Rabu, 25 Mei 2011

Inggris akui kebohongan 'senjata pemusnah massal' di Irak>>William Ehrman, yang kala itu menjabat sebagai direktur keamanan internasional di kantor menteri luar negeri Inggris, pada hari Rabu (25/5/2011) mengatakan bahwa intelijen Inggris sudah mendapatkan iinformasi mengenai tidak adanya senjata pemusnah massal Irak menjelang invasi Irak – yang dipimpin oleh George W. Bush. “Kami mendapatkan informasi bahwa tidak ada senjata-senjata kimia dan biologis (di Irak). Dan Irak mungkin tidak memiliki alat untuk melontarkannya. Irak juga mungkin tidak memiliki hulu ledak yang mampu menyebarkan zat-zat kimia secara efektif,” ” kata Ehrman dalam sebuah rapat dengar pendapat di kota London. Namun, Ehrman mengatakan bahwa informasi tersebut tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap perang. Ia melukiskan terkait serangkaian pengarahan intelijen mengenai senjata pemusnah massal antara tahun 2000 dan 2002 dengan sebutan pertemuan yang “sporadis”.>>Dowse menyatakan bahwa Irak “tidak berada di puncak daftar (negara) yang menjadi kekhawatiran Inggris. Menurut saya, dalam hal kekhawatiran pada tahun 2001. Seharusnya Libya dan Iran ditempatkan di atas Irak,” katanya.>> Apakah tindakan Kejahatan Perang AS-Inggris/NATO di Iraq harus diadili di Pengadilan Intrnasional dan para pencetus dan para pemimpin Perangnya harus dihukum???? Apakah benar akan ditegakan Keadilan itu??? Rasa2nya masih jauh dari jangkauan hukum...saat ini...>>> Karena mereka itu adalah Tuan2 Besarnya para Penjajah dan Imperialis Dunia ...sedangkan PBB[UN] dan anggota2 lainnya adalah budak2 hina yang hanya dijadikan legitimasi pelengkap penderita...>>> Jadi seyogianya para anggota PBB[UN] itu membubarkan diri dan membangun PBB yang baru yang bebas dari pengaruh AS-NATO-Israel......ya semacam Gerakan Negara2 Baru dan Negara Bebas ...yang tidak didikte dan diperbudak oleh AS-NATO-Israel...>>>> Bangkitlah Gerakan Non Blok yang dahulu didirikan dan diperjuangkan oleg Bung Karno dan para Pemimpin Gerakan Non Blok yang gagah berani..dan berjiwa kesyatria mandiri..>>>> Bangkitlah bangsaku dan bangsa2 yang Bebas Aktif dan berani menegakan Kebenaran dan Keadilan dengan penuh tanggung jawab dan konsisten .>> Saat ini seyogianya Rakyat dan Generasi Muda Indonesia bangkit untuk membangun Kesaradan Jiwa Merdeka..>>Semangat Solidaritas Bangsa2 Berkembang untuk mengurus dan membangun dirinya secara konfidence dan konsisten....telah ditunjukan oleh Cina-India- Korea Utara & Selatan-Iran dan sesungguhnya pada awalnya Idonesia telah menunjukan hasrat Jiwa Merdeka itu.....Namun sayangnya di zaman Orde Baru....yang dipimpin oleh Pak Harto dengan Grup Rezimnya dan Ekonom2 pro Kapitalis Barat...telah terjebak dengan jebakan ...Kapitalis Barat dimana Indonesia terjebak Hutang....dan disandera oleh Kapitalis Barat dan Negara2 adi kuasa.... sehingga akhirnya Indonesia telah menjadi budaknya Kapitalis dan Kolonialis yang tak berdaya mengumandangkan jati dirinya...dan telah rela menjadi budak2 utang...dan menjadi kaki-tangan Kapitalis dan AS ....>>> Sayang perjuangan Bung Karno dkk serta Rakyat Indonesia telah dikhianati....oleh rezim serakah dan buas dan menyerahkan dan mejerumuskan bangsa.... hingga kini....tak mampu bangkit mandiri...dan terus menjadi hamba2 dan budak2 serta antek2 Kapitalis dan Kepentingan AS dan para Sekutu dan Komaparadornya....>>> Para ulama dan para cendekiawannya...serta para elit politiknya...telah melempem...dengan jiwa2 ciut dan lembek dan terlalu besar rasa takut dengan AS dan Sekutu2nya...>> Jangankan kepada AS dan Sekutunya..., terhadap Singapore dan Malaysia saja sudah ketar ketir....karena takut diserbu Australia dan Inggris.dan tentunya para Sekutu2 Penjajah lainnya itu-..???? Nah... lihatlah...jiwa2 budak itu sudah menjadi jiwa2 lemah...>> Sampai har ini... Indopnesia... tak mampu mandiri...>>> Jangankan Angkatan Perang-Peralatan Perang- Hukum- Perekonomian-Pendidikan--Industri2- Kekuatan Energy-dan Fasilitas2 Pelabuhan-Perdagangan-Transportasi- Pelatihan2-dan Kebutuhan Penyediaan perumahan Rakyat yang murah dan merata.... semuanya telah melemah dan sangat tergantung dengan bangsa dan negara lain....dan selalu minta tolong kepada bangsa lain...yang sebenarnya tidak sepatutnya sangat dan terlalu bergantung terhadap kekuatan bangsa lain itu...Semunya benar2 menunjukan keadaan Negara dan Rakyat tanpa kemampuan kemandirian....>>> Padahal ...RI memiliki sumber2 energy, sumber2 alam, Rakyat yang cukup cerdas dabn banyak, tanah yang subur, laut yang luas dan memberikan sumber penghidupan....yang baik.... Semua itu sia2 karena bangsa kita telah terjerumus menjadi manusia2 berjiwa anak2 jajahan-yang tidak memilki jiwa2 merdeka.....>>> Berguru kepada bangsa Cina-India-Iran dan Jepang untuk selalu jujur-mandiri- dan berjiwa merdeka yang berkobar-kobar....tanpa rasa rendah terhadap AS dan Barat....>>> Hayyooo bangkitlah bangsaku....>>> Hentikan acara TV yang hedonis....dan berdusta...>>> Bangkitlah Bangsaku...menjadi bangsa yang mandiri dan malu menyenbah2 AS dan Sekutu2nya..dan selalu memuji-muji Barat dan budaya Liberal Barbar-nya....>>> Kembali kepada kepribadian Bangsa sendiri- menegakan Kebenaran dengan budaya dan agama yang dianut bangs kita...Bukan meniru dan mengembik-ngembik menjadi kambing ...dan anjing2 peliharaan AS dan Barat...>>> Tunjukan jiwa merdeka...anti penjajahan dan imperialisme dalam bentuk apapun...Karena sekarang ini... PBB[UN]-AS-NATO-Israel adalah para penglima dan ponggawa para Penajah...dan Penegak Kedustaan dan Kejahatan dengan muslihat2 politiknya...yang keji..... >>> Lihat dan perhatikan betapa ganasnya dan serakahnya permainan Neo Kolonialis -AS-NATO-Israel-PBB[UN]-seperti apa yang terjadi di Dunia Arab [Timur Tengah-Palestina-Iraq-Afghanistan-Jordania dan Afrika Utara-Mesir-Libiya-Tunisia, dll], di Semenanjung Korea- di Jepang-dll...... Telah terjadi... pendustaan...Hebatnya bangsa Jepang bisa bangkit dan terus menegakan kemandirian yang merdeka...walaupun AS dan Sekutunya selalu tetap mengangkanginya dengan segala cara....- juga Bangsa Korea telah meniru Jepang.untuk menjadi mandiri..... Sedangkan Cina dan India telah menjadi Nomer wahidnya kekuatan dunia sekarang. Sedangkan Iran kalau saja tidak terlalu dihadang oleh AS-dan Sekutu2nya... bangsa Iran telah juga menjadi Negara sejajar India dan Cina......Tetapi bangsa Iran adalah bangsa yang telah bertekad untuk menjadi bangsa yang merdeka...dan berani mandiri....>>> Mari kita benar2 belajar dengan sejarah... Dahulu Cina dan India jauh dibelakang Indonesia....Tetapi sekarang... Indonesia sangat jauh dibelakang Cina dan India, bahkan jauh dibelakang Korea..dan kini Vietnam telah juga bangkit....>>>..Padahal Negara kita memilki kekayaan alam yang sangat luar biasa...Tetapi oleh para pemimpinnya telah dijadikan mahar dan maskawinnya kekuasaan mereka dan dipersembahkan kepada Tuan2 Kapitalis-Kolonialis dan Imperialis--dan akhirnya Negara jadi morat-marit, bertumpuknya utang2-dan Rakyat keleran mencari sesuap makan menjadi babu2 dan gundik2 dinegara lain....sungguh sangat terhinakan...>>>> Hai Bangsaku bangkitlah menjdi jiwa2 Merdeka... Tegakan Syariah Islam dengan utuh dan ikhlas... Insya Allah kita bangkit dan bersatu kembali...dan Jiwa merdeka kita bangkit serta kehormatan kita dan bangsa kita bergerak dinamis dan progresif dan menjadi bangsa yang adil makmur serta menjunjung tinggi kejujuran-kebenaran-dan jiwa perjuangan dan jihad yang mandiri dan terhormat...>>> Bangkitlah Bangsaku....Majulah bangsaku dan kuatkan silaturahim-persatuan dan solidaritas umat....Teguhkan jiwa Kemerdekaan dan Keimanan serta kuatkan berbuat Ihsan...>>> Bebaskan dari belenggu penindasan jiwa2 dan kekuasaan AS-NATO-PBB[UN]-Israel dan jiwa2 budaknya materialisme..dan penjajahan serta menghalalkan segala cara.....>>> Merdekalah Bangsaku...

Inggris akui kebohongan 'senjata pemusnah massal' di Irak

Rasul Arasy
Rabu, 25 Mei 2011 20:16:44
Hits: 1235
LONDON (Arrahmah.com) – Beberapa hari sebelum pecah perang Irak, pemerintah Inggris telah mendapatkan informasi dan mengetahui bahwa pasukan Saddam Hussein tidak memiliki kemampuan untuk menyerang dengan senjata kimia, demikian kata seorang mantan pejabat Inggris dalam rapat panel terkait penyelidikan atas perang Irak.
William Ehrman, yang kala itu menjabat sebagai direktur keamanan internasional di kantor menteri luar negeri Inggris, pada hari Rabu (25/5/2011) mengatakan bahwa intelijen Inggris sudah mendapatkan iinformasi mengenai tidak adanya senjata pemusnah massal Irak menjelang invasi Irak – yang dipimpin oleh George W. Bush.
“Kami mendapatkan informasi bahwa tidak ada senjata-senjata kimia dan biologis (di Irak). Dan Irak mungkin tidak memiliki alat untuk melontarkannya. Irak juga mungkin tidak memiliki hulu ledak yang mampu menyebarkan zat-zat kimia secara efektif,” ” kata Ehrman dalam sebuah rapat dengar pendapat di kota London.
Namun, Ehrman mengatakan bahwa informasi tersebut tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap perang. Ia melukiskan terkait serangkaian pengarahan intelijen mengenai senjata pemusnah massal antara tahun 2000 dan 2002 dengan sebutan pertemuan yang “sporadis”.
Dalam rangkuman informasi mengenai perang Irak tahun 2003 mengatakan bahwa Saddam bisa saja “meluncurkan senjata pemusnah massal”, yang diartikan oleh para pejabat sebagai senjata kimia, dalam waktu 45 menit.
Tim Dowse, seorang mantan pejabat kementerian luar negeri Inggris, mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak terkejut ketika mendengar perkiraan 45 menit tersebut. “Karena hal itu masih tampak sejalan (dengan perkiraan pada waktu itu).”
Klaim 45 menit tersebut menyebabkan kekacauan politik di Inggris, setelah BBC menuding bahwa data intelijen yang mengandung klaim tersebut telah diatur sedemikian rupa demi memperkuat dukungan untuk melancarkan perang.
Ketegangan semakin menjadi ketika David Kelly, seorang pakar senjata pemerintah, ditemukan bunuh diri di tengah klaim yang menyebutkan bahwa dirinya merupakan orang yang menjadi narasumber pemberitaan BBC, sehingga membuat pemerintah melakukan penyelidikan.
Pada hari kedua penyelidikan perang Irak, panel beranggotakan lima orang tersebut juga membahas mengenai Libya dan Iran, yang menjadi kekhawatiran keamanan utama Inggris sebelum melancarkan invasi ke Irak.
“Dalam hal nuklir dan peluru kendali, saya rasa Iran, Korea Utara dan Libya mungkin jauh lebih mengkhawatirkan jika dibandingkan dengan Irak.” Kata Ehrman.
Dowse menyatakan bahwa Irak “tidak berada di puncak daftar (negara) yang menjadi kekhawatiran Inggris. Menurut saya, dalam hal kekhawatiran pada tahun 2001. Seharusnya Libya dan Iran ditempatkan di atas Irak,” katanya.
Dowse mengatakan bahwa mereka memang menemukan “bukti kontak antara para pejabat Irak dan para anggota Al-Qaeda pada akhir tahun 1990.” Namun, kontak tersebut bersifat sporadis dan hanya dilakukan sesekali. “Sama sekali tidak terlihat seperti sebuah hubungan antara pemerintah Irak dan Al-Qaeda.
“Setelah peristiwa 9/11, kami menyimpulkan bahwa Irak sebenarnya melangkah mundur. Mereka tidak ingin dikaitkan dengan Al-Qaeda. Mereka bukanlah sekutu yang alami.”
Penyelidikan yang dipimpin oleh John Chilcot, seorang mantan pejabat, tersebut membahas mengenai alasan pembenaran untuk perang tersebut, seberapa baik perlengkapan yang diberikan kepada militer dan pelajaran bagi kebijakan luar negeri di masa mendatang.
Para mantan pejabat senior Inggris dari kementerian luar negeri dan pertahanan pada hari Selasa (24/5) mengungkapkan rangkuman kebijakan Inggris terhadap Baghdad pada awal tahun 2000.
Rapat dengar pendapat tersebut diperkirakan akan mencapai puncaknya ketika Tony Blair, mantan perdana menteri Inggris, mendapatkan “giliran” berbicara menjelang atau sesudah tahun baru. (sm/rasularasy/arrahmah.com)

Conefo; nasib Rakyat Libya, Pemerintah RI terlambat [Kesadaran Nasional -32)

OPINI | 26 March 2011 | 17:57 113 7 Nihil. 
http://politik.kompasiana.com/2011/03/26/conefo-nasib-rakyat-libya-pemerintah-ri-terlambat-kesadaran-nasional-32/

13011360581295492339
Minyak, Sekali Lagi Minyak — untuk menjamin Ketahanan masing-masing Negara.
Preambule Konstitusi RI, Undang-undang Dasar 1945 Amendemen — jelas anti penjajahan ! “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan “.
 
Sebagai seorang Revolusioner Bung Karno, dalam suasana politik Internasional pasca PD II dan memasuki Era Perang Dingin — tegas konstitusi dijabarkan dalam hubungan politik  internasional . Indonesia bersikap “bebas dan aktif.”
 
Era Pak Harto, di masa Orde Baru, juga Bebas dan Aktif — bahkan Asean dan Gerakan Non Blok pun dipergunakan Pak Harto.  Kiranya setelah  Reformasi 1998 pun — seharusnya Pemerintahan Presiden RI saat ini pun — melakukan politik Bebas dan Aktif.
RI saat ini lambat membaca situasi Internasional — dan memakai landasan Konstitusi, sambil menjaga kepentingan Indonesia.
Lambat dan terlambat !
 
Bung Karno pernah mengkoreksi kecendrungan PBB akan digunakan sebagai alat Nekolim — BK mengambil sikap “Keluar dari PBB !” . Itu ia jabarkan dari Preambule UUD 1945, Semangat Konferensi Asia Afrika, dan Strategi Nasional untuk menjaga Kedaulatan Negara RI.
RI sangat berperan dalam konsolidasi kekuatan Negara-negara baru Bangkit.  New Emerging Forces !
BK membentuk Conefo — Conference of New Emerging Forces !
Gedungnya itu — di Indonesia, yang sekarang dipakai oleh MPR/DPR.
 
Landasan Konstitusional-nya ada — situasional kepentingan RI juga ada waktu itu.  “……………………dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial …………….”. Itu Amanat Undang-undang Dasar 1945.
Cuma Sejarah mencatat perekonomian Indonesia , politik Dalam Negeri di bawah Pemerintahan BK, dan subversi Asing — tidak cukup menopang ide besar BK tersebut.
 
Inflasi ribuan persen, politik NASAKOM di Dalam Negeri,  politik “Ganyang Malaysia” — dan Kudeta Gestapu/PKI, akhirnya menjadi titik balik Sejarah.  BK dan Ide Besarnya karam.
 
Pak Harto dalam masa pemerintahannya masih demikian kental melaksanakan — isi Konstitusi itu.   Politik Bebas dan Aktif diterapkan dalam kerangka Asean, OKI, dan Gerakan Non Blok.
Di PBB Indonesia sangat berperan baik semasa Menlu Adam Malik, dengan gagasan Membangun Ekonomi Dunia Baru — Indonesia berperan dengan bermacam instrumen Kebijakan Internasional — baik di OPEC, ASEAN, bahkan belakangan di APEC.  Indonesia sangat diperhatikan oleh Negara-Negara di Dunia ketiga.  Apakah di Asia-Afrika maupun di Amerika Latin. Sayangnya insiatif itu tidak ada lagi sejak Orde Baru jatuh.
 
Indonesia sesuai dengan konstitusinya — harusnya berinisiatif menggalang kekuatan agar Anggota PBB mencegah Resolusi DK-PBB, yang kemungkinan merugikan hari depan Kemerdekaan Libya, Keadilan Sosial yang digambarkan oleh kemajuan ekonomi penduduk LibyaIndonesia berkepentingan untuk menegakkan Demokratisasi di Libya dengan cara-cara yang dikehendaki Rakyat Libya (dengan tuntunan yang adil oleh PBB).
 
Indonesia harusnya berinisiatif bersama-sama kekuatan “Emerging Countries” menggalang pengaruh di PBB, di OKI bahkan ASEAN.  Karena  Krisis di Libya bisa mempengaruhi pemulihan   Ekonomi Dunia, pertumbuhan ekonomi India dan Asia Timur — serta kepentingan pertumbuhan perekonomian Indonesia juga.
 
Indonesia harus selalu berinisiatif untuk mengkonsolidasi Gerakan Non Blok, OKI, Asean, APEC ; dan berbagai Forum Internasional seperti G-20 atau WTO untuk ………..melaksanakan bunyi Preambule Konstitusi.
 
Di Dalam Negeri malah Ormas Nahdlatul ‘Ulama lebih cepat dari pada Pemerintah RI — NU mengutuk pelaksanaan Resolusi DK PBB nomor  1973. Republik Indonesia harus cerdas melaksanakan Konstitusi-nya dengan membaca dan mendalami berbagai Resolusi PBB — yang berisiko peperangan, hegemoni dan dominasi perampasan Sumber-sumber Alam dan politik — seperti Perang Teluk, Perang Irak, Perang Afghanistan, dan kini operasi perang intelijen di Timur Tengah dan Afrika Utara — yang dibungkus dengan kemasan “membela rakyat yang sedang bertikai”, tetapi mengerahkan mesin perang dan mempersenjatai salah satu pihak.
 
Indonesia tidak perlu harus anti Amerika Serikat atau Blok Barat — tetapi memberikan pengaruhnya untuk menjamin dan membela hari depan Rakyat-rakyat yang kini diambang perang saudara — sementara sumber-sumber alam dan budaya mereka di –“neo-imperialism”.
 
Jabarkanlah pidato BK “To Build the World Anew” — walaupun tentunya dengan perhitungan “Nilai-nilai Politik Bebas dan Aktif”, tidak berarti harus keluar dari PBB, atau Ganyang Malaysia, karena strategi perhitungan politis maupun pertahanan Antar Bangsa.
 
Bukan Conefo — tetapi Politik Bebas dan Aktif di semua forum internasional yang bisa dipergunakan.  
Berperanlah dalam initiatif Jerman dan Cina — untuk mengkoreksi Resolusi DK-PBB nomor 1973 yang kini “diplesetkan menjadi menggempur” Libya.
Rakyat sipil Libya akan menjadi korban sia-sia seperti di banyak negeri yang menggunakan Resolusi PBB untuk memerangi sesuatu rejim.
 
Jangan terlambat  — Malu !
1301135455250882266
Republik Indonesia harus senantiasa berinisiatif mencegah Pertikaian Bersenjata. Apalagi yang mempunyai pengaruh langsung tidak langsung kepada Ketahanan Nasional.

Bapak Wislan….
Gagasan Pemikiran yg sesuai dgn Pendiri bangsa ini,
Oleh sebab itu Selama Ini ….unsur2 yg mau merubah Perjanjian Bangsa ini selalu di berikan kesempatan untuk tidak melakukan makarnya…
Seperti Unsur2 dalam negeri…..dan unsur2 luar negeri…..
Pak Karno mengakui, untuk menjadi negara yg bebas, diperlukan kekuatan bersama, dan saling membangun…..dimulai dari kampung2 bukan dari kota besar….
Dengan demikian kesejahteraan masyarakat terjamin dari bawah ke atau bukan dari ke atas kebawah….
Kesalahan President Soeharto adalah melaksanakan kebijkasana2nya dgn system terbalik dari atas ke bawah, seperti Military Doctrine…
Sudah waktunya kita …..memulainya dari Dalam negeri….sehingga Pemerintah kita bisa berbangga dalam menjalankan kebijaksanaan2nya di luar negeri apalagi di PBB, dan konflik3 yang terjadi diluar negeri..
Membangun negara dari desa ke kota, bukan dari Pembangunan Gedung DPR yg baru , tetapi desa2 dan sekolah2 didesa terbengkalai….
Jadinya Salah Kaprah……tidak sesua gn perjanjian kita dgn Bangsa ini
Dan lagi seperti
Preambule Konstitusi RI, Undang-undang Dasar 1945 Amendemen — jelas anti penjajahan ! “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan “.
….. Penjajahan harus dihapus….dimulai dari dalam negeri…..
Jangan terbalik…… Penjajahan harus dihapus……
bukan saja dari luar tetapi terutama penjajahan bangsa sendiri
Salam Merdeka


LAHIRNYA GERAKAN NON BLOK


A.        KONFERENSI ASIA AFRIKA

                    Konferensi Asia Afrika merupakan gagasan oleh lima Negara yaitu Indonesia, India, Pakistan, Burma dan Sri Lanka. Persiapan pertama dilakukan di Kolombo pada tanggal 28 April – 2 Mei 1954. Persiapan kedua dilakukan di Bogor pada tanggal 29 Desember 1954. Melalui persiapan ini maka kemudian Konferensi Asia Afrika dilaksanakan.
Akhirnya pada tanggal 18 April 1955, dimulailah Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di kota Bandung. Konferensi ini berlangsung hingga tanggal 25 April 1955 dan diikuti oleh wakil dari 29 negara Asia dan Afrika.
Tujuan utama konferensi ini adalah membentuk kubu kekuatan negara-negara dunia ketiga untuk menghadapi dua kubu adidaya, Barat dan Timur. Di akhir konferensi, ditandatangani Deklarasi Bandung yang isinya kesepakatan untuk mengadakan kerjasama ekonomi dan budaya di antara negara-negara dunia ketiga serta mengakui adanya hak untuk menentukan nasib bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Selain itu, konferensi ini juga mengeluarkan resolusi menentang penjajahan, di antaranya penjajahan Perancis atas Guinea Baru. Konferensi Asia Afrika juga menjadi pendahuluan dari terbentuknya Organisasi Gerakan Non-Blok.
Dalam Pertemuan tersebut,  29 kepala Negara Asia dan Afrika bertemu membahas masalah dan kepentingan bersama, termasuk didalamnya mengupas secara serius tentang kolonialisme dan pengaruh kekuatan  “barat”. Pertemuan ini disebutkan pula sebagai Konferensi Asia Afrika atau sering pula disebut sebagai Konferensi Bandung.

Dari Konferensi ini dihasilkan 10 prinsip yang disepakati bersama yang sering juga disebutkan sebagai Dasa Sila Bandung, yaitu :

1.         Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam piagam PBB;
2.          Menghormati kedaulatan dan integrits territorial semua bangsa;
3.          Mengakui persamaan ras dan persamaan semua bangsa baik besar maupun kecil;
4.         Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soal-soal dalam negeri orang lain;
5.          Menghormati hak-hak tiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara sendiri atau kolektif sesuai dengan piagam PBB;
6.          a.       Tidak menggunakan peraturan-peraturan pertahanan kolektif untuk bertindak  bagi kepentingan khusus salah satu Negara besar.
        b.       Tidak melaukan tekanan terhadap Negara lain.
7.          Tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi ataupun penggunaan kekerasan terhadap integritas territorial atau kemerdekaan politik suatu Negara.
8.          Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrase atau penyelesaian hukum, atau cara damai lain berdasarkan pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan piagam PBB.
9.          Memajukan kepentingan bersama dan kerja sama.
10.     Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional.

          Di dalam komunike akhir konferensi itu, digarisbawahi kebutuhan untuk membangun kerjasama yang saling menguntungkan antar negara-negara Asia-Afrika dalam hal pembangunan ekonomi untuk melepaskan diri dari ketergantungan melalui industrialisasi. Kerjasama ini dilaksanakan dengan membangun komitmen penyediaan asistensi teknis dalam proyek-proyek pembangunan, selain pertukaran teknologi, pengetahuan, dan pembangunan pelatihan regional dan lembaga-lembaga penelitian.
B.        TERBENTUKNYA GERAKAN NON BLOK
Seperti diketahui, pembangunan Gerakan Non-blok dicanangkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang dihadiri 25 negara dari Asia, Afrika, Eropa, dan Latin Amerika diselenggarakan di Biograd (Belgrade), Yugoslavia pada tahun 1961. Pemimpin kharismatik dari Yugoslavia, Presiden Broz Tito, menjadi pemimpin pertama dalam Gerakan Non-Blok. Sejak pertemuan Belgrade tahun 1961, serangkaian Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok telah diselenggarakan di Kairo, Mesir (1964) diikuti oleh 46 negara dengan anggota yang hadir kebanyakan dari negara-negara Afrika yang baru meraih kemerdekaan, kemudian Lusaka, Zambia (1969), Alzier, Aljazair (1973) saat terjadinya krisis minyak dunia, Srilangka (1977), Cuba (1981), India (1985), Zimbabwe (1989), Indonesia, Kolombia, Afrika Selatan, dan terakhir di Malaysia pada tahun 2003. Dengan didasari oleh semangat Dasa Sila Bandung, maka pada tahun 1961 Gerakan Non Blok dibentuk oleh Josep Broz Tito, Presiden Yugoslavia saat itu
Penggunaan istilah “Non-Alignment” (Tidak Memihak) pertama kali dilontarkan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru dalam pidatonya di Srilangka tahun 1954. Dalam pidato ini, Perdana Menteri Nehru menjelaskan lima pilar prinsipil, empat pilar diantaranya disampaikan oleh Petinggi Tiongkok Chou En-lai, yang dijadikan pedoman bagi hubungan antara Tiongkok dengan India. Lima prinsip itu disebut dengan “Panchshell”, yang kemudian menjadi basis dari Gerakan Non-Blok. Kelima prinsip tersebut adalah:
1.     Saling menghormati kedaulatan teritorial
2.     Saling tidak melakukan agresi
3.     Saling tidak mencampuri urusan dalam negeri
4.     Setara dan saling menguntungkan, serta
5.     Berdampingan dengan Damai

Melihat kenyataan di atas, keberadaan Gerakan Negara-Negara Non-Blok secara tegas mengacu pada hasil-hasil kesepakatan dalam Konferensi Asia-Afrika di Bandung 1955. Penggunaan istilah bangsa-bangsa non-blok atau “tidak memihak” adalah pernyataan bersama untuk menolak melibatkan diri dalam konfrontasi ideologis antara Barat-Timur dalam suasana Perang Dingin. Lebih lanjut, bangsa-bangsa yang tergabung dalam Gerakan Non-Blok lebih memfokuskan diri pada upaya perjuangan pembebasan nasional, menghapuskan kemiskinan, dan mengatasi keterbelakangan di berbagai bidang. Dengan demikian, jelas terang bagi kita besarnya kontribusi Konferensi Bandung bagi perkembangan Gerakan Non-Blok sebagai gerakan politik dari negara-negara yang menentang perang dingin.
C.        PERTEMUAN – PERTEMUAN
                        Pertemuan-pertemuan tingkat tinggi yang diadakan oleh Negara-negara Non Blok meliputi :
1.          Summit Conferences (Konferensi Tingkat Tinggi/KTT);
Pertemuan ini merupakan pertemuan tertinggi dan dihadiri oleh para Kepala Negara/Kepala Pemerintahan seluruh Negara anggota Non Blok. Pertemuan ini merupakan pertemuan puncak dan sering disebut dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT). Keputusan-keputusan penting akan diputuskan dalam pertemuan tersebut. Pertemuan tingkat tinggi ini diselenggarakan  setiap tiga tahun.  Dalam membahas masalah-masalah yang ada, pertemuan ini dibagi menjadi dua komite yaitu Komite mengenai issue-issue politik dan Komite mengenai issue-issue ekonomi dan social.
Sampai saat ini telah diselenggarakan KTT sebanyak 13 kali dan bertempat di Negara-negara anggota GNB, yaitu :
KTT I         :     01 – 06 September 1961 di Belgrade, Yugoslavia
KTT II        :     05 – 10 Oktober 1964, Kairo, Mesir
KTT III        :     08 – 10 September 1970, Lusaka, Zambia
KTT IV      :     05 – 09 September 1973, Aljir, Aljazair
KTT V       :     16 – 19 Agustus 1976, Colombo, Srilanka
KTT VI      :     03 – 09 September 1979, Havana, Kuba
KTT VII      :     07 – 12 Maret 1983, New Delhi, India
KTT VIII     :     01 – 06 September 1986, Zimbabwe
KTT IX      :     04 – 07 September 1989, Belgrade, Yugoslavia
KTT X       :     01 – 07 September 1992, Jakarta, Indonesia
KTT XI      :     18 – 20 Oktober 1995, Cartagena, Kolombia
KTT XII      :     02 – 03 September 1998, Durban, Afrika Selatan
KTT XIII     :     02 – 25 February 2003, Kuala Lumpur, Malaysia

2.      Ministerial Conferences;
Konferensi ini merupakan pertemuan para menteri, yang bertujuan :
·            Meninjau/memeriksa perkembangan-perkem-bangan dan implementasi dari keputusan-keputusan yang dihasilkan KTT.
·            Menyiapkan KTT berikutnya
·            Mendiskusikan hal-hal yang dianggap penting yang akan dibawa ke KTT.

Konferensi tingkat menteri  terdiri dari :
·            Ministerial Meetings in New York;
·            Extraordinary Ministerial Meetings;
·            Ministerial Meetings of the Coordinating Bureau;
·            Meetings of the Ministerial Committee on Methodology;
·            Meetings of the Standing Ministerial Committee on Economic Cooperation;
·            Ministerial Meetings in various fields of International Cooperation.
Selain pertemuan tingkat tinggi tersebut diatas, pertemuan lainnya yang diselenggarakan adalah working group, task forces, contact groups and Committee.
D.        NEGARA  ANGGOTA
            Setelah hampir  50 tahun sejak disepakati “Dasasila Bandung” yang menjadi landasan semangat antikolonialisme di Asia Afrika, lalu dilanjutkan dengan Konferensi di Beograd yang merumuskan GNB, secara kuantitas GNB berhasil menggalang anggota dari 25 negara pada tahun 1961  dan saat ini menjadi 116 negara (terlampir) ditambah 17 negara pengamat  yaitu Antiqua & Barbuda, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Brazil, China, Costa Rica, Croatia, Dominica, Dominican Rep., El Salvador, Kazakhstan, Kyrgyztan, Mexico, Paraguay, Uruguay dan Ukraine.
                        Hal tersebut diatas membuktikan menguatnya sentiment antikolonialisme pasca Perang Dunia II.  Format politik GNB selanjutnya berusaha mempertahankan posisi sebagai zona netral karena dalam periode Perang Dingin, Negara Asia Afrika dan Amerika Latin membutuhkan banyak waktu untuk tidak terjebak peperangan. Selain itu, kebutuhan bagi Negara-negara Asia Afrika lainnya untuk merasakan kehidupan bersama sebagai black side area tatanan dunia baru telah menjadikan nasionalisme sebagai factor terpenting. Meski demikian, GNB masih diwarnai inkonsistensi.
E.        MASALAH-MASALAH ANTAR NEGARA
            Disadari bahwa meskipun Negara-negara anggota GNB sendiri berupaya memegang teguh prinsip-prinsip dan cita-cita yang dianut oleh GNB sebagaimana tertuang dalam Dasasila Bandung, namun bukan berarti bahwa selama ini tidak ada masalah-masalah internal GNB.
            Diantara masalah-masalah yang menonjol adalah adanya berbagai perselisihan yang terjadi diantara Negara-negara anggota GNB sendiri.
            Perselisihan antara Negara anggota tertentu itu, selain mengganggu suasana kerjasama intern GNB, juga adakalanya menghambat jalannya sidang-sidang GNB.  Disamping itu, disadari pula adanya kesulitan dalam mencapai kesepakatan untuk hal-hal tertentu yang disebabkan juga oleh penerapan prinsip konsensus secara kaku.  
 

Gerakan Non Blok (Non Aligned Movement)

hhe mumpung lagi ngerjain tugas KWN nih soal Gerakan Non Blok, nyoba Share aja ke temen-temen siapa tau berguna :)


PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG

Di era tahun 50-an, Negara-negara di dunia terpolarisasi kedalam dua kutub. Ketika itu terjadi pertarungan yang kuat antra Timur dan Barat terutama sekali pada era perang dingin (cold war) antara Amerika Serikat dan Uni Sovyet.

Pertarungan ini adalah merupakan upaya untuk memperluas sphere of interest dan sphere of influence. Dengan sasaran utama perebutan penguasaan atas wilayah-wilayah potensial di dunia dengan berkedok pada ideology anutan masing-masing.

Sebagian Negara masuk dalam Blok Amerika dan sebagian lagi masuk dalam Blok Uni Sovyet. Aliansi dan pertarungan didalamnya memberikan akibat fisik yang negative bagi beberapa Negara di dunia seperti misalnya Jerman yang sempat terbagi menjadi dua bagian, Vietnam dimasa lalu, serta Semenanjung Korea yang sampai saat sekarang ini masih terbelah menjadi Korea Utara dan Korea Selatan.

Dalam pertarungan ini Negara dunia ketiga menjadi wilayah persaingan yang amat mempesona buat keduanya. Sebut saja misalnya Negara-negara di kawasan Asia Timur dan Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Jepang serta Negara-negara di kawasan lain yang kaya akan energi dunia seperti Uni Emirat Arab, Kuwait dan Qatar.

Dalam kondisi yang seperti ini, lahir dorongan yang kuat dari para pemimpin dunia ketiga untuk dapat keluar dari tekanan dua Negara tersebut. Soekarno, Ghandi dan beberapa pemimpin dari Asia serta Afrika merasakan polarisasi yang terjadi pada masa tersebut adalah tidak jauh berbeda dengan kolonialisme dalam bentuk yang lain.

Akhirnya pada tahun 1955 bertempat di Bandung, Indonesia, 29 Kepala Negara Asia dan Afrika bertemu membahas masalah dan kepentingan bersama, termasuk didalamnya mengupas secara serius tentang kolonialisme dan pengaruh kekuatan “barat”. Pertemuan ini disebutkan pula sebagai Konferensi Asia Afrika atau sering disebut sebagai Konferensi Bandung. Konferensi inilah yang menjadi tonggak lahirnya Gerakan Non Blok.

TUJUAN
Dengan didasari semangat Dasa Sila Bandung, Gerakan Non Blok dibentuk pada tahun 1961 dengan tujuan utama mempersatukan Negara-negara yang tidak ingin beraliansi dengan Negara-negara adidaya peserta Perang Dingin yaitu USA dan Uni Sovyet.


KONFERENSI ASIA AFRIKA

Konferensi Asia Afrika merupakan gagasan oleh lima Negara yaitu Indonesia, India, Pakistan, Burma dan Sri Lanka. Persiapan pertama dilakukan di Kolombo pada tanggal 28 April – 2 Mei 1954. Persiapan kedua dilakukan di Bogor pada tanggal 29 Desember 1954. Melalui persiapan ini maka kemudian Konferensi Asia Afrika dilaksanakan.
Akhirnya pada tanggal 18 April 1955, dimulailah Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di kota Bandung. Konferensi ini berlangsung hingga tanggal 25 April 1955 dan diikuti oleh wakil dari 29 negara Asia dan Afrika.
Tujuan utama konferensi ini adalah membentuk kubu kekuatan negara-negara dunia ketiga untuk menghadapi dua kubu adidaya, Barat dan Timur. Di akhir konferensi, ditandatangani Deklarasi Bandung yang isinya kesepakatan untuk mengadakan kerjasama ekonomi dan budaya di antara negara-negara dunia ketiga serta mengakui adanya hak untuk menentukan nasib bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Selain itu, konferensi ini juga mengeluarkan resolusi menentang penjajahan, di antaranya penjajahan Perancis atas Guinea Baru. Konferensi Asia Afrika juga menjadi pendahuluan dari terbentuknya Organisasi Gerakan Non-Blok.
Dalam Pertemuan tersebut, 29 kepala Negara Asia dan Afrika bertemu membahas masalah dan kepentingan bersama, termasuk didalamnya mengupas secara serius tentang kolonialisme dan pengaruh kekuatan “barat”. Pertemuan ini disebutkan pula sebagai Konferensi Asia Afrika atau sering pula disebut sebagai Konferensi Bandung.

Dari Konferensi ini dihasilkan 10 prinsip yang disepakati bersama yang sering juga disebutkan sebagai Dasa Sila Bandung, yaitu :
1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam piagam PBB;
2. Menghormati kedaulatan dan integrits territorial semua bangsa;
3. Mengakui persamaan ras dan persamaan semua bangsa baik besar maupun kecil;
4. Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soal-soal dalam negeri orang lain;
5. Menghormati hak-hak tiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara sendiri atau kolektif sesuai dengan piagam PBB;
6. a. Tidak menggunakan peraturan-peraturan pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus salah satu Negara besar.
b. Tidak melaukan tekanan terhadap Negara lain.
7. Tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi ataupun penggunaan kekerasan terhadap integritas territorial atau kemerdekaan politik suatu Negara.
8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrase atau penyelesaian hukum, atau cara damai lain berdasarkan pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan piagam PBB.
9. Memajukan kepentingan bersama dan kerja sama.
10. Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional.
Di dalam komunike akhir konferensi itu, digarisbawahi kebutuhan untuk membangun kerjasama yang saling menguntungkan antar negara-negara Asia-Afrika dalam hal pembangunan ekonomi untuk melepaskan diri dari ketergantungan melalui industrialisasi. Kerjasama ini dilaksanakan dengan membangun komitmen penyediaan asistensi teknis dalam proyek-proyek pembangunan, selain pertukaran teknologi, pengetahuan, dan pembangunan pelatihan regional dan lembaga-lembaga penelitian.

TERBENTUKNYA GERAKAN NON BLOK

Seperti diketahui, pembangunan Gerakan Non-blok dicanangkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang dihadiri 25 negara dari Asia, Afrika, Eropa, dan Latin Amerika diselenggarakan di Biograd (Belgrade), Yugoslavia pada tahun 1961. Pemimpin kharismatik dari Yugoslavia, Presiden Broz Tito, menjadi pemimpin pertama dalam Gerakan Non-Blok. Sejak pertemuan Belgrade tahun 1961, serangkaian Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok telah diselenggarakan di Kairo, Mesir (1964) diikuti oleh 46 negara dengan anggota yang hadir kebanyakan dari negara-negara Afrika yang baru meraih kemerdekaan, kemudian Lusaka, Zambia (1969), Alzier, Aljazair (1973) saat terjadinya krisis minyak dunia, Srilangka (1977), Cuba (1981), India (1985), Zimbabwe (1989), Indonesia, Kolombia, Afrika Selatan, dan terakhir di Malaysia pada tahun 2003. Dengan didasari oleh semangat Dasa Sila Bandung, maka pada tahun 1961 Gerakan Non Blok dibentuk oleh Josep Broz Tito, Presiden Yugoslavia saat itu
Penggunaan istilah “Non-Alignment” (Tidak Memihak) pertama kali dilontarkan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru dalam pidatonya di Srilangka tahun 1954. Dalam pidato ini, Perdana Menteri Nehru menjelaskan lima pilar prinsipil, empat pilar diantaranya disampaikan oleh Petinggi Tiongkok Chou En-lai, yang dijadikan pedoman bagi hubungan antara Tiongkok dengan India. Lima prinsip itu disebut dengan “Panchshell”, yang kemudian menjadi basis dari Gerakan Non-Blok. Kelima prinsip tersebut adalah:
1. Saling menghormati kedaulatan teritorial
2. Saling tidak melakukan agresi
3. Saling tidak mencampuri urusan dalam negeri
4. Setara dan saling menguntungkan, serta
5. Berdampingan dengan Damai

Melihat kenyataan di atas, keberadaan Gerakan Negara-Negara Non-Blok secara tegas mengacu pada hasil-hasil kesepakatan dalam Konferensi Asia-Afrika di Bandung 1955. Penggunaan istilah bangsa-bangsa non-blok atau “tidak memihak” adalah pernyataan bersama untuk menolak melibatkan diri dalam konfrontasi ideologis antara Barat-Timur dalam suasana Perang Dingin. Lebih lanjut, bangsa-bangsa yang tergabung dalam Gerakan Non-Blok lebih memfokuskan diri pada upaya perjuangan pembebasan nasional, menghapuskan kemiskinan, dan mengatasi keterbelakangan di berbagai bidang. Dengan demikian, jelas terang bagi kita besarnya kontribusi Konferensi Bandung bagi perkembangan Gerakan Non-Blok sebagai gerakan politik dari negara-negara yang menentang perang dingin.

PERTEMUAN – PERTEMUAN

Pertemuan-pertemuan tingkat tinggi yang diadakan oleh Negara-negara Non Blok meliputi :
1. Summit Conferences (Konferensi Tingkat Tinggi/KTT);
Pertemuan ini merupakan pertemuan tertinggi dan dihadiri oleh para Kepala Negara/Kepala Pemerintahan seluruh Negara anggota Non Blok. Pertemuan ini merupakan pertemuan puncak dan sering disebut dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT). Keputusan-keputusan penting akan diputuskan dalam pertemuan tersebut. Pertemuan tingkat tinggi ini diselenggarakan setiap tiga tahun. Dalam membahas masalah-masalah yang ada, pertemuan ini dibagi menjadi dua komite yaitu Komite mengenai issue-issue politik dan Komite mengenai issue-issue ekonomi dan social.
Sampai saat ini telah diselenggarakan KTT sebanyak 13 kali dan bertempat di Negara-negara anggota GNB, yaitu :
KTT I : 01 – 06 September 1961 di Belgrade, Yugoslavia
KTT II : 05 – 10 Oktober 1964, Kairo, Mesir
KTT III : 08 – 10 September 1970, Lusaka, Zambia
KTT IV : 05 – 09 September 1973, Aljir, Aljazair
KTT V : 16 – 19 Agustus 1976, Colombo, Srilanka
KTT VI : 03 – 09 September 1979, Havana, Kuba
KTT VII : 07 – 12 Maret 1983, New Delhi, India
KTT VIII : 01 – 06 September 1986, Zimbabwe
KTT IX : 04 – 07 September 1989, Belgrade, Yugoslavia
KTT X : 01 – 07 September 1992, Jakarta, Indonesia
KTT XI : 18 – 20 Oktober 1995, Cartagena, Kolombia
KTT XII : 02 – 03 September 1998, Durban, Afrika Selatan
KTT XIII : 02 – 25 February 2003, Kuala Lumpur, Malaysia

2. Ministerial Conferences;
Konferensi ini merupakan pertemuan para menteri, yang bertujuan :
• Meninjau/memeriksa perkembangan-perkem-bangan dan implementasi dari keputusan-keputusan yang dihasilkan KTT.
• Menyiapkan KTT berikutnya
• Mendiskusikan hal-hal yang dianggap penting yang akan dibawa ke KTT.

Konferensi tingkat menteri terdiri dari :
• Ministerial Meetings in New York;
• Extraordinary Ministerial Meetings;
• Ministerial Meetings of the Coordinating Bureau;
• Meetings of the Ministerial Committee on Methodology;
• Meetings of the Standing Ministerial Committee on Economic Cooperation;
• Ministerial Meetings in various fields of International Cooperation.
Selain pertemuan tingkat tinggi tersebut diatas, pertemuan lainnya yang diselenggarakan adalah working group, task forces, contact groups and Committee.

NEGARA ANGGOTA

Setelah hampir 50 tahun sejak disepakati “Dasasila Bandung” yang menjadi landasan semangat antikolonialisme di Asia Afrika, lalu dilanjutkan dengan Konferensi di Beograd yang merumuskan GNB, secara kuantitas GNB berhasil menggalang anggota dari 25 negara pada tahun 1961 dan saat ini menjadi 116 negara (terlampir) ditambah 17 negara pengamat yaitu Antiqua & Barbuda, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Brazil, China, Costa Rica, Croatia, Dominica, Dominican Rep., El Salvador, Kazakhstan, Kyrgyztan, Mexico, Paraguay, Uruguay dan Ukraine.
Hal tersebut diatas membuktikan menguatnya sentiment antikolonialisme pasca Perang Dunia II. Format politik GNB selanjutnya berusaha mempertahankan posisi sebagai zona netral karena dalam periode Perang Dingin, Negara Asia Afrika dan Amerika Latin membutuhkan banyak waktu untuk tidak terjebak peperangan. Selain itu, kebutuhan bagi Negara-negara Asia Afrika lainnya untuk merasakan kehidupan bersama sebagai black side area tatanan dunia baru telah menjadikan nasionalisme sebagai factor terpenting. Meski demikian, GNB masih diwarnai inkonsistensi.


MASALAH-MASALAH ANTAR NEGARA

Disadari bahwa meskipun Negara-negara anggota GNB sendiri berupaya memegang teguh prinsip-prinsip dan cita-cita yang dianut oleh GNB sebagaimana tertuang dalam Dasasila Bandung, namun bukan berarti bahwa selama ini tidak ada masalah-masalah internal GNB.
Diantara masalah-masalah yang menonjol adalah adanya berbagai perselisihan yang terjadi diantara Negara-negara anggota GNB sendiri.
Perselisihan antara Negara anggota tertentu itu, selain mengganggu suasana kerjasama intern GNB, juga adakalanya menghambat jalannya sidang-sidang GNB. Disamping itu, disadari pula adanya kesulitan dalam mencapai kesepakatan untuk hal-hal tertentu yang disebabkan juga oleh penerapan prinsip konsensus secara kaku.

PERANAN INDONESIA DALAM GERAKAN NON BLOK


INDONESIA DAN GNB

Bagi Indonesia, Gerakan Non Blok merupakan wadah yang tepat bagi Negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya dan untuk itu Indonesia senantiasa berusaha secara konsisten dan aktif membantu berbagai upaya kearah pencapaian tujuan dan prinsip-prinsip Gerakan Non Blok.
GNB mempunyai arti yang khusus bagi bangsa Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai Negara netral yang tidak memihak. Hal tersebut tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia haurs dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Selain itu diamanatkan pula bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kedua mandat tersebut juga merupakan falsafah dasar GNB.
Sesuai dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif, Indonesia memilih untuk menentukan jalannya sendiri dalam upaya membantu tercapainya perdamaian dunia dengan mengadakan persahabatan dengan segala bangsa.
Sebagai implementasi dari politik luar negeri yang bebas dan aktif itu, selain sebagai salah satu Negara pendiri GNB, Indonesia juga senantiasa setia dan commited pada prinsip-prinsip dan aspirasi GNB.
Sikap ini secara konsekuen diaktualisasikan Indonesia dalam kiprahnya pada masa kepemimpinan Indonesia pada tahun 1992 – 1995 diawal era pasca perang dingin. Pada masa itu, Indonesia telah berhasil membawa GNB untuk mampu menentukan arah dan secara dinamis menyesuaikan diri pada setiap perubahan yang terjadi dengan menata kembali prioritas-prioritas lama dan menentukan prioritas-prioritas baru dan menetapkan orientasi serta pendekatan yang baru pula.

TUAN RUMAH KTT X GNB

Indonesia pernah menjadi tuan rumah KTT GNB yaitu KTT X yang berlangsung pada tanggal 1 – 7 September 1992 di Jakarta dan Bogor.
Selama tiga tahun dipimpin Indonesia, banyak kalangan menyebut, GNB berhasil memainkan peran penting dalam percaturan politik global. Lewat Jakarta Message, Indonesia memberi warna baru pada gerakan ini. Antara lain, dengan meletakkan titik berat kerjasama pada pembangunan ekonomi dengan menghidupkan kembali dialog Selatan-Selatan.
Hal tersebut diatas, dirasa sangat perlu sebab Komisi Selatan dalam laporannya yang berjudul “The Challenge to the South” (1987), menegaskan bahwa negara-negara Selatan harus mengandalkan kemampuannya sendiri, kalau sekedar berharap pada kerjasama Utara-Selatan ibarat pungguk merindukan bulan. Sebaliknya, dialog Selatan-Selatan akan memperkuat posisi tawar (bargaining-position) Negara-negara berkembang meski hal ini masih harus dibuktikan.
Kendati lebih mengedepankan kepentingan ekonomi, tetapi politik dan keamanan Negara-negara sekitar tetap menjadi perhatian. Dengan profil positifnya selama ini, Indonesia dipercaya untuk turut menyelesaikan berbagai konflik regional, antara lain : Kamboja, gerakan separatis Moro di Filipina dan sengketa di Laut Cina Selatan.
Konflik Kamboja mereda setelah serangkaian pembicaraan Jakarta Informal Meeting (I & II) serta Pertemuan Paris yang disponsori antara lain oleh Indonesia.
KTT X GNB di Jakarta berhasil merumuskan “Pesan Jakarta” yang disepakati bersama. Dalam “Pesan Jakarta” tersebut terkandung visi GNB yaitu :
v Hilangnya keraguan sementara anggota khususnya mengenai relevansi GNB setelah berakhirnya Preang Dingin dan ketetapanhati untuk meningkatkan kerjasama yang konstruktif serta sebagai komponen integral dalam “arus utama” (mainstream) hubungan internasional;
v Arah GNB yang lebih menekankan pada kerjasama ekonomi internasional dalam mengisi kemerdekaan yang telah berhasil dicapai melalui cara-cara politik yang menjadi cirri menonjol perjuangan GNB sebelumnya.
v Adanya kesadaran untuk semakin meningkatkan potensi ekonomi Negara-negara anggota melalui peningkatan kerjasama Selatan-Selatan.
Setelah KTT Jakarta, GNB dapat dikatakan telah memperoleh kembali kekuatan dan keteguhannya serta kejelasan akan tujuan-tujuannya yang murni.
Selama mengemban kepemimpinan GNB, Indonesia telah melakukan upaya-upaya penting dalam meningkatkan kerjasama Selatan-Selatan, menghidupkan kembali dialog Utara-Selatan dan berupaya untuk penghapusan hutang Negara-negara berkembang serta memperjuangkan revitalisasi dan restrukturisasi PBB. Demikian pula, Indonesia telah berhasil membawa GNB kearah pendekatan baru berupa kemitraan, dialog dan kerjasama dengan meninggalkan sikap konfrontasi serta retorika. Dengan pendekatan baru itu, GNB mampu berkiprah secara konstruktif dalam percaturan dunia, terutama dalam interaksinya dengan Negara-negara maju dan organisasi/lembaga internasional.
Dalam bidang ekonomi, selama menjadi Ketua GNB, Indonesia juga secara konsisten telah mengupayakan pemecahan masalah hutang luar negeri negara-negara miskin baik pada kesempatan dialog dengan Ketua G-7 maupun dengan menyelenggarakan Pertemuan Tingkat Menteri GNB mengenai Hutang dan Pembangunan yang diselenggarakan di Jakarta pada bulan Agustus 1994 serta berbagai seminar mengenai penyelesaian hutang luar negeri.
Dari upaya-upaya tersebut telah dicapai beberapa kemajuan yaitu antara lain telah disepakatinya upaya untuk melakukan pengurangan substansial terhadap hutang bilateral.
Sedangkan untuk hutang multilateral, dimana lembaga Bretton Woods semula enggan untuk membahasnya, pada akhirnya telah mendapatkan perhatian Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional dengan diluncurkannya Prakarsa HIPCs (Heavily Indebted Poor Countries); Peningkatan Fasilitas Penyesuaian Struktural (Enhanced Structural Adjustment Facility) dan pembentukan Dana Perwalian oleh Bank Dunia serta komitmen negara-negara Paris Club bagi penyelesaian hutang bilateral dengan menaikkan tingkat pengurangan beban hutang dari 67% menjadi 80%. Hal ini merupakan suatu keberhasilan upaya GNB dalam kerangka memerangi kemiskinan.
Melalui pendekatan baru yang dikembangkan sewaktu Indonesia menjadi Ketua, GNB telah berhasil mengubah sikap negara-negara anggota GNB tertentu yang pada intinya menerapkan standard ganda terhadap lembaga Bretton Woods. Disatu pihak secara bilateral negara-negara anggota GNB termasuk ingin memanfaatkan dana yang tersedia dari Bretton Woods, tetapi secara politis menunjukkan sikap apriori terhadap Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Seperti diketahui, bahwa pengambilan keputusan pada lembaga Bretton Woods pada prinsipnya didasarkan atas besarnya jumlah kekayaan anggota, dan ini dapat berarti selalu merugikan kepentingan negara-negara berkembang. Namun sekarang, dapat dikatakan bahwa telah terjalin hubungan yang baik dimana lembaga Bretton Woods telah mau mendengarkan argumentasi dan mempertimbangkan usulan-usulan GNB.
Meskipun sekarang, Indonesia tidak lagi menjabat sebagai Ketua maupun Troika GNB (kepemimpinan GNB terdiri dari Ketua satu periode sebelumnya, Ketua sekarang dan Ketua yang akan datang), namun tidak berarti bahwa penanganan oleh Indonesia terhadap berbagai permasalahan penting GNB akan berhenti atau mengendur. Sebagai anggota GNB, Indonesia akan tetap berupaya menyumbangkan peranannya untuk kemajuan GNB dimasa yang akan datang dengan mengoptimalkan pengalaman yang telah didapat selama menjadi Ketua dan Troika GNB.

KTT XIII GNB 2003 MALAYSIA

A. LATAR BELAKANG

Konferensi Tingkat Tinggi XIII telah diselenggarakan pada tanggal 20 – 25 Februari 2003 di Putra Jaya, Malaysia. Seharusnya KTT tersebut diselenggarakan di Bangladesh tetapi sebulan sebelum pelaksanaan, Bangladesh membatalkan pertemuan secara sepihak dengan alasan terjadi krisis politik di Negara tersebut.
KTT XIII sebenarnya berlangsung pada bulan Juli 2002 di Jordania, akan tetapi KTT batal dilaksanakan pada tahun itu karena kondisi politik dan keamanan di Timur Tengah yang tidak kondusif. Akibat dari pembatalan kedua Negara tersebut, para delegasi yang bersidang di Durban akhirnya memutuskan untuk menyerahkan pelaksanaan KTT kepada Malaysia.
Malaysia menyanggupi pelaksanaan KTT tersebut dan secara serius mempersiapkan pelaksanaannya. Bahkan Malaysia berambisi menjadikan KTT di Kuala Lumpur menjadi yang terbaik dibanding dengan pelaksanaan yang sebelumnya.

B. PELAKSANAAN KTT XIII

KTT Gerakan Non Blok ke-13 di Kuala Lumpur kali ini terselenggara ditengah isu besar yang menjadi perhatian dunia internasional. Rencana serangan AS terhadap Irak telah menimbulkan polemik dan kontroversi yang sangat hebat di berbagai Negara. Pernyataan AS yang mengatakan bahwa Irak menyimpan senjata pemusnah massal mendapat tentangan keras termasuk dari warga negaranya sendiri.
Protes dan demonstrasi besar-besaran marak diberbagai tempat sebagai bentuk penolakan serangan AS tersebut. Penolakan bertambah kuat karena beberapa Negara sekutu AS di Eropa seperti Jerman dan Perancis dengan tegas menolak rencana serangan AS tersebut.
Dewan Keamanan PBB sejauh ini juga tidak meloloskan rekomendasi yang mengizinkan AS menggunakan kekuatan militer di Irak.
Menyikapi hal tersebut, Negara-negara yang bersidang dalam KTT GNB di Kuala Lumpur, sepakat menjadikan krisis AS-Irak sebagai salah satu tema utama pembicaraan. Mereka menghendaki GNB mengeluarkan suatu resolusi yang secara tegas menyatakan penolakan (condemn) terhadap rencana serangan AS tersebut. Pernyataan ini sangat penting untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa keberadaan GNB masih penting dan perannya tidak dapat dikesampingkan. PBB juga diharapkan dapat memperhatikan pernyataan Negara-negara GNB tersebut mengingat mayoritas anggota PBB yang berjumlah 196 negara merupakan anggota GNB.
Kekompakan Negara anggota GNB dapat dijadikan momentum baru untuk mempersatukan seluruh anggota. Indikasi ini terlihat dari antusiasme para Kepala Negara/Pemerintahan yang menghadiri KTT di Kuala Lumpur ini. Total ada 52 Kepala Negara/Pemerintahan yang mengikuti Konferensi termasuk Presiden RI Megawati Soekrnoputri. Ini merupakan “rekor baru” karena selama pelaksanaan KTT sebelumnya jumlah yang hadir lebih sedikit dari yang sekarang.
Melihat begitu banyaknya Kepala Negara/Pemerintahan yang hadir dalam KTT ini perhatian dunia internasional tertuju ke Kuala Lumpur guna mencermati perkembangan dan menelaah resolusi yang dihasilkan dalam KTT ini.
Disamping menghasilkan resolusi mengenai krisis AS-Irak, konferensi juga menghasilkan pernyataan bersama untuk menyikapi keadaan yang terjadi di Korea Utara.
Dalam bidang ekonomi, agenda yang tidak boleh dilupakan adalah melakukan perbaikan dan pemberdayaan ekonomi. Data yang ada menunjukkan sebagian besar Negara anggota GNB kinerja ekonominya belum memuaskan. Memang ada beberapa Negara yang berhasil mencatat prestasi ekonomi yang mengesankan seperti yang terjadi di Negara Asia timur, beberapa Negara Afrika serta Negara-negara Asia Tenggara termasuk tuan rumah Malaysia. Namun secara keseluruhan GNB harus bekerja keras agar mereka dapat mensejajarkan diri dengan Negara maju.

Masalah lain yang muncul adalah besarnya ketimpangan ekonomi antar beberapa Negara anggota. Sebagai gambaran misalnya, perbandingan antara dua Negara anggota yaitu Ghana dan Korea Selatan. Pada tahun 1960-an data-data ekonomi kedua Negara relative sama, namun kondisi ekonomi antar keduanya sekarang sangat berbeda, bagaikan bumi dan langit. Fenomena ini bisa muncul karena Korea Selatan mampu mejawab tantangan zaman dengan tepat. Mereka bekerja keras, bertarung dengan Negara lain dengan menghasilkan produk yang murah dan kompetitif sehingga bisa bersaing di pasar internasional. Sesuatu yang belum dilakukan oleh Ghana dan sebagian besar Negara anggota lainnya.
Kekuatiran para anggota gerakan non blok menyangkut meningkatnya kesenjangan globalisasi adalah hanya merugikan Negara-negara sedang berkembang.
Secara keseluruhan, para pengamat politik menganalisa hasil sidang ke-13 KTT Non Blok adalah gerakan positif dalam kegiatan organisasi ini. Pendirian para Negara anggota untuk menentang kebijakan AS menunjukkan realitas bahwa mayoritas Negara-negara dunia menentang kebijakan militerisme AS yang membenarkan langkah-langkah yang tidak logis dan tidak dapat diterima.


50 TAHUN KONFERENSI ASIA AFRIKA

Seperti telah disebutkan pada bab terdahulu, Konferensi Asia-Afrika yang dikenal dengan sebutan “Konferensi Bandung” diselenggarakan pada tanggal 18-24 April 1955. Konferensi ini digagas bersama oleh Indonesia, Burma, Srilangka, India, dan Pakistan. Hadir dalam konferensi itu 29 pemimpin Negara, 23 di antaranya dari kawasan Asia dan 6 dari kawasan Afrika. Pemimpin-pemimpin besar dunia, seperti Soekarno dari Indonesia, Chou Enlai dari Republik Rakyat Tiongkok, Perdana Menteri Jawaharal Nehru dari India, Mohamad Ali dari Pakistan, U Nu dari Burma, Gamal Abdul Nasser dari Mesir, tercatat sebagai hadirin yang mengikuti konferensi tersebut.
Konferensi dilaksanakan dalam situasi ketika dunia terbelah ke dalam dua blok kekuatan adidaya dunia yang saling berseteru dalam perang dingin, yakni “Blok Barat” yang dipimpin Amerika Serikat dan “Blok Timur” yang dipimpin oleh Uni Soviet. Blok-blok kekuatan adalah buah dari tidak terselesaikannya kontradiksi dalam panggung politik dunia antara kekuatan imperialis Barat dengan kekuatan negara-negara Sosialis yang pada saat berlangsungnya perang imperialis, bersekutu menumbangkan blok kekuatan fasisme yang terdiri dari Jerman, Italia, dan Jepang.
Kini setelah 50 tahun Konferensi Asia Afrika I berlangsung, Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Afrika Selatan telah melaksanakan Konferensi II Bangsa-Bangsa Asia dan Afrika. Konferensi ini dilaksanakan bertepatan dengan momentum 50 tahun Konferensi Asia-Afrika Bandung pada 18-24 April 2005.
Negara-negara yang diundang pada peringantan 50 tahun Konferensi Asia Afrika, berjumlah 25 negara yaitu : Afgnistan, Kamboja, Federasi Afrika Tengah, Republik Rakyat Tingkok (China), Mesir, Ethiopia, Pantai Emas (Gold coast), Iran, Irak, Jepang, Yordania, Laos, Libanon, Liberia, Libya, Nepal, Filipina, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Thailand, Turki, Vietnam Utara, Vietnam Selatan dan Yaman.
Peringatan serupa sebenarnya bukan hanya milik Pemerintah RI atau Pemerintah Afrika Selatan. Momentum Konferensi Asia-Afrika sesungguhnya adalah momentum seluruh Rakyat dari seluruh dunia, terutama dari Negara-negara yang saat ini berada secara langsung maupun tidak langsung dalam dominasi imperialisme, khususnya imperialisme Amerika Serikat (AS). Karenanya berbagai kalangan masyarakat sipil, baik organisasi massa maupun organisasi sosial non-pemerintah, juga turut menyibukan diri untuk melaksanakan peringatan emas 50 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA).
Pertemuan puncak dari Konferensi tersebut dilaksanakan pada tanggal 22-23 April 2005 di ibukota Jakarta, tepatnya di Gedung Jakarta Convention Centre (JCC). Pertemuan itu berupa Konferensi Tingkat Tinggi yang dihadiri oleh pemimpin-pemimpin negara yang turut serta dalam Konferensi Asia-Afrika II. Melalui KTT tersebut, dicetuskan “Deklarasi Kemitraan Strategis Baru Asia-Afrika (New Asian-African Strategic Partnership/NAASP)”.
Deklarasi ini memfokuskan kerjasama Asia-Afrika secara konkret dan komplementer demi tercapainya perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kedua benua. Gagasan NAASP pertama kali dicetuskan pada pertemuan Asian-African Sub Regional Organization Conference (AASROC) I di Bandung 29-30 Juli 2003. Berdasarkan NAASP, kemitraan Asia-Afrika akan didasarkan pada tiga pilar kemitraan yaitu antarpemerintah, antarorganisasi sub-regional dan antarkelompok masyarakat yang terdiri atas (pelaku bisnis, akademisi dan masyarakat madani).
Kemitraan strategis yang baru ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia-Afrika yang mengarah pada upaya-upaya meningkatkan sejumlah mekanisme yang sudah ada, seperti NEPAD (New Partnership for African Development), TICAD (Tokyo International Conference on African Development), China-Africa Cooperation Conference Forum, India NEPAD Fund, dan lain-lain.
Selain di Jakarta, Konferensi juga berlangsung di Bogor dan mengahsilkan 4 tujuan pokok Konferensi Asia Afrika, yaitu :
1. Untuk memajukan goodwill (kehendak yang luhur) dan kerjasama antar bangsa-bangsa Asia dan Afrika, untuk memajukan kepentingan-kepentingan bersama, serta untuk menciptakan dan meningkatkan persahabatan.
2. Untuk meningkatkan kerjasama dibidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
3. Untuk mempertimbangkan hal-hal yang merupakan kepentingan khusus bangsa-bangsa Asia dan Afrika, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan kedaulatan nasional dan masalah-masalah rasialisme dan kolonialisme.
4. Untuk memajukan kedudukan rakyat Asia dan Afrika didalam dunia dewasa ini serta sumbangan yang dapat mereka berikan guna memajukan perdamaian serta kerjasama di dunia

P E N U T U P

Semenjak Uni Sovyet runtuh dan pecah terbagi menjadi beberapa Negara, Gerakan Non Blok terasa kurang relevansinya. Kejatuhan Uni Soviet tersebut kemudian diikuti dengan krisis politik yang melanda Negara-negara sekutunya di belahan Eropa Timur. Yugoslavia terpecah menjadi beberapa Negara, Jerman Barat bergabung dengan Jerman timur dan Negara-negara Eropa Timur lainnya melakukan reformasi politik dan ekonomi mengikuti fenomena sejarah yang terjadi saat itu.

Organisasi pertahanan Pakta Parsawa dibubarkan, bahkan beberapa Negara yang dulu bergabung didalamnya kemudian bergabung menjadi anggota NATO yang dulu merupakan pesaing beratnya. Fenomena ini menandai berakhirnya era perang dingin antara Blok Barat yang dikomandani AS dan Blok Timur di bawah pimpinan Uni Sovyet. Situasi politik internasional berubah drastis dengan menampilkan AS sebagai satu-satunya super power dunia.

Motivasi utama pendirian Gerakan Non Blok pada tahun 1961 adalah untuk menghindarkan perang serta memperkokoh perdamaian. Persaingan kekutan militer yang sangat tajam antara AS dan Uni Soviet menimbulkan kekhawatiran berbagai Negara bahwa kemungkinan akan pecah perang terbuka antara kedua pihak.

Untuk menyikapi keadaan tersebut beberapa Negara melakukan inisiatif dan memprakarsai sebuah gerakan yang diposisikan netral, tidak memihak serta tidak berada di kedua belah pihak. Pendirian GNB didasari oleh semangat Dasasila Bandung yang dihasilkan pada Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung. Pada saat masih berlangsung perang dingin, tujuan GNB memiliki relevansi yang sangat kuat. Keberadaannya secara politik agak surut ketika terjadi revolusi politik besar-besaran di Uni Sovyet dan Negara-negara Eropa Timur.

Namun jika dikaji lebih dalam, surutnya peran GNB itu sebenarnya lebih bersifat di permukaan, Setelah berakhirnya era perang dingin, bukan berarti dunia terbebas dari konflik dan peperangan. Di beberapa Negara/wilayah, terjadi berbagai konflik baik bersifat local maupun regional. Perseteruan politik yang disertai dengan pergantian kepemimpinan nasional terjadi dibeberapa Negara Afrika. Bahkan peristiwa yang hampir sama juga dialami Indonesia, sebagai salah satu pelopor berdirina gerakan ini.

Perang antara Israel dan Palestina tetap berlangsung sampai saat ini, India dan Pakistan yang sama-sama anggota GNB juga mengalami hubungan yang tidak harmonis. Hal yang sama terjadi terhadap dua Negara bersaudara di Semenanjung Korea yaitu Korea Selatan dan Korea Utara. Sementara itu penyerangan AS kepada Irak yang merupakan salah satu Negara anggota GNB juga tidak dapat dihindarkan.

Meskipun mayoritas anggota PBB yang berjumlah 196 negara merupakan anggota Gerakan Non Blok (144 negara), tetapi GNB tidak mempunyai “kekuatan”. Terbukti ketika akhirnya AS berhasil menyerang Irak dengan alasan Irak menyimpan senjata pemusnah massal. Padahal seperti diketahui, dalam KTT GNB ke-13 di Kuala Lumpur, Malaysia, Negara-negara anggota telah sepakat menjadikan krisis AS – Irak sebagai salah satu tema utama.
Negara anggota menghendaki GNB mengeluarkan satu resolusi yang secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana serangan AS tersebut. Pernyataan tersebut sangat penting untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa keberadaan GNB masih penting dan peranannya tidak dapat dikesampingkan. Kenyataannya resolusi GNB ini tidak bermakna karena AS tetap melancarkan aksinya di Irak.

Keadaan semacam ini harusnya menyadarkan Negara-negara anggota GNB bahwa tantangan yang dihadapi tidak berkurang bahkan semakin berat di masa depan.




Tidak ada komentar:

Poskan Komentar