Menguak Hubungan SBY-TK (1)
Tabir Kemesraan SBY-TK Tersingkap
Didik Supriyanto - detikNews. http://www.detiknews.com/read/2011/03/14/121427/1591029/159/tabir-kemesraan-sby-tk-tersingkap?nd991103605
Jakarta - Wikileaks menggemparkan dunia setelah merilis surat-surat kawat rahasia Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di banyak negara. Namun sejauh menyangkut Indonesia, surat-surat kawat itu baru mengungkap isu lama, seperti keterlibatan AS dalam peralihan kekuasaan Soekarno-Soeharto, atau pelanggaran HAM di Papua. Nyaris tidak ada sesuatu yang baru yang dibawa Wikileaks.
Baru Jumat (11/03/2011) lalu, Wikileaks bikin gempar bumi Indonesia, setelah kawat-kawat rahasia Kedutaan Besar AS di Jakarta dipublikasikan oleh The Age, salah satu koran besar di Australia. Koran itu merilis berita utama dengan judul "Yudhoyono Abused power" dan artikel mendalam berjudul "Bambang Thank You Ma'am".
The Age menuding Presiden SBY menyalahgunakan kekuasaan: mengintervensi pengadilan, memerintah kejaksaan mengusut lawan politik, menggunakan intelijen mematai-matai politisi, menggandengan pengusaha besar mengumpulkan dana, dll. The Age juga mengungkap peran Ani Yudhoyono yang sangat besar dalam pengambilan keputusan dan pengumpulan kekayaan keluarga.
Dari sekian banyak bentuk penyalahgunaan kekuasaan, The Age mengungkap perlindungan Presiden SBY terhadap Taufiq Kiemas, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP yang tidak lain adalah suami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Taufiq, yang biasa dipanggil TK oleh kalangan internal PDIP, adalah orang kuat kedua PDIP. Kini dia menjabat sebagai Ketua MPR.
Mengutip keterangan TB Silalahi, salah satu anggota Dewan Penasihat Presiden, Presiden SBY telah mengintervensi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Hendarman Supandji agar tidak melanjutkan penyelidikan terhadap TK yang terindikasi tersangkut kasus 'korupsi legendaris selama istrinya menjabat'. TB Silalahi memberitahu Kedubes AS bahwa Presiden "secara personal telah menginstruksikan Hendarman untuk tidak mengejar kasus TK."
Sejauh ini, TB Silalahi telah membantah bahwa dirinya telah berbagi informasi soal kasus TK yang ditangani Kejaksaan Agung. "Berita itu sesat," katanya. Presiden SBY belum memberikan pernyataan. Namun sejumlah pejabat Istana, mulai dari juru bicara,
staf khusus, Edhie Baskoro (Ibas), anak SBY, sampai menteri sekretaris negara dan meteri perekonomian, menolak kebenaran berita tersebut.
Meskipun demikian, informasi Wikileaks yang dibeberkan oleh The Age itu, seakan memecahkan kebingungan internal PDIP, tentang sikap TK terhadap Presiden, yang selalu berbeda dari Mega. Di satu pihak, Mega bersikeras bahwa PDIP mengambil jalan oposisi, di pihak lain TK selalu mengarahkan elit PDIP agar berkoalisi.
Dalam usaha untuk merombak kabinet yang baru lalu misalnya, tampak TK berusaha agar PDIP menerima tawaran SBY untuk mengambil dua kursi kabinet. Puan Maharani, yang tidak lain adalah anak kandung Mega dan TK, akan dapat jatah menteri sosial. Sedang Effendi Simbolon, salah satu pengusaha kepercayaan TK di PDIP, akan mendapat jabatan menteri BUMN.
Namun tawaran itu ternyata tidak mengubah pendirian Mega. Sang Suami dan Sang Anak gagal mengubah pandangan Sang Ibu, sehingga SBY akhirnya gagal mengubah kabinet. Padahal jika PDIP masuk koalisi, konfigurasi politik nasional berubah, karena Partai Golkar dan PKS bisa dipastikan akan ditendang dari koalisi oleh Presiden SBY.
Selama ini, orang menilai, kengototan TK dalam menyatukan PDIP dengan pemerintahan SBY-Boediono semata-mata pertimbangan pragmatisme: ikut berkuasa berarti akan lebih mudah mengakses dana untuk membiayai aktivitas politik partai. Namun surat kawat yang dirilis Wikileaks, bisa mengubah penilaian itu: TK memang dalam tekanan SBY karena terlibat kasus 'korupsi legendaris selama istrinya menjabat'.
Namun karena surat kawat Kedutaan Besar Amerika tidak gampang diverifikasi, maka informasi itu masih menggantung: benarkah kengototan TK membawa PDIP berkoalisi dengan pemerintahan SBY lebih merupakan bentuk balas budi atas perlindungan SBY atas kasus korupsi yang menjeratnya?
(diks/iy)
Baru Jumat (11/03/2011) lalu, Wikileaks bikin gempar bumi Indonesia, setelah kawat-kawat rahasia Kedutaan Besar AS di Jakarta dipublikasikan oleh The Age, salah satu koran besar di Australia. Koran itu merilis berita utama dengan judul "Yudhoyono Abused power" dan artikel mendalam berjudul "Bambang Thank You Ma'am".
The Age menuding Presiden SBY menyalahgunakan kekuasaan: mengintervensi pengadilan, memerintah kejaksaan mengusut lawan politik, menggunakan intelijen mematai-matai politisi, menggandengan pengusaha besar mengumpulkan dana, dll. The Age juga mengungkap peran Ani Yudhoyono yang sangat besar dalam pengambilan keputusan dan pengumpulan kekayaan keluarga.
Dari sekian banyak bentuk penyalahgunaan kekuasaan, The Age mengungkap perlindungan Presiden SBY terhadap Taufiq Kiemas, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP yang tidak lain adalah suami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Taufiq, yang biasa dipanggil TK oleh kalangan internal PDIP, adalah orang kuat kedua PDIP. Kini dia menjabat sebagai Ketua MPR.
Mengutip keterangan TB Silalahi, salah satu anggota Dewan Penasihat Presiden, Presiden SBY telah mengintervensi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Hendarman Supandji agar tidak melanjutkan penyelidikan terhadap TK yang terindikasi tersangkut kasus 'korupsi legendaris selama istrinya menjabat'. TB Silalahi memberitahu Kedubes AS bahwa Presiden "secara personal telah menginstruksikan Hendarman untuk tidak mengejar kasus TK."
Sejauh ini, TB Silalahi telah membantah bahwa dirinya telah berbagi informasi soal kasus TK yang ditangani Kejaksaan Agung. "Berita itu sesat," katanya. Presiden SBY belum memberikan pernyataan. Namun sejumlah pejabat Istana, mulai dari juru bicara,
staf khusus, Edhie Baskoro (Ibas), anak SBY, sampai menteri sekretaris negara dan meteri perekonomian, menolak kebenaran berita tersebut.
Meskipun demikian, informasi Wikileaks yang dibeberkan oleh The Age itu, seakan memecahkan kebingungan internal PDIP, tentang sikap TK terhadap Presiden, yang selalu berbeda dari Mega. Di satu pihak, Mega bersikeras bahwa PDIP mengambil jalan oposisi, di pihak lain TK selalu mengarahkan elit PDIP agar berkoalisi.
Dalam usaha untuk merombak kabinet yang baru lalu misalnya, tampak TK berusaha agar PDIP menerima tawaran SBY untuk mengambil dua kursi kabinet. Puan Maharani, yang tidak lain adalah anak kandung Mega dan TK, akan dapat jatah menteri sosial. Sedang Effendi Simbolon, salah satu pengusaha kepercayaan TK di PDIP, akan mendapat jabatan menteri BUMN.
Namun tawaran itu ternyata tidak mengubah pendirian Mega. Sang Suami dan Sang Anak gagal mengubah pandangan Sang Ibu, sehingga SBY akhirnya gagal mengubah kabinet. Padahal jika PDIP masuk koalisi, konfigurasi politik nasional berubah, karena Partai Golkar dan PKS bisa dipastikan akan ditendang dari koalisi oleh Presiden SBY.
Selama ini, orang menilai, kengototan TK dalam menyatukan PDIP dengan pemerintahan SBY-Boediono semata-mata pertimbangan pragmatisme: ikut berkuasa berarti akan lebih mudah mengakses dana untuk membiayai aktivitas politik partai. Namun surat kawat yang dirilis Wikileaks, bisa mengubah penilaian itu: TK memang dalam tekanan SBY karena terlibat kasus 'korupsi legendaris selama istrinya menjabat'.
Namun karena surat kawat Kedutaan Besar Amerika tidak gampang diverifikasi, maka informasi itu masih menggantung: benarkah kengototan TK membawa PDIP berkoalisi dengan pemerintahan SBY lebih merupakan bentuk balas budi atas perlindungan SBY atas kasus korupsi yang menjeratnya?
(diks/iy)
- Senin, 14/03/2011 13:25 WIB. http://www.detiknews.com/read/2011/03/14/132422/1591085/159/anggap-wikileaks-sampah-sby-tk-susah-membantah?nd991103605
Menguak Hubungan SBY-TK (2)
Anggap Wikileaks Sampah, SBY-TK Susah Membantah
M. Rizal,Deden Gunawan - detikNews
Jakarta - Kemesraan Taufiq Kiemas (TK) dengan SBY sudah lama menjadi gunjingan di kalangan kader PDIP. Mereka curiga kemesraan tersebut ada apa-apanya. Kini Wikileas memberi bocoran teka-teki yang membingungkan kader Moncong Putih itu, orang kedua terkuat di PDIP itu berutang budi pada Sang Presiden.
"Perubahan sikap TK yang berupaya menggiring PDIP untuk berkoalisi dengan PD memang sangat mencurigakan sejumlah kader PDIP. Sebab dalam kongres PDIP 2009 pilihan oposisi sudah harga mati," jelas aktivis PDIP Budi Mulyawan, yang juga anggota Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP.
Dalam dokumen Wikileaks yang dimuat media Australia, The Age dan Sydney Morning Herald, disebutkan, TK bisa lolos dari jeratan pidana setelah penasihat senior Presiden SBY, TB Silalahi menyarankan Hendarman Supandji (saat itu Jampidsus) menghentikan penyelidikan. Padahal, Hendarman disebut sudah memiliki cukup bukti untuk menahan pria asal Palembang tersebut.
Kasus dugaan Korupsi yang dilakukan TK, versi Wikileaks, bisa dibilang sangat serius. Di situ disebutkan TK diduga terlibat korupsi dalam beberapa proyek infrastruktur besar. Di antaranya adalah proyek Jakarta Outer Ring Road, pengadaan rel kereta api ganda Merak-Banyuwangi, proyek Jalan Raya Trans-Kalimantan, dan proyek jalan raya trans-Papua.
Nah, dari proyek-proyek tersebut, suami Mega itu diyakini mendapat keuntungan dari proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR)senilai US$ 2,3 miliar. Sementara itu jumlah yang lebih besar juga diperoleh dari proyek pengadaan rel kereta api ganda Merak-Banyuwangi senilai US$ 2,4 miliar.
Sedangkan dalam proyek Jalan Raya Trans-Kalimantan, suami Mega itu juga diduga mendapat keuntungan dari nominal proyek yang mencapai US$ 2,3 miliar. Belum lagi dengan proyek serupa, yaitu jalan raya trans-Papua dengan nilai proyek sebesar US$ 1,7 miliar.
TK yang diminta tanggapan soal artikel The Age tersebut itu tidak menyangkal atau membenarkan. Ia meminta wartawan agar menanyakannya pada Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo atau anggota tim hukum PDIP Trimedya Pandjaitan. Bagi TK berita tersebut lucu. "Lucu ya," ujar TK.
Namun mantan politisi PDIP Permadi meyakini bocoran Wikileaks tersebut benar. Yang diungkap The Age dari bocoran kawat rahasia Kedubes AS tersebut sudah lama menjadi pertanyaan masyarakat. Permadi makin yakin SBY memang mengintervensi kasus korupsi TK karena sikap yang ditunjukkan TK selama ini seperti memberikan pembenaran.
"Terkait informasi adanya intervensi SBY dalam kasus Taufiq besar kemungkinan benar. Sebab fakta membuktikan Taufiq selama ini terus berupaya merapat ke SBY. Tapi selama Mega masih ada dendam dengan SBY upaya Taufiq itu akan kandas," kata Permadi yang kini menjadi anggota Dewan Pembina Gerindra.
Permadi membeberkan Taufiq membutuhkan banyak biaya untuk mendanai aktivitas PDIP. Sementara di PDIP, hanya segelintir orang saja yang bisa diandalkan untuk dimintai uang. "Untuk PDIP memang Taufiq yang banyak mengelola soal anggaran untuk partai. Sebelumnya ada Murdaya Po, tapi orang itu ternyata pelit sekali. Jadi praktis partai hanya mengandalkan Taufiq untuk pendanaan partai," ungkap Permadi.
Sebenarnya, cerita dugaan korupsi yang dilakukan TK bukan hal yang baru. Sebab sejak 2000 beberapa media juga sempat mengulas soal dugaan tersebut. Bahkan George J. Aditjondro dalam bukunya yang berjudul "Korupsi Kepresidenan: Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga : Istana, Tangsi, Dan Partai Penguasa", dugaan itu juga sempat ditulis.
Dalam buku George yang diterbitkan 2006, tersebut ditulis, selain proyek-proyek infrastruktur, TK juga diduga berperan dalam pengeluaran Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Kejaksaan Agung untuk kasus Texmaco yang diduga merugikan negara Rp 9,8 triliun. Intervensi tersebut, tulis buku itu, dilakukan TK saat Mega menjabat sebagai wakil presiden. Disinyalir, diterbitkan SP3 itu berkaitan dengan posisi TK yang duduk sebagai komisaris PT Texmaco saat itu.
Sementara dalam masalah pembangunan sejumlah infrastruktur, memang yang sempat menjadi sorotan adalah proyek JORR. Kasus ini menjadi sorotan lantaran paling sensitif secara politik. Soalnya, proyek itu sangat tergantung pada Gubernur Sutiyoso, yang saat itu sedang terus diperiksa perannya dalam peristiwa berdarah penyerangan kantor PDI Megawati pada 27 Juli 1996. Sutiyoso dianggap ikut bertanggungjawab dalam kasus 27 Juli 1996 lantaran posisinya sebagai Pangdam Jaya waktu itu.
"Mungkin beberapa buku yang saya tulis, terutama soal korupsi di sekeliling istana senafas dengan yang diungkapkan wikileaks. Hanya mungkin detail-detail kasusnya yang berbeda," ucap George Aditjondro saat dikonfirmasi detikcom.
Informasi soal dugaan kasus korupsi Yang melibatkan TK seperti yang dibocorkan wikileaks, mungkin bukanlah hal baru. Tapi yang jadi menarik ketika dalam bocoran kawat diplomatik itu disebutkan ada penyelesaian bawah tangan yang dilakukan orang dekat SBY dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan TK, yang sempat perang dingin dengan SBY.
"Saya yakin. materi laporan dalam kawat-kawat diplomat AS yang dikirim dari Jakarta bersumber dari orang-orang dekat presiden. Sebab, materi laporan yang dipublikasikan koran Australia itu terfokus pada presiden dan keluarganya. Hanya orang dekat dan kepercayaan presiden yang tahu tentang itu," ujar Bambang Soesatyo, Anggota Komisi III DPR.
Namun tudingan itu dibantah TB Silalahi, mantan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menegpan) di era orde baru, yang kini menjabat penasihat presiden SBY. Menurutnya, berita-berita itu bukan berasal dari lingkungan istana. "Duta Besar AS untuk Indonesia sudah menyampaikan bahwa informasi yang disampaikan wikileaks itu adalah berita-berita yang diperoleh, barangkali di pinggir jalan. Saya sendiri menganggapnya sebagai berita sampah," terang Silalahi kepada detikcom.
Silalahi menambahkan, dirinya tidak sekadar membantah melainkan berdasarkan data-data. Misalnnya, kata Silalahi, dalam tulisan di The Sidney Morning Herald dan The Age disebutkan intervensi itu dilakukan bulan Desember 2004. Padahal, lanjutnya, Hendarman pada tahun 2004 belum menjabat sebagai Ketua Tipikor atau Jampidsus. Sebab Jampidsus saat itu dijabat Marwan Effendy. Hendarman baru dilantik sebagai Jampidsus pada bulan 21 April 2005. Dan menjabat Ketua Tipikor pada 2 Mei 2005.
"Dari situ saja tidak benar data tentang Hendraman. Marwan Effendi dua hari lalu menjelaskan sebagai Jampidsus tidak pernah ada terdaftar perkaranya Taufiq Kiemas, perkara apapun tidak ada," bebernya.
Fakta lainnya, Desember 2004 itu SBY baru dua bulan menjabat sebagai Presiden, sesudah Megawati. Silalahi mengatakan, tidak mungkin perkara korupsi yang katanya besar bisa langsung siap ditangkap pelakunya dalam waktu dua bulan.
Bantahan senada juga diutarakan Jaksa Agung Basrief Arief. "Saya sudah cek ke Pak Hendarman tentang persoalan itu. Dia (Hendarman) bilang tidak ada itu Pak Basrief," ujar Basrief.
(ddg/iy)
Senin, 14/03/2011 15:57 WIB. http://www.detiknews.com/read/2011/03/14/155749/1591253/159/rindu-dendam-sby-tk?nd991103605
Menguak Hubungan SBY-TK (3)
Rindu Dendam SBY-TK
Iin Yumiyanti - detikNews
Jakarta - 11 Maret 7 tahun lalu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merebut simpati bangsa ini. Ia, saat itu tampil sebagai seorang jenderal yang terzalimi. Meski gagah, ia disepelekan dan dianggap bak anak kecil yang cengeng. SBY saat itu dijuluki sebagai
Jenderal cengeng.
Istilah 'Jenderal cengeng' tersebut sempat menggemparkan dunia politik Indonesia pada 2004. Saat itu negeri ini tengah sibuk mempersiapkan diri menghadapi Pemilu Presiden. 'Jenderal Cengeng' merupakan sindiran untuk Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebutan diberikan oleh Taufiq Kiemas (TK).
Pada Maret 2004 itu, SBY masih menjadi anak buah Presiden Mega. Sang jenderal menjabat sebagai Menko Polkam. Sementara TK, suami Mega sering dijuluki sebagai 'Presiden Bayangan', meski tidak menjadi presiden First Gentleman itu disebut-sebut banyak menentukan kebijakan Mega. TK saat itu gemas dengan sikap SBY yang curhat kepada pers dan menyatakan dirinya dikucilkan dari kabinet Mega.
"Kalau anak kecil lagi genit-genitan, ya merasa diisolasi seperti itu. Kalau memang bukan anak kecil dan merasa dikucilkan lebih baik mundur," kata TK seperti diberitakan detikcom pada Selasa, 2 Maret 2004.
Waktu itu, SBY antara bulan Januari dan Februari 2004, beberapa kali tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan di bidang politik dan keamanan. Ia, misalnya, tidak diajak bicara soal kunjungan beberapa pejabat ke Aceh. Padahal saat itu SBY menjabat sebagai Menko Polkam yang artinya orang yang paling bertanggung jawab soal politik dan keamanan.
Pengucilan tersebut terjadi setelah pada 2 Mei 2003, nama SBY diunggulkan dalam sejumlah jajak pendapat sebagai calon presiden. Dalam jajak pendapat itu, SBY mengungguli Mega.
Disebut jenderal yang bertingkah seperti anak kecil, SBY pun tersinggung. Jenderal asal Pacitan itu mengingatkan 'Sang Presiden Bayangan' agar memperhatikan etika bila memberikan pernyataan. Hari-hari selanjutnya perseteruan SBY-TK cs makin memanas. SBY lantas mengirim surat pada Mega meminta klarifikasi posisinya sebagai Menko Polkam yang tidak lagi memiliki wewenang dan sumberdaya.
Lalu pada 11 Maret 2004, SBY menggelar jumpa pers dan menjawab tantangan TK, ia mengundurkan diri dari jabatan Menko Polkam. Mundur dari kabinet, SBY makin serius membesarkan Partai Demokrat (PD) yang dibesutnya sekaligus mempersiapkan diri menjadi presiden. Dan Juli 2004, keadaan berbalik 180 derajat. SBY yang saat itu disepelekan TK ternyata mempecundangi Mega. SBY yang berpasangan dengan JK menang dalam Pilpres 2004. 'Anak Kecil' itu berada di puncak, sementara Mega dan 'Presiden Bayangannya' itu terpuruk.
TK dan Mega yang sakit hati atas kekalahannya itu lantas mendeklarasikan PDIP akan menjadi partai oposisi. Padahal saat itu oposisi masih dianggap tabu bagi Indonesia yang belum lama bebas dari rezim otoriter Soeharto. Tapi TK menegaskan, PDIP baik di dalam DPR atau di luar parlemen akan menjadi partai oposisi.
Meski sudah menegaskan sebagai partai oposisi, SBY terus saja berupaya merangkul PDIP. Misalnya belum setahun berkuasa SBY yang diisukan akan mereshuffle kabinetnya meminta PDIP bergabung. Tapi PDIP dan tentu juga TK yang menjadi orang kedua terkuat di PDIP menolaknya.
PDIP terus mengkritisi kebijakan SBY. Pada 2006 misalnya PDIP mempersoalkan saham kepemilikan Indonesia dalam eksplorasi minyak Blok Cepu. Sikap PDIP saat itu dianggap sebagai penentangan terhadap SBY. Sejumlah sumber mengungkapkan SBY lantas melobi TK agar tidak terus melawan. Namun TK tetap tidak mau memenuhi permintaan SBY itu.
Namun meski menjadi oposisi, TK tidak berkeberatan bertemu SBY. Sikap pria asal Palembang ini beda jauh dengan sang istri yang terus menghindari SBY. Setahun setelah SBY menjadi presiden TK bahkan 3 kali bertemu SBY. Pertemuan pertama terjadi di Palembang. Pertemuan difasilitasi oleh Hatta Rajasa yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perhubungan. Hatta secara khusus datang ke kediaman Mega, Jl Teuku Umar, pada 2005 itu. Ia memohon agar TK bersedia dipertemukan dengan SBY di peresmian perluasan terminal Bandara Palembang.
TK pun tidak menolak permintaan SBY tersebut. "Begitu dia (SBY) lihat saya dalam acara itu, dia sendiri yang mendatangi saya. Kami bersalaman dan dia memeluk saya," kata suami Mega itu.
Pertemuan kedua terjadi di RS Jantung Harapan Kita Jakarta. Ketika itu TK menjalani perawatan intensif di sana. SBY mengirim utusan untuk bisa menjenguk TK. Saat itu TK mengahadapi dilema karena menyadari pertemuan itu akan menjadi masalah sensitif bagi istrinya. TK pun meminta izin Mega. Dalam buku 'Taufiq Kiemas: Memang Lidah Tak Bertulang', Mega memberikan syarat, acara membesuk SBY itu tidak boleh diliput pers. SBY setuju dengan syarat tersebut. Pertemuan SBY-TK yang ketiga terjadi di Hotel Sahid Jakarta, ketika kedua tokoh itu menghadiri Kongres Persatuan Alumni GMNI.
Tidak banyak terungkap apa perbincangan SBY-TK selama 3 kali pertemuan tersebut. Yang pasti meski TK telah berteriak kencang tentang oposisi tapi makin ke belakang ia justru berubah meneriakkan koalisi pada SBY. TK berubah drastis menjelang Pilpres 2009. Ia melempar gagasan koalisi antara PDIP dan PD. Padahal saat itu Mega menggandeng Prabowo untuk melawan SBY dalam Pilpres.
Setelah Mega kembali kalah, manuver TK untuk merapat ke SBY makin menjadi-jadi. TK meminta dukungan PD untuk menjadi Ketua MPR. Manuver TK itu berhasil dan membuat TK dan SBY makin mesra. Pada akhir Desember 2010, TK bahkan menyatakan PDIP dan PD akan berkoalisi untuk Pilpres 2014. Lantas saat ramai isu reshuffle Maret 2011 ini, TK dengan kencang mendorong Puan Maharani masuk kabinet SBY.
Perubahan drastis TK tentu membuat heran dan mencurigakan banyak kalangan. Banyak pengamat politik beranggapan sikap TK yang bertentangan dengan Mega tersebut demi alasan pragmatis, TK ingin PDIP kembali berada di pusaran kekuasaan untuk mempermudah akses dana PDIP. Namun belakangan The Age dengan mengutip Wikileaks seperti 'membongkar' keanehan sikap TK tersebut.
Wikileaks membongkar TK terpaksa mesra karena ditekan SBY. Sang presiden telah menyelamatkannya dari kasus korupsi yang disebut legendaris selama Mega menjadi presiden. Istana telah membantah informasi Wikileaks tersebut. TK bahkan merasa geli dengan berita The Age tersebut.
Namun informasi Wikileaks seperti membuka teka-teki perubahan TK yang tiba-tiba mesra dan makin mesra pada SBY. Banyak kalangan termasuk sejumlah politisi PDIP mulai menduga-duga informasi Wikileaks jangan-jangan benar adanya.
(iy/ddg) - Senin, 14/03/2011 18:30 WIB. http://www.detiknews.com/read/2011/03/14/183007/1591498/159/kisah-pengumpulan-harta-dominasi-politik-tk?nd991103605
Menguak Hubungan SBY-TK (4)
Kisah Pengumpulan Harta & Dominasi Politik TK
Deden Gunawan - detikNews
Jakarta - Taufiq Kiemas (TK), awalnya nyaris bukan siapa-siapa dalam kancah politik Indonesia. Ia hanya dikenal sebagai suami Megawati, putri mantan Presiden Soekarno. Mulanya tidak banyak yang memperhitungkan TK dalam percaturan politik.
Di masa mudanya, TK adalah seorang aktivis yang dikejar-kejar polisi. Zaman Soeharto, TK yang merupakan anggota GMNI tiga kali masuk penjara dengan total masa tahanan 3 tahun. Tapi pada zaman Soeharto itu, Mega dan tentu saja TK tenggelam dalam bayang-bayang Guruh Soekarnoputra yang saat itu sangat populer.
Tapi perjalanan waktu tidak bisa membendung karier politik TK. Kini ia menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP sekaligus Ketua MPR. Dengan jabatannya itu, apapun langkah politik TK menentukan arah politik bangsa ini. Pandangan dan sikap TK menjadi kajian pengamat dan pelaku politik Indonesia.
TK menikahi Mega pada 8 Maret 1973. Saat menikah dengan Mega, TK tidak serta merta lantas terjun ke dunia politik. Ia justru memilih berbisnis untuk menghidupi keluarganya. Padahal saat itu keluarga Bung Karno tidak akan ada peluang bisnis karena saat itu untuk berbisnis harus mengandalkan kekuatan militer. Namun TK cukup berhasil membesarkan usaha SPBU (pompa bensin). Tidak dinyana, dari bisnis pompa bensin ini membuat TK menjadi politisi terkaya di Indonesia.
TK dan Mega baru menjadi politisi pada 1987. Waktu itu keluarga Bung Karno baru masuk dunia politik. Mega, Guruh dan TK terpiih sebagai anggota DPR/MPR mewakili PDI untuk periode 1987-1992. Meski saat itu, nama TK tidak populer karena kurang disorot pers, di kalangan poitisi terutama yang berasal dari militer TK sudah diperhitungkan. TK disebut-sebut sebagai orang yang bertanggung jawab atas kiprah politik anak-anak Soekarno.
Perjalanan sejarah lantas mengantarkan Megawati menjadi Ketua Umum PDIP dan kemudian menjadi Presiden Indonesia. Sebagai seorang suami Ketua Umum PDIP, TK bisa dibilang cukup mendominasi kebijakan pengurus DPP PDIP. Nyaris TK selalu menggantikan Mega bila sang istri ada halangan dalam acara PDIP. Saking kuatnya dominasi TK, ia bahkan disebut sebagai 'Presiden Bayangan' saat Mega menjadi presiden.
Saat Mega menjadi presiden, TK memang tidak hanya menjadi First Gentleman biasa. Ia aktif melakukan lobi-lobi politik ke berbagai pihak termasuk internasional. TK misalnya diakui sukses membantu memperbaiki hubungan India dan China. Di dalam negeri, TK juga banyak mempengaruhi kebijakan Mega. Memindahkan Bob Hasan ke Nusakambangan merupakan ide TK. Ia juga mempermalukan SBY dengan sebutan jenderal cengeng hingga SBY mundur dari jabatan Menko Polkam.
Sementara dalam internal PDIP, tentu saja dominasi TK tidak bisa disangkal. Pada akhir Agustus 2009, saat PDIP belum menentukan capres yang akan maju dalam Pilpres, TK sudah menyatakan Mega akan kembali maju sebagai capres. TK saat itu memfait accompli partai. Namun akhirnya terbukti PDIP memang mencapreskan Mega.
Dominasi TK bukan lantaran dia sebagai suami sang ketua umum semata. Sebab dalam hal pendanaan partai sebagian besar memang mengandalkan politisi yang juga bos sejumlah SPBU itu. "PDIP itu hanya mengandalkan pendanaan partai pada beberapa orang. Sebenarnya di partai ada Murdaya Po, tapi karena dia pelit jadi praktis hanya Taufiq yang lebih banyak mengucurkan dana buat partai," ujar Permadi, mantan fungsionaris PDIP yang kini melompat ke Gerindra.
Sejak lama, TK di kalangan internal PDIP memang dikenal dalam urusan pencarian dana partai. Dana tersebut diperoleh baik berasal dari hasil usaha pom bensin yang dimiliki atau pun dari sumber-sumber lain. Sumber resmi keuangan TK yaitu bisnis pom bensin, memang TK menangguk uang yang sangat banyak.
Seperti dikatakan TK di buku 'Taufiq Kiema: Bukan Lidah Tak Bertulang', penjualan SPBU TK per hari mencapai 700 ribu liter bensin. Dengan jumlah itu, setiap bulan SPBU menghasilkan uang Rp 150 miliar. Dalam setahun uang yang masuk mencapai Rp 1,8 triliun.Dari penjualan itu, TK mendpat komisi 8 persen atau setara Rp 6 miliar sebulan. Dari bisnis SPBU itu, TK mempekerjakan lebih 1.000 orang yang tersebar di berbagai wilayah di Jakarta.
Namun selain dari bisnis resmi tersebut, TK disebut-sebut bertambah kaya dari sumber yang tidak resmi. Soal adanya kucuran dari dana tidak resmi ini sempat ditulis dalam buku George J. Aditjondro "Korupsi Kepresidenan: Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga : Istana, Tangsi, Dan Partai Penguasa".
Dalam buku George yang diterbitkan 2006, tersebut ditulis, pundi-pundi fulus TK di antaranya diperoleh saat sang istri menjabat sebagai wakil presiden di era Abdurahman Wahid (Gus Dur). Kekayaan Mega saat menjadi wapres tercatat mencapai hampir Rp 60 miliar. Kekayaan ini terus bertambah setelah Mega menjadi presiden.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), harta kekayaan Mega bertambah Rp 15,25 miliar dalam waktu tiga tahun menjadi presiden. Saat diumumkan KPK pada 26 Agustus 2004, kekayaan Mega mencapai Rp 75 miliar lebih. Kekayaan Mega termasuk di dalamnya lima rumah yang tersebar di Jalan Teuku Umar (Jakarta Pusat, Jalan Besuki (Jakarta Pusat), Jalan Kebagusan (Jakarta Selatan), Sentul (Bogor), Gunung Geulis (Bogor). Mega dan TK juga mengoleksi mobil berbagai merek seperti Mercedes Bens, Porsche, Range Rover, BMW, Audi & Jeep VW.
Saat Mega menjadi wapres, tulis George, TK mendapat dana yang tidak sedikit dari Texmaco. Soalnya di kelompok usaha yang bergerak di berbagai bidang industri seperti Tekstil, Engineering, jasa konstruksi, perdagangan dan keuangan, itu, pria yang kini menjadi Ketua MPR itu duduk menjadi komisarisnya.
Selain dapat kucuran dana dari Texmaco, adalah proyek Jakarta Outer Ring Road, pengadaan rel kereta api ganda Merak-Banyuwangi, proyek Jalan Raya Trans-Kalimantan, dan proyek jalan raya trans-Papua disebut makin memperkaya pria kelahiran 31 Desember 1942 itu.
Nah, dari proyek-proyek tersebut, TK mendapat uang berlimpah dari keuntungan proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR)senilai US$ 2,3 miliar. Sementara itu jumlah yang lebih besar juga diperoleh dari proyek pengadaan rel kereta api ganda Merak-Banyuwangi senilai US$ 2,4 miliar.
Sedangkan dalam proyek Jalan Raya Trans-Kalimantan, suami mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri itu juga diduga mendapat keuntungan dari nominal proyek yang mencapai US$ 2,3 miliar. Belum lagi dengan proyek serupa, yaitu jalan raya trans-Papua dengan nilai proyek sebesar US$ 1,7 miliar.
Soal keterlibatan TK dalam proyek-proyek infrastruktur semasa Megawati menjabat sebagai wakil presiden dan presiden, sempat diungkapkan dalam bocoran kawat diplomat Kedubes AS di Jakarta. Informasi tersebut beberapa hari yang lalu kemudian dimuat di harian The Age, koran terkemuka di Australia.
Benarkah TK menggunakan dana-dana gelap untuk mengongkosi kegiatan partai? Seorang sumber di detikcom di PDIP mengakui sebagian dana PDI memang ada yang berasal dari usaha keluarga sebagian lainnya mungkin berasal dari sumber tidak resmi.
Kata sumber tersebut, TK sejak Megawati menjabat presiden banyak mendapat sokongan dana dari sejumah pihak, termasuk proyek-proyek pemerintah. Bahkan dalam kasus pemilihan Dewan Gubernur Senior BI, sejumlah kader partai yang kecipratan uang dari tim sukses Miranda Gultom, sebagian menyetorkan dana tersebut ke TK.
"Beberapa anggota DPR yang kebagian uang dari Miranda menyetor ke Taufiq untuk menghadapi Pemilu. Coba saja tanya Agus Condro," ujar sumber tersebut. Sayangnya, saat dihubungi detikcom Agus Condro tidak kunjung mengangkat telepon selulernya.
Sementara anggota DPR dari Fraksi PDIP Ganjar Pranowo mengatakan, berita Wikileaks soal keteribatan TK dalam sejumlah proyek infrastruktur saat Mega menjabat di istana bersifat spekulatif. Tidak pernah ada bukti disertakan dalam tudingan korupsi tersebut.
"Berita wikileaks sudah dibantah Kedubes AS di Jakarta. Jadi kabar itu (kawat diplomatik versi wikileaks) sangat spekulatif. Tidak bisa dijamin kebenarannya," ujar Ganjar kepada detikcom.
Bantahan yang sama juga dikatakan TK. Menurutnya, kabar seperti itu sudah lama dia dengar. Tapi Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP itu tidak mau menggubris rumor tersebut. "Itu hanya joke," ujar TK singkat kepada wartawan yang mencegatnya di DPR.
Sekalipun sejumlah kalangan ramai-ramai membantah, namun bagi Permadi,orang dekat Megawati,informasi wikileaks tersebut dianggap sebagian besar benar. "Faktanya, Taufiq berupaya merapat ke SBY dan menginginkan PDIP berkoalisi. Ini pasti ada apa-apanya," duga Permadi.
(ddg/iy)
Senin, 14/03/2011 19:00 WIB. http://www.detiknews.com/read/2011/03/14/190033/1591555/159/zainal-arifin-muchtar-sby-harus-buktikan-wikileaks-tak-benar
Menguak Hubungan SBY-TK (5)
Zainal Arifin Muchtar: SBY Harus Buktikan Wikileaks Tak Benar
M. Rizal - detikNews
Jakarta - Bocoran Wikileaks sifatnya masih 50:50, bisa benar bisa salah. Presiden SBY dan pihak-pihak yang terkait bila yakin tidak seperti yang dibocorkan Wikileaks harus membuktikan tudingan tersebut memang salah.
"Tidak ada kata lain, buktikan kalau bocoran Wikileak tidak benar," kata Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum (FH) UGM Zainal Arifin Muchtar dalam perbincangan dengan detikcom.
Tapi meskipun SBY cs membantah kawat diplomatik Amerika Serikat tersebut, bocoran tersebut menunjukkan diplomat AS telah menilai buruk Presiden SBY. Publik berhak tahu apakah pemerintah SBY sburuk bocoran Wikileaks tersebut, bahwa SBY telah menyalahgunakan kekuasaan, Ani Yudhoyono mengontrol SBY dan mengambil keuntungan pribadi juga apakah benar SBY melindungi Taufiq Kiemas dari jerat hukum.
Berikut wawancara detikcom dengan Zainal Arifin Muchtar:
Bagaimana tanggapan Anda soal adanya informasi Presiden SBY memberikan perlindungan hukum kepada Taufiq Kiemas dengan mengintervensi Kejaksaan Agung seperti berita yang dimuat The Age dan The Sydney Morning Herald yang mengutip
Wikileaks?
Ini begini, kan Wikileaks itu berdasarkan bocoran dari kawat diplomatik. Kedutaan Besar Amerika Serikat yang ada di sini kan mengirimkan kawat diplomatik ke Washington, yang kemudian dibocorkan oleh Wikileaks. Artinya, substansi yang dituliskan oleh kedua koran di Australia itu bukan substansi tidak ada, tapi substansi yang ada. Dia kan mengambil dari Wikileaks. Bahwa dia tidak melakukan cross check dan mengutip mentah-mentah data dari Wikileaks, ya itu satu hal. Apakah dia melakukan kesalahan secara teori media dan sebagainya itu bukan wilayah saya.
Tapi yang penting di sini adalah ada fakta bahwa diplomat AS menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) buruk. Jelas itu kawat diplomatik yang dikirimkan ke AS. Boleh jadi tidak menunjukkan pandangan Pemerintahan AS, tapi paling tidak diplomat AS menunjukan itu. Makanya menurut saya bisa iya bisa tidak kan, tapi bisa benar bisa tidak. Kalau dalam konteks fifty-fifty, bisa benar bisa tidak, harusnya bisa diklarifikasi. Harus dinyatakan itu memang tidak benar, lalu buktikan bahwa itu tidak benar.
Karena kita khawatir, apa kita mempuyai pemerintahan yang sangat buruk. Apakah kita punya sistem politik yang buruk, dan itu selama ini yang kita yakini. Tapi dalam pandangan barat atau Amerika Serikat selama ini, itu yang tidak kelihatan. Makanya, menurut saya, ini sangat penting untuk diselesaikan, apalagi cacatnya ini adalah cacat yang bisa berujung impeachment (pemakzulan). Namanya juga pekerjaan mafia, pekerjaan koruptif, kalau memang itu terbukti.
Bayangan saya ada beberapa cara yang bisa dilakukan pemerintah saat ini. Pertama, kerjakan nota protes atau nota diplomatik, minta diplomat AS menjelaskan proses itu, kenapa bisa berpandangan seperti itu waktu itu. Orang-orang yang dikutip dilaporkan mungkin benar atau betul, diajak bicara sekarang, seperti adanya konflik di Mega, ada TB Silalahi, ini penting untuk di-cross check sekarang melalui nota diplomatik untuk menanyakan kepada diplomat AS mengatakan seperti itu.
Kedua, mungkin kita upayakan persoalan ini terus dibawa ke persoalan hukum. Kalau misalnya LSM Bendera dulu menulis bahwa ada aset kekayaan dana pemilu dan kampanye dan lain sebagainya dari hasil Bank Century. Kenapa tidak bisa diperlakukan sama kalau begitu. Apakah karena dia Amerika maka tidak ingin dituntut secara hukum, menurut saya jangan dong. Kenapa kepada warga negara sendiri kejam dan keras. Ini harus dipikirkan langkah ke dua itu.
Cara ketiga adalah mengerjakan secara internal, yaitu memintai keterangan kepada orang-orang yang sebutkan namanya itu, seperti Syamsir Siregar dan lainnya. Keempat ada baiknya kita memperhatikan kembali kasus-kasus yang disebutkan itu.
Contoh, Jusuf Kalla seperti yang disebutkan justru sudah mengaku bahwa memang benar walau jumlahnya tidak sewah itu. Paling tidak dia sudah mengaku, dan itu proses yang wajar dalam perpolitikan kita. Kita bisa mengolah dan mengorek yang lain kasus yang dituntutkan, seperti kasus hutan yang bayak melibatkan keluarga Istana.
Ini mungkin ada baiknya menjelaskan posisi kasus ini supaya semua orang paham. Karena lagi-lagi kita tidak ingin menjadi intrik kelas atas. Yang selalu kita takutkan, ini rebutan di kelas atas, diselesaikan dengan bisik-bisik antar dua negara, lalu ada imbalan ekonomi dan imbalan apapun. Yang kita inginkan adalah publik butuh mengetahui apakah pemerintahan ini buruk, apakah sistem politik kita buruk. Itu hak warga negara untuk tahu, karena ini menjadi pembelajaran publik, karena ada proses politik dan pemilu berikutnya, jadi publik harus tahu.
Kalau tudingan itu benar, bagaimana dengan cara-cara intervensi istana ke pihak kejaksaan sepeti itu?
Itu mafia loh, mafia itu adalah orang yang mempengaruhi perkara. Bisa dengan imbal uang atau imbal pengaruh. Kalau kemudian dia menekan Jaksa Agung untuk tidak menangani satu perkara, itu tindakan mafia. Tidak termaafkan menurut saya. Dalam konsep tertentu menghalagi penegakan korupsi dan itu diancam oleh Pasal Impeachmen, Pasal 7 UUD 1945.
Apakah para elit saling melindungi dalam kasus tertentu itu hanya terjadi di Indonesia atau negara lain juga terjadi hal serupa?
Saya kira bukan hanya terjadi di Indonesia atau juga terjadi di negara mana saja. Intinya adalah orang memainkan kasus itu terjadi di mana saja itu banyak sekali. Cuma contohkan kasus Watergate seperti di AS saat Presiden Nixon ketika itu, ada banyak permainan-permainan seperti itu. Kemudian kita sedang berperang melawan itu, bukan karena katanya karena banyak kasus seperti itu di manapun artinya dibiarkan begitu saja.
Kita sedang berperang dengan namanya mafia, berperang dengan namanya upaya buruk penyelesaian hukum. Kalau kemudian ada asap, tentu kita cari sumber asapnya, jangan sampai asapnya kita biarkan begitu saja, karena kemudian akan berkobar apinya.
Sebenarnya praktek saling mengunci seperti ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh proses hukum yang kemudian beralih pada proses kolutif, karena ada pembicaraan kedua belah pihak dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Apapun bentuknya, kita harus menolak itu semua. Karena kalau itu terjadi, maka buat apa kita membuat negara hukum. Karena yang terjadi itu kroni imperium, bukan negara hukum, padahal kita selama ini mengatakan ini negara hukum. Kita sedang berupaya menegakkan hukum, maka tidak boleh ada proses-proses yang tidak benar.
Bila kasus ini tidak terselesaikan bagaimana dengan dugaan bahwa negara ini buruk?
Ya kalau dibiarkan kasus seperti ini, akan terdapat di pikiran kepala orang Indonesia bahwa pemerintahannya buruk. Kalau pemerintahannya buruk ngapain menegakkan hukum? Orang-orang akan buruk semuanya, setelah membaca Wikileaks itu. Mungkin kalau pertanyaannya, apakah kalau kasus Wikilieaks ini dibiarkan atau tidak ada upaya klarifikasi lalu menghilang begitu saja, apakah berimplikasi pada pemberantasan korupsi? Menurut saya, iya. Orang kemudian apatis melihat ini, orang akan bilang, oh iya pemerintah terbukti buruk. Jadi untuk apa mentaati hukum dan sebagainya.
Bagaimana solusi mengatasi ini?
Tidak ada kata lain buktikan, tidak ada kata lain. Kata apa selain buktikan. Beberapa caranya seperti yang saya sebutkan seperti di atas tadi. Kirimkan nota diplomatik untuk meminta AS menjelaskan itu, mintai ketarangan orang-orang yang disebut terlibat di situ, permasalahkan secara hukum atas proses itu apakah bisa dikenakan hukum karena telah mencemarkan nama baik, lalu terakhir buka saja kasus yang disebutkan itu.
(zal/iy) - Addict Member
http://forum.detik.com/sby-minta-polemik-wikileaks-tak-diteruskan-t244457.html Join Date: Aug 2008Posts: 341
SBY minta polemik Wikileaks tak diteruskan !
Wow..enak bener ya kasus yg menyangkut dirinya sendiri minta dihentikan. Sementara rakyat bertanya2... bener gak sih apa yg dimuat di wikileaks..
kasihan rakyat kalo maling ayam dihukum 6 bulan, ini ada sangkaan korupsi disuruh dihentikan ...
Quote:Senin, 14/03/2011 15:03 WIB
SBY: Polemik WikiLeaks Tak Perlu Diteruskan
Luhur Hertanto - detikNews
Jakarta - Presiden SBY menilai polemik berita yang menyebutnya telah melakukan penyalahgunaan wewenang, tidak perlu diteruskan. Hak jawab telah dia sampaikan kepada dua harian Australia yang memuat berita yang mengutip WikiLeaks itu.
Hal ini disampaikannya dalam pembukaan rapat kabinet bidang ekonomi. Rapat berlangsung di Istana Bogor, Senin (14/3/2011).
"Bagi saya ini sudah cukup, tidak perlu kita terus bicarakan sebab ada banyak hal lebih penting yang harus kita kerjakan," kata SBY.
Sebelumnya, Presiden SBY sampaikan terimakasih atas tanggapan anggota KIB II mengenai berita yang menyangkut nama sejumlah politisi. Termasuk tanggapan yang disampaikan oleh sejumlah tokoh nasional.
"Saya juga tidak mau reaktif dan emosional menanggapi. Setelah semua dinalar dengan baik, saya gunakan hak saya mendapatkan keadilan dengan cara demokratis," kata SBY.
"Sehingga kita tahu siapa yang benar-benar demokratis. Siapa yang main lapor dan sebagainya untuk pembunuhan karakter," sambungnya.
Lebih lanjut Presiden SBY juga tegaskan komitmenya menjaga integritas. Dia siap memberikan pertanggungjawaban terhadap semua yang dilakukannya dalam mengelola negara.
"Percayalah, saya akan selalu mempertanggungjawabkan yang saya lakukan. Saya menjaga integritas sebagai pemimpin negeri ini," ucapnya.
(lh/gun__________________
Aku suka makan daun yg masih ijo.
Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar