BILA INDIA MARAH PADA AMERIKA
http://cahyono-adi.blogspot.com/2013/12/bila-india-marah-pada-amerika.html#.Urfym_uN6So
India telah menunjukkan diri sebagai negara besar yang harus dihormati
bangsa-bangsa lain, termasuk Amerika. Tidak seperti para pemimpin
Indonesia, yang berkali-kali negaranya dilecehkan negara lain bahkan
oleh negara-negara "cecere" seperti Singapura dan Australia, tapi tetap
"bersabar".
"India harus mempertahankan harga dirinya, dan untuk itu saya akan melakukan apapun," kata Menlu India terkait insiden pelecehan oleh aparat keamanan Amerika terhadap diplomat India di New York Amerika, Devyani Khobragade, tgl 12 Desember lalu.
Di antara yang dilakukan India adalah membongkar barikade di sekeliling kantor kedubes Amerika di New Delhi yang selama ini menjadi pelindung terhadap serangan terorisme. Selain itu, pemerintah India juga menarik seluruh tanda pengenal yang diberikan kepada para diplomat Amerika di seluruh wilayah India dan secara efektif menjadikan para diplomat tersebut lebih riskan dari serangan. Tidak hanya itu, India juga akan menghentikan ijin impor barang-barang kebutuhan oleh kedubes Amerika di India.
Tidak hanya pemerintah, selain demonstrasi besar-besaran rakyat India di berbagai kota besar mengutuk Amerika, para politisi oposisi pun menyatakan kemarahannya kepada Amerika. Kandidat perdana menteri dari partai oposisi Narendra Modi mengatakan kepada media massa, Selasa (17/12), bahwa dirinya bersama para tokoh politik lainnya telah menolak kunjungan satu delegasi pejabat Amerika.
Kemarahan India ini berawal dari kasus pelecehan yang dialami Wakil Konjen India di New York, Devyani Khobragade, minggu lalu. Ia ditangkap aparat keamanan dengan tuduhan pelanggaran visa, meski sebagai diplomat ia memiliki hak kekebalan hukum. Di dalam tahanan ia melaporkan kepada teman-temannya tentang perlakuka tidak patut yang diterimanya sebagai diplomat negara sahabat seperti pemborgolan dan pemeriksaan badan disertai pelecehan seksual.
AMERIKA "MENYESAL"
Respons keras yang ditunjukkan India terhadap Amerika memaksa menlu Amerika JOhn Kerry menyatakan "penyesalan" terhadap insiden terhadap diplomat India tersebut.
Dalam keterangan pers yang dikeluarkan kemenlu Amerika, Rabu (18/12), disebutkan bahwa Kerry menyatakan penyesalannya dalam pembicaraan dengan Penasihat Keamanan Nasional India Shivshankar Menon.
Dalam kaidah diplomatik internasional "penyesalan" dianggap lebih rendah tingkatannya dibandingkan "permintaan ma'af", sebagaimana penyesalan PM Australia terhadap kasus penyadapan yang dilakukan di INdonesia. Namun dengan sikap keras yang ditunjukkan India, Amerika mungkin saja akan dipaksa untuk meminta ma'af. Berbeda dengan kasus penghinaan Australia terhadap Indonesia, tidak ada pembongkaran barikade keamanan di kedubes Australia di Indonesia atau penarikan kartu tanda pengenal diplomatik para diplomat Australia.
"Dalam percakapannya dengan Penasihat Keamanan Nasional Menon, Menlu Kerry telah mengungkapkan penyesalannya sebagaimana harapan beliau bahwa isu publik yang tidak menguntungkan ini merugikan hubungan baik dan vital dengan INdia," kata jubir kemenlu Amerika dalam pernyataannya.
Pada hari Rabu (18/12) ribuan demonstran tumpah di jalanan ibukota India New Delhi serta kota-kota lainnya memprotes aksi pelecehan terhadap diplomat India tersebut. Sasaran utama aksi demonstrasi adalah kantor kedubes Amerika di Dehli.
Kini yang menjadi perhatian para analis adalah "motif" di balik kasus pelecehan diplomat India oleh Amerika. Menurut saya (blogger) hal ini merupakan manifestasi dari apa yang disebut pemimpin-pemimpin Iran sebagai "kekuatan arogan" Amerika. Sebagaimana diketahui, baru-baru ini India menunjukkan kegigihannya menolak perjanjian WTO yang diusulkan negara-negara barat yang dianggap mengancam ketahanan pangan India. Kemungkinan Amerika ingin menunjukkan kepada India tentang ketidak-sukaannya pada sikap India tersebut.
"India harus mempertahankan harga dirinya, dan untuk itu saya akan melakukan apapun," kata Menlu India terkait insiden pelecehan oleh aparat keamanan Amerika terhadap diplomat India di New York Amerika, Devyani Khobragade, tgl 12 Desember lalu.
Di antara yang dilakukan India adalah membongkar barikade di sekeliling kantor kedubes Amerika di New Delhi yang selama ini menjadi pelindung terhadap serangan terorisme. Selain itu, pemerintah India juga menarik seluruh tanda pengenal yang diberikan kepada para diplomat Amerika di seluruh wilayah India dan secara efektif menjadikan para diplomat tersebut lebih riskan dari serangan. Tidak hanya itu, India juga akan menghentikan ijin impor barang-barang kebutuhan oleh kedubes Amerika di India.
Tidak hanya pemerintah, selain demonstrasi besar-besaran rakyat India di berbagai kota besar mengutuk Amerika, para politisi oposisi pun menyatakan kemarahannya kepada Amerika. Kandidat perdana menteri dari partai oposisi Narendra Modi mengatakan kepada media massa, Selasa (17/12), bahwa dirinya bersama para tokoh politik lainnya telah menolak kunjungan satu delegasi pejabat Amerika.
Kemarahan India ini berawal dari kasus pelecehan yang dialami Wakil Konjen India di New York, Devyani Khobragade, minggu lalu. Ia ditangkap aparat keamanan dengan tuduhan pelanggaran visa, meski sebagai diplomat ia memiliki hak kekebalan hukum. Di dalam tahanan ia melaporkan kepada teman-temannya tentang perlakuka tidak patut yang diterimanya sebagai diplomat negara sahabat seperti pemborgolan dan pemeriksaan badan disertai pelecehan seksual.
AMERIKA "MENYESAL"
Respons keras yang ditunjukkan India terhadap Amerika memaksa menlu Amerika JOhn Kerry menyatakan "penyesalan" terhadap insiden terhadap diplomat India tersebut.
Dalam keterangan pers yang dikeluarkan kemenlu Amerika, Rabu (18/12), disebutkan bahwa Kerry menyatakan penyesalannya dalam pembicaraan dengan Penasihat Keamanan Nasional India Shivshankar Menon.
Dalam kaidah diplomatik internasional "penyesalan" dianggap lebih rendah tingkatannya dibandingkan "permintaan ma'af", sebagaimana penyesalan PM Australia terhadap kasus penyadapan yang dilakukan di INdonesia. Namun dengan sikap keras yang ditunjukkan India, Amerika mungkin saja akan dipaksa untuk meminta ma'af. Berbeda dengan kasus penghinaan Australia terhadap Indonesia, tidak ada pembongkaran barikade keamanan di kedubes Australia di Indonesia atau penarikan kartu tanda pengenal diplomatik para diplomat Australia.
"Dalam percakapannya dengan Penasihat Keamanan Nasional Menon, Menlu Kerry telah mengungkapkan penyesalannya sebagaimana harapan beliau bahwa isu publik yang tidak menguntungkan ini merugikan hubungan baik dan vital dengan INdia," kata jubir kemenlu Amerika dalam pernyataannya.
Pada hari Rabu (18/12) ribuan demonstran tumpah di jalanan ibukota India New Delhi serta kota-kota lainnya memprotes aksi pelecehan terhadap diplomat India tersebut. Sasaran utama aksi demonstrasi adalah kantor kedubes Amerika di Dehli.
Kini yang menjadi perhatian para analis adalah "motif" di balik kasus pelecehan diplomat India oleh Amerika. Menurut saya (blogger) hal ini merupakan manifestasi dari apa yang disebut pemimpin-pemimpin Iran sebagai "kekuatan arogan" Amerika. Sebagaimana diketahui, baru-baru ini India menunjukkan kegigihannya menolak perjanjian WTO yang diusulkan negara-negara barat yang dianggap mengancam ketahanan pangan India. Kemungkinan Amerika ingin menunjukkan kepada India tentang ketidak-sukaannya pada sikap India tersebut.
REF:
"India orders series of reprisals against US"; Press TV; 17 Desember 2013
"US voices regrets over strip-searching Indian diplomat"; Press TV; 19 Desember 2013
6 komentar:
-
Edi Wahyu Noviyanto mengatakan...
-
Andai saja pemimpin kita bs seperti pemimpin2 India... sbgai anak bangsa, kita harusnya malu....!!
Ingat kata Bung Karno "BERDIKARI"...!!!
-
andre an mengatakan...
-
indonesia lemah,kurang stamina dan loyo!
-
anti zionis israel mengatakan...
-
JANGAN MENHARAP TERJADI PERUBAHAN YANG SANGAT MENDASAR TERHADAP
KEPEMIMPINAN DI INDONESIA . KARENA MEREKA ADALAH BAHAGIAN DARI AGENT
PERUBAHAN DARI NASIONALISME MENJADI KAPITALISME/IMPRIALSME NEGARA BARAT.
-
anti zionis israel mengatakan...
-
BANGSA INDONESIA ADALAH BANGSA YANG LUPA AKAN JATI DIRINYA. BANGSA
INDONESIA ADALAH BANGSA YANG TIDAK PUNYAI HARGA DIRI DAN HAK TAWAR YANG
TINGGI DENGAN BANGSA LAIN. BANGSA INDONESIA TELAH LEPAS DARI AKAR
BUDAYANYA DAN MENGADOPSI CARA-CARA KEBUDAYAAN KEBARATAN. PEMIMPIN BANGSA
INDONESIA ADALAH PELACUR DARIBANGSA BARAT YANG DIWAKILI OLEH ZIONIS
ISRAEL DAN SETAN BESAR AMERIKA SERIKAT.
-
anti zionis israel mengatakan...
-
BANGSA/KEPEMIMPINAN DI INDONESIA TIDAK AKAN BISA BERUBAH APABILA TIDAK
ADA NIAT KUAT DARI BANGSA/PEMIMPIN ITU SENDIRI. BEGINILAH KARAKTER
BANGSA YANG TELAH LAMA MENGALAMI PENJAJAHAN OLEH BANGSA LAIN (BELANDA
DAN JEPANG )SEHINNGA DIA MENGALAMI KEGALAUAN UNTUK MENENTUKAN INDENTITAS
DARI KEBANGSAANNYA DAN HARGA DIRI BERBANGSA TERHJADAP BANGSA LAIN .
-
arie fajrie mengatakan...
-
Selagi Presiden Kita berstatus "Tigor" (Tengok Episode Sinetron Kejar
Tayang Suami - Suami Takut Istri) Tidak Akan Pernah Ada Keberanian Untuk
Menegakkan Harga Diri dan Kewibawaan Rakyakl dan NKRI Secara Utuh.
India orders series of reprisals against US
Indian forces remove barricades outside the US embassy in Delhi on Dec. 17, 2013.
Tue Dec 17, 2013 7:4PM GMT
A political row between India and the US is escalating over an Indian
diplomat’s arrest in New York, as New Delhi is taking a series of
retaliatory measures.
The Indian Ministry of External Affairs has ordered the revocation of
all ID cards issued by the ministry to officials at US consulates
across the country.
The issuance of all import clearances for the American Embassy will also be stopped.
Reports say Indian security forces are also removing police
barricades from streets near the US Embassy. The barricades around the
embassy were put in place as part of enhanced security.
Last week, India’s deputy consul general Devyani Khobragade was arrested in New York over visa fraud allegations.
India has called the move humiliating and completely unacceptable.
The Indian foreign minister has spoken about the measures against the
US.
Meanwhile, top Indian politicians have refused to meet with a US Congressional delegation over the arrest.
India’s opposition candidate for the position of prime minister,
Narendra Modi, said on Tuesday that he along with other top politicians
have declined the meeting with the five-member US team due to the
detention of India’s deputy consul general.
The developments come after the US used sophisticated equipment to
spy on the Indian Embassy in Washington and India’s UN office in New
York.
Reports say the US National Security Agency (NSA) has targeted Indian
diplomatic mission on the US soil over the past few months.
The US spies reportedly bugged telephone lines of the Indian diplomatic missions and copied their hard disks.
India is on a top secret list of countries targeted for intensive
spying. The latest developments are set to deteriorate relations between
the two countries.
JR/PR
Why Is India So Angry About The Arrest Of A New York-Based Diplomat?
India’s government is in a foul mood. And it’s not because of the shellacking the ruling Congress Party suffered in state elections earlier this month.
On December 12, according to Indian media reports and government officials, New Delhi’s deputy consul general in New York was arrested, strip-searched (including “repeated cavity searches”), and thrown in jail with “hardened criminals and sex workers.” She was released several hours later after pleading not guilty, surrendering her passport, and paying $250,000 bail.
Her crime? New York prosecutors say Devyani Khobragade gave false information on a work visa application about how she would pay her housekeeper. Khobragade said she would pay the housekeeper $9.75 per hour, but reportedly paid her at a $3.31 rate — significantly less than the U.S. minimum wage.
If these allegations are true, then Khobragade certainly has some explaining to do. But do they warrant such rough treatment from U.S. law enforcement? Not in New Delhi’s view.
India’s government has erupted with fury. One official lambasted her treatment as “despicable and barbaric.” Another declared: “No Indian diplomat has been treated this way for decades… This is major, major ill treatment.” Still another fumed that “we’re not a banana republic.” New Delhi has summoned the U.S. ambassador to New Delhi, refused to meet with a visiting U.S. Congressional delegation, and demanded an unconditional apology from Washington (so far it has received only an expression of regret).
Some aspects of India’s response, however, appear over the top — particularly in light of a recent statement by the U.S. attorney for Manhattan, which insists that Khobragade was “accorded courtesies well beyond what other defendants” would receive while in detention. India’s government has removed the security barricades in front of the U.S. Embassy in New Delhi; halted liquor import licenses, airport passes, and other perks for U.S. diplomats in the country; and even threatened to require all U.S. diplomats in India to reveal how much they pay their household help. Most troubling of all, just days after India’s Supreme Court reinstated a ban on gay sex, some Indian media are speculating that New Delhi could target gay American diplomats and their partners (a top leader of the BJP, India’s chief opposition party, called on India to “arrest all these companions, put them behind bars and do what you like with them”).
Such developments have prompted prominent Indian media personality Barkha Dutt to tweet: “India’s response to the US on the Devyani case has been swifter/sharper than our responses to Pakistan at worst times.”
So what gives?
Less sophisticated observers may resort to the “prickly Indian” stereotype, and dismiss India’s indignation as more evidence of a pampered political class that can’t stand to be mistreated. They’ll point to previous examples of India taking great umbrage at far less egregious cases of mistreatment. In 2010, India protested to the United States after its U.S. ambassador was patted down by security officials at a Mississippi airport. A former speaker of Parliament once chose not to travel to Australia for an international conference when told he may have to pass through security. The mere possibility, he declared, amounted to “an affront to India.” To be fair, I’ve seen high-level Indian diplomats become sullen when asked to walk through security machines inside government facilities in Washington — but I’ve seen plenty of diplomats from other nations react similarly.
Another, somewhat more reasonable, explanation is that New Delhi’s response is driven by political considerations. National elections are just months away, and the deeply unpopular Congress Party faces a formidable challenge from the opposition BJP party, which often accuses Congress of being too soft on all types of issues ranging from Pakistan to livestock smuggling. Additionally, anti-American sentiment often flares in India — including among its 175-million-strong Muslim population. New Delhi’s angry comments and countermeasures may mark an effort to better position itself for next year’s vote.
The Khobragade incident may have also brought to the surface some tensions simmering beneath the seemingly placid U.S.-India relationship. It may lack the drama and turmoil of Washington’s relationship with Islamabad or Kabul, but the partnership certainly has its share of problems — from India’s unhappiness with U.S. foreign visa legislation to American exasperation with strict liability laws governing its firms operating in India. To this laundry list can be added India’s growing concern over America’s withdrawal from Afghanistan.
New Delhi’s angry reaction is also a reflection of its hostility — harbored by other countries as well — toward Washington’s diplomatic immunity policies. India believes its diplomats should receive immunity at all times, including when accused of crimes much more serious than Khobragade’s (in 2011, an Indian diplomat in London claimed immunity after being accused by British officials of assaulting his wife). The United States has demanded a similar policy for its own diplomats — even as it has declared that India’s diplomats in America, such as Khobragade, can only receive immunity for consular-related activities. As a result, Washington has insisted on immunity for the likes of Raymond Davis, a CIA spy who shot and killed two people in Pakistan, while denying it for a foreign diplomat who lied about how she paid her maid.
This isn’t to say New Delhi is blameless in this affair. According to one Indian media report, Khobragade’s housekeeper, Sangeeta Richard, stopped working for Khobragade last summer and promptly sought assistance from a Manhattan immigration attorney. Shortly thereafter, officials took Richard’s India-based husband and child into custody and revoked her passport, making her U.S. status illegal. In September, a New Delhi court issued an arrest order for Richard, who remains in the United States (American officials have revealed her family is now here as well). If she returns to India, she could face extortion charges. New Delhi, meanwhile, claims — without elaboration — that last summer, Khobragade accused Richard of trying to blackmail her.
Nonetheless, India has good reason to be infuriated about Khobragade’s treatment — just as Americans would be if one of their diplomats went through what she did abroad. At its core, the reason for India’s ferocious reaction is simple: An educated, middle-class Indian woman was subjected to invasive and humiliating treatment by law enforcement (U.S. officials have confirmed the strip search). In India, many women of all classes experience some form of discrimination and violence. Yet women who experience what Khobragade did tend to be poor. That Khobragade happens to be a top diplomat in the financial capital of the world’s sole superpower has caused even more shock and embarrassment — particularly for a nation as sensitive about its global image as India.
The timing couldn’t have been worse. On December 18, India’s Parliament passed the Lokpal bill, long-delayed anti-graft legislation demanded by anti-corruption protestors since 2011. It now requires only a presidential signature, meaning that it’s tantalizingly close to becoming law. Yet at a moment when Indians should be celebrating this landmark legislation, l’affaire Khobragade ensures that many will instead be feeling blue — and seeing red.
Michael Kugelman is the senior program associate for South Asia at the Woodrow Wilson International Center for Scholars. He can be reached at michael.kugelman@wilsoncenter.org or on Twitter @michaelkugelman.
On December 12, according to Indian media reports and government officials, New Delhi’s deputy consul general in New York was arrested, strip-searched (including “repeated cavity searches”), and thrown in jail with “hardened criminals and sex workers.” She was released several hours later after pleading not guilty, surrendering her passport, and paying $250,000 bail.
Her crime? New York prosecutors say Devyani Khobragade gave false information on a work visa application about how she would pay her housekeeper. Khobragade said she would pay the housekeeper $9.75 per hour, but reportedly paid her at a $3.31 rate — significantly less than the U.S. minimum wage.
If these allegations are true, then Khobragade certainly has some explaining to do. But do they warrant such rough treatment from U.S. law enforcement? Not in New Delhi’s view.
India’s government has erupted with fury. One official lambasted her treatment as “despicable and barbaric.” Another declared: “No Indian diplomat has been treated this way for decades… This is major, major ill treatment.” Still another fumed that “we’re not a banana republic.” New Delhi has summoned the U.S. ambassador to New Delhi, refused to meet with a visiting U.S. Congressional delegation, and demanded an unconditional apology from Washington (so far it has received only an expression of regret).
Some aspects of India’s response, however, appear over the top — particularly in light of a recent statement by the U.S. attorney for Manhattan, which insists that Khobragade was “accorded courtesies well beyond what other defendants” would receive while in detention. India’s government has removed the security barricades in front of the U.S. Embassy in New Delhi; halted liquor import licenses, airport passes, and other perks for U.S. diplomats in the country; and even threatened to require all U.S. diplomats in India to reveal how much they pay their household help. Most troubling of all, just days after India’s Supreme Court reinstated a ban on gay sex, some Indian media are speculating that New Delhi could target gay American diplomats and their partners (a top leader of the BJP, India’s chief opposition party, called on India to “arrest all these companions, put them behind bars and do what you like with them”).
Such developments have prompted prominent Indian media personality Barkha Dutt to tweet: “India’s response to the US on the Devyani case has been swifter/sharper than our responses to Pakistan at worst times.”
So what gives?
Less sophisticated observers may resort to the “prickly Indian” stereotype, and dismiss India’s indignation as more evidence of a pampered political class that can’t stand to be mistreated. They’ll point to previous examples of India taking great umbrage at far less egregious cases of mistreatment. In 2010, India protested to the United States after its U.S. ambassador was patted down by security officials at a Mississippi airport. A former speaker of Parliament once chose not to travel to Australia for an international conference when told he may have to pass through security. The mere possibility, he declared, amounted to “an affront to India.” To be fair, I’ve seen high-level Indian diplomats become sullen when asked to walk through security machines inside government facilities in Washington — but I’ve seen plenty of diplomats from other nations react similarly.
Another, somewhat more reasonable, explanation is that New Delhi’s response is driven by political considerations. National elections are just months away, and the deeply unpopular Congress Party faces a formidable challenge from the opposition BJP party, which often accuses Congress of being too soft on all types of issues ranging from Pakistan to livestock smuggling. Additionally, anti-American sentiment often flares in India — including among its 175-million-strong Muslim population. New Delhi’s angry comments and countermeasures may mark an effort to better position itself for next year’s vote.
The Khobragade incident may have also brought to the surface some tensions simmering beneath the seemingly placid U.S.-India relationship. It may lack the drama and turmoil of Washington’s relationship with Islamabad or Kabul, but the partnership certainly has its share of problems — from India’s unhappiness with U.S. foreign visa legislation to American exasperation with strict liability laws governing its firms operating in India. To this laundry list can be added India’s growing concern over America’s withdrawal from Afghanistan.
New Delhi’s angry reaction is also a reflection of its hostility — harbored by other countries as well — toward Washington’s diplomatic immunity policies. India believes its diplomats should receive immunity at all times, including when accused of crimes much more serious than Khobragade’s (in 2011, an Indian diplomat in London claimed immunity after being accused by British officials of assaulting his wife). The United States has demanded a similar policy for its own diplomats — even as it has declared that India’s diplomats in America, such as Khobragade, can only receive immunity for consular-related activities. As a result, Washington has insisted on immunity for the likes of Raymond Davis, a CIA spy who shot and killed two people in Pakistan, while denying it for a foreign diplomat who lied about how she paid her maid.
This isn’t to say New Delhi is blameless in this affair. According to one Indian media report, Khobragade’s housekeeper, Sangeeta Richard, stopped working for Khobragade last summer and promptly sought assistance from a Manhattan immigration attorney. Shortly thereafter, officials took Richard’s India-based husband and child into custody and revoked her passport, making her U.S. status illegal. In September, a New Delhi court issued an arrest order for Richard, who remains in the United States (American officials have revealed her family is now here as well). If she returns to India, she could face extortion charges. New Delhi, meanwhile, claims — without elaboration — that last summer, Khobragade accused Richard of trying to blackmail her.
Nonetheless, India has good reason to be infuriated about Khobragade’s treatment — just as Americans would be if one of their diplomats went through what she did abroad. At its core, the reason for India’s ferocious reaction is simple: An educated, middle-class Indian woman was subjected to invasive and humiliating treatment by law enforcement (U.S. officials have confirmed the strip search). In India, many women of all classes experience some form of discrimination and violence. Yet women who experience what Khobragade did tend to be poor. That Khobragade happens to be a top diplomat in the financial capital of the world’s sole superpower has caused even more shock and embarrassment — particularly for a nation as sensitive about its global image as India.
The timing couldn’t have been worse. On December 18, India’s Parliament passed the Lokpal bill, long-delayed anti-graft legislation demanded by anti-corruption protestors since 2011. It now requires only a presidential signature, meaning that it’s tantalizingly close to becoming law. Yet at a moment when Indians should be celebrating this landmark legislation, l’affaire Khobragade ensures that many will instead be feeling blue — and seeing red.
Michael Kugelman is the senior program associate for South Asia at the Woodrow Wilson International Center for Scholars. He can be reached at michael.kugelman@wilsoncenter.org or on Twitter @michaelkugelman.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar