Agenda Tersembunyi Tragedi Rohingya Myanmar
Nasib
Muslim Rohingnya semakin mengkhawatirkan. Di negaranya sendiri dianggap
sebagai illegal Citizens, dan di luar negara tidak diterima. Ribuan
orang Muslim Rohingya menjadi korban pembantaian. Tidak hanya itu,
presiden Myanmar, Thein Sein melontarkan pernyataan kontroversial
mengusir Muslim Rohingya sebagai penyelesaian konflik bernuasa etnis dan
agama di negara itu. Bahkan dia menawarkan kepada PBB jika ada negara
yang bersedia menampung mereka.
Bagi Direktur Global Future Institute, Jakarta, yang terjadi di Arakan ini bukan hanya Muslim Cleansing, tapi juga Budha Cleansing.
Menurut pengamat internasional ini, yang menjadi korban bukan hanya
masyarakat muslim maupun Budha, tapi juga terjadi benturan peradaban di
Myanmar.
"Ada permainan korporasi tertentu yang
berkolaborasi dengan Junta militer Myanmar," kata penulis buku
"Tangan-tangan Amerika di Pelbagai belahan Dunia" itu.
"Kayaknya, di Arakan ini pemicunya mirip dengan Ambon, sebuah masalah
kriminal yang kemudian dipolitisasi. Untuk itu harus dipahami skema
besarnya. Yang sesungguhnya terjadi adalah Cleansing masyarakat." Tegas Hendrajit.
Simak
selengkapnya wawancara eksklusif Purkon Hidayat dari IRIB Bahasa
Indonesia dengan Hendrajit, Direktur Global Future Institute Jakarta
mengenai persoalan di balik tragedi kemanusiaan yang menimpa Muslim
etnis Rohingya di Myanmar.
Kalau kita lihat dari
perspektif korban, persoalan inikan sudah bertahun-tahun. Memang
faktanya suku Rohingya ini merupakan mayoritas di Arakan, tapi dianggap
sebagai illegal citizens. Bahkan kini, jumlahnya tinggal
sejutaan karena sebagian sudah migrasi ke negara lain. Saya melihat
persoalan ini, entah itu Karena yang Budha maupun Rohingya yang Muslim,
bagi saya tetap sebagai prakondisi yang rawan di Myanmar sendiri. Jadi
artinya ada sesuatu yang sebetulnya harus dilihat dari gambaran yang
jauh lebih besar.
Saya amat menyayangkan baru-baru ini di Jakarta misalnya ada yang menyebut fenomena di Myanmar sebagai Muslim Cleansing. Bagi saya, ini bukan hanya Muslim Cleansing, tapi juga Budha Cleansing.
Kalau melihat skema konfliknya mengarah pada konflik peradaban. Tapi
intinya ini masuk pada desakan untuk menghantam pola rezim Myanmar
sendiri. Kalau dilihat lebih jauh ada permainan korporasi tertentu yang
berkolaborasi dengan Junta militer.
Saya lihat, selain
mengorbankan warga dan masyarakat juga membenturkan peradaban. Dan
kebetulan dalam konteks di Arakan ini yang memang kondusif adalah isu
agama.
Tadi Anda menyebutkan adanya kolaborasi antara Junta militer dengan korporasi asing. Bagaimana bentuknya ?
Pada tahun 1988, muncul sistem baru di Myanmar. Walaupun rezim otoriter
militer yang memimpin, tapi Myanmar menggunakan sistem pasar. Ketika
itu ada undang-undang baru yang namanya The Union of Myanmar Foreign Investment Law.
Payung hukum ini adalah perlindungan terhadap sektor eksplorasi dan
pengembangan sektor minyak dan gas alam yang melibatkan
korporasi-korporasi asing.
Pada kasus Arakan ini
adalah pertarungan soal minyak dan gas bumi. Pada tahun 2005, perusahaan
gas Cina menandatangani kontrak gas dengan pemerintah Myanmar untuk
mengelola eksplorasi minyak.
Kita harus lihat,
sebagaimana kasus yang terjadi di Indonesia seperti di Sampang, Mesuji
dan lainnya yang menunjukkan bahwa konflik-konflik horizontal menandakan
ada sesuatu yang yang diincar dari sisi geopolitik. Yang menarik dari
sisi rezim militer di Myanmar dari era Ne Win hingga sekarang ini,
ternyata melibatkan perusahaan asing semacam Chevron AS maupun Total
Perancis, padahal kedua negara ini kan di permukaan mengangkat isu hak
asasi manusia. Jelas ada pertarungan bisnis yang bermain melalui pintu
belakang dari rezim militer Myanmar.
Saya melihat
konflik soal Islam dan Budha yang belakangan ini semakin memanas, bahkan
ada istilah konyol dari presidennya, "Udah saja Rohingya itu diusir
dari Myanmar," Masalah ini harus dilihat sebagai hilir saja, hulunya
adalah adanya satu hal yang diincar di Arakan yaitu minyak dan gas alam.
Jadi Arakan ini menyimpan sumber daya migas yang besar ya ?
Cukup besar ya saya kira. Dengan dasar itu, eksplorasi minyak dan gas
bumi itu menjadi incaran bukan hanya Cina tapi juga AS. Apalagi Chevron
leading bermain di situ, ada juga Petro China, Tiongkok Petroleum,
Petronas Malaysia dan lain.
Repotnya rezim militer ini memproteksi lewat undang-undang The Union of Myanmar Foreign Investment Law. Cina
dan beberapa negara yang diluar AS dan Eropa Barat kelihatannya lebih
unggul. Sementara AS ketinggalan. Nah, yang menarik masalah Muslim di
Arakan ini cenderung memberi ruang bagi pendekatan symmetric
Bill Clinton yang diterapkan oleh Obama dan Hillary Clinton. Dengan
dasar, "Konflik wilayah itu perlu advokasi hak asasi manusia nih, LSM,
LSM perlu masuk." Dari pintu ini, mereka masuk dengan memakai konflik
Islam dan Budha tersebut. Tapi tampak sasaran strategisnya adalah sama
yaitu penguasaan minyak dan gas bumi.
Berkaitan
dengan stetemen presiden Myanmar, Thein Sein yang mengatakan bahwa
penyelesaian kasus konflik bernuasa etnis dan agama di Myanmar adalah
mengusir muslim etnis Rohingya dari negara ini. Bahkan dia menawarkan
kepada PBB jika ada negara yang bersedia menampung mereka. Anda
melihatnya seperti apa masalah ini ?
Sebetulnya
kalau dilihat dari konteks pernyataan presiden Myanmar yang menunjukkan
kekonyolan-kekonyolan yang tidak didasari oleh satu kerangka yang benar,
tapi itu malah menjebaknya dalam pertarungan besar. Dia sudah masuk ke
dalam perangkap The Clash of Civilizations. Sebab kalau
dasarnya adalah ideologis dalam kerangka kontraskema global harusnya dia
enggak memakai istilah-sitilah itu. Dia justru masuk ke dalam perangkap
itu. Di sana, seakan-akan Islam dan Budha bertempur, padahal dua-duanya
korban.
Kalau kita lihat dalam konteks skema ini,
modus dari rezim militer memproteksi korporasi model Total, Chevron,
Petrochina dan lain-lain. Itu caranya ekstrim seperti pembakaran
desa-desa. Nah di sana, warga yang menjadi korban. Cleansing yang paling efektif tanpa melibatkan penguasa adalah konflik agama. Kalau di Indonesia mungkin Cleansing agama tidak laku, tapi Cleansing suku
sama dasyatnya. Malah lebih efektif karena mereka paham betul masalah
kesukuan di Indonesia lebih mudah disulut daripada masalah agama. Di
Burma ini terperangkap masalah tersebut.
Di sini,
pernyataan presiden Myanmar justru membuatnya masuk ke dalam perangkap.
Yang menarik sikap seperti Aung San Suu Kyi walaupun dalam bahasa yang
agak terselubung, ia menyatakan bahwa etnis Muslim jadi sasaran.
Seharusnya dia menegaskan bahwa Budha juga jadi korban.
Maksudnya jadi korbannya gimana ?
Maksudnya dalam skema korporasi global itu. Misalnya yang terjadi di
Papua, yang disasar adalah benturan antarasuku dari tujuh suku itu.
Dalam urusan duit aja bisa pecah apalagi urusan yang melibatkan
simbol-simbol tradisional kesukuan masing-masing.
Kayaknya, di Arakan ini pemicunya mirip dengan Ambon ya, sebuah masalah
kriminal yang kemudian dipolitisasi. Untuk itu harus dipahami skema
besarnya. Yang sesungguhnya terjadi adalah Cleansing masyarakat.
Ini pra kondisi dari sesuatu yang dulunya tidak bisa ditangani secara
tepat dalam konteks keadilan antara mayoritas dan minoritas yang menjadi
bom waktu. Dan bom waktu itu meletus jika prakondisi ini dipicu. Nah triggering factor
itu kan enggak mungkin alami seperti sekarang ini. Jika terjadi
benturan maka daerah itu akan dinyatakan sebagai kawasan darurat,
menjadi close area. Nah di situlah agenda sebenarnya baru dimunculkan. Makanya harus dipahami apa agenda besar sebenarnya.
Yang disayangkan dalam rezim militer mulai dari Ne Win sampai sekarang
ini yang seakan-akan sosialis negara justru pada dasarnya kapitalis
negara. Sejatinya, dengan undang-undang The Union of Myanmar Foreign Investment Law, Myanmar
pada dasarnya sedang mengarah pada pasar, tapi di bawah kendali penuh
negara. Dan dia memproteksi korporasi-korporasi untuk berkolaborasi
dengan penguasa. Tentu dengan segala bayaran sosialnya.
Kebetulan korporasi yang masuk seperti Chevron, Total, PetroChina dan sebagainya, isi kepalanya bukan hanya sebagai Company.
Seperti juga Freeport, pikiran korporasi ini seperti negara. Jadi
ketika menentukan lokasi seperti Arakan itu perhitungannya bukan feasibility study
lahan bisnis saja, tapi geopolitiknya dihitung juga seperti komposisi
populasi penduduk. Kalau itu masih wajar. Karena semua itu harus
memenej. Tapi yang ada dipikiran opensif jahat korporasi itu adalah "Apa
yang bisa dimainkan" dari fakta-fakta yang ada. Kasarnya, "kalau diadu
domba mainkannya bagaimana?" Nah komposisi-komposisi ini sudah dihitung
oleh mereka. Selain perlunya politik pemilihan lokasi juga yang harus
dilihat adalah Winning Coalition dari korporasi itu. (IRIB Indonesia / PH)
Iran Kecam Sikap Diam Barat terhadap Muslim Rohingya
Pria muslim Rohingya menangis ketika dipaksa untuk naik kapal
untuk dikembalikan ke Myanmar dekat pos penjaga perbatasan di
Taknaf,Bangladesh,Jumat (22/6). (Saurabh Das/AP)
REPUBLIKA.CO.ID,
Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran Ayatullah
Udzma Sayid Ali Khamenei mengecam sikap pasif Barat atas kekerasan
terhadap Muslim Rohingya di Myanmar.
Merujuk pada eksploitasi manusia oleh peradaban Barat yang didasarkan pada materialisme, serta minus moralitas dan spiritualitas, Rahbar berkata, "Sebuah contoh yang jelas dari klaim palsu Barat tentang etika dan hak asasi manusia adalah sikap pasif lembaga hak asasi manusia internasional terhadap pembantaian ribuan Muslim di Myanmar. "
"Selama beberapa abad terakhir peradaban Barat tidak menghasilkan apa-apa selain korupsi dan eksploitasi terhadap sesama manusia," tegasnya.
Statemen ini dikemukakan Ayatullah Khamenei saat berpidato di hadapan sekelompok sarjana dan pengajar al-Quran di permulaan bulan suci Ramadhan.
Ia menegaskan bahwa martabat, kesejahteraan, kemajuan, etika dan kemenangan atas musuh hanya akan dicapai melalui penerapan ajaran al-Quran.
Laporan terbaru mengungkapkan Muslim Myanmar mengalami penderitaan tragis. Lebih dari 650 orang dari hampir satu juta Muslim Rohingya tewas pada tanggal 28 Juni dalam bentrokan di wilayah barat Rakhine. Sementara 1.200 lainnya hilang dan 90 jiwa terlantar.
PBB menyebut Muslim Rohingya sebagai Palestina di Asia Tenggara, dan satu dari minoritas yang paling teraniaya di dunia.
Mereka dirampas hak-hak dasarnya termasuk pendidikan dan pekerjaan. Tidak hanya itu, pemerintah Myanmar menolak mengakui Rohingya, dan mengklaim mereka bukan warga pribumi dan mengklasifikasikannya sebagai migran ilegal, meskipun mereka telah tinggal di negara itu selama beberapa generasi.
Merujuk pada eksploitasi manusia oleh peradaban Barat yang didasarkan pada materialisme, serta minus moralitas dan spiritualitas, Rahbar berkata, "Sebuah contoh yang jelas dari klaim palsu Barat tentang etika dan hak asasi manusia adalah sikap pasif lembaga hak asasi manusia internasional terhadap pembantaian ribuan Muslim di Myanmar. "
"Selama beberapa abad terakhir peradaban Barat tidak menghasilkan apa-apa selain korupsi dan eksploitasi terhadap sesama manusia," tegasnya.
Statemen ini dikemukakan Ayatullah Khamenei saat berpidato di hadapan sekelompok sarjana dan pengajar al-Quran di permulaan bulan suci Ramadhan.
Ia menegaskan bahwa martabat, kesejahteraan, kemajuan, etika dan kemenangan atas musuh hanya akan dicapai melalui penerapan ajaran al-Quran.
Laporan terbaru mengungkapkan Muslim Myanmar mengalami penderitaan tragis. Lebih dari 650 orang dari hampir satu juta Muslim Rohingya tewas pada tanggal 28 Juni dalam bentrokan di wilayah barat Rakhine. Sementara 1.200 lainnya hilang dan 90 jiwa terlantar.
PBB menyebut Muslim Rohingya sebagai Palestina di Asia Tenggara, dan satu dari minoritas yang paling teraniaya di dunia.
Mereka dirampas hak-hak dasarnya termasuk pendidikan dan pekerjaan. Tidak hanya itu, pemerintah Myanmar menolak mengakui Rohingya, dan mengklaim mereka bukan warga pribumi dan mengklasifikasikannya sebagai migran ilegal, meskipun mereka telah tinggal di negara itu selama beberapa generasi.
ROHINGYA, ANTARA BANGLADESH DAN BURMA
http://cahyono-adi.blogspot.com/2014/01/rohingya-antara-bangladesh-dan-burma.html#more
40 tahun sudah Bangladesh merdeka, namun sampai sejauh ini masih
terpuruk sebagai salah satu negara paling miskin di dunia. Dan bukannya
berfikir bagaimana memajukan negara dan memakmurkan rakyatnya, para
pemimpin negeri ini justru sibuk menghancurkan negeri sendiri.
Tanpa alasan jelas, pemerintah Bangladesh tiba-tiba saja membentuk pengadilan kejahatan perang kemerdekaan yang terjadi tahun 1970-an lalu, menjebloskan beberapa tokoh oposisi ke penjara hingga tiang gantungan, dan memicu kembali terjadinya perang saudara. Inilah satu lagi regim Islam yang telah menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan, dan karenanya pada dasarnya telah menjadi musuh Islam.
Catatan kejahatan kemanusiaan regim Bangladesh juga terjadi atas perlakukan mereka terhadap para pengungsi Rohingnya dari Burma, yang nenek moyangnya sebenarnya juga berasal dari Bangladesh juga.
Sampai saat ini telah ribuan warga muslim Rohingya tewas dan ratusan ribu lainnya terusir dari kampung halaman mereka akibat aksi-aksi kerusuhan di Burma. Sebagian dari mereka menjadi pengungsi, namun sebagian besar lainnya tidak memiliki kejelasan status. Sebagaiman dilaporkan "Salem-News.com" bulan Oktober 2012 lalu:
"Setelah mengapung selama 3 hari dengan cadangan makanan yang terbatas, para pengungsi Rohingya dari Arakan (Burma) akhirnya mencoba mendarat di dekat Pulau Shamapura Island, Bangladesh. Namun kemalangan mengikuti mereka setelah penjaga perbatasan Bangladesh melarang mereka mendarat. Setelah gagal membujuk para penjaga meski dengan air mata yang terurai mereka akhirnya berlayar kembali menuju Maungdaw dimana pasukan Burma telah siap untuk menghadang mereka dan mengusir pergi. Saat ini kapal-kapal itu terlihat masih terapung di tengah Sungai Naf karena tidak bisa mendarat baik di sisi Bangladesh maupun Burma."
Jika saja pemerintah Bangladesh menghendaki, mereka sudah lama menyelesaikan masalah yang dihadapi orang-orang Rohingya dengan merepatriasi orang-orang Rohingya yang meninggalkan Burma. Selanjutnya mereka tinggal mengajukan tuntutan ganti rugi ke Mahkamah Internasional atas perlakuan tidak bertanggungjawab negara Burma terhadap orang-orang Rohingya.
Jika saja Bangladesh melakukan hal itu, maka hal itu akan menjadi solusi yang saling menguntungkan bagi Bangladesh maupun Burma. Namun pemerintah Bangladesh tidak melakukannya, karena ingin tetap menjaga hubungan bisnis dengan Burma.
Adapun dengan Burma, telah terjadi anomali lain yang mengiris rasa keadilan. Setelah membantai rakyat Rohingya yang telah tinggal di Burma selama beratus-ratus tahun namun masih dianggap sebagai bukan warganegara sendiri dan pajuang HAM Aung San Su Kyi pun bungkam, Burma justru dielu-elukan masyarakat internasional. Pada bulan Mesi 2012 Amerika memulihkan hubungan diplomatiknya dengan Burma dan menggelontori Burma dengan investasi di sektor minyak. Selain itu status keanggotaan Burma di ASEAN justru semakin teguh hingga dipercaya menjadi penyelenggara even SEA GAMES. Sementara kedatangan Presiden SBY ke Myanmar (Burma) juga hanya memperkuat status politik Myanmar di dunia internasional, sementara persoalan Rohingya sama sekali tidak menjadi perhatian serius oleh beliau.
Sementara Aung San Su Kyi, yang tidak diragukan lagi bakal menjadi presiden Burma mendatang, "membenarkan" pembantaian terhadap rakyat Rohingya. Tentang warga minoritas yang tidak berdaya itu Su Kyi justru mengobarkan sentimen terhadapnya dengan komentarnya:
"Ada persepsi bahwa kekuatan Islam global sangat kuat, dan tentu saja persepsi itu ada di banyak bagian dunia termasuk Burma."
Su Kyi tentu saja sengaja mengolok-olok. Kaum muslimin di dunia memang menonjol jumlahnya, namun tidak memiliki kekuatan politik berarti, kecuali yang dimiliki Iran.
"Saya rasa ini bukan sepenuhnya tentang Islamophobia, tapi menurut saya ada banyak unsur Islamophobia disini dimana Islam ditempatkan sebagai pengganti komunisme setelah berakhirnya era Perang Dingin. Ini adalah pemikiran yang telah diciptakan dengan hati-hati dan direncanakan dengan baik oleh orang-orang seperti Bernard Lewis, Samuel Huntington, gerakan neo-konservatif. Bukan suatu kebetulan bahwa Islamophobia telah menjalar di berbagai penjuru dunia dan digunakan sebagai alasan melakukan penindasan sebagaimana di Myanmar dan juga tempat-tempat lain di dunia.
REF:Tanpa alasan jelas, pemerintah Bangladesh tiba-tiba saja membentuk pengadilan kejahatan perang kemerdekaan yang terjadi tahun 1970-an lalu, menjebloskan beberapa tokoh oposisi ke penjara hingga tiang gantungan, dan memicu kembali terjadinya perang saudara. Inilah satu lagi regim Islam yang telah menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan, dan karenanya pada dasarnya telah menjadi musuh Islam.
Catatan kejahatan kemanusiaan regim Bangladesh juga terjadi atas perlakukan mereka terhadap para pengungsi Rohingnya dari Burma, yang nenek moyangnya sebenarnya juga berasal dari Bangladesh juga.
Sampai saat ini telah ribuan warga muslim Rohingya tewas dan ratusan ribu lainnya terusir dari kampung halaman mereka akibat aksi-aksi kerusuhan di Burma. Sebagian dari mereka menjadi pengungsi, namun sebagian besar lainnya tidak memiliki kejelasan status. Sebagaiman dilaporkan "Salem-News.com" bulan Oktober 2012 lalu:
"Setelah mengapung selama 3 hari dengan cadangan makanan yang terbatas, para pengungsi Rohingya dari Arakan (Burma) akhirnya mencoba mendarat di dekat Pulau Shamapura Island, Bangladesh. Namun kemalangan mengikuti mereka setelah penjaga perbatasan Bangladesh melarang mereka mendarat. Setelah gagal membujuk para penjaga meski dengan air mata yang terurai mereka akhirnya berlayar kembali menuju Maungdaw dimana pasukan Burma telah siap untuk menghadang mereka dan mengusir pergi. Saat ini kapal-kapal itu terlihat masih terapung di tengah Sungai Naf karena tidak bisa mendarat baik di sisi Bangladesh maupun Burma."
Jika saja pemerintah Bangladesh menghendaki, mereka sudah lama menyelesaikan masalah yang dihadapi orang-orang Rohingya dengan merepatriasi orang-orang Rohingya yang meninggalkan Burma. Selanjutnya mereka tinggal mengajukan tuntutan ganti rugi ke Mahkamah Internasional atas perlakuan tidak bertanggungjawab negara Burma terhadap orang-orang Rohingya.
Jika saja Bangladesh melakukan hal itu, maka hal itu akan menjadi solusi yang saling menguntungkan bagi Bangladesh maupun Burma. Namun pemerintah Bangladesh tidak melakukannya, karena ingin tetap menjaga hubungan bisnis dengan Burma.
Adapun dengan Burma, telah terjadi anomali lain yang mengiris rasa keadilan. Setelah membantai rakyat Rohingya yang telah tinggal di Burma selama beratus-ratus tahun namun masih dianggap sebagai bukan warganegara sendiri dan pajuang HAM Aung San Su Kyi pun bungkam, Burma justru dielu-elukan masyarakat internasional. Pada bulan Mesi 2012 Amerika memulihkan hubungan diplomatiknya dengan Burma dan menggelontori Burma dengan investasi di sektor minyak. Selain itu status keanggotaan Burma di ASEAN justru semakin teguh hingga dipercaya menjadi penyelenggara even SEA GAMES. Sementara kedatangan Presiden SBY ke Myanmar (Burma) juga hanya memperkuat status politik Myanmar di dunia internasional, sementara persoalan Rohingya sama sekali tidak menjadi perhatian serius oleh beliau.
Sementara Aung San Su Kyi, yang tidak diragukan lagi bakal menjadi presiden Burma mendatang, "membenarkan" pembantaian terhadap rakyat Rohingya. Tentang warga minoritas yang tidak berdaya itu Su Kyi justru mengobarkan sentimen terhadapnya dengan komentarnya:
"Ada persepsi bahwa kekuatan Islam global sangat kuat, dan tentu saja persepsi itu ada di banyak bagian dunia termasuk Burma."
Su Kyi tentu saja sengaja mengolok-olok. Kaum muslimin di dunia memang menonjol jumlahnya, namun tidak memiliki kekuatan politik berarti, kecuali yang dimiliki Iran.
"Saya rasa ini bukan sepenuhnya tentang Islamophobia, tapi menurut saya ada banyak unsur Islamophobia disini dimana Islam ditempatkan sebagai pengganti komunisme setelah berakhirnya era Perang Dingin. Ini adalah pemikiran yang telah diciptakan dengan hati-hati dan direncanakan dengan baik oleh orang-orang seperti Bernard Lewis, Samuel Huntington, gerakan neo-konservatif. Bukan suatu kebetulan bahwa Islamophobia telah menjalar di berbagai penjuru dunia dan digunakan sebagai alasan melakukan penindasan sebagaimana di Myanmar dan juga tempat-tempat lain di dunia.
"Terror in Burma: Violence against Muslims"; Tim King; Veterans Today; 28 Desember 2013
"US rewards Myanmar for persecution"; Press TV; 30 Desember 2013
Tragedi Kemanusiaan Rohingya, Bagaimana Sikap Indonesia?
Minggu, 22 Juli 2012, 11:38 WIB
Muslimah Rohingya menangis di kamp penjaga perbatasan Bangladesh,
suaminya tewas dibunuh dalam kekerasan sektarian di
Taknaf,Bangladesh,Jumat (22/6). (Saurabh Das/AP)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/12/07/22/m7jowt-tragedi-kemanusiaan-rohingya-bagaimana-sikap-indonesia
TEMPO.CO, Jakarta
- http://www.tempo.co/read/news/2012/07/30/173420110/Mahasiswa-Buddha-Kecam-Tragedi-Muslim-Rohingya
Dukungan terhadap penyelesaian
penindasan Muslim Rohingya datang dari berbagai kelompok. Rohaniwan
Katolik, Romo Antonius Benny Susetyo, mengecam kekerasan terhadap Muslim
Rohingya. Ia menilai penindasan Muslim Rohingya adalah pelanggaran HAM
berat.
Menurutnya, masalah Muslim Rohingya adalah penindasan dan bertentangan dengan HAM. “Negara di kawasan Asia Tenggara dan PBB harus menindak tegas tragedi kemanusiaan ini,” kata Benny, Kamis (19/7).
Benny juga mendesak peme rintah Indonesia untuk bertindak tegas dengan mengirimkan protes keras kepada Myanmar.
Ketua Parlemen ASEAN yang juga Ketua DPR RI Marzuki Alie menegaskan, ASEAN memiliki tang gung jawab untuk menyelesaikan penindasan Muslim Rohingya di Myanmar. Hal ini karena ASEAN, terutama Indonesia, dijadikan kiblat demokrasi bagi Myanmar.
Menurut Marzuki, masalah Rohingya ini harus dibawa ke dalam forum pertemuan Parlemen ASEAN yang akan berlangsung di Indonesia pertengahan September mendatang untuk dicarikan jalan ke luarnya. Marzuki mengatakan perlu bagi komunitas negara di Asia Tenggara memberi solusi terbaik bagi nasib jutaan Muslim Rohingya. “Tentunya (solusi itu) tanpa membuat Myanmar tersinggung,” kata Marzuki, saat dihubungi, Kamis (19/7).
Sifat tertutup Pemerintah Myanmar, diakuinya, menjadi penyebab tidak terpantaunya nasib Muslim Rohingya. Marzuki lantas meminta Pemerintah Indonesia terlibat secara aktif membantu penyelesaian konflik itu. Tidak sekadar Indonesia negara Muslim terbesar di dunia, tetapi kata dia, lebih karena Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia (HAM).
Dihubungi terpisah, Atase Kedutaan Besar RI (KBRI) Bidang Sosial Budaya di Myanmar, Djumara Supriyadi, mengatakan Indonesia tidak bisa berbuat banyak dalam mengatasi penindasan Muslim Rohingya di Provinsi Ra khine. Menurut dia, sikap KBRI di Myanmar adalah memandang penindasan Muslim Rohingya sebagai masalah dalam negeri negara itu yang tak boleh dicampuri negara mana pun.
Djumara lalu mencontohkan situasi tersebut pernah terjadi di Indonesia, yaitu larangan masuk bagi komunitas internasional saat terjadi konflik di Poso, Sulawesi Tengah. Menurutnya, pelarangan seperti itu merupakan hal yang wajar.
Ormas Islam terbesar di Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mempertimbangkan untuk mengirim misi kemanusiaan ke Myanmar. Misi kemanusiaan itu untuk meringankan penderitaan Muslim Rohing ya yang kini ditindas oleh Pemerintah Myanmar. Katib Aam PBNU KH A Malik Ma daniy menegaskan, masalah Ro hingya tidak bisa didiamkan begitu saja.
PBNU juga mendesak Indonesia menempuh jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah penindasan Muslim Rohingya. “Kementerian Luar Negeri mestinya bisa berbuat sesuatu melalui jalur-jalur di plomatik,” katanya. Bila perlu, kata Malik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun langsung membawa masalah Rohingya ini ke forum ASEAN.
Wakil Sekretaris Jenderal Human Rights Working Group, Choirul Anam, mengatakan Indonesia dapat memberi dukungan sekaligus desakan kepada tokoh demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, agar lebih peduli pada nasib Muslim Rohingya. Menurut Anam, hal ini bisa dilakukan karena pengaruh Indonesia cukup besar di ASEAN.
Selain itu, kata dia, langkah nyata yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan menerima dan memperlakukan dengan baik para pengungsi Muslim Rohingya yang saat ini berada di Aceh. Para pengungsi itu masuk ke Indonesia dengan puluhan kapal. Satu kapal berisi belasan pengungsi. Indonesia pernah mengembalikan para pengungsi Muslim Rohingya ke negara asalnya pada 2011 lalu.
Padahal, sambung dia, seharusnya Indonesia harus memperlakukan dan menjamin kehidupan para pengungsi Muslim Rohingya. Para pengungsi ini dapat dikembalikan ke Myanmar setelah adanya jaminan keamanan dari negara asalnya.
Menurutnya, masalah Muslim Rohingya adalah penindasan dan bertentangan dengan HAM. “Negara di kawasan Asia Tenggara dan PBB harus menindak tegas tragedi kemanusiaan ini,” kata Benny, Kamis (19/7).
Benny juga mendesak peme rintah Indonesia untuk bertindak tegas dengan mengirimkan protes keras kepada Myanmar.
Ketua Parlemen ASEAN yang juga Ketua DPR RI Marzuki Alie menegaskan, ASEAN memiliki tang gung jawab untuk menyelesaikan penindasan Muslim Rohingya di Myanmar. Hal ini karena ASEAN, terutama Indonesia, dijadikan kiblat demokrasi bagi Myanmar.
Menurut Marzuki, masalah Rohingya ini harus dibawa ke dalam forum pertemuan Parlemen ASEAN yang akan berlangsung di Indonesia pertengahan September mendatang untuk dicarikan jalan ke luarnya. Marzuki mengatakan perlu bagi komunitas negara di Asia Tenggara memberi solusi terbaik bagi nasib jutaan Muslim Rohingya. “Tentunya (solusi itu) tanpa membuat Myanmar tersinggung,” kata Marzuki, saat dihubungi, Kamis (19/7).
Sifat tertutup Pemerintah Myanmar, diakuinya, menjadi penyebab tidak terpantaunya nasib Muslim Rohingya. Marzuki lantas meminta Pemerintah Indonesia terlibat secara aktif membantu penyelesaian konflik itu. Tidak sekadar Indonesia negara Muslim terbesar di dunia, tetapi kata dia, lebih karena Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia (HAM).
Dihubungi terpisah, Atase Kedutaan Besar RI (KBRI) Bidang Sosial Budaya di Myanmar, Djumara Supriyadi, mengatakan Indonesia tidak bisa berbuat banyak dalam mengatasi penindasan Muslim Rohingya di Provinsi Ra khine. Menurut dia, sikap KBRI di Myanmar adalah memandang penindasan Muslim Rohingya sebagai masalah dalam negeri negara itu yang tak boleh dicampuri negara mana pun.
Djumara lalu mencontohkan situasi tersebut pernah terjadi di Indonesia, yaitu larangan masuk bagi komunitas internasional saat terjadi konflik di Poso, Sulawesi Tengah. Menurutnya, pelarangan seperti itu merupakan hal yang wajar.
Ormas Islam terbesar di Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mempertimbangkan untuk mengirim misi kemanusiaan ke Myanmar. Misi kemanusiaan itu untuk meringankan penderitaan Muslim Rohing ya yang kini ditindas oleh Pemerintah Myanmar. Katib Aam PBNU KH A Malik Ma daniy menegaskan, masalah Ro hingya tidak bisa didiamkan begitu saja.
PBNU juga mendesak Indonesia menempuh jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah penindasan Muslim Rohingya. “Kementerian Luar Negeri mestinya bisa berbuat sesuatu melalui jalur-jalur di plomatik,” katanya. Bila perlu, kata Malik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun langsung membawa masalah Rohingya ini ke forum ASEAN.
Wakil Sekretaris Jenderal Human Rights Working Group, Choirul Anam, mengatakan Indonesia dapat memberi dukungan sekaligus desakan kepada tokoh demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, agar lebih peduli pada nasib Muslim Rohingya. Menurut Anam, hal ini bisa dilakukan karena pengaruh Indonesia cukup besar di ASEAN.
Selain itu, kata dia, langkah nyata yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan menerima dan memperlakukan dengan baik para pengungsi Muslim Rohingya yang saat ini berada di Aceh. Para pengungsi itu masuk ke Indonesia dengan puluhan kapal. Satu kapal berisi belasan pengungsi. Indonesia pernah mengembalikan para pengungsi Muslim Rohingya ke negara asalnya pada 2011 lalu.
Padahal, sambung dia, seharusnya Indonesia harus memperlakukan dan menjamin kehidupan para pengungsi Muslim Rohingya. Para pengungsi ini dapat dikembalikan ke Myanmar setelah adanya jaminan keamanan dari negara asalnya.
Senin, 30 Juli 2012 | 12:21 WIB
Mahasiswa Buddha Kecam Tragedi Muslim Rohingya
Sejumlah
polisi Bangladesh mengawal para pengungsi Rohingya yang merupakan
serang Muslim dan kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak.
wsj.com
Himpunan Mahasiswa Buddhis (Hikmahbudhi) mengecam tindak kekerasan
terhadap suku muslim Rohingya. "Ini merupakan suatu bentuk diskriminasi
dan pengingkaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan," kata Ketua Pengurus
Pusat Hikmahbudhi Adi Kurniawan kepada Tempo, Senin, 30 Juli 2012.
Menurut Adi, penindasan terhadap minoritas Rohingya ini berakar dari persoalan lama terkait status kewarganegaraan suku Rohingya yang tak diakui sebagai salah satu suku bangsa di Myanmar. Apa pun bentuk dan alasannya, kata Adi, kekerasan dan penindasan merupakan tindakan yang merugikan karena menimbulkan penderitaan bagi orang lain.
Menurut Adi, penindasan terhadap minoritas Rohingya ini berakar dari persoalan lama terkait status kewarganegaraan suku Rohingya yang tak diakui sebagai salah satu suku bangsa di Myanmar. Apa pun bentuk dan alasannya, kata Adi, kekerasan dan penindasan merupakan tindakan yang merugikan karena menimbulkan penderitaan bagi orang lain.
Hikmahbudhi
mendesak pemerintah RI mengambil inisiatif melalui ASEAN agar segera
merumuskan solusi terhadap kasus yang terjadi. Adi juga berharap
Indonesia mendorong seluruh anggota ASEAN meratifikasi Konvensi 1954
tentang Status Orang Tak Berkewarganegaraan serta Konvensi 1961 mengenai
Pengurangan Keadaan Tak Berkewarganegaraan.
Pemerintah Myanmar
diharapkan meninjau UU Kewarganegaraan yang berlaku di negaranya. "Salah
satu sumber persoalan adalah tidak terakomodasinya suku Rohingya dalam
UU Kewarganegaraan Myanmar maupun negara tetangganya, yaitu Bangladesh,"
tutur Adi. Inilah yang menyebabkan suku Rohingya menjadi tak
berkewarganegaraan, yang berarti tanpa pengakuan perlindungan dari
negara mana pun di dunia
Hikmahbudhi juga berusaha mengingatkan pemerintah Myanmar tentang Pasal 15 dari Deklarasi Universal HAM 1948, yang menyatakan setiap orang berhak mempunyai kewarganegaraan, sehingga tak seorang pun boleh dibatalkan kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau ditolak haknya untuk mengubah kewarganegaraannya. Ia juga mengimbau komunitas internasional untuk terus memberikan dukungan bagi perjuangan rakyat Burma dalam menegakkan demokrasi dan HAM.
Sampai saat ini, sudah sekitar 650 dari satu juta muslim Rohingya tewas selama bentrokan yang terjadi di wilayah barat Rakhine, Myanmar. Sementara sekitar 1.200 orang lainnya dinyatakan hilang dan 90 ribu muslim Rohingya kini telantar. Pemerintah Myanmar sendiri tidak mengakui muslim Rohingya sebagai warga negaranya. Mereka dianggap sebagai imigran gelap, meski sudah tinggal selama beberapa generasi. Karena inilah, muslim Rohingya terpaksa mengungsi ke berbagai negara terdekat, seperti di Bangladesh sekitar 400 ribu jiwa, di Thailand 60 ribu jiwa, di Pakistan 40 ribu jiwa, dan di Malaysia sekitar 40 ribu jiwa.
Populasi muslim Rohingya di Myanmar sekitar 4 persen atau hanya sekitar 1,7 juta jiwa dari total penduduk negara itu, yang sekitar 42,7 juta jiwa. Jumlah itu menurun drastis dari catatan pada dokumen Images Asia 'Report On The Situasion For Muslim In Burma pada Mei 1997, yang menyebutkan bahwa umat muslim di Myanmar mendekati 7 juta jiwa.
Hikmahbudhi juga berusaha mengingatkan pemerintah Myanmar tentang Pasal 15 dari Deklarasi Universal HAM 1948, yang menyatakan setiap orang berhak mempunyai kewarganegaraan, sehingga tak seorang pun boleh dibatalkan kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau ditolak haknya untuk mengubah kewarganegaraannya. Ia juga mengimbau komunitas internasional untuk terus memberikan dukungan bagi perjuangan rakyat Burma dalam menegakkan demokrasi dan HAM.
Sampai saat ini, sudah sekitar 650 dari satu juta muslim Rohingya tewas selama bentrokan yang terjadi di wilayah barat Rakhine, Myanmar. Sementara sekitar 1.200 orang lainnya dinyatakan hilang dan 90 ribu muslim Rohingya kini telantar. Pemerintah Myanmar sendiri tidak mengakui muslim Rohingya sebagai warga negaranya. Mereka dianggap sebagai imigran gelap, meski sudah tinggal selama beberapa generasi. Karena inilah, muslim Rohingya terpaksa mengungsi ke berbagai negara terdekat, seperti di Bangladesh sekitar 400 ribu jiwa, di Thailand 60 ribu jiwa, di Pakistan 40 ribu jiwa, dan di Malaysia sekitar 40 ribu jiwa.
Populasi muslim Rohingya di Myanmar sekitar 4 persen atau hanya sekitar 1,7 juta jiwa dari total penduduk negara itu, yang sekitar 42,7 juta jiwa. Jumlah itu menurun drastis dari catatan pada dokumen Images Asia 'Report On The Situasion For Muslim In Burma pada Mei 1997, yang menyebutkan bahwa umat muslim di Myanmar mendekati 7 juta jiwa.
Tokoh Lintas Agama Bahas Tragedi Rohingya
REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA --
Tokoh lintas agama di Indonesia akan membahas tragedi kemanusiaan yang dialami komunitas Muslim dari etnis Rohingya di Myanmar.
"Kami akan membahas masalah itu di MUI Pusat pada 3 Agustus mendatang," kata Sekjen Walubi (Perwakilan Umat Buddha Indonesia), Dr Philip Widjaja, di Surabaya, Selasa.
Tokoh Buddha yang juga merangkap Ketua Walubi Jatim itu mengaku dirinya sudah dihubungi pengurus MUI yang juga salah seorang Ketua PBNU, H Slamet Effendy Yusuf, untuk pembahasan itu.
"Hubungan antarpemeluk agama di Indonesia cukup bagus. Bahkan, kita di sini ada FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama),'' katanya. ''Ini berbeda jauh dengan Myanmar. Komunitas Muslim yang minoritas di Rohingya itu tidak diterima.''
Ia menjelaskan tragedi kemanusiaan di Myanmar merupakan masalah etnis dan agama yang sudah berlangsung cukup lama. Etnis Rohingya itu sudah seribuan tahun ditolak. Oleh karena itu, para tokoh agama dari Indonesia juga berencana menemui Perdana Menteri Thailand setelah pembahasan di Kantor MUI Pusat itu.
"Rencananya, saya, Din Syamsuddin (Ketua Umum PP Muhammadiyah), dan tokoh agama lainnya dari Indonesia juga akan ke Pattani (etnis minoritas Muslim di Thailand Selatan)," katanya.
Tokoh lintas agama di Indonesia akan membahas tragedi kemanusiaan yang dialami komunitas Muslim dari etnis Rohingya di Myanmar.
"Kami akan membahas masalah itu di MUI Pusat pada 3 Agustus mendatang," kata Sekjen Walubi (Perwakilan Umat Buddha Indonesia), Dr Philip Widjaja, di Surabaya, Selasa.
Tokoh Buddha yang juga merangkap Ketua Walubi Jatim itu mengaku dirinya sudah dihubungi pengurus MUI yang juga salah seorang Ketua PBNU, H Slamet Effendy Yusuf, untuk pembahasan itu.
"Hubungan antarpemeluk agama di Indonesia cukup bagus. Bahkan, kita di sini ada FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama),'' katanya. ''Ini berbeda jauh dengan Myanmar. Komunitas Muslim yang minoritas di Rohingya itu tidak diterima.''
Ia menjelaskan tragedi kemanusiaan di Myanmar merupakan masalah etnis dan agama yang sudah berlangsung cukup lama. Etnis Rohingya itu sudah seribuan tahun ditolak. Oleh karena itu, para tokoh agama dari Indonesia juga berencana menemui Perdana Menteri Thailand setelah pembahasan di Kantor MUI Pusat itu.
"Rencananya, saya, Din Syamsuddin (Ketua Umum PP Muhammadiyah), dan tokoh agama lainnya dari Indonesia juga akan ke Pattani (etnis minoritas Muslim di Thailand Selatan)," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar