JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi terpancing menanggapi kritik terbuka yang disampaikan anggota DPR asal Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, dalam Sidang Paripurna, Kamis (16/12/2010).
Aria menyebut Gamawan tak menunjukkan kenegarawanan dalam menanggapi dinamika masyarakat Yogyakarta. Setelah membacakan pandangan pemerintah terkait RUU Partai Politik, Gamawan, masih di atas podiumnya, meminta waktu menanggapi kritik Aria Bima. "Saya merasa perlu menanggapi pernyataan Saudara Aria Bima," kata Gamawan.
Namun, pimpinan sidang, Pramono Anung, meminta Gamawan untuk kembali ke tempatnya karena kapasitasnya yang mewakili Presiden dan tidak dalam kapasitas menanggapi pernyataan interupsi anggota Dewan.
"Bapak Menteri, perlu diingat bahwa Bapak mewakili Presiden dalam mimbar terhormat di Paripurna ini, dan hanya memberikan penjelasan terkait RUU Partai Politik, tidak yang lainnya. Bapak bisa klarifikasi pada forum lain," kata Pramono.
Dengan nada tinggi, Gamawan menimpali, "Alangkah tidak adilnya dalam suasana demokrasi, mereka boleh bicara, saya tidak. Baik kalau saya tidak boleh menyampaikan itu, artinya ada diskriminasi. Yang lain boleh bicara, tapi saya tidak boleh menanggapi," ujar Gamawan.
Suasana sedikit riuh ketika beberapa anggota Dewan turut berbicara. "Menteri overacting, menteri turun," kata beberapa anggota melalui pengeras suara.
Akhirnya, Gamawan memilih kembali ke posisinya. "Ini semua jadi catatan bagi saya," kata dia.
Aria menyebut Gamawan tak menunjukkan kenegarawanan dalam menanggapi dinamika masyarakat Yogyakarta. Setelah membacakan pandangan pemerintah terkait RUU Partai Politik, Gamawan, masih di atas podiumnya, meminta waktu menanggapi kritik Aria Bima. "Saya merasa perlu menanggapi pernyataan Saudara Aria Bima," kata Gamawan.
Namun, pimpinan sidang, Pramono Anung, meminta Gamawan untuk kembali ke tempatnya karena kapasitasnya yang mewakili Presiden dan tidak dalam kapasitas menanggapi pernyataan interupsi anggota Dewan.
"Bapak Menteri, perlu diingat bahwa Bapak mewakili Presiden dalam mimbar terhormat di Paripurna ini, dan hanya memberikan penjelasan terkait RUU Partai Politik, tidak yang lainnya. Bapak bisa klarifikasi pada forum lain," kata Pramono.
Dengan nada tinggi, Gamawan menimpali, "Alangkah tidak adilnya dalam suasana demokrasi, mereka boleh bicara, saya tidak. Baik kalau saya tidak boleh menyampaikan itu, artinya ada diskriminasi. Yang lain boleh bicara, tapi saya tidak boleh menanggapi," ujar Gamawan.
Suasana sedikit riuh ketika beberapa anggota Dewan turut berbicara. "Menteri overacting, menteri turun," kata beberapa anggota melalui pengeras suara.
Akhirnya, Gamawan memilih kembali ke posisinya. "Ini semua jadi catatan bagi saya," kata dia.
http://forum.detik.com/mendagri-kesel-tak-boleh-tanggapi-interupsi-anggota-dewan-t224506.html?df9911tpil?nd991103frm
Dgn nada tinggi, Gamawan menimpali, "Alangkah tidak adilnya dalam suasana demokrasi, mereka boleh bicara, saya tidak. Baik kalau saya tidak boleh menyampaikan itu, artinya ada diskriminasi. Yang lain boleh bicara, tapi saya tidak boleh menanggapi,"
BalasHapusBpk Gamawan yth, alangkah anehnya anda ini, padahal anda telah menuangkan segala uneg2 dalam konsep dan dalil serta rancangan RUU DIY itu dan juga ke DPR, tapi masih juga kurang puas, hanya karena kritik beberapa anggota DPR. Mengapa nada ini??? Selalu kesal dan gak puas. Wah gemes yah. Anda seyogianya tidak semata-mata bersikap sebagai subordinasi Presiden yg mungkin juga ada kehilafan dan kekurangannya atau bisa jadi adanya tekanan dan tangan2 terselubung pada Presiden dari bbrp pihak yang vested, baik itu asing atau mungkin juga "segelintir orang dalam", semacam antek2 kapitalis dan neokolonialis, dimana Presiden tidak mudah melepas diri dari jerat dan jaring2 para kolaborator yang memang sangat menggurita dari hari kehari. Disinilah sikap anda seharusnya membantu mengingatkan dan meluruskannya tidak semata-mata dengan dalil klasik bahasa "demokrasi penjajahan/ liberalisme", tetapi seyogianya dikemukakan alasan2 kepribadian nasional kita yang kaya dengan falsafah luhur dan pesan2 mulia yang diejawantahkan melalui perilaku para tokoh2 masyarakat dan sikap mulia dalam mengayomi samiuk sinegaswara, rukun runtut dan adanya adat santun dan saling membagi rasa.
Namun ajaran orang2 pintar hasil pendidikan "Negara Kulon" memang sangat bergema, megah dan bergemuruh, laksana angkatan perang dgn kekuatan canggih dan selalu merasa diatas dan harus selalu dimenangkan dengan cara apapun... Ini dalil2 kolonial yang sampai sekarang masih didengungkan dan digembor-gemborkan oleh para dedengkot orang2 sono. Kita lihat, bagaimana mereka berkolaborasi dan selalu tampil dengan retorika kemajuan, teknologi canggih dan membangun opini publik serta cenderung menghalalkan segala cara.
Sesungguhnya, saya ingin bertanya... Ada apa dengan anda Bp Gamawan yth??? Siapa sesungguhnya anda dan untuk siapa anda berbuat?? Benarkah Keraton itu atau adat Jawa itu tidak bisa memilih pemimpinnya sendiri dengan cara dan adat mereka sendiri... serta dengan tata cara yang mereka yakini telah menjadi bagian dari sejarah mereka??
Kalau Sultan wafat ???
Kalau ada pelanggaran hukum??? dll dll
Wah mereka itu bodoh2 yah pk Gamawan?? Sungguh sedih yah... rakyat DIY bodoh2 yah??? Tidak paham akan konsep Bp Gamawan??? Tidak sekolahan??? Tidak belajar dengan AS, Eropa..dll?? Hmmh... Sungguh Bp Gamawan ini kesal, padahal Bpk adalah Mendagri dan orang hebat... Hmmh..anggota DPR itu... bodoh...yah..??
Wassalam