Selasa, 10 Desember 2013

...Ketua Indonesia Human Right Committee for Social Justice (IHCS) Gunawan mengatakan hasil perundingan WTO di Bali akan membuat UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjadi tak berguna. Hal ini karena kesepakatan Trade Facilitation menyepakati penghapusan hambatan dalam aturan kepabeanan. Sehingga lonjakan impor bahan pangan berpotensi masuk ke Indonesia, dan menghabisi produk pertanian Indonesia. "Ini kabar buruk bagi petani Indonesia, yang tidak dilindungi pemerintahnya dari serbuan produk asing dengan harga murah karena tak ada hambatan lagi. Juga membuat UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani jadi tak berguna," kata Gunawan dalam dalam konferensi pers Gerak Lawan atas hasil WTO di Dapur Selera Tebet, siang ini (9/12). ..>>> ...Pertumbuhan ekonomi 2013 Indonesia melambat. Ekspor turun dan permintaan domestik melemah. Neraca perdagangan, yang selama ini selalu surplus, bahkan saat krisis ekonomi 1997-1998, pada Januari-Juli 2013 defisit sebesar 5,65 miliar dolar AS. Defisit neraca perdagangan memperbesar defisit transaksi berjalan pada 2012 hingga mencapai 24,2 miliar dolar AS. "Ini defisit terbesar dalam sejarah perekonomian kita. Pada 2013, defisit transaksi berjalan diperkirakan lebih besar lagi karena Januari-September 2013, angka defisit mencapai 24,3 miliar dolar. Bandingkan dengan defisit transaksi berjalan waktu krisis 1997 hanya 4,9 miliar dolar," kata Fadli Zon, wakil ketua umum DPP Partai Gerindra, Selasa (3/12)....>> ..Terkait keanggotaan Indonesiadi WTO, selama ini WTO lebih menguntungkan negara-negara dengan suprastruktur pertanian, teknologi dan jaringan yang kuat, dan merugikan negara berkembang seperti Indonesia. Karena itu sudah seharusnya pemerintah RI mempertimbangkan keluar dari keanggotaan WTO...>>>..... Bagi rakyat Indonesia, lebih bermanfaat kalau KTM WTO Bali tidak menghasilkan kesepakatan. Gita Wiryawan jangan berbuat naïf untuk mengikuti keinginan negara Barat, padahal mereka bertahun-tahun mempertahankan subsidi untuk petani mereka. Jangan mengorbankan kepentingan rakyat untuk mendapatkan pujian karena mempertahankan kesepakatan internasional...>>> PBNU meminta pemerintah untuk mendukung sikap India yang tidak ingin menegoisasikan masalah cadangan pangan demi membela kepentingan nasional, melindungi rakyat untuk mendapatkan harga pangan yang murah...>> Menyikapi pelaksanaan Konferensi Tingkat Menteri World Trade Organization (KTM WTO) ke-9 di Bali, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berkewajiban mengingatkan pemerintah, dalam hal ini Menteri Perdagangan Gita Wiryawan untuk tidak menelorkan kesepakatan yang merugikan petani, dalam hal ini terkait agenda pencabutan subsidi pertanian....>>> Indonesia bahkan menjadi negara paling dirugikan Paket Bali, tidak saja karena telah mengeluarkan ongkos untuk mempersiapkan konferensi tersebut, juga hasilnya tak akan membantu kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat. ..>> .."Dengan diadopsinya Trade Facilitation di Bali, maka Petani, Nelayan dan UMKM kita, jelas dihadapkan melawan serbuan produk-produk asing, dan mereka tidak dilindungi pemerintah kita. Ini jelas bukti gagalnya pemerintahan SBY melindungi kepentingan nasionalnya, bahkan telah mewariskan kerusakan ekonomi nasional dengan mendorong masif sistem ekonomi liberal," kata Dani Setiawan Ketua Koalisi Anti Utang (KAU) dalam konferensi pers Gerak Lawan atas hasil WTO di Dapur Selera Tebet, siang ini (9/12)...>> Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Selasa (3/12) sore, akan membuka Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Negara-Negara Anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) ke-9. Acara ini digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali. ..>>> Konferensi WTO akan dihadiri menteri perdagangan dari 167 negara. Sekitar 10.000 delegasi dari negara anggota diperkirakan hadir...>>>

UU Perlindungan Petani Jadi Tak Berguna


JAKARTA, suaramerdeka.com - 
09 Desember 2013 | 14:29 wib.   http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/12/09/182652/UU-Perlindungan-Petani-Jadi-Tak

Ketua Indonesia Human Right Committee for Social Justice (IHCS) Gunawan mengatakan hasil perundingan WTO di Bali akan membuat UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjadi tak berguna.

Hal ini karena kesepakatan Trade Facilitation menyepakati penghapusan hambatan dalam aturan kepabeanan. Sehingga lonjakan impor bahan pangan berpotensi masuk ke Indonesia, dan menghabisi produk pertanian Indonesia.

"Ini kabar buruk bagi petani Indonesia, yang tidak dilindungi pemerintahnya dari serbuan produk asing dengan harga murah karena tak ada hambatan lagi. Juga membuat UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani jadi tak berguna," kata Gunawan dalam dalam konferensi pers Gerak Lawan atas hasil WTO di Dapur Selera Tebet, siang ini (9/12). 

Menurut Gunawan, kondisi yang demikian makin mengendorkan semangat petani, nelayan, peternak dan sektor UMKM kita.

Dia menambahkan, harus ada kebijakan pemerintah yang signifikan untuk memajukan pertanian Indonesia dengan alokasi APBN yang memadai. Bila tidak, maka Indonesia akan bernasib tragis, yaitu dari negara agraris menjadi negara pengimpor bahan pangan terbesar di dunia.
( Hartono Harimurti / CN33 / SMNetwork )

Fadli Zon: Ekonomi Indonesia dalam Bahaya

JAKARTA, suaramerdeka.com - http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/12/03/181884/Fadli-Zon-Ekonomi-Indonesia-dalam-Bahaya

Pertumbuhan ekonomi 2013 Indonesia melambat. Ekspor turun dan permintaan domestik   melemah.

Neraca perdagangan, yang selama ini selalu surplus, bahkan saat krisis ekonomi 1997-1998, pada Januari-Juli 2013 defisit sebesar 5,65 miliar dolar AS. Defisit neraca perdagangan memperbesar defisit transaksi berjalan pada 2012 hingga mencapai 24,2 miliar dolar AS. 

"Ini defisit terbesar dalam sejarah perekonomian kita. Pada 2013, defisit transaksi berjalan diperkirakan lebih besar lagi karena Januari-September 2013, angka defisit mencapai 24,3 miliar dolar. Bandingkan dengan defisit transaksi berjalan waktu krisis 1997 hanya 4,9 miliar dolar," kata Fadli Zon, wakil ketua umum DPP Partai Gerindra, Selasa (3/12).

Dia mengatakan, kini nilai tukar rupiah jatuh ke tingkat paling rendah (1 dolar AS = Rp 12.000), menyamai saat krisis keuangan global 2008. Bedanya, pada 2008, kemerosotan nilai rupiah karena faktor eksternal.

Pada 2013 lebih disebabkan persoalan ekonomi domestik yang tergambar dalam neraca pembayaran dan sebagian lainnya karena faktor eksternal. Skenario ini diperburuk kemungkinan Bank Sentral Amerika Serikat melakukan pengurangan stimulus perekonomian (tapering off) dan tingginya ekspektasi inflasi.

Cadangan devisa Indonesia, kata Fadli, juga turun dari 112 miliar dolar AS pada Desember 2012 menjadi 95 miliar dolar AS pada September 2013.

Menurutnya, perbaikan struktur perekonomian harus diarahkan pada usaha memperkuat daya tahan agar tak tergantung eksternal dan meningkatkan daya saing. Banyak faktor berkontribusi pada lemahnya daya saing. Mulai dari masalah infrastruktur, korupsi, kemiskinan hingga pengangguran.

Karena itu, lanjut Fadli, pemerintah harus memikirkan opsi darurat yaitu menutup rezim devisa bebas dengan devisa tertutup untuk sementara waktu. Open capital account, menurutnya, rentan terhadap krisis.
"Maka perlu keberanian bertindak dan tak menyerahkan persoalan ekonomi pada pasar saja. Saatnya getting intervention right, campur tangan yang benar," tandasnya.
( Setiawan Hendra Kelana / CN33 / SMNetwork

Politik Indonesia
PBNU Minta Pemerintah Pertimbangkan Keluar dari WTO
http://www.islamtimes.org/vdcefo8x7jh8wzi.rabj.html
Islam Times- PBNU meminta pemerintah untuk mendukung sikap India yang tidak ingin menegoisasikan masalah cadangan pangan demi membela kepentingan nasional, melindungi rakyat untuk mendapatkan harga pangan yang murah.
WTO
WTO

Menyikapi pelaksanaan Konferensi Tingkat Menteri World Trade Organization (KTM WTO) ke-9 di Bali, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berkewajiban mengingatkan pemerintah, dalam hal ini Menteri Perdagangan Gita Wiryawan untuk tidak menelorkan kesepakatan yang merugikan petani, dalam hal ini terkait agenda pencabutan subsidi pertanian.

PBNU meminta pemerintah untuk mendukung sikap India yang tidak ingin menegoisasikan masalah cadangan pangan demi membela kepentingan nasional, melindungi rakyat untuk mendapatkan harga pangan yang murah.

Bagi rakyat Indonesia, lebih bermanfaat kalau KTM WTO Bali tidak menghasilkan kesepakatan. Gita Wiryawan jangan berbuat naïf untuk mengikuti keinginan negara Barat, padahal mereka bertahun-tahun mempertahankan subsidi untuk petani mereka. Jangan mengorbankan kepentingan rakyat untuk mendapatkan pujian karena mempertahankan kesepakatan internasional.

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia dengan 250 juta yang sebagian besar masih mengandalkan sektor pertanian. Persaingan dengan produk pangan impor akan berakibat pada matinya petani Indonesia yang memiliki daya saing lebih rendah. Indonesia bahkan harus tampil sebagai pemimpin yang memperjuangka kepentingan Negara berkembang.

Terkait keanggotaan Indonesiadi WTO, selama ini WTO lebih menguntungkan negara-negara dengan suprastruktur pertanian, teknologi dan jaringan yang kuat, dan merugikan negara berkembang seperti Indonesia. Karena itu sudah seharusnya pemerintah RI mempertimbangkan keluar dari keanggotaan WTO.
PBNU memandang bahwa dari aspek kepentingan masyarakat, keanggotaan Indonesia di WTO lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya. Indonesia lebih baik menggunakan pendekatan hubungan bilateral dalam hal perdagangan tanpa harus bergantung dan terikat dengan WTO.[IT/Onh/Ass]

Sumber: http://www.nu.or.id
 
 
Indonesia Gagal Lindungi Kepentingan Nasional di WTO
 
 
JAKARTA, suaramerdeka.com -  http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/12/09/182651/Indonesia-Gagal-Lindungi-Kepentingan-Nasional-di-WTO

Koalisi Gerakan Rakyat Lawan Neokolonialisme dan Imperialisme (Gerak Lawan), menilai pemerintahan SBY telah gagal melindungi kepentingan nasional di ajang WTO.

Indonesia bahkan menjadi negara paling dirugikan Paket Bali, tidak saja karena telah mengeluarkan ongkos untuk mempersiapkan konferensi tersebut, juga hasilnya tak akan membantu kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat.  

"Dengan diadopsinya Trade Facilitation di Bali, maka Petani, Nelayan dan UMKM kita, jelas dihadapkan melawan serbuan produk-produk asing, dan mereka tidak dilindungi pemerintah kita. Ini jelas bukti gagalnya pemerintahan SBY melindungi kepentingan nasionalnya, bahkan telah mewariskan kerusakan ekonomi nasional dengan mendorong masif sistem ekonomi liberal," kata Dani Setiawan Ketua Koalisi Anti Utang (KAU) dalam konferensi pers Gerak Lawan atas hasil WTO di Dapur Selera Tebet, siang ini (9/12).
 

Atas kondisi yang justru makin melemahkan perekonomian Indonesia dañ pelaku ekonomi (Nelayan, Petani dan UMKM) tersebut, maka Gerak Lawan menyerukan kepada nelayan, petani dan umkm untuk menolak Paket Bali. 

"Juga kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk tidak memilih calon pemimpin Indonesia, khususnya yang terlibat dalam meloloskan Paket Bali WTO. Juga kami mengajak rakyat untuk memperkuat solidaritas dan gotong royong untuk membangun kemandirian bangsa," kata Henry Saragih Ketua Umum Serikat Petani Indonesia.

Masih dalam kesempatan yang sama Direktur Indonesia for Global Justice Riza Damanik mengatakan bahwa semua perjanjian yang merugikan kepentingan bangsa tersebut, selain memposisikan Indonesia hanya sebagai negara pengekspor bahan mentah dan hasil pertambangan, juga telah mengangkangi amanat Pancasila dan UUD 45. Hal ini sangat-sangat disesalkan.
( Hartono Harimurti / CN33 / SMNetwork

03 Desember 2013 | 15:34 wib
Presiden Yudhoyono Buka Konferensi Tingkat Menteri WTO
 
NUSA DUA, suaramerdeka.com -  http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/12/03/181899/Presiden-Yudhoyono-Buka-Konferensi-Tingkat-Menteri-WTO

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Selasa (3/12) sore, akan membuka Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Negara-Negara Anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) ke-9. Acara ini digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali.

Presiden SBY akan berada di Bali hingga Rabu (4/12), sebelum melanjutkan kunjungan kerja ke Propinsi Jawa Timur.  Di Jawa Timur, Presiden SBY akan melakukan kunjungan kerja ke Madura dan Surabaya hingga 8 Desember 2013.

Hari pertama konferensi ini akan diawali dengan pidato Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan sebagai Ketua KTM ke-9 WTO. Akan memberi sambutan setelahnya Dirjen WTO Roberto Azevêdo; disusul Shahid Bashir dari Pakistan.

Sidang KTM Ke-9 WTO sendiri akan dimulai pada Rabu (4/12) pukul 09.30 WITA, dan berakhir Jumat (6/12) sore.

Sebagai tuan rumah, sekaligus ketua G-33, Indonesia mengajukan perubahan sistem subsidi pertanian dalam forum WTO.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan, RI akan merundingkan mekanisme harga komoditas pertanian yang saat ini masih mengacu dari hasil Putaran Uruguay pada 1986 silam.

Indonesia juga memperjungakan peningkatan subsidi pertanian dari 10 menjadi 15 persen bagi negara berkembang dan miskin.

"Kita mengedepankan semangat bahwa tidak mungkin kita maju tanpa kita melakukan subsidisasi di sektor pertanian," kata Gita Wirjawan di Jakarta seperti dilansir dari laman setkab.go.id.
Peningkatan subsidi pertanian, menurut Gita, harus dilakukan karena negara-negara maju seperti membatasi persentase subsidi pertanian negara berkembang dan miskin dengan angka subsidi yang relatif kecil yaitu 5-10 persen.

Gita menambahkan, Indonesia harus mampu menjadi jembatan antara negara maju dengan negara berkembang dan miskin.

"Kita juga ingin menyampaikan agar jangan sampai hanya negara maju yang bisa melakukan subsidi, karena negara berkembang dan miskin harus bisa bersaing dalam konteks produk pertanian," katanya.

Konferensi WTO akan dihadiri menteri perdagangan dari 167 negara. Sekitar 10.000 delegasi dari negara anggota diperkirakan hadir.

Ribuan polisi disgiakan untuk mengamankan jalannya event ini. Selain dari Provinsi Bali, satuan kepolisian dari Provinsi Jawa Barat, Tengah dan Timur akan diperbantukan dalam konvoi keamanan, kegiatan intelijen, masalah teknis serta langkah-langkah kontraterorisme mulai tanggal 1 hingga 7 Desember.
( RED , Linda Putri / CN33 )

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar