Alfaqir Ilmi
http://ahmadsamantho.wordpress.com/2012/03/21/pengakuan-anggito-abimanyu-tidak-ada-subsidi-bbm/
PENGAKUAN ANGGITO ABIMANYU: TIDAK ADA SUBSIDI BBM
Akhirnya
Pak Anggito Abimanyu, salah satu fundamentalis neo-liberal Indonesia
yang selalu bersikeras menaikkan harga BBM dengan alasan “mengurangi
beban subsidi BBM”, mengakui bahwa tidak ada subsidi dalam BBM. “Masih
ada surplus penerimaan BBM dibanding biaya yang dikeluarkan,” katanya
dalam acara talkshow di TVOne hari Senin (13/3), terkait rencana
kenaikan harga BBM akibat kenaikan harga BBM dunia. Anggito menjadi
salah satu narasumber bersama Kwik Kian Gie dan Wamen ESDM.
Mungkin Anggito tidak akan pernah memberikan pengakuan seperti itu kalau
saja tidak karena ada Kwik Kian Gie yang telah lama menyampaikan
pendapatnya bahwa isu “subsidi” adalah pembohongan publik, dan pendapat
itu diulangi lagi dalam acara talkshow tersebut di atas.
Pengakuan tersebut menunjukkan dengan sangat-sangat gamblang bahwa
isu “subsidi” yang selama ini digembar-gemborkan pemerintah sebagai
alasan kenaikan harga BBM adalah sebuah “pembohongan”. Sebagaimana
pengakuan Anggito, tidak ada subsidi BBM, bahkan ketika saat ini harga
BBM dunia mencapai $120 per-barrel.
Jika pemerintah mengambil BBM secara cuma-cuma dari dalam bumi
Indonesia dan kemudian mengekplorasinya dengan biaya $20 per-barrel,
sementara harga minyak dunia tidak pernah di bawah biaya produksi
tersebut, darimana munculnya subsidi? Hanya orang bodoh moron idiot yang
masih percaya pada bualan soal “subsidi” tersebut.
Meski terlambat dan menunjukkan dirinya sebagai pengkhianat rakyat
dan pengkhianat nuraninya sendiri selama menjadi pejabat negara (kini
Anggito bukan lagi pejabat pengambil kebijakan ekonomi), pengakuan
Anggito (mantan dosen saya waktu mahasiswa) sebenarnya menjadi koreksi
“kebijakan pemerintah” dalam soal BBM. Namun alih-alih pemerintah terus
saja menggunakan isu “subsidi” imaginatif untuk melegitimasi rencana
kenaikan harga BBM, termasuk dalam iklan sosialisasi kenaikan harga BBM
yang saat ini gencar ditayangkan di
televisi.
Dalam diskusi tersebut Anggito memang tetap mendukung rencana
kenaikan harga BBM, namun kini dengan alasan yang lebih rasional, tidak
lagi menggunakan imajinasi “subsidi”, melainkan demi mengurangi beban
APBN. Dan inilah yang mestinya menjadi dasar kebijakan pemerintah,
mengurangi beban APBN tanpa harus menipu rakyat.
Baik, kalau hanya mengatasi “tekanan” APBN ada banyak cara untuk
mengatasinya tanpa harus menyengsarakan rakyat sebagaimana kebijakan
menaikkan harga BBM. Bisa mengintensifkan penerimaan pajak yang selama
ini lebih banyak “beredar” di “pasar gelap pajak” sebagaimana
ditunjukkan dalam kasus Gayus Tambunan. Bisa dengan mengintensifkan
pencegahan tindak korupsi sehingga dana APBN yang banyak bocor bisa
diarahkan ke pos-pos yang produktif. Cara lainnya adalah meningkatkan
produksi BBM sehingga penerimaan pajak BBM meningkat. Dan tentu saja adalah pengelolaan APBN yang efektif dan efisien.
Ada 1.000 cara lebih bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi
tekanan APBN akibat kenaikan harga minyak dunia tanpa harus menaikkan
harga BBM.
SEKALI LAGI TENTANG SUBSIDI BBM
Sebenarnya saya pernah menjelaskan tentang “subsidi BBM” beberapa
waktu lalu. Namun saya kembali tertarik untuk menulisnya lagi karena isu
“subsidi BBM” kembali menjadi berita utama di media-media massa
Indonesia. Terlebih lagi setelah saya melihat acara “Economic
Challenges” di Metro TV, Senin malam (4/7) yang menghadirkan narasumber
Kwik Kian Gie, ekonom Avilianie dan seorang ekonom sekaligus politisi
Partai Demokrat, Modjo.
Yang membuat saya tertarik adalah karena Kwik dengan “telak”
mengolok-olok orang-orang yang telah gembar-gembor tentang “subsidi BBM”
namun tidak mengetahui esensi sebenarnya tentang subsidi, termasuk dua
narasumber dan host acara tersebut yang merupakan seorang wartawan
senior terkenal.
Menurut Kwik, informasi mengenai “subsidi BBM” adalah menyesatkan dan
omong kosong. Saya berpendapat, karena omong kosong itu sengaja
digunakan untuk menyesatkan masyarakat maka bisa dikategorikan sebagai
penipuan. Mari kita bahas secara ilmiah, meski mohon ma’af, data tentang
angka-angka yang digunakan dalam analisis ini seperti kuantitas
produksi dan konsumsi BBM serta harga BBM mungkin keliru, namun secara
esensi adalah benar adanya.
Subsidi adalah kerugian biaya yang ditanggung pemerintah karena biaya
produksi BBM yang dikeluarkan lebih besar dari penjualannya. Misalnya
saja biaya produksi 1 liter BBM adalah Rp 4.500 dan harga jualnya Rp
3.000. Maka untuk setiap 1 liter BBM yang diproduksi pemerintah harus
memberikan subsidi Rp 1.500.
Sekarang mari kita lihat dalam konteks produksi BBM di Indonesia.
Produksi BBM mentah di Indonesia sekitar 1 juta barrel per-hari, 92%
diserahkan produksinya kepada asing dan 8% sisanya ke Pertamina. Dari
92% BBM mentah yang diproduksi asing sebanyak 70%-nya menjadi hak negara
c.q pemerintah. Dengan asumsi Pertamina adalah perusahaan pemerintah,
maka total produksi BBM mentah yang menjadi hak pemerintah adalah 64%
dari total produksi minyak mentah nasional atau sekitar 640.000 barrel
per-hari. Harga produksi minyak mentah, katakanlah sekitar $20/barrel
meski mungkin jauh lebih murah lagi.
Jika harga pasaran minyak mentah adalah $80/barrel sebagaimana
beberapa waktu lalu, maka keuntungan pemerintah adalah ($80 – $20) x
640.000 per-hari atau $38,4 juta atau sekitar Rp 380 milir per-hari.
Sementara itu untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri, pemerintah
harus mengimpor minyak sebesar 100.000 barrel per-hari. Dengan harga
pasaran $80 dollar/barrel, maka pemerintah harus mengeluarkan biaya
sebesar $8 juta atau sekitar Rp 75 miliar per-hari. Dengan demikian maka
pemerintah masih mendapatkan surplus sebesar Rp 380 miliar – Rp 75
miliar = Rp 305 miliar per-hari atau sekitar Rp 111 triliun setahun.
Kemudian katakanlah terjadi kenaikan harga BBM internasional hingga
mencapai $100 per-barrel. Pengeluaran pemerintah untuk mengimpor minyak
memang naik menjadi $10 juta atau sekitar Rp 90 miliar per-hari. Namun
pendapatan pemerintah, tanpa menaikkan harga minyak, masih lebih besar
dari angka itu dan pemerintah masih menanggung untung Rp 380 miliar – Rp
90 miliar = Rp 290 miliar per-hari atau sekitar Rp 105 triliun setahun.
Sama sekali tidak ada subsidi, hanya berkurang keuntungan sebesar Rp
111 triliun – Rp 105 triliun = Rp 6 triliun.
Lalu mengapa pemerintah, media massa, pengamat ekonomi liberal dan
“teh botol” (teknokrat “bodoh tolol, meminjam istilah Prof Sanyoto”)
menakut-nakuti rakyat dengan omong kosong (meminjam istilah Kwik Kian
Gie) soal “subsidi BBM” yang memberatkan keuangan pemerintah? Tidak lain
karena dengan naiknya harga BBM, para pemilik perusahaan minyak asing
yang mengelola 92% minyak mentah Indonesia dan pemerintahan liberal
jajahan yahudi Indonesia tidak ingin kehilangan kesempatan mendapatkan
durian runtuh. Dengan menaikkan harga minyak, tentu mereka mendapatkan
keuntungan lebih besar meski tanpa itu pun mereka tidak pernah sama
sekali mengeluarkan “subsidi” sesenpun. Kekurangan keuntungan yang hanya
sebesar Rp 6 triliun itu sudah dianggap bencana dan mereka rela
membebani rakyat dengan kenaikan BBM hanya agar keuntungan mereka tidak
berkurang.
Sekali lagi tidak pernah ada subsidi. Kenaikan harga BBM
internasional hanya mengakibatkan berkurangnya keuntungan pemerintah dan
perusahaan minyak asing dan itu membuat pemerintah merasa keberatan.
Inilah akibatnya kalau pemerintah tidak berpihak kepada rakyatnya
sendiri melainkan kepada asing.
Rosulullah pernah bersabada: “Jika kalian tidak lagi saling ber-amar
ma’ruf nahi munkar (menegakkan kebenaran dan mencegah kejahatan) maka
kelak Allah akan membangkitkan seorang pemimpin yang jahat. Pada saat
itu bahkan do’a seorang yang alim tidak akan didengar oleh Allah.”
Rejim SBY-Boediono Dan Goebbels
Selasa, 20 Maret 2012 | 1:40 WIB
Joseph Goebbels, ahli propaganda Hitler itu, sepertinya menjadi guru
sejumlah pejabat politik di Indonesia. Salah satu prinsip propaganda
Goebbels yang diikuti dengan baik pejabat politik Indonesia itu adalah
bagaimana menyebarluaskan berita kebohongan melalui media massa sebanyak
mungkin dan sesering mungkin hingga kemudian kebohongan itu dianggap
kebenaran.
Salah satu perkataan Joseph Goebbels : “Berbohonglah
sebanyak-banyaknya, akhirnya orang akan mempercayai kebohonganmu!” . . .
. . . . . .
Ini nampak sekali dalam penjelasan pemerintah mengenai kenaikan harga
BBM. Alasan yang paling sering digunakan adalah kenaikan harga minyak
dunia dan defisit APBN. Argumentasi ini berkali-kali dibantah dan
dipatahkan. Tetapi pemerintah tetap saja menggunakan argumentasi ini dan
memprogandakannya kemana-mana.
Pertama, argumentasi tentang kenaikan harga BBM itu terlalu dangkal.
Kenapa pemerintah tidak pernah mengoreksi kebijakan pengelolaan
energinya yang telah mengubah Indonesia menjadi negara pengekspor
(net-eksportir) minyak menjadi negara pengimpor minyak (net-importir).
Kenapa tidak ada pendiskusian tentang upaya menaikkan produksi minyak
mentah siap jual (lifting), misalnya. Di jaman SBY, lifting minyak
Indonesia terus merosot. Sebelum SBY berkuasa pada tahun 2004, lifting
minyak nasional masih berkisar 1,4 juta barel perhari. Namun, pada akhir
2011 lalu, produksi minyak Indonesia hanya 905.000 barel perhari.
Bahkan, pada tahun 2012 ini, produksi minyak cuma berkisar 890.000 barel
perhari.
Juga tidak ada pendiskusian mengenai penguasaan mayoritas—konon
80-90%–lapangan migas Indonesia oleh pihak asing. Bukankah hal itu bisa
berakibat asing menguasai produksi migas Indonesia. Inilah yang pernah
dikhawatirkan oleh Mohammad Hatta, mantan Wakil Presiden RI yang
pertama, mengenai “tampuk produksi dikuasai oleh pihak asing”.
Kekhawatiran Bung Hatta itu sangat masuk akal : motif modal asing adalah
mencetak keuntungan. Jika mereka sudah menguasai tampuk produksi, maka
fungsi sosial produksi pun akan hilang. Rakyat banyak pun akan
dikorbankan.
Sebetulnya, harga minyak dunia tidak bisa lagi dijadikan patokan.
Sebab, harga minyak dunia sekarang tidak murni ditentukan oleh hukum
permintaan dan penawaran. F.William Engdahl, seorang peneliti dari
Global Research, membuktikan bahwa kenaikan harga minyak dunia sekarang
banyak ditentukan oleh aksi spekulasi. Menurut Engdahl, harga minyak
dunia meroket akibat tekanan spekulan di pasar minyak berjangka oleh
hedge fund dan bank-bank besar seperti Citigroup, JP Morgan Chase dan
Goldman Sachs. Indonesia harus berani menerobos “pakem” hukum besi
ekonomi global yang dikuasai oleh segelintir tangan yang tidak mengenal
batas kepuasan dalam mengumpulkan kekayaan.
Kedua, kalau persoalannya defisit APBN, kenapa persoalannya yang
utak-atik adalah subsidi BBM dan subsidi rakyat lainnya. Kenapa
pemerintah tidak pernah mengutak-atik pemborosan anggaran pada pos yang
lain: belanja rutin aparatus negara, pembayaran cicilan utang luar
negeri, dan lain sebagainya.
Subsidi BBM hanya berkisar Rp123,6 Triliun atau sekitar 9% dari total
APBN. Anggaran subsidi BBM ini sangat kecil dibanding dengan anggaran
untuk membiayai 4,7 juta orang aparatus negara yang mencapai Rp. 215,7
trilyun. Anggaran subsidi BBM ini juga lebih rendah dari dari anggaran
pembayaran utang yang, pada tahun 2010, misalnya, mencapai Rp 215.546
triliun.
Kalau APBN jebol, kenapa pemerintah tidak menyerukan penghematan
belanja birokrasi: menghentikan pembelian pesawat Kepresidenan,
menghentikan pembelian mobil dinas, moratorium kunjungan atau studi
banding keluar negeri, menghentikan pembangunan gedung pemerintah baru
dan rumah dinas baru, dan lain-lain. Kenapa rakyat yang selalu dipaksa
mengencangkan ikat pinggang, sedangkan pejabat dan keluarganya asyik
berfoya-foya dengan menghambur-hamburkan uang negara.
Kenapa pemerintah tidak mau berterus-terang bahwa pembatasan subsidi
BBM adalah anjuran lembaga-lembaga asing, seperti OECD, Bank Dunia, IMF,
ADB, dan USAID. OECD, misalnya, sudah mengharuskan pemerintah Indonesia
menghapus subsidi BBM paling lambat hingga tahun 2014.
Bukankah forum G-20, dimana Indonesia menjadi anggotanya, juga sudah
memerintahkan seluruh anggotanya untuk menghapus subsidi BBM sebagai
jalan menuju efisiensi dan perubahan iklim. Bukankah di forum G20, di Di
Gyeongju, Korea Selatan, Pemerintah Indonesia menjanjikan akan
melaksanakan penghapusan subdisi energi, khususnya BBM dan TDL, akan
dimulai pada tahun 2011.
Rejim yang berkuasa di Indonesia enggan disebut neoliberal.
Ironisnya, hampir semua kebijakan ekonomi dan politiknya sangat
neoliberal. Jadinya, supaya kebijakan neoliberalnya tidak dianggap
neoliberal, maka rejim SBY membumbuinya dengan argumentasi-argumentasi
yang seolah-olah populis. Padahal, sebagian besar argumentasi itu adalah
kebohongan besar
Utang RI sudah Rp2.023 triliun banyaknya
Ekonomi & Bisnis
|
WASPADA ONLINE
JAKARTA
- Wakil Menteri Keuangan, Mahendra Siregar mengungkapkan, untuk menekan
utang Indonesia pada April yang mencapai angka Rp2.023 triliun,
pemerintah akan segera melakukan penerbitan Surat Berharga Nasional
(SBN).
"Untuk penerbitan SBN karena kebutuhan yang diperlukan
dalam kurun waktu yang tidak lama. Hal tersebut memang harus direspon
dan ditanggung kita semua dalam konsekuensi," ujarnya di gedung Kemenko
Perekonomian, Jakarta, hari ini.Terkait
penerbitan SBN untuk pembayaran utang domestik atau asing, Mahendra
mengaku akan melihat dulu dari struktur dan mencari solusi yang paling
optimal. "Kita lihat strukturnya nanti. Tapi, saya rasa itu opsi yang
akan kita buka. Karena tentu kita akan lihat yang optimal," lanjutnya.
Sebelum
membahas pembiayaan SBN tersebut lebih dalam, pihaknya akan menunggu
RAPBNP dibuat. "Kita lihat lagi karena kan kita harapkan RAPBNP-nya
masuk segera. Kemudian pembahasannya akan berlangsung, baru kita bisa
lihat nanti pas di akhirnya berapa yang bisa ditambahkan. Sebelum itu
keluar, saya pikir tunggu dulu," jelasnya.
Diberitakan
sebelumnya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian
Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang Indonesia kembali meningkat Rp32,5
triliun selama periode April 2013.
Melansir data yang diterbitkan
DJPU, Kamis (16/5/2013), total utang Indonesia pada April ini naik
menjadi Rp2.023,72 triliun dari posisi Maret sebesar Rp1.991,22 triliun.
Kenaikan utang ini, lantaran nilai tukar rupiah yang melemah menjadi
Rp9.722 per USD dari Rp9.719 per USD.
Atas hal tersebut, hingga
April 2013 utang Indonesia telah meningkat Rp48,3 triliun dibanding
posisi pada akhir 2012 lalu di kisaran Rp1,975,42 triliun.
Utang
tersebut, didominasi dari penerbitan obligasi alias Surat Berharga
Negara (SBN) yang mengalami kenaikan sebesar Rp41,22 triliun dari
Rp1.401,01 triliun pada akhir Maret, menjadi Rp1.442,23 triliun pada
akhir April ini.
Dikabarkan, Indonesia punya segudang utang.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan RI mencatat,
per April 2013 utang pemerintah bertambah menjadi Rp 2.023,72 triliun.
Utang
yang terdiri dari pinjaman luar negeri dan surat berharga ini meningkat
sekitar Rp 433.06 triliun dari total utang pada akhir tahun 2009
sebesar Rp 1.590,66 triliun.
Bank Indonesia merilis posisi utang
luar negeri pemerintah dan Bank Sentral pada April 2013 mencapai
US$125.078 miliar, terdiri dari utang luar negeri pemerintah sebesar
US$115.153 miliar dan Bank Sentral sebesar US$9.925 miliar.
Angka ini meningkat sebesar US$25.813 miliar atau sekitar Rp 247.804 triliun dari total utang akhir tahun 2009.
Sangat
mengagetkan, selama SBY menjadi presiden 9 tahun, yakni dari 2004-2013,
utang baru pemerintah Indonesia yang dibuat mencapai Rp 1.010 triliun.
Prestasi pemerintah di bawah kepemimpinan SBY dalam urusan utang ini
bahkan lebih hebat dari Orde Lama dan Orde Baru.
Utang Pemerintah Indonesia selama Orde Lama dan Orde Baru berlangsung 53 tahun, sejak 1945-1998, hanya mencapai Rp 553 triliun.
Luar
biasa! Presiden SBY yang akhir bulan ini akan menerima penghargaan
negarawan dunia 2013 atau "World Statesman Award", benar-benar jago
ngutang.
(dat06/sindonews/rmol) |
Duh! Utang RI Membengkak Rp 800 Triliun Sejak 2005
Herdaru Purnomo - detikfinance
http://finance.detik.com/read/2012/02/27/112443/1852274/4/duh-utang-ri-membengkak-rp-800-triliun-sejak-2005
Senin, 27/02/2012 11:30 WIB
Jakarta - Total utang RI sejak 2005 hingga 2011
telah mengalami peningkatan hingga US$ 90,3 miliar (67,1%). Jika
dihitung menggunakan kurs rupiah (1 US$ = Rp 9.000) berarti utang RI
telah meningkat hingga Rp 812,7 triliun.
Hingga Desember 2011
utang luar RI telah mencapai US$ 224 miliar atau sebesar Rp 2.016
triliun. Utang ini terdiri dari utang luar negeri pemerintah dan swasta.
Demikian dikutip detikFinance dari laporan statistik utang luar negeri RI seperti tertuang di situs resmi Bank Indonesia (BI), Senin (27/2/2012).
Peningkatan
terjadi baik pada utang luar negeri pemerintah maupun swasta. Namun
demikian, pada periode yang sama peningkatan utang luar negeri tersebut
diikuti peningkatan PDB (harga berlaku) yang relatif lebih besar yaitu
sebesar US$ 536,8 miliar (190,2%).
Secara umum beberapa indikator
beban utang luar negeri Indonesia telah memperlihatkan perbaikan
signifikan. Rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB
terus menurun. Pada 1998 tercatat sebesar 150%, kemudian menurun menjadi 54,9% pada 2004, dan menjadi 26,5% pada 2011.
Rasio
utang terhadap ekspor juga mengalami penurunan secara signifikan dari
179,7% pada 2004 menjadi 96,8% pada 2011. Pada periode yang sama, debt service ratio Indonesia terlihat berfluktuasi. Pada 2006 debt service ratio mencatat angka tertinggi 25,0%, kemudian terus menurun menjadi 22,5% pada 2011.
Sementara
itu, per 31 Desember 2011, rasio total utang pemerintah (dalam dan luar
negeri) terhadap PDB menurun tajam menjadi 25% dari sebesar 47% pada
2005, dan sebesar 89% pada 2000. Nilai rasio utang pemerintah terhadap
PDB yang moderat merupakan cerminan dari kebijakan fiskal yang efisien
dan berhati-hati.
Berikut Posisi Utang RI dari tahun 2006 :
- 2006 : US$ 132,63 miliar.
- 2007 : US$ 141,18 miliar.
- 2008 : US$ 155,08 miliar.
- 2009 : US$ 172,87 miliar.
- 2010 : US$ 202,4 miliar.
- 2011 : US$ 224 miliar
Adapun negara yang rajin memberikan utang ke RI yakni :
- Jepang : US$ 44,89 miliar
- Singapura : US$ 37,74 miliar
- AS : US$ 26,87 miliar
- Belanda : US$ 13,51 miliar
Lembaga yang sering memberikan utang ke RI :
- ADB (Asian Development Bank) : US$ 11,43 miliar
- IBRD (The International Bank for Reconstruction and Development) : US$ 9,60 miliar
- IDA (International Development Association) : US$ 2,27 miliar
(dru/dnl)
'
IMF MERUSAK DAN SANGAT MERUGIKAN INDONESIA
Oleh: Kwik Kian Gie
Utang luar negeri pemerintah di tahun 2006 sebesar USD 132,63 [milyar] trilyun?. Di tahun 2011 membengkak menjadi USD 221,60 [milyar] trilyun?. Setelah
itu pemerintah terus menerus menambah hutang dalam US Dollar dengan
tingkat suku bunga yang tinggi. Ketika Sri Mulyani Menteri Keuangan,
pemerintah menerbitkan SUN dalam USD dengan tingkat bunga 10,5 %,
sedangkan tingkat suku bunga yang berlaku di AS pada waktu yang sama
hanya sebesar 0,2 %.
Konon kabarnya, kedatangan Sri Mulyani selaku pejabat Bank Dunia
menawarkan (atau “memaksa”) Presiden SBY menerima hutang dari Bank Dunia
sebesar USD 2 milyar. Namun pemerintah bertekad memberi pinjaman kepada
IMF sebesar USD 1 milyar, atau setara dengan Rp. 9,4 trilyun, yang
tingkat suku bunganya nol persen. Banyak anggota DPR dan ekonom
Indonesia mengatakan bahwa itu perlu karena IMF pernah menyelamatkan
Indonesia dalam krisis tahun 1998.
Yang saya ketahui dan pengalaman saya tidak demikian; sebaliknya
sangat merusak dan merugikan lebih dari seribu trilyun rupiah. Atas
pengaruh IMF, di tahun 1988 diberlakukan liberalisasi yang gila-gilaan
dan sangat keblinger dalam dunia perbankan. Adrianus Mooy sebagai
Gubernur BI memberlakukan kebijakan yang menentukan bahwa seseorang
dapat mendirikan bank dengan modal disetor hanya sebesar Rp. 10 milyar
saja.
Ketika itu sangat banyak pengusaha besar pemilik konglomerat. Buat
mereka Rp. 10 milyar sangat kecil. Maka dalam waktu singkat bermunculan
sekitar 200 bank. Para pemilik bank baru ini bukan bankir dan juga tidak
mempunyai latar belakang atau pengalaman dalam bidang perbankan. Mereka
sangat berpengalaman dan pandai dalam bidang marketing barang dagangannya.
Kemampuan dan pengalamannya membuat mereka menekankan dua instrumen,
yaitu mencari lokasi untuk kantor-kantor cabang banknya dan kampanye
iklan serta promosi secara besar-besaran. Mereka berhasil menghimpun
dana masyarakat yang sebelumnya banyak yang disimpan di bawah bantal.
Karena bukan bankir dan juga karena konglomerat yang selalu mengembangkan usahanya, dampaknya untuk dunia perbankan dua, yaitu:
- Uang masyarakat yang dipercayakan pada bank miliknya dipakai untuk
membiayai perluasan usahanya sendiri, walaupun itu melanggar ketentuan
BI tentang Legal Lending Limit.
- Mengejarnya lokasi yang strategis sedemikian rupa, sehingga mereka
menjadikan pemilik gedung yang strategis letaknya sebagai partner
pengelola cabang bank yang bersangkutan. Bank BHS misalnya memberlakukan
sistem franchise dalam bidang perbankan yang sudah jelas sangat abusrd.
Kita saksikan banyaknya kredit macet ketika Soedradjat Djiwandono
yang menerima getahnya dari liberalisasi oleh Adrianus Mooy atas
perintah IMF.
Jadi sebelum krisis 1998 perbankan kita sudah keropos, sudah banyak
kredit macetnya, karena secara awur-awuran dana masyarakat yang
dipercayakan kepada bank dipakai oleh pemilik banknya secara
serampangan.
Dengan pengaruh krisis dari Thailand ledakannya sangat hebat. Dalam
kondisi seperti ini, IMF memerintahkan menutup 16 bank dengan alasan
bahwa 16 bank tersebut sudah demikian rusaknya, sehingga tidak dapat
dipertanggung jawabkan kalau masih menerima deposito dan tabungan dari
masyarakat. Ini dilakukan tanpa persiapan.
Begitu diumumkan, para nasabah berduyun-duyun mengambil uangnya.
Tetapi mereka menghadapi bank yang tutup. Kepada nasabah dikatakan bahwa
uangnya hilang, karena mereka salah sendiri memilih bank yang tidak
sehat. Jelas saja para penabung itu marah besar, merusak gedung dan
peralatan bank. Mereka marah karena belum lama yang lalu 16 bank itu
memasang iklan berisi laporan keuangan yang sehat. Laporan keuangannya
di-audit oleh kantor-kantor akuntan terbesar di dunia.
Para deposan dari bank-bank lain yang tidak ditutup melakukan rush.
Mereka hendak mengambil uangnya. Mereka mengatakan bagaimana mengetahui
apakah bank pilihannya tempat menyimpan uangnya sehat atau tidak,
mengingat apa yangterjadi dengan 16 bank yang mendadak.
IMF memerintahkan supaya rush dihentikan at all cost. Maka pemerintah mencetak uang dan menantang nasabah bahwa mereka boleh mengambil uangnya berapa saja. Dalam 3 hari rush berhenti setelah pemerintah mengeluarkan uang sebesar Rp. 144 trilyun.
IMF memerintahkan bahwa uang ini harus dibayar oleh pemilik bank, karena dipakai untuk menghentikan rush yang terjadi pada banknya. Hebat sekali : IMF membuat rush, IMF menyuruh pemerintah menghentikan rush dengan jumlah Rp. 144 trilyun. Pemilik bank diminta membayar kembali uang yang dipakai oleh pemerintah untuk menghentikan rush.
Jelas bahwa pemilik bank tidak mempunyai uang sebanyak itu. IMF
memerintahkan memaksa pemilik bank membayar dengan sahamnya. Dengan cara
ini, sekitar 200 bank mendadak menjadi BUMN.
Segera saja ketahuan bahwa para pemilik bank menggunakan uang deposan
untuk mendanai usahanya. Pemilik bank disuruh membayar hutangnya, yang
jelas tidak mampu karena telah menjadi perusahaan. Maka banyak
perusahaan ini disita. Setelah itu IMF memerintahkan supaya dijual
dengan harga sangat murah kepada swasta, baik domestik maupun asing.
Kerugian pemerintah sekitar 75%.
IMF mengatakan bahwa pemerintah Indonesia hebat, karena pada umumnya
negara-negara yang terkena krisis kerugiannya 85%. Perolehan kembali
yang 15% itu disebut sebagai recovery rate yang normal. Pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Tim Ekonomi Berkeley Mafia berhasil mendapatkan recovery rate yang lebih besar, yaitu sekitar 25%. Menderita kerugian sebesar 75 % dianggap hebat !
Dengan tindakan-tindakan IMF tersebut pemerintah mengeluarkan uang
sebesar Rp. 144 trilyun untuk menghentikan rush. Mengeluarkan OR sebesar
Rp. 430 trilyun untuk menyehatkan bank, dengan kewajiban pembayaran
bunga sebesar Rp. 600 trilyun.
Dalam hal OR yang jatuh tempo tidak dapat dibayar tepat waktu sesuai
dengan tenornya dan harus diperpanjang dengan mengeluarkan OR atau SUN
lagi, jumlah hutang pokoknya sama (tidak berkurang), tetapi pembayaran
bunganya membengkak.
Dalam bank-bank yang disita terdapat asset. Asset ini dijual dengan
harga murah. Dalam hal BCA assetnya senilai Rp. 53 trilyun, dijual
dengan harga Rp. 20 trilyun, sehingga pemerintah merugi Rp. 32 trilun.
Dikatakan bahwa itu hebat, karena recovery rate-nya masih tinggi, yaitu 38 %. Di mana-mana kalau terkena krisis, recovery rate rata-rata hanya 15%, ujar para pemimpin kita yang membenarkan tindakan IMF.
Bank yang di dalamnya mengandung OR dijual dengan harga sangat murah
beserta OR yang ada di dalamnya. Satu bank sangat besar diinjeksi dengan
OR sebanyak Rp. 60 trilyun. Dengan OR ini masih dimiliki bank yang
bersangkutan, 51% dijual dengan harga Rp. 5 trilyun. Dalam waktu sangat
singkat pemilik mayoritas menggunakan pengaruhnya membeli sisanya.
Alhasil, mengeluarkan Rp. 10 trilyun mendapat bank yang sudah untung
ditambah dengan tagihan kepada pemerintah sebesar Rp. 60 trilyun.
Inikah yang dianggap IMF pandai dan baik hati? Semua bank lain dari
sekitar 200 bank yang tidak ditutup diperlakukan seperti ini.
Ini satu aspek saja dari perusakan yang diperbuat oleh IMF. Masih banyak bidang-bidang lain yang diacak-acak.
'Apa Neo Liberalisme (NEOLIB) Itu? Bagian 1
http://kwikkiangie.com/v1/2011/03/apa-neo-liberalisme-neolib-itu-bagian-1/
Dengan
dipilihnya Boediono sebagai cawapres-nya SBY, diskusi tentang “neolib”
menjadi marak. Namun diskusinya tidak memberikan gambaran yang jelas.
Liberalisme adalah faham yang sangat
jelas digambarkan oleh Adam Smith dalam bukunya yang terbit di tahun
1776 dengan judul “An inquiry into the nature and the causes of the
wealth of nations”. Buku ini sangat terkenal dengan singkatannya “The
wealth of nations” dan luar biasa pengaruhnya. Dia menggambarkan
pengenalannya tentang kenyataan hidup. Intinya sebagai berikut.
Manusia adalah homo economicus
yang senantiasa mengejar kepentingannya sendiri guna memperoleh manfaat
atau kenikmatan yang sebesar-besarnya dari apa saja yang dimilikinya.
Kalau karakter manusia yang egosentris dan individualistik seperti ini
dibiarkan tanpa campur tangan pemerintah sedikitpun, dengan sendirinya
akan terjadi alokasi yang efisien dari faktor-faktor produksi,
pemerataan dan keadilan, kebebasan, daya inovasi dan kreasi berkembang
sepenuhnya. Prosesnya sebagai berikut.
Kalau ada barang dan jasa yang harganya
tinggi sehingga memberikan laba yang sangat besar (laba super normal)
kepada para produsennya, banyak orang akan tertarik memproduksi barang
yang sama. Akibatnya supply meningkat dan ceteris paribus harga turun. Kalau harga turun sampai di bawah harga pokok, ceteris paribus supply
menyusut dengan akibat harga meningkat lagi. Harga akan berfluktuasi
tipis dengan kisaran yang memberikan laba yang sepantasnya saja (laba
normal) bagi para produsen. Hal yang sama berlaku buat jasa distribusi.
Buku ini terbit di tahun 1776 ketika hampir semua barang adalah komoditi yang homogeen (stapel producten)
seperti gandum, gula, garam, katoen dan sejenisnya. Lambat laun daya
inovasi dan daya kreasi dari beberapa produsen berkembang. Ada saja di
antara para produsen barang sejenis yang lebih pandai, sehingga mampu
melakukan diferensiasi produk. Sebagai contoh, garam dikemas ke dalam
botol kecil praktis yang siap pakai di meja makan. Di dalamnya ditambahi
beberapa vitamin, diberi merk yang dipatenkan. Dia mempromosikan
garamnya sebagai sangat berlainan dengan garam biasa. Konsumen percaya,
dan bersedia membayar lebih mahal dibandingkan dengan harga garam biasa.
Produsen yang bersangkutan bisa memperoleh laba tinggi tanpa ada
saingan untuk jangka waktu yang cukup lama. Selama itu dia menumpuk laba
tinggi (laba super normal) yang menjadikannya kaya.
Karena semuanya dibolehkan tanpa
pengaturan oleh pemerintah, dia mulai melakukan persaingan yang
mematikan para pesaingnya dengan cara kotor, yang ditopang oleh
kekayaannya. Sebagai contoh, produknya dijual dengan harga yang lebih
rendah dari harga pokoknya. Dia merugi. Kerugiannya ditopang dengan
modalnya yang sudah menumpuk. Dengan harga ini semua pesaingnya akan
merugi dan bangkrut. Dia tidak, karena modalnya yang paling kuat.
Setelah para pesaingnya bangkrut, dengan kedudukan monopolinya dia
menaikkan harga produknya sangat tinggi.
Contoh lain : ada kasus paberik rokok
yang membeli rokok pesaingnya, disuntik sangat halus dengan cairan
sabun. Lantas dijual lagi ke pasar. Beberapa hari lagi, rokoknya rusak,
sehingga merknya tidak laku sama sekali, paberiknya bangkrut.
Yang digambarkan oleh Adam Smith mulai
tidak berlaku lagi. Karena apa saja boleh, pengusaha majikan mulai
mengerjakan sesama manusia dengan gaji dan lingkungan kerja yang di luar
prikemanusiaan. Puncaknya terjadi dalam era revolusi industri, yang
antara lain mengakibatkan bahwa anak-anak dan wanita hamil dipekerjakan
di tambang-tambang. Wanita melahirkan dalam tambang di bawah permukaan
bumi. Mereka juga dicambuki bagaikan binatang. Dalam era itu seluruh
dunia juga mengenal perbudakan, karena pemerintah tidak boleh campur
tangan melindungi buruh.
Dalam kondisi seperti ini lahir
pikiran-pikiran Karl Marx. Banyak karyanya, tetapi yang paling terkenal
menentang Adam Smith adalah Das Kapital yang terbit di tahun 1848. Marx
menggugat semua ketimpangan yang diakibatkan oleh mekanisme pasar yang
tidak boleh dicampuri oleh pemerintah. Marx berkesimpulan bahwa untuk
membebaskan penghisapan manusia oleh manusia, tidak boleh ada orang yang
mempunyai modal yang dipakai untuk berproduksi dan berdistribusi dengan
maksud memperoleh laba. Semuanya harus dipegang oleh negara/pemerintah,
dan setiap orang adalah pegawai negeri.
Dunia terbelah dua. Sovyet Uni, Eropa
Timur, China, dan beberapa negara menerapkannya. Dunia Barat mengakui
sepenuhnya gugatan Marx, tetapi tidak mau membuang mekanisme pasar dan
kapitalisme. Eksesnya diperkecil dengan berbagai peratutan dan
pengaturan. Setelah dua sistem ini bersaing selama sekitar 40 tahun,
persaingan dimenangkan oleh Barat.
Maka tidak ada lagi negara yang menganut
sistem komunisme a la Marx-Lenin-Mao. Semuanya mengadopsi mekanisme
pasar dan mengadopsi kaptalisme dalam arti sempit, yaitu dibolehkannya
orang per orang memiliki kapital yang dipakai untuk berproduki dan
berdistribusi dengan motif mencari laba. Tetapi kapital yang dimilikinya
harus berfungsi sosial. Apa artinya dan bagaimana perwujudannya ?
Sangat beragam. Keragaman ini berarti juga bahwa kadar campur tangannya
pemerintah juga sangat bervariasi dari yang sangat minimal sampai yang
banyak sekali.
Neolib
Orang-orang yang menganut faham bahwa
campur tangan pemerintah haruslah sekecil mungkin adalah kaum neolib;
mereka tidak bisa mengelak terhadap campur tangannya pemerintah,
sehingga tidak bisa lagi mempertahankan liberalisme mutlak dan total,
tetapi toh harus militan mengkerdilkan pemerintah untuk kepentingan
korporatokrasi.
Jadi walaupun yang liberal mutlak, yang total, yang laissez fair laissez aller dan laissez fair laissez passer, yang cut throat competition dan yang survival of the fittest
mutlak sudah tidak bisa dipertahankan lagi, kaum neolib masih bisa
membiarkan kekayaan alam negara kita dihisap habis oleh para majikannya
yang kaum korporatokrat dengan dukungan Bank Dunia, Bank Pembangunan
Asia dan IMF.
Tim ekonomi dalam pemerintahan di
Indonesia sejak tahun 1967 adalah kaum neolib yang lebih ekstrem dari
rekan-rekannya di negara-negara barat. Perkecualiannya hanya sebentar
sekali, yaitu selama kabinet Gus Dur.
'
Apa Neo Liberalisme (NEOLIB) Itu? Bagian 2
KEBIJAKAN NEOLIB DI INDONESIA
http://kwikkiangie.com/v1/2011/03/apa-neo-liberalisme-neolib-itu-bagian-2/
Jalan Tol
Orang-orang neolib di Indonesia lebih
ekstrem dari rekan-rekan sepahamnya di negara-negara barat. Kaum neolib
Indonesia tidak percaya perlunya barang dan jasa publik cuma-cuma buat
rakyatnya. Maka dalam infrastruktur summit I dan II dikumandangkan ke
seluruh dunia bahwa RI adalah lahan terbuka buat investor dari mana saja
untuk mencari laba dari pembangunan infrastruktur. Itulah sebabnya
hanya Indonesia saja yang mengenal satu kata untuk jalan raya bebas
hambatan yang mulus, yaitu “jalan tol”, yang berarti bahwa semua orang
di Indonesia yang menggunakan jalan raya seperti ini harus membayar
tarif tol yang besarnya bisa memberi keuntungan yang memuaskan kepada
investor swasta yang membuat jalannya.
Tidak demikian di negara-negara barat di seluruh dunia. Jalan raya yang di sini disebut “jalan tol”, di sana disebut high way, free way, auto bahn atau snelweg
tanpa kata “tol”. Semuanya dipakai oleh siapa saja tanpa dipungut
bayaran. Pembiayaan pembuatan dan pemeliharaannya ditanggung secara
gotong royong oleh seluruh rakyat melalui pengenaan pajak
BUMN
Neolib sangat alergi terhadap BUMN. Yang
bukan neolib bersikap bahwa BUMN (terutama yang persero) adalah
perusahaan yang tunduk pada mekanisme pasar, yang harus bisa bersaing
dengan perusahaan swasta. Mengapa harus dimusuhi, sehingga harus
dijuali? Lebih hebat lagi, BUMN yang merugi dibenahi oleh pemerintah
sampai menguntungkan. Setelah menguntungkan dijual dengan harga murah.
Katanya, kalau merugi tidak laku dijual. Saya bertanya dalam sidang
kabinet ketika itu, bukankah BUMN yang dari rugi menjadi untung itu
sebuah bukti bahwa BUMN bisa bagus dan menguntungkan asalkan tidak a priori memusuhinya atas dasar dogma dan doktrin? Toh Indosat dan banyak BUMN lainnya dijual.
Ada beberapa negara barat yang
beranggapan bahwa semua sumber daya mineral harus dieksploitasi oleh
negara. Produknya yang berupa bahan mentah untuk berbagai industri hilir
dijual kepada swasta sesuai dengan harga dunia. Hasilnya dipakai untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Saya tanya
kepada sang menteri negara itu, bukankah itu etatis? “Tidak” katanya,
karena sumber daya mineral itu pemberian Tuhan, God given, harus dibagi secara merata kepada seluruh rakyat. Nilai tambah dari barang yang man made
seperti yang dilakukan oleh Bill Gates boleh dimilikinya secara mutlak.
Itupun dipajaki agar labanya yang besar berfungsi sosial. Ini ucapannya
seorang menteri negara barat!
Minyak
Indonesia telah 64 tahun merdeka. Namun
90% dari minyaknya dieksploitasi oleh perusahaan asing. Demikian juga
dengan bagian terbesar dari sumber daya mineral yang sangat mahal
harganya.Tanpa malu dikatakan bahwa kita tidak mampu menggarapnya
sendiri. Contoh paling konkret dan paling akhir adalah blok Cepu yang
habis masa kontraknya di tahun 2010 diperpanjang sampai 2030. Direksi
Pertamina di bawah pimpinan Baihaki Hakim yang mempunyai pengalaman 13
tahun mengelola Caltex Indonesia sebagai direktur utama dianggap tidak
mampu, padahal dalam rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris seluruh
direksi Pertamina menyatakan terang-terangan sanggup menggarapnya
sendiri. Tak lama lagi Baihaki Hakim dipecat. Penerusnya, Widya Purnama
dipecat lagi karena berani tidak setuju atas perpanjangan kontrak blok
Cepu kepada Exxon Mobil.
Utang
Sejak tahun 1967 Tim Ekonomi yang selalu
dari mashab pikiran yang sama sampai sekarang berutang terus menerus
dari negara-negara asing secara sangat sistematis. Para pemberi utang
dilembagakan dalam IGGI/CGI. Dalam APBN utang yang harus dibayar kembali
beserta pembayaran bunganya tidak disebut “utang”, tetapi disebut
“pemasukan pembangunan”, sehingga anggaran negara yang defisit selalu
disebut “berimbang”. Ada kesan rakyat Indonesia dimasukkan ke dalam
jebakan utang, yang prosesnya harus disembunyikan.
Berkaitan dengan ini, ukuran tentang besarnya utang luar negeri yang sudah dianggap terlampau tinggi adalah debt service ratio
(DER) yang tidak boleh melampaui 20%. Ketika sudah dilampaui, ukurannya
diubah. Utang luar negeri dan utang dalam negeri pemerintah dianggap
aman kalau di bawah 30% dari PDB. Dengan demikian, jumlah utang lantas
menjadi “aman” kembali.
Namun diukur dengan APBN, jumlah cicilan
pokok utang ditambah dengan bunganya sudah mengambil porsi 25% dari
seluruh APBN yang oleh siapapun dianggap sangat besar.
Jadi salah satu ciri kebijakan “neolib”
bukan saja menghendaki campur tangan pemerintah yang sekecil mungkin,
tetapi juga kebijakan yang tunduk saja pada apa kata lembaga-lembaga
keuangan internasional.
Obligasi Rekapitalisasi Perbankan (OR)
Ketika kita terkena krisis di tahun
1998, bank-bank yang rusak harus disehatkan oleh pemerintah dengan
suntikan likuiditas berupa OR. Hal yang sama terjadi dengan AS dan
negara-negara Eropa Barat sekarang ini. Tetapi di AS dan Eropa Barat
bank yang diamankan seraya diambil alih oleh pemerintah tidak akan
dijual kembali kepada swasta dengan harga murah. Begitu mengambil alih
kepemilikan (nasionalisasi), mereka langsung saja menyatakan hanya akan
menjual bank-bank itu dengan laba.
Yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia
ketika itu sangat berbeda. Tim Ekonomi neolib menjual bank dengan harga
sangat murah, sedangkan di dalamnya terdapat OR yang adalah tagihan
kepada pemerintah dalam jumlah sangat besar. Yang paling mencolok
penjualan BCA yang 97% dimiliki oleh pemerintah, diinjeksi dengan OR
sebesar Rp. 60 trilyun, tetapi dijual dengan ekuivalen Rp. 10 trilyun
saja. Alasannya karena harus menuruti perintah IMF tentang kapan harus
dijual. Ruginya Rp. 50 trilyun, belum lagi assets-nya yang
bernilai Rp. 53 trilyun dijual dengan harga Rp. 20 trilyun. Kebijakan
yang sangat tidak dapat dipahami olah akal sehat ini didasarkan atas
paham bahwa campur tangan pemerintah harus seminimal mungkin, yaitu
pemerintah tidak boleh memiliki bank terlalu lama. Menunggu sampai
kondisi ekonomi membaik agar harganya lebih tinggi saja tidak boleh.
Faktor lain ialah harus nurut IMF 100%. Di AS dan Eropa dalam krisis
sekarang IMF tidak dianggap sama sekali. AS mencetak uang.
Subsidi BBM
Fanatiknya pada mekanisme pasar membuat
pemerintah yang neolib merasa rugi kalau menjual minyak yang milik
rakyat kepada rakyatnya dengan harga yang lebih rendah dari harga yang
dibentuk di New York Mercantile Exchange (NYMEX) New York. Perbedaannya
disebut subsidi yang sebetulnya hanyalah opportunity loss. Tetapi mereka lantas merasa bahwa opportunity loss
itu sama dengan uang yang harus dikeluarkan. Maka dinaikkanlah harga
BBM yang milik rakyat kepada rakyatnya sendiri, karena rakyat Indonesia
harus patuh pada mekanisme pasar di NYMEX dalam membeli barang yang
miliknya sendiri, tidak peduli mereka akan jatuh miskin atau tidak.
Oleh Kwik Kian Gie
Akhir Cerita Pro-Kontra Drama Politik BBM
Oleh : Muhammad Dahrum, M. Pd
Akhirnya kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM
diputuskan melalui sidang paripurna. Berdasarkan hasil voting pada senin
malam (17/6) jumlah yang pro RAPBN-P 2013 menang telak 338 suara.
Sedangkan yang kontra 181 suara. Dengan demikian artinya pemerintah bisa
dengan leluasa menaikkan harga BBM.
Walaupun gelombang penolakan gencar disuarakan dari berbagai elemen
masyarakat, mulai dari kalangan buruh, mahasiswa yang tergabung ke dalam
organisasi massa dan juga tak ketinggalan para wakil rakyat (DPR).
Masyarakat maupun elite politik dalam menyikapi persoalan ini memiliki
banyak sudut pandang. Pro-kontra yang terjadi akibat dinamika latar
belakang dan kepentingan.
Latar belakang yang berbeda merupakan fitrah manusia dalam kehidupan,
tapi tatkala kepentingan yang berbeda maka disinilah awal perselisihan
karena masyarakat menjadi terkotak-kotak. Banyak pihak yang
berkepentingan terhadap drama politik BBM, mulai dari yang menyetujui
sampai yang menolak. Pihak yang setuju dengan kenaikan BBM tergabung
dalam partai koalisi setgab. Sebagai pendukung kebijakan pemerintah
memberikan alasan bahwa kenaikan BBM akan membuat rakyat lebih
sejahtera. Padahal selama ini belum ada bukti kenaikan BBM bisa
meningkatkan pelayanan kesehatan dengan lebih baik dan pelayanan publik
lainnya. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya.
Subsidi BBM dianggap membebani APBN, karena subsidi dapat menyedot
sekian persen dari porsi APBN yang ada, yaitu sekitar 12% dari totalnya.
Padahal beban berat yang harus ditanggung sebenarnya adalah utang
berbunga yang mencapai 25%. Posisi total utang pemerintah pada April
telah mencapai 2.023,72 triliun rupiah. Sangat besar dan jauh melampau
pendapatan Negara per tahunnya.
Adapun pihak yang tidak termasuk dalam koalisi gabungan sejak awal
mengkritisi kebijakan pemerintah dan terakhir tentang rencana pemerintah
mengurangi subsidi ini. Pihak oposisi juga ingin mendapatkan citra
positif ditengah masyarakat. Mereka menyadari betul kapan saat yang
tepat untuk melakukan pergolakan pemikiran dengan berbagai argumentasi
rasional sehingga akan datang simpati dari masyarakat. Oposisi juga
ingin berkuasa dan meskipun saat ini berada diluar pemerintahan yang
tidak terkait dengan bagi-bagi kursi menteri atau kekuasaan. Tapi
terlibat dalam pembahasan Undang-Undang layaknya partai lain. Pihak
oposisi menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM karena dapat
menyebabkan terjadinya inflasi.
Selanjutnya pihak yang menurut sebagian pengamat memiliki pandangan
politik ‘dua kaki’ yang berharap memiliki keuntungan ganda. Disatu sisi
dengan lantang menolak terjadinya kenaikan BBM. Namun lain pula sikap
para elitenya yang ‘melambai’ kepada kebijakan pro kenaikan, dengan
alasan harus loyal pada presiden.
Terakhir partai lainnya juga menolak kenaikan harga BBM karena
menurut mereka, kebijakan itu menyengsarakan rakyat harga-harga
kebutuhan pokok meroket, apalagi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. (Detik.com,17/6). Mereka menghendaki penundaan karena menghadapi bulan ramadhan dan hari raya Idul Fitri.
Penolakan yang dilakukan oleh massa ideologis berdasarkan sudut
pandang Islam, dalam pengelolaan sumber daya energi (BBM), sebagai
landasan untuk menyuarakan penolakan tersebut. Seluruh aktivitas manusia
tidak terlepas dari hukum syara’. Syariat Islam yang sempurna telah
mengatur berbagai aspek kehidupan manusia di muka bumi termasuk bidang
energi. Sikap yang ditunjukkan adalah tatkala syariat membolehkan, maka
itulah yang terbaik bagi ummat manusia. Begitu juga sebaliknya. Hal
itulah yang menjadi pendorong dalam menyuarakan penolakan terhadap
kebijakan harga BBM yang sedang menjadi trending topic akhir-akhir ini.
Siapa pembela rakyat?
Semua mengatakan membela kepentingan rakyat. Tapi siapa sebenarnya
yang benar-benar membela dan siapa yang membuat sengsara? Terlepas dari
tendensi masing-masing, kiranya menjadi catatan penting bagi semua
elemen yang katanya ‘membela’ rakyat. Sebuah survey yang baru-baru ini
dilansir oleh LSN (Lembaga Survei Nasional) menunjukkan, sebanyak 86,1%
responden menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM, 12,4% setuju
dan 1,5% responden menyatakan tidak tahu. Dalam survey tersebut terlihat
dengan jelas bahwa banyak masyarakat yang tidak menginginkan kenaikan
harga BBM, mayarakat menolak rencana pemerintah.
Survey tersebut bisa menjadi tolak ukur bagi pihak yang menginginkan
kemaslahatan di tengah masyarakat. Bukan malah memaksakan kehendak
pribadi dan golongan, sementara suara sayup diluar gedung megah tidak
dihiraukan. Drama politik BBM ini sebenarnya adalah mengulang kembali
sesuatu yang pernah gagal diterapkan oleh pemerintah pada tahun 2012.
Pada tahun lalu pemerintah tidak berhasil meujudkan idenya dalam
menaikkan harga BBM dan mungkin inilah saat yang tepat untuk meujudkan
tujuan tersebut.
Amanat Neolib
Pengurangan subsidi atau bantuan kepada masyarakat merupakan tabiat
dasar dari ekonomi neolib. Dalam sistem ekonomi liberal pemberian
subsidi adalah ‘racun’ sehingga secara perlahan-lahan subsidi harus
dicabut. Padahal fakta membuktikan bahwa pengurangan bahkan pencabutan
subsidi ditengah daya beli rakyat masih sangat rendah bisa semakin
menjerat kehidupan rakyat.
Kekejaman faham ini telah merasuki pemerintah
saat ini. karena sebenarnya penghapusan subsidi BBM secara bertahap
merupakan amanat dari liberalisasi migas yang tertuang dalam Memorandum of Economic and Financial Policies (LoI
IMF, Januari 2000). Juga tertuang dalam dokumen program USAID, TITLE
AND NUMBER: Energy Sector Governance Strengthened, 497-013.
Sebagai sebuah amanat yang telah menjadi garis kebijakan, maka
meskipun tidak disenangi dan dikehendaki oleh rakyat tetap dijalankan.
Padahal pihak yang paling diuntungkan dari kenaikan harga BBM ini adalah
para kapitalis asing yang sejak lama menanti durian runtuh yang
menggiurkan dari keputusan itu.
Hingga saat ini, 40 perusahan asing sudah memegang izin prinsip
pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Masing-masing
perusahaan memiliki hak mendirikan 20.000 SPBU. Menurut pengamat ekonomi
UGM yokyakarta, Revrison Baswir: Itu artinya, sejumlah 800.000 SPBU
milik asing akan menguasai Indonesia. Bayangkan nantinya seluruh
kebutuhan minyak harus dibeli dari perusahan asing dan asing akan
menguasai seluruh produksi Indonesia dari hulu ke hilir, termasuk
warung-warung. Makanya’ SPBU miliki cevron, shell, Petronas, akan
merajalela di Negeri ini. dari sini terlihat jelas, jika harga BBM
dinaikkan, siapa yang dirugikan dan siapa sebaliknya yang dirugikan. (Suara Pembaruan, 18/6).
Hasrat itu sudah terlihat sejak kementerian ESDM dinahkodai oleh
Purnomo Yusgiantoro, bahwa kenaikan harga BBM memang untuk membuka
kesempatan bagi pemain asing berpartisipasi dalam bisnis eceran migas (lihat, Kompas,14
Mei 2003). Selama ini beberapa SPBU non Pertamina sepi pembeli dan
mereka mengalami kerugian besar, bahkan sebagian sudah tutup. Inilah
alasan sebenarnya pemerintah menaikkan harga BBM, mengikuti keinginan
para kapitalis. Begitulah drama politik para elite dengan menyerahkan
SDA Negeri ini melalui UU yang dilegalkan dan akhirnya rakyat jadi
tumbal. Wallahu’alam.
Email: dahrumdahrum@yahoo.co.id
emoga Allah pujian
BalasHapuskakak dan adik saya, menangis lagi untuk host yang menjawab doa-doa saya akan menjawab Anda, bagi mereka yang mengatakan tidak ada pemberi pinjaman yang tepat di internet adalah pembohong, aku ingin kau tahu bahwa masih ada beberapa pemberi pinjaman pinjaman yang baik dan nyata, dan ada satu yang menjawab Allah doa-doa saya. Saya telah menjadi korban penipuan internet dan saya ditipu dari 53 juta sebelum saya bertemu seorang teman yang bercerita tentang salah satu pemberi pinjaman benar, pada awalnya, saya meragukan dia karena pengalaman masa lalu saya, saya takut tapi teman saya mengatakan kepada saya jangan takut bahwa ia adalah satu-satunya yang dapat membantu saya dalam masalah keuangan saya, saya mengambil keberanian untuk mencoba maka saya diminta untuk melakukan pembayaran untuk transfer kredit dan saya mengatakan kepada teman saya dan teman saya memberi saya katanya bahwa saya harus takut, dan Aku mengikuti dia dan saya melakukan pembayaran, tapi yang terbesar mengejutkan saya, setelah saya membuat pembayaran transfer, saya mendapat pinjaman saya di jam kurang t. Saya sangat senang, dan hari ini tanda ibu lily Dewan Pinjaman membuat saya siapa saya. Itu sebabnya saya membuat kesaksian ini bahwa Ibu tanda lily adalah pemberi pinjaman kredit benar di internet dan saya juga mencoba untuk memberitahu saudara-saudara saya sangat berhati-hati sehingga Anda tidak akan ba korban seperti saya. jika Anda benar-benar membutuhkan pinjaman di internet, Anda lebih baik menghubungi Ibu lily dan saya memberikan jaminan penuh bahwa Anda akan mendapatkan pinjaman Anda dari perusahaannya. Email marklilyloancompany@gmail.com nya Tuhan memberkati Anda semua
Apakah Anda membutuhkan pinjaman Kami adalah sah dan menjamin pemberi pinjaman kredit. Kami adalah perusahaan dengan bantuan keuangan. Kami meminjamkan dana kepada individu yang membutuhkan bantuan keuangan, yang memiliki kredit buruk atau membutuhkan uang untuk membayar tagihan, untuk berinvestasi pada bisnis. Saya ingin menggunakan media ini untuk memberitahu Anda bahwa kami memberikan bantuan penerima dapat diandalkan sebagai Kami akan senang untuk menawarkan Anda pinjaman Hubungi kami melalui Email: hammers.credit@gmail.com
BalasHapusLayanan yang diberikan meliputi
*Konsolidasi hutang
* Pinjaman Bisnis
*Pinjaman pribadi.
* Kredit Mobil
* Sewa Pinjam Rumah
Menulis kembali jika berminat dengan tingkat bunga kami 4% per tahun. Hubungi kami melalui Email: hammers.credit@gmail.com
Harap Catatan: Semua individu yang tertarik harus mengirimkan pesan ke email kami untuk respon mendesak dan rincian untuk mendapatkan pinjaman.
Salam Hormat.