Inilah Cara Israel dan AS Tekan Palestina
Senin, 03 Desember 2012, 04:35 WIB
goldenraindrop.wordpress.com http://www.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/12/12/03/mefamu-inilah-cara-israel-dan-as-tekan-palestina
Bendera Palestina berkibar
Berita Terkait
REPUBLIKA.CO.ID, Laporan Muhammad Akbar Wijaya dari Amman, Yordania
AMMAN -- Amerika Serikat dan Israel tak akan tinggal diam dengan kemenangan Palestina di PBB. Pascapengakuan Palestina sebagai negara di PBB, Amerika Serikat, Israel, sekutu mereka di Eropa terus memberikan tekanan ke Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
“Mahmoud Abbas menerima tekanan dari Amerika Serikat, Israel, dan negara sekutu di Eropa,” kata Ketua Dewan Nasional Parlemen Palestina, Saleem Alzanun Abu al-Adib kepada delegasi Komisi I DPR untuk Palestina, di Amman Yordania, Senin (3/12).
Tekanan Amerika Serikat dan sekutunya dilakukan dengan berbagai cara. Saleem mencontohkan Amerika Serikat mengancam akan menunda dan bahkan mengurangi bantuan kepada rakyat Palestina.
Amerika Serikat juga mengancam akan mengurangi representasi Palestina di PBB. Tekanan besar yang diberikan Amerika Serikat ke Palestina tidak lepas dari kekhawatiran Israel. “Israel merasa takut dengan keputusan di majelis PBB,” ujar Saleem.
Saleem menyatakan Israel takut pengakuan Palestina sebagai negara di PBB bakal membawa dampak buruk bagi Zionisme. Peningkatan status Palestina di PBB bisa membuat Palestina memiliki hak untuk mengajukan Israel sebagai penjahat perang ke mahkamah internasional.
“Israel takut jika Palestina menyeret mereka ke meja hijau atas pembunuhan yang mereka lakukan terhadap rakyat palestina, Ahmad Aal-Jabbari, dan Syeikh Ahmad Yassin,” ujarnya.
Di samping soal itu, Israel juga takut pemukiman yang mereka bangun selama ini di tanah Palestina dihancurkan. Sebab pengakuan kedaulatan PBB di Palestina secara otomatis menjadikan wilayah Palestina ikut berdaulat. “Tanah Palestina bukan lagi tanah sengketa. Melainkan tanah yang dijajah Israel,” katanya.
Ketua Delegasi Komisi I untuk Palestina, Mahfudz Siddiq menyampaikan, otoritas Palestina harus segera membangun komunikasi dengan negara-negara pendukung. Ini penting guna meredam dampak ancaman Amerika Serikat, Israel, dan sekutunya.
Menurut Mahfudz, Palestina harus segera dapat mengalihkan bantuan-bantuan finansial yang selama ini mereka terima ke bantuan yang bersifat pemberdayaan. “Sebaiknya Palestina mengajukan bantuan berupa pembukaan lapangan kerja di Palestina,” ujar Mahfudz kepada Republika Online.
Mahfudz menyampaikan Indonesia tidak bisa terus menerus memberikan dukungan finansial kepada Palestina. Hal ini karena Indonesia sendiri adalah negara berkembang yang tengah mengejar ketertinggalan ekonomi. Kendati begitu Mahfudz memastikan Indonesia akan terus memberikan dukungan politik kepada Palestina dalam forum-forum multilateral seperti PBB.
AMMAN -- Amerika Serikat dan Israel tak akan tinggal diam dengan kemenangan Palestina di PBB. Pascapengakuan Palestina sebagai negara di PBB, Amerika Serikat, Israel, sekutu mereka di Eropa terus memberikan tekanan ke Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
“Mahmoud Abbas menerima tekanan dari Amerika Serikat, Israel, dan negara sekutu di Eropa,” kata Ketua Dewan Nasional Parlemen Palestina, Saleem Alzanun Abu al-Adib kepada delegasi Komisi I DPR untuk Palestina, di Amman Yordania, Senin (3/12).
Tekanan Amerika Serikat dan sekutunya dilakukan dengan berbagai cara. Saleem mencontohkan Amerika Serikat mengancam akan menunda dan bahkan mengurangi bantuan kepada rakyat Palestina.
Amerika Serikat juga mengancam akan mengurangi representasi Palestina di PBB. Tekanan besar yang diberikan Amerika Serikat ke Palestina tidak lepas dari kekhawatiran Israel. “Israel merasa takut dengan keputusan di majelis PBB,” ujar Saleem.
Saleem menyatakan Israel takut pengakuan Palestina sebagai negara di PBB bakal membawa dampak buruk bagi Zionisme. Peningkatan status Palestina di PBB bisa membuat Palestina memiliki hak untuk mengajukan Israel sebagai penjahat perang ke mahkamah internasional.
“Israel takut jika Palestina menyeret mereka ke meja hijau atas pembunuhan yang mereka lakukan terhadap rakyat palestina, Ahmad Aal-Jabbari, dan Syeikh Ahmad Yassin,” ujarnya.
Di samping soal itu, Israel juga takut pemukiman yang mereka bangun selama ini di tanah Palestina dihancurkan. Sebab pengakuan kedaulatan PBB di Palestina secara otomatis menjadikan wilayah Palestina ikut berdaulat. “Tanah Palestina bukan lagi tanah sengketa. Melainkan tanah yang dijajah Israel,” katanya.
Ketua Delegasi Komisi I untuk Palestina, Mahfudz Siddiq menyampaikan, otoritas Palestina harus segera membangun komunikasi dengan negara-negara pendukung. Ini penting guna meredam dampak ancaman Amerika Serikat, Israel, dan sekutunya.
Menurut Mahfudz, Palestina harus segera dapat mengalihkan bantuan-bantuan finansial yang selama ini mereka terima ke bantuan yang bersifat pemberdayaan. “Sebaiknya Palestina mengajukan bantuan berupa pembukaan lapangan kerja di Palestina,” ujar Mahfudz kepada Republika Online.
Mahfudz menyampaikan Indonesia tidak bisa terus menerus memberikan dukungan finansial kepada Palestina. Hal ini karena Indonesia sendiri adalah negara berkembang yang tengah mengejar ketertinggalan ekonomi. Kendati begitu Mahfudz memastikan Indonesia akan terus memberikan dukungan politik kepada Palestina dalam forum-forum multilateral seperti PBB.
Redaktur: Heri Ruslan
PBB Akui Palestina, Israel Balas Dendam
Senin, 03 Desember 2012, 04:06 WIBhttp://www.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/12/12/02/meevfs-pbb-akui-palestina-israel-balas-dendam presstv
Zionis Israel
Berita Terkait
REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV --
Israel mengeluarkan sanksi baru kepada Palestina pascapeningkatan status di PBB. Sanksi baru itu berupa menahan uang pungutan pajak milik Pemerintah Otoritas Palestina.
Rezim Zionis menolak mengembalikan pungutan senilai seratus juta dolar AS yang dikutip selama masa pendudukan.
Kabinet Israel, Ahad (2/12) mengesahkan keputusan melawan pengakuan dunia kepada Palestina. Negara Yahudi tersebut tidak akan bernegosiasi dengan Pemerintahan Palestina di Tepi Barat, Jerussalem Timur, maupun di Jalur Gaza.
Menteri Keuangan Israel, Yuval Stenitz mengatakan kepada Associated Press, uang pajak itu adalah milik Pemerintahan Presiden Otoritas Mahmoud Abbas. Israel menggunakan uang itu untuk membayar hutang Palestina kepada perusahaan listrik milik pemerintah zionis.
Tidak disebutkan berapa jumlah hutang negara yang baru diakui itu. Namun beberapa perusahaan seperti Israel Electric Corp, dan perusahaan lainnya menanti pembayaran hutang tersebut.
"Uang itu akan ditransfer ke beberapa perusahaan milik kami," tegas Yuval, seperti dilansir AP, Ahad (2/12).
AP melaporkan kebijakan ini adalah balas dendam Israel terhadap Palestina. Kebijakan tersebut juga merupakan sanksi kedua dari rangkaian sanksi untuk melawan pengakuan PBB.
Pada Jumat (30/11), Negeri Zionis juga mengumumkan tetap melanjutkan pembangunan pemukiman di tanah Palestina di sepanjang Jerussalem dan Ma'ale Adumim. Perumahan dengan kode area 1E tersebut akan dihuni 40 ribu warga Israel.
(baca: AS dan Uni Eropa Kecam Israel).
Israel mengeluarkan sanksi baru kepada Palestina pascapeningkatan status di PBB. Sanksi baru itu berupa menahan uang pungutan pajak milik Pemerintah Otoritas Palestina.
Rezim Zionis menolak mengembalikan pungutan senilai seratus juta dolar AS yang dikutip selama masa pendudukan.
Kabinet Israel, Ahad (2/12) mengesahkan keputusan melawan pengakuan dunia kepada Palestina. Negara Yahudi tersebut tidak akan bernegosiasi dengan Pemerintahan Palestina di Tepi Barat, Jerussalem Timur, maupun di Jalur Gaza.
Menteri Keuangan Israel, Yuval Stenitz mengatakan kepada Associated Press, uang pajak itu adalah milik Pemerintahan Presiden Otoritas Mahmoud Abbas. Israel menggunakan uang itu untuk membayar hutang Palestina kepada perusahaan listrik milik pemerintah zionis.
Tidak disebutkan berapa jumlah hutang negara yang baru diakui itu. Namun beberapa perusahaan seperti Israel Electric Corp, dan perusahaan lainnya menanti pembayaran hutang tersebut.
"Uang itu akan ditransfer ke beberapa perusahaan milik kami," tegas Yuval, seperti dilansir AP, Ahad (2/12).
AP melaporkan kebijakan ini adalah balas dendam Israel terhadap Palestina. Kebijakan tersebut juga merupakan sanksi kedua dari rangkaian sanksi untuk melawan pengakuan PBB.
Pada Jumat (30/11), Negeri Zionis juga mengumumkan tetap melanjutkan pembangunan pemukiman di tanah Palestina di sepanjang Jerussalem dan Ma'ale Adumim. Perumahan dengan kode area 1E tersebut akan dihuni 40 ribu warga Israel.
(baca: AS dan Uni Eropa Kecam Israel).
Redaktur: Karta Raharja Ucu
Reporter: Bambang Noroyono
Sumber: AP
Palestina Didesak Jangan Laporkan Kejahatan Perang Israel
Minggu, 02 Desember 2012, 09:26 WIB
http://www.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/12/12/02/medtfh-palestina-didesak-jangan-laporkan-kejahatan-perang-israel
Seorang warga Palestina memeriksa reruntuhan
bangunan akibat serangan udara Israel di kamp pengungsi Jebaliya
sebelah Utara Jalur Gaza, Sabtu (17/11). (AP/Hatem Moussa)
Berita Terkait
REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amnesti Internasional menyatakan
keprihatinannya tentang laporan bahwa sejumlah negara menekan Palestina
untuk tidak menggugat Israel atas kejahatan perang di Pengadilan Pidana
Internasional.
"Hak korban untuk menjangkau peradilan bukan sesuatu yang dapat ditawar," kata Direktur Senior Hukum dan Kebijakan Internasional di Amnesti Internasional, Widney Brown, seperti dikutip Irib.
Pada Kamis lalu, sebanyak 193 anggota Majelis Umum PBB menyetujui peningkatan status keanggotaan Palestina menjadi negara pemantau non anggota.
Palestina sekarang dapat mengakses badan-badan PBB termasuk Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk mengajukan keluhan atau menggungat kejahatan Israel.
Brown menilai peningkatan status Palestina ini akan membuka pintu bagi korban pelanggaran hak asasi manusia untuk mencari keadilan dan meraih hak-hak mereka.
Pada 2009, Palestina meminta ICC menyelidiki berbagai kejahatan perang yang dilakukan militer Israel selama Perang 22 Hari pada 2008.
Namun, ICC berdalih tidak dapat menyelidiki kejahatan Israel kecuali badan-badan PBB memutuskan bahwa Palestina telah memenuhi syarat sebagai sebuah negara dalam yang dapat mengajukan gugatan.
"Para korban yang menderita akibat agresi Israel 2008-2009 telah menunggu terlalu lama untuk keadilan bagi Palestina," kata Brown.
"Hak korban untuk menjangkau peradilan bukan sesuatu yang dapat ditawar," kata Direktur Senior Hukum dan Kebijakan Internasional di Amnesti Internasional, Widney Brown, seperti dikutip Irib.
Pada Kamis lalu, sebanyak 193 anggota Majelis Umum PBB menyetujui peningkatan status keanggotaan Palestina menjadi negara pemantau non anggota.
Palestina sekarang dapat mengakses badan-badan PBB termasuk Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk mengajukan keluhan atau menggungat kejahatan Israel.
Brown menilai peningkatan status Palestina ini akan membuka pintu bagi korban pelanggaran hak asasi manusia untuk mencari keadilan dan meraih hak-hak mereka.
Pada 2009, Palestina meminta ICC menyelidiki berbagai kejahatan perang yang dilakukan militer Israel selama Perang 22 Hari pada 2008.
Namun, ICC berdalih tidak dapat menyelidiki kejahatan Israel kecuali badan-badan PBB memutuskan bahwa Palestina telah memenuhi syarat sebagai sebuah negara dalam yang dapat mengajukan gugatan.
"Para korban yang menderita akibat agresi Israel 2008-2009 telah menunggu terlalu lama untuk keadilan bagi Palestina," kata Brown.
Redaktur: Didi Purwadi
AS dan Uni Eropa Kecam Israel
Minggu, 02 Desember 2012, 22:00 WIB
http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/12/12/02/meescp-as-dan-uni-eropa-kecam-israel
Pemukiman Israel, ilustrasi
Berita Terkait
REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Rencana Israel membangun tiga
ribu pemukiman baru di Tepi Barat dan Yerussalem Timur, Palestina menuai
banyak kecaman internasional, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa.
AS dan UE menolak rencana Israel. Keduanya juga mengutuk rencana tersebut dan menuding Israel mematahkan upaya perdamaian dengan Palestina.
Pemerintah Inggris dan Prancis tegas mengecam Israel, karena merusak kesepakatan perdamaian yang sedang diupayakan dengan Palestina. Rencana Israel disebut sebagai upaya ekspansi baru Israel atas pemukiman ilegal pascapembagian wilayah pada 1967 lalu.
Menteri Luar Negeri Inggris, William Hague mencela habis rencana Israel. Proses perdamaian dengan Palestina akan mustahil terwujud, jika Israel bersikeras membangun pemukiman tersebut.
"Jika diterapkan, rencana ini akan mengubah situasi di lapangan pada skala yang membuat solusi dua negara, dimana Yerussalem sebagai ibukota bersama, akan semakin sulit dicapai," tuturnya seperti dinukil dari Reuters.
AS dan UE menolak rencana Israel. Keduanya juga mengutuk rencana tersebut dan menuding Israel mematahkan upaya perdamaian dengan Palestina.
Pemerintah Inggris dan Prancis tegas mengecam Israel, karena merusak kesepakatan perdamaian yang sedang diupayakan dengan Palestina. Rencana Israel disebut sebagai upaya ekspansi baru Israel atas pemukiman ilegal pascapembagian wilayah pada 1967 lalu.
Menteri Luar Negeri Inggris, William Hague mencela habis rencana Israel. Proses perdamaian dengan Palestina akan mustahil terwujud, jika Israel bersikeras membangun pemukiman tersebut.
"Jika diterapkan, rencana ini akan mengubah situasi di lapangan pada skala yang membuat solusi dua negara, dimana Yerussalem sebagai ibukota bersama, akan semakin sulit dicapai," tuturnya seperti dinukil dari Reuters.
Redaktur: Karta Raharja Ucu
Reporter: Afriza Hanifa
Sumber: Reuters
Uni Eropa Desak Israel Batalkan Rencana Bangun 3.000 Rumah di Tepi Barat
Minggu, 02 Desember 2012, 19:03 WIB
REUTERS
Israel akan bangun 1.213 rumah baru di lingkungan Yerusalem.
Berita Terkait
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa
Catherine Ashton pada Ahad mendesak Israel membatalkan rencana
membangun 3.000 rumah di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, dengan
mengatakan tindakan itu "menghambat perdamaian".
"Uni Eropa (EU) berulangkali menyatakan semua bangunan permukiman tidak sah dalam hukum internasional dan menimbulkan hambatan bagi perdamaian," kata Ashton dalam pernyataan.
"Saya meminta pemerintah Israel menunjukkan komitmennya bagi dimulai kembali segera perundingan-perundingan untuk mengakhiri konflik dan pendudukan dengan tidak meneruskan rencana-rencana ini," tambahnya.
Israel mengutarakan rencana-rencana untuk membangun 3.000 rumah sehari setelah keputusan PBB Kamis mengakui Palestina sebagai negara non-anggota badan dunia itu.
Ashton mengulang kembali bahwa dalam sidang Majelis Umum PBB akhir pekan lalu mengenai peningkatan status PBB Palestina dia telah mendesak kedua pihak memulai kembali perundingan-perundingan langsung tanpa ditunda atau prasyarat dan "melakukan tindakan yang dapat membangun kepercayaan, tidak mengganggunya."
"Saya karena itu sangat khawatir dengan prospek-prospek perluasan permukiman pada skala seperti itu," katanya.
Pada Sabtu, para menteri luar negeri Arab dan Turki mengecam rencana Israel itu.
"Uni Eropa (EU) berulangkali menyatakan semua bangunan permukiman tidak sah dalam hukum internasional dan menimbulkan hambatan bagi perdamaian," kata Ashton dalam pernyataan.
"Saya meminta pemerintah Israel menunjukkan komitmennya bagi dimulai kembali segera perundingan-perundingan untuk mengakhiri konflik dan pendudukan dengan tidak meneruskan rencana-rencana ini," tambahnya.
Israel mengutarakan rencana-rencana untuk membangun 3.000 rumah sehari setelah keputusan PBB Kamis mengakui Palestina sebagai negara non-anggota badan dunia itu.
Ashton mengulang kembali bahwa dalam sidang Majelis Umum PBB akhir pekan lalu mengenai peningkatan status PBB Palestina dia telah mendesak kedua pihak memulai kembali perundingan-perundingan langsung tanpa ditunda atau prasyarat dan "melakukan tindakan yang dapat membangun kepercayaan, tidak mengganggunya."
"Saya karena itu sangat khawatir dengan prospek-prospek perluasan permukiman pada skala seperti itu," katanya.
Pada Sabtu, para menteri luar negeri Arab dan Turki mengecam rencana Israel itu.
Redaktur: Taufik Rachman
Sumber: antara
Politisi Finlandia: Yahudi mengontrol uang dan media di AS
Siraaj
http://arrahmah.com/read/2012/12/03/25218-politisi-finlandia-yahudi-mengontrol-uang-dan-media-di-as.html
Senin, 3 Desember 2012 10:20:40
http://arrahmah.com/read/2012/12/03/25218-politisi-finlandia-yahudi-mengontrol-uang-dan-media-di-as.html
Senin, 3 Desember 2012 10:20:40
Pertti Salolainen, wakil ketua Komite Urusan Luar Negeri Finlandia, menegaskan dalam acara TV YLE Aamu pada Kamis pekan lalu, dikutip JPost pada Sabtu (1/2/2012), bahwa Yahudi Amerika memegang kendali besar atas kekayaan dan media di Amerika Serikat (AS) dan itulah yang membuat AS tidak bisa "netral" terhadap Palestina.
Ketika mendiskusikan terkait pemungutan suara di Majelis Umum PBB untuk "menaikkan" posisi Palestina menjadi negara pengawas non-anggota, Salolainen mengatakan, "Sekarang tentang Amerika Serikat, yang sulit untuk mengambil sikap netral pada isu Israel-Palestina, karena mereka memiliki populasi Yahudi besar yang memiliki kontrol signifikan terhadap uang dan media. AS, karena alasan politik internal, takut untuk mampu terlibat. Ini adalah kebenaran menyedihkan dalam politik AS."
Finlandia, adalah salah satu negara yang memberikan suara "dukungan" untuk status baru Palestina di PBB.
Komentar Salolainen itu mendapatkan kritikan tajam dari Simon Wesenthal Center, sebuah kelompok "hak asasi" internasional yang bermarkas di Los Angeles, AS.
Mark Weitzman, dari Wiesenthal Center, menulis kepada Ritva Koukku-Ronde, duta besar Finlandia untuk AS, mengatakan bahwa komentar Salolainen mengejutkan dan menciptakan kecemasan, meskipun belum tentu mewakili Finlandia.
Pendapat bahwa Yahudi mendominasi AS, bukanlah hal yang baru. Para pengamat menilai bahwa berbagai kebijakan AS menguntungkan Yahudi dan Israel, sebab banyaknya mayoritas Yahudi di dalam Gedung Putih. Dan, bukan sebuah rahasia lagi bahwa Yahudi lah yang menguasai media massa sekuler dan lembaga keuangan dari Wall Street hingga IMF. (siraaj/arrahmah.com)
Pasukan Zionis Israel kembali tembakkan rudal di Gaza, lukai 3 warga Palestina
Siraaj
Senin, 3 Desember 2012 08:30:41
Senin, 3 Desember 2012 08:30:41
Tiga warga Palestina, termasuk dua bersaudara, menderita luka-luka pada Sabtu (1/12/2012) malam akibat pemboman yang dilakukan tentara Zionis Israel di timur kota Deir al-Balah, Gaza Pusat.
Sumber-sumber medis dan lokal mengatakan kepada PIC bahwa artileri Israel menembakkan rudal ke daerah tersebut, yang meledak dan melukai Rabah dan Jihad Abu Khamash (dua bersaudara) dan Ahma al-Louh.
Sumber mengatakan bahwa dua di antara mereka menderita luka serius.
Insiden ini adalah bentuk pelanggaran ke-16 atas perjanjian gencatan senjata antara Israel-Hamas, penjajah Israel tidak pernah menepati perjanjian. Tentara Zionis telah membunuh 2 warga Palestina, melukai sekitar 50 lainnya dan menangkap 28 nelayan sejak gencatan senjata diberlakukan pada 21 November.
Dalam perjanjian itu tertulis di antaranya bahwa Israel harus menghentikan perang di darat, laut, dan udara Jalur Gaza, termasuk menyerang dan menargetkan secara individual. (siraaj/arrahmah.com)
Setan Teriak Setan
Senin, 03 Desember 2012, 07:00 WIB
http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/12/12/02/meem51-setan-teriak-setan
Republika/Daan
Ikhwanul Kiram Mashuri
Berita Terkait
REPUBLIKA.CO.ID,Oleh Ikhwanul Kiram Mashuri
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut pidato Presiden Palestina Mahmud Abbas pada Sidang Majelis Umum PBB Kamis lalu (29/11) sebagai setan. ‘’Didasari kebencian dan penuh tipu-tipu,’’ katanya. Kolega Netanyahu, yang juga Menteri Luar Negeri Israel, Avigdor Lieberman menambahkan, Mahmud Abbas adalah musuh utama negara Israel.
Ia menyebut Abbas tidak mempunyai kemauan damai. ‘’Orang seperti itu (Abbas--Pen) apabila berkuasa akan merugikan rakyatnya. Ia akan memanfaatkan rakyatnya untuk kepentingan pribadi dan akan menyengsarakan mereka.’’
Bak gayung bersambut, Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton menilai kesepakatan Majelis Umum PBB yang memberi dukungan kepada Palestina sebagai pengamat nonanggota sebagai sangat disayangkan dan kurang dipikirkan secara mendalam. Menurutnya, jalan satu-satunya untuk mendirikan Negara Palestina adalah dengan perjanjian damai antara Palestina dan Israel secara langsung. Tidak dengan pergi ke PBB.
‘’Keputusan itu telah menambah rintangan terhadap perdamaian,’’ katanya.
Tidak ada yang mengejutkan dari pernyataan pejabat Israel maupun Amerika di atas. Hal yang biasa, sebagaimana Amerika akan selalu menggunakan hak veto di Dewan Keamanan PBB setiap kali ada usulan resolusi yang mengecam kebiadaban Zionis Israel.
Hal yang lumrah juga apabila sebelumnya Israel mengancam akan membunuh Mahmud Abbas bila meminta dukungan ke PBB. Juga, tidak mengherankan bila Amerika mengancam akan menutup kantor perwakilan Palestina di Washington apabila Palestina mempersoalkan pelanggaran HAM oleh Israel ke Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC) di Den Haag, Belanda.
Sebab, dengan statusnya di PBB sekarang ini, Palestina mempunyai akses langsung ke ICC. Dalam pergaulan dunia, di mana kekuatan bersenjata menjadi bahasanya, gertakan dan ancam-mengancam sepertinya sudah menjadi hal lazim. Tidak jelas juga siapa yang setan dan siapa yang malaikat. Tidak bisa dipahami lagi siapa yang jahat dan siapa yang baik. Bisa jadi, dia yang setan, tapi teriak orang lain sebagai setan.
Namun, keputusan Sidang Majelis Umum PBB terkait dukungan kepada Palestina sekarang ini berbeda. Negara-negara Barat yang biasanya taqlid a’ma alias membebek kepada sikap Amerika yang selalu mendukung Zionis Israel kali ini bersikap lain. Inggris, Australia, Jerman, dan Belanda, misalnya, memilih abstain bersama dengan 41 negara lainnya.
Sedangkan, Prancis, Italia, Belgia, Yunani, Portugal, Spanyol, dan Swedia bahkan bergabung dengan 138 negara yang mendukung Palestina. Sementara itu, yang menolak dukungan terhadap Palestina hanya berjumlah sembilan negara, termasuk AS dan Israel sendiri. Sisanya, negara-negara kecil atau yang secara geopolitik dunia tidak banyak pengaruhnya.
Dengan peta seperti ini, AS dan Israel sebenarnya semakin terkucilkan. Apalagi, AS sekarang ini sedang didera krisis ekonomi berkepanjangan. Mereka sebisa mungkin menghindari campur tangan militer di negara lain, seperti halnya yang pernah dilakukan di Afghanistan dan Irak. Sebaliknya, bagi Palestina, dukungan Majelis Umum PBB tersebut jelas merupakan kemenangan dan langkah maju menuju sebuah negara merdeka dan berdaulat.
Palestina mendapat dukungan luas dan kuat terhadap tuntutan mereka untuk mendirikan Negara Palestina merdeka dan berdaulat di Tepi Barat, Gaza, dan Madinatul Quds (Yerusalem Timur). Serta, dikembalikannya wilayah yang dikuasai Israel pada Perang Enam Hari 1967.
Selanjutnya, dengan pengakuan PBB tersebut telah membuka jalan bagi Palestina untuk bergabung dengan institusi-institusi dan lembaga di bawah PBB, termasuk Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Denhaag. Dengan begitu, Palestina akan bisa membawa semua kasus pelanggaran HAM dan kejahatan perang yang selama ini dilakukan Zionis Israel ke Mahkamah Internasional.
Inilah sebenarnya yang sangat ditakutkan oleh AS dan dan setan-setan Zionis (baca: para pejabat tinggi Israel). Tentu, dengan bergabungnya ke PBB bukan berarti persolan bangsa Palestina selesai. Jalan perjuangan masih sangat jauh, panjang, dan berliku. Secara faktual, sebagian besar wilayah Palestina masih diduduki atau dikendalikan oleh Israel.
Di atas wilayah-wilayah itu kini telah dibangun ribuan permukiman Yahudi. Versi Amerika dan Israel, konflik kedua negara tidak bisa diselesaikan dengan pergi ke PBB, tapi harus diselesaikan lewat perundingan damai secara langsung oleh pejabat atau juru runding Palestina dan Israel. Namun, bila ini yang ditempuh, sebagaimana biasa, yang berlaku adalah bahasa ancaman, gertakan, dan bahasa kekuatan senjata ala jenggo Israel dan Sheriff Amerika yang melerai pertikaian para koboi penggembala sapi. Yang berlaku adalah bahasa setan. Hal inilah yang ditolak masyarakat internasional.
Kini, dengan pengakuan PBB, kalaupun harus ditempuh lewat perundingan langsung antara Palestina dan Israel, maka badan dunia akan terlibat dan ikut mengawasi. Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius dan Menteri Luar Negeri Inggris William Hague yang menulis artikel di harian berbahasa Arab Al Sharq Al Awsat menyatakan, negara mereka mempunyai kewajiban untuk mendukung berdirinya Negara Palestina, sejalan dengan keputusan Sidang Majelis Umum PBB.
Negara Palestina merdeka yang berdampingan dengan Israel, plus jaminan keamanan dan perbatasan yang lebih jelas di bawah bendera PBB. ‘’Yang utama adalah melakukan apa yang bisa kita lakukan sehingga tahun 2013 ada kemajuan menuju perdamaian antara Israel dan Palestina,’’ tulis Fabius dan Hague.
Namun, yang namanya setan tetap setan. Tidak pernah ada takutnya. Dunia boleh berteriak, namun kafilah tetap berlalu. Karena itu, perjalanan bangsa Palestina menuju negara merdeka dan berdaulat masih sangat panjang.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut pidato Presiden Palestina Mahmud Abbas pada Sidang Majelis Umum PBB Kamis lalu (29/11) sebagai setan. ‘’Didasari kebencian dan penuh tipu-tipu,’’ katanya. Kolega Netanyahu, yang juga Menteri Luar Negeri Israel, Avigdor Lieberman menambahkan, Mahmud Abbas adalah musuh utama negara Israel.
Ia menyebut Abbas tidak mempunyai kemauan damai. ‘’Orang seperti itu (Abbas--Pen) apabila berkuasa akan merugikan rakyatnya. Ia akan memanfaatkan rakyatnya untuk kepentingan pribadi dan akan menyengsarakan mereka.’’
Bak gayung bersambut, Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton menilai kesepakatan Majelis Umum PBB yang memberi dukungan kepada Palestina sebagai pengamat nonanggota sebagai sangat disayangkan dan kurang dipikirkan secara mendalam. Menurutnya, jalan satu-satunya untuk mendirikan Negara Palestina adalah dengan perjanjian damai antara Palestina dan Israel secara langsung. Tidak dengan pergi ke PBB.
‘’Keputusan itu telah menambah rintangan terhadap perdamaian,’’ katanya.
Tidak ada yang mengejutkan dari pernyataan pejabat Israel maupun Amerika di atas. Hal yang biasa, sebagaimana Amerika akan selalu menggunakan hak veto di Dewan Keamanan PBB setiap kali ada usulan resolusi yang mengecam kebiadaban Zionis Israel.
Hal yang lumrah juga apabila sebelumnya Israel mengancam akan membunuh Mahmud Abbas bila meminta dukungan ke PBB. Juga, tidak mengherankan bila Amerika mengancam akan menutup kantor perwakilan Palestina di Washington apabila Palestina mempersoalkan pelanggaran HAM oleh Israel ke Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC) di Den Haag, Belanda.
Sebab, dengan statusnya di PBB sekarang ini, Palestina mempunyai akses langsung ke ICC. Dalam pergaulan dunia, di mana kekuatan bersenjata menjadi bahasanya, gertakan dan ancam-mengancam sepertinya sudah menjadi hal lazim. Tidak jelas juga siapa yang setan dan siapa yang malaikat. Tidak bisa dipahami lagi siapa yang jahat dan siapa yang baik. Bisa jadi, dia yang setan, tapi teriak orang lain sebagai setan.
Namun, keputusan Sidang Majelis Umum PBB terkait dukungan kepada Palestina sekarang ini berbeda. Negara-negara Barat yang biasanya taqlid a’ma alias membebek kepada sikap Amerika yang selalu mendukung Zionis Israel kali ini bersikap lain. Inggris, Australia, Jerman, dan Belanda, misalnya, memilih abstain bersama dengan 41 negara lainnya.
Sedangkan, Prancis, Italia, Belgia, Yunani, Portugal, Spanyol, dan Swedia bahkan bergabung dengan 138 negara yang mendukung Palestina. Sementara itu, yang menolak dukungan terhadap Palestina hanya berjumlah sembilan negara, termasuk AS dan Israel sendiri. Sisanya, negara-negara kecil atau yang secara geopolitik dunia tidak banyak pengaruhnya.
Dengan peta seperti ini, AS dan Israel sebenarnya semakin terkucilkan. Apalagi, AS sekarang ini sedang didera krisis ekonomi berkepanjangan. Mereka sebisa mungkin menghindari campur tangan militer di negara lain, seperti halnya yang pernah dilakukan di Afghanistan dan Irak. Sebaliknya, bagi Palestina, dukungan Majelis Umum PBB tersebut jelas merupakan kemenangan dan langkah maju menuju sebuah negara merdeka dan berdaulat.
Palestina mendapat dukungan luas dan kuat terhadap tuntutan mereka untuk mendirikan Negara Palestina merdeka dan berdaulat di Tepi Barat, Gaza, dan Madinatul Quds (Yerusalem Timur). Serta, dikembalikannya wilayah yang dikuasai Israel pada Perang Enam Hari 1967.
Selanjutnya, dengan pengakuan PBB tersebut telah membuka jalan bagi Palestina untuk bergabung dengan institusi-institusi dan lembaga di bawah PBB, termasuk Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Denhaag. Dengan begitu, Palestina akan bisa membawa semua kasus pelanggaran HAM dan kejahatan perang yang selama ini dilakukan Zionis Israel ke Mahkamah Internasional.
Inilah sebenarnya yang sangat ditakutkan oleh AS dan dan setan-setan Zionis (baca: para pejabat tinggi Israel). Tentu, dengan bergabungnya ke PBB bukan berarti persolan bangsa Palestina selesai. Jalan perjuangan masih sangat jauh, panjang, dan berliku. Secara faktual, sebagian besar wilayah Palestina masih diduduki atau dikendalikan oleh Israel.
Di atas wilayah-wilayah itu kini telah dibangun ribuan permukiman Yahudi. Versi Amerika dan Israel, konflik kedua negara tidak bisa diselesaikan dengan pergi ke PBB, tapi harus diselesaikan lewat perundingan damai secara langsung oleh pejabat atau juru runding Palestina dan Israel. Namun, bila ini yang ditempuh, sebagaimana biasa, yang berlaku adalah bahasa ancaman, gertakan, dan bahasa kekuatan senjata ala jenggo Israel dan Sheriff Amerika yang melerai pertikaian para koboi penggembala sapi. Yang berlaku adalah bahasa setan. Hal inilah yang ditolak masyarakat internasional.
Kini, dengan pengakuan PBB, kalaupun harus ditempuh lewat perundingan langsung antara Palestina dan Israel, maka badan dunia akan terlibat dan ikut mengawasi. Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius dan Menteri Luar Negeri Inggris William Hague yang menulis artikel di harian berbahasa Arab Al Sharq Al Awsat menyatakan, negara mereka mempunyai kewajiban untuk mendukung berdirinya Negara Palestina, sejalan dengan keputusan Sidang Majelis Umum PBB.
Negara Palestina merdeka yang berdampingan dengan Israel, plus jaminan keamanan dan perbatasan yang lebih jelas di bawah bendera PBB. ‘’Yang utama adalah melakukan apa yang bisa kita lakukan sehingga tahun 2013 ada kemajuan menuju perdamaian antara Israel dan Palestina,’’ tulis Fabius dan Hague.
Namun, yang namanya setan tetap setan. Tidak pernah ada takutnya. Dunia boleh berteriak, namun kafilah tetap berlalu. Karena itu, perjalanan bangsa Palestina menuju negara merdeka dan berdaulat masih sangat panjang.
Redaktur: M Irwan Ariefyanto
Sumber: Resonansi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar