Senin, 23 Januari 2012
http://www.satumedia.info/2012/01/gedung-dpr-saksi-bisu-terjadinya-seks.html#.UiwA5lIxVkg
Gedung DPR, Saksi Bisu Terjadinya Seks Bebas di Antara Mereka
Ditemukannya
kondom bekas di gedung DPR, menunjukkan kepada kita bahwa ternyata
gedung DPR itu bukan hanya dijadikan tempat untuk menonton video porno
oleh anggota dewan. Adegan seks itu tidak hanya berhenti di gambar
film, seperti yang dilakukan oleh Arifinto. Ternyata ada
aktualisasinya juga. Kondom bekas, cleaning service dan gedung tempat
orang terhormat itu yang menjadi saksinya.
Siapakah
pemakai kondom bekas yang ditemukan di tempat sampah itu? Sampai
sekarang memang belum ada yang tertangkap basah sedang membuang
kondom. Permadi pernah memberi kesaksian di sebuah stasiun televisi,
bahwa cleaning service sering menemukan kondom bekas di gedung anggota
dewan. Konon, pemakai kondom itu adalah anggota dewan sendiri.
Untuk
membuktikan siapa pemilik kondom itu, apakah anggota dewan atau orang
yang kebetulan mampir di gedung dewan hanya untuk membuang sampah
kondom itu, mudah sekali. Caranya adalah dengan melakukan tes DNA atas
sperma itu. Tetapi apa gunanya? Siapa yang mau membiayai tes DNA itu
dan apa pula untungnya kalau kita tahu? Apakah itu bisa membuat
anggota dewan kita jadi lebih baik, bersih dan bermartabat?
Atau
malah membuat rakyat semakin malu, karena memiliki anggota dewan yang
tidak bisa internet, tidak tahu alamat email resmi lembaga mereka,
kendati sudah 2 tahun bekerja di sana, ketahuan gagap dan tidak well
informed saat ditanya tentang kepentingan dan kebutuhan studi banding
serta kunjungan kerja mereka oleh para pelajar kita? Sudah begitu
porno dan hidung belang lagi?
Dengan
ditemukannya kondom bekas di tempat sampah gedung DPR, membuka mata
kita bahwa mereka ternyata membutuhkan seks bebas juga. Mungkin mereka
terlalu stress dan penat, karena itu mereka membutuhkan hiburan
lahir-batin. Seks adalah obat paling mujarab melepaskan semua
ketegangan. Namun karena jam kerja mereka tidak menentu, maka mereka
tidak sempat pulang ke rumah. Tidak mungkin juga memanggil istri
malam-malam ke gedung DPR bukan? Jadi cari saja alternatif lain, yang
lebih mudah, bisa dipanggil kapan saja. Atau kalau ada yang gratis,
mengapa harus bayar?
Konon,
banyak anggota DPR yang memiliki affair dengan sekretaris pribadinya.
Jadi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kehamilan
yang tidak diinginkan atau penyakit bawaan yang dimiliki pasangan,
maka demi kenyamanan, kenikmatan dan keamanan bersama, digunakanlah
kondom itu. Maka jangan heran, kalau esok paginya cleaning service
menemukan kondom bekas di tempat sampah, di ruang kerja anggota dewan.
Selain terlibat skandal dengan sekretaris pribadi, ada hubungan lain yang bersemi di antara anggota dewan. Sudah bukan berita baru bahwa di tempat kerja sering terjadi cinta lokasi. Kita bisa melihat secara kasat mata banyak di antara mereka yang saling suka, karena terlalu sering bertemu di rapat komisi dan atau paripurna. Ada yang memilih meninggalkan pasangannya dan 'jalan' dengan rekan kerjanya di DPR itu.Dari teman jadi deman, karena faktor kebiasaan. Kebiasaan bertemu, kebiasaan bertukar-pikiran, lama-lama kebiasaan jalan.
Atau
bila tidak, ya cukup tahu sama tahu sajalah. Sama-sama tahu bahwa
keduanya saling tertarik, namun apa daya ada pasangannya. Jadi kalau
mau diteruskan, namun tetap bertahan pada pasangan masing-masing,
tidak masalah toh? Itulah gunanya affair itu! Affair yang sukses
dilakukan apabila tidak ketahuan oleh siapapun, namun akhirnya
bercerai dengan pasangan masing-masing dan akhirnya menikah. Nah itulah
affair yang sukses.
Tetapi
siapa yang tahu? Hanya Tuhan dan anggota dewan yang tahu, apa yang
sesungguhnya terjadi gedung DPR itu? Tidak ada yang tahu itu sperma
siapa, melakukan hubungan seksnya dengan siapa, dan dimana persisnya,
tidak ada yang benar-benar tahu. Karena semua saksinya yang
menyaksikannya bisu. Gedung dan segala isinya, tempat dimana
terjadinya hubungan seks itulah saksi bisunya. Kecuali bila mereka
secara tidak sengaja, karena sedang khilaf dan kebelet, nekad
melakukannya saat siang hari atau sore hari, padahal masih ada
wartawan dan akhirnya tertangkap kamera, baru semua akan terbuka
dengan jelas.
Kondom itu hanya menginformasikan kepada kita bahwa ada banyak hubungan
seks terjadi di gedung itu. Gedung dewan yang terhormat itu, tidak
hanya sering menjadi sarang penyamun, karena banyak anggota dewan yang
terlibat korupsi. Namun, jadi tempat memuaskan hasrat seksual para
anggota dewan juga. Kembali mata kita terbuka, mereka hanya manusia
biasa. Mereka juga butuh seks bebas. Mumpung tidak ketahuan, jadi
mengapa tidak diteruskan saja bukan? Toh selama ini hanya gedung bisu
yang menjadi saksinya. Apalagi sebentar lagi gedung itu akan disulap
menjadi gedung yang jauh lebih nyaman dan luas, untuk melakukannya.
Jadi tarik mang, goyang terus…(kompasiana)
 |
Senin, 22 Juli 2013
http://www.satumedia.info/2013/07/usaid-beri-28-juta-dollar-untuk.html#.Uiv-71IxVkg
USAID Beri 2,8 Juta Dollar untuk Peneliti Indonesia
Amerika Serikat Memberikan 2,8 Juta Dollar untuk Mendukung Penelitian Bersama oleh Ilmuwan Indonesia dan Amerika
JAKARTA – Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) Indonesia hari ini, RABU, 17 JULI 2013, mengumumkan pendanaan baru senilai hampir 2 juta dollar AS untuk para peneliti Indonesia di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari program Kemitraan untuk Peningkatan Keterlibatan dalam Penelitian (Partnerships for Enhanced Engagement in Research/PEER).
Lima hibah baru diberikan kepada para ilmuwan dari berbagai lembaga penelitian dan universitas di Indonesia untuk melakukan penelitian inovatif di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan selama tiga tahun. Berbagai penelitian tersebut menampilkan kerjasama ilmiah antara kedua negara di beberapa bidang yang langsung terkait dengan pembangunan di Indonesia. Bersama dengan enam hibah yang diberikan bulan lalu, jumlah total bantuan yang diberikan kepada peneliti Indonesia melalui program PEER tahun ini mencapai 2,8 juta dollar AS. Kelima hibah baru ini akan digunakan untuk mendanai penelitian kekebalan obat ganda pada tuberkulosis, demam berdarah, leptospirosis dan kualitas obat. Selebihnya dana akan digunakan untuk penelitian di bidang ilmu pengetahuan di berbagai daerah di Indonesia untuk mempelajari keanekaragaman hayati, pendidikan, perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam.
Secara global, melalui program PEER, USAID secara langsung memberikan dukungan kepada para peneliti di negara berkembang yang bekerjasama dengan para ilmuwan AS yang juga mendapatkan dana dari National Institutes of Health (NIH) dan National Science Foundation (NSF) di Amerika Serikat. Indonesia adalah salah satu daerah fokus untuk hibah kesehatan, dan sepertiga dari program kesehatan yang mendapatkan pendanaan global diberikan kepada peneliti Indonesia.
“Amerika Serikat dan Indonesia bersama-sama menangani beberapa tantangan global terbesar melalui kerjasama penelitian ilmiah di bawah program hibah yang penting ini,” kata Duta Besar AS Scot Marciel.
USAID Indonesia berkomitmen melaksanakan pembangunan dengan cara meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk memperkuat kapasitas penelitian ilmiah.
JAKARTA – Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) Indonesia hari ini, RABU, 17 JULI 2013, mengumumkan pendanaan baru senilai hampir 2 juta dollar AS untuk para peneliti Indonesia di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari program Kemitraan untuk Peningkatan Keterlibatan dalam Penelitian (Partnerships for Enhanced Engagement in Research/PEER).
Lima hibah baru diberikan kepada para ilmuwan dari berbagai lembaga penelitian dan universitas di Indonesia untuk melakukan penelitian inovatif di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan selama tiga tahun. Berbagai penelitian tersebut menampilkan kerjasama ilmiah antara kedua negara di beberapa bidang yang langsung terkait dengan pembangunan di Indonesia. Bersama dengan enam hibah yang diberikan bulan lalu, jumlah total bantuan yang diberikan kepada peneliti Indonesia melalui program PEER tahun ini mencapai 2,8 juta dollar AS. Kelima hibah baru ini akan digunakan untuk mendanai penelitian kekebalan obat ganda pada tuberkulosis, demam berdarah, leptospirosis dan kualitas obat. Selebihnya dana akan digunakan untuk penelitian di bidang ilmu pengetahuan di berbagai daerah di Indonesia untuk mempelajari keanekaragaman hayati, pendidikan, perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam.
Dana hibah diberikan melalui seleksi berdasarkan bobot ilmiah, perkiraan pengaruhnya terhadap pembangunan, dan prospek kerjasama yang kuat antara ilmuwan Indonesia dan Amerika.
Secara global, melalui program PEER, USAID secara langsung memberikan dukungan kepada para peneliti di negara berkembang yang bekerjasama dengan para ilmuwan AS yang juga mendapatkan dana dari National Institutes of Health (NIH) dan National Science Foundation (NSF) di Amerika Serikat. Indonesia adalah salah satu daerah fokus untuk hibah kesehatan, dan sepertiga dari program kesehatan yang mendapatkan pendanaan global diberikan kepada peneliti Indonesia.
“Amerika Serikat dan Indonesia bersama-sama menangani beberapa tantangan global terbesar melalui kerjasama penelitian ilmiah di bawah program hibah yang penting ini,” kata Duta Besar AS Scot Marciel.
USAID Indonesia berkomitmen melaksanakan pembangunan dengan cara meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk memperkuat kapasitas penelitian ilmiah.
Mafaza/TheTruthSeekerMedia
Sabtu, 20 Juli 2013
http://www.satumedia.info/2013/07/silau-emas-pegunungan-bintang.html#.Uiv8j1IxVkg
Silau Emas Pegunungan Bintang
oleh; Irman Abdurrahman, Junaidi P Hasibuan, dan Fahmi W Bahtiar
TANAH Papua belum habis. Padahal, gergasi pertambangan milik Amerika Serikat, Freeport McMoRan, sudah lebih daripada lima dekade menyedot emas, tembaga, perak dan mineral lain dari perut bumi di pegunungan tengah Papua. Pada 2009 perusahaan tambang pelat merah PT Antam menemukan potensi cadangan energi dan mineral sangat menjanjikan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, persisnya di perbatasan Indonesia – Papua Nugini. Kabarnya, di sana ada emas, tembaga, batubara, dan juga thorium, unsur kimia radioaktif yang lebih aman ketimbang uranium. “Survei geologis menunjukkan potensinya bagus dan menjanjikan,” kata Direktur Utama PT Antam Tato Miraza yang saat itu menjabat Direktur Pengembangan.
Tato belum bisa memastikan mineral apa saja dan berapa besar potensi yang dikandung wilayah seluas 200 ribu hektar yang pernah disurvei itu. Sejauh ini, survei geologis baru menggambarkan potensi cadangan emas. Tapi Direktur Jenderal Mineral dan Pertambangan Thamrin Sihite sudah berani mengatakan cadangan di Pegunungan Bintang bisa melampaui milik Freeport. “Kalau cadangan Freeport 2,5 miliar ton, maka yang di perbatasan bisa lebih dari itu,” kata Thamrin.
Penemuan ini segera menjadi incaran korporasi besar pecandu logam kerak bumi. PT Antam sadar itu. Mereka pun bergerak cepat. Tato mengatakan pada 2010, PT Antam sudah membicarakan eksplorasi kawasan Pengunungan Bintang dengan Bupati dan Gubernur Papua. Pada 2011, Antam resmi mengajukan Izin Usaha Pertambangan. Izin keluar berupa 4 IUP untuk tiap-tiap 50 ribu hektar. Juli 2011, Antam mulai melakukan eksplorasi. Sekitar 62,6 miliar rupiah digelontorkan untuk menyukseskan apa yang Tato sebut sebagai “momentum emas” perusahaan tambang milik negara itu. Tapi eksplorasi tak berlangsung lama. Instruksi Presiden terkait moratorium pemberian izin baru di kawasan hutan alam primer menjadi kendala. “Lahan ternyata masuk area hutan primer,” kata Tato.
Moratorium berlaku hingga 2015. Jika moratorium tidak diperpanjang atau kawasan tersebut dikeluarkan dari area hutan primer, Tato bilang, Antam siap tancap gas. Sumber daya manusia berpengalaman dan teknologi sudah di tangan. Kocek Antam mungkin tidak cukup. Tapi itu bukan soal. Ada beberapa perusahaan tambang asing yang telah mengajukan proposal kerja sama. Mereka datang dari Cina, Korea Selatan, dan Australia. “Tapi Antam tetap di depan sebagai owner. Itu tak bisa diganggu gugat,” tegasnya yang menyebut eksploitasi kawasan tersebut sudah bisa dimulai tak lebih dari tujuh tahun jika izin eksplorasi kelar.
***
PENEMUAN potensi cadangan gigantik di Pegunungan Bintang sangat mungkin mempengaruhi pertarungan politik dan ekonomi di Pasifik, terutama terkait nasib politik Papua. Munculnya grup kerja sama ekonomi bangsa Melanesia, Melanesian Spearhead Group, menunjukkan menunjukkan semakin besarnya pengaruh Cina di kawasan. Beijing habis-habisan mendukung Grup yang menghimpun Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Kaledonia Baru itu. Bahkan, bangunan kantor sekretariat MSG di Port Vila, Vanuatu, dibangun atas sokongan penuh Negeri Tirai Bambu.
Geliat otot diplomasi Beijing melalui MSG tentu akan mengusik Amerika Serikat dan Australia, yang masing-masing merasa menjadi “penguasa” de facto Papua bagian barat dan timur. Investasi dagang Washington dan Canberra bisa rontok gara-gara ekspansi Beijing. Di sinlah sebenarnya pertarungan politik yang melibatkan status Papua dimulai.
West Papua National Coalition for Liberation, organisasi payung bagi kelompok pro-kemerdekaan Papua, tampaknya melihat peluang untuk meningkat daya tawar lewat forum MSG. Mereka mengajukan diri menjadi anggota MSG sebagai wakil rakyat Papua. Dalam forum MSG, mereka banyak berbicara tentang isu hak asasi manusia dan perjuangan menentukan nasib sendiri di Papua. “Sambutan forum cukup emosional,” kata Arkilaus Arnesius Baho – penghubung Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka dengan pemerintah Indonesia – yang menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi ke-19 MSG di Noumea, Kaledonia Baru, pertengahan Juni lalu.
Menariknya, WPNCL bukan satu-satunya wakil non-negara dalam MSG. Dalam KTT tersebut, mereka mengadopsi keanggotaan Kanak Socialist Liberation, organisasi yang menuntut kemerdekaan Kaledonia Baru dari Perancis. Hingga kini, negeri kepulauan di barat daya Samudera Pasifik tersebut masih berstatus teritori seberang lautan Perancis. Bahkan, MSG memutuskan KSL berhak mengadakan kerja sama dagang dengan negara lain, mengangkangi wewenang pemerintahan Kaledonia Baru yang menginduk ke Paris. Bagi Arkilaus, pengukuhan KSL oleh MSG bisa menjadi preseden bagi pengakuan WPNCL sebagai wakil rakyat Papua. “Hanya negara kawasan Pasifik itu cukup riskan bila menentukan status penentuan nasib sendiri (di Papua).”
Jakarta tidak tinggal diam. Diplomasi Pasifik pun aktif dilakukan. Indonesia mengirim tim delegasi khusus ke forum MSG. Semua anggota tim adalah orang Papua. Menteri Lingkungan Hidup Baltazar Kambuaya mengetuai tim ini dengan anggota Abraham Atuturi, Lukas Enembe, Fredy Numberi, Velix Wanggai, Frans Alberth Yoku, dan Nick Messet. Tim coba meyakinkan MSG untuk tidak mengakui WPNCL. Secara resmi, tim juga mengundang anggota MSG untuk mengunjungi Papua November mendatang. Tak hanya itu, Duta Besar Australia dan Selandia Baru juga mengemban tugas melobi negara-negara anggota MSG. “Upaya (lobi) ke negara-negara MSG selalu ada. Kami tidak lepas tangan,” kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto beberapa waktu lalu.
Arkilaus mengakui WPNCL berhadapan dengan pemerintah Indonesia dalam forum resmi MSG. Tapi dia melihat Jakarta lebih sebagai kaki tangan Washington untuk menggunting tangan Beijing di dalam forum MSG. Ambisi Amerika mempertahankan Papua sebagai ladang uang dari aksi serobot Cina bertemu dengan kepentingan Indonesia menjaga keutuhan wilayah. “Pemerintah Neoliberal Indonesia diteken Amerika untuk mengawasi Papua.”
***
PERTARUNGAN politik di kawasan bisa jadi sama rumitnya dengan upaya Jakarta merenda damai di Bumi Cendrawasih. Bekas Komisioner Komnas HAM Ridha Saleh bercerita bagaimana dia bersama Farid Husain – Utusan Khusus Presiden untuk Papua – menerobos lebat hutan Papua untuk menemui Panglima TPN OPM Richard H Joweni pada pertengan Juli 2011. Menaiki speedboat membelah laut, Ridha dan Farid harus menjalani pemeriksaan tentara OPM di pos pertama. Lepas dari pos pertama, mereka kembali diperiksa di pos kedua sebelum kemudian melintasi sungai dan memasuki pedalaman. Sekitar 30 menit perjalanan, keduanya tiba di sebuah lokasi yang telah dipersiapkan untuk pertemuan. “Saya tidak tahu persis lokasinya. Yang pasti itu bukan markas mereka tapi tempat yang disediakan untuk menerima kami,” kata Ridha.
Richard menyambut langsung dua utusan dari Jakarta tersebut. Setelah negosiasi panjang, kedua pihak menyepakati empat poin: penarikan pasukan TNI-Polri dari Papua; pembebasan tahanan politik di Papua; pembebasan tanpa syarat para buron OPM; dan perundingan dilakukan dengan jaminan situasi damai. Ketika itu, Richard menulis surat untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nadanya positif. OPM menyambut itikad baik Jakarta untuk memulai pembicaraan damai.
Sayangnya, menurut Ridha, Pemerintah tak merespons hasil pertemuan. Padahal, Farid sebagai Utusan Khusus Presiden, sudah bolak-balik mengirim laporan kepada Presiden. Buntutnya, pihak OPM kecewa. “Saya banyak menerima pesan. Orang-orang di sana kecewa sebab tidak ada eksekusi. Tapi, mau bagaimana lagi?” Arkilaus yang menjembatani pertemuan tersebut mengakui ada pihak tertentu yang menghambat proses perdamaian di Papua. “Ada yang tidak senang dengan penyelesaian masalah Papua. Mereka ada di tubuh pemerintah Indonesia dan oknum di Papua sendiri.”
Kondisi di lapangan semakin ruwet dengan aksi kelompok bersenjata pimpinan Goliath Tabuni akhir-akhir ini. Goliath, yang mengklaim sebagai panglima TPN OPM, mendeklarasikan perang terhadap TNI. Aksi kelompok ini di Puncak Jaya telah menewaskan sembilan prajurit TNI, sebagian di antara mereka adalah perwira pasukan elite.
Arkilaus mengatakan pasukan Goliath sebagai kelompok ilegal. Sebab, Goliath tak pernah mendapatkan mandat dari pimpinan tertinggi OPM. Goliath awalnya komandan operasi di Komando Daerah Pertahanan III Timika di bawah pimpinan Kelly Kwalik. Sebuah perselisihan sepele berlatar ego pribadi membuat Goliath bergerak ke Puncak Jaya dan mengklaim diri sebagai panglima TPN OPM. “Gerakan (Goliath) di Puncak Jaya mengeksekusi agenda pihak-pihak yang tidak jelas.”
Kini, menurut Arkilaus, ada delapan Komando Daerah Pertahanan TPN OPM. Setiap Kodap memiliki personel aktif kurang dari 1.000 orang. Namun, parahnya, sempalan OPM tumbuh subur dan lebih banyak dari mereka. Mereka OPM palsu yang sengaja dibentuk pihak-pihak tertentu. “Mereka OPM sempalan partai politik, OPM sempalan perusahaan asing, dan OPM sempalan negara luar.”
TANAH Papua belum habis. Padahal, gergasi pertambangan milik Amerika Serikat, Freeport McMoRan, sudah lebih daripada lima dekade menyedot emas, tembaga, perak dan mineral lain dari perut bumi di pegunungan tengah Papua. Pada 2009 perusahaan tambang pelat merah PT Antam menemukan potensi cadangan energi dan mineral sangat menjanjikan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, persisnya di perbatasan Indonesia – Papua Nugini. Kabarnya, di sana ada emas, tembaga, batubara, dan juga thorium, unsur kimia radioaktif yang lebih aman ketimbang uranium. “Survei geologis menunjukkan potensinya bagus dan menjanjikan,” kata Direktur Utama PT Antam Tato Miraza yang saat itu menjabat Direktur Pengembangan.
Tato belum bisa memastikan mineral apa saja dan berapa besar potensi yang dikandung wilayah seluas 200 ribu hektar yang pernah disurvei itu. Sejauh ini, survei geologis baru menggambarkan potensi cadangan emas. Tapi Direktur Jenderal Mineral dan Pertambangan Thamrin Sihite sudah berani mengatakan cadangan di Pegunungan Bintang bisa melampaui milik Freeport. “Kalau cadangan Freeport 2,5 miliar ton, maka yang di perbatasan bisa lebih dari itu,” kata Thamrin.
Penemuan ini segera menjadi incaran korporasi besar pecandu logam kerak bumi. PT Antam sadar itu. Mereka pun bergerak cepat. Tato mengatakan pada 2010, PT Antam sudah membicarakan eksplorasi kawasan Pengunungan Bintang dengan Bupati dan Gubernur Papua. Pada 2011, Antam resmi mengajukan Izin Usaha Pertambangan. Izin keluar berupa 4 IUP untuk tiap-tiap 50 ribu hektar. Juli 2011, Antam mulai melakukan eksplorasi. Sekitar 62,6 miliar rupiah digelontorkan untuk menyukseskan apa yang Tato sebut sebagai “momentum emas” perusahaan tambang milik negara itu. Tapi eksplorasi tak berlangsung lama. Instruksi Presiden terkait moratorium pemberian izin baru di kawasan hutan alam primer menjadi kendala. “Lahan ternyata masuk area hutan primer,” kata Tato.
Moratorium berlaku hingga 2015. Jika moratorium tidak diperpanjang atau kawasan tersebut dikeluarkan dari area hutan primer, Tato bilang, Antam siap tancap gas. Sumber daya manusia berpengalaman dan teknologi sudah di tangan. Kocek Antam mungkin tidak cukup. Tapi itu bukan soal. Ada beberapa perusahaan tambang asing yang telah mengajukan proposal kerja sama. Mereka datang dari Cina, Korea Selatan, dan Australia. “Tapi Antam tetap di depan sebagai owner. Itu tak bisa diganggu gugat,” tegasnya yang menyebut eksploitasi kawasan tersebut sudah bisa dimulai tak lebih dari tujuh tahun jika izin eksplorasi kelar.
***
PENEMUAN potensi cadangan gigantik di Pegunungan Bintang sangat mungkin mempengaruhi pertarungan politik dan ekonomi di Pasifik, terutama terkait nasib politik Papua. Munculnya grup kerja sama ekonomi bangsa Melanesia, Melanesian Spearhead Group, menunjukkan menunjukkan semakin besarnya pengaruh Cina di kawasan. Beijing habis-habisan mendukung Grup yang menghimpun Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Kaledonia Baru itu. Bahkan, bangunan kantor sekretariat MSG di Port Vila, Vanuatu, dibangun atas sokongan penuh Negeri Tirai Bambu.
Geliat otot diplomasi Beijing melalui MSG tentu akan mengusik Amerika Serikat dan Australia, yang masing-masing merasa menjadi “penguasa” de facto Papua bagian barat dan timur. Investasi dagang Washington dan Canberra bisa rontok gara-gara ekspansi Beijing. Di sinlah sebenarnya pertarungan politik yang melibatkan status Papua dimulai.
West Papua National Coalition for Liberation, organisasi payung bagi kelompok pro-kemerdekaan Papua, tampaknya melihat peluang untuk meningkat daya tawar lewat forum MSG. Mereka mengajukan diri menjadi anggota MSG sebagai wakil rakyat Papua. Dalam forum MSG, mereka banyak berbicara tentang isu hak asasi manusia dan perjuangan menentukan nasib sendiri di Papua. “Sambutan forum cukup emosional,” kata Arkilaus Arnesius Baho – penghubung Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka dengan pemerintah Indonesia – yang menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi ke-19 MSG di Noumea, Kaledonia Baru, pertengahan Juni lalu.
Menariknya, WPNCL bukan satu-satunya wakil non-negara dalam MSG. Dalam KTT tersebut, mereka mengadopsi keanggotaan Kanak Socialist Liberation, organisasi yang menuntut kemerdekaan Kaledonia Baru dari Perancis. Hingga kini, negeri kepulauan di barat daya Samudera Pasifik tersebut masih berstatus teritori seberang lautan Perancis. Bahkan, MSG memutuskan KSL berhak mengadakan kerja sama dagang dengan negara lain, mengangkangi wewenang pemerintahan Kaledonia Baru yang menginduk ke Paris. Bagi Arkilaus, pengukuhan KSL oleh MSG bisa menjadi preseden bagi pengakuan WPNCL sebagai wakil rakyat Papua. “Hanya negara kawasan Pasifik itu cukup riskan bila menentukan status penentuan nasib sendiri (di Papua).”
Jakarta tidak tinggal diam. Diplomasi Pasifik pun aktif dilakukan. Indonesia mengirim tim delegasi khusus ke forum MSG. Semua anggota tim adalah orang Papua. Menteri Lingkungan Hidup Baltazar Kambuaya mengetuai tim ini dengan anggota Abraham Atuturi, Lukas Enembe, Fredy Numberi, Velix Wanggai, Frans Alberth Yoku, dan Nick Messet. Tim coba meyakinkan MSG untuk tidak mengakui WPNCL. Secara resmi, tim juga mengundang anggota MSG untuk mengunjungi Papua November mendatang. Tak hanya itu, Duta Besar Australia dan Selandia Baru juga mengemban tugas melobi negara-negara anggota MSG. “Upaya (lobi) ke negara-negara MSG selalu ada. Kami tidak lepas tangan,” kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto beberapa waktu lalu.
Arkilaus mengakui WPNCL berhadapan dengan pemerintah Indonesia dalam forum resmi MSG. Tapi dia melihat Jakarta lebih sebagai kaki tangan Washington untuk menggunting tangan Beijing di dalam forum MSG. Ambisi Amerika mempertahankan Papua sebagai ladang uang dari aksi serobot Cina bertemu dengan kepentingan Indonesia menjaga keutuhan wilayah. “Pemerintah Neoliberal Indonesia diteken Amerika untuk mengawasi Papua.”
***
PERTARUNGAN politik di kawasan bisa jadi sama rumitnya dengan upaya Jakarta merenda damai di Bumi Cendrawasih. Bekas Komisioner Komnas HAM Ridha Saleh bercerita bagaimana dia bersama Farid Husain – Utusan Khusus Presiden untuk Papua – menerobos lebat hutan Papua untuk menemui Panglima TPN OPM Richard H Joweni pada pertengan Juli 2011. Menaiki speedboat membelah laut, Ridha dan Farid harus menjalani pemeriksaan tentara OPM di pos pertama. Lepas dari pos pertama, mereka kembali diperiksa di pos kedua sebelum kemudian melintasi sungai dan memasuki pedalaman. Sekitar 30 menit perjalanan, keduanya tiba di sebuah lokasi yang telah dipersiapkan untuk pertemuan. “Saya tidak tahu persis lokasinya. Yang pasti itu bukan markas mereka tapi tempat yang disediakan untuk menerima kami,” kata Ridha.
Richard menyambut langsung dua utusan dari Jakarta tersebut. Setelah negosiasi panjang, kedua pihak menyepakati empat poin: penarikan pasukan TNI-Polri dari Papua; pembebasan tahanan politik di Papua; pembebasan tanpa syarat para buron OPM; dan perundingan dilakukan dengan jaminan situasi damai. Ketika itu, Richard menulis surat untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nadanya positif. OPM menyambut itikad baik Jakarta untuk memulai pembicaraan damai.
Sayangnya, menurut Ridha, Pemerintah tak merespons hasil pertemuan. Padahal, Farid sebagai Utusan Khusus Presiden, sudah bolak-balik mengirim laporan kepada Presiden. Buntutnya, pihak OPM kecewa. “Saya banyak menerima pesan. Orang-orang di sana kecewa sebab tidak ada eksekusi. Tapi, mau bagaimana lagi?” Arkilaus yang menjembatani pertemuan tersebut mengakui ada pihak tertentu yang menghambat proses perdamaian di Papua. “Ada yang tidak senang dengan penyelesaian masalah Papua. Mereka ada di tubuh pemerintah Indonesia dan oknum di Papua sendiri.”
Kondisi di lapangan semakin ruwet dengan aksi kelompok bersenjata pimpinan Goliath Tabuni akhir-akhir ini. Goliath, yang mengklaim sebagai panglima TPN OPM, mendeklarasikan perang terhadap TNI. Aksi kelompok ini di Puncak Jaya telah menewaskan sembilan prajurit TNI, sebagian di antara mereka adalah perwira pasukan elite.
Arkilaus mengatakan pasukan Goliath sebagai kelompok ilegal. Sebab, Goliath tak pernah mendapatkan mandat dari pimpinan tertinggi OPM. Goliath awalnya komandan operasi di Komando Daerah Pertahanan III Timika di bawah pimpinan Kelly Kwalik. Sebuah perselisihan sepele berlatar ego pribadi membuat Goliath bergerak ke Puncak Jaya dan mengklaim diri sebagai panglima TPN OPM. “Gerakan (Goliath) di Puncak Jaya mengeksekusi agenda pihak-pihak yang tidak jelas.”
Kini, menurut Arkilaus, ada delapan Komando Daerah Pertahanan TPN OPM. Setiap Kodap memiliki personel aktif kurang dari 1.000 orang. Namun, parahnya, sempalan OPM tumbuh subur dan lebih banyak dari mereka. Mereka OPM palsu yang sengaja dibentuk pihak-pihak tertentu. “Mereka OPM sempalan partai politik, OPM sempalan perusahaan asing, dan OPM sempalan negara luar.”
Sindo/IslamTimes/TheTruthSeekerMedia
Artikel Terkait:
Ghazwul Fikr
- Gilad Atzmon Dan 'Teroris' Hizbollah
- The Oded Yinon’s Plan
- Kenapa Iran Tidak Pernah Menyerang Israel?
- Kebohongan TV Al Jazeera dan Persekongkolan Zionis
- Siapa Yang Sebenarnya Berkuasa Di Dunia
- Mazhab Paling Laku di Akhir Zaman adalah Mazhab Artis !
- Jakarta Kota Fasis (Andre Vltchek)
- Ironi Uang Arab di Jagat Sepak Bola
- Apakah Negara Teluk Mendukung Yahudi Israel?
Info Nasional
- Pemerintah Perpanjang Masa Divestasi Newmont
- 10 Pernyataan Habib Rizieq Pasca Bentrok FPI-Warga di Kendal
- Presiden : Islam Identik dengan Langkah Damai
- Warga Mulai Memburu Uang Baru
- 10 Modus Perusahaan Hindari Pembayaran THR
- BJ Habibie : ICMI Satukan Potensi Umat
- USAID Beri 2,8 Juta Dollar untuk Peneliti Indonesia
- Transaksi Bisnis Takjil di Bogor Mencapai Rp 600 Juta Per Malam
- Jakarta Kota Fasis (Andre Vltchek)
wah makasih ya manfaat banget ya,, sangat berguna untuk tugas pkn saya
BalasHapus