Menteri Perancis Dipaksa Minta Maaf Atas "Perang Salib Libya"
PARIS (Berita SuaraMedia) – Menteri Dalam Negeri Perancis yang baru, Claude Guéant, telah dipaksa untuk menunjukkan rasa penyesalannya karena telah menyamakan keputusan diplomatik negaranya untuk intervensi militer di Libya dengan sebuah "perang salib".
Pada Senin lalu, Guéant telah memuji Nicolas Sarkozy, Presiden Perancis, karena telah "memimpin perang salib untuk mengerahkan Dewan Keamanan PBB, dan kemudian Liga Arab dan Persatuan Afrika."
"Melihat ke belakang lagi, saya bisa saja menggunakan kata lain," ia mengakui di sebuah wawancara radio.
Istilah "perang salib" dilihat sebagai suatu hal yang patut disayangkan mengingat konotasi historis perang salib umat Kristen di Timur Tengah di Jaman Pertengahan.
Di samping adanya peningkatan kemarahan di Timur Tengah dan Rusia, Guéant sebelumnya tidak menyesal, mengatakan kepada rekan sesama partai sayap kanannya bahwa penggunaan modern istilah "perang salib" sebenarnya tidak memiliki nada religius yang berlebihan.
Guéant, sampai bulan lalu adalah pimpinan penasihat istana Elysée untuk Sarkozy, adalah hal memalukan terbaru yang menyebabkan pemerintah merasa malu.
Guéant ditunjuk sebagai menteri dalam negeri di sebuah perubahan susunan kabinet dipicu oleh pengunduran diri mantan Menteri Luar Negeri Michele Alliot-Marie. Ia didiskreditkan setelah mengambil hari libur di Tunisia selama Natal, hanya beberapa saat sebelum sebuah revolusi populer meledak di sana.
Dijuluki "The Cardinal" selama masanya sebagai menteri umum Elysée, Guéant dikagumi karena kemampuan diplomatiknya. Namun sejak mengemban posisi kementerian, ia telah dibuat malu karena kurangnya fakta.
"Ini adalah sebuah kesalahan yang besar. Ia harus mempelajari pekerjaan barunya," kata seorang rekan anggota partai berkuasa, UMP.
Di dalam komentar-komentar yang berkobar-kobar pekan lalu, ia mengumumkan: "Orang-orang Perancis menginginkan Perancis untuk tetap menjadi Perancis," diikuti oleh "sehubungan dengan imigrasi yang tidak terkendali, orang-orang Perancis terkadang memiliki perasaan bahwa mereka tidak sedang berada di rumah mereka sendiri."
Kemudian, ia mengatakan bahwa ia berpikir tentang para pengguna "layanan publik tertentu tidak mengenakan simbol-simbol keagamaan" atau "menunjukkan adanya pilihan agama."
Jauh dari kesalahan-kesalahan tersebut, bagaimanapun juga, pihak oposisi dan para analis mengatakan bahwa komentar-komentar tersebut adalah bagian dari sebuah kampanye terang-terangan untuk merayu para pemilih Front Nasional sayap kanan.
Front Nasional menikmati perolehan yang kuat dalam pemilihan lokal pekan lalu dan Marine Le Pen, pemimpin baru partai tersebut telah mengeposkan rekaman peringkat persetujuan.
"Apakah kita akan melarang seorang pendeta untuk mengenakan sebuah jubah pendeta, atau sebuah Karmelit mengambil alih metro?" tanya Jean Jean-Marc Ayrault, pemimpin parlementer Sosialis.
"Apakah kita akan melarang orang Yahudi mengenakan Kippa di kantor pos? apakah kita akan mewajibkan seorang Muslim untuk mencukur jenggotnya di bus?"
"Ini bukanlah pertahanan sekulerisme, ini adalah penyelidikan," kata anggota sayap kanan Jean-Pierre Grand. (ppt/tlg) www.suaramedia.com
Bahas Perang Libya, Uni Eropa Dihantui Aksi Nekad
BRUSSELS (Berita SuaraMedia) – Uni Eropa melaporkan serangan dunia maya serius terhadap Komisi dan Layanan Aksi Eksternal di malam konferensi di Brussels.
Keputusan penting tentang struktur masa depan UE, strategi ekonomi, dan perang yang berlangsung di Libya akan dibahas dalam pembicaraan selama dua hari itu.
Detailnya tidak diberikan tapi sumber-sumber lain membandingkan serangan itu dengan serangan paling baru terhadap kementerian keuangan Perancis.
"Kami sering mengalami serangan di dunia maya tapi yang ini besar," ujar sebuah sumber.
Komisi Eropa tengah menilai skala ancamannya dan untuk mencegah pengungkapan informasi yang tidak sah telah menutup akses eksternal ke email dan intranet lembaga tersebut. Staf juga telah diminta untuk mengganti kata sandi mereka.
"Komisi dan Layanan Aksi Eksternal menjadi subyek serangan dunia maya yang serius," ujar Anthony Gravili, juru bicara untuk hubungan antar lembaga dan komisaris administrasi.
"Kami sudah mengambil langkah-langkah darurat untuk menangani ini. Sebuah penyelidikan telah diluncurkan. Ini bukan hal yang aneh karena komisi sering menjadi target."
Gravili menambahkan bahwa dia tidak memiliki informasi bahwa serangan itu dikaitkan dengan konferensi UE.
Kementerian keuangan Perancis mendapat serangan dunia maya di bulan Desember yang menarget arsip tentang konferensi G20 di Paris bulan lalu.
Mengonfirmasi serangan itu, Menteri Anggaran Francois Baroin mengatakan bahwa penyelidikan telah diluncurkan.
Majalah Paris Match mengatakan bahwa serangan dunia maya yang berkelanjutan mengincar dokumen-dokumen terkait G20 dan urusan ekonomi internasional.
Lebih dari 150 dari 170,000 komputer kementerian Perancis terkena serangan itu.
"Kami mencatat bahwa sejumlah informasi dialihkan ke situs-situs Cina," ujar seorang petinggi seperti dikutip oleh majalah Perancis itu. "Tapi itu saja tidak memberikan penjelasan banyak."
Sebuah keluhan resmi telah diajukan ke pengadilan Perancis, dan masalah itu sudah ditangani oleh agen rahasia.
"Pelakunya adalah sejumlah peretas profesional, nekad, dan gigih," ujar Patrick Pailloux, direktur jenderal Badan Keamanan IT Nasional Perancis, yang mengonfirmasi bahwa para peretas telah memperoleh informasi sensitif.
"Ini adalah serangan pertama dalam skala dan ukuran ini terhadap negara Perancis."
Konferensi itu menyepakati sejumlah target untuk mengurangi ketidakseimbangan dalam perekonomian global dengan tujuan untuk mencegah krisis keuangan di masa mendatang.
Topik itu terutama menantang bagi China, yang menolak seruan untuk menarget nilai tukar, cadangan mata uang, dan surplus ekonomi. (rin/bbc) www.suaramedia.com
Rencana Pembunuhan Gaddafi Kacaukan Pemerintah Inggris
LONDON (Berita SuaraMedia) – Di luar kebiasaan, seorang jenderal Inggris terlibat perselisihan dengan pemerintah terkait keabsahan serangan yang dilancarkan untuk menghabisi Kolonel Gaddafi.
Kantor perdana menteri mengecam Kepala Staf Pertahanan Inggris Sir Davis Richards setelah sang jenderal menolak pernyataan para menteri yang menyebut Gaddafi merupakan target yang sah untuk dibunuh.
Dua malam lalu, saat jet-jet tempur pasukan koalisi menyerang target-target di Libya pada malam yang ketiga, Perdana Menteri Inggris David Cameron dan Presiden Amerika Serikat Barack Obama kembali menegaskan bahwa Gaddafi harus pergi, namun mereka menambahkan bahwa tujuan serangan itu adalah melindungi warga sipil.
Sejumlah sumber di Downing Street nomor 10 menyebut Jenderal Richards "salah" karena di hadapan umum menyatakan bahwa resolusi PBB tidak memperkenankan Gaddafi dijadikan target langsung jika dia menyakiti rakyatnya sendiri.
Perselisihan tersebut terjadi pada saat David Cameron berusaha mendapatkan dukungan dari Liga Arab dalam misi tersebut dan juga memastikan agar Turki tidak menentang.
Setelah serangan udara tersebut, kegelisahan menyebar luas. Libya menyatakan bahwa serangan tersebut menimbulkan korban sipil dan banyak rumah sakit dipenuhi oleh orang-orang yang terluka akibat serangan.
Sang perdana menteri juga mendesak para komandan Libya yang masih setia kepada Gaddafi agar meletakkan senjata dan menjauh dari tank-tank mereka.
Serangan peluru kendali Tomahawk Inggris menghancurkan kediaman kepresidenan di Tripoli, menghancurkan komando militer dan pusat kendali, sementara terdapat hingga 800 orang personel Marinir Kerajaan Inggris yang disiagakan dan siap diberangkatkan ke Mediterania.
Muncul juga klaim bahwa putra keenam Gaddafi, Khamis, tewas saat seorang pilot Libya dengan sengaja menabrakkan pesawatnya ke sebuah barak pada hari Sabtu lalu.
Sementara itu, Inggris membatalkan serangan lebih lanjut oleh pesawat-pesawat pengebom Tornado saat passukan SAS di darat memperingatkan bahwa warga sipil dam wartawan dipergunakan sebagai "perisai manusia."
Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin juga secara provokatif menyamakan serangan tersebut dengan Perang Salib di abad pertengahan.
Akan tetapi, Jenderal Richard yang menyebabkan kekhawatiran di Whitehall saat dia muncul di hadapan kamera televisi dan bersikeras bahwa Gaddafi bukan target.
"Sama sekali bukan," kata Richards. "Hal itu tidak diperbolehkan berdasar resolusi PBB dan bukan sesuatu yang ingin saya bahas lebih lanjut."
Para pejabat Downing Street dan Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran buru-buru membantah hal itu, mereka mengatakan bahwa membunuh Gaddafi adalah hal yang legal karena hal itu akan melindungi warga sipil Libya.
Menteri Luar Negeri William Hague menolak membatalkan serangan terhadap Gaddafi, ia menegaskan kembali kata-kata Menteri Pertahanan Liam Fox pada hari Minggu.
Pemerintah Inggris juga dikecam Menteri Luar Negeri AS Robert Gates yang menyebut seruan untuk menghabisi Gaddafi tidak bijaksana.
Gates memperingatkan bahwa hal itu bisa merusak kepaduan koalisi internasional yang mendukung zona larangan terbang.
"Jika kita mulai menambahkan tujuan lain, maka saya rasa kita menciptakan masalah," kata Gates. "Menurut saya bukanlah sesuatu yang bijak untuk menetapkan tujuan-tujuan khusus yang mungkin atau mungkin tidak tercapai."
Seorang sumber senior pemerintahan mengatakan, "Memang ada sejumlah kekeliruan, tapi hal yang dikatakan Jenderal Richards salah."
"Dia memang benar bahwa perubahan rezim adalah hal yang ilegal, tapi jelas menjadikan Gaddafi sebagai target adalah hal yang dibenarkan jika tindakannya melukai warga sipil," kata sumber itu.
Tentangan Jenderal Richards terhadap upaya menjadikan Gaddafi sebagai target seakan mengulangi kembali perseteruan antara pemerintahan Gordon Brown dengan mantan pemimpin Angkatan Darat, Lord Dannatt.
Jenderal Richards berseberangan dengan Fox yang pekan lalu dua kali menyebut Kolonel Gaddafi sebagai "target yang sah" dan ada "kemungkinan" melancarkan serangan terhadapnya dengan menggunakan bom penembus bungker.
Downing Street dan Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran sama-sama menanggapi komentar Richards dengan geram.
Seorang pejabat Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran mengatakan, "Posisi pemerintah adalah apa yang diucapkan perdana menteri, bukan kepala staf pertahanan." (dn/dm) www.suaramedia.com
Berita Lainnya:
Perang Salib Barat di Libya Pecahbelah Medvedev - Putin
MOSKOW (Berita SuaraMedia) – Kurang dari satu tahun menjelang pemilihan presiden, konflik di Libya akhirnya meletakkan ketegangan antara Presiden Rusia Dmitry Medvedev dan pendahulunya Perdana Menteri Vladimir Putin. Analis telah lama mengklaim telah mendeteksi perselisihan tentang berbagai isu mulai dari pembangunan sebuah jalan melalui hutan di luar Moskow hingga ke penyelidikan ke dalam serangan teror di bandara terbesar Moskow.
Tapi perbedaan itu kadang tampak begitu halus sehingga membutuhkan mikroskop untuk melihatnya.
Dan sejak Medvedev mengambil alih Kremlin dari Putin di tahun 2008 dan segera menunjuk mentornya sebagai perdana menteri koreografinya biasanya cukup tepat.
Tapi kritik tajam Putin terhadap resolusi PBB yang membuka jalan bagi aksi militer di Libya menyerupai seruan perang salib tampaknya telah dipecahkan oleh kesabaran Medvedev.
Beberapa jam kemudian, Medvedev tampil di televisi pemerintah untuk mengecam komentar-komentar tersebut sebagai tidak dapat diterima.
Ketika Putin mengecam resolusi itu penuh kesalahan, Medvedev mengatakan bahwa resolusi itu sebagian besar masuk akal. Dan ketika Medvedev meningkatkan hubungan dengan AS sebagai bagian penting dari kebijakan pemerintah, Putin mengatakan bahwa Washington bertindak tanpa logika.
Dan jika itu tidak cukup, seluruh isu tersebut memuncak di tengah kunjungan dari Menteri Pertahanan AS Robert Gates ke Rusia, dengan mana Medvedev akan bertemu pada hari Selasa (22/3).
Pertanyaan terbesar dalam perpolitikan Rusia selama beberapa bulan terakhir adalah apakah Medvedev akan kembali mencalonkan diri dalam pemilu bulan Maret 2012 atau mundur agar Putin bisa kembali ke Kremlin, sebuah langkah yang mungkin akan menyulitkan Barat.
Kedua pria itu telah memutuskan sebelumnya siapa dari mereka yang akan bertahan, sebuah ilusi harmoni yang sekarang berantakan setelah drama pada hari Senin.
"Kampanye pemilihan telah dimulai," ujar analis politik independen Dmitry Oreshkin. "Tandemnya sudah tidak ada."
"Medvedev menetapkan posisinya, yaitu dengan Eropa. Putin akan mempertahankan posisinya yang lebih konservatif."
"Medvedev ingin menunjukkan bahwa dia punya programnya sendiri, yang berbeda dari Putin," tambahnya.
Intervensi Medvedev adalah sinyal bahwa dia mempertimbangkan dirinya sendiri sebagai kandidat serius untuk tahun 2012, dengan visi dan programnya sendiri, dan tidak akan memberikan jalan bagi Putin.
Baru minggu lalu, sebuah lembaga pemikir yang dibentuk oleh Medvedev untuk menyarankannya tentang kebijakan ekonomi mendesaknya mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua di atas platform modernisasi Rusia yang membuatnya bertolak belakang dari Putin. (rin/meo) www.suaramedia.com
"Perang Libya Bisa Berlangsung 30 Tahun!"
LONDON (Berita SuaraMedia) – Para menteri kabinet Inggris mengakui bahwa mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam operasi militer melawan Kolonel Gaddafi.
Saat diminta memberikan perkiraan, Menteri Angkatan Bersenjata Nick Harvey mengatakan, "Sampai kapan? Kami tidak tahu sampai kapan hal ini akan berlangsung."
"Kami tidak tahu apakah akan menemui jalan buntu. Kami tidak tahu apakah akan dapat mengurangi kemampuannya (Gaddafi) dengan cepat. Tanya saya seminggu lagi," tambah Harvey.
Komentar tersebut disampaikan pada saat Moammar Gaddafi berpidato di hadapan televisi pemerintahan Libya dan mengklaim dirinya siap berperang. "(Perang) dalam jangka panjang atau pendek, kami akan mengalahkan mereka," kata Gaddafi.
Sang pemimpin Libya disebut-sebut menyampaikan pesan tersebut kepada para pendukungnya di kediamannya di dekat ibu kota Tripoli yang dihantam peluru kendali pasukan sekutu, Minggu.
Gaddafi mengecam tindakan tidak adil terhadap Libya. Ia menyebut pihak-pihak yang terlibat dalam serangan terhadap Libya "orang-orang fasis gila."
Saat para anggota parlemen dari Partai Tory menyampaikan kekhawatiran mereka bahwa perang tersebut bisa berlangsung selama 30 tahun, Menteri Luar Negeri William Hague menambahkan kekhawatiran saat mengatakan bahwa keterlibatan Inggris dalam serangan tersebut tidak bisa dibatasi dengan tenggat waktu.
Hague berkata, "Terlalu dini untuk berspekulasi. Semuanya tergantung apa yang terjadi di lapangan."
"Menurut saya dalam hal itu tidak bisa diberi tenggat waktu atau target," tambah Hague.
"Kita harus melakukannya selama hal itu diperlukan, dan itu tergantung bagaimana reaksi rakyat Libya, reaksi rezim Gaddafi, atau berbagai faktor," tambahnya.
Dalam pidato dua malam lalu, Hague menambahkan, "Kami akan terus menegakkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1973 hingga ada gencatan senjata nyata dan sepenuhnya serta diakhirinya serangan terhadap warga sipil."
Harvey, menteri dari Partai Liberal Demokrat, bersikap lebih jauh dibandingkan menteri lainnya dengan mengakui bahwa mungkin diperlukan penerjunan pasukan darat.
"Resolusi PBB menolak adanya invasi atau pasukan penjajahan, namun tidak menolak pasukan darat untuk membantu melindungi nyawa warga sipil," demikian dilansir Daily Mail.
"Menurut saya dalam tahapan ini segala kemungkinan masih terbuka," kata Harvey.
"Upaya negara mana pun dalam hal ini baru akan ditentukan dalam beberapa hari dan pekan ke depan," tambahnya.
"Menurut saya, yang dipertanyakan adalah apakah pengiriman pasukan darat akan dianggap sebagai pasukan penjajah, dan saya rasa berspekulasi mengenai hal tersebut, tapi saya tidak dapat meramalkannya dalam skala yang signifikan." Papar Harvey.
Ketidakpastian mengenai lamanya perang tersebut disampaikan setelah terdapat perbedaan pendapat dalam pemerintah Inggris mengenai menjadikan Gaddafi sebagai target yang sah.
Pada hari Senin (21/3), Downing Street dipaksa membantah klaim Kepala Staf Pertahanan Jenderal Sir David Richards yang menyebut Gaddafi tidak boleh dijadikan target serangan militer.
Menteri Keuangan George Osborne mencoba meyakinkan kembali masyarakat bahwa biaya yang ditelan perang tersebut tidak akan sampai tak terkendali. Osborne mengatakan biayanya akan berjumlah "puluhan atau jutaan, bukan ratusan juta poundsterling."
Menurutnya, biaya itu akan diambil dari dana cadangan Departemen Keuangan, bukan dari anggaran pertahanan.
Pemerintah memperkirakan biaya serangan udara yang melibatkan jet Typhoon dan Tornado ditabah peluru kendali Tomahawk yang ditembakkan dari kapal selam Triumph akan menelan biaya £3 juta per hari. Tapi, hasil hitung-hitungan Daily Mail menyebutkan bahwa biaya yang dikeluarkan per hari dalam tiga hari pertama nyaris menembus £6 juta.
Namun, biaya dan lamanya operasi militer akan membengkak jika dinyatakan bahwa pengiriman pasukan darat diperlukan.
Sejumlah anggota koalisi militer sudah memutuskan tidak akan selamanya bergabung dalam misi tersebut. Menteri Luar Negeri Norwegia Jonas Gahr Støre mengumumkan bahwa negaranya akan memberikan batasan waktu untuk terlibat dalam aksi militer.
"Kami hanya menyediakan pesawat selama tiga bulan," katanya.
Para pemimpin intelijen dan diplomat mempersiapkan serangkaian kemungkinan bagi Perdana Menteri David Cameron untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi.
Di antara skenario yang dipersiapkan adalah kemungkinan keadaan remis antara pasukan Gaddafi dan oposisi, karena pemberontak kekurangan persenjataan untuk merebut ibu kota Libya, Tripoli. Ada juga kemungkinan Libya dibelah dua, antara wilayah barat yang dikendalikan Gaddafi dengan wilayah timur yang dikuasai pemberontak.
Rory Stewart, anggota parlemen dari Partai Tory yang juga merupakan mantan diplomat dan pernah menjabat sebagai deputi gubernur sebuah provinsi di Irak setelah perang di negara itu, memperingatkan bahwa Inggris bisa saja terseret dalam kekacauan selama tiga dekade di Timur Tengah.
"Jangan terjebak di Libya. Menurut saya zona larangan terbang sudah tepat dilakukan, tapi ini adalah pertandingan maraton selama 20 hingga 30 tahun di kawasan yang amat rumit," kata Stewart. (dn/dm) www.suaramedia.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar