Senin, 15 Juli 2013

WASPADA DAN AWAS ADA...PERMAINAN TANGAN2 ASING DI PAPUA...???>>> PEMERINTAH DAN SEMUA WNI DAN SELURUH PARAT DAN DIPLOMAT...HARUS WSPADA...ADA 61 SATU NGO/LSM...YANG MEMAINKAN ISSUE PAPUA...DENGAN BERBAGAI VERSI..MEREKA....??? ADA APA TANGAN2 ASING CAMPUR TANGAN DINEGERI NKRI...??>> SIAPA SEBENARNYA MEREKA....???>> AWAS...ANTEK2 PENJAJAH KRIMINAL INTERNASIONAL...DAN KOLABORATOR2 SERTA JURNALIS2... JAHAT DAN POLITISI OPORTUNIS YANG SERAKAH...MEMAINKAN..KEJAHATAN DAN PENGKHIANAT TERHADAP PERJUANAGN DAN PERSATUAN NKRI...???>> ..ADA BEBERAPA PENDUKUNG GERAKAN PAPUA MERDEKA DI LUAR NEGERI ??? >>> ......Setiap tahun pajak rakyat digunakan untuk membayar utang para obligor BLBI senilai 60-80 triliun. Tidak ada kepastian sampai kapan rakyat harus menanggung beban utang sedemikian besar. Beban utang yang menyandera APBN yang menyebabkan negara kehilangan kemampuan untuk membiayai sektor publik dan kesejahteraan rakyat....>> ....SUDAH 15 tahun BLBI dikucurkan atas nama krisis moneter. Namun kasus ini belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian. Megaskandal korupsi ini telah menjadi bencana ekonomi yang akan terus merongrong keuangan negara hingga tak terhingga. Skema penyelesaian jangka panjang BLBI membutuhkan anggaran 14 ribu triliun...>> ....tiga staf sekretariat BPPN, yaitu Gatot Arya Putra, Ira Setiati dan Damayanti dipecat karena melakukan pengembangan analisa mereka termuat di majalah BPPN pada tahun 2002. Yaitu enam skenario obligasi yang harus dilunasi pemerintah dari skenario tepat waktu sebesar Rp1.030 triliun hingga skenario terlama pelunasan mencapai Rp14.000 triliun. (Penelitian IGJ, 2012)...>> ...Boediono yang menjadi dalang dibalik semua utang negara yang super besar dan menjerat leher rakyat ini, justru menjadi Wakil Presiden pada Pemilu 2009, dan tidak tersentuh hukum sama sekali. Boediono telah diputuskan dan dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung (MA) pada bulan Juni tahun 2005, namun yang bersangkutan masih santai di kursi Wapres. ..>> ...Terindikasi tidak adanya niat baik pemerintah untuk menuntaskan BLBI dari akarnya, yaitu pelunasan hutang dan penuntasan hukum terkait penyalahgunaaan BLBI. Bahkan para konglomerat semakin sukses melebarkan sayap bisnis hasil perampokan BLBI. Mereka para konglomerat adalah orang orang terdekat SBY, ikut membiayai dan menopang rezim ini....>> ....Subsidi bunga obligasi rekap sebesar Rp80,7 T thn 2013 secara fiktif disisipkan dlm pos anggaran pembayaran bunga surat utang negara ...>>> Penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) diduga dilakukan dengan cara yang canggih. Modus canggih ini dilakukan para koruptor dalam kasus BLBI untuk megambil aset negara. Untuk itu, masalah tersebut harus diantisipasi penegak hukum. Penegasan tersebut dikemukakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, dalam seminar bertajuk "Perlindungan dan Pengembalian Aset Negara yang Diambil secara Melawan Hukum" di Jakarta, Kamis (9/5). Lebih lanjut, Samad mengatakan saat ini praktik-praktik korupsi yang terjadi di Indonesia sudah semakin canggih. Contoh yang paling kasat mata terlihat pada kasus penerbitan SKL beberapa obligor BLBI. ....>>>...Mengenai skandal BLBI, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Sri Edi Swasono, menilai skandal perbankan itu merupakan kasus kedaulatan negara yang sedang dimangsa, atau suatu upaya pelumpuhan negara yang dilakukan oleh preman-preman ekonomi yang dibantu oleh DPR dan kalangan birokrat. ...>> ..."Subsidi bunga obligasi rekap sebesar 80,7 triliun rupiah pada tahun anggaran 2013 secara fiktif disisipkan dalam pos anggaran pembayaran bunga surat utang negara. Ini bisa dilihat di halaman 4-108 nota keuangan RAPBN 2013 tabel 4.14 dan ada dua laporan keuangan. Ini akal-akalan pemerintah untuk menutupi skandal BLBI," papar Sri Edi, beberapa waktu lalu....>>

http://ketahananpangannasional.blogspot.com/2013/05/organisasi-lembaga-ngo-pendukung.html

ORGANISASI / LEMBAGA / NGO PENDUKUNG GERAKAN PAPUA MERDEKA DI LUAR NEGERI


I.          Di Inggris
1.            West Papua Ascociation
2.            Tapol the Indonesian Human Right Campaign
3.            Forest People Programme
4.            National Union of Student
5.            The Foundationfor Endagered Languages. 6) Down to Earth
6.            World Development Movement
7.            Colombia Solidarity Campaigh
8.            Oxford Papua right for Campaigh
9.            Cambridge Campaighn for Peace
II.         Di Australia
1.            Australia West Papua Asscociation
2.            Internasional Volunteer for Peace
3.            Medical Asscociation for Prevention of War
4.            Pax Christi
5.            Religius Society for Friends (Quakers)
III.        Di Belanda
1.            West Papuan Women Asscociation in the Netherlands
2.            Chlindrern of Papua
3.            Foundation Pro Papua, established by veterans former Dutch New Guienea
4.            West Papua Courier
5.            Movement Peace, Human Right, Communication and Develeopment
6.            PaVo-Papuan People'Fundation
7.            The Netherlands Centre for Indigenous People
IV.       Di Selandia baru
1.            Indonesia Human Right Committee.
2.            Peace Movement Aotearoa.
3.            Women's International League for Peace and Freedom.
4.            Section, Aoteorea.
5.            Peace Foundation, Aoteorea.
6.            Christian World Service.
7.            Disarmamment & Security Centre.
8.            Global Peace and Justice Auckland.
9.            Pax Christi Aotearea.
10.         The New Zealand Council of Economic and Culturights.
11.         Women for Peace.
12.         The Alliance Party.
V.        Di Irlandia
1.            West Papua Action-iriandia
2.            Just Forrest-iriandia
3.            TibetSupport Group-lrlandia
4.            Afri-iriandia
5.            Committee of 100-Finlandia
6.            East Timor Ireland Solidarity Campaign-iriandia
7.            Cuba Support Group-lrlandia
8.            Latin America Solidarity Centre-iriandia
9.            Trocaire, the Catholic Agency for World Development- Irlandia
10.         Forest Friend Ireland/Cairde na Coille-Dublin
11.         Alternatives to Violence-Belfast
VI.       Di Amerika Serikat dan Kanada
1.            East Timor Action Network (ET AN).
2.            International Physicians for the Prevetion of Nuclear War
3.            Indonesia Human Rights Network-USA
4.            Papuan American Student Association-Washington DC, New York, California, Taxas dan Hawai.
5.            West Papua Action Network (WESPAN)-Kanada.
6.            Canadian Ecumenical Justice Intiviatives-Kanada
7.            Canadian Action for Indonesia & East Timor-Kanada
8.            Canadians Concerned About Ethnic Violence in Indonesia- Kanada.
VII.      Di Belgia, Nepal, Swedia
1.            KWIA-Flanders (Belgia)
2.            Coalition of the Flemish North South Movement-Brussels Belgium.
3.            Nepal Indigenous Peoples Development and Information Service Centre (NIPDISC)-Nepal.
4.            Anti-Racism Information Service-Switzerland
5.            Swedish Association for Free Papua-Sweden
VIII.     Di Perancis, Jerman, Norwegia, Denmark
1.            Survivallnternational-Perancis
2.            German Paciffic-Network-Jerman i
3.            Regnskogsfondet-Oslo, Norwegia
4.            International Work Group for Ondigenous Affairs-Denmark
IX.       Di Fiji, Uganda dan Timor- Timur
1.            Paciffic Concerns Resource Centre (PCRC)-Fiji Island
2.            Foundation for Human Right Intiative (FHRI)-Uganda
3.            International Platform of Jurists for East Timor- Timur.

bangsaberdaulat

KORUPTOR BLBI ambil aset negara !! 

http://ketahananpangannasional.blogspot.com/2013/05/koruptor-blbi-ambil-aset-negara.html

 
JAKARTA –  
 
Penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) diduga dilakukan dengan cara yang canggih. Modus canggih ini dilakukan para koruptor dalam kasus BLBI untuk megambil aset negara. Untuk itu, masalah tersebut harus diantisipasi penegak hukum. 
Penegasan tersebut dikemukakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, dalam seminar bertajuk "Perlindungan dan Pengembalian Aset Negara yang Diambil secara Melawan Hukum" di Jakarta, Kamis (9/5). Lebih lanjut, Samad mengatakan saat ini praktik-praktik korupsi yang terjadi di Indonesia sudah semakin canggih. Contoh yang paling kasat mata terlihat pada kasus penerbitan SKL beberapa obligor BLBI. 

"Jadi, korupsi ini sebenarnya mengalami evolusi. Praktik tata cara orang melakukan korup yang dulu sederhana melalui pungli dan manipulasi sekarang semakin canggih. Kecanggihan ini pun harus diantisipasi penegak hukum," ujar Samad. 

Dijelaskan, kecanggihan modus yang dilakukan para koruptor dalam kasus BLBI adalah untuk mengambil aset negara. Ketika sebuah perusahan dinyatakan sudah tidak mampu lagi, lanjut Abraham, perusahaan diberi kewajiban menyerahkan aset kepada negara. 

"Tapi apa yang dilakukan perusahaan? Mereka menyerahkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan asetnya dilelang dengan harga yang tidak semestinya. Perusahaan itu kemudian membeli lagi melalui perusahaannya di luar negeri sehingga aset itu kembai lagi jatuh kepada para konglomerat itu," tegas Samad. 

Karena itu, pada masa kepemimpinan Abraham Samad, KPK fokus melakukan penyelidikan atas dugaan korupsi dalam penerbitan SKL BLBI. Sejumlah mantan pejabat yang mengetahui SKL telah dimintai keterangan oleh penyidik KPK. Terakhir, KPK meminta keterangan mantan Menteri Koordinator Perekonomian, Kabinet Gotong Royong 2001– 2004, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti. 

Sebelumnya, KPK juga telah meminta keterangan mantan Menteri Koordinator Perekonomian Kwik Kian Gie (menko perekonomian periode 1999–2000), Rizal Ramli (menko perekonomian periode 2000–2001), dan Bambang Subianto (menteri keuangan periode 1998–1999), juga Achiran Pandu Djajanto, mantan Kabiro Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dan Sasmito Hadinegoro, Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI). 

Rencananya, setelah selesai memintai keterangan pejabat yang mengetahui tentang SKL BLBI, KPK akan memeriksa para obligor penerima SKL untuk menelusuri sejauh mana kasus ini masuk ranah pidana korupsi.idr/AR-3

koran-jakarta.com

14.000 TRILIUN UNTUK LUNASI BLBI

 http://cahyono-adi.blogspot.com/2013/03/14000-triliun-untuk-lunasi-blbi.html#.UeOdm6yN6So
Sekitar 3 tahun lalu saya terlibat perdebatan sengit dengan  2 orang pendukung neoliberalisme di Indonesia di situs jejaring sosial Facebook. Yang pertama adalah seorang pilot senior yang karena kenaifannya menganggap pemikiran tentang keberadaan neoliberalisme hanyalah ilusi orang-orang yang kurang waras. Sementara yang kedua adalah seorang pemimpin redaksi majalah terkemuka Indonesia yang saya tahu benar tengah berpura-pura tidak tahu tentang neoliberalisme dengan menanyakan hal-hal standar seperti: apa definisinya, siapa tokoh-tokohnya, kapan sejarah terbentuknya. Padahal informasi-informasi itu begitu melimpah di internet.

Alhamdulillah orang yang pertama itu telah insyaf dan berubah menjadi seorang nasionalis, sedang yang kedua masih dalam "kesesatannya". Saya ada dengar desas-desus, orang kedua itu merupakan salah seorang agen utama CIA di Indonesia.

Namun harus diakui, sebagian besar kalangan menengah Indonesia masih menjadi orang-orang "liberal idiot" yang menganggap segalanya berjalan baik-baik saja sesuai dengan keberuntungan yang masih mereka nikmati selama ini. Tidak mengherankan jika mereka masih menjadi penyanjung setia tokoh-tokoh neo-liberalisme seperti Dahlan Iskan, Gita Wiryawan, Agus Martowardoyo, Sri Muliani dan sebagainya. Mereka tidak sadar bahwa karena kesetiaan pada neo-liberalisme, setiap saat keberuntungan itu bisa menjadi malapetaka, seperti krisis moneter 1997 yang tiba-tiba saja menghancurkan kehidupan sebagian besar rakyat Indonesia termasuk kelas menengahnya.

Mereka diam saja ketika para pemimpin neo-liberalis itu mengkadali mereka, membiarkan APBN dikelola secara tidak efektif dan efisien, membiarkan perekonomian tidak diarahkan pada hal-hal yang produktif, dan membiarkan kekayaan alam dieksploitasi orang asing dan kita hanya mendapat limbahnya.

Apa jadinya jika Indonesia harus membayar cicilan bunga hutang hingga ribuan triliun rupiah setiap tahunnya sebagaimana Amerika? Sekali lagi "ribuan triliun rupiah". Tentu kita semua akan bangkrut dan jatuh miskin. Hanya tambahan hutang saja yang bisa membuat kita semua hidup, dan pada saat itu kita semua tidak lagi berbeda dengan budak-budak.

Dan tulisan berikut ini adalah salah satu indikasi ke arah itu.


Ternyata Skema Penyelesaian Utang Jangka Panjang BLBI Sedot ABPN Capai Rp 14 Ribu T
 rakyatmerdekaonline.com, Selasa, 19 Februari 2013Indonesia for Global Justice  

SUDAH 15 tahun BLBI dikucurkan atas nama krisis moneter. Namun kasus ini belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian. Megaskandal korupsi ini telah menjadi bencana ekonomi yang akan terus merongrong keuangan negara hingga tak terhingga.

Skema penyelesaian jangka panjang BLBI membutuhkan anggaran 14 ribu triliun. Oh..Tuhan!!


Setiap tahun pajak rakyat digunakan untuk membayar utang para obligor BLBI senilai 60-80 triliun. Tidak ada kepastian sampai kapan rakyat harus menanggung beban utang sedemikian besar. Beban utang yang menyandera APBN yang menyebabkan negara kehilangan kemampuan untuk membiayai sektor publik dan kesejahteraan rakyat.

Berapa yang harus dibayarkan untuk BLBI?

Tidak ada angka yang pasti. Namun tiga staf sekretariat BPPN, yaitu Gatot Arya Putra, Ira Setiati dan Damayanti dipecat karena melakukan pengembangan analisa mereka termuat di majalah BPPN pada tahun 2002. Yaitu enam skenario obligasi yang harus dilunasi pemerintah dari skenario tepat waktu sebesar Rp1.030 triliun hingga skenario terlama pelunasan mencapai Rp14.000 triliun. (Penelitian IGJ, 2012).

Terindikasi tidak adanya niat baik pemerintah untuk menuntaskan BLBI dari akarnya, yaitu pelunasan hutang dan penuntasan hukum terkait penyalahgunaaan BLBI. Bahkan para konglomerat semakin sukses melebarkan sayap bisnis hasil perampokan BLBI. Mereka para konglomerat adalah orang orang terdekat SBY, ikut membiayai dan menopang rezim ini.

Boediono yang menjadi dalang dibalik semua utang negara yang super besar dan menjerat leher rakyat ini, justru menjadi Wakil Presiden pada Pemilu 2009, dan tidak tersentuh hukum sama sekali.

Boediono telah diputuskan dan dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung (MA) pada bulan Juni tahun 2005, namun yang bersangkutan masih santai di kursi Wapres.

Oleh: Lim Mei Ming
Peneliti Indonesia for Global Justice

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar