Tipu-tipu Ala Pembatasan BBM Subsidi
JAKARTA,RIMANEWS-Ada apa dibalik pembatasan BBM Subsidi? Tentunya ada pencitraan yang harus dipertahankan.
Jika saja pemerintah saat ini punya kejujuran dan integritas yang tinggi untuk menyejahterakan seluruh rakyatnya dari Sabang sampai Merauke. Pasti, blunder-blunder politik yang tak semestinya dan kontra produktif itu takkan pernah terjadi.
Kalau saja memang berniat baik, dengan segala macam hitungan kerugian negara dari beban subsidi maka seharusnya keputusan yang diambil adalah menaikkan harga BBM subsidi tersebut. Apakah sampai pada kisaran tertentu sehingga rasio subsidi berkurang atau dilepas pada mekanisme pasar sehingga tidak ada lagi subsidi.
Tentunya keputusan tersebut bukanlah keputusan yang baik untuk sebuah citra. Trauma demonstrasi kenaikan BBM masih terbayang jelas didepan mata mereka. Apakah harus diulangi kembali??
Tentu tidak, masih ada hal lain yang dapat membodohi para mahasiswa itu semua. Yup, sudah pasti: Pembatasan BBM ber sub-sidi.
Okeh, keputusan sudah final. Pembatasan dengan pendekatan pada rakyat kecil pengguna angkutan umum itu lebih orisinal ketimbang kenaikan BBM dengan memberikan JPS. JPS hanya akan membuka kenangan lama saja.
Mari saya coba berhitung sedikit antara melepas Premium dengan harga pasaran (menaikkan BBM bersubsidi) dengan pembatasan Premium.
Jika premium dilepas sesuai dengan harga pasaran atau sesuai dengan harga pokok produksi. Maka, seluruh rakyat masih bisa menikmati BBM di kisaran harga yang tentunya di bawah Pertamax. Taruhlah Rp5.500,- atau Rp 6.000,- tapi rakyat kecil yang berpenghasilan pas-pasan masih dapat menikmati bepergian dengan nyaman bersama keluarga dalam sebuah mobil tua atau layak jalan. Kesampingkan untuk orang-orang kaya yang serakah ya, biarlah mereka dengan ketamakan mereka…
Atau pemerintah ingin penurunan pemakai kendaraan pribadi? maka dana subsidi bisa langsung dipergunakan untuk memperbaiki semua sistem transportasi untuk umum. Bagaimana caranya?? ya mohon anda bekerja dan berpikir lebih keras lagi.
Jangan cuma mengharapkan gaji besar dan penghormatan dari rakyat atau bawahan anda. Pergunakan otak anda yang sudah dibekali ilmu dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Tapi jangan lupa sertakan hati nurani sehingga kerakusan dan nafsu koupsi dapat kalian tekan.
Dengan kenaikan premium, harga-harga ikut naik. Ya, sudah pasti… Tapi pertanyaannya mau dikemanakan dana subsidi yang sudah tidak terpakai tersebut??
Yang pasti keputusan penaikan harga premium kemungkinan besar diusahakan tidak akan terjadi karena hanya akan mengurangi pencitraan.
Pembatasan Premium, harga-harga tidak naik?? Mungkinkah?? Lalu bagaimana caranya para pedagang-pedagang di pasar, pebisnis dan lainnya menutupi kekurangan untuk membeli Pertamax?? Tapi yang pasti dan lebih menyakitkan adalah bagi mereka para karyawan yang cuma hidup dari gaji bulanan.
Bersiap-siap menikmati kesengsaraan hidup, berdesakkan dalam angkutan umum yang jauh dari nyaman. Mengencangkan ikat pinggang atau kalau perlu puasa setiap hari.
Okeh, sepertinya cukup sekian.
Selamat menikmati susahnya hidup.. LANJUTKAN!!!
http://www.rimanews.com/read/
Soal Angkutan Umum dan Pembatasan BBM Bersubsidi, Persiapan Pemerintah Nol Besar
JAKARTA, RIMANEWS- Kesiapan pemerintah untuk menciptakan kebijakan menyeluruh (komperhensif) di sektor transportasi masih nol sama sekali. Model transportasi umum yang dikembangkan saat ini masih jauh dari layak untuk bisa mengiringi kebijakan pembatasan BBM tahun depan.
"Kalau pemerintah masih menyatakan baru menyusun rencana induk (masterplan), artinya sejak awal pemerintah menyodorkan cek kosong untuk dua kebijakan krusial sekaligus, yakni pembatasan subsidi dan penyediaan angkuta umum," ujar Pengamat kebijakan Publik Agus Pambagio, di Jakarta, Senin (20/12).
Menurutnya keterlambatan pemerintah menyiapkan kebijakan penataan infrastruktur ini tidak bisa dibenarkan karena untuk menerapkan kebijakan menyangkut hajat hidup orang banyak harusnya sudah ada kebijakan yang menyeluruh. "Bagaimana mau mendorong masyarakat beralih ke moda transportasi umum bila keadaannya seperti saat ini," ujar Agus.
Meski demikian, Agus menyebut bila serius ingin memulai pembenahan, khususnya di Jakarta, moda transportasi umum yang paling mendekati kelayakan adalah bus transJakarta. "Hanya itu yang paling mendekati kelayakan. Karena Kita mendorong Pemerintah DKI merealisasikan rute yang sudah ada dan menambah armada bus trans Jakarta," ujarnya.
Menurutnya, pemerintah sudah menyetujui untuk memasok bahan bakar gas (comnpressed natural gas/CNG) untuk ratusan unit bus Trans-Jakarta dengan harga tetap di kisaran Rp3.100 per liter setara premium (LSP).
"Menteri ESDM sudah menyetujui angka tersebut, Pertamina juga. Selanjutnya akan diajukan ke Menko Perekonomian. Baru itu yang bisa diandalkan dengan segala kekurangannya. Pemerintah harus memacu diri utk segera merealisasikan berbagai proyek transportasi massal," pungkas Agus.(ach/MI)
NOTE :
Mestinya ada Premium Bersubsidi & Non Subsidi bukannya HARUS beli PERTAMAX
Lha ngapain Pemerintah membatasi Premium, Kalo mau menghapus atau mengurangi subsidi BBM Premium (apapun persepsi tentang subsidi) untuk jenis kendaraan tertentu atau plat Hitam, yah silahkan saja, tapi memaksa orang membeli Pertamax itu yang jadi masalah, krn bila ada BBM jenis Premium Non Subsidi tentu Harga Premium Non Subsidi pastilah Lebih Murah daripada Pertamax atau Pertamax Plus, lha wong antara Premium dan Pertamax beda Kualitas kok. Pemerintah bisa Kok memakai kayak jual Minyak Tanah(Minyak Tanah Bersudsidi, Minyak Tanah Non Subsidi dan Minyak Tanah Industri), Premium juga bisa di jual dalam bentuk Premium Berbersubsidi dan Premium Non Subsidi serta Bio Premium atau namanya diganti nama lain, jadi Konsumen Plat Hitam masih ada alternatif BBM Lainnya yg lebih murah selain Pertamax dan Pertamax Plus.
Saya setuju adanya Pendapat tentang kemungkinan adanya tekanan dari asing, tapi yang jadi masalah ternyata Swasta dan Swasta Asing juga sangat berminat menyalurkan BBM Bersubsidi atau yang biasa disebut PSO (Public Services Oblogation), di Indonesia sudah ada 2 daerah yang Premium dan Solarnya di salurkan Oleh Petronas dan AKR, nah pertanyaannya adalah inikan katanya barang subsidi kenapa penyalurannya sampai jatuh ke tangan swasta murni, asing lagi ?
Berikut Komposisi Tehnisnya :
Pertamax Plus: Oktan= 95, Kompresi= 10:1 – 11:1
Pertamax : Oktan= 92, Kompresi= 9:1 – 10:1
Premium : Oktan= 88, Kompresi= 7:1 – 9:1
Data Januari Tahun 2008, mungkin sekarang berubah untuk besaran nilai subsidinya dan harga minyak dunia sbb :
untuk ketiga produk tersebut sebenarnya memiliki harga yang relatif dekat tergantung harga minyak dunia..Produk H. asli H. spbu SubsidI :
PREMIUM = 5.500 - 4.500 = 1.000
KERO = 5.550 - 2.500 = 3.050
SOLAR = 5.450 - 4.300 = 1.150
nah loh keliatan kan selisihnya.
Masalah kelangkaan BBM ber-Oktan 88 belum tentu benar, coba deh kalo pengadaan BBM ber-Oktan 88 atau minimal Additive-nya di Tender atau dilelang secara Bebas dan Terbuka, kita jadi akan tahu keadaan sesungguhnya.
ada lagi yang berpendapat sebaiknya Pertamina jual Premium Non Subsidi dengan Oktan 90, nah .... jadi DAGANGAN kan ujung-ujung-nya ?
Saran saya sebaiknya Pemerintah terbuka,tentang berapa sih sebenarnya besaran Subsidi untuk 1 liter Premium (Oktan 88) ? kan nanti ketemu harga Premium NON Subsidi, nggak ujug2x ganti Pertamax, kalo melihat data tahun 2008 Harga Premium bila NoN subsidi, harganya akan jauh lebih murah di banding harga Pertamax, nah jadi Pembeli dgn Mobil Plat Hitam yg katanya gak boleh beli BBM Bersubsidi, masih punya pilihan dapat harga BBM yg murah
Note 2 :
Sebaiknya istilah SUBSIDI itu Mbok Ya diganti dengan istilah lain. Menurut Saya, terkesan istilah SUBSIDI itu bahasa akutansi yang sangat feodalis. Mengapa demikian? Saya kira jaman DEMOKRASI ini nggak ada istilah Pemerintah membantu Rakyat.......... Sudah kewajibannya Pemerintah (baca Penguasa mandate Rakyat) membantu Rakyat.
Kalau mau jujur istilah SUBSIDI itu istilah bisa yang berbau “Koruptif”
Coba ingat : Istilah Subisidi …itu istilah di jaman aorde Baru yang perhitungannya sangat bisa “Koruptif” tidak transparant.
Di Jaman Orde Baru : (Dimana istilah Harga Subsidi BBM muncul)
Saat itu : Produksi Crude kita masih 1.7 juta barel/day, konsumsi dalam negeri 0.8 juta barel /day.
Kok bisa : Saat itu ada istilah subsidi buat Rakyat ..bukankah saat itu ada surplus Minyak Mentah 900 ribu B/D
( Ingat : Menurut Pasal 33 UUD 45 BBM adalah milik Rakyat bukan penguasa/Pengelola)
Bagaimana sekarang :
Produksi 900 ribu B/D konsumsi 1.2 Juta B/D…Impor minyak bisa 300 – 400 ribu B/D (ini mungkin……ada subsidi? Bisa tidak atau pas titik Impas tak ada tombok (istilah lain dari subsidi = tombok –bhs Jawa ,kalau adapun hanya sedikit tomoknya (subsidinya)…tetapi naggak sebesar yang ada di APBN)
Berapa ongkos produksi minyak mentah dan Refinery sampai saat ini dari Pertamina nggak pernah transparant
Ongkos Produksi Minyak Mentah paling dibawah 15 $/B dijual 70 $/barel (ini untuk yang 900 barel perday) Keuntungan ini ini bisa mensubsidi (menomboki) harga yang Pembelian minyak 400 ribu B/D.
Ongkos refinery berkisar berkisar 0.30 – 0.60 US $/gallon
Saya setuju SUBSIDI dihilangkan dalam arti sesungguhnya
Artinya nggak perlu ada istilah SUBSIDI masukkan angka apa adanya. Beri pajak penjualan yang berbeda bagi
Knnsumen. (kalau ingin membedakan konsumen)
Kalau perhitungan secara biasa (nggak pakai istilah SUSIDI/TOMBOK), klau memang harga Premiun Rp 6000 /liter…Yah Jual saja Rp 6000,=. Biar konsumen tahu dan rela membayar harga yang sesungguhnya.
Kalau perlu pemerintah takut rugi bisa dipakai pajak penjualan. Seperti penjualan Mobil/Motor kalau perlu. Tetapi perhitungan transparant. Jadi jelas tidak berbau koruptif. Pakai perhitungan akutansi biasa saja.
Karena istilah subsidi menjadi rancu dan rawan permainan Akutansi Keuangan saja. Pakai Istilah Pajak Penjualan.
Note 3 :
dalam dialog economic chalange di MetroTV td, Evita (Dirjen Migas) dan Wakil dr Partai Demokrat TIDAK BISA menjawab dan selalu mengalihkan Perhatian saat Kwik ngajak dialog mslh hitung2an scr detail Subsidi BBM, mrk semua menjawab POKOKnya SUDAH ADA hitungannya l Video Economic Challenges: Pembatasan BBM Bersubsidi, Apa Sebenarnya Mau Pemerintah http://www.metrotvnews.com/
Lha ngapain Pemerintah membatasi Premium, Kalo mau menghapus atau mengurangi subsidi BBM Premium (apapun persepsi tentang subsidi) untuk jenis kendaraan tertentu atau plat Hitam, yah silahkan saja, tapi memaksa orang membeli Pertamax itu yang jadi masalah, krn bila ada BBM jenis Premium Non Subsidi tentu Harga Premium Non Subsidi pastilah Lebih Murah daripada Pertamax atau Pertamax Plus, lha wong antara Premium dan Pertamax beda Kualitas kok. Pemerintah bisa Kok memakai kayak jual Minyak Tanah(Minyak Tanah Bersudsidi, Minyak Tanah Non Subsidi dan Minyak Tanah Industri), Premium juga bisa di jual dalam bentuk Premium Berbersubsidi dan Premium Non Subsidi serta Bio Premium atau namanya diganti nama lain, jadi Konsumen Plat Hitam masih ada alternatif BBM Lainnya yg lebih murah selain Pertamax dan Pertamax Plus.
Saya setuju adanya Pendapat tentang kemungkinan adanya tekanan dari asing, tapi yang jadi masalah ternyata Swasta dan Swasta Asing juga sangat berminat menyalurkan BBM Bersubsidi atau yang biasa disebut PSO (Public Services Oblogation), di Indonesia sudah ada 2 daerah yang Premium dan Solarnya di salurkan Oleh Petronas dan AKR, nah pertanyaannya adalah inikan katanya barang subsidi kenapa penyalurannya sampai jatuh ke tangan swasta murni, asing lagi ?
Berikut Komposisi Tehnisnya :
Pertamax Plus: Oktan= 95, Kompresi= 10:1 – 11:1
Pertamax : Oktan= 92, Kompresi= 9:1 – 10:1
Premium : Oktan= 88, Kompresi= 7:1 – 9:1
Data Januari Tahun 2008, mungkin sekarang berubah untuk besaran nilai subsidinya dan harga minyak dunia sbb :
untuk ketiga produk tersebut sebenarnya memiliki harga yang relatif dekat tergantung harga minyak dunia..Produk H. asli H. spbu SubsidI :
PREMIUM = 5.500 - 4.500 = 1.000
KERO = 5.550 - 2.500 = 3.050
SOLAR = 5.450 - 4.300 = 1.150
nah loh keliatan kan selisihnya.
Masalah kelangkaan BBM ber-Oktan 88 belum tentu benar, coba deh kalo pengadaan BBM ber-Oktan 88 atau minimal Additive-nya di Tender atau dilelang secara Bebas dan Terbuka, kita jadi akan tahu keadaan sesungguhnya.
ada lagi yang berpendapat sebaiknya Pertamina jual Premium Non Subsidi dengan Oktan 90, nah .... jadi DAGANGAN kan ujung-ujung-nya ?
Saran saya sebaiknya Pemerintah terbuka,tentang berapa sih sebenarnya besaran Subsidi untuk 1 liter Premium (Oktan 88) ? kan nanti ketemu harga Premium NON Subsidi, nggak ujug2x ganti Pertamax, kalo melihat data tahun 2008 Harga Premium bila NoN subsidi, harganya akan jauh lebih murah di banding harga Pertamax, nah jadi Pembeli dgn Mobil Plat Hitam yg katanya gak boleh beli BBM Bersubsidi, masih punya pilihan dapat harga BBM yg murah
Note 2 :
Sebaiknya istilah SUBSIDI itu Mbok Ya diganti dengan istilah lain. Menurut Saya, terkesan istilah SUBSIDI itu bahasa akutansi yang sangat feodalis. Mengapa demikian? Saya kira jaman DEMOKRASI ini nggak ada istilah Pemerintah membantu Rakyat.......... Sudah kewajibannya Pemerintah (baca Penguasa mandate Rakyat) membantu Rakyat.
Kalau mau jujur istilah SUBSIDI itu istilah bisa yang berbau “Koruptif”
Coba ingat : Istilah Subisidi …itu istilah di jaman aorde Baru yang perhitungannya sangat bisa “Koruptif” tidak transparant.
Di Jaman Orde Baru : (Dimana istilah Harga Subsidi BBM muncul)
Saat itu : Produksi Crude kita masih 1.7 juta barel/day, konsumsi dalam negeri 0.8 juta barel /day.
Kok bisa : Saat itu ada istilah subsidi buat Rakyat ..bukankah saat itu ada surplus Minyak Mentah 900 ribu B/D
( Ingat : Menurut Pasal 33 UUD 45 BBM adalah milik Rakyat bukan penguasa/Pengelola)
Bagaimana sekarang :
Produksi 900 ribu B/D konsumsi 1.2 Juta B/D…Impor minyak bisa 300 – 400 ribu B/D (ini mungkin……ada subsidi? Bisa tidak atau pas titik Impas tak ada tombok (istilah lain dari subsidi = tombok –bhs Jawa ,kalau adapun hanya sedikit tomoknya (subsidinya)…tetapi naggak sebesar yang ada di APBN)
Berapa ongkos produksi minyak mentah dan Refinery sampai saat ini dari Pertamina nggak pernah transparant
Ongkos Produksi Minyak Mentah paling dibawah 15 $/B dijual 70 $/barel (ini untuk yang 900 barel perday) Keuntungan ini ini bisa mensubsidi (menomboki) harga yang Pembelian minyak 400 ribu B/D.
Ongkos refinery berkisar berkisar 0.30 – 0.60 US $/gallon
Saya setuju SUBSIDI dihilangkan dalam arti sesungguhnya
Artinya nggak perlu ada istilah SUBSIDI masukkan angka apa adanya. Beri pajak penjualan yang berbeda bagi
Knnsumen. (kalau ingin membedakan konsumen)
Kalau perhitungan secara biasa (nggak pakai istilah SUSIDI/TOMBOK), klau memang harga Premiun Rp 6000 /liter…Yah Jual saja Rp 6000,=. Biar konsumen tahu dan rela membayar harga yang sesungguhnya.
Kalau perlu pemerintah takut rugi bisa dipakai pajak penjualan. Seperti penjualan Mobil/Motor kalau perlu. Tetapi perhitungan transparant. Jadi jelas tidak berbau koruptif. Pakai perhitungan akutansi biasa saja.
Karena istilah subsidi menjadi rancu dan rawan permainan Akutansi Keuangan saja. Pakai Istilah Pajak Penjualan.
Note 3 :
dalam dialog economic chalange di MetroTV td, Evita (Dirjen Migas) dan Wakil dr Partai Demokrat TIDAK BISA menjawab dan selalu mengalihkan Perhatian saat Kwik ngajak dialog mslh hitung2an scr detail Subsidi BBM, mrk semua menjawab POKOKnya SUDAH ADA hitungannya l Video Economic Challenges: Pembatasan BBM Bersubsidi, Apa Sebenarnya Mau Pemerintah http://www.metrotvnews.com/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar