Selasa, 27 Maret 2012

SBY -Budiono adalah penganut NEOLIB dan TIDAK PRO RAKYAT..??!!! >>??... Menurut laporan MDG 2007 untuk Indonesia, kenaikan harga BBM yang terjadi pada tahun 2005 menyebabkan kenaikan persentase penduduk miskin dari 15,97% (2005) menjadi 17,75% (2006). Angka kemiskinan setelah penerapan kenaikan harga BBM melonjak menjadi 39,05 juta jiwa pada 2006. Jumlah penduduk miskin ini adalah yang tertinggi pasca reformasi tahun 1998. Nyatalah bahwa program BLT tidak lebih hanya berupa hiburan sementara bagi rakyat miskin. Carlos Vilas: "Neoliberalisme memandang peningkatan kemiskinan sebagai suatu penyakit, bukannya konsekuensi sistem ekonomi yang ada. "Sederhananya Neoliberal mensyaratkan dua hal. Pertama, meminimalisir intervensi negara. Dan kedua, mengakui kebebasan individu. Diberlakukannya BLT dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur adalah bentuk pemerintah untuk mengurangi perannya dalam kehidupan masyarakat. Kenyataan ini tentunya sangat berlawanan dengan semangat yang dibawa dalam Pasal 33 ayat 2 UUD45, yang menyebutkan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. ”>> Hasil Pemantauan dan penelitian di JABODETABEK ternyata Rakyat yang berpenghasilan Rp 3 juta kebawah= 72 % ++ dan Berpenghasilan Rp 3-sampai 5 Juta = 15% Dan Berpenghasilan Rp 5 Juta sampai Rp 10 Juta = 5% dan Berpenghasilan Rp 10 Juta- 25 juta = 3% dan Berpenghasilan Rp 25 juta- 50 juta = 2% dan diatas itu kemungkinan sisanya.. >>> Sedangkan BBM Premium dikonsumsi oleh Rakyat klas bawah 100% ++ oleh mereka berpenghasilan Rp 5 juta kebawah... Sedang mereka yang meiliki kendaraan mewah dan berpenghasilan diatas 10 juta umumnya mengkonsumsi Petramax... >>> Jadi TIDAK BENAR SINYALEMEN PEMERINTAH, BHW PREMIUM ITU DIKONSUMSI ORANG2 KAYA .... >>> Coba lakukan penelitian secara benar... !!!... >> Carlos Vilas, seorang sosiolog di National Autonomous University of Mexico (UNAM), menyebut program semacam BLT ini adalah “kebijakan sosial neoliberal”...>> SBY-Boediono yang berideologi “neolib” dan lebih cenderung membela kepentingan orang-orang kaya dan kaum pemilik modal, dan pro-pasar. Di bandingkan membela kepentingan rakyat jelata. Karena itu pilihan menaikan harga BBM itu, hanyalah menunjukkan watak dasar dari pemerintahan SBY-Boediono, yang memang tidak berpihak kepada rakyat. Pemerintahan SBY-Boeidono yangn didukung partai-partai koalisi, tak menepati janjinya mereka, yang ingin mengubah kehidupan rakyat dan mensejahterakan rakyat. Justru di masa pemerintahannya yang kedua, kehidupan rakyat jelata semakin susah dan memilukan. Inilah bukti pemerintahan ini tidak pro-rakyat. Wallahu’alam...>>...Kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 April mendatang bukanlah hal yang tepat. Belajar dari pengalaman di tahun 2005, Pemerintah menaikkan harga BBM sebesar 130%, dari semula Rp 1.800,- naik menjadi Rp 2.400,-. Kebijakan tersebut memicu kenaikan harga kebutuhan pokok secara umum, dikarenakan BBM merupakan faktor produksi yang dapat dikategorikan sebagai cost atau biaya. Pada tahun 2005 kenaikan BBM meningkatkan laju inflasi sebesar 7% mengakibatkan bertambahnya penduduk miskin sebesar 4,4 juta jiwa. Buruknya pengelolaan sumber daya serta regulasi migas pro asing menyebabkan harga BBM yang harus dibayar masyarakat menjadi sangat mahal. ... regulasi migas pro asing menyebabkan harga BBM yang harus dibayar masyarakat menjadi sangat mahal... Menurut syariat Islam, BBM termasuk kepemilikan umum dan tidak boleh diprivatisasi atau dimiliki oleh individu. Dalam hadits riwayat imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda: “Orang muslim berserikat pada tiga hal: api, air, dan padang rumput.” BBM termasuk Energi yang seharusnya pemerintah kelola dengan baik untuk kepentingan rakyatnya...>>

Mengkhianati Rakyat

Jutaan rakyat sudah merasakan dampaknya. Mereka seakan  sekarat. Tak mampu lagi menghadapi kehidupan sehari-hari.  Beban hidup semakin berat. Menghimpit. Harga-harga kebutuhan pokok melangit. Tak terjangku lagi.Sedangkan penghasilan mereka tak  bertambah. Malah cenderung terus menurun. Digerus inflasi. Padahal harga BBM belum naik.
Ibu-ibu mengeluh. Ke pasar tak dapat lagi membeli barang-barang kebutuhan pokok mereka. Karena harga-harga sudah tidak lagi dapat terjangkau. Mereka hanya berkeliling melihat barang-barang di pasar. Sambil sekalli-kali menawar dagangan di pasar. Uang yang mereka bawa tak lagi dapat digunakan memenuhi kebutuhan mereka.

Orang-orang miskin di perkotaan dan desa semuanya menjerit. Mereka bingung menghadapi hidup mereka. Tiba-tiba berubah. Tidak pernah menyangka bakal menghadapi seperti ini. Mereka tidak dapat lagi berpikir dengan logis. Mereka diliputi perasaan takut.  Bagaimana mereka dapat bertahan hidup. Bagiamana masa depan anak-anak mereka? Penuh dengan tanda tanya.

Pedagang asongan, kuli bangunan, tukang ojek, pedagang kecil, buruh migran, buruh tani, nelayan, pegawai rendahan, dan orang-orang miskin serta jelata lainnya, selanjutnya akan menghadapi hari-hari yang penuh dengan ketakutan. Ketakutan menghadapi kehidupan mereka mendatang.

Orang-orang miskin dan jelata tak lagi yang melindungi mereka. Pemerintah yang mempunyai kewajiban melindungi dan mensejahterakan mereka, justeru membenamkan mereka kedalam  kesengsaraan. Kesengsaraan yang  amat sangat. Bukan lagi mengentaskan nasib  mereka yang sudah lama terbenam dalam kemelaratan. Tetapi justeru pemerintah membenamkan mereka ke dalam  dasar kehidupan yang lebih sengsara lagi.

Kenaikan  BBM di awal April ini pasti akan menghancurkan kehidupan rakyat miskin yang jelata. Pemerintah yang dipimpin Presiden SBY dan mendapat dukungan Partai-Partai Koalisi seperti, Demokrat, Golkar, PAN, PKB, PPP, dan  PKS, nampaknya tak akan menghalangi pemerintah menaikkan BBM. Partai-partai koalisi yang menjadi pendukung pemerintah, memberikan dasar legitimasi pemerintah menaikkan harga BBM.

Alasannya kenaikan BBM sebuah keniscayaan. Karena beban subsidi BBM sudah memberatkan anggaran APBN. Jumlahnya sudah mencapai Rp 120 triliiun. Pemerintah tidak mempunyai opsi (pilihan),  kecuali satu-satunya hanya dengan cara menghapus subsidi, yang selama ini dinilai dinikmati oleh kalangan berduit.

Pemerintahan SBY ingin mengalihkan subsidi yang selama ini dinikmati oleh orang kaya, justeru akan dialihkan peruntukannya kepada orang-orang miskin. Tetapi ini hanyalah cerita dari pemerintah.  Selama ini rakyat miskin yang jelata tidak pernah langsung menikmati pengalihan penghapusan subsidi  BBM. Sebaliknya rakyat miskin yang jelata itu, hanya menerima dampaknya yang sangat menghancurkan kehidupan mereka. Kehidupan mereka akan menjadi porak-poranda, sebagai akibat kenaikan BBM. Orang-orang kaya tidak pernah mengeluhkan kenaikanBBM. Justeru yang menjadi korban pertama kali akibat kenaikan BBM adalah orang-orang miskin di perkotaan dan di desa.

Sekarang pun harga BBM  belum naik, malah harga-harga kebutuhan pokok rakyat sudah naik. Rata-rata diatas 30 persen. Malah beberapa kebutuhan pokok  lebih 30 persen kenaikkannya. Sungguh sangat memprihatinkan nasib rakyat miskin yang jelata.

Pemerintahan SBY-Boediono yang berideologi  “neolib” dan lebih cenderung membela kepentingan orang-orang kaya dan kaum pemilik modal, dan  pro-pasar. Di bandingkan membela kepentingan rakyat jelata.  Karena itu pilihan menaikan harga BBM itu, hanyalah menunjukkan watak dasar dari pemerintahan SBY-Boediono, yang memang  tidak berpihak kepada rakyat.

Pemerintahan SBY-Boeidono yangn didukung partai-partai koalisi, tak menepati janjinya mereka, yang ingin mengubah kehidupan rakyat dan  mensejahterakan rakyat. Justru di masa pemerintahannya yang kedua, kehidupan rakyat jelata semakin susah dan memilukan. Inilah bukti pemerintahan  ini tidak pro-rakyat. Wallahu’alam.

Kenaikan Harga BBM Pilihan Keliru

By: Raufan Tazakka
http://www.voa-islam.com/news/citizens-jurnalism/2012/03/25/18348/kenaikan-harga-bbm-pilihan-keliru/
Mahasiswa Magister  Sains Ekonomi Islam Universitas Airlangga

Kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 April mendatang bukanlah hal yang tepat. Belajar dari pengalaman di tahun 2005, Pemerintah menaikkan harga BBM sebesar 130%, dari semula Rp 1.800,- naik menjadi Rp 2.400,-. Kebijakan tersebut memicu kenaikan harga kebutuhan pokok secara umum, dikarenakan BBM merupakan faktor produksi yang dapat dikategorikan sebagai cost atau biaya. Pada tahun 2005 kenaikan BBM meningkatkan laju inflasi sebesar 7% mengakibatkan bertambahnya penduduk miskin sebesar 4,4 juta jiwa.
Buruknya pengelolaan sumber daya serta regulasi migas pro asing menyebabkan harga BBM yang harus dibayar masyarakat menjadi sangat mahal.
... regulasi migas pro asing menyebabkan harga BBM yang harus dibayar masyarakat menjadi sangat mahal...
Menurut syariat Islam, BBM termasuk kepemilikan umum dan tidak boleh diprivatisasi atau dimiliki oleh individu. Dalam hadits riwayat imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda: “Orang muslim berserikat pada tiga hal: api, air, dan padang rumput.” BBM termasuk Energi yang seharusnya pemerintah kelola dengan baik untuk kepentingan rakyatnya.
Kebijakan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) juga tidak akan meningkatkan tingkat kesejahteraan rakyat dan mengentaskan kemiskinan, karena pendapatan meningkat tidak diimbangi dengan kenaikan harga kebutuhan pokok yang merangkak naik. Saatnya sistem ekonomi dikelola dengan Syariah Islam, rakyat makmur, sejahtera tanpa hutang yang membebankan negara. [voa-islam.com]

Kenaikan BBM dan BLT adalah Kebijakan Pemerintah Neoliberalisme

By: Muhamad Ihsan
http://www.voa-islam.com/news/citizens-jurnalism/2012/03/25/18348/kenaikan-harga-bbm-pilihan-keliru/
Mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Negeri Jakarta
Kebijakan Kenaikan BBM bersubsidi yang akan di tetapkan pada 01 April 2012 mendapatkan pertentangan keras dari berbagai elemen masyarakat, kebijakan ini belum diterapkan namun sudah menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari naiknya harga pangan hingga maraknya aksi penimbunan BBM hampir di seluruh daerah. Keadaan ini semakin memperburuk keadaan, dan tampaknya pemerintah memang belum siap baik dalam antisipasi ataupun persiapan kenaikan harga BBM itu sendiri.
Naiknya Harga BBM disebabkan melonjaknya Harga minyak mentah di pasar international yang terus menanjak hingga lebih dari 104, 70 dollar AS per barel, dipicu oleh memanasnya suasana di Iran dan Timur Tengah yang notabene negara penghasil minyak di dunia.
Kenaikan harga minyak mentah dunia tersebut berdampak pada pembengkakan APBN di mana pada APBN 2012 harga minyak diasumsikan 95 dollar AS per barel. Pemerintah Berasumsi tidak semua rakyat kecil dapat menikmati Subsidi BBM. Subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh pabrik-pabrik, industri-industri besar ataupun dinikmati oleh orang-orang kaya meskipun pemerintah sudah melaksanakan program subsidi langsung ke rakyat kecil.
Menurut Anggota Komisi VII dari Fraksi Golkar Satya W Yudha Jika Pemerintah jadi menaikkan harga BBM menjadi Rp6.000, - negara akan menghemat (subsidi BBM) 57 triliun, tapi 12 bulan. Dikurangi 4 bulan itu sekitar 38 triliun. sebesar 25 Triliun dari hasil penghematan akan digunakan untuk BLT, sehingga sisa penghematan diperkirakan hanya sekitar 13 Triliun saja.
...Pemerintah akan lepas tangan dan menyerahkan semua keadaan ekonomi kepada pasar. dalam hal ini pasar yang di dominasi oleh asing...
BLT dinilai sebagai solusi praktis pemerintah untuk melepas tanggung jawab kepada rakyatnya. karena BLT hanya dilakukan untuk jangka waktu yang singkat atau beberapa bulan saja, lalu pemerintah akan lepas tangan dan menyerahkan semua keadaan ekonomi kepada pasar. dalam hal ini pasar yang di dominasi oleh asing.
Dampak dari rencana pemerintah menaikkan harga BBM sudah terasa sebelum kebijakan itu diberlakukan. mulai dari penimbunan BBM di berbagai daerah, hingga naiknya harga pangan di pasaran adalah bukti pemerintah tidak siapnya pemerintah untuk mengantisipasi atau memberi solusi dari kebijakan yang akan ditetapkan.
Analisis pemerintah bahwa BBM bersubsidi lebih banyak di konsumsi oleh orang-orang kaya perlu dikaji ulang. mobil dan motor saat ini tidak dapat dijadikan alat legitimasi orang-orang mampu. pada kenyataannya di tengah maraknya usaha kredit kendaraan bermotor memudahkan masyarakat untuk mempunyai motor dan mobil. mulai dengan Down Payment (DP) Rp500ribu hingga tanpa DP mudah sekali untuk didapatkan. pada kenyataannya peningkatan kendaraan bermotor di indonesia setelah maraknya sistem kredit pada pembelian kendaraan bermotor. Sehingga perlu dikaji kembali apakah mobil dan motor pribadi yang ada di indonesia bisa menjadi alat legitimasi kekayaan seseorang.

BLT kebijakan Neoliberal
Carlos Vilas, seorang sosiolog di National Autonomous University of Mexico (UNAM), menyebut program semacam BLT ini adalah “kebijakan sosial neoliberal”.
Menaikkan harga BBM ini adalah pelaksanaan dari neoliberalisme migas dengan cara menyerahkan harga BBM kepada Mekanisme Pasar. Menjadikan BLT untuk menyembunyikan kebijakan neoliberal ini hanyalah dalih (baca: kebohongan) Pemerintah. Sudah Menjadi Rutinitas semua rakyat Indonesia Pemerintah selalu menjelaskan, kenaikan BBM dilakukan untuk mengurangi penggunaan BBM bersubsidi oleh orang kaya, seperti yang pernah JK jelaskan “bahwa kenaikan BBM dimaksudkan agar pemerintah tidak mensubsidi orang kaya”. Pada kenyataannya belum ada penelitian ilmiah yang membenarkan pernyataan tersebut, sampai saat ini itu semua hanyalah bentuk propaganda pemerintah untuk meyakinkan rakyatnya untuk menaikkan harga BBM. Dengan adanya BLT seakan akan pertolongan yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan, menyulap kenaikan BBM agar menguntungkan rakyat miskin.
...Menaikkan harga BBM ini adalah pelaksanaan dari neoliberalisme migas dengan cara menyerahkan harga BBM kepada Mekanisme Pasar...
Menurut laporan MDG 2007 untuk Indonesia, kenaikan harga BBM yang terjadi pada tahun 2005 menyebabkan kenaikan persentase penduduk miskin dari 15,97% (2005) menjadi 17,75% (2006). Angka kemiskinan setelah penerapan kenaikan harga BBM melonjak menjadi 39,05 juta jiwa pada 2006. Jumlah penduduk miskin ini adalah yang tertinggi pasca reformasi tahun 1998. Nyatalah bahwa program BLT tidak lebih hanya berupa hiburan sementara bagi rakyat miskin.
Carlos Vilas: "Neoliberalisme memandang peningkatan kemiskinan sebagai suatu penyakit, bukannya konsekuensi sistem ekonomi yang ada. "Sederhananya Neoliberal mensyaratkan dua hal. Pertama, meminimalisir intervensi negara. Dan kedua, mengakui kebebasan individu. Diberlakukannya BLT dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur adalah bentuk pemerintah untuk mengurangi perannya dalam kehidupan masyarakat.
Kenyataan ini tentunya sangat berlawanan dengan semangat yang dibawa dalam Pasal 33 ayat 2 UUD45, yang menyebutkan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. ”
Sebelum negara ini benar-benar menjadi negara amburadul, perlu dipertanyakan apakah indonesia masih bisa disebut negara berasaskan Pancasila, ketika semua kegiatan pemerintahannya lebih menerapkan ideologi neoliberalisme? [voa-islam.com]



Tidak ada komentar:

Poskan Komentar