Kebocoran lagi di reaktor nuklir Jepang
Terbaru  6 Juni 2013 - 16:07 WIB 
http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/06/130606_fukushimabocor.shtml 

Kebocoran disebutkan ditemukan oleh seorang pekerja menemukan pada hari Rabu.
Operator pembangkit nuklir Jepang, Fukushima, mengatakan mereka menemukan kembali kebocoran air radioaktif.
Tokyo Electric Power Company (Tepco) mengatakan seorang pekerja menemukan kebocoran itu Rabu (05/06).
Hari Selasa lalu, Tepco juga mengumumkan mereka menemukan caesium radioaktif di air tanah di seputar pembangkit nuklir itu.
Pembangkit tersebut rusak dalam gempa bumi dan tsunami tahun 2011, dan beberapa kali mengalami kebocoran dan Klik 
padam listrik dalam beberapa bulan terakhir.
Ratusan tanki air dibangun di seputar pembangkit
 untuk menyimpan air yang terkontaminasi yang digunakan untuk 
mendinginkan reaktor.
Dalam satu pernyataan, Tepco mengatakan air yang
 terkontaminasi bocor dari tempat penyimpan dengan kecepatan satu tetes 
setiap tiga sampai empat detik.
Kebocoran April lalu

Pembangkit Fukushima mengalami tiga kali putus aliran listrik dalam lima minggu tahun ini.
Sejumlah laporan menyebutkan pengumuman ini 
menunjukkan bahwa air masih bocor dari tanki penyimpanan dan merembes ke
 tanah, sesuatu yang belum pernah diangkat Tepco.
Wartawan BBC di Tokyo, Rupert Wingfield-Hayes 
mengatakan kebocoran ini akan semakin menyulitkan Tepco untuk meyakinkan
 nelayan setempat bahwa memompa air tanah dan dibuang ke laut merupakan 
langkah yang aman.
Pembangkit Fukushima mengalami tiga kali putus aliran listrik dalam lima minggu tahun ini.
Kebocoran air radioaktif dari salah satu tanki penyimpanan bawah tanah juga terjadi April lalu.
Badan nuklir PBB, IAEA, mengatakan April lalu bahwa sistem di pembangkit itu harus ditingkatkan.
Gempa dan tsunami yang terjadi tanggal 11 Maret 2011 menyebabkan rusaknya tiga reaktor nuklir di Jepang.
Para teknisi telah memperbaiki reaktor namun masih banyak yang harus dilakukan untuk menangani dampak kebocoran ini.
PLTN Fukushima Kembali Alami Kebocoran
- Kamis, 6 Juni 2013 | 16:40 WIB
- http://internasional.kompas.com/read/2013/06/06/16404087/PLTN.Fukushima.Kembali.Alami.Kebocoran
 
      
Para petugas memeriksa kondisi PLTN 
Fukushima yang pasokan listriknya sempat terputus, bula lalu. Diduga, 
tikus adalah penyebab putusnya listrik itu. | TEPCO/AFP
TOKYO, KOMPAS.com — Operator 
pembangkit nuklir Fukushima, Jepang, Kamis (6/6/2013), menemukan kembali
 kebocoran air radioaktif.                      
Tokyo Electric 
Power Company (Tepco) mengatakan, seorang pekerja menemukan kebocoran 
itu hari Rabu (5/6/2013).                      
Selasa lalu, Tepco juga mengumumkan bahwa mereka menemukan caesium radioaktif di air tanah di seputar pembangkit nuklir itu.                      
Pembangkit
 tersebut rusak dalam gempa bumi dan tsunami tahun 2011, dan beberapa 
kali mengalami kebocoran dan padam listrik dalam beberapa bulan 
terakhir.
Ratusan tangki air dibangun di seputar pembangkit  untuk
 menyimpan air terkontaminasi yang digunakan untuk  mendinginkan 
reaktor. 
Dalam satu pernyataan resmi, Tepco 
mengatakan, air yang  terkontaminasi bocor dari tempat penyimpan dengan 
kecepatan satu tetes  setiap tiga sampai empat detik. 
Sejumlah 
laporan menyebutkan pengumuman ini  menunjukkan bahwa air masih bocor 
dari tangki penyimpanan dan merembes ke  tanah, sesuatu yang belum 
pernah diangkat Tepco. 
Wartawan BBC
 di Tokyo, Rupert Wingfield-Hayes,  mengatakan, kebocoran ini akan 
semakin menyulitkan Tepco untuk meyakinkan  nelayan setempat bahwa 
memompa air tanah dan dibuang ke laut merupakan  langkah yang aman. 
Pembangkit Fukushima mengalami tiga kali putus aliran listrik dalam lima minggu tahun ini.                      
Kebocoran air radioaktif dari salah satu tangki penyimpanan bawah tanah juga terjadi April lalu. 
Badan nuklir PBB, IAEA, mengatakan pada April lalu bahwa sistem di pembangkit itu harus ditingkatkan.                      
Gempa dan tsunami yang terjadi pada 11 Maret 2011 menyebabkan rusaknya tiga reaktor nuklir di Jepang.                      
Para teknisi telah memperbaiki reaktor, tetapi masih banyak yang harus dilakukan untuk menangani dampak kebocoran ini.
 
  
 
  
    
                                            Sumber : BBC Indonesia
                            
     Editor   : Ervan Hardoko    

How Australian political rivals view China
August 5, 2013 -- Updated 0628 GMT (1428 HKT)
http://edition.cnn.com/2013/08/04/opinion/australia-election-rudd-abbott

Australia's
 opposition leader Tony Abbott during a debate against Prime Minister 
Kevin Rudd at the National Press Club on March 23, 2010.
STORY HIGHLIGHTS
- Australian election pits incumbent Kevin Rudd against Tony Abbott
- Abbott leads Liberal-National coalition, Abbot's mentor is former PM John Howard
- Rudd wants China and U.S. to carve out new Asia-Pacific "strategic road-map"
- Abbott wants Australia-China relationship to move to "shared values"
Editor's note: Geoff 
Hiscock is a former Asia Business Editor of CNN.com and the author of 
"Earth Wars: The Battle for Global Resources," published by Wiley.
Sydney (CNN) -- Kevin Rudd and Tony Abbott, the two 
men vying to be Australia's prime minister in the September 7 national 
election, offer contrasting views on China, the country that looms 
largest on Australia's economic and strategic horizon.
Rudd,
 the Chinese-speaking incumbent prime minister in the Labor-led 
government, says the China resources boom is over and Australia needs to
 prepare for that transition, given how important China has become as a 
trade partner in the past decade.
China is a key 
destination for Australian resources such as iron ore, coal and LNG. But
 in recent months, even China's breakneck economic pace has hit some speed bumps. 
On the broader 
geopolitical front, Rudd wants China and the United States to carve out a
 new Asia-Pacific "strategic road-map" that will enhance trade, 
investment and security in the region.
The Opposition's view on China
Abbott, who has led the 
opposition Liberal Party since 2009, wants the Australia-China 
relationship to move from one based on shared interests to one of 
"shared values."
But he notes that 
Australia's friendship with China is more recent than that with Japan, 
and less developed than that with the United States.
In a major policy speech
 to a business audience in Beijing last year, Abbott said he believed it
 would take time before Australia's ties with China approached "the warmth that we take for granted with America." Still, he believes it is an effort worth making.
Like his mentor, former 
Australian prime minister John Howard, Abbott is a rock-solid supporter 
of Australia's military alliance with the United States, and believes 
that it is possible to be friends both with Washington and Beijing. 
Howard, he said, "understood that you could make a new friend without 
losing an old one."
Abbott said Australia 
accepted China's modernization of its armed forces and so Australia's 
strong military relationship with the United States should be seen more 
as a means of "building trust than picking sides." His objective in 
government would be engagement with China rather than containment, and 
cooperation rather than strategic competition.
Where they agree
Where Rudd and Abbott 
are in agreement is on the need to wrap up a free trade agreement with 
China that has been in the works since 2005. The two countries recently 
began their 20th round of negotiations, but differences over 
agriculture, investment access and intellectual property protection 
continue to stymie a result.
In contrast, neighboring
 New Zealand signed a free trade agreement with China in 2008 and has 
seen its exports of meat, dairy and other foodstuffs grow significantly.
There has been some bilateral progress this year. During a visit to China in April, Julia Gillard,
 the Labor leader who took over when Rudd was dumped by his own party in
 2010 before she suffered the same fate at Rudd's hands on June 26, 
signed a "strategic partnership" agreement with President Xi Jinping 
that calls for annual high-level leadership meetings. Rudd has already 
invited Xi to visit Australia next year.
Rudd's enthusiasm for all things Chinese hasn't waned. For the last
 year he has been banging the drum about the need for a new China-US 
strategic road map.
Geoff Hiscock
Abbott has said that if 
he wins government, his first overseas trip would be to Indonesia, and 
his second would include China. He has also pledged to sign a China free
 trade agreement within 12 months of taking office.
But Abbott has also 
expressed wariness about Chinese state-controlled investment in 
Australia. "Chinese investment is complicated by the prevalence of 
state-owned enterprises," he told the Australian Chamber of Commerce in Beijing.
 "It would rarely be in Australia's national interest to allow a foreign
 government or its agencies to control an Australian business."
In that same speech, 
Abbott pushed the need for Chinese political and legal reforms. "In the 
long term, China should prosper even more if its people enjoyed freedom 
under the law and the right to choose a government, despite the 
difficulty of managing this transition in a country with a tumultuous 
history," he said.
But whatever 
disagreements Australia had with China, Abbott said it was important to 
acknowledge the vast improvement in living standards that Chinese people
 had enjoyed since the 1970s.
Where Abbott is 
comfortable with U.S. primacy and policy, Rudd argues that it is up to 
both China and the United States to take the lead in creating a more 
integrated, secure and prosperous Asia-Pacific.
Rudd's record in China
The first time Rudd was 
Australia's prime minister (2007-2010), he irritated the Chinese 
leadership through his criticism of China's human rights record in Tibet
 during an April 2008 speech to university students in Beijing.
Rudd, a lifelong student
 of Chinese history and a fluent Mandarin speaker from his time as a 
diplomat in the Australian Embassy in Beijing in the 1980s, maintained 
he was simply speaking frankly, as befitted one of China's "zhengyou" or
 "true, critical friends."
Rudd's enthusiasm for 
all things Chinese hasn't waned. For the last year he has been banging 
the drum about the need for a new China-US strategic road map -- 
something that may have seen its formative steps in the informal 
discussions between U.S. President Barack Obama and President Xi at 
Sunnylands in California in early June.
Rudd believes that Xi is
 "a Chinese leader that the Americans can do business with." In a speech
 to foreign correspondents in Sydney late last year, Rudd described Xi 
as "experienced, confident and self-assured and because of his family's 
political pedigree (his father Xi Zhongxun was a Politburo member), 
comfortable with the mantle of political leadership."
Certainly the Sunnylands
 meeting between Obama and Xi looked to have increased the personal 
chemistry between the two leaders. Unlike some of his predecessors, Xi 
is relaxed in an international setting and has spent considerable time 
in the United States.
It would rarely be in Australia's national interest to allow a 
foreign government or its agencies to control an Australian business.
Tony Abbott, Opposition leader
Rudd sees a role for Xi 
that goes beyond the development of long-term U.S.-China relations to 
one that involves "shaping the broad architecture of a new rules-based 
order for Asia."
This is how Rudd 
described Xi just before the latter's elevation to the top job in China:
 "Given the formidable strategic and economic challenges that lie ahead,
 both for China itself, and China's place in the region and the world, 
on balance I believe Xi Jinping to be the man for the times."
Road map for China
Rudd's road map for 
U.S.-China ties includes more regular meetings between the U.S. and 
Chinese presidents -- about five times a year -- and the appointment on 
both sides of an undisputed "point person" who would be the main channel
 for the relationship, in the style of Henry Kissinger in the Nixon era.
For the U.S., that person is current National Security Adviser Susan Rice,
 who replaced Tom Donilon on July 1. For China, Xi's top foreign policy 
advisor is former ambassador to the U.S., former foreign minister and 
current State Councillor Yang Jiechi, though academic and Politburo member Wang Huning is also regarded as an influential "behind the scenes" figure.
In Rudd's view, any 
U.S.-China strategic road map for Asia should seek to include Japan and 
China in a new Trans-Pacific Partnership that ideally would become a 
"genuine free trade area of Asia and the Pacific."
Rudd is the first to 
acknowledge the difficulties in getting China and Japan together. To 
achieve this, he says, would require proactive political leadership from
 Beijing, Washington and Tokyo.
For his part, Abbott 
says that while U.S. policy is not infallible,"its interventions abroad 
are invariably in favour of democracy and human rights, not against 
them."
Because of the history 
and values shared by Australians and Americans, Abbott said there were 
easy returns for Australia from the relationship with Washington. But to
 get anything like comparable returns with China, Australians would have
 to work much harder.
China would prosper with democracy: Abbott
- Date
AAP
China would become even more prosperous if it embraced 
democracy and greater legal freedoms, Opposition Leader Tony Abbott has 
told business leaders in Beijing.
In the main speech of his three-day visit to China, Mr Abbott
 said that as prime minister he would hope for China to embark on 
political reforms to match its economic liberalisation.
"In the long term, China should prosper even more if its 
people enjoyed freedom under the law and the right to choose a 
government, despite the difficulty of managing this transition in a 
country with a tumultuous history," he told a sold-out function hosted 
by AustCham.
Mr Abbott - who rarely speaks publicly on foreign policy 
issues - said Australia and China had very different attitudes to human 
rights, press freedom and the courts.
 Advertisement   
He said a coalition government would "be a strong voice for human rights" but would push the case for improvements respectfully.
"Whatever disagreements Australia has with China, it's 
important to acknowledge the vast improvement in living standards that 
Chinese people have enjoyed since the 1970s," he said.
Mr Abbott said conservative leaders from Robert Menzies to 
John Howard had had "good Asia credentials" and he would seek to 
maintain that consistency.
Mr Abbott pledged to visit China in the early days of his 
prime ministership, as part of his second overseas trip. He has 
previously pledged to make Jakarta his first overseas destination.
"It will take time and much further evolution for our 
friendship with China to approach the warmth that we take for granted 
with America. But it is worth the effort and it must be made," he said.
He rejected suggestions Australia would one day need to 
choose between its alliance with the US and commercial relationship with
 China.
"That's a choice we should never have to make. If we ever needed to, I suspect that the world would be in a dark place."
He pledged to renew Australia's free trade talks with China, which have dragged on for seven fruitless years.
An incoming coalition government would welcome Chinese 
investment on the same basis it would welcome investment from other 
countries, he said.
But he also warned Chinese investment was complicated by the prevalence of state-owned enterprises.
"It would rarely be in Australia's national interest to allow
 a foreign government or its agencies to control an Australian 
business," he said.
"That's because we don't support the nationalisation of business by the Australian government, let alone by a foreign one."
A coalition government would do all it could to ensure 
territorial disputes in the South China Sea were managed peacefully, he 
said.
It would also continue Australia's economic relationship with Taiwan within the bounds of the One China policy.
How Australian political rivals view China
August 5, 2013 -- Updated 0628 GMT (1428 HKT)

Australia's
 opposition leader Tony Abbott during a debate against Prime Minister 
Kevin Rudd at the National Press Club on March 23, 2010.
STORY HIGHLIGHTS
- Australian election pits incumbent Kevin Rudd against Tony Abbott
- Abbott leads Liberal-National coalition, Abbot's mentor is former PM John Howard
- Rudd wants China and U.S. to carve out new Asia-Pacific "strategic road-map"
- Abbott wants Australia-China relationship to move to "shared values"
Editor's note: Geoff 
Hiscock is a former Asia Business Editor of CNN.com and the author of 
"Earth Wars: The Battle for Global Resources," published by Wiley.
Sydney (CNN) -- Kevin Rudd and Tony Abbott, the two 
men vying to be Australia's prime minister in the September 7 national 
election, offer contrasting views on China, the country that looms 
largest on Australia's economic and strategic horizon.
Rudd,
 the Chinese-speaking incumbent prime minister in the Labor-led 
government, says the China resources boom is over and Australia needs to
 prepare for that transition, given how important China has become as a 
trade partner in the past decade.
China is a key 
destination for Australian resources such as iron ore, coal and LNG. But
 in recent months, even China's breakneck economic pace has hit some speed bumps. 
On the broader 
geopolitical front, Rudd wants China and the United States to carve out a
 new Asia-Pacific "strategic road-map" that will enhance trade, 
investment and security in the region.
 
 
Who is Xi Jinping?
The Opposition's view on China
Abbott, who has led the 
opposition Liberal Party since 2009, wants the Australia-China 
relationship to move from one based on shared interests to one of 
"shared values."
But he notes that 
Australia's friendship with China is more recent than that with Japan, 
and less developed than that with the United States.
In a major policy speech
 to a business audience in Beijing last year, Abbott said he believed it
 would take time before Australia's ties with China approached "the warmth that we take for granted with America." Still, he believes it is an effort worth making.
Like his mentor, former 
Australian prime minister John Howard, Abbott is a rock-solid supporter 
of Australia's military alliance with the United States, and believes 
that it is possible to be friends both with Washington and Beijing. 
Howard, he said, "understood that you could make a new friend without 
losing an old one."
Abbott said Australia 
accepted China's modernization of its armed forces and so Australia's 
strong military relationship with the United States should be seen more 
as a means of "building trust than picking sides." His objective in 
government would be engagement with China rather than containment, and 
cooperation rather than strategic competition.
Where they agree
Where Rudd and Abbott 
are in agreement is on the need to wrap up a free trade agreement with 
China that has been in the works since 2005. The two countries recently 
began their 20th round of negotiations, but differences over 
agriculture, investment access and intellectual property protection 
continue to stymie a result.
In contrast, neighboring
 New Zealand signed a free trade agreement with China in 2008 and has 
seen its exports of meat, dairy and other foodstuffs grow significantly.
There has been some bilateral progress this year. During a visit to China in April, Julia Gillard,
 the Labor leader who took over when Rudd was dumped by his own party in
 2010 before she suffered the same fate at Rudd's hands on June 26, 
signed a "strategic partnership" agreement with President Xi Jinping 
that calls for annual high-level leadership meetings. Rudd has already 
invited Xi to visit Australia next year.
Rudd's enthusiasm for all things Chinese hasn't waned. For the last
 year he has been banging the drum about the need for a new China-US 
strategic road map.
Geoff Hiscock
Abbott has said that if 
he wins government, his first overseas trip would be to Indonesia, and 
his second would include China. He has also pledged to sign a China free
 trade agreement within 12 months of taking office.
But Abbott has also 
expressed wariness about Chinese state-controlled investment in 
Australia. "Chinese investment is complicated by the prevalence of 
state-owned enterprises," he told the Australian Chamber of Commerce in Beijing.
 "It would rarely be in Australia's national interest to allow a foreign
 government or its agencies to control an Australian business."
In that same speech, 
Abbott pushed the need for Chinese political and legal reforms. "In the 
long term, China should prosper even more if its people enjoyed freedom 
under the law and the right to choose a government, despite the 
difficulty of managing this transition in a country with a tumultuous 
history," he said.
But whatever 
disagreements Australia had with China, Abbott said it was important to 
acknowledge the vast improvement in living standards that Chinese people
 had enjoyed since the 1970s.
Where Abbott is 
comfortable with U.S. primacy and policy, Rudd argues that it is up to 
both China and the United States to take the lead in creating a more 
integrated, secure and prosperous Asia-Pacific.
Rudd's record in China
The first time Rudd was 
Australia's prime minister (2007-2010), he irritated the Chinese 
leadership through his criticism of China's human rights record in Tibet
 during an April 2008 speech to university students in Beijing.
Rudd, a lifelong student
 of Chinese history and a fluent Mandarin speaker from his time as a 
diplomat in the Australian Embassy in Beijing in the 1980s, maintained 
he was simply speaking frankly, as befitted one of China's "zhengyou" or
 "true, critical friends."
Rudd's enthusiasm for 
all things Chinese hasn't waned. For the last year he has been banging 
the drum about the need for a new China-US strategic road map -- 
something that may have seen its formative steps in the informal 
discussions between U.S. President Barack Obama and President Xi at 
Sunnylands in California in early June.
Rudd believes that Xi is
 "a Chinese leader that the Americans can do business with." In a speech
 to foreign correspondents in Sydney late last year, Rudd described Xi 
as "experienced, confident and self-assured and because of his family's 
political pedigree (his father Xi Zhongxun was a Politburo member), 
comfortable with the mantle of political leadership."
Certainly the Sunnylands
 meeting between Obama and Xi looked to have increased the personal 
chemistry between the two leaders. Unlike some of his predecessors, Xi 
is relaxed in an international setting and has spent considerable time 
in the United States.
It would rarely be in Australia's national interest to allow a 
foreign government or its agencies to control an Australian business.
Tony Abbott, Opposition leader
Rudd sees a role for Xi 
that goes beyond the development of long-term U.S.-China relations to 
one that involves "shaping the broad architecture of a new rules-based 
order for Asia."
This is how Rudd 
described Xi just before the latter's elevation to the top job in China:
 "Given the formidable strategic and economic challenges that lie ahead,
 both for China itself, and China's place in the region and the world, 
on balance I believe Xi Jinping to be the man for the times."
Road map for China
Rudd's road map for 
U.S.-China ties includes more regular meetings between the U.S. and 
Chinese presidents -- about five times a year -- and the appointment on 
both sides of an undisputed "point person" who would be the main channel
 for the relationship, in the style of Henry Kissinger in the Nixon era.
For the U.S., that person is current National Security Adviser Susan Rice,
 who replaced Tom Donilon on July 1. For China, Xi's top foreign policy 
advisor is former ambassador to the U.S., former foreign minister and 
current State Councillor Yang Jiechi, though academic and Politburo member Wang Huning is also regarded as an influential "behind the scenes" figure.
In Rudd's view, any 
U.S.-China strategic road map for Asia should seek to include Japan and 
China in a new Trans-Pacific Partnership that ideally would become a 
"genuine free trade area of Asia and the Pacific."
Rudd is the first to 
acknowledge the difficulties in getting China and Japan together. To 
achieve this, he says, would require proactive political leadership from
 Beijing, Washington and Tokyo.
For his part, Abbott 
says that while U.S. policy is not infallible,"its interventions abroad 
are invariably in favour of democracy and human rights, not against 
them."
Because of the history 
and values shared by Australians and Americans, Abbott said there were 
easy returns for Australia from the relationship with Washington. But to
 get anything like comparable returns with China, Australians would have
 to work much harder.
Address to the Australia-India Business Council, Sydney
 Posted on Saturday, 1 December 2012
  Posted on Saturday, 1 December 2012http://www.tonyabbott.com.au/LatestNews/Speeches/tabid/88/articleType/ArticleView/articleId/9018/Address-to-the-Australia-India-Business-Council-Sydney.aspx
As a 23 year 
old I spent three months backpacking around India, through Mumbai, 
Rajasthan, Delhi, Kashmir and then Bihar where I spent some six weeks 
with the Australian Jesuit mission. I was on my way to England as a 
Rhodes Scholar and didn’t want to fly over India without touching down. I
 had read too many of Rudyard Kipling's stories. I was too conscious of 
India’s role in Australia’s battles, and those of the old empire, not to
 want to explore this exotic yet accessible country. 
At Gallipoli, in the Middle East, in France, even in PNG, there were 
war graves alongside those of Australians with headstones simply 
inscribed "here lies a soldier of the Indian Army." As Rahul Dravid 
observed of our two countries in his recent Bradman lecture, "we were 
comrades long before we were competitors." 
Back in the early 1980s, I found a country of contrasts where bullock
 carts would take supplies into nuclear power stations; a land which, 
even then, had a vast middle class; and where almost every educated 
person spoke my language. 
Australia and India have so much in common: democracy, the rule of 
law, a vigorous free press, a language, and perhaps most importantly a 
deep atavistic yearning to beat England at cricket. 
It's important to note that China is not the only emerging super 
power of Asia. With a GDP that has quadrupled in two decades, with 
economic growth of up to 10 per cent a year and with the world’s third 
largest total gross domestic product, at least in purchasing power 
terms, India is also an emerging super power of Asia. What's more, it is
 the emerging democratic super power of Asia.
Since the early 1980s when I spent my three months in India, our two 
countries have grown significantly closer together. Some 300,000 
Australians were born in India. In some years India is now our single 
largest source of migrants. In some years there have been over 100,000 
Indian students studying here in Australia. 
India is now Australia’s sixth largest trading partner with the 
promise of an even larger role should a free trade agreement be 
negotiated. 
So, the people-to-people relationship is doing fine. It’s the government-to-government relationship that needs work. 
In 2007, the incoming Australian government banned uranium sales to 
India and has only just un-banned them. No uranium has actually been 
sold even though this is an important source of clean energy to a 
country that desperately needs power and even though India is a fully 
democratic country which has maintained an impeccable non-proliferation 
record and which wholly respects the rights of its neighbours. 
The incoming government also suspended the Quadrilateral Security 
Dialogue that united the key democracies of our region - Australia, the 
United States, Japan and India.
And, of course, federal and state governments here in Australia were 
too slow to tackle the violence against Indian students that flared up, 
particularly in Victoria, in 2009.
To her credit, Prime Minister Gillard has visited India recently. 
John Howard made several visits as prime minister, but I regret to say 
that the last Indian prime minister to visit Australia was Rajiv Gandhi 
back in 1986. Prime Minister Singh was, perhaps pointedly, unable to 
visit Australia for the Commonwealth Heads of Government meeting last 
year.
As Prime Minister, should that honour fall to me, I would take India seriously as I have always done. 
There are three categories of countries that are particularly 
important to Australia - our neighbours, our major trading partners and 
our key strategic allies - the countries with which we share important 
values - and India falls into all three categories. It is not only the 
emerging democratic super power. It’s also the emerging English-speaking
 super power. As far as I am concerned, this means it should never 
be the emerging super power that's taken-for-granted or neglected.
By 2050, India is forecast to be the world’s most populous nation. 
Unlike China, which is tipped to grow old before its citizens grow rich,
 India is tipped to grow rich before it goes grey. 
As Prime Minister, should that honour fall to me, I will treat 
India as one of the key countries helping to shape the future of 
Australia and the wider world.
I know the Indian-born citizens of this country. There are few people
 who better embody Sir Robert Menzies' injunction to be "lifters, not 
leaners" which is why the Indian people who have come to Australia have 
been such model citizens.
I salute Australia, I salute India and I pledge myself to build an even stronger friendship between our two countries.
On this occasion, I should also thank the Australia-India Business 
Council for the work you are doing to build links - personal as well as 
economic - between our two countries. 
This is a very important relationship and I am so pleased to be here tonight to see it flourish.
Thank you.
[ends]Australia and the great Indian uranium sale debate
August 20, 2013 -- Updated 0220 GMT (1020 HKT)
http://edition.cnn.com/2013/08/19/business/australia-election-india-uranium/ 

Tony Abbott (R) debates Australian Prime Minister Kevin Rudd at the National Press Club in Canberra, August 11, 2013. 
STORY HIGHLIGHTS
- Hiscock: If elected, Abbott and Rudd will likely adopt different positions towards India
- Sales of uranium, which India seeks, is a touchstone issue in the Australia-India relationship
- Abbott has stated that India is the emerging superpower Australia will never take "for granted"
- Rudd, a former diplomat to Beijing, is seen as more reluctant to sell uranium to India
Editor's note: Geoff 
Hiscock is a former Asia Business Editor of CNN.com and the author of 
"Earth Wars: The Battle for Global Resources," published by Wiley.
Sydney (CNN) -- Backpacking across India in 1981 as a
 young man fresh out of Sydney University, Tony Abbott found what he 
called "a country of contrasts, where bullock carts would take supplies into nuclear power stations."
Now the man who opinion 
polls predict will be Australia's next prime minister after the 
September 7 national election is prepared to see those power stations 
run on Australian uranium -- a position that goes down well in New 
Delhi.
Abbott, a religious man 
whose time in India included six weeks at the Australian Jesuit mission 
in Bihar, leads the conservative Liberal-National opposition that is 
locked in a struggle for power with Labor, led by Abbott's political 
rival and incumbent Australian prime minister, Kevin Rudd.
Uranium is the key energy commodity that differentiates how Rudd and Abbott approach relations with India.
On paper, a bipartisan position
 
 
Kazakhstan: Uranium capital of the world 
 
 
The rise and fall of Julia Gillard
 
 
Can Kevin Rudd deliver for Australia?
 
 
Kevin Rudd sworn in as Australian PM
Australia, which has 
about a third of the world's recoverable low-cost uranium resources, 
sells the nuclear fuel to China, Japan, South Korea, Taiwan, the United 
States, Canada and the European Union, but not so far to India.
Both the Labor and 
Liberal parties have a policy that they will sell Australian uranium to 
energy-starved India. So on paper, it looks like a bipartisan position.
But Rudd is a reluctant 
helmsman for his party's policy, believing India must accept stringent 
conditions before it gets Australian uranium for its power plants. In 
his first stint as prime minister in 2007-2010, he was adamant that 
because India was not a signatory to the nuclear non-proliferation 
treaty, uranium sales to it were precluded.
He said this was not a policy directed against India, but one that applied globally.
When Julia Gillard, the 
deputy prime minister who overthrew Rudd for the leadership in June 2010
 (before herself being ousted in June this year by Rudd), decided to 
push through a Labor Party policy change on the uranium issue in late 
2011, Rudd was not consulted.
Rudd has said that India
 does not need to source uranium from Australia. It gets most of its 
supply now from Russia, France and Kazakhstan.
Abbott's Indian ambitions
In contrast, Abbott is happy to see Australian uranium shipped to Indian nuclear power plants. At the India Australia Friendship Fair in Sydney last year, he said: "Yes, we will sell uranium to India because we know that India is one of the world's great democracies."
Yes, we will sell uranium to India because we know that India is one of the world's great democracies.
Tony Abbott
In reality, any uranium 
sales are years away, so the Australia-India nuclear trade is more 
symbolic than substantial. New Delhi views it as a touchstone for the 
state of the bilateral relationship. In March this year, the first official-level talks were held on a civil nuclear cooperation agreement that
 is the first step towards uranium sales. A prerequisite is an 
undertaking by India that it will not use Australian uranium in any 
weapons-related capacity.
When Rudd addressed the Indian Council of World Affairs in Delhi in November 2009,
 he harked back to his days at Canberra's Australian National 
University, where he studied Indian civilization and its impact on 
China.
But Rudd's primary focus
 has always been China. He is a Chinese speaker, a former diplomat in 
Beijing and a lifelong student of all things Chinese. For his part, 
Abbott, a Rhodes Scholar at Oxford University, maintains that if he 
becomes prime minister he will take India seriously, "as I have always 
done."
China 'not the only superpower'
In an address to the Australia India Business Council in Sydney
 last December, Abbott said that as prime minister he would treat India 
as one of the key countries helping to shape the future of Australia and
 the wider world.
"It's important to note 
that China is not the only emerging superpower of Asia," Abbott said, 
pointing to the quadrupling of India's gross domestic product (GDP) in 
two decades and high economic growth rates. 
"What's more, India is the 
emerging democratic superpower of Asia, and also the emerging 
English-speaking super power. As far as I am concerned, this means it 
should never be the emerging superpower that's taken for granted or 
neglected."
Abbott said India fell 
into all three categories of countries that were particularly important 
to Australia: "Our neighbors, our major trading partners and our key 
strategic allies."
He said that by 2050, 
India was forecast to be the world's most populous nation. "Unlike 
China, which is tipped to grow old before its citizens grow rich, India 
is tipped to grow rich before it goes gray."
Australia-India relations
In general, relations 
between Australia and India are good, up from a low point in 2009-10 
when the uranium issue and a series of attacks on South Asian students 
in Melbourne sparked heated discussion. India in some years is the 
largest source of new immigrants to Australia, and Indian student 
numbers continue to be strong.
Unlike China, which is tipped to grow old before its citizens grow rich, India is tipped to grow rich before it goes gray.
Tony Abbott
Trade and investment 
flows are increasing -- India is now Australia's fourth biggest export 
market, taking mainly coal, gold and copper, and it has made substantial
 investments in Australia's mining sector. A "strategic partnership" 
launched in November 2009 by Rudd during his meeting with the Indian 
Prime Minister Manmohan Singh was given a further push by Gillard during
 her visit to India in October 2012. 
Negotiations for a free trade 
agreement began in 2011 and reached a fifth round of talks in Canberra 
in May.
No Indian prime minister
 has visited Australia since Rajiv Gandhi in 1986. Since then, six 
Australian prime ministerial visits to India have taken place. Singh was
 invited to the Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM) held in
 Perth in October 2011, but sent vice president Hamid Ansari instead. In
 the view of some political observers, Singh's no-show reflected 
annoyance over the uranium issue.
There is also a sense 
that Australia strategically is not really all that important to India, 
which must contend with a neighborhood made up of China, Pakistan, 
Bangladesh, Burma and Sri Lanka.
In contrast, India ranks as a top-five priority for Australia in Asia, along with China, Indonesia, Japan and South Korea.
If Abbott wins office on
 September 7, expect Australia to give even more priority to India. If 
Rudd retains office, it will be a case of "steady as she goes."
Ahead of his last visit 
to India in 2009, Rudd noted that like most of Australia's 
relationships, the one with India "has some bumps in the road" 
occasionally. "But we can work our way through them," he said. Uranium 
likely will continue to be one of those bumps.
 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar