangkutan, 51% dijual dengan harga Rp. 5 trilyun. Dalam waktu sangat singkat pemilik mayoritas menggunakan pengaruhnya membeli sisanya. Alhasil, mengeluarkan Rp. 10 trilyun mendapat bank yang sudah untung ditambah dengan tagihan kepada pemerintah sebesar Rp. 60 trilyun.

Inikah yang dianggap IMF pandai dan baik hati? Semua bank lain dari sekitar 200 bank yang tidak ditutup diperlakukan seperti ini.

Ini satu aspek saja dari perusakan yang diperbuat oleh IMF. Masih banyak bidang-bidang lain yang diacak-acak.

 

 

'Apa Neo Liberalisme (NEOLIB) Itu? Bagian 1

http://kwikkiangie.com/v1/2011/03/apa-neo-liberalisme-neolib-itu-bagian-1/

Dengan dipilihnya Boediono sebagai cawapres-nya SBY, diskusi tentang “neolib” menjadi marak. Namun diskusinya tidak memberikan gambaran yang jelas.

Liberalisme adalah faham yang sangat jelas digambarkan oleh Adam Smith dalam bukunya yang terbit di tahun 1776 dengan judul “An inquiry into the nature and the causes of the wealth of nations”. Buku ini sangat terkenal dengan singkatannya “The wealth of nations” dan luar biasa pengaruhnya. Dia menggambarkan pengenalannya tentang kenyataan hidup. Intinya sebagai berikut.

Manusia adalah homo economicus yang senantiasa mengejar kepentingannya sendiri guna memperoleh manfaat atau kenikmatan yang sebesar-besarnya dari apa saja yang dimilikinya. Kalau karakter manusia yang egosentris dan individualistik seperti ini dibiarkan tanpa campur tangan pemerintah sedikitpun, dengan sendirinya akan terjadi alokasi yang efisien dari faktor-faktor produksi, pemerataan dan keadilan, kebebasan, daya inovasi dan kreasi berkembang sepenuhnya. Prosesnya sebagai berikut.

Kalau ada barang dan jasa yang harganya tinggi sehingga memberikan laba yang sangat besar (laba super normal) kepada para produsennya, banyak orang akan tertarik memproduksi barang yang sama. Akibatnya supply meningkat dan ceteris paribus harga turun. Kalau harga turun sampai di bawah harga pokok, ceteris paribus supply menyusut dengan akibat harga meningkat lagi. Harga akan berfluktuasi tipis dengan kisaran yang memberikan laba yang sepantasnya saja (laba normal) bagi para produsen. Hal yang sama berlaku buat jasa distribusi.

Buku ini terbit di tahun 1776 ketika hampir semua barang adalah komoditi yang homogeen (stapel producten) seperti gandum, gula, garam, katoen dan sejenisnya. Lambat laun daya inovasi dan daya kreasi dari beberapa produsen berkembang. Ada saja di antara para produsen barang sejenis yang lebih pandai, sehingga mampu melakukan diferensiasi produk. Sebagai contoh, garam dikemas ke dalam botol kecil praktis yang siap pakai di meja makan. Di dalamnya ditambahi beberapa vitamin, diberi merk yang dipatenkan. Dia mempromosikan garamnya sebagai sangat berlainan dengan garam biasa. Konsumen percaya, dan bersedia membayar lebih mahal dibandingkan dengan harga garam biasa. Produsen yang bersangkutan bisa memperoleh laba tinggi tanpa ada saingan untuk jangka waktu yang cukup lama. Selama itu dia menumpuk laba tinggi (laba super normal) yang menjadikannya kaya.

Karena semuanya dibolehkan tanpa pengaturan oleh pemerintah, dia mulai melakukan persaingan yang mematikan para pesaingnya dengan cara kotor, yang ditopang oleh kekayaannya. Sebagai contoh, produknya dijual dengan harga yang lebih rendah dari harga pokoknya. Dia merugi. Kerugiannya ditopang dengan modalnya yang sudah menumpuk. Dengan harga ini semua pesaingnya akan merugi dan bangkrut. Dia tidak, karena modalnya yang paling kuat. Setelah para pesaingnya bangkrut, dengan kedudukan monopolinya dia menaikkan harga produknya sangat tinggi.

Contoh lain : ada kasus paberik rokok yang membeli rokok pesaingnya, disuntik sangat halus dengan cairan sabun. Lantas dijual lagi ke pasar. Beberapa hari lagi, rokoknya rusak, sehingga merknya tidak laku sama sekali, paberiknya bangkrut.

Yang digambarkan oleh Adam Smith mulai tidak berlaku lagi. Karena apa saja boleh, pengusaha majikan mulai mengerjakan sesama manusia dengan gaji dan lingkungan kerja yang di luar prikemanusiaan. Puncaknya terjadi dalam era revolusi industri, yang antara lain mengakibatkan bahwa anak-anak dan wanita hamil dipekerjakan di tambang-tambang. Wanita melahirkan dalam tambang di bawah permukaan bumi. Mereka juga dicambuki bagaikan binatang. Dalam era itu seluruh dunia juga mengenal perbudakan, karena pemerintah tidak boleh campur tangan melindungi buruh.

Dalam kondisi seperti ini lahir pikiran-pikiran Karl Marx. Banyak karyanya, tetapi yang paling terkenal menentang Adam Smith adalah Das Kapital yang terbit di tahun 1848. Marx menggugat semua ketimpangan yang diakibatkan oleh mekanisme pasar yang tidak boleh dicampuri oleh pemerintah. Marx berkesimpulan bahwa untuk membebaskan penghisapan manusia oleh manusia, tidak boleh ada orang yang mempunyai modal yang dipakai untuk berproduksi dan berdistribusi dengan maksud memperoleh laba. Semuanya harus dipegang oleh negara/pemerintah, dan setiap orang adalah pegawai negeri.

Dunia terbelah dua. Sovyet Uni, Eropa Timur, China, dan beberapa negara menerapkannya. Dunia Barat mengakui sepenuhnya gugatan Marx, tetapi tidak mau membuang mekanisme pasar dan kapitalisme. Eksesnya diperkecil dengan berbagai peratutan dan pengaturan. Setelah dua sistem ini bersaing selama sekitar 40 tahun, persaingan dimenangkan oleh Barat.

Maka tidak ada lagi negara yang menganut sistem komunisme a la Marx-Lenin-Mao. Semuanya mengadopsi mekanisme pasar dan mengadopsi kaptalisme dalam arti sempit, yaitu dibolehkannya orang per orang memiliki kapital yang dipakai untuk berproduki dan berdistribusi dengan motif mencari laba. Tetapi kapital yang dimilikinya harus berfungsi sosial. Apa artinya dan bagaimana perwujudannya ? Sangat beragam. Keragaman ini berarti juga bahwa kadar campur tangannya pemerintah juga sangat bervariasi dari yang sangat minimal sampai yang banyak sekali.

Neolib

Orang-orang yang menganut faham bahwa campur tangan pemerintah haruslah sekecil mungkin adalah kaum neolib; mereka tidak bisa mengelak terhadap campur tangannya pemerintah, sehingga tidak bisa lagi mempertahankan liberalisme mutlak dan total, tetapi toh harus militan mengkerdilkan pemerintah untuk kepentingan korporatokrasi. 

Jadi walaupun yang liberal mutlak, yang total, yang laissez fair laissez aller dan laissez fair laissez passer, yang cut throat competition dan yang survival of the fittest mutlak sudah tidak bisa dipertahankan lagi, kaum neolib masih bisa membiarkan kekayaan alam negara kita dihisap habis oleh para majikannya yang kaum korporatokrat dengan dukungan Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan IMF.

Tim ekonomi dalam pemerintahan di Indonesia sejak tahun 1967 adalah kaum neolib yang lebih ekstrem dari rekan-rekannya di negara-negara barat. Perkecualiannya hanya sebentar sekali, yaitu selama kabinet Gus Dur.

'

Apa Neo Liberalisme (NEOLIB) Itu? Bagian 2

KEBIJAKAN NEOLIB DI INDONESIA

http://kwikkiangie.com/v1/2011/03/apa-neo-liberalisme-neolib-itu-bagian-2/

Jalan Tol

Orang-orang neolib di Indonesia lebih ekstrem dari rekan-rekan sepahamnya di negara-negara barat. Kaum neolib Indonesia tidak percaya perlunya barang dan jasa publik cuma-cuma buat rakyatnya. Maka dalam infrastruktur summit I dan II dikumandangkan ke seluruh dunia bahwa RI adalah lahan terbuka buat investor dari mana saja untuk mencari laba dari pembangunan infrastruktur. Itulah sebabnya hanya Indonesia saja yang mengenal satu kata untuk jalan raya bebas hambatan yang mulus, yaitu “jalan tol”, yang berarti bahwa semua orang di Indonesia yang menggunakan jalan raya seperti ini harus membayar tarif tol yang besarnya bisa memberi keuntungan yang memuaskan kepada investor swasta yang membuat jalannya.

Tidak demikian di negara-negara barat di seluruh dunia. Jalan raya yang di sini disebut “jalan tol”, di sana disebut high way, free way, auto bahn atau snelweg tanpa kata “tol”. Semuanya dipakai oleh siapa saja tanpa dipungut bayaran. Pembiayaan pembuatan dan pemeliharaannya ditanggung secara gotong royong oleh seluruh rakyat melalui pengenaan pajak

BUMN

Neolib sangat alergi terhadap BUMN. Yang bukan neolib bersikap bahwa BUMN (terutama yang persero) adalah perusahaan yang tunduk pada mekanisme pasar, yang harus bisa bersaing dengan perusahaan swasta. Mengapa harus dimusuhi, sehingga harus dijuali? Lebih hebat lagi, BUMN yang merugi dibenahi oleh pemerintah sampai menguntungkan. Setelah menguntungkan dijual dengan harga murah. Katanya, kalau merugi tidak laku dijual. Saya bertanya dalam sidang kabinet ketika itu, bukankah BUMN yang dari rugi menjadi untung itu sebuah bukti bahwa BUMN bisa bagus dan menguntungkan asalkan tidak a priori memusuhinya atas dasar dogma dan doktrin? Toh Indosat dan banyak BUMN lainnya dijual.

Ada beberapa negara barat yang beranggapan bahwa semua sumber daya mineral harus dieksploitasi oleh negara. Produknya yang berupa bahan mentah untuk berbagai industri hilir dijual kepada swasta sesuai dengan harga dunia. Hasilnya dipakai untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Saya tanya kepada sang menteri negara itu, bukankah itu etatis? “Tidak” katanya, karena sumber daya mineral itu pemberian Tuhan, God given, harus dibagi secara merata kepada seluruh rakyat. Nilai tambah dari barang yang man made seperti yang dilakukan oleh Bill Gates boleh dimilikinya secara mutlak. Itupun dipajaki agar labanya yang besar berfungsi sosial. Ini ucapannya seorang menteri negara barat!

Minyak

Indonesia telah 64 tahun merdeka. Namun 90% dari minyaknya dieksploitasi oleh perusahaan asing. Demikian juga dengan bagian terbesar dari sumber daya mineral yang sangat mahal harganya.Tanpa malu dikatakan bahwa kita tidak mampu menggarapnya sendiri. Contoh paling konkret dan paling akhir adalah blok Cepu yang habis masa kontraknya di tahun 2010 diperpanjang sampai 2030. Direksi Pertamina di bawah pimpinan Baihaki Hakim yang mempunyai pengalaman 13 tahun mengelola Caltex Indonesia sebagai direktur utama dianggap tidak mampu, padahal dalam rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris seluruh direksi Pertamina menyatakan terang-terangan sanggup menggarapnya sendiri. Tak lama lagi Baihaki Hakim dipecat. Penerusnya, Widya Purnama dipecat lagi karena berani tidak setuju atas perpanjangan kontrak blok Cepu kepada Exxon Mobil.

Utang

Sejak tahun 1967 Tim Ekonomi yang selalu dari mashab pikiran yang sama sampai sekarang berutang terus menerus dari negara-negara asing secara sangat sistematis. Para pemberi utang dilembagakan dalam IGGI/CGI. Dalam APBN utang yang harus dibayar kembali beserta pembayaran bunganya tidak disebut “utang”, tetapi disebut “pemasukan pembangunan”, sehingga anggaran negara yang defisit selalu disebut “berimbang”. Ada kesan rakyat Indonesia dimasukkan ke dalam jebakan utang, yang prosesnya harus disembunyikan.

Berkaitan dengan ini, ukuran tentang besarnya utang luar negeri yang sudah dianggap terlampau tinggi adalah debt service ratio (DER) yang tidak boleh melampaui 20%. Ketika sudah dilampaui, ukurannya diubah. Utang luar negeri dan utang dalam negeri pemerintah dianggap aman kalau di bawah 30% dari PDB. Dengan demikian, jumlah utang lantas menjadi “aman” kembali.

Namun diukur dengan APBN, jumlah cicilan pokok utang ditambah dengan bunganya sudah mengambil porsi 25% dari seluruh APBN yang oleh siapapun dianggap sangat besar.

Jadi salah satu ciri kebijakan “neolib” bukan saja menghendaki campur tangan pemerintah yang sekecil mungkin, tetapi juga kebijakan yang tunduk saja pada apa kata lembaga-lembaga keuangan internasional.

Obligasi Rekapitalisasi Perbankan (OR)

Ketika kita terkena krisis di tahun 1998, bank-bank yang rusak harus disehatkan oleh pemerintah dengan suntikan likuiditas berupa OR. Hal yang sama terjadi dengan AS dan negara-negara Eropa Barat sekarang ini. Tetapi di AS dan Eropa Barat bank yang diamankan seraya diambil alih oleh pemerintah tidak akan dijual kembali kepada swasta dengan harga murah. Begitu mengambil alih kepemilikan (nasionalisasi), mereka langsung saja menyatakan hanya akan menjual bank-bank itu dengan laba.

Yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ketika itu sangat berbeda. Tim Ekonomi neolib menjual bank dengan harga sangat murah, sedangkan di dalamnya terdapat OR yang adalah tagihan kepada pemerintah dalam jumlah sangat besar. Yang paling mencolok penjualan BCA yang 97% dimiliki oleh pemerintah, diinjeksi dengan OR sebesar Rp. 60 trilyun, tetapi dijual dengan ekuivalen Rp. 10 trilyun saja. Alasannya karena harus menuruti perintah IMF tentang kapan harus dijual. Ruginya Rp. 50 trilyun, belum lagi assets-nya yang bernilai Rp. 53 trilyun dijual dengan harga Rp. 20 trilyun. Kebijakan yang sangat tidak dapat dipahami olah akal sehat ini didasarkan atas paham bahwa campur tangan pemerintah harus seminimal mungkin, yaitu pemerintah tidak boleh memiliki bank terlalu lama. Menunggu sampai kondisi ekonomi membaik agar harganya lebih tinggi saja tidak boleh. Faktor lain ialah harus nurut IMF 100%. Di AS dan Eropa dalam krisis sekarang IMF tidak dianggap sama sekali. AS mencetak uang.

Subsidi BBM

Fanatiknya pada mekanisme pasar membuat pemerintah yang neolib merasa rugi kalau menjual minyak yang milik rakyat kepada rakyatnya dengan harga yang lebih rendah dari harga yang dibentuk di New York Mercantile Exchange (NYMEX) New York. Perbedaannya disebut subsidi yang sebetulnya hanyalah opportunity loss. Tetapi mereka lantas merasa bahwa opportunity loss itu sama dengan uang yang harus dikeluarkan. Maka dinaikkanlah harga BBM yang milik rakyat kepada rakyatnya sendiri, karena rakyat Indonesia harus patuh pada mekanisme pasar di NYMEX dalam membeli barang yang miliknya sendiri, tidak peduli mereka akan jatuh miskin atau tidak.

Oleh Kwik Kian Gie

Home » Suara Kita » Suara Pembaca » Akhir Cerita Pro-Kontra Drama Politik BBM

Akhir Cerita Pro-Kontra Drama Politik BBM

http://www.eramuslim.com/suara-kita/suara-pembaca/akhir-cerita-pro-kontra-drama-politik-bbm.htm#.UcKgc9iN6So

 

 

Oleh : Muhammad Dahrum, M. Pd

Akhirnya kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM diputuskan melalui sidang paripurna. Berdasarkan hasil voting pada senin malam (17/6) jumlah yang pro RAPBN-P 2013 menang telak 338 suara. Sedangkan yang kontra 181 suara. Dengan demikian artinya pemerintah bisa dengan leluasa menaikkan harga BBM.

Walaupun gelombang penolakan gencar disuarakan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari kalangan buruh, mahasiswa yang tergabung ke dalam organisasi massa dan juga tak ketinggalan para wakil rakyat (DPR). Masyarakat maupun elite politik dalam menyikapi persoalan ini memiliki banyak sudut pandang. Pro-kontra yang terjadi akibat dinamika latar belakang dan kepentingan.

Latar belakang yang berbeda merupakan fitrah manusia dalam kehidupan, tapi tatkala kepentingan yang berbeda maka disinilah awal perselisihan karena masyarakat menjadi terkotak-kotak. Banyak pihak yang berkepentingan terhadap drama politik BBM, mulai dari yang menyetujui sampai yang menolak. Pihak yang setuju dengan kenaikan BBM tergabung dalam partai koalisi setgab. Sebagai pendukung kebijakan pemerintah memberikan alasan bahwa kenaikan BBM akan membuat rakyat lebih sejahtera. Padahal selama ini belum ada bukti kenaikan BBM bisa meningkatkan pelayanan kesehatan dengan lebih baik dan pelayanan publik lainnya. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya.

Subsidi BBM dianggap membebani APBN, karena subsidi dapat menyedot sekian persen dari porsi APBN yang ada, yaitu sekitar 12% dari totalnya. Padahal beban berat yang harus ditanggung sebenarnya adalah utang berbunga yang mencapai 25%. Posisi total utang pemerintah pada April telah mencapai 2.023,72 triliun rupiah. Sangat besar dan jauh melampau pendapatan Negara per tahunnya.

Adapun pihak yang tidak termasuk dalam koalisi gabungan sejak awal mengkritisi kebijakan pemerintah dan terakhir tentang rencana pemerintah mengurangi subsidi ini. Pihak oposisi juga ingin mendapatkan citra positif ditengah masyarakat. Mereka menyadari betul kapan saat yang tepat untuk melakukan pergolakan pemikiran dengan berbagai argumentasi rasional sehingga akan datang simpati dari masyarakat. Oposisi juga ingin berkuasa dan meskipun saat ini berada diluar pemerintahan yang tidak terkait dengan bagi-bagi kursi menteri atau kekuasaan. Tapi terlibat dalam pembahasan Undang-Undang layaknya partai lain. Pihak oposisi menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM karena dapat menyebabkan terjadinya inflasi.

Selanjutnya pihak yang menurut sebagian pengamat memiliki pandangan politik ‘dua kaki’ yang berharap memiliki keuntungan ganda. Disatu sisi dengan lantang menolak terjadinya kenaikan BBM. Namun lain pula sikap para elitenya yang ‘melambai’ kepada kebijakan pro kenaikan, dengan alasan harus loyal pada presiden.

Terakhir partai lainnya juga menolak kenaikan harga BBM karena menurut mereka, kebijakan itu menyengsarakan rakyat harga-harga kebutuhan pokok meroket, apalagi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. (Detik.com,17/6). Mereka menghendaki penundaan karena menghadapi bulan ramadhan dan hari raya Idul Fitri.

Penolakan yang dilakukan oleh massa ideologis berdasarkan sudut pandang Islam, dalam pengelolaan sumber daya energi (BBM), sebagai landasan untuk menyuarakan penolakan tersebut. Seluruh aktivitas manusia tidak terlepas dari hukum syara’. Syariat Islam yang sempurna telah mengatur berbagai aspek kehidupan manusia di muka bumi termasuk bidang energi. Sikap yang ditunjukkan adalah tatkala syariat membolehkan, maka itulah yang terbaik bagi ummat manusia. Begitu juga sebaliknya. Hal itulah yang menjadi pendorong dalam menyuarakan penolakan terhadap kebijakan harga BBM yang sedang menjadi trending topic akhir-akhir ini.

Siapa pembela rakyat?

Semua mengatakan membela kepentingan rakyat. Tapi siapa sebenarnya yang benar-benar membela dan siapa yang membuat sengsara? Terlepas dari tendensi masing-masing, kiranya menjadi catatan penting bagi semua elemen yang katanya ‘membela’ rakyat. Sebuah survey yang baru-baru ini dilansir oleh LSN (Lembaga Survei Nasional) menunjukkan, sebanyak 86,1% responden menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM, 12,4% setuju dan 1,5% responden menyatakan tidak tahu. Dalam survey tersebut terlihat dengan jelas bahwa banyak masyarakat yang tidak menginginkan kenaikan harga BBM, mayarakat menolak rencana pemerintah.

Survey tersebut bisa menjadi tolak ukur bagi pihak yang menginginkan kemaslahatan di tengah masyarakat. Bukan malah memaksakan kehendak pribadi dan golongan, sementara suara sayup diluar gedung megah tidak dihiraukan. Drama politik BBM ini sebenarnya adalah mengulang kembali sesuatu yang pernah gagal diterapkan oleh pemerintah pada tahun 2012. Pada tahun lalu pemerintah tidak berhasil meujudkan idenya dalam menaikkan harga BBM dan mungkin inilah saat yang tepat untuk meujudkan tujuan tersebut.

Amanat Neolib

Pengurangan subsidi atau bantuan kepada masyarakat merupakan tabiat dasar dari ekonomi neolib. Dalam sistem ekonomi liberal pemberian subsidi adalah ‘racun’ sehingga secara perlahan-lahan subsidi harus dicabut. Padahal fakta membuktikan bahwa pengurangan bahkan pencabutan subsidi ditengah daya beli rakyat masih sangat rendah bisa semakin menjerat kehidupan rakyat. 

Kekejaman faham ini telah merasuki pemerintah saat ini. karena sebenarnya penghapusan subsidi BBM secara bertahap merupakan amanat dari liberalisasi migas yang tertuang dalam Memorandum of Economic and Financial Policies (LoI IMF, Januari 2000). Juga tertuang dalam dokumen program USAID, TITLE AND NUMBER: Energy Sector Governance Strengthened, 497-013.

  

Sebagai sebuah amanat yang telah menjadi garis kebijakan, maka meskipun tidak disenangi dan dikehendaki oleh rakyat tetap dijalankan. Padahal pihak yang paling diuntungkan dari kenaikan harga BBM ini adalah para kapitalis asing yang sejak lama menanti durian runtuh yang menggiurkan dari keputusan itu.

Hingga saat ini, 40 perusahan asing sudah memegang izin prinsip pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Masing-masing perusahaan memiliki hak mendirikan 20.000 SPBU. Menurut pengamat ekonomi UGM yokyakarta, Revrison Baswir: Itu artinya, sejumlah 800.000 SPBU milik asing akan menguasai Indonesia. Bayangkan nantinya seluruh kebutuhan minyak harus dibeli dari perusahan asing dan asing akan menguasai seluruh produksi Indonesia dari hulu ke hilir, termasuk warung-warung. Makanya’ SPBU miliki cevron, shell, Petronas, akan merajalela di Negeri ini. dari sini terlihat jelas, jika harga BBM dinaikkan, siapa yang dirugikan dan siapa sebaliknya yang dirugikan. (Suara Pembaruan, 18/6).

Hasrat itu sudah terlihat sejak kementerian ESDM dinahkodai oleh Purnomo Yusgiantoro, bahwa kenaikan harga BBM memang untuk membuka kesempatan bagi pemain asing berpartisipasi dalam bisnis eceran migas (lihat, Kompas,14 Mei 2003). Selama ini beberapa SPBU non Pertamina sepi pembeli dan mereka mengalami kerugian besar, bahkan sebagian sudah tutup. Inilah alasan sebenarnya pemerintah menaikkan harga BBM, mengikuti keinginan para kapitalis. Begitulah drama politik para elite dengan menyerahkan SDA Negeri ini melalui UU yang dilegalkan dan akhirnya rakyat jadi tumbal. Wallahu’alam.

Email: dahrumdahrum@yahoo.co.id