Sabtu, 20 Agustus 2011

YUSRIL SEGERA SURATI KEJAGUNG UNTUK PANGGIL SBY PASCA PUTUSAN MK.....>>..Setelah MK mengabulkan sebagian permohonannya tentang saksi yang menguntungkan, Yusril mengatakan dia dan tim penasehat hukumnya akan segera menyurati Kejagung. Kami ingin mengingatkan Kejagung bahwa pemahaman mereka tentang saksi yang menguntungkan selama ini ternyata salah. Alasan Kejagung, sejak Darmono, Muhammad Amari maupun Basrief yang menolak memanggil saksi menguntungkan yang saya ajukan dengan alasan mereka tidak melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri tindak pidana yang terjadi, ternyata adalah pemahaman yang salah. Pemahaman semacam itu menurut MK adalah inkonstitusional..>>>..Yusril menganggap keterangan SBY, khususnya terkait 4 Peraturan Pemerintah tentang PNBP yang berlaku di Depkumham yang ditandatangani SBY sangatlah penting. “Kejaksaan menuduh kami korupsi karena tidak memasukkan biaya akses Sisminbakum sebagai PNBP. Sementara kewenangan untuk memasukkannya sebagai PNBP atau bukan, menurut UU No 20 Tahun 1997 adalah kewenangan Presiden dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah”. Dalam 4 PP itu SBY tidak pernah mencantumkan bahwa biaya akses Sisminbakum adalah PNBP. Biarlah SBY yang menerangkan kepada Kejagung apakah biaya akses Sisminbakum sebelum tahun 2009 adalah PNBP atau bukan. “Kalau beliau bilang itu bukan PNBP, maka Kejagung harus segera menghentikan penyidikan dan penuntutan kasus ini. Kalau SBY bilang itu PNBP maka silahkan kami dituntut” kata Yusril. Namun Yusril mengatakan bagaimana mungkin SBY akan mengatakan kalau itu PNBP karena 4 PP yang ditandatanganinya tidak memasukkannya sebagai PNBP, kecuali beliau berbohong” kata Yusril sambil tertawa. “Kalau bohong juga gampang ketahuan. Baca saja keempat PP itu” tambahnya...>>..KETUA MK: SBY HARUS BERSAKSI UNTUK YUSRIL....>>...”Menurut hukum wajib (memanggil saksi yang diajukan Yusril). Itu hukumnya,” ujar Mahfud usai acara buka bersama di kediaman Ketua MPR Taufik Kiemas, di Kompleks Widya Chandra, Senin (8/8/2011). Meski dalam teorinya seperti itu, namun dalam praktiknya di lapangan, penegak hukum belum tentu mengabulkannya. MK juga tidak bisa menjaminnya. ”Praktik di lapangan itu menjadi tanggung jawab Jaksa Agung dan Kepolisian,” imbuhnya....>>..setelah MK mengabulkan permohonan Yusril, jaksa harus memanggil saksi yang bisa meringankan Yusril. ”Yang melihat dan mendengar saksi Sisminbakum, presiden tidak tahu. Tapi presiden tahu tentang kebijakam itu, maka dia (presiden) harus dipanggil,” jelasnya.....

Monday, August 8th, 2011 | Posted by Yusril Ihza Mahendra 1,267 views

YUSRIL SEGERA SURATI KEJAGUNG UNTUK PANGGIL SBY PASCA PUTUSAN MK

Setelah MK mengabulkan sebagian permohonannya tentang saksi yang menguntungkan, Yusril mengatakan dia dan tim penasehat hukumnya akan segera menyurati Kejagung. Kami ingin mengingatkan Kejagung bahwa pemahaman mereka tentang saksi yang menguntungkan selama ini ternyata salah. Alasan Kejagung, sejak Darmono, Muhammad Amari maupun Basrief yang menolak memanggil saksi menguntungkan yang saya ajukan dengan alasan mereka tidak melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri tindak pidana yang terjadi, ternyata adalah pemahaman yang salah. Pemahaman semacam itu menurut MK adalah inkonstitusional. Saksi tidaklah selalu harus melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana. Saksi adalah orang yang dapat menerangkan terjadi atau tidak terjadinya tindak pidana, meskipun dia tidak melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri tindak pidana itu.

Selain pemahaman yang salah mengenai saksi, Kejagung juga menolak memanggil SBY dan Megawati dengan alasan lain, yakni keterangan mereka tidak relevan. Sikap Kejagung ini ternyata juga disalahkan MK. Putusan MK mengatakan bahwa penyidik tidak dibenarkan bersikap a-priori mengatakan bahwa keterangan saksi yang menguntungkan tidak relevan. Mereka wajib memanggil dan mendengar keterangan saksi yang diminta tersangka pada tahap penyidikan, barulah kemudian menilai apakah keterangan mereka relevan atau tidak.

“Dengan putusan MK seperti itu, kami segera menyurati Kejagung agar memanggil Megawati dan SBY untuk dimintai keterangan mengenai Sisminbakum” kata Yusril. Kini, tambahnya, tidak ada lagi alasan Kejagung untuk berkelit memelintir KUHAP dan menolak melaksanakan kewajibannya memanggil kedua tokoh itu. Ketua MK Mahfud MD, tambahnya, juga telah memberikan keterangan pers bahwa SBY harus bersaksi untuk Yusril. MK memang tidak berwenang memerintahkan Kejagung untuk memanggil Mega dan SBY karena hal itu telah memasuki wilayah penerapan hukum yang kongkret. Namun kewajiban memanggil itu adalah konsekuensi logis dari putusan MK. Bahwa Kejagung mau melaksanakan atau tidak, semua itu berada di luar kontrol MK, kata Mahfud malam ini di Jakarta.

Yusril menganggap keterangan SBY, khususnya terkait 4 Peraturan Pemerintah tentang PNBP yang berlaku di Depkumham yang ditandatangani SBY sangatlah penting. “Kejaksaan menuduh kami korupsi karena tidak memasukkan biaya akses Sisminbakum sebagai PNBP. Sementara kewenangan untuk memasukkannya sebagai PNBP atau bukan, menurut UU No 20 Tahun 1997 adalah kewenangan Presiden dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah”. Dalam 4 PP itu SBY tidak pernah mencantumkan bahwa biaya akses Sisminbakum adalah PNBP. Biarlah SBY yang menerangkan kepada Kejagung apakah biaya akses Sisminbakum sebelum tahun 2009 adalah PNBP atau bukan. “Kalau beliau bilang itu bukan PNBP, maka Kejagung harus segera menghentikan penyidikan dan penuntutan kasus ini. Kalau SBY bilang itu PNBP maka silahkan kami dituntut” kata Yusril. Namun Yusril mengatakan bagaimana mungkin SBY akan mengatakan kalau itu PNBP karena 4 PP yang ditandatanganinya tidak memasukkannya sebagai PNBP, kecuali beliau berbohong” kata Yusril sambil tertawa. “Kalau bohong juga gampang ketahuan. Baca saja keempat PP itu” tambahnya.

Demikian keterangan Yusril malam ini (Senin, 8/8/2011)

1
bow Says:
August 8th, 2011 at 11:17 pm Alhamdullilah, Allah Swt selalu beserta bang YIM, alhamdullilah masih ada keadilan di Republik ini, MK masih bisa diharapkan sebagai pelita cahaya kebenaran warga negara, amin.
2
AgungSatria Says:
August 9th, 2011 at 2:30 am
Assalamu’alaikum Prof.

Saya termasuk ‘penikmat’ Prof jika Prof tampil di TV untuk memberikan argumentasi yuridis. Pd thn 1998, Ibu saya lah yg memberi tahu kehebatan logika, analisis, dan pemahaman hukum Prof.

Jujur sejujur-jujurnya saya gembira dan ikut merasakan perasaan senang Prof terkait putusan MK tersebut. Karena sedari awal, saya selalu mengikuti perkembangan faktual atas kasus Sisminbakum dg tuduhan ‘tindak pidana korupsi’ kepada Prof, shg ketika ada peristiwa hukum atau ‘rechtmatigheid’ (perbuatan hukum) yg memberi ‘angin sejuk’ kpd Prof saya ikut merasa senang. :)

Saya mencatat, beberapa kali Kejaksaan ngeyel, eksklusif, dan mau menang sendiri ktk berhadapan dg Prof. Misalnya, dlm ke-legalitasan Hendarman sbg Jaksa Agung. Belum lagi memakai UU yg sudah mati utk mencekal Prof (yg sepertinya Kejaksaan tdk mengerti asas ‘Lex Posteriori Derogat Lex Priori’). Kemudian intervensi Jamintel Edwin Situmorang yg meminta majelis hakim utk TIDAK melanjutkan sidang di PTUN dg ‘legal reasoning’ yg tdk ada relevansinya. Dan terakhir ini adalah masalah ttg saksi dlm pasal 65 KUHAP.

Prof, yg ingin saya tanya terkait putusan MK tersebut: Apakah ada implikasi hukum apabila Kejaksaan TETAP TIDAK MEMANGGIL SBY & Megawati? Krn MK bukanlah eksekutor thd putusan yg MK buat sendiri. Saya khawatir Kejaksaan melakukan Interpretasi sendiri (seperti yg dilakukan Denny Indrayana yg melakukan interpretasi sendiri terkait legalitas Hendarman stlh putusan dijatuhkan) yg kmdn dgn interpretasi Kejaksaan itu ttp tdk akan memanggil SBY dan Megawati, mengingat Kejaksaan secara struktural-vertikal juga berada dibawah Presiden dan berada dlm lingkar eksekutif yg ‘berkepentingan’ jk dasarnya adalah kriminal-politisasi kepada Prof.

Ini penting utk dijawab Prof, agar kami nantinya tidak dipermainkan oleh Kejaksaan manakala kita (warga masyarakat) atau Justitiabelen (pencari keadilan) berhadapan dg Kejaksaan. Terimakasih atas waktu, kesediaannya untuk menjawab, dan perkenankan kami utk sekaligus belajar hukum kpd Prof. Kami hanyalah warga masyarakat yg awam hukum. Jazzakallah khoir, Prof.
Qulil haqo wa-inkana murron (Katakanlah kebenaran meskipun itu pahit).

Putusan MK sebenarnya menyuarakan konstitusi. Karena itu, kalau ada lembaga negara yang mengabaikannya, dapat dikaitkan dengan pembangkangan terhadap konstitusi. Bisa saja Kejagung nanti tidak mau laksanakan putusan MK, dengan alasan seperti anda katakan di atas, mereka bukan eksekutor putusan MK. Putusan MK memang tidak memerlukan eksekutor seperti putusan pengadilan biasa. Putusan itu wajib ditaati, kalau tidak melawan konstitusi. Saya memeti pengalaman ketika saya menhdapai Jaksa Agung Hendarman yang saya anggap illegal. Putusan MK membenarkan pendapat saya. Mensesneg Sudi Silalahi waktu itu melakukan konfrensi pers berisi 6 point sikap Pemerintah terhadap putusan MK tentang ketidaksahan Hendarman, yang isinya justru memelintir putusan MK dan menolak untuk memberhentikan Hendarman. Namun hanya dua hari Sudi dan jajarannya bertahan. Presiden SBY akhirnya tidak mampu melawan MK dan terpaksa juga memberhentikan Hendarman dari jabatannya. (YIM)
3
Nurjanah Says:
August 9th, 2011 at 7:05 am Ayo SBY saatnya tinjukkan nyalimu!!!! Kalau nggak????
4
koko Says:
August 9th, 2011 at 9:20 am
alhamdulillah…kepada rekan-rekan, mari kita dukung pak yusril untuk memperbaiki carut marut negara ini… insyaallah negara indonesia akan berjaya….yusril for president 2014.
5
hadiya Says:
August 9th, 2011 at 9:51 am
Mari kita dukung Pak Mahpud MD menjadi Ketua MK Lagi,bila perlu kita jadikan pemimpin RI berpasangan dengan bang Yusril, Karena Pak Mahpud ini bersih dan bebas dari Korupsi, siapapun akan ditindaknya kalau mereka menyimpang, seperti pemalsuan surat2.
6
anak jaka Says:
August 9th, 2011 at 1:16 pm
mane mau jaksan agung manggil sby, mau diganti..? udeh bosen jadi pejabat..? ingat kiamat sudah dekat, tunjukan yg benar itu benar, yg salah itu salah, jangan takut same jabatan, ingat cerita tentang pemimpin yg tdk adil……Mmg hebat nih bang yusril, bikin jaksa agung kerepotan teyus,mangkenye jgn perne mempermainkan hukum dgn dalil2 akli, dibuat2….pusingkan jadinye, coba nyang lempeng2 aje tanpa takut ama jabatan dicopot….pasti ga stress kayaq sekarang kan.kesono sale kesini sale, ngatret juga sale, Bang yusril,jurhum,jamal terimakasih yee udeh mau baca….
7
abifasya anti kejagung Dzolim Says:
August 9th, 2011 at 2:27 pm pak beye berani ga ya ?
Kejagungnya berani ga ya ?
8
kuya Says:
August 9th, 2011 at 5:15 pm
apa bedanya berhadapan dengan kejaksaan dan keledai ?????? bagi kebanyakan orang jelas jauh berbeda …….. tapi bagi Bang Yusril sepertinya tidak ada bedanya …..hahahaha
9
bowo Says:
August 9th, 2011 at 8:43 pm
Bang, legal formalnya harus disurati dengan lampiran putusan MK yang telah dilegalisir, mhn jangan lupa tembusan MK, Komisi Kejaksaan, kemudian ke bpk Susilo Bambang Yodhoyono dan Ibu Megawati Sukarnoputri, serta DPR RI. Salam…adinda
10
Hasan Says:
August 9th, 2011 at 8:53 pm
Bang YIM nih ada cerita ringan teman-teman diwarung kopi abis tarawih ……begini inti ceritanya

“Meskipun mantan tentara, masyarakat melihat SBY itu penakut (nyalinye kecil bangeeet!) kalau menghadapi pengadilan/putusan pengadilan. Lihat saja saat RMS meminta penahanan Presiden di pengadilan Negeri Belanda, SBY yang saat itu sudah dijadwalkan kunjungan kenegaraan ketika sampai Lanud Halim Perdanakusuma….langsung graaak balik kanan….ngak jadi berangkat….hahahaha takuuuut ahhhh, masih hebatan mantan Presiden Soeharto, berdua dengan ajudannya Kolonel Syafri Syamsudin kala itu terbang diatas Bosnia dan tanpa utrompi jalan ke panser dan naek panser cuman mau ketemu Presiden Bosnia & ngasih semangat !, begitu baru pemimpin!…….” ,
begitu tuh ceritanye Bang, Aban ?g setuju gak ame kite-kite, jawab yeee ? makasih Viva bang YIM !!!!!
11
jansen Says:
August 9th, 2011 at 8:57 pm
Bener kagak berani alias penakut hahaha, jadi saksipun paling dibuat “sedemikian rupa”, setelah diperiksa dibawah sampah eh sumpah, jadi dibacakan aja. Atau malah SP3 jadinya hahahaha
12
andri samarinda Says:
August 9th, 2011 at 9:00 pm Iya, malah SP3, daripada jaksa agung and presiden pusing 7 keliling !
13
Ahok Says:
August 9th, 2011 at 9:01 pm
Bener SBY apa berani yak ? ….perasaan kita dia tuh penakut kalau dateng ke pengadilan.
14
AMIN Says:
August 9th, 2011 at 9:22 pm
Iya, kalau Ibu Mega wajar, karena beliau wanita, bener gak ? nah ini gede besar mau ke Belande…ngak berani, sampe dubes kite kalo gak sale adiknya Habibie jadi bingung banget tuh.
15
Andi Djalaludin Says:
August 9th, 2011 at 9:28 pm
As wr wb, pak Amin aye mau komentar nih.., nyali seseorang kagak fisik ukurannye. Biarpun tinggi-gede-besar, kalau penakut ya penakut aje. Makanya, jangan cobe-cobe ngerjain bang YIM, SEKARANG BERBALIK SENSIRI KAN, dia nye tuh kualat ntar sama bang YIM, wslm wr wb
16
bow Says:
August 10th, 2011 at 2:33 am
Putusan MK, bila SBY tidak taat akan berimplikasi kepada pemakzulan beliau, karena ia telah pantas diduga kuat melanggar konstitusi, begitu yang bang YIM ?
17
jhon Says:
August 10th, 2011 at 10:46 am
aye pikir jangan bicara pemakzulanlah, ntar die juge makzul sendiri. Liat aje kepalanye lagi pusing ngadepin nazarudin kalo sampe bongkar bobrok kekuasaanye. Nah soal YIM ini perlu kite suport terus, termasuk dalam menyurati kejagung. Kalo ade keberatan dari mereka, akan ade ganjarannye. Sabar dulu penonton ye
18
akan ada raja adil yang seadil adilnya Says:
August 12th, 2011 at 3:34 pm
klo SBY seorang negarawan, jangan tunggu surat pemanggilan jadi saksi, jemput bola donk, menawarkan diri jadi saksi, jangan gengsi, inikan persoalan negara, sebagai kepala negara wajib menyelesaikannya, dengan mau jadi saksi inisiatif sendiri, buat SBY merupakan sebuah bukti bahwa beliau adalah seorang negarawan.DAN INGAATTTTTTTTTTT…JABATAN PRESIDEN ADALAH KUMPULAN DARI KALKULASI SUARA RAKYAT,JANGAN MERASA BAHWA JADI PRESIDEN ITU ATAS KEHENDAK SENDIRI.
19
dien_bgr Says:
August 13th, 2011 at 11:02 pm
toke … (berani) …. tokek … (tidak berani) …. tokek…. (berani) …. tokek (tidak berani) kayanya nda berani pa BEYE,….
20
djikstra Says:
August 15th, 2011 at 11:36 am saya hanya bisa berdoa semoga akan baik-baik saja,,,
Amin…
21
Fauzul aceh Says:
August 19th, 2011 at 1:45 am
assalammualaikum wr wb…bung YIM Semangat juang anda luar biasa,atas penegakan hukum di negeri ini,penzaliman ter hadap bung YIM Adalah utk pembunuhan karakter…agar cepat selesai surati terus bung YIM Agar mereka2 tahu,ngak semua anak negri bodoh tentang hukum…..mohon kepada pak Presiden SBY Jangan takut utk hadir sebagai saksi bung YIM ,katakan duduk persoalannya jangan korbankan anak negeri ini…Presiden jangan takut utk tegak kan hukum,jabatan tidak di bawa mati,pahala bagi SBY Apabila bersaksi dgn sejujur-jujur nya yang sesuai dgn fakta hukum yang di katakan Bung YIM…….YIM FOR PRESIDENT.....!!!

Monday, August 8th, 2011 | Posted by Yusril Ihza Mahendra 1,247 views

Cetak artikel

KETUA MK: SBY HARUS BERSAKSI UNTUK YUSRIL

Ketua MK Mahfud MD – inilah.com/Agus Priatna

Oleh: Agus Rahmat

INILAH.COM, Jakarta – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyatakan Presiden SBY harus bersaksi dalam kasus Sisminbakum sebagaimana diminta Yusril Ihza Mahendra. Itu dimungkinkan karena MK telah mengabulkan judicial review yang diajukan Yusril mengenai hal itu.

Selain SBY, saksi yang diajukan Yusril adalah Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla, dan Kwik Kian Gie. ”Menurut hukum wajib (memanggil saksi yang diajukan Yusril). Itu hukumnya,” ujar Mahfud usai acara buka bersama di kediaman Ketua MPR Taufik Kiemas, di Kompleks Widya Chandra, Senin (8/8/2011).

Meski dalam teorinya seperti itu, namun dalam praktiknya di lapangan, penegak hukum belum tentu mengabulkannya. MK juga tidak bisa menjaminnya. ”Praktik di lapangan itu menjadi tanggung jawab Jaksa Agung dan Kepolisian,” imbuhnya.

Dijelaskan Mahfud, sebelumnya jaksa tidak mengabulkan permintaan Yusril untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan dirinya. Karena Jaksa berpandangan saksi adalah orang yang melihat, merasakan, dan mendengar langsung kejadian pengambilan keputusan.

Namun setelah MK mengabulkan permohonan Yusril, jaksa harus memanggil saksi yang bisa meringankan Yusril. ”Yang melihat dan mendengar saksi Sisminbakum, presiden tidak tahu. Tapi presiden tahu tentang kebijakam itu, maka dia (presiden) harus dipanggil,” jelasnya. [tjs]

1
bow Says:
August 8th, 2011 at 11:19 pm
Kalau memang gentement dan tidak hanya dikata-kata, maka sebagai pemimpin harus memberi tauladan. Katanya supremasi hukum sebagai panglima ?
2
Pabbidak Says:
August 8th, 2011 at 11:36 pm
Selaku Presiden wajib Gentleman, Pak SBY selalu berkata “tdk ingin mencampuri persoalan Hukum”. Benar itu pak, hal sisminbakum bukan mencampuri persoalan Hukumnya. akan tetapi persoalan dampak kinerja dimasa lampau yg membuat semua orang rancu menafsirkan atas 4 PP ttg sisminbakum yg bapak tandatangani. Apakah akses PNBP obyek korupsi apa tidak. gitu aja koq repot. hehe
3
hadiya Says:
August 9th, 2011 at 9:43 am
Presiden SBY pernah bilang supremasi hukum sebagai panglima, maka dari itu saya mau menunggu saat yang dinantikan ini, untuk melihat secara langsung kesaksian meringakan Presiden Kita SBY…
4
abifasya anti kejagung Dzolim Says:
August 9th, 2011 at 2:20 pm
saya yakin karena Mr. SBY mau menjadikan hukum sbg panglima dia akan datang memenuhi panggilan kejagung (?????????????????????????????????)
5
jansen Says:
August 9th, 2011 at 9:47 pm
Pak Muhfud apa berani SBY bersaksi (saksi ade charge) bagi Pak YIM, paling-paling diambil keterangan dibawah sumpah dan dibacakan saja, ngak mungkin sampai SBY datang ke pengadilan. Jalan tengahnya ya itu tadi SP3.
6
andri samarinda Says:
August 9th, 2011 at 9:49 pm Wah hebat nih Mahfud MD, beliau bisa buat SBY pusing hahaha
7
Agustinus Says:
August 9th, 2011 at 9:51 pm
hahahaha…….baru tau do’i, kalau emang do’i itu seorang demokrat sejati jangan dendamlah, wong bang YIM cuma mau maju jadi capres aja kok tersunggeng, sekarang gantian hahahaha……
8
Andi Djalaludin Says:
August 9th, 2011 at 9:53 pm
Iyalah, equallity itu ya gini, semua warga negara harus dibawah hukum, Presiden sekalipun harus diperiksa jadi saksi Ad Charge buat Professor Yusril.
9
Syahid Fatahillah Says:
August 9th, 2011 at 10:07 pm
Coba aja kalo berani melawan putusan MK. Saya yakin saat ini SBY lg pening/pusing 7 keliling. Mau menjadi saksi meringankan buat Yusril, atau mencari jurus baru untuk berkelit dari kewajiban bersaksi. Waspada aja teman2, jangan sampai ada “Pengalihan isu lagi” seperti Bom Meledak, Penangkapan Teroris, malah bisa jadi ada tokoh terkenal lagi seperti Pak Antasari yang jadi korban baru.
Kami berharap MK dan Prof YIM proaktif jika pemerintah “membangkang” terhadap putusan MK ini. Kalo perlu usulkan aja Sidang Istimewa untuk meng”impeachment” presiden karena SBY telah dengan sengaja membiarkan pemerintahannya melawan hukum dan melawan konstitusi.

Secara pribadi saya bermimpi, tanggal 17 Agustus tahun ini, Indonesia sudah ganti presiden yang lebih baik dari sekedar sosok peragu, penakut, pengecut dan hanya mementingkan pencitraannya.
Allahu Akbar.
10
bowo Says:
August 9th, 2011 at 11:34 pm
Sy perkirakan SBY akan memberikan keterangan dalam pemeriksaan oleh penyidik di Istana atau di rumah pribadi beliau di Cikeas. Sy yakin beliau sebagai negarawan akan memberikan CONTOH YANG BAIK, sebagai saksi yang datang ke Pengadilan (dgn catatan bila perkara sisminbakanum tsb dipaksakan ke sidang)sebagai bagian dari komitmen beliau dalam :”kepemerintahan yang baik/good governance” dan yang SBY selalu sebut “there is no one (in this country) above the law, everyone is under the law, so this one so called inside the law supremacy system and equal for everyone/all citizens”. Beliau (SBY) adalah negarawan, pemimpin nasional krn beliau Presiden kita, dan saya yakin akan patuh dengan putusan MK. Kita lihat saja nanti sama-sama…
11
Ahok Says:
August 9th, 2011 at 11:55 pm
Buat pak Syahid Fatahillah (coment no.9), berbicara soal mimpi, apa coba doanya “Beliau” pasca putusan MK itu…………..?

Doanya gini pak : “Ya Tuhan janganlah kau beri aku mimpi buruk, janganlah dalam tidurku ini aku hambamu ini bermimpi buruk malam ini, jangan pertemukan aku dalam mimpiku nanti dengan 2 orang, yaitu Yusril orang Belitung-Timur itu dan Mahfud MD orang Madura itu…Terimakasih Tuhan, amin”>
12
Hasan Says:
August 10th, 2011 at 5:13 am
Benar bung Bowo, beliau SBY dalam hati kecilnya tidak berkenan jadi saksi ade charge. Tapi implikasi politisnya itu lho…..kalau sampai ngak mau jadi saksi nanti melawan norma-norma konstitusi, bisa jadi isu internasional baru kan, heboh kan, akhirnya ya SP3 aja, daripada nanti berujung ke pemakzulan malah tambah runyam buat SBY.
13
jhon Says:
August 10th, 2011 at 10:37 am
aye kire ga perlu die mikirim implikasi politis dulu, tapi jiwa kenegarawanan yang patuh pade konstitusi dan pusan mk, bukannye putusan mahfudz yang orang madura itu. Apakah amir kite mao ga seperti Nabi MUHAMMAD shallallahu alaihi was salam yang bersedie di qishas? Mase jadi saksi aje ragu ragu. Makenya tuh orang kejagung kerja yang bener, bukannye jadi keblinger. Kalo nggak mao bikin malu dan babak belur lagi ye, stop aje kasus YIM. Suseh amat sih. Ape takut karena ude terima pesenen cukong dan asing. Wah ente bikin rusak negeri aje. Dah stop aje tuh kasus gitu, ngga ade buktinye ko.
14
albert Says:
August 11th, 2011 at 12:41 am Ass. ww. slm sejahtera buat semua.

Sekiranya ada indikasi pembangkangan terhadap putusan MK yg dianggap tdk mengikat, bahkan ada upaya dan idelogy membubarkan MK gimana dampaknya kedepan. hal-hal contoh sprti itu kayaknya ada yg blum terungkap diotak lawan politik bang YIM namun gejala ke arah itu ada keliatan. artinya terkesan hanya seorang YIM yg seolah mempengaruhi hakim agung agar pihak lawan politik baik dari eksekutif maupun pihak kejagung agar tunduk patuh atas prakarsa seorang bang YIM, tanpa melihat latar belakang permasalahan dalam arti APA YANG DITANAM DIAWAL PERKARA AKAN MEMETIK BUAH PAHITNYA.
wassalam.
15
andy yudha.am sh Says:
August 12th, 2011 at 8:03 pm
saya gak mau menilai sby atau siapaun dia, buat saya sistem itu harus dijalankan, putusan MK adalah sebuah produk dari sebuah sistem ketatanegaraan kita, apalagi kita menganut persamaan didepan hukum, jadi kalau SBY yang kebetulan seorang presidenm beliau wajib u datang sebagai SAKSI yang tau atas kebijakan SISMIBAKUM……..terlepas siapaun yang punya masalah ini, YIM atau yang lain,kita liat siapa yang Negarawan, dan siapa yang taat Konstitusi.salam

ZA&dunia

Sabtu, 20 Agustus 2011

YUSRIL SEGERA SURATI KEJAGUNG UNTUK PANGGIL SBY PASCA PUTUSAN MK

KETUA MK: SBY HARUS BERSAKSI UNTUK YUSRIL

Tidak ada komentar:

Posting Komentar