"MEMBANTU" SADDAM HUSSEIN (1)
Lupakan sejenak gonjang-ganjing dunia saat ini, Erdogan dan SBY yang
kelabakan setelah orang-orang terdekatnya terindikasi korupsi, Mohammad
Moersi yang sebentar lagi menghadapi pengadilan yang mengancamnya dengan
hukuman yang sangat berat, atau wacana pembongkaran konspirasi Serangan
WTC yang kini disampaikan secara resmi oleh para anggota legislatif
Amerika, atau pencitraan Jokowi, Dahlan Iskan dan Gita Wirjawan yang
semakin lebay. Mari kita sedikit bernostalgia, ke era Saddam Hussein di Irak.
Antara tahun 1985 sampai 1990 (Perang Iran-Irak terjadi tahun 1980-1988) sebanyak 771 ijin ekspor disetujui Amerika, untuk mempersenjatai Irak. Pada saat yang sama CIA menggelontorkan informasi-informasi inteligen pentingnya ke Irak, dan agen Mossad yang beroperasi di Amerika, Gerald Bull, membantu regim Irak membangun proyek ambisius berupa senjata meriam raksasa yang diberi nama Babyllon.
Space Research, perusahaan yang dikelola Gerald Bull untuk membangun Babyllon (Konon jika sudah jadi, senjata ini bisa menembak satelit di angkasa. Belum terbukti kebenarannya. Boleh jadi Mossad dan orang-orang yahudi mengibuli Saddam Hussein sembari menguras uangnya. Mossad terkenal dengan kelicikan seperti itu) dimiliki oleh keluarga Bronfman yang terkenal sebagai pengusaha zionis sejati. Cerita tentang keluarga Bronfman sangat menarik untuk difilmkan. Pendahulu mereka adalah big boss para mafia Amerika Utara, namun kini usahanya meliputi semua sektor dari perbankan, minyak, media massa, produser film, penerbitan buku, properti, makanan hingga kosmetik. Salah seorang dari mereka, Edgar Bronfman, pernah menjadi Ketua Kongres Yahudi Se-dunia (World Jewish Congress) dan mengepalai proyek "holocoust industry" pada tahun 1990-an yang berhasil memeras para bankir Eropa senilai miliaran dollar dengan menggunakan isu korban holocoust. Keluarga Bronfman sendiri merupakan salah satu "operator" dari keluarga Rothschild yang legendaris.
Gerald Bull terlibat dalam konflik di Afrika selama era Perang Dingin tahun 1980-an dengan mempersenjatai kelompok teroris UNITA di Angola dan RENAMO di Mozambique, di bawah pengawasan Kepala CIA di Angola, James Potts. Bull diperkenalkan dengan para pemimpin Irak oleh pedagang senjata keturunan Armenia Sarkis Soghanalian, juga agen CIA-Mossad, yang telah mempersenjatai Irak dengan helikopter-helikopter Bell.
Inilah "cerdas"-nya para kapitalis penguasa global: menciptakan koflik komunis - kapitalis sekaligus konflik apartheid - anti-apartheid di Afrika, padahal semua pihak yang bertikai berada di bawah kendali (setidaknya dalam keuangan) para kapitalis global. Dalam konflik di Angola kita melihat bagaimana pasukan dan penasihat militer Kuba dan Uni Sovyet membantu gerilyawan komunis anti-apartheid UNITA dalam pertempuran sengit melawan pasukan komando Amerika, Inggris dan regim apartheid Afrika Selatan di hutan pedalaman Afrika.
Ketika Deputi Perdana Menteri Belgia Andre Cools menemukan memo yang mengungkap keterlibatan Bull dengan CIA dan Mossad, kedua badan inteligen itu memutuskan untuk membunuh Andre Cools dan Gerald Bull sekaligus.
Dalam menjalankan proyek Babyllon, Bull mendapat bantuan dari Bank BCCI senilai $72 juta untuk menyelundupkan komponen propelan dari Belgia ke Irak. Uang sebesar itu ditransfer BCCI ke Banca Nacionale de Lavaro (BNL). BNL memiliki kantor cabangnya di Peachtree Center, Atlanta. Antara tahun 1983-1989 BNL sibuk mendanai proyek persenjataan regim Saddam Hussein bersama bank Iraqi Central Bank dan Rafidain Bank of Iraq, yang memiliki sejumlah rekening di Bank of America, Bank of New York, Chase Manhattan and Manufacturers Hanover Trust. Agen kliring BNL untuk semua transaksi proyek tersebut adalah Morgan Guaranty Trust. Ketika Saddam Hussein gagal mengembalikan pinjamannya, semua bank-bank itu tetap mendapatkan keuntungannya yang dibayar dari pajak rakyat Amerika senilai $347 juta.
BNL adalah bank terbesar di Italia yang awalnya bernama Bank of Italy dan dimiliki oleh keluarga Rothschild. Sebuah laporan Senat Amerika menyebutkan bahwa BNL membiayai program senjata Irak dan cabangnya di Atlanta Amerika dijalankan oleh beberapa lingkaran mafia industri militer Amerika. Biasanya dalam penyaluran dananya ke Irak menggunakan Bank BCCI, dimana para pejabat inteligen Saudi juga menggunakannya untuk mencuci uang dari hasil perdagangan obat-obatan terlarang milik kartel Medellin Kolumbia.
Di antara anggota Dewan Konsultasi untuk Kebijakan Luar Negeri BNL adalah Henry Kissinger dan bosnya, David Rockefeller, sang bigboss dari Rockefeller Group. Jika kekayaan keluarga Bronfman sudah bisa membuat kekayaan Bill Gates tampak seperti tikus dibandingkan singa, maka kekayaan keluarga Rockefeller adalah seperti ikan paus. Ini jika Anda tidak terlalu na'if untuk memercayai "Daftar Orang Terkaya di Dunia" versi majalan "Forbes" atau media massa pengalih perhatian lainnya. Jangan ditanyakan kekayaan keluarga Rothschild, beberapa "thruther" meyakini kekayaannya lebih dari 1/2 total kekayaan dunia. Negara-negara di seluruh dunia menanggung hutang senilai hingga $50 triliun (Indonesia menanggung lebih dari $200 miliar) dan bunga yang harus dibayarkan mencapai triliunan dollar atau "Rp puluhan ribu triliun", sekali lagi "Rp puluhan ribu triliun" setiap tahun, sebagian besarnya masuk ke pundi-pundi kekayaan keluarga Rothschild.
Sebagai pejabat BNL antara tahun 1985 sampai 1991, Kissinger mendapat kan bonus sebesar $10.000 (lebih dari Rp 100 juta) setiap masuk kantor. Jumlah sebesar itu hanya remah-remah kecil tak berarti bagi keluarga Rockefeller atau Rothschild, namun sudah sangat besar bagi sebagian besar manusia di bumi.
Pada tahun 1984 Kissinger membentuk US-Iraq Business Forum di Houston. Pada tahun 1989 Kissinger diangkat menjadi anggota Dewan Penasihat Kebijakan Luar Negeri pada pemerintahan George Bush Sr. Bersama Kissinger, di US-Iraq Business Forum juga duduk sebagai penasihat adalah mantan Menlu Inggris Lord Carrington yang juga pernah menjadi Sekjen NATO dan Presiden Royal Institute of International Affairs (RIIA) serta anggota senior Bilderberger Group.
Carrington juga duduk sebagai Dewan Penasihat Hollinger Corporation yang dipimpin oleh zionis pemilik Jerusalem Post dan London Daily Telegraph, Conrad Black. Black yang termasuk salah satu manusia terkaya di Kanada itu menjalankan kerajaan bisnisnya di Toronto. Ia juga memiliki Toronto Globe & Mail dan menjadi pelanggan setia Toronto Jockey Club yang dimiliki keluarga Bronfman. Pada tahun 2007 Black menjadi terdakwa kasus pelanggaran hukum.
Antara tahun 1985 sampai 1990 (Perang Iran-Irak terjadi tahun 1980-1988) sebanyak 771 ijin ekspor disetujui Amerika, untuk mempersenjatai Irak. Pada saat yang sama CIA menggelontorkan informasi-informasi inteligen pentingnya ke Irak, dan agen Mossad yang beroperasi di Amerika, Gerald Bull, membantu regim Irak membangun proyek ambisius berupa senjata meriam raksasa yang diberi nama Babyllon.
Space Research, perusahaan yang dikelola Gerald Bull untuk membangun Babyllon (Konon jika sudah jadi, senjata ini bisa menembak satelit di angkasa. Belum terbukti kebenarannya. Boleh jadi Mossad dan orang-orang yahudi mengibuli Saddam Hussein sembari menguras uangnya. Mossad terkenal dengan kelicikan seperti itu) dimiliki oleh keluarga Bronfman yang terkenal sebagai pengusaha zionis sejati. Cerita tentang keluarga Bronfman sangat menarik untuk difilmkan. Pendahulu mereka adalah big boss para mafia Amerika Utara, namun kini usahanya meliputi semua sektor dari perbankan, minyak, media massa, produser film, penerbitan buku, properti, makanan hingga kosmetik. Salah seorang dari mereka, Edgar Bronfman, pernah menjadi Ketua Kongres Yahudi Se-dunia (World Jewish Congress) dan mengepalai proyek "holocoust industry" pada tahun 1990-an yang berhasil memeras para bankir Eropa senilai miliaran dollar dengan menggunakan isu korban holocoust. Keluarga Bronfman sendiri merupakan salah satu "operator" dari keluarga Rothschild yang legendaris.
Gerald Bull terlibat dalam konflik di Afrika selama era Perang Dingin tahun 1980-an dengan mempersenjatai kelompok teroris UNITA di Angola dan RENAMO di Mozambique, di bawah pengawasan Kepala CIA di Angola, James Potts. Bull diperkenalkan dengan para pemimpin Irak oleh pedagang senjata keturunan Armenia Sarkis Soghanalian, juga agen CIA-Mossad, yang telah mempersenjatai Irak dengan helikopter-helikopter Bell.
Inilah "cerdas"-nya para kapitalis penguasa global: menciptakan koflik komunis - kapitalis sekaligus konflik apartheid - anti-apartheid di Afrika, padahal semua pihak yang bertikai berada di bawah kendali (setidaknya dalam keuangan) para kapitalis global. Dalam konflik di Angola kita melihat bagaimana pasukan dan penasihat militer Kuba dan Uni Sovyet membantu gerilyawan komunis anti-apartheid UNITA dalam pertempuran sengit melawan pasukan komando Amerika, Inggris dan regim apartheid Afrika Selatan di hutan pedalaman Afrika.
Ketika Deputi Perdana Menteri Belgia Andre Cools menemukan memo yang mengungkap keterlibatan Bull dengan CIA dan Mossad, kedua badan inteligen itu memutuskan untuk membunuh Andre Cools dan Gerald Bull sekaligus.
Dalam menjalankan proyek Babyllon, Bull mendapat bantuan dari Bank BCCI senilai $72 juta untuk menyelundupkan komponen propelan dari Belgia ke Irak. Uang sebesar itu ditransfer BCCI ke Banca Nacionale de Lavaro (BNL). BNL memiliki kantor cabangnya di Peachtree Center, Atlanta. Antara tahun 1983-1989 BNL sibuk mendanai proyek persenjataan regim Saddam Hussein bersama bank Iraqi Central Bank dan Rafidain Bank of Iraq, yang memiliki sejumlah rekening di Bank of America, Bank of New York, Chase Manhattan and Manufacturers Hanover Trust. Agen kliring BNL untuk semua transaksi proyek tersebut adalah Morgan Guaranty Trust. Ketika Saddam Hussein gagal mengembalikan pinjamannya, semua bank-bank itu tetap mendapatkan keuntungannya yang dibayar dari pajak rakyat Amerika senilai $347 juta.
BNL adalah bank terbesar di Italia yang awalnya bernama Bank of Italy dan dimiliki oleh keluarga Rothschild. Sebuah laporan Senat Amerika menyebutkan bahwa BNL membiayai program senjata Irak dan cabangnya di Atlanta Amerika dijalankan oleh beberapa lingkaran mafia industri militer Amerika. Biasanya dalam penyaluran dananya ke Irak menggunakan Bank BCCI, dimana para pejabat inteligen Saudi juga menggunakannya untuk mencuci uang dari hasil perdagangan obat-obatan terlarang milik kartel Medellin Kolumbia.
Di antara anggota Dewan Konsultasi untuk Kebijakan Luar Negeri BNL adalah Henry Kissinger dan bosnya, David Rockefeller, sang bigboss dari Rockefeller Group. Jika kekayaan keluarga Bronfman sudah bisa membuat kekayaan Bill Gates tampak seperti tikus dibandingkan singa, maka kekayaan keluarga Rockefeller adalah seperti ikan paus. Ini jika Anda tidak terlalu na'if untuk memercayai "Daftar Orang Terkaya di Dunia" versi majalan "Forbes" atau media massa pengalih perhatian lainnya. Jangan ditanyakan kekayaan keluarga Rothschild, beberapa "thruther" meyakini kekayaannya lebih dari 1/2 total kekayaan dunia. Negara-negara di seluruh dunia menanggung hutang senilai hingga $50 triliun (Indonesia menanggung lebih dari $200 miliar) dan bunga yang harus dibayarkan mencapai triliunan dollar atau "Rp puluhan ribu triliun", sekali lagi "Rp puluhan ribu triliun" setiap tahun, sebagian besarnya masuk ke pundi-pundi kekayaan keluarga Rothschild.
Sebagai pejabat BNL antara tahun 1985 sampai 1991, Kissinger mendapat kan bonus sebesar $10.000 (lebih dari Rp 100 juta) setiap masuk kantor. Jumlah sebesar itu hanya remah-remah kecil tak berarti bagi keluarga Rockefeller atau Rothschild, namun sudah sangat besar bagi sebagian besar manusia di bumi.
Pada tahun 1984 Kissinger membentuk US-Iraq Business Forum di Houston. Pada tahun 1989 Kissinger diangkat menjadi anggota Dewan Penasihat Kebijakan Luar Negeri pada pemerintahan George Bush Sr. Bersama Kissinger, di US-Iraq Business Forum juga duduk sebagai penasihat adalah mantan Menlu Inggris Lord Carrington yang juga pernah menjadi Sekjen NATO dan Presiden Royal Institute of International Affairs (RIIA) serta anggota senior Bilderberger Group.
Carrington juga duduk sebagai Dewan Penasihat Hollinger Corporation yang dipimpin oleh zionis pemilik Jerusalem Post dan London Daily Telegraph, Conrad Black. Black yang termasuk salah satu manusia terkaya di Kanada itu menjalankan kerajaan bisnisnya di Toronto. Ia juga memiliki Toronto Globe & Mail dan menjadi pelanggan setia Toronto Jockey Club yang dimiliki keluarga Bronfman. Pada tahun 2007 Black menjadi terdakwa kasus pelanggaran hukum.
(Bersambung)
REF:
"Saddam’s Banker In Atlanta"; Dean Henderson; Veterans Today; 12 Desember 2013
Freemasons, Chase Manhattan & the Arming of Saddam Hussein
(Excerpted from Chapter 14: Saddam’s Banker in
Atlanta: Big Oil & Their Bankers…)
http://deanhenderson.wordpress.com/2013/03/23/freemasons-chase-manhattan-the-arming-of-saddam-hussein/#more-2818
The Chase Manhattan Two-Way Mirror
Chase Manhattan Bank’s board of directors had a huge presence on Banca Nacionale de Lavoro’s
(BNL’s) Consulting Board for International Policy. In fact the two
boards mirrored one another. Along with Chase Chairman David
Rockefeller and his long-time lieutenant Henry Kissinger, interlocks
between the boards included Fluor Saudi partner Sheik Ahmed Juffali,
Indian tycoon Ratan Tata, Royal Bank of Canada insider Gustavo Cisneros,
Giovanni Agnelli of the Italian Fiat conglomerate, Pehr Gyllenhammer of
the Swedish Volvo, Mitsubishi Chairman Koichiro Ejiri and British Lord
Carrington. Members of the BNL advisory board included former Canadian
Prime Minister Pierre Trudeau, former British Defense Secretary Lord
Thornycroft, Britain’s Lord Ezra and chairman of Petrofina Jean-Pierre
Amory. [1]
Roy William Harris didn’t hang out with this cadre of
international oligarchy elite, but he was a star trader at Salomon
Brothers Philbro Energy trading unit, which Salomon (now part of
Citigroup) purchased from the Oppenheimer family. With financing from
David Rockefeller’s Chase Manhattan, Harris founded Arochem, a private
oil refining company that went bust in 1992 after squandering $200
million. Harris insists he lost the money on oil trades, but the judge
who sent him to prison wasn’t buying it.
Harris did deals with Bayoil, an affiliate of the Iraqi weapons front
Bay Industries. Bayoil was run by David Bay Chalmers and in 1987
served as middleman for an Iraqi oil for arms network involving Chilean
arms dealer Carlos Cardoen, who had ties to Pinochet’s DINA secret
police. Cardoen owned Industrias Cardoen-Chile and quickly
became the biggest arms supplier to Iraq. The company built and shipped
weapons for the South African company Armscor- a long-time CIA
conduit. According to an ABC Nightline investigation, Bush CIA Director Robert Gates worked closely with Cardoen.
Bayoil once claimed to own Arochem. The companies shared an office
building in Stamford, Connecticut. The $200 million which Harris had
misplaced was likely skimmed from the Chase-financed Arochem to bankroll
Cardoen’s CIA oil for arms scheme. Harris’ attorney was David Lewis,
CIA defense lawyer for Company fall guys Manuel Noriega and Ed Wilson.
[2] Bayoil was founded as Bay Petroleum in 1935 by Chalmers’ great
uncle- an OSS operative. Bay was sold to Tenneco is 1955 and Chalmers’
father started Coral Petroleum, which operated throughout the Middle
East. Coral went bust in 1983, but David’s father found the means to
retire on a grand estate in Mexico. [3] Coral Petroleum is also the name
of the Sheik Khalid bin Mahfouz firm which has joint Caspian Sea
ventures with the Four Horsemen.
David Bay Chalmers started dealing with the Iraqis in 1987 while
working with Carey Petroleum, which was owned by New York Governor Hugh
Carey’s brother Ed. Chilean arms dealer Cardoen was sending boatloads
of cluster bombs to Saddam. The shipments were paid for in Iraqi oil,
deals which Chalmers brokered for Cardoen, who was getting zirconium for
his cluster bombs from the Oregon-based Teledyne Industries. [4]
DEA informant John Pastis said Chalmers assured him that the US
government had approved the deals. In 1988 Chalmers floated plans to
construct a $3 billion PC-2 mustard gas complex in Iraq, later built by
Bechtel. That same year Oscar Wyatt, chairman of oil refiner Coastal
Corporation, bragged to Vanity Fair that he did many favors for Reagan CIA Director Bill Casey in Coastal’s numerous dealings with the Iraqi government.
Roy William Harris founded Arochem when he bought a Puerto Rican
benzene plant in 1987. Chase Manhattan financed the deal, putting up
twice the money Harris actually needed, money that may have been
diverted to Cardoen’s efforts. Harris associate John Moller ran USA
Petroleum in Los Angeles. He and Harris would buy put options on
overpriced stocks, with the profits from this short-selling going into
private Harris accounts. Delaney Petroleum of London, which was owned
by David Bay Chalmer’s friend Michael Linehan, was also buying put
options and skimming profits. One of Delaney’s oil traders was Coastal
Chairman Oscar Wyatt’s son Steven.
The mastermind of these complex oil and metals trades was Irwin
Vosko, who ran Bayoil’s office in the Bahamas with Peter Shaddick.
Shaddick helped Banco Ambrosiano President Michelle Sindona loot the pedophilia-ridden
Franklin National Bank in 1974. Sindona, a good friend of Nixon
Treasury Secretary David Kennedy, was never convicted. Shaddick received
a paltry one year prison sentence. Arochem had its offshore offices in
the Cayman Islands, where Saudi Intelligence was busy laundering
Medellin Cartel drug money.
When the Attorney General of Connecticut launched a probe of Arochem,
Chase Manhattan hired future FBI and CIA Director William Webster.
Webster made sure an FBI unit close to him nabbed Roy William Harris
before a different FBI group in Stamford, CT could. Arochem skated.
Chase Manhattan dumped its bad Arochem loans on a syndicate of small
European banks who took a $15 million bath, then sold Arochem’s refinery
in Puerto Rico to Israeli investor Gad Zeevi, who owns another
Chase-financed refinery on the island, for $6 million. The European
banks sued Chase and lost. A lawsuit by Arochem’s bankruptcy trustee
alleged that Chase “looted Arochem’s assets”. Chase denied any
knowledge of its Arochem loans brokering Iraqi arms for oil deals. [5]
Another international oil high-flyer Roger Tamraz donated $300,000 to
the Democratic Party in 1995-1996. Tamraz was charged with fraud and
embezzlement in France, where he controlled Paris-based Banque de Participations et Placements
from 1987 until the French government shut it down at the same time the
Bank of England was shuttering BCCI. Tamraz’ bank’s name was
strikingly similar to the BCCI Swiss branch Banque de Commerce et de Placements.
The story line is similar as well, with depositors, including the
Congolese government, getting swindled when $47 million disappeared into
thin air. Tamraz transferred the money to his Almashrek Bank of Beirut
in his home country of Lebanon, taking Almashrek depositors to the
cleaners for another $200 million. [6]
Tamraz was President of both Oil Capital Ltd. and Tamoil Inc. He was
an early promoter of the Caspian Sea oil pipeline from Baku, Azerbaijan
through Turkey and had taken Chinese National Petroleum Company as a
partner in the project. He accompanied Clinton Commerce Secretary Ron
Brown on trade missions to Russia and headed First Arabian Corporation
of Luxembourg, whose investors included Gaith Pharaon and Sheik Mohammed
Bedrani, nephew of Saudi Intelligence chief and BCCI crook Sheik Kamal
Adham. [7]
Tumbleweed’s nephew went gambling in Monte Carlo. Ron Brown died of a
gunshot wound to the head in a plane crash over Yugoslavia. Caspian
Sea pipeline pioneer Tamraz became expendable and went to jail. And the
Caspian Sea Pipeline Consortium opened November 28, 2001 under the
control of the Four Horsemen, whose buddies at Bechtel built it.
In May 2005 a scandal emerged involving illegal Iraqi oil deals done
during the 1990’s sanctions period.. According to a May 18, 2005 report
on the Newshour with Jim Lehrer, it was Bayoil that imported over 200 million barrels of black market Iraqi crude during the sanctions period.
See No Evil
From July 27-29, 1989, a week before the FBI raided BNL Atlanta
offices, the bank wired large amounts of money to BCCI through Morgan
Guaranty Trust. On August 4th, the day of the raids, William Hendricks
III, a top official at the Bush Justice Department, resigned to take a
job with a law firm representing BNL.
There he joined former Carter Attorney General Griffin Bell, who had
earlier brokered the BCCI takeover of National Bank of Georgia; and
William Rogers, former Nixon Secretary of State and Eisenhower Attorney
General. Bell was retained by George Bush during the Iran/Contra
hearings and worked for EF Hutton when that company was accused of
check-kiting in 1985. Bell represented Exxon during the Valdez oil
spill, stumped for AH Robbins during their Dalkon Shield controversy and
went to bat for Dow Corning when it came under scrutiny for its bogus
silicone breast implants. Rogers came to the rescue of Saudi
Intelligence Chief Adham during the BCCI investigations.
Bush Justice Department official Joe Whitley quietly stepped down to
join an Atlanta law firm representing Matrix-Churchill. For his efforts
Whitley was named US Attorney for Atlanta by Attorney General Richard
Thornburgh the day after Iraq attacked Kuwait. Whitley replaced William
Barr, who moved up to replace Thornburgh as Attorney General.
Thornburgh named Roberto Martinez, the lawyer representing Chilean arms
dealer Carlos Cardoen, as US Attorney for Miami. [8]
BNL’s New York auditor Louis Messere was shredding documents during the FBI raid. A few days after the raid, Italian military attaché
to Baghdad Colonel Guiseppe Schiavo was gunned down at his home in
Turin. Former Citigroup executive Paolo Di Vito took charge of damage
control at BNL Rome on the recommendation from Henry Kissinger. US
Ambassador to Italy Peter Secchia aided in the Rome sanitation effort.
Bush Justice Department hacks served up BNL’s Atlanta manager
Christopher Drogoul as fall guy in the ensuing cover-up. BNL official
Franz von Wedel put a serious dent in this strategy when he testified
that Drogoul had acted on advice from the bank’s consultants- Kissinger
Associates. Drogoul was debriefed for six weeks by a government BNL
investigative task force led by Arthur Wade, who testified under oath
that RD&D was a CIA front for BNL/Iraq transactions. Yet official
court transcripts show a “no response” to this question. Customs
officials who tried to call Dale Toler, the NSA spook who headed of
RD&D, were disconnected immediately. [9]
Justice sent a memo to the Federal Reserve telling it not to provide
70 BNL-related documents to House Banking Committee Chairman Henry
Gonzalez (D-TX), who launched the most thorough investigation of BNL to
date. The Federal Reserve also blocked Gonzalez’ attempts to find out
who really owned Iraq’s Central Bank. The National Advisory Council,
headed by Bush Treasury Secretary James Brady, withheld minutes of its
1989-1990 meetings on BNL from the Gonzalez hearings. The fiery
Gonzalez, who was threatened at the San Antonio airport for his inquiry
by G. Gordon Liddy, concluded, “The US has no regulatory oversight on
the $800 billion known as ‘Foreign Financial’, much of which is tied to
the drug trade”. [10]
NSA Kissinger Associate Brent Scowcroft and (Texas) Commerce
Secretary Robert Mosbacher ignored invitations from Senate Banking
Committee Chairman Don Riegle (D-MI) to testify about BNL. Scowcroft
invoked “executive privilege” in dodging similar requests from both
House Banking and House Judiciary Committees. Six days before
Christopher Drougal was indicted, Henry Kissinger stepped down from
BNL’s advisory board. That same day Iraq surrendered in the Gulf War.
Atlanta Federal Circuit Court Judge Marvin Shoob, who heard the
Justice tirades against Drogoul, shared Gonzalez’ suspicions, once
stating, “Smoke is coming out of every window. I have to conclude the
building is on fire.” Shoob stepped down from the BNL case in October
1992, issuing a 15-page statement exposing a CIA/BNL Rome cover-up. In a
parting shot, Judge Shoob refused to sentence five defendants who plea
bargained with prosecutors, describing them as “bit players and pawns in
a far more wide-ranging conspiracy”.
In 1992 Shoob’s replacement Judge Frederick Lacey issued a statement
denying the need for a special prosecutor because there was “no evidence
of CIA involvement in arming Saddam Hussein”. Rep. Charles Schumer
(D-NY) accused both Lacey and Attorney General William Barr, who
appointed Lacey, of having conflicts of interest. Schumer said of the
Lacey dismissal, “I think it’s a run around the facts.”[11]
Barr colluded with Lacey in denying repeated Congressional requests
to appoint an independent counsel to investigate BNL, the first such
denial by an Attorney General since the independent counsel provision
was created in 1978. Rep. Jack Brooks (D-TX) accused Barr of
stonewalling, while House Banking Committee Chairman Gonzalez prepared a
House Resolution calling for Barr’s impeachment on obstruction of
justice charges. Rep. Charlie Rose (D-NC) stated, “I believe documents
have been falsified, government officials have lied to Congress and
there has been a cover-up by the White House.”
As the chorus of dissent grew louder, Barr ordered FBI Director
William Sessions to open an investigation by his agency into BNL
connections higher up the political and economic food chain. Four days
later Justice announced that it would launch a separate investigation
into the Attorney General’s use of his expense account. Someone was
sending Barr a not so subtle message. The FBI probe never got off the
ground.
Lacey, Barr and Thornburgh all have close ties to the intelligence
community. Lacey was formerly one of seven judges who sit on the
super-secret Foreign Intelligence Surveillance Court (FISA), which
issues quick warrants for NSA electronic and phone intercepts. Another
former FISA judge Albert Bryan is Grand Master of the Freemason Lodge in
Washington, DC, the most powerful in the nation. [12] Chairman
Gonzalez accused CIA cover-up point man Thornburgh of, “delaying the BNL
indictments and repeatedly trying to have the investigation of the
committee obstructed and curtailed under the false pretense that it
would endanger national security.”
In 1993 President Clinton issued a statement exonerating Bush
officials of wrong doing in the BNL case after his Justice Department
blocked attempts by Christopher Drogoul’s lawyers to subpoena George
Bush, Lawrence Eagleburger and James Baker III. Federal Judge Marvin
Shoob said Clinton’s conclusion could only be reached in “never-never
land”. Clinton then refused to release executive branch documents to
the Gonzalez investigation. Clinton’s rush to clear the decks had much
to do with protecting the First Lady.
From 1990-92 Hillary Clinton, a Wal-Mart director, was also corporate
agent and board member at LaFarge Corporation, an affiliate of
Kennametal, one of the companies illegally arming the Iraqis through
BNL. According to a letter from US Attorney Marianne Gasior to Clinton
Treasury Secretary Robert Rubin, Kennametal was shipping its arms to
Iraq via the Ordnance Center at LaFarge’s Marblehead Peninsula facility in Ohio.
In the end lead counsel Griffin Bell won a $400 million settlement
for BNL. US taxpayers- already reeling from Iraqi defaults on BNL, CCC
and EIB loans- got the bill, while corporations and bankers partied with
Saddam in Baghdad.
The Gnomes of Zurich
A 1981 Italian investigation revealed that five top BNL Rome
executives, including director general Alberto Ferrari, were members of
the Italian P-2 Freemason Lodge. [13] P-2 had a penchant for working
with South American dictators, fascist death squads and drug
traffickers. P-2’s activities affected the European continent as well.
P-2 Grand Orient Lodge leader Robert Calvi controlled Banco Ambrosiano.
Calvi was once invited to John Connelly’s Texas ranch where the two
founded another P-2 front called Committee for the Defense of the
Mediterranean.
Calvi was referred to as “God’s banker”. When Pope John Paul I launched an investigation into Banco Amrosiano and its connection to the Vatican bank Instituto per le Opere di Religione
(IOR), he was found dead only thirty-four days after becoming the Holy
See. Calvi was shortly thereafter found hanging from scaffolding
beneath Blackfriars Bridge in London with $15,000 cash in his pockets
and a brick (a Masonic symbol) hanging around his neck. Hours earlier
Calvi’s secretary, Graziella Corrocher, was pushed through a 4th story
window at Ambrosiano’s Milan headquarters. She had also been the bookkeeper for the P-2 Freemasons. [14]
Nixon Treasury Secretary David Kennedy’s good friend Michelle Sindona was Robert Calvi’s partner at Banco Amrosiano.
Sindona funneled CIA cash to the Vatican and to European Christian
Democratic Parties, which the CIA much preferred to the Socialists.
Sindona teamed up with IOR and the Vatican’s chief US banker Continental
Illinois to buy Milan-based Banca Privata Finanziara (BPF) and Geneva-based Banque de Financement.
The consortium launched Moneyrex in Rome, which over 850 international
banks used to move Italian mafia and P-2 heroin proceeds out of Italy.
Much of this was laundered through the Vatican to Switzerland. [15]
Sindona had close ties to the Gambino crime family. He looted
Franklin National Bank which, according to former Nebraska State Senator
John DeCamp’s book The Franklin Cover-up, was at the epicenter
of an international pedophile ring. In 1969 Sindona was financial
adviser to Pope Paul VI and the Vatican Bank became Ambrosiano’s
biggest shareholder. [16] In 1986 Sindona was convicted for ordering
the death of estate liquidator Giorgio Ambrosoli, who was shot in 1979
after finding evidence of criminal activity while working at Sindona’s
home. Two days after being sentenced to life in prison, Sindona was
found dead in his jail cell from cyanide poisoning. Just before his
death Sindona stated, “They are afraid I could reveal some very delicate
information that they don’t want divulged.”[17]
In 1967 Continental Illinois sent $4 million through BPF to finance a CIA-sponsored right-wing coup
in Greece that toppled the Socialists and gave rise to the November 17
underground left, which has since killed both US and British military
officers and bankers. During the 1972 elections Continental used BPF to
channel $10 million in CIA funds to the Italian Christian Democrats.
In 1973 Continental CEO David Kennedy joined the board of FASCO, the
Liechtenstein holding company which controlled Banco Ambrosiano.
FASCO was a CIA conduit for funding the Italian P-2 and had close ties
with Gulf & Western Corporation, controlled by United Brands powder
pushers Carl Lindner and Max Fischer.
Continental made frequent loans to the Four Horsemen and was conduit
for Chicago diocese funds controlled by CIA asset Bishop Paul Marcinkus,
who helped the Company bankroll the Polish solidarity movement and now
presides over the National Bank of Cicero, the BCCI immaculate
resurrection based in the “Al Capone land” Chicago suburb of Cicero.
P-2 leader Calvi was paymaster to the Polish solidarity movement and
helped the Vatican buy US properties, including the Watergate complex.
When Continental went under BCCI-founder Bank of America took control of
it for pennies on the dollar at a bankruptcy auction.
The Vatican’s secretive Opus Dei, often referred to as the
“saintly Mafia” was behind the ascent of Polish Cardinal Karol Wojtyla
to Pope John Paul II. The new Pope launched an Opus Dei/Vatican
offensive to roll back Latin American liberation theology movements and
East European communism. Robert Calvi had been on his way to meet with Opus Dei financiers the night his brick-laden body was discovered. In its January 2004 issue, Counterpunch revealed that US Supreme Court Justice Anton Scalia is a member of Opus Dei.
Further south Calvi P-2 associate Stephen Delle Chiaie founded Patria y Libertad
in Chile. Delle Chiaie met frequently with General Augusto Pinochet,
while P-2 worked with the CIA Trak II program to overthrow socialist
President Salvador Allende. Patria y Libertad and Delle Chiaie
associate Michael Townley delivered P-2 violence to the streets of
Washington in 1973 when he planted a car bomb killing Pinochet critic
Orlando Letelier and Ronni Moffit of the leftist Institute for Policy
Studies.
Letelier was on a hit list that was part of the same Operation Condor
under which Chilean DINA agent Carlos Cardoen was smuggling weapons to
Iraq. Others on the CIA hit list were Chilean General Carlos Prats,
Argentinean nationalist Juan Torres, Uruguayan politicians Hector
Gutierrez and Zelmar Michelini, and Bolivian General Joaquin Zenteno.
[18] CIA Director George Bush, who’d already helped cover up the JFK
hit, now suppressed evidence of DINA role (and possibly his own) in the
Letelier and Moffit assassinations. The bloodshed was far worse in
Chile where Pinochet unleashed a reign of terror on the Chilean left.
Lucio Gelli, a pro-Franco Spanish Civil War veteran, was P-2’s
founder. He helped the OSS lay down the “rat line”, by which Nazi war
criminals escaped to South America. Gelli was an early version of
Carlos Cardoen, negotiating numerous arms for oil deals on behalf of the
Four Horsemen and CIA. He served as economic consultant to Argentine
strongman Juan Peron and was Ambassador of the Knights of Malta to
Uruguay, a major South American drug money laundry where Vatican chum
Umberto Ortolani owns a major bank. Gelli was a business partner of
Klaus Barbie and an honored guest at the 1980 inauguration of President
Reagan. Gelli claimed to be friendly with George Bush, honorary P-2
member and 33rd Degree Mason.
By 1981 Italian authorities had uncovered what one court document
described as “a secret structure (that) had the incredible capacity to
control a state’s institutions to the point of virtually becoming a
state-within-a-state”. In a search of Lucio Gelli’s home, police found a
list of fellow Freemason collaborators that included three cabinet
ministers, forty members of Parliament, forty-three military generals,
eight admirals, intelligence heads, police chiefs of four major cities,
industrialists, bankers, diplomats and celebrities. [19]
They also found a document titled The Strategy of Tension,
which proposed fabricating terror to discredit the leftist Italian Red
Brigades and to compel Italians to demand a more authoritarian fascist
government. The plan evolved from Gladio, a secret NATO strategy
implemented after WWII that advocated an alliance between the mafia,
CIA, Vatican and Knights of Malta.
In 1980 P-2 operatives bombed a Bologna train station killing 85
people, then blamed it on the Red Brigades. In 1978 Italian Prime
Minister Aldo Moro was kidnapped and murdered, allegedly by the Red
Brigades. Both Moro’s widow and one his closest associates say Moro was
told by Henry Kissinger to halt his stabilizing policies or “you will
dearly pay for it”. Kissinger was called as a character witness by
ex-Italian Prime Minister Guilion Andreotti- a close friend of Lucio
Gelli’s- who was being tried for mob involvement. [20] A London Independent article stated that Moro’s murder may have been a CIA/P-2 hit.
P-2 financed Manzur al-Kassar’s top-secret CIA COREA heroin
trafficking ring in Syria. The Italian media reported that P-2 was
financed through a Panamanian company called Amitalia and claimed that
part of the purpose for the US invasion of Panama was to destroy
documents connecting George Bush, the CIA and P-2 Freemasons to the
Lockerbie bombing. P-2 recruited high-ranking South American military
officials, ran guns and drugs, and supported both extreme right and
extreme left parties, utilizing this “strategy of tension” to create a
climate of fear conducive to military coups which would bring “law and order” fascists to power. [21]
The Vatican’s Opus Dei had strong ties to P-2 and Patria y Libertad
South American fascist movements. The CIA and P-2 propped up the
narco-terrorist regime of Alberto Fujimori in Peru during the 1990s,
through their Peruvian surrogate the National Intelligence Service,
whose acronym is quite appropriately SIN. Fujimori launched a state
terror campaign against the Peruvian left, temporarily obliterating two
Indian rebel groups, the Shining Path and Tupac Amaru. In 1991
SIN killed seventeen civilians in the poor Lima suburb of Barrios
Altos. Two years later SIN disappeared nine university students and a
professor in La Cantuta. The head of SIN was Vladimiro Montesinos, who
defended drug traffickers in court as a sideline.
In 1996 Tupac Amaru rebels seized the Japanese Ambassador’s
residence in Lima and took several hostages. Fujimori’s chief
negotiator during the crisis was Bishop Juan Luis Cipriani, a right-wing
Fujimori backer and member of Opus Dei. SIN and Peruvian
Special Forces tunneled into the house and ended the month-old standoff
in typically bloody fashion, killing all the kidnappers. One hostage
who was released early was Kieran Metcalfe, a Canadian mining
executive. Metcalfe said of his captors, “I’m not sure if anybody took
sides with the people involved, but I think many people developed some
respect for these people (Tupac Amaru)”.
In 2001 SIN Chief Montesinos was found in the pay of drug traffickers
and forced to flee to Panama to avoid prosecution. President Fujimori
knew he was next and fled to Japan, his ancestral home, where he was
quickly given a teaching appointment at Kyoto University. The new
Peruvian President Alejandro Toledo requested that Japan extradite
Fujimori to stand trial. The Japanese government refused. Toledo, a
former World Bank executive, became increasingly unpopular due to his
privatization agenda.
In 1993 Argentine President Carlos Menem, a close friend of Citigroup
and the Bush family, resigned amidst a major drug scandal. Menem was
just the latest in a series of crooks to run Argentina, long a favorite
drop point for Southeast Asian HSBC-financed heroin entering Latin
America. In 1968 the CIA began training police and right-wing death
squads in Uruguay, Brazil and Argentina to attack leftist revolutionary
groups. The region became an Orwellian nexus of bloody fascist
dictators and CIA/P-2 drug running.
The Argentine juntas were particularly brutal. The CIA used
August Ricord’s Corsican heroin mafia to infiltrate leftist movements.
In Argentina Ricord smuggler Christian David infiltrated the Tupamoros
revolutionary group which kidnapped CIA torture experts Dan Mitrione
and Claude Fry. Mitrione was executed. [22] David recently stated from
his prison cell that he was offered a contract to assassinate John F.
Kennedy, but turned it down. He said old money Sicilian banking
families ordered the Kennedy hit.
In 1997 Mothers of Plazo de Mayo, an Argentine group of mothers whose
sons and daughters died in that country’s CIA-sponsored genocide,
accused the Vatican’s Envoy to Argentina from 1974-1980, Pio Laghi, of
playing a role in the tortures, disappearances and murders of their
children. Laghi was Vatican Envoy to the US and currently heads the
Congregation of Catholic Education, which oversees Catholic schools
worldwide. [23]
Decades of drug corruption have left the Argentine economy in
shambles. In late 2001 Argentina defaulted on its $132 billion debt to
the international bankers led by Citigroup. Argentine protestors
attacked banks, the Argentine peso was severely devalued and the
IMF issued the typical austerity demands. Five Presidents later,
Argentina has refused to comply with IMF demands and remains cut off
from international lending.
The directorate that presides over the P-2 Freemasons who terrorized
South America and armed Saddam through BNL is based in Switzerland at
the Alpina Lodge. Members of the Alpina Lodge Directorate include
Stephan Delle Chiaie, Lucio Gelli, Club of Rome founder and depopulation
advocate Aurelio Peccei and Henry Kissinger. The Alpina Lodge is
joined by every Swiss banker worth his salt. The Alpina power-brokers
are often referred to as the Gnomes of Zurich. The Alpina Lodge, Banco Ambrosiano, P-2 and Lucio Gelli have all been linked to Priory of Sion through a pro-Nazi French group known as Alpha Galates. [24]
P-2 predecessor P-1 was founded by Guiseppe Mazzini, the 33rd Degree
Grand Master Mason of the Grand Oriente Lodge in Rome, whose name is
synonymous with mafia. Mazzini’s P-1 did not consist of the illiterate
Italian restaurant goons which the US corporate media likes to pass off
as the mafia, ala The Godfather, The Sopranos,
etc. Rather P-1, P-2 and Freemason lodges worldwide, which house the
real mafia, are chartered by the delicate tea-sipping white glove hands
of the Duke of Kent in London, who answers directly to his cousin Queen
Elizabeth II, the Bush family relative who presides over the British
House of Windsor. [25]
Numerous Priory of Sion documents housed in the French National
Library were published by the Alpina Lodge. French journalist Mathieu
Paolio claims to have seen these same documents in the Alpina library. A
short time after publishing a book detailing the Priory’s interest in
the Merovingan bloodline, Paolio was reassigned to Israel where he was
executed as a spy. Other Priory of Sion documents which list
genealogies for the Merovingan dynasty were held at Silver Triangle
player Lloyd’s of London until 1979. All Englishmen connected to the
Priory are executives at a huge insurance firm known alternately as
Guardian Assurance and Guardian Royal Exchange Association. [26] All
have aristocratic titles or are connected to international banking, the
Churchill family or British Intelligence.
[1] “Kissinger Associates, Scowcroft, Eagleburger, Stoga, Iraq and
BNL”. Chair Henry Gonzalez. H2694. Senate House Banking Committee.
4-28-92
[2] “Oilman, Trader, Banker, Spy”. James Norton. Forbes. 1-30-95. p.84
[3] Ibid
[4] Shell Game: A True Story of Banking, Spies, Lies, Politics and the Arming of Saddam Hussein. Peter Mantius. St. Martin’s Press. New York. 1995. p.56
[5] Norton. p.85
[6] “Fundraising Figure Faces Trial in France”. Anne Swardson. Washington Post. 10-10-97
[7] “Oil Financier Got US Security Briefing While Negotiating to Build Big Pipeline”. Michael K. Frisby. Wall Street Journal. 3-14-97. p.14
[8] “A Gift for George: Why is Bill Clinton so Desperate to Bury Bush’s Iraqgate Scandal?” Stephen Pizzo. Mother Jones. 11/12, 1993. p.62
[9] “CIA to Furnish Files in BNL Case”. John J. Fialka. Wall Street Journal. 9-21-92. p.A1
[10] “My Advice to the Privileged Orders”. Chairman Henry Gonzalez (D-TX). H1107. Senate House Banking Committee. 3-9-92
[11] Evening Edition. National Public Radio. 12-9-92
[12] The Puzzle Palace: America’ National Security Agency and its Special Relationship with Britain’s GCHQ. James Bamford. Sidgwick and Jackson. London. 1983
[13] Mantius. p.101
[14] Rule by Secrecy: The Hidden History that Connects the Trilateral Commission, the Freemasons and the Great Pyramids. Jim Marrs. HarperCollins Publishers. New York. 2000. p.258
[15] Hot Money and the Politics of Debt. R.T. Naylor. The Linden Press/Simon & Schuster. New York. 1987. p.52
[16] In Banks We Trust. Penny Lernoux. Anchor Press/Doubleday. Garden City, NY. 1984. p.146
[17] Marrs. p.259
[18] The Great Heroin Coup: Drugs, Intelligence and International Fascism. Henrik Kruger. South End Press. Boston. 1980. p.204
[19] Marrs. p.257
[20] Ibid. p.258
[21] Naylor. p.78
[22] Kruger. p.78
[23] “Group Accuses Papal Envoy of Role in Argentina’s Dirty War”. AP. Missoulian. 5-21-97
[24] Dope Inc.: The Book that Drove Kissinger Crazy. The Editors of Executive Intelligence Review. Washington, DC. 1992. p.367
[25] Ibid
[26] The Robot’s Rebellion: The Story of the Spiritual Renaissance. David Icke. Gateway Books. Bath, UK.
Dean Henderson is the author of four books: Big
Oil & Their Bankers in the Persian Gulf: Four Horsemen, Eight
Families & Their Global Intelligence, Narcotics & Terror Network, The Grateful Unrich: Revolution in 50 Countries, Das Kartell der Federal Reserve & Stickin’ it to the Matrix. You can subscribe free to his weekly Left Hook column @ www.deanhenderson.wordpress.com
“Royal Bank of Canada insider”. How is it this fellow comes to meddle so extensively in Canadian affairs? Is he a Canadian citizen?
Posted by Murray | March 23, 2013, 1:36 pm
aapplearkapcom.wordpress.com and MC-DiesmAe/ PromoTeamMember for HitmakerMusicGroup…combining the realnews and music…one truth for every lie, were onto the streets to enlighten our peepz! ILLUMINATI NEWS 2013
Posted by aapplearkapcom | April 22, 2013, 12:02 pm
The Bush Mob & the Arming of Saddam Hussein
(Excerpted from Chapter 14: Saddam’s Banker in Atlanta: Big Oil & Their Bankers…)
Bush League Criminals
In 1984 Vice-President George Bush pressured Export-Import Bank (EIB) President William Draper into providing Saddam’s government with $1 billion in US taxpayer-backed loans for a pipeline project in Iraq. Bush received a secret memo from Assistant Secretary of State for the Middle East Richard Murphy, whose Murphy Associates later cleaned up in Kuwait, which read, “Liberalize export controls, help Iraq construct pipeline to Jordanian port of Aqaba, arrange Ex-Im financing”. [580]The pipeline was built by Bechtel, where Reagan Secretary of State and CFR Director George Pratt Schultz was director. In 1987 Bush met with Iraq’s US Ambassador Nizar Hamdoon to promise the Iraqis military technology. Bush intervened upon EIB President John Bohn, persuading him to provide $200 million more to Saddam. Bohn was hesitant because Iraq had a well established record of defaulting on its loans. As of 1986 it owed over $100 billion to Western governments. Britain, France and Japan had suspended all loans to Iraq.
Bush didn’t care if Iraq defaulted, leaving US taxpayers in the lurch, so long as his oil and defense buddies made a buck on the Iraq deals. From 1984-89 $5 billion went down the drain in Commodity Credit Corporation and EIB loans to Iraq. Welfare-case corporations receiving EIB financing through Banca Nacionale de Lavoro (BNL) included Snap-On, Bristol Meyers, Dow Chemical, John Deere, Warner Lambert, Singer and Cyanamid International. In 1989, two years after Saddam gassed the Kurds, Bush signed NSD-26 committing the US to “improve and expand our relationship with Iraq”. Iraq joined the short-lived US-orchestrated Arab Cooperation Council with Egypt, North Yemen and Jordan.
The Iraqis got US guns and grain, while the Four Horsemen got cheap Iraqi oil. In 1988 the US bought only 80,000 barrels of crude a day from Iraq. By the time Saddam attacked Kuwait, that figure had jumped to 1 million barrels/day on, according to a State Department memo, “favorable terms”. Just prior to Saddam’s move into Kuwait, the US ratcheted up oil imports from Kuwait to 1.1 million barrels/day. Exxon was the biggest buyer. In the months before the Gulf War, the US Department of Energy purchased 3.4 million barrels/day from Kuwait. In 1991 EIB loans began flooding into Kuwait to finance the Fortune 500 rebuilding party.
In January 1990 Bush approved preferential trade status for the Iraqi regime, shortly after Congress voted to ban all loans to Iraq. That same month Harken Energy was awarded the biggest offshore oil concession ever off the coast of Bahrain. Harken was controlled by George W. Bush, who had received $50,000 in seed money, possibly from Saudi Sheik bin Laden, to launch Harken predecessor Arbusto Energy with Halliburton crook and Bush Jr. Vice President Dick Cheney. [581] Attorney Allen Quasha swung the Harken deal for Bush Jr., just as his Nugan Bank insider father William had, in 1961, helped George Bush Sr. gain rights to drill the first oil well in Kuwait with drug-infested Zapata Offshore Oil. [582] Bush Jr. sold his 66% stake in Harken at 200% profit just before “Poppy” sprang Operation Desert Storm.
According to Pittsburgh Attorney Marion Gasior, many corporations providing arms to Iraq had ties to the blue blood Brown Brothers Harriman, where Grandpa Prescott Bush had worked. Once the Gulf War began, President Bush signed an executive order, exempting eleven top cabinet members from conflicts of interest generated by their stock holdings in firms that profited from the war. Among them was Secretary of State James Baker, who held stock in Exxon, Texaco, Amoco and other oil companies who rang up record profits during the Gulf War. Baker also held stock in Chemical Bank, Salomon Smith Barney, and defense contractor United Technologies.
Also exempted were Kissinger Associates Eagleburger and Scowcroft, who cleaned up in similar fashion. Scowcroft owned a $1 million stock portfolio in 40 corporations including 11 major defense contractors and several oil giants. His most significant holdings were Mobil, Westinghouse, Monsanto, Lockheed, ITT, Halliburton, Bank of America, Lehman Corporation, General Motors, General Electric and Royal Dutch/Shell. [583]
Weapons of Mass Destruction Anyone?
BNL was the main conduit through which General Motors had vehicle sales to Iraq financed. A good chunk of Wall Street was using BNL in similar fashion. More disturbing was the fact that BNL was covertly supplying Saddam Hussein with a wide array of high-tech military know-how which furthered his pursuit of weapons of mass destruction. Saddam received sensitive military software, electron-beam welders for uranium enrichment, mainframe defense computers, rare uranium enrichment lubricants and a glass fiber processor to make missile casings for Scud missiles. Brett Coulson, who sat on Bush’s NSC from 1989-1991, said later, “We knew Iraq was progressing on nuclear, biological and chemical weapons programs.”[584]Bechtel and Lummus Crest built PC-1 and PC-2 plants in Iraq which manufacture ethylene oxide and ethylene glycol, key components in making thyodiglycol, out of which Saddam derived the mustard gas he used against the Kurds in 1987. US soldiers who fought in Operation Desert Storm testified that barrels of chemical agents found in Iraqi bunkers were marked “Made in America”. In 1988-1989 the Reagan/Bush Administrations sent binary VX nerve gas to Iraq in violation of UN Security Council Resolution 598. Following the 2003 invasion of Iraq, US troops found VX canisters at the Alcaca weapons depot. The bills of lading showed that Carlyle Group had facilitated the shipments. [585]
European Customs officials were keeping their eyes on Euromac, which through its Italian and British offices acted as Iraq’s weapons procurement agent on that continent. Euromac once tried to get a nuclear circuit for a bomb from CSI Technologies, a California company. CSI informed the CIA and got no response. Bryan Seibert, head of the Department of Energy’s Office of Classification and Technology Policy, got a similar response from Energy’s intelligence unit, when he told them of suspicious Iraqi deals. Euromac was run by Dr. Safa Haji al-Habobi, who headed the Iraqi Ministry of Industrial & Military Production and oversaw Iraq’s NASSR weapons complex. Al-Habobi also ran Matrix-Churchill in the UK and Babil International of Paris, two of the main BNL Iraqi arms procurement fronts.
Often BNL-financed weapons were smuggled into Iraq through East European BNL contacts who were compensated with the same type of CCC loans paid to Mossad agent Gerald Bull and Cargill Continental. [586] The CIA knew of at least five BNL-financed deals from 1985-1990 bound for Iraq’s Defense Industry, but Bush Commerce Secretary and Texas Commerce Bank insider Robert Mosbacher told his people to approve the $1.5 billion worth of contracts. [587] Rockwell International, Hewlett-Packard and Tektronix were among those who benefited from Mosbacher’s empathy for Saddam Hussein. On one occasion a BNL deal with Iraq’s Central Bank- there were over 3,000 telex lines between the two- involved nuclear triggers.
CIA told Secretary of State James Baker about Iraq’s nuclear capabilities in September 1989. A month later Baker assured Iraq’s Foreign Minister that export controls toward his country would not be tightened, while approving a $1 billion food aid package to Baghdad. In July 1989 an Energy Department Task Force tracking intelligence reports on Iraq was suddenly disbanded. The CIA not only knew that US exporters of sensitive material to Iraq were Iraqi front companies; it ran many of those fronts. According to the Senate Intelligence Committee, both RD&D and Rexon Technology were CIA fronts to arm Iraq. Dale Toler, head of RD&D, had worked at NSA.
William Muscarella, President of XYZ Options, said the CIA was fully aware that his firm was training Iraqi technicians in Topeka, Kansas to run a secret arms factory to be built at Iraq’s al-Atheer complex. In 1987 Dr. Richard Fuisz was invited to tour a Terex plant at Motherwell, Scotland. Terex had been spun off by US/Iraqi Business Forum member and BNL client General Motors a year earlier. Fuisz testified to Congress that he saw all-terrain trucks whose hauling bins were replaced with sheets of metal with pre-drilled holes. The plant manager told him the trucks would become “missile launchers for the Iraqi military”. They were later mounted with the Scud missiles fired at US forces and Israel during the Gulf War. [588]
Canira Technical Corporation of Ireland was an important Iraqi weapons procurement front, as was Kintex of Bulgaria. Kintex, like the Milan-based Stibam Corporation that swung the Iranian hostage release deal, is a front company for Turkish Gray Wolves fascists, who use this Sophia conglomerate to smuggle Golden Crescent heroin into Europe via Bulgaria. When the Shah of Iran was deposed, the Gray Wolves found a new supplier in the Afghan mujahadeen and their Pakistani handlers. Now they were using their Kintex front to arm Saddam with a wink and a nod from Langley.
Bert SerVass, an Indianapolis friend of the Quayle family and leading supporter of both Pat Robertson and Robert Schuler Ministries, got BNL financing for his Servass Inc. to build a brass shell recycling plant in Iraq. SerVass got help from Vice-President Dan Quayle, whose family controls Eli Lilly, where Dan’s boss George Bush had been CEO. Quayle’s appointment as Vice-President was presumably a payback for the pharmaceutical giant’s funding of Bush’s political career.
Servass was Indianapolis City Council President, owned the Saturday Evening Post, served with the OSS in China and was a vocal supporter of the South African apartheid regime. A Post writer once told of how SerVass wanted him to write an article, at the request of Richard Helms, extolling the virtues of CIA. The writer said when SerVass called Helms, “he always got through right away.” Indianapolis is also home to CIA assassin John Hull.
BNL collateralized a loan made by Tulsa-based American Bank & Trust Company (ABTC) to Iraq’s State Machinery Company. ABTC Chairman Fred Henke headed Utica National Bank & Trust, which loaned millions to Farhad Azima’s Global International Airways, which was central to Reagan’s effort to arm the Ayatollah. ABTC’s prior Chairman Victor Thompson was forced to step down due to improprieties while heading Reagan’s Synthetic Fuels Corporation. Thompson’s son Robert formed a consulting firm with Prescott Bush in 1983. He served in Reagan and Bush Sr. Administrations as a top aide. Both were under investigation by Congress for deals with aptly-named Arizona businessman and S& L looter James Fail. [589]
The Germans got into the act too. Krupp-Widia and Hertel sold Iraq tungsten carbide cutting tools to make artillery shells, which were manufactured by Kennametal of Latrobe, Pennsylvania. Ironically, when an Iraqi Scud missile hit a US military barracks in Dhahran, Saudi Arabia during the Gulf War, most of the twenty-eight US soldiers killed were from Latrobe. Kennametal had dealings with Matrix Churchill and Chilean arms dealer Carlos Cardoen in supplying Iraq’s NASSR munitions complex. Other German corporations who helped build up Iraq’s military included Daimler-Benz, Messerschmitt, Gildemaster, Ferrostaal, Thyssen, SMS Hasenclever, Karl Kolb and Siemens. Karl Kolb subsidiary Pilot Plant built the Samarra chemical weapons plant which made the mustard gas used against the Kurds. Siemens provided Saddam with sensitive nuclear technology. [590]
The Condor II Project was a joint military program between Argentina, Egypt and Iraq which was financed by BNL, with contracts going to Mack Truck, Hewlett Packard, Halliburton’s Dresser Industries, Caterpillar, Ingersoll Rand and Mannesmann Demag. BNL financed French arms sales to Iran in 1984 for Luchaire, France’s largest private arms manufacturer. In 1989 BNL was one of the two largest lenders to Mexico, where President Carlos Salinas and his brother Raul were busy laundering drug money through James Baker’s Texas Commerce Bank. BNL became a NATO conduit for P-2 Freemason activity and financed US Sidewinder missile sales to Italy in 1986. Convicted double-agent Aldrich Ames had an account at BNL-Rome.
When the BNL scandal broke 68 Commerce Department documents were altered to read “commercial” instead of “military”. Undersecretary of Commerce Dennis Kloskie, who was ordered to alter the documents, later said his actions were approved by an inter-agency panel. NSA Norman Bailey admitted, “…the authorities knew all about it and approved it. They were using this channel for the financing of certain activities.” Iraq purchased $46.7 billion worth of arms during the 1980’s, the largest accumulation of modern weaponry by a Third World country ever. The buildup was financed by BNL, with the tacit approval of the US government. When Iraq defaulted on those BNL loans, the US taxpayer became de facto paymaster for Saddam Hussein in his drive towards developing weapons of mass destruction.
[580] “Bush Lobbied to Aid Saddam for Years”. Los Angeles Times. 3-3-92
[581] The Outlaw Bank: A Wild Ride into the Heart of BCCI. Jonathan Beaty and S.C. Gwynne. Random House. New York. 1993. p.226
[582] “Arming Saddam Hussein”. Patrick Barnard. Commonweal. 6-5-92
[583] “Kissinger Associates, Scowcroft, Eagleburger, Stoga, Iraq and BNL”. Chair Henry Gonzalez. H2694. Senate House Banking Committee. 4-28-92
[584] “US Contributed Significantly to Saddam’s Bomb Arsenal”. AP. Northwest Arkansas Morning News. 11-1-92. p.1
[585] “Paranote”. Paranoia. #41. Spring 2006. p.64 (waynemadsenreport.com)
[586] “Arming Saddam Hussein”. Patrick Barnard. Commonweal. 6-5-92 p.5
[587] “CIA Knew about Defense Sales to Iraq”. Rocky Mountain News. 10-30-92
[588] Shell Game: A True Story of Banking, Spies, Lies, Politics and the Arming of Saddam Hussein. Peter Mantius. St. Martin’s Press. New York. 1995. p.80
[589] American Banker/Bond Buyer. 4-27-92
[590] “My Advice to the Privileged Orders”. Chairman Henry Gonzalez (D-TX) H206. Senate House Banking Committee. 2-3-92
Dean Henderson is the author of four books: Big Oil & Their Bankers in the Persian Gulf: Four Horsemen, Eight Families & Their Global Intelligence, Narcotics & Terror Network, The Grateful Unrich: Revolution in 50 Countries, Das Kartell der Federal Reserve & Stickin’ it to the Matrix. You can subscribe free to his weekly Left Hook column @ www.deanhenderson.wordpress.com
Cargill, Kissinger & the Arming of Saddam Hussein
(Excerpted from Chapter 14: Saddam’s Banker In Atlanta: Big Oil & Their Bankers…)
The US and their Western allies weren’t concerned with dual use items being shipped to Iraq during the 1980’s. From 1985-1990, 771 licenses for dual-use exports from the US to Iraq were approved, as US defense contractors, not content with the Ayatollah’s money, armed Iraq, while the CIA passed intelligence to Saddam. When Hussein gassed the Mossad-backed PUK Kurds in 1987, President Reagan opposed sanctioning Iraq. Instead, Mossad agent Gerald Bull and his Space Research Corporation helped the Iraqis develop three “super guns” code-named Babylon.
Space Research was controlled by the Canadian Bronfman family, the Pure Drug Company “whiskey men” whose Eagle Star Insurance interlocks with Silver Triangle Canadian banks. The Bronfmans married into the Rothschild family and launched the careers of Detroit mob boss/United Brands insider Max Fischer and the Buffalo Jacobs mob, which conveniently owns concessions on Gulf of Mexico oil drilling platforms. Montreal police have identified Mitchell Bronfman as a kingpin of organized crime. [1]
Gerald Bull peddled arms for the CIA in South Africa, where Space Research supplied guns and advisers to UNITA terrorists in Angola and RENAMO thugs in Mozambique under direction of CIA Angola Chief of Station James Potts. [2] Bull was introduced to the Iraqis by Armenian-born arms dealer Sarkis Soghanalian, a CIA asset who supplied the Iraqis with Bell Helicopters. [3] When Belgian Deputy Prime Minister Andre Cools uncovered a memo exposing Bull’s program and its links to the CIA and Mossad, both Cools and Bull were assassinated.
BCCI helped Bull smuggle propellant for his super guns from Belgium to Iraq and loaned $72 million through Bank of America to Space Research financier Banca Nacionale de Lavaro (BNL). BNL had its US offices at the posh Peachtree Center in Atlanta. From 1983-1989 BNL busied itself financing Saddam Hussein’s arms procurement efforts in tandem with the Iraqi Central Bank and Rafidain Bank of Iraq, which had numbered accounts at Bank of America, Bank of New York, Chase Manhattan and Manufacturers Hanover Trust. BNL’s clearing agent on all transactions was Morgan Guaranty Trust. When Saddam defaulted on the loans, the US multinationals which benefited were paid in full, while US taxpayers were charged $347 million. [4]
BNL is Italy’s largest bank. Its headquarters is across from the US Embassy in Rome. BCCI-founder Bank of America was first known as Bank of Italy and is controlled by the Rothschild family. A report by the Italian Senate stated that BNL Rome ran the Iraqi weapons procurement program and that BNL Atlanta was launched by “some circles in the American political-military-industrial complex”. BNL was 96%-owned by the Italian government. It often transferred funds to Iraq using BCCI, where Saudi intelligence officers laundered drug money for the Medellin Cartel.
Kissinger Associates
BNL’s Consulting Board for International Policy included Henry Kissinger and his boss David Rockefeller, now chairman of Rockefeller Group. [5] Kissinger received $10,000 per meeting, serving on the board from 1985-1991. In 1984 the US/Iraq Business Forum was established in Houston with a push from Kissinger Associates, a private consulting firm co-founded by CFR/TC insider Henry Kissinger, who in 1989 was named in to the Bush Foreign Intelligence Advisory Board; and former British Foreign Secretary Lord Carrington, former secretary general of NATO and president of both the Royal Institute of International Affairs (RIIA) and Bilderberger Group. Carrington is on the board of Hollinger Corporation, chaired by Jerusalem Post and London Daily Telegraph Zionist owner Conrad Black. Black- one of Canada’s wealthiest citizens- runs his financial empire from Toronto. He owns the Toronto Globe & Mail and frequents the Bronfman family’s Toronto Jockey Club. [6] Black, a CIIA member and Bilderberger insider, was convicted in 2007 for fraud and obstruction of justice.BNL was a Kissinger Associates client from 1986-1988, as was National Bank of Georgia, which BCCI agent Ghaith Pharaon helped Bert Lance slide out from under. Kissinger is a good friend of Pharoan and an even better friend of his father, who was adviser to the House of Saud. Several Kissinger Associates clients got BNL financing for Iraqi projects including Midland Bank (now HSBC), Chase Manhattan, Fiat, Asea Braun Boveri, Lummis Crest, Volvo and Hewlett Packard. President Bush Sr. included two directors of Kissinger Associates in his cabinet- Undersecretary of State Lawrence Eagleburger and NSA Brent Scowcroft. Both had worked on the BNL account, which was funneling taxpayer-guaranteed money to Saddam so that he could dole out contracts to US/Iraqi Business Forum members. [7]
The rotund Eagleburger, a long-time Kissinger deputy, was US Ambassador to Yugoslavia from 1977-1981. He was president of Kissinger Associates from 1984-89. He was on the board at Nazi/Pinochet backer ITT, Alcatel, Bethlehem Rebar, Mutual of New York, Josephson International and Best Mart. In 1993 he joined the board of Dresser Industries, a subsidiary of Halliburton where Dick Cheney ran the show. Prescott S. Bush Jr. (George Sr’s. brother) was an executive at Dresser. [8]
Scowcroft joined Kissinger Associates as vice-chairman in 1982. He owned stock in many of the multinationals who were members of the US/Iraqi Business Forum including ITT, Westinghouse, GM, AT&T and Hewlett Packard. These five companies were granted 100 of the 800 export licenses which the US government approved for sales to Iraq. [9] Scowcroft was consultant to Lockheed, now the world’s largest defense contractor after its merger with Martin Marietta produced Lockheed Martin.
Scowcroft and Eagleburger led the charge in the Bush White House to sell arms to Iraq and any other country that would buy them. Under pressure from the Aerospace Industries Association and the CEOs of Lockheed Martin, United Technologies, LTV, Raytheon, Grumman and ITT Defense, they lobbied to change the name of the State Department’s Office of Munitions Control to Center for Defense Trade. US Embassies worldwide were now advised to play salesmen for US defense contractors. United Technologies, LTV and Raytheon soon announced a $10 billion military modernization in Turkey compliments of the Istanbul embassy staff.
Chief economist and director of Kissinger Associates was Allen Stoga, also chief economist at the CIA favorite First Chicago Bank. First Chicago’s Chairman was Robert Abboud, now at First City Bank of Houston and chairman of the US/Iraqi Business Forum. The port of Houston, where the Texas oil mafia had just satisfied their S&L looting cravings, was now supplying the brunt of Saddam Hussein’s needs, including 20% of the US rice harvest. Abboud was also president of Kuwaiti-owned Occidental Petroleum. In the fall of 1989 Stoga met several times with BCCI officials, who had a year earlier been indicted in Tampa on money laundering charges.
In 1984 Abboud and fellow First Chicago cronies John Drick and Gaylord Freeman signed a letter to authors/investigators of the Priory of Sion- Michael Baigent, Richard Leigh and Henry Lincoln. The letter bore the Prieure de Sion logo and a crest containing the letters ‘R’ and ‘C.’, possibly a Rosicrucian insignia. The letter was also signed by Pierre Plantard, self-proclaimed Merovingan dynasty descendent and Priory Grand Master. It warned legal action against anyone who would take or fake Priory documents. Gaylord Freeman sat on the board of ARCO with contra ranch hand Robert O. Anderson and was an insider at the Shah-friendly Aspen Institute and the MacArthur Foundation.
Henry Kissinger was rewarded for his efforts in 1995 when Queen Elizabeth II bestowed upon him the title of Honorary Knight Commander of the Most Distinguished Order of St. Michael & St. George, the highest honor granted by the British House of Windsor to non-British citizens. [10]
Jolly Grain Giants
In October 1988 Kissinger joined the board of Continental Grain, the French Fribourg family-controlled private firm that was the second largest grain company in the world until its 1999 merger with Cargill. Cargill is the grain trade’s biggest fish and is privately held by the Minneapolis-based Cargill and MacMillan families. Cargill Continental now controls over 50% of the world’s grain trade. It is one of four giant privately held companies that have quietly monopolized the world’s grain business since the mid 1800’s. Cargill Continental, the French Louis Dreyfus, the Brazilian Bunge and the Swiss Andre constitute the Four Horsemen of grain. Dan Morgan’s book Merchants of Grain is an excellent expose of these grain dynasties.In 1989 Bush Secretary of State James Baker ordered Secretary of Agriculture Clayton Yeuter to increase credits to Iraq via the Commodity Credit Corporation (CCC) after Eagleburger, Robert Kimmitt and Iraq’s CCC lobbyist and CIA agent Kevin Kattke lobbied for a $1 billion CCC loan. Kattke got help from Oliver North and TGS International, an Arlington, Virginia firm named for CIA old hand Ted Shackley. [11]
Gerald Bull was paid by Saddam for his super gun efforts with money from these CCC loans, for which BNL served as conduit. BNL worked through one of three banks who handle all CCC business in the Middle East- National Bank for Cooperatives of Denver, Morgan Guaranty and First City Bank of Houston, whose Priory of Sion chair Robert Abboud now chaired the US/Iraq Business Forum. Morgan Guaranty was the US clearing agent for both Iraq’s Central Bank and BNL. [12]
Cargill Continental and the other grain giants were the main beneficiaries of the taxpayer-guaranteed CCC loans through grain sales to Iraq. Continental, with Kissinger on its board, also used BNL to finance Yugoslavian grain shipments. In 1988-89 BNL financed Russian Exportkhleb purchases of grain from Cargill, Continental, Louis Dreyfus and Conagra. A favorite middleman for Cargill deals with Iraq was the Turkish Entrade, a subsidiary of Enka Holdings, Bechtel partner on Iraqi construction projects and LTV partner on NATO missile programs in Turkey.
Another grain giant middleman favorite was Amman Resources, owned by Jordanian shipping merchant and CIA contact Wafai Dajani. Dajani worked with Norwegian shipping giant Gearbulk through their jointly held Araba Holdings to ship Iraqi goods into the Jordanian port of Aqaba. Dajani was close to the American Wheat Association, the Rice Council, USDA and the French Louis Dreyfus grain giant. Dreyfus also received BNL financing to ship CCC grain to Iraq. Some was delivered on their own substantial fleet of cargo ships. Other times the shipper was Araba Holdings.
Dajani is the straw man for US agribusiness interests in the Middle East. He runs joint ventures with Comet Rice of Houston and the British sugar giant Tate & Lyle. Eighty percent of all BNL CCC shipments went through Amman Resources or another of Dajani’s companies, which include Wafai Dajani & Sons, Araba Holdings and Aqaba Packing. Dajani was a close friend of Jordan’s late King Hussein. His brother was the country’s Minister of Interior. His family had long been the agent for Mobil in Jordan.
Dajani also worked with Carlos Rosa’s Armiberica of Portugal and A & L Management Services of Cyprus in shipping Howitzers, ammunition and small arms to Saddam Hussein. Later when BNL-Atlanta fired manager Christopher Drougul, who served as the fall guy for the BNL ordeal, Dajani hired him as a $50,000/year consultant. Drougal maintained that BNL was part of an Italian-American covert operation to arm Iraq. When the BNL case came to trial a number of small-time Cargill employees were singled out as un-indicted co-conspirators, while the Big Grain fish swam under the net.
[1] Dope Inc.: The Book that Drove Kissinger Crazy. The Editors of Executive Intelligence Review. Washington, DC. 1992. p.417
[2] “Naming Names”. Louis Wolf. Covert Action Information Bulletin. Summer 1989. p.14
[3] Shell Game: A True Story of Banking, Spies, Lies, Politics and the Arming of Saddam Hussein. Peter Mantius. St. Martin’s Press. New York. 1995. p.55
[4] “Bankrolling the War”. Jim Donahue. Multinational Monitor. March 1991. p.6
[5] “Gonzalez’s Discovery”. David Corn. The Nation. 5-13-91. p.620
[6] The Robot’s Rebellion: The Story of the Spiritual Renaissance. David Icke. Gateway Books. Bath, UK. p.195
[7] “Kissinger Associates, Scowcroft, Eagleburger, Stoga, Iraq and BNL”. Chair Henry Gonzalez. H2694. Senate House Banking Committee. 4-28-92
[8] Ibid
[9] “Arms and the Man”. Doug Ireland. Village Voice. 5-5-92. p.8
[10] “Bow for Kissinger”. AP. Missoulian. 6-14-95
[11] Mantius. p.34
[12] Ibid. p.30
Dean Henderson is the author of four books: Big Oil & Their Bankers in the Persian Gulf: Four Horsemen, Eight Families & Their Global Intelligence, Narcotics & Terror Network, The Grateful Unrich: Revolution in 50 Countries, Das Kartell der Federal Reserve & Stickin’ it to the Matrix. You can subscribe free to his weekly Left Hook column @ www.deanhenderson.wordpress.com
The Iran/Iraq War: Mutual Assured Destruction
(Excerpted from Chapter 10: The Iran/Iraq War: Big Oil & Their Bankers…)
In 1979, as Iranian revolutionaries were taking charge in Tehran, Carter National Security Adviser, Afghan Frankenstein godfather and Trilateral Commission co-founder Zbigniew Brzezinski was in Kuwait City meeting with Kuwaiti Emir Sheik Jaber Ahmed al Sabah, House of Saud envoys and Iraqi President Saddam Hussein. The group decided that Saddam’s Republican Guard would seize the oil-rich Iranian province of Khuzistan.
In 1980 Iraq invaded Iran. That same year Kuwait’s Ambassador to the UN shed light on the forces which used Brzezinski to goad Hussein into his attempt to partition Iran’s oilfields. He informed the UN General Assembly of, “a cabal which controls, manipulates and exploits the rest of humanity by controlling the money and wealth of the world”.
Silent Weapons for Quiet Wars
The cabal which Kuwait’s UN Ambassador was referring to controls the JASON Society which, according to author William Cooper’s book Behold a Pale Horse, emerged from a 1952 alliance between Europe’s Black Nobility, the Illuminati and the Vatican. The JASON Society is also known as The Order of the Quest, the exact name of the Afghan Roshaniya “all-seeing ones”. The power structure for JASON is recruited from Skull & Bones, Scroll & Key, Britain’s Group of Oxford and the German Thule Society. JASON has close ties to the Trilateral Commission and the CFR. [1] Its name comes from the story of Jason and the Golden Fleece, which denotes a search for truth.President Eisenhower commissioned JASON to investigate the UFO question. Many of the group’s top scientists came from the Manhattan Project which developed the atomic bomb. The group was behind the advent of submarine warfare and President Reagan’s Star Wars initiative. JASON is the driving force behind secret US military technology being developed at places like Area 51 near Groom Lake, Nevada.
Cooper, a former Naval Intelligence officer, states that JASON scientists have come to the conclusion that the greenhouse affect may actually lead to a new Ice Age. The Pentagon Papers revealed that JASON was behind an electromagnetic barrier placed over the DMZ (demilitarized zone) during the Vietnam War. [2] JASON, through the Black Nobility, serves the Bilderberger Group, whose Policy Committee, at its first known meeting in 1954, endorsed a JASON document titled Silent Weapons for Quiet Wars. Research for the document was done at the Rockefeller Foundation’s Harvard Economic Research Project. What follows are excerpts of the document, which Cooper claims to have had in his possession:
“This publication marks the 25th anniversary of the Third World War, called the ‘Quiet War’, being conducted using subjective biological warfare…implying extensive objectives of social control and destruction of human life, i.e., slavery and genocide…dominance revolved around the subject of energy sciences…bookkeeping can be made king if the public can be kept ignorant of the methodology…it was agreed that a nation or world of people who will not use their intelligence are no better than animals…Such people are beasts of burden and steaks on the table by choice and consent…consequently …it was decided to privately wage a quiet war…shifting the natural and social energy of the undisciplined and irresponsible many into the hands of the self-disciplined, responsible and worthy few.
In order to achieve a totally predictable economy, the low-class elements of the society must be brought under total control, i.e., must be housebroken, trained and assigned a yoke…the lower class family unit must be disintegrated by the process of increasing preoccupation of the parents…The quality of education given to the lower class must be of the poorest sort…with such an initial handicap, even the bright lower class individuals have little hope of extricating themselves from their assigned lot in life. This form of slavery is essential to maintaining some measure of social order, peace and tranquility for the ruling upper class.
The public cannot comprehend this weapon, and therefore cannot believe they are being attacked and subdued. The general public…has become a herd of proliferating barbarians…a blight upon the face of the earth…it is possible to program computers…(to) bring about the complete control and subjugation of the public…the simplest form of economic amplifier is advertising. If a person is spoken to by a TV advertiser as if he were a 12-year-old, then…he will reach into his economic reservoir to buy that product…achieved by disengaging their minds…engaging their emotions…the more confusion, the more profit. Create problems, then offer solutions…keep the public entertainment below the 6th grade level…keep the public busy…back on the farm with the other animals…silent weapons technology is an outgrowth of a simple idea discovered, succinctly expressed and effectively applied by…
Mr. Mayer Amschel Rothschild…Rothschild discovered the missing passive component of economic theory known as economic inductance…That principle is ‘when you assume the appearance of power, people soon give it to you’…Rothschild discovered that currency or deposit loan accounts had the required appearance of power that could be used to induce people into surrendering their real wealth in exchange for a loan of promissory notes (paper money).
Mr. Rothschild loaned his promissory notes to individuals and governments. Then he would make money scarce, tighten control of the system, and collect collateral through the obligation of contracts (debt)…The pressures could be used to ignite war. Then he would control the availability of currency to determine who would win the war. That government which gave him control of its economic system got his support…balanced by the negation of population (genocide)…war is therefore the balancing of the system by killing the true creditors…the politicians are publicly hired hit men that justify the act (of war)…take control of the world by the use of economic silent weapons in the form of ‘quiet warfare’ and reduce economic inductance of the world to a safe level by the process of benevolent slavery and genocide…if the lower classes can be postponed long enough, the elite can achieve energy dominance…the ‘Presidential’ level of commander-in-chief is shared by the international bankers.”
Arming the Iranians
While Brzezinski gave Saddam the green light to invade Iran, CIA Director Bill Casey met Iranian Shah loyalist Cyrus Hashemi in Madrid, ostensibly to plan a new round of “energy domination” and “economic inductance”. The US would now arm both Iran and Iraq then send them to war, hoping to decimate both oil price-hawk nations.In 1981 while Hashemi was panhandling Princess Ashraf, the Shah of Iran’s sister, for $20 million to launch Hardy Boy John Shaheen’s Hong Kong mujahadeen fronts, brother Jamshid bought a Greek freighter and made four trips between the Israeli Port of Eliat and the Port of Bandar Abbas on Iran’s Arabian Sea coast. His cargo was $150 million in weapons and ammunition produced by Israeli Defense Industries under US license.
Arif Durfani, a Pakistani arms dealer, ran another Enterprise cell that delivered hundreds of millions of dollars in weaponry to the Iranians. Durfani was a close friend of BCCI-founder Aga Hasan Abedi, whose bank financed the operation. He was also tight with the Saudi Gokal brothers, who shipped the weapons from Israel to Iran. [3] While the Iranian port at Bandar Abbas was humming with activity, other shipments of TOW missiles were entering Iran from the north at Tabriz.
Overseeing the arming of Iran was Assistant Secretary of Defense Richard Armitage, the Far East Trading Company godfather and Valerie Plame leaker. Armitage was assured a steady supply of weapons by Chief White House Liaison to Saudi Arabia Richard Secord. In 1985 Ted Shackley met with Cyrus Hashemi in Hamburg, where Hashemi introduced him to Manucher Gorbanifar, another former SAVAK agent who now worked for Israeli Mossad. Gorbanifar was a friend of Iranian President Hashemi Rafsanjani, whose family owned pistachio groves in Iran. He worked with BCCI’s Black Network and often procured financing for his weapons deals from Saudi billionaire Adnan Khashoggi. Gorbanifar became the key Iranian contact to Secord’s Enterprise.
BCCI paid Southern Air Transport pilots like Eugene Hasenfus to fly Enterprise weapons to both the Nicaraguan contras and the Iranian mullahs. In 1978 42% of Southern Air’s CIA contracts were for flights to Iran. In 1997 the Mobile Register reported an incident in that Alabama city involving a Southern Air Transport plane. The aircraft landed at Mobile Aerospace Technologies. Mechanics working on the plane popped off a fiberglass panel and found hundreds of kilos of cocaine. The Southern Air flight had originated in Latin America and was en route to Miami, but had taken a rather circuitous detour to Germany along the way. [4]
The US sent Hawk and Phoenix missiles to protect Iran’s oil installations, especially the vast Kharg Island facility which includes the massive Abadan refinery at the strategic mouth of the Shatt al-Arab waterway on the Persian Gulf. Mansur Rafizadeh, former SAVAK intelligence officer and CIA liaison, said the US had thrown its support behind Ayatollah Khomeini, thinking Islamic fundamentalism the best defense against communism in the Middle East. This strategy was certainly playing out in Afghanistan, where the CIA was funding the most fanatical faction of mujahadeen Assassins.
Despite releasing the US hostages the day Reagan was inaugurated, the Iranians had saved a powerful trump card. Iran is the main supporter of Hezbollah, the militia group battling Israel’s occupation of southern Lebanon. The Israelis continually thumb their noses at UN Resolution 3236, which calls for a Palestinian state. They have seized additional Arab lands in Egypt, Syria, Jordan and Lebanon through invasions in 1956, 1967 and 1973. In 1978 Israeli troops marched into southern Lebanon where they remained until 2001. In 1984 the US vetoed a unanimous UN resolution calling on Israel to respect international law and pull out of Lebanon. In June 2006 Israel bombed Beirut and sent troops into Lebanon after two of its soldiers were allegedly kidnapped. Over 500 Lebanese civilians were killed.
Lebanon was for decades an offshore banking haven utilized by the CIA via Edmund Safra’s Republic Bank and a web of Beirut drug and gold smugglers. Henry Kissinger is a friend of Safra. Both sat on the board of American Express. When Syrian-backed Arab nationalists took control of Lebanon they cracked down on drug money laundering. Republic moved its headquarters to New York where it continued to be a major player in the gold market. In 1999 Republic was bought by a bigger goldfish- HSBC.
British, Israeli and American bankers were forced to move their operations to Dubai and Bahrain, while their MI6, Mossad and CIA goons harassed the new Lebanese government. In 1982 the USS New Jersey shelled Beirut in its backing of pro-Israeli Lebanese militia leader Amin Gemayel. That same year Israeli Defense Minister Ariel Sharon, now the country’s prime minister, oversaw the massacre of hundreds of Lebanese at Sabra and Shatila. In January 2002 Gemayel, who took part in the massacre under Sharon’s command, was gunned down as he was about to testify on the ordeal before a Belgian court. [5] The court indicted Sharon for war crimes anyway.
Hezbollah retaliated to the massacres by kidnapping CIA Chief of Middle East Operations William Buckley. Buckley had been the CIA contact to the mid-1970’s Argentine fascists, who tossed 30,000 suspected leftists into the Atlantic Ocean. [6] Buckley was tortured and left for dead, but not until Hezbollah made videotapes of Buckley singing about CIA black operations in the region. Hezbollah was still holding five other CIA agents as hostages.
In 1983 Hezbollah bombed a US Marine barracks in Beirut killing 283 American soldiers and precipitating a US withdrawal from Lebanon. The CIA countered with a March 1985 car bomb in a crowded Shi’ite suburb of Beirut, killing 80 civilians and injuring 200. Few people will ever know what Buckley confessed to his Hezbollah interrogators, but apparently the CIA thought the tapes embarrassing enough to cut a deal with Hezbollah’s Iranian backers.
Former SAVAK agent and CIA liaison Mansur Rafizadeh said the CIA was pursuing a two-track strategy in Iran. On the one hand they were arming the Ayatollah and helping him crush the Iranian left. On the other hand they were working to destabilize the Khomeini regime in a variety of ways. The CIA was funding Iranian exile groups like the Paris-based Front for the Liberation of Iran and the Cairo-based Radio Nejat.
In 1986 the CIA recruited the Shah’s exiled son to deliver an 11-minute derision of the mullahs which was piped into Iran with CIA help and shown on the nation’s television networks. Robert Sensi, a CIA agent who worked with BCCI money launderer Faisal Saud al Fulaij’s Kuwaiti Airways, set up CIA front companies in Iran with the help of Habib Moallem. Through these fronts, they recruited Iranian agents who would spy on the mullahs and help destabilize the government.
Arming the Iraqis
The Saudis and Kuwaitis agreed to fund Saddam Hussein’s attack into Iran’s oil-rich Khuzistan Province at Brzezinski’s request. The idea was to sever Khuzistan from the rest of Iran, then install a pliable government with which the Four Horsemen could do business. Khuzistan contains the strategic Shatt al-Arab Waterway, which flows into the Persian Gulf and forms the Iran/Iraq border. Kharg Island, in the waterway’s delta, is home to the bulk of Iran’s oil processing facilities, including the Abadan and Ahwaz refineries.Khuzistan is also home to 90% of Iranian oil reserves and most of Iran’s significant natural gas reserves, which are surpassed only by those in Russia and Turkmenistan. Khuzistan is the stronghold of the Tudeh and People’s Mujahadeen Parties, thorns in the side of the Ayatollah, the Shah and Big Oil alike. The population of the province is largely Arab and Kurdish, while Persians predominate elsewhere in Iran. The CIA hoped to exploit these ethnic differences as it so often does.
Brzezinski told Saddam that his Revolutionary Guard would be seen entering Khuzistan as, “great Arab liberators”. Hussein was also assured control of the Shatt al-Arab, which former Iraqi President al-Bakr had ceded to Iran under the 1973 Algiers Agreement in return for a cessation of Shah and CIA backing of Iraqi Patriotic Union of Kurdistan rebels. In 1980 Hussein’s troops invaded Iran. Iraq gained control of the prized Shatt al-Arab only briefly. Its troops were seen by the Khuzistanis for what they really were- tools of US imperialism. The real US goals were quite different from what Brzezinski had told Saddam Hussein.
While the CIA was funneling information to the Ayatollah and his goons on Iranian nationalists, Saddam Hussein’s troops now pounded the leftists as a rear guard. Iranian dissidents, who had backed Mohammed Mossadegh’s calls to nationalize Iran’s oil in the 1950’s, and who later launched the oilfield strikes against the Iranian Consortium that brought the Shah to his knees, were now caught in a crossfire of the CIA’s making.
Iraqi forces also targeted Iran’s oil infrastructure. MIG-27 fighters strafed the refineries at Abadan and Ahwaz on Kharg Island, while Revolutionary Guard troops laid waste to facilities at Iran’s largest port of Khorramshahr on the Persian Gulf. [7] By disrupting Iranian oil exports, the CIA hoped to starve the mullahs of foreign exchange, a situation which would lead to a devaluation of the Iranian rial and subsequent hyperinflation. The CIA could then exploit the economic decay to turn the country against the Khomeini government. Iran, which had become a modern nation state, saw decades of progress destroyed during the war with Iraq. The nation was literally de-modernized.
The CIA’s goals toward Iraq were no different. Throughout the war GCC members Kuwait, Saudi Arabia and the UAE provided Saddam with interest-free loans. The Saudis and Kuwaitis sent Iraq over $120 billion. [8] Kuwait, the UAE and Jordan all made their ports available to the Iraqi Navy. Saudi Arabia and Oman provided landing rights for Iraqi MIG-27 fighters. The US was joined by Israel, Russia, Italy, France, Egypt and Brazil in sending Iraq weapons through the Jordanian Port of Aqaba. US corporations such as Honeywell, Rockwell, Unisys and Hewlett Packard sent over $40 million in dual-use items to both Iran and Iraq during the war.
The CIA took a shine to Saddam Hussein for the same reason they worked with Ayatollah Khomeini. In 1974, as Revolution Command Council Internal Security Chief, Hussein attacked leftist political parties in Iraq. Jalal Talabani’s Patriotic Union of Kurdistan worked for CIA and the Shah of Iran in attacking the al-Bakr government in Baghdad. Al-Bakr was an influential OPEC price hawk leader who railed against Big Oil dominance over Arab oil.
Saddam was doing everything he could to suppress these voices. From 1974-75 250,000 Iraqi Kurds fled to Iran. In April 1979, while his Ba’ath Party thugs were brutalizing Shi’ite Muslims, leftists and renegade Kurd factions, Saddam signed a security agreement with Saudi Arabia. By 1980 Saddam, a Sunni Muslim, banned two major Shi’ite political parties in Iraq- al-Dawah al Islamiyya and al-Mujahidin. Iranian-born Shi’ites were deported, along with 3,000 leftists. Twenty-two Ba’ath leaders accused of collaborating with Syria were executed. [9]
Hussein’s purges looked so similar to the ones being conducted by the Ayatollah that one had to wonder if Saddam had not also received a Company hit list. Thrilled with Saddam’s fascist killing spree, Western multinationals flocked to Iraq where a massive agricultural privatization was under way. Cooperative land that had grown staple foods for Iraqi peasants for decades was now for sale to the highest bidder. A handful of wealthy Iraqis got most of the land and their diras (estates) began cultivating crops for export.
Iraq was forced to import basic foods like wheat and rice to feed its suddenly landless people. Western grain giants Cargill and Continental Grain (now merged), Louis Dreyfus, Andre and Bunge & Born moved in to fill the void. In 1982 Iraq imported 820,000 tons of US grain. [10]
Other segments of Iraq’s economy were ceded to multinationals as well. Had Saddam cut a deal with the West, whereby US corporations got greater access to Iraq’s economic spoils in return for US support in his war with Iran?
Until 1984 the US publicly favored Iran in the war with Iraq. Then Iran reclaimed the Shatt al-Arab Waterway and Khuzistan Province. The tide of the war was turning in Iran’s favor. In 1984 the US began re-flagging Kuwaiti oil tankers in the Persian Gulf which, it claimed, came under attack by Iranian gunboats. Actually it had been the Iraqis who started the tanker war that year. By 1987 the Iraqi Navy had damaged 219 oil tankers. [11]
The shift was on. In 1984 Reagan removed Iraq from the State Department list of nations that support terrorism. That year marked the beginning of the War of Cities, when numerous major cities in both countries were reduced to rubble, including the capitals Tehran and Baghdad. Both countries targeted the economic infrastructure of the other. A 1985 CIA memo to Director Casey stated, “Our tilt to Iraq was timely when Iraq was against the ropes and the Islamic Revolution was on a roll”.
In 1987 85,000 Iranian troops overran Fao, Iraq’s main oil terminal for its vast Rumaila oilfields near the Kuwaiti border. Under the pretext of a US Navy re-flagging operation, forty-two US Naval vessels arrived in the Persian Gulf. US gunboats shelled Iranian oil installations at the mouth of the Shatt al-Arab and shot down an Iranian passenger jumbo jet, killing everyone on board. When Iraq used mustard gas against its own Kurdish people in 1987, the US looked the other way and began to arm Saddam Hussein.
The House of Saud, which had been bankrolling the Iraqi war effort all along, now began to work through BCCI to arm the Iraqis. In addition to the $1 billion/month they were sending Saddam, the Saudis now provided intelligence, logistics and weapons, including NK-84 helicopters. The Saudis entered a joint venture to help strengthen Baghdad’s nuclear capabilities, which the Israelis had wiped out in a 1981 bombing raid commanded by Ariel Sharon. [12]
Saudi Arabia and Iraq set up Gulf International Banks to supplement the BCCI channel. A 1989 Defense Department study showed US military aid to the Saudis landing in Iraqi accounts in Switzerland. US AWAC surveillance planes flew from Saudi bases and gathered intelligence for Iraq. The US/Saudi collaboration was so blatant that many believed the Americans were directing Saudi security agencies. [13]
Mutual Assured Destruction
The US continued to play both sides in the Iran/Iraq War, backing one country until it had a military advantage, before switching sides to back the other. The US resisted any moves to negotiate a peace treaty. Both countries saw their infrastructure leveled, their economies crippled and their people decimated. In Iraq 750,000 people were killed. A 1979 memo to President Carter from NSA Brzezinski, explains the US policy, “the Iran-Iraq conflict is a unique opportunity to consolidate our security position”.The Export Import Bank provided $200 million in taxpayer insured loans to Iraq, most of which were funneled through Banco Nacionale de Lavoro. The Commodity Credit Corporation provided a similar amount of taxpayer-insured loans so Iraq could buy grain from Cargill and Continental Grain. As much as 20% of the US rice crop was sold to Iraq. By the first quarter of 1990 Iraq was the United States’ third largest trading partner. [14] Iraq owed $241 billion to global creditors: $120 billion to Kuwait and Saudi Arabia, $9 billion to Russia and $3 billion to Japan. In 1989 Japan cut Iraq off.
Carter NSA Gary Sick, said later that, “the US has resisted all moves in the United Nations toward a negotiated settlement of the tanker war”. [15] The US Navy’s re-flagging operation established a permanent US presence in the Persian Gulf. Reagan Defense Secretary Casper Weinberger, who was later Knighted by Queen Elizabeth II for his genocidal efforts, characterized the re-flagging as a “trade-off for basing rights”, in GCC countries. The monarchs had been slow to cooperate with US security plans in the region. The Iran/Iraq War had the effect of scaring the daylights out of the emirates and getting them on board with US plans to modernize bases in Saudi Arabia and to build new ones in the other GCC emirates.
Saudi/US relations became very cozy during this time, especially on the military front. The Saudis became the biggest annual recipient of US military aid. In 1983 the Saudis received $17 billion in US military hardware. In 1984 that jumped to $22.7 billion. Richard Secord was in the thick of it- brokering the sale of five AWACs to the Saudis the night Reagan was sworn into office. Hidden in the $8.5 billion package was a provision that beefed up the Kingdom’s C3 system at bases, some of which contain underground nuclear command centers that only US personnel can control.
By 1993 the Saudis had spent $156 billion on the joint Saudi/US military buildup within the Kingdom. The US now effectively occupied Saudi Arabia, guarding the 261 billion barrels of Four Horsemen oil. Many members of Congress were not even aware of what was going on. As Rep. Howard Metzenbaum (D-OH) said, “The US/Saudi relationship is different because only a tiny White House club is in the know”. [16]
Iran and Iraq are the only two OPEC nations with large enough oil reserves to challenge Saudi/GCC control over oil prices. Iraq is second only to the Saudis with 112 billion barrels of oil reserves and much of the country remains unexplored. Iran has close to 100 billion barrels of crude. Both are firmly in the camp of the OPEC price hawks. By disrupting oil flows from these two nations, Big Oil eliminated competition and kept the price hawks busy rebuilding their shattered economies instead of rallying for OPEC unity.
Both Iran and Iraq’s primary oil exporting facilities- Khorramshahr and Fao respectively- were demolished during the war. Iran’s entire Kharg Island facilities were leveled. Iraq was now deeply in debt to the Saudis and Kuwaitis. Many of both nations’ oil tankers were damaged in the tanker war. The cities of both countries required billions of dollars and a decade to be rebuilt as a result of the war of the cities. It was a war of attrition with each side suffering untold loss of life and $25-35 billion worth of damage.
In CIA-think, a decisive victory by either Iran or Iraq would have left the winner in a position to take on the Saudis militarily. A staggering defeat by either might breed internal revolutionary forces who would challenge the Ayatollahs or Saddam, who had been quite useful to the CIA in wiping out nationalistic elements and in providing a pretext for the US military buildup in the Persian Gulf. But a long war of attrition would leave both nations crippled and focused on rebuilding. Neither would have the luxury of mounting any sort of challenge to Four Horsemen control over Persian Gulf oil.
Big Oil used the war as another excuse to hike gas prices in the US. The GCC sheiks filled the oil shortfall which the war created, pumping out more than enough crude to move wholesale prices lower on world markets. The Four Horsemen pocketed the difference, while stockpiling crude oil. A memo uncovered by Edwin Rothschild, energy adviser for the group Public Citizen, sums up US policy towards Saudi/GCC overproduction and the misery it brings the poor countries of OPEC. The memo, sent by Undersecretary of State Richard Murphy to the Saudi government, said simply, “Let the market rule”.
Lower wholesale prices made it more difficult for Iraq and Iran to rebuild. In 1988 Iran earned 90% of its hard currency through oil exports. Iraq gained 99% of its foreign exchange from oil. Both the Iraqi dinar and the Iranian rial plummeted. In 1994 the rial lost 100% of its value. Before the war Iraq had $40 billion in hard currency reserves. Afterwards, it had zero and huge debts to pay.
The Israelis worked hand-in-hand with the US to destroy both nations. While supplying Mustafa Barzani’s Kurds in their attacks on Iraq, the Israelis duplicitously provided missile targeting to Saddam Hussein for his attacks on Iranian cities via US spy satellites. In 1988 Mossad launched Operation Brush Fire, a psychological warfare campaign designed to draw the US military further into the Middle East conflagration. Their ultimate goal was to have the US destroy Iraq’s powerful military, while leaving their “perfect villain” Saddam in power.
The campaign was launched when Israeli commandos bombed an Iraqi weapons plant at Al-Iskandariah in at attempt to make “Iraqi weapons of mass destruction” a global household phrase. Mossad set up a London Observer freelance journalist named Farzad Bazroft to take the story international. Bazroft had been investigating the death of Shah-loyalist tuned Mossad arms dealer Cyrus Hashemi and had gotten too close to the truth, which was that Mossad had eliminated Hashemi. Knowing Bazroft would be seen as a foreign spy by Baghdad after the Mossad terrorism at the weapons plant, they sent him into Iraq. Saddam took the bait and Bazroft was hung as a spy creating an even bigger international incident. To speed things along, Mossad leaked secret documents on Iraqi weapons programs to ABC News.
US and Israeli arms merchants made a killing during the war. The US refused to supply spare parts to either side, so when a weapons system broke Iran or Iraq would be expected to buy a whole new system. This policy bolstered the bottom lines of US defense contractors and assured that battlefield weapons malfunctions could not be fixed on the spot, thus negating the momentum which the side on the offensive had attained. This helped keep the war in a constant state of stalemate.
Israeli Defense Minister Ariel Sharon used the conflict as an opportunity to bomb Baghdad’s nuclear facilities in 1981. In 1982 Sharon declared that Israel was siding with Iran, but his exact words were more revealing. Sharon declared at a conference in Paris that, “Israel has a vital interest in the continuing war in the Persian Gulf and in Iran’s victory.” In 1986 retired Mossad Chief General Aharon Yariv declared the US and Israeli position more succinctly when he stated bluntly, “It would be good if the Iran/Iraq War ended in a tie, but it would be better if it continued”.
[1] Behold a Pale Horse. William Cooper. Light Technology Press. Sedona, AZ. 1991. p.81
[2] Ibid. p.83
[3] The Outlaw Bank: A Wild Ride into the Secret Heart of BCCI. Jonathan Beaty and S.C. Gwynne. Random House. New York. 1993. p.268
[4] The Spotlight. June 1997
[5] BBC World News. January 2002
[6] The Great Heroin Coup: Drugs, Intelligence and International Fascism. Henrik Kruger. South End Press. Boston. 1980. p.217
[7] The Reign of the Ayatollahs: Iran and the Islamic Revolution. Shaul Bakhash. Basic Books, Inc. New York. 1984. p.193
[8] Iraq and Kuwait: A History Suppressed. Ralph Schoenman. Veritas Press. Santa Barbara, CA. 1990. p.21
[9] Beyond the Storm: A Gulf Crisis Reader. Phyllis Bennis and Michel Monshabeck. Olive Branch Press. Brooklyn, NY. 1991. p.31
[10] Iraq Since 1958: From Revolution to Dictatorship. Marion Farouk-Sluglett and Peter Sluglett. I.B. Tauris & Company, Inc. 1990. p.260
[11] “The Gulf Between Pretense and Reality”. Larry Everest. In These Times. 7-20-88. p.9
[12] “The Arming of Saudi Arabia”. Frontline. PBS. 2-16-93
[13] The Gulf: Scramble for Security. Raj Choudry. Sreedhar Press. New Dehli. 1983. p.108
[14] March to War. James Ridgeway. Four Walls Four Windows. New York. 1991. p.13
[15] Everest. p.9
[16] Frontline
Dean Henderson is the author of four books: Big Oil & Their Bankers in the Persian Gulf: Four Horsemen, Eight Families & Their Global Intelligence, Narcotics & Terror Network, The Grateful Unrich: Revolution in 50 Countries, Das Kartell der Federal Reserve & Stickin’ it to the Matrix. You can subscribe free to his weekly Left Hook column @ www.deanhenderson.wordpress.com
5 thoughts on “The Iran/Iraq War: Mutual Assured Destruction”
Posted by daniel blake | January 10, 2012, 4:40 pm
Posted by johann climacus | January 17, 2012, 2:52 am
How easy it has been to control the masses and that is why the only way our of this mess is through off planet support.
Posted by john | January 26, 2012, 5:47 am
Posted by jk | February 3, 2012, 4:53 am
Posted by paper shredding | May 30, 2012, 2:59 pm