.......Pesan Perjuangan dari seorang Prof. Widjajono Partowidagdo demi Kedaulatan, Kemandirian dan Ketahanan Energi Republik Indonesia:..>> jika mencermati daftar harga BBM di sejumlah negara yang disusun Bloomberg, Jumat (15/2), ternyata pandangan tersebut tidak sepenuhnya benar. Pasalnya, jika dibandingkan negara adidaya semacam Amerika Serikat, atau negeri jiran Malaysia, harga BBM di Tanah Air justru lebih mahal....>> ......Berdasarkan Surat Edaran Setjen DPRRI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota DPR RI, total penghasilan (take home pay), yang dibawa pulang seorang Anggota DPR-RI, yang merangkap sebagai Ketua Alat Kelengkapan adalah Rp 54,9 juta. Sedangkan penghasilan untuk seorang Anggota DPR-RI, yang merangkap sebagai Anggota Alat Kelengkapan adalah Rp 51,5 juta...>>..Sebagai bahan perbandingan, seorang Anggota DPR-RI periode 2004-2009 menerima gaji bulanan sebesar Rp 46,10 juta. Namun, masih ditambah dengan biaya tunjangan, biaya reses, dan gaji ke-13. Sehingga, setiap anggota DPR RI, diperkirakan dapat membawa pulang penghasilan mencapai Rp 1 miliar pertahun...>>.. “Indonesia merupakan negara yang lucu. Pasalnya, Indonesia memiliki sumber energi murah yaitu batubara, tetapi justru batubara tersebut malah diekspor. Sedangkan Indonesia memilih impor Bahan Bakar Minyak (BBM) yang harganya lebih mahal. ”Indonesia negara lucu, ekspor yang murah, tapi impor yang mahal. Orang yang gak kaya minyak tapi pakai yang mahal. Orang miskin kalau pakai yang mahal maka akan susah hidupnya,” tegas Widjajono saat ditemui di Ballroom Hotel Kempinski Jakarta, Jumat (30/3/2012)...>> Orang yang disebut miskin di negeri ini jika pengeluarannya kurang dari Rp 7.790,- perhari. Padahal dengan pengeluaran sebesar itu per hari hanya cukup untuk sekali makan dengan lauk ala kadarnya. ..>> melimpahnya kekayaan negeri ini, ternyata pendapatan negeri ini termasuk dari hasil pengelolaan bermacam kekayaan alam itu tidak cukup untuk membiayai belanja negara sehingga kekurangannya ditutup dengan mencari utang baik dari dalam negeri dalam bentuk Surat Berharga Negara dan dari luar negeri. Jumlah utang pada akhir Januari 2012 yang telah mencapai Rp 1.837,39 triliun. Jumlah itu jika dibagi dengan jumlah penduduk 239 juta maka tiap orang penduduk temasuk bayi yang baru lahir sekalipun terbebani utang sebesar Rp 7,688 juta...>> Keanehan ini makin menjadi. Negara ini sangat patuh dalam membayar cicilan utang pokok dan bunganya tiap tahun. Normalnya, orang berutang itu hanya sementara, sesekali, tidak seterusnya dan punya rencana atau skenario untuk melunasi utangnya. Itu normalnya. Tapi hal itu tak terlihat dalam hal utang negeri ini. Utang seolah menjadi sesuatu yang tetap. Tiap tahun harus ada. Hal itu diantaranya adalah akibat tipuan doktrin anggaran berimbang. Sayangnya terlihat tidak ada rencana atau skenario mengakhiri utang itu. Di dalam Buku Saku Perkembangan Utang Negara edisi Februari 2012 bahkan sudah ada prediksi besaran cicilan utang pokok dan bunga hingga tahun 2055 dan itu bukan akhir dari cicilan utang. ..>> Normalnya, utang itu sifatnya emergensi/darurat, tapi anehnya dalam pengelolaan negeri ini, utang justru bersifat baku, tetap dan kontinu. Jelas ini adalah aneh dan abnormal. Lebih aneh lagi, ternyata cicilan utang selama ini tidak mengurangi jumlah utang. Padahal cicilan utang itu jika diakumulasi sudah melebihi akumulasi utangnya sendiri. Akumulasi pembayaran cicilan utang baik bunga maupun pokok selama 12 tahun antara tahun 2000-2011 mencapai Rp 1.843,10 triliun. Tapi anehnya, jumlah utang negara tidak berkurang tapi justru bertambah. Utang negara per 3 Januari 2012 mencapai Rp 1.837,39 triliun...>> istilah subsidi itu seolah pemerintah mengeluarkan uang dari kantongnya untuk dibayarkan kepada rakyat atau untuk nomboki pembelian BBM. Banyak kalangan menilai istilah subsidi BBM itu tidak tepat sebab yang sebenarnya adalah berkurangnya potensi pemasukan kepada kas pemerintah yang berasal dari migas. ..>> Soalnya diasumsikan BBM itu dijual ke pasar internasional dengan harga pasar internasional. Namun karena BBM dijual di dalam negeri dengan harga murah di bawah harga pasar internasional, artinya ada potensi pemasukan yang hilang dan itulah yang dinamakan subsidi. ..>> jika yang seperti itu dianggap memberatkan pemerintah dan membebani APBN, anehnya, pembayaran cicilan pokok dan bunga utang tidak pernah dianggap memberatkan pemerintah dan membebani APBN. Padahal jumlahnya jauh lebih besar dari besaran subsidi. Dan pembayaran cicilan pokok dan bunga utang itu artinya uang benar-benar keluar dari kantong pemerintah, dan bukan hanya berkurangnya potensi pemasukan....>> pemerintah negeri ini begitu ngotot menaikkan harga BBM bersubsidi. Diantara alasannya adalah untuk penghematan. Jika harga BBM dinaikkan, penghematan bisa mencapai Rp 53 triliunan. Anehnya, pemerintah tidak terlihat ngotot menghilangkan anggaran-anggaran yang boros dan lebih berkesan kemewahan. Contohnya, anggaran kunjungan yang lebih bernuansa plesiran yang mencapai Rp 21 triliun, atau anggaran beli baju Presiden, Wapres, Gubernur, Wagub, Bupati/Walikota dan wakilnya, anggaran pembangunan atau renovasi gedung DPR yang sudah bagus, anggaran fasilitas bagi para pejabat, mobil dinas, dsb. Anehnya lagi, pemerintah tidak terlihat ngotot membenahi penggunaan anggaran yang selalu saja penyerapannya numpuk di akhir-akhir tahun yang kemudian rawan pemborosan, inefisiensi, tidak efektif dan rawan diselewengkan. ..>> pemerintah bekerja keras meyakinkan bahkan terkesan memaksa rakyat untuk memahami dan menerima rencana kenaikan harga BBM. Anehnya, pemerintah tidak terlihat bekerja keras atau bahkan memaksa kontraktor-kontraktor tambang dan migas agar bagian pemerintah lebih besar lagi atau untuk menaikkan royalti yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Sekedar contoh, tak terlihat kerja keras dan paksaan pemerintah kepada PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk menaikkan royalti PTFI sekedar agar sesuai dengan ketentuan PP No 45/2003, yaitu royalti emas 3,75 persen, tembaga 4 persen dan perak 3,25 persen. Bayangkan saja, selama ini royalti yang diterima negara dari PTFI untuk emas 1%, untuk tembaga 1,5% (jika harga kurang dari US$ 0.9/pound) sampai 3.5% (jika harga US$ 1.1/pound) dan untuk perak 1,25 %. Hal yang kurang lebih sama juga terjadi pada kontrak karya atau kontrak bagi hasil pertambangan lainnya.>> Menjual BBM kepada rakyat dengan harga murah dianggap pemerintah sebagai beban. Anehnya, gas dijual ke Cina dengan harga super murah, tapi pemerintah tidak pernah berkeluh kesah dan merasa berat. Padahal menurut anggota BPH Migas, A. Qoyum Tjandranegara, potensi kerugian negara tahun 2006-2009 mencapai 410,4 T. Itu sama saja mensubsidi rakyat Cina Rp 100 triliunan lebih pertahun. Belum lagi ditambah kerugian tak langsungnya akibat PLN tidak bisa mendapat gas karena dijual ke luar negeri dan PLN harus memakai BBM yang harganya mahal sehingga PLN harus mengeluarkan biaya lebih banyak sekutar 37 triliun pertahun. ..>> Harapan masyarakat agar pemerintah tidak menaikkan harga BBM atau minimal tidak menaikkannya pada saat ini, hanyalah merupakan sebuah angan-angan kosong yang menggantung di langit tinggi…..>> Naiknya harga BBM pasti akan memunculkan dampak domino dalam banyak sektor kehidupan. Subsidi BBM yang digembar-gemborkan pemerintah untuk menyejahterakan rakyat cuma merupakan isapan jempol belaka. Begitu banyak “kebohongan” yang dilakukan oleh pemerintah dalam rencana menaikkan harga BBM ini. ...>> Dan bukan tanpa bukti atau alasan yang kuat, jika kebijakan yang tidak populer ini mendapat banyak penentangan dan penolakan dari berbagai lapisan masyarakat, baik itu dari kalangan akademisi, praktisi ekonomi dan hukum, politisi, pengusaha (terutama UKM) maupun rakyat biasa. Namun tampaknya pemerintah tetap menutup mata, dengan kata lain “anjing menggonggong, kafilah (pemerintah) tetap berlalu”...>> Saya dan sebagian besar ibu-ibu rumah tangga lainnya yang juga merupakan bagian dari masyarakat, adalah orang yang paling utama merasakan dampak dari kenaikan harga BBM ini. Bagaimana tidak? Karena kami-lah yang selalu berhubungan langsung dengan berbagai macam kebutuhan hidup sehari-hari seperti sembako, biaya sekolah anak-anak, biaya listrik, cicilan ini-itu dan lain-lain. Dengan naiknya harga BBM ini pasti membuat beban kami akan semakin berat. ..>> ekarang ini saja, harga BBM belum naik namun harga-harga sembako sudah mulai merangkak naik. Belum lagi ditambah dengan tahun ajaran baru sekolah serta menjelang bulan Ramadhan dan Iedul Fitri, yang tentu saja memerlukan biaya yang tidak sedikit. Saya yakin, pasti banyak ibu-ibu yang mengalami “migren” dadakan akibat memikirkan strategi jitu bagaimana cara mengatur keuangan dalam keluarga...>> “Bagaimana jika voting untuk memutuskan naik-tidaknya harga BBM ini mekanismenya tidak dilakukan oleh DPR, tetapi langsung oleh seluruh rakyat Indonesia? Apakah yang akan terjadi & bagaimanakah hasilnya?”..>>

Pesan Perjuangan Almarhum 

Prof. Widjajono

Partowidagdo: Benahi Anggaran APBN 

untuk

kurangi hutang bertahap

http://www.presidenku.com/2012/04/27/pesan-perjuangan-almarhum-prof-widjajono-partowidagdo-benahi-anggaran-apbn-untuk-kurangi-hutang-bertahap/

Pesan Perjuangan dari seorang Prof. Widjajono Partowidagdo demi Kedaulatan, Kemandirian dan Ketahanan Energi Republik Indonesia:

“Indonesia merupakan negara yang lucu. Pasalnya, Indonesia memiliki sumber energi murah yaitu batubara, tetapi justru batubara tersebut malah diekspor. Sedangkan Indonesia memilih impor Bahan Bakar Minyak (BBM) yang harganya lebih mahal. ”Indonesia negara lucu, ekspor yang murah, tapi impor yang mahal. Orang yang gak kaya minyak tapi pakai yang mahal. Orang miskin kalau pakai yang mahal maka akan susah hidupnya,” tegas Widjajono saat ditemui di Ballroom Hotel Kempinski Jakarta, Jumat (30/3/2012).

Widjajono heran dengan kultur masyarakat Indonesia yang justru bangga dengan jumlah mobil yang banyak meskipun bahan bakarnya masih disubsidi. “Mobil di Singapura itu 5 tahun ganti, tapi di Indonesia malah bangga mobil tambah meskipun BBM-nya disubsidi,” pungkasnya (detikFinance.com, 30/3/12).

Lebih dari itu, negara ini juga pas disebut negara aneh. Pasalnya memang banyak keanehan dalam pengaturan negara ini. Berikut sebagian diantara keanehan yang terjadi di negeri ini:

Pertama, semua orang di dunia akan sangat takjub dengan melimpahnya kekayaan negeri ini. Hampir semua bentuk kekayaan alam ada di negeri ini. Namun anehnya, kekayaan itu tidak bisa membuat rakyatnya hidup makmur.

Menurut data BPS: (http://www.bps.go.id/tab_sub/ view.php?tabel=1&daftar=1&id_ subyek=23&notab=1 ) pada tahun 2011 orang miskin di negeri ini masih ada 11.046.750 orang di kota, ada 18.972.180 orang di desa dan secara total di negeri ini masih ada 30.018.930 orang miskin. Itu pun dengan ukuran garis kemiskinan di kota Rp 253.016,- per bulan, di desa Rp 213.395,- perbulan dan secara gabungan ukuran garis kemiskinan jika pengeluaran Rp 233.740,- perbulan. 

Orang yang disebut miskin di negeri ini jika pengeluarannya kurang dari Rp 7.790,- perhari. Padahal dengan pengeluaran sebesar itu per hari hanya cukup untuk sekali makan dengan lauk ala kadarnya.

Kedua, dengan melimpahnya kekayaan negeri ini, ternyata pendapatan negeri ini termasuk dari hasil pengelolaan bermacam kekayaan alam itu tidak cukup untuk membiayai belanja negara sehingga kekurangannya ditutup dengan mencari utang baik dari dalam negeri dalam bentuk Surat Berharga Negara dan dari luar negeri. 

Jumlah utang pada akhir Januari 2012 yang telah mencapai Rp 1.837,39 triliun. Jumlah itu jika dibagi dengan jumlah penduduk 239 juta maka tiap orang penduduk temasuk bayi yang baru lahir sekalipun terbebani utang sebesar Rp 7,688 juta.

Keanehan ini makin menjadi. Negara ini sangat patuh dalam membayar cicilan utang pokok dan bunganya tiap tahun. Normalnya, orang berutang itu hanya sementara, sesekali, tidak seterusnya dan punya rencana atau skenario untuk melunasi utangnya. Itu normalnya. 

Tapi hal itu tak terlihat dalam hal utang negeri ini. Utang seolah menjadi sesuatu yang tetap. Tiap tahun harus ada. Hal itu diantaranya adalah akibat tipuan doktrin anggaran berimbang. Sayangnya terlihat tidak ada rencana atau skenario mengakhiri utang itu. Di dalam Buku Saku Perkembangan Utang Negara edisi Februari 2012 bahkan sudah ada prediksi besaran cicilan utang pokok dan bunga hingga tahun 2055 dan itu bukan akhir dari cicilan utang. 

Normalnya, utang itu sifatnya emergensi/darurat, tapi anehnya dalam pengelolaan negeri ini, utang justru bersifat baku, tetap dan kontinu. Jelas ini adalah aneh dan abnormal.

Lebih aneh lagi, ternyata cicilan utang selama ini tidak mengurangi jumlah utang. Padahal cicilan utang itu jika diakumulasi sudah melebihi akumulasi utangnya sendiri. Akumulasi pembayaran cicilan utang baik bunga maupun pokok selama 12 tahun antara tahun 2000-2011 mencapai Rp 1.843,10 triliun. Tapi anehnya, jumlah utang negara tidak berkurang tapi justru bertambah. Utang negara per 3 Januari 2012 mencapai Rp 1.837,39 triliun.

Kalau dikatakan utang itu untuk membiayai pembangunan, maka bisa jadi itu bohong besar. Sebab sejatinya utang yang diambil itu adalah untuk membayar cicilan utang. 

Ambil contoh tahun 2012 ini. Di dalam APBN-P sudah ditetapkan defisit sekitar Rp 190,1 triliun atau 2,23% dengan rencana akan ditutupi dari pembiayaan (utang) dalam negeri sebesar Rp 194,5 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar minus Rp 4,4 triliun (artinya total pinjaman LN berkurang Rp 4,4 triliun). 

Ternyata jumlah itu habis dan tidak cukup untuk membayar cicilan utang. Di tahun 2012 besarnya cicilan utang mencapai Rp 261,1 triliun (cician pokok Rp 139 triliun dan cicilan bunga Rp 122,13 triliun). Bahkan jika mengacu pada Buku Saku Perkembangan Utang Negara edisi Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Ditjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan di halaman 46 disebutkan, pagu APBN-P 2012 untuk pembayaran cicilan utang (pokok dan bunganya) mencapai Rp 322,709 triliun, terdiri dari cicilan pokok utang Rp 200,491 triliun dan cicilan bunga Rp 122,218 triliun. 

Cicilan pokok utang itu terbagi dalam cicilan pokok pinjaman Rp 47,400 triliun (pinjaman DN Rp 140 miliar dan pinjaman LN Rp 47,260 triliun) dan cicilan pokok Surat Berharga Negara (SBN) Rp 153,091 triliun (SBN Rupiah Rp 152,091 triliun dan SBN Valas Rp 1 triliun). 

Sementara cicilan bunga Rp 122,218 triliun itu, terdiri dari cicilan bunga pinjaman Rp 17,887 triliun ( bunga pinjaman DN Rp 225 miliar dan bunga pinjaman LN Rp 17,662 triliun) dan cicilan bunga SBN Rp 104,331 triliun (bunga SBN Rupiah Rp 88,278 triliun dan SBN Valas Rp 16,052 triliun). 

Jadi seluruh utang yang ditarik di tahun 2012 sebenarnya bukan untuk membiayai pembangunan tetapi untuk membayar cicilan utang dan itupun belum cukup dan harus mengurangi alokasi APBN yang seharusnya bisa untuk membiayai pembangunan.

Ketiga, subsidi secara umum khususnya subsidi BBM dirasakan memberatkan pemerintah dan menjadi beban APBN sebab menyedot alokasi APBN. Padahal istilah subsidi BBM itu masih dipertanyakan. 

Soalnya, istilah subsidi itu seolah pemerintah mengeluarkan uang dari kantongnya untuk dibayarkan kepada rakyat atau untuk nomboki pembelian BBM. Banyak kalangan menilai istilah subsidi BBM itu tidak tepat sebab yang sebenarnya adalah berkurangnya potensi pemasukan kepada kas pemerintah yang berasal dari migas. 

Soalnya diasumsikan BBM itu dijual ke pasar internasional dengan harga pasar internasional. Namun karena BBM dijual di dalam negeri dengan harga murah di bawah harga pasar internasional, artinya ada potensi pemasukan yang hilang dan itulah yang dinamakan subsidi. 

Nah jika yang seperti itu dianggap memberatkan pemerintah dan membebani APBN, anehnya, pembayaran cicilan pokok dan bunga utang tidak pernah dianggap memberatkan pemerintah dan membebani APBN. Padahal jumlahnya jauh lebih besar dari besaran subsidi. Dan pembayaran cicilan pokok dan bunga utang itu artinya uang benar-benar keluar dari kantong pemerintah, dan bukan hanya berkurangnya potensi pemasukan.

Keempat, pemerintah negeri ini begitu ngotot menaikkan harga BBM bersubsidi. Diantara alasannya adalah untuk penghematan. Jika harga BBM dinaikkan, penghematan bisa mencapai Rp 53 triliunan. Anehnya, pemerintah tidak terlihat ngotot menghilangkan anggaran-anggaran yang boros dan lebih berkesan kemewahan. 

Contohnya, anggaran kunjungan yang lebih bernuansa plesiran yang mencapai Rp 21 triliun, atau anggaran beli baju Presiden, Wapres, Gubernur, Wagub, Bupati/Walikota dan wakilnya, anggaran pembangunan atau renovasi gedung DPR yang sudah bagus, anggaran fasilitas bagi para pejabat, mobil dinas, dsb. 

Anehnya lagi, pemerintah tidak terlihat ngotot membenahi penggunaan anggaran yang selalu saja penyerapannya numpuk di akhir-akhir tahun yang kemudian rawan pemborosan, inefisiensi, tidak efektif dan rawan diselewengkan. 

Lebih aneh lagi, pemerintah juga tidak terlihat ngotot memberantas korupsi dan menyita harta koruptor termasuk mengejar uang negara yang
dikemplang dalam kasus Centruy, BLBI dan lainnya?

Kelima, pemerintah bekerja keras meyakinkan bahkan terkesan memaksa rakyat untuk memahami dan menerima rencana kenaikan harga BBM. Anehnya, pemerintah tidak terlihat bekerja keras atau bahkan memaksa kontraktor-kontraktor tambang dan migas agar bagian pemerintah lebih besar lagi atau untuk menaikkan royalti yang harus dibayarkan kepada pemerintah. 

Sekedar contoh, tak terlihat kerja keras dan paksaan pemerintah kepada PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk menaikkan royalti PTFI sekedar agar sesuai dengan ketentuan PP No 45/2003, yaitu royalti emas 3,75 persen, tembaga 4 persen dan perak 3,25 persen. 

Bayangkan saja, selama ini royalti yang diterima negara dari PTFI untuk emas 1%, untuk tembaga 1,5% (jika harga kurang dari US$ 0.9/pound) sampai 3.5% (jika harga US$ 1.1/pound) dan untuk perak 1,25 %. Hal yang kurang lebih sama juga terjadi pada kontrak karya atau kontrak bagi hasil pertambangan lainnya.

Keenam, Pemerintah berkeluh kesah dan merasa berat harus mensubsidi BBM untuk rakyat dengan jalan menjual BBM kepada rakyat di bawah harga internasional. 

Karenanya subsidi BBM harus dikurangi atau bahkan dihilangkan alias BBM harus dijual mengikuti harga pasar internasional. Dengan itu akan didapat penghematan Rp 53 triliunan pertahun. 

Menjual BBM kepada rakyat dengan harga murah dianggap pemerintah sebagai beban. Anehnya, gas dijual ke Cina dengan harga super murah, tapi pemerintah tidak pernah berkeluh kesah dan merasa berat.

Padahal menurut anggota BPH Migas, A. Qoyum Tjandranegara, potensi kerugian negara tahun 2006-2009 mencapai 410,4 T. Itu sama saja mensubsidi rakyat Cina Rp 100 triliunan lebih pertahun. 

Belum lagi ditambah kerugian tak langsungnya akibat PLN tidak bisa mendapat gas karena dijual ke luar negeri dan PLN harus memakai BBM yang harganya mahal sehingga PLN harus mengeluarkan biaya lebih banyak sekutar 37 triliun pertahun. 

Aneh sekali, pemerintah merasa sangat berat hati mensubsidi rakyatnya, pada saat yang sama pemerintah sama sekali tidak merasa berat bahkan merasa senang mensubsidi rakyat negara lain yaitu rakyat Cina.

(dikutip dari pidato, keynote speech, narasumber dan wawancara di berbagai acara)
* dikutip dari FB Bambang Supono

Kebijakan BBM = Benar Benar Membingungkan. Penerapan TELEWORK untuk pengurangan kebutuhan BBM yg signifikan

http://www.presidenku.com/2012/05/05/kebijakan-bbm-benar-benar-membingungkan-penerapan-telework-untuk-pengurangan-kebutuhan-bbm-yg-signifikan/

Pemerintah memang benar-benar tidak memiliki Visi dan Konsep yang jelas dalam membangun Ketahanan Energi Nasional, termasuk kebijakan yang sifatnya jangka pendek. Ketiadaan Visi itu terlihat dari keputusan Pemerintah yang tiba-tiba membatalkan rencana pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk kendaraan bermotor berdasarkan kapasitas mesin yang belum sempat di-implementasikan. Alasannya, pembatasan berdasarkan kapasitas mesin malah menimbulkan banyak masalah.
Berikut ini adalah 5-Kebijakan Baru pengendalian BBM bersubsidi:

1. Melarang pemakaian BBM bersubsidi bagi kendaraan plat merah atau dinas pemerintah dengan wilayah sasaran Jabodetabek, Jawa dan Bali.
2. Mewajibkan kendaraan pertambangan dan perkebunan menggunakan BBM non-subsidi yang pengawasannya dilakukan oleh Pemda.
3. Mempercepat Program Konversi BBM ke BBGdi Pulau Jawa.
4. Melarang PT PLN membangun pembangkit tenaga listrik bverbahan bakar minyak dan mendorong pengembangan pembangkit yang bersumber dari tenaga air, matahari, panas bumi dan batubara.
5. Menjalankan Program Penghematan Listrik di gedung-gedung Pemerintah.

Sebenarnya dengan telah tergelarnya jaringan 3G, Broadband dan WiFi di banyak kota besar di Indonesia, maka kebijakan nomor 6, yaitu Sosialisasi penerapan sistem kerja jarak jauh, Telework atau Homeworking dapat juga diadopsi yang hasil penghematan BBM bersubsidi yang dapat dicapai dalam waktu yang relatif singkat dan dengan biaya yang minimal, serta dapat memberikan solusi yang cukup signifkan untuk mengurangi kebutuhan BBM Nasional.

Berikut ini adalah analisis perhitungannya:

Bila saja ada 20-juta pemilik ponsel canggih unuk menerapkan kerja jarak jauh atau TELEWORK, berapa banya BBM Pemium yang dapat dihemat perharinya? Kalau saja ada 5-liter BBM yang dihemat oleh 20-juta pemilik ponsel cangih, maka ada 100-juta liter BBM Premium yang dihemat per hari, atau 36.500-juta liter atau 36,5 Milyar liter per tahun yang dapat dihemat. Ini setara dengan 36,5 milyar x Rp4500,- = Rp 164,250 Trilyun.

Jadi tanpa repot-repot, Pemerintah tidak perlu lagi menaikkan harga BBM Premium seperti telah ber-kali-kali direncanakan, tetapi selalu batal atau gagal!

Ini merupakan solusi yang tepat dan cerdas bagi dilemma kenaikan harga BBM Premium yang telah banyak menyita waktu dan energi bangsa Indonesia.

Semoga Kebijakan Nomor 6 tersebut diatas juga segera diadopsi oleh Pemerintahan Bapak SBY demi kemajuan bangsa dan negara.

Posted on May 5th, 2012 under Uncategorized. Tags: Benar Benar Membingungkan, Kebijakan BBM, Tidak ada Visi dan Konsep yg jelas. RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed. 

Harga BBM Indonesia Lebih Mahal Ketim- bang Amrika dan Malaysia

http://idegue--news.blogspot.com/2013/05/harga-bbm-indonesia-lebih-mahal.html 

Inilah Daftar Harga BBM Dunia: Indonesia Lebih Mahal Ketimbang Amerika
Ipotnews � Indonesia disebut-sebut sebagai salah satu negara yang membanderol harga bahan bakar minyaknya cukup murah, karena tingginya subsidi yang diberikan negara.

Namun, jika mencermati daftar harga BBM di sejumlah negara yang disusun Bloomberg, Jumat (15/2), ternyata pandangan tersebut tidak sepenuhnya benar. Pasalnya, jika dibandingkan negara adidaya semacam Amerika Serikat, atau negeri jiran Malaysia, harga BBM di Tanah Air justru lebih mahal.

Dalam laporan yang dibuat Bloomberg Rankings, menggunakan data yang dikompilasikan oleh Bloomberg, Associates for International Research Inc, Portal Energi Eropa, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Badan Enegi Amerika Serikat, Indonesia menempati peringkat 49 dengan harga BBM sebesar US$3,68 per galon (satu galon sama dengan 3,7 liter), di atas AS dan Malaysia yang masing-masing menempati posisi 51 dan 53.

Harga BBM di Amerika Serikat selama penelitian tersebut, yang dilakukan pada periode 3-18 Januari sebesar US$3,29 per galon, sementara di Malaysia mencapai US$2,36.

Namun, jika dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya, seperti Singapura, Filipina atau Thailand, harga BBM di Indonesia masih lebih murah. Singapura menempati peringkat 37 dalam daftar tersebut dengan harga US$6,29 per galon, diikuti Filipina di tempat ke-43 (US$4,87) dan Thailand di posisi 47 (US$4,42).

Bahkan, jika dibandingkan Turki atau negara-negara zona euro yang saat ini tengah dihantam badai krisis utang, semacam Belanda, Italia, Portugal, Yunani, Belgia, Prancis dan Jerman, harga BBM di Indonesia terhitung sangat murah.

Turki menempati posisi puncak yang menjual BBM dengan harga paling mahal, yakni sebesar US$9,89 per galon, diikuti Norwegia (US$9,63), Belanda (US$9,09), Italia (US$8,87), Portugal (US$8,82) dan Yunani (US$8,62).

Sementara, negara-negara yang selama ini dikenal sebagai eksportir minyak dunia, memberikan harga yang sangat murah untuk BBM-nya. Di posisi teratas, harga BBM paling murah dinikmati rakyat Venezuela, yang hanya membayar US$0,06 per galon, selanjutnya Arab Saudi (US$0,45), dan Kuwait (US$0,81)

Seandainya Voting Dilakukan Oleh Rakyat, Bagaimanakah Hasilnya?

 

dakwatuna.com - http://www.dakwatuna.com/2013/06/18/35478/seandainya-voting-dilakukan-oleh-rakyat-bagaimanakah-hasilnya/#axzz2XZOAV100

Dengan diwarnai hujan interupsi, celetukan dan celotehan ala “anak TK” (jadi ingat istilah yang dipakai oleh almarhum Gus Dur beberapa waktu silam) dari sebagian kecil anggota dewan yang terhormat serta aksi demo dari berbagai elemen masyarakat, Sidang Paripurna DPR RI mencapai puncaknya tadi malam, Senin (17/6/2013). Sidang Paripurna ini membahas RUU APBN-P 2013, yang selanjutnya akan disahkan menjadi APBN 2013.

Keputusan sudah diambil. Setelah melalui voting maka didapatkan hasil 338 suara (Demokrat, Golkar, PPP, PAN, PKB) menerima R-APBN 2013 dan yang menolak sebanyak 181 suara (PKS, PDIP, Hanura, Gerindra). Dari hasil voting ini, maka rencana untuk menaikkan harga BBM yang memang sudah didengung-dengungkan oleh pemerintah belakangan ini, sudah pasti dan tinggal menunggu waktu saja.

Harapan masyarakat agar pemerintah tidak menaikkan harga BBM atau minimal tidak menaikkannya pada saat ini, hanyalah merupakan sebuah angan-angan kosong yang menggantung di langit tinggi…

Naiknya harga BBM pasti akan memunculkan dampak domino dalam banyak sektor kehidupan. Subsidi BBM yang digembar-gemborkan pemerintah untuk menyejahterakan rakyat cuma merupakan isapan jempol belaka. Begitu banyak “kebohongan” yang dilakukan oleh pemerintah dalam rencana menaikkan harga BBM ini.

Dan bukan tanpa bukti atau alasan yang kuat, jika kebijakan yang tidak populer ini mendapat banyak penentangan dan penolakan dari berbagai lapisan masyarakat, baik itu dari kalangan akademisi, praktisi ekonomi dan hukum, politisi, pengusaha (terutama UKM) maupun rakyat biasa. Namun tampaknya pemerintah tetap menutup mata, dengan kata lain “anjing menggonggong, kafilah (pemerintah) tetap berlalu”.

Saya dan sebagian besar ibu-ibu rumah tangga lainnya yang juga merupakan bagian dari masyarakat,  adalah orang yang paling utama merasakan dampak dari kenaikan harga BBM ini. Bagaimana tidak? Karena kami-lah yang selalu berhubungan langsung dengan berbagai macam kebutuhan hidup sehari-hari seperti sembako, biaya sekolah anak-anak, biaya listrik, cicilan ini-itu dan lain-lain. Dengan naiknya harga BBM ini pasti membuat beban kami akan semakin berat. 

Sekarang ini saja, harga BBM belum naik namun harga-harga sembako sudah mulai merangkak naik. Belum lagi ditambah dengan tahun ajaran baru sekolah serta menjelang bulan Ramadhan dan Iedul Fitri, yang tentu saja memerlukan biaya yang tidak sedikit. Saya yakin, pasti banyak ibu-ibu yang mengalami “migren” dadakan akibat memikirkan strategi jitu bagaimana cara mengatur keuangan dalam keluarga.

Oleh sebab itulah, begitu usai Sidang Paripurna yang telah mencapai final nya tersebut, dari semalam sampai tulisan ini dibuat, saya sempat berandai-andai : “Bagaimana jika voting untuk memutuskan naik-tidaknya harga BBM ini mekanismenya tidak dilakukan oleh DPR, tetapi langsung oleh seluruh rakyat Indonesia? Apakah yang akan terjadi & bagaimanakah hasilnya?”

Anggota dewan baik di tingkat pusat maupun daerah, memang merupakan wakil rakyat. Mereka dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu yang diselenggarakan 5 tahun sekali pada setiap periode nya. Tujuan utama dari pemilu ini tak lain dan tak bukan adalah untuk menyalurkan aspirasi rakyat, yang menjadi konstituen mereka. Bekerja sama dengan pemerintah (eksekutif) dan badan yudikatif, diharapkan akan mampu membawa perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kearah yang lebih baik.

Akan tetapi, jika tugas dan tanggung jawab itu tak mampu diemban dengan bijak oleh para wakil rakyat tersebut, justru menyengsarakan rakyat dan mengantarkan mereka menuju jurang kemiskinan yang tak berujung, bukankah itu merupakan sebuah pengkhianatan terhadap amanat rakyat? 

Seperti misalnya “dagelan” politik yang terjadi tadi malam. Saya katakan demikian karena menurut saya, sidang yang dipertontonkan kepada publik semalam tak ubahnya laksana sebuah panggung komedi yang tidak lucu sama sekali. Apalagi diperparah dengan “lelucon/sindiran buruk” yang diteriakkan oleh beberapa orang anggota dewan “yang terhormat” pada saat pengambilan voting. Bagi saya (maaf) sangat menyakitkan dan memalukan…!!! 

Beginikah profil dan tingkah polah anggota dewan kita yang telah dengan suka rela dipilih dan digaji dengan uang rakyat…???

Menyaksikan itu semua tadi malam, saya jadi kepikiran dan kembali berandai-andai (karena memang cuma inilah yang bisa dilakukan), sekiranya voting itu diberikan kepada rakyat tentu hasilnya tak akan seperti dan se-tragis ini. Ingin sekali rasanya mengusulkan kepada pemerintah agar sekali-kali melakukan survey dan menyerahkan voting secara langsung (seperti pemilu) kepada seluruh rakyat Indonesia, yang berkenaan dengan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Agar hasil yang didapatkan jauh lebih akurat, bermartabat, serta bermanfaat.

Seandainya voting mengenai kenaikan harga BBM ini diserahkan kepada rakyat, pasti jawaban atau hasilnya sudah bisa ditebak : “RAKYAT MENOLAK KENAIKAN HARGA BBM”. Karena sudah barang tentu takkan ada satu pun dari masyarakat yang akan menyetujui rencana ini. Seharusnya pemerintah tidak menutup mata dari fakta yang terjadi di lapangan.

Jangan hanya bisanya berlindung di balik topeng “subsidi” yang notabene penikmatnya adalah kalangan tertentu saja. Dengan memberikan dana BaLSeM sebesar 150 ribu selama 4 bulan, apakah dapat dikatakan bahwa itu akan menyejahterakan rakyat? Logika mana yang dipakai oleh pemerintah bahwa mereka sudah berpihak atau memikirkan rakyat? Menurut saya, semua itu adalah dusta dan merupakan kebahagiaan (kesejahteraan) semu belaka…

Akan tetapi sayangnya, saya dan masyarakat Indonesia cuma bisa berandai-andai saja. Sebab sampai kapan pun impian ini takkan pernah terwujud, selama pemerintah kita masih berorientasi kepada ego dan isi “perut” nya semata. Tinggallah kita yang harus tertatih-tatih mengikuti semua keinginan dan skenario yang sudah di design pemerintah (juga “sebagian” anggota dewan yang terhormat) sedemikian rupa, tanpa mampu berbuat apa-apa. Ada atau tidaknya voting  dalam Sidang Paripurna DPR RI semalam, sesungguhnya tidak berarti sama sekali. Karena niat pemerintah untuk tetap menaikkan harga BBM sudah begitu kuat dan tak bisa diganggu gugat, walau apapun yang terjadi. “Dagelan” politik tadi malam hanyalah merupakan sebuah formalitas basi dalam menjalankan mekanisme roda pemerintahan, agar tak dibilang/dituduh melanggar konstitusi.

Akhirnya saya ucapkan selamat kepada pemerintah yang telah kembali berhasil menambah jumlah “masyarakat miskin” di Indonesia. Kepada anggota dewan (PKS, PDIP, Hanura, Gerindra) saya berikan apresiasi yang sedalam-dalamnya, serta ucapan  terima kasih atas segala dedikasi nya yang tetap konsisten membela rakyat. Dan kepada seluruh rakyat Indonesia, selamat menikmati hari-hari yang penuh perjuangan. Tetap semangat, dan tidak mudah berputus asa. Naiknya harga BBM bukan berarti kiamat. Masih ada ALLAH bersama kita…  (sbb/dakwatuna)

Sumber: http://www.dakwatuna.com/2013/06/18/35478/seandainya-voting-dilakukan-oleh-rakyat-bagaimanakah-hasilnya/#ixzz2XZOENsaL
Follow us: @dakwatuna on Twitter | dakwatunacom on Facebook

Ternyata… total penghasilan DPR RI mencapai 1 miliar per Bulan

Written by platmerah. Posted in Laporan Utama
http://platmerahonline.com/total-penghasilan-dpr-per-bulan-mencapai-1-miliar/

Published on June 24, 2013 with No Comments

Platmerahonline.com –

Berdasarkan Surat Edaran Setjen DPRRI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota DPR RI, total penghasilan (take home pay), yang dibawa pulang seorang Anggota DPR-RI, yang merangkap sebagai Ketua Alat Kelengkapan adalah Rp 54,9 juta. Sedangkan penghasilan untuk seorang Anggota DPR-RI, yang merangkap sebagai Anggota Alat Kelengkapan adalah Rp 51,5 juta.

Sebagai bahan perbandingan, seorang Anggota DPR-RI periode 2004-2009 menerima gaji bulanan sebesar Rp 46,10 juta. Namun, masih ditambah dengan biaya tunjangan, biaya reses, dan gaji ke-13. Sehingga, setiap anggota DPR RI, diperkirakan dapat membawa pulang penghasilan mencapai Rp 1 miliar pertahun.

Berikut Rincian Gaji anggota DPR RI Masa Bhakti 2004-2009:

Rutin perbulan meliputi :
Gaji pokok: Rp 15.510.000
Tunjangan Listrik: Rp 5.496.000
Tunjangan Aspirasi: Rp 7.200.000
Tunjangan kehormatan: Rp 3.150.000
Tunjangan Komunikasi: Rp 12.000.000
Tunjangan Pengawasan: Rp 2.100.000
Total: Rp 46.100.000/bulan
Total per tahun: Rp 554.000.000

Masing-masing anggota DPR mendapatkan gaji yang sama. Sedangkan penerimaan non-bulanan atau non-rutin, dimulai dari penerimaan gaji ke-13 pada Juni, dengan rincian sebagai berikut:

Gaji ke-13: Rp 16.400.000
Dana penyerapan (reses): Rp31.500.000
Dalam satu tahun sidang, ada empat kali reses, jika ditotal selama pertahun dapat diperoleh angka sekitar Rp 118.000.000 dalam satu tahun. Sementara penghasilan yang bersifat sewaktu-waktu yaitu dana insentif (tambahan) dari pembahasan Rancangan Undang Undang dan honor melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebesar Rp 5.000.000 per kegiatan.

Sedangkan untuk dana kebijakan insentif legislatif sebesar Rp 1.000.000 per RUU. Sehingga, secara keseluruhan, yang diterima seorang Anggota DPR-RI dalam setahun dapat mencapai hampir Rp 1 miliar.

Pada data tahun 2006, jumlah dana pertahun, yang diterima anggota DPR-RI mencapai Rp 761.000.000, dan pada tahun 2007 mencapai Rp 787.100.000. Belum lagi fasilitas yang diterima oleh seorang Anggota DPR-RI.

Berikut fasilitas, yang diterima Anggota DPR-RI, periode 2004-2009:

A. Gaji pokok dan tunjangan

1. Rp 4.200.000 per bulan
2. Tunjangan
a. Jabatan Rp 9.700.000 per bulan
b. Uang paket Rp 2.000.000 per bulan
c. Beras Rp 30.090 per jiwa per bulan
d. Keluarga: suami/istri sebanyak 10% x Gaji Pokok Rp 420.000 per bulan. Anak sebanyak 25 x Gaji Pokok Rp 84.000 per jiwa per bulan
e. Khusus PPH, Pasal 21 Rp 2.699.813

B. Penerimaan lain-lain

1. Tunjangan kehormatan Rp3.720.000 per bulan
2. Komunikasi intensif Rp 4.140.000 per bulan
3. Bantuan langganan listrik dan telepon Rp 4.000.000
4. Pansus Rp 2.000.000 per undang- undang per paket
5. Asisten anggota (1 orang Rp 2.250.000 per bulan)
6. Fasilitas kredit mobil Rp 70.000.000 per orang per periode

C. Biaya perjalanan

1. Paket pulang pergi sesuai daerah tujuan masing-masing
2. Uang harian:
a. Daerah tingkat I Rp 500.000 per hari
b. Derah tingkat II Rp 400.000 per hari
3. Uang representasi:
a. Daerah Tingkat I Rp 400.000
b. Daerah Tingkat II Rp 300.000
(Keterangan: lamanya perjalanan sesuai program kerja, dan sebanyak-banyaknya 7 hari per sepekan untuk kunjungan kerja per orangan, dan 5 hari untuk kunjungan kerja tim komisi per gabungan komisi)

D. Rumah jabatan

1. Anggaran pemeliharaan
- RJA Kalibata, Jakarta Selatan Rp 3.000.000 per rumah per tahun
- RJA Ulujami, Jakarta Barat Rp 5.000.000 per rumah per tahun
2. Perlengkapan rumah lengkap

E. Perawatan kesehatan uang duka dan biaya pemakaman

1. Biaya pengobatan oleh PT Askes
- Anggota DPR, suami/anak kandung/istri dan atau anak angkat dari anggota yang bersangkutan.
- Jangkauan pelayanan nasional:
Di provider di seluruh Indonesia yang ditunjuk termasuk provider ekslusif untuk rawat jalan dan rawat inap.
2. Uang duka :
- Wafat (3 bulan x gaji)
- Tewas (6 bulan x gaji)
3. Biaya pemakaman Rp 1.050.000 per orang

F. Pensiunan

1. Uang pensiun (60% x gaji pokok) Rp 2.520.000 per bulan
2. Tunjangan beras Rp 30.090 per jiwa per bulan
Link: http://news.liputan6.com/read/518319/rincian-gaji-anggota-dpr-ri-totalnya-mencapai-rp-1-m-per-bulan