....Perkumpulan Koruptor...???....Bahwa rakyat menuntut lahirnya pemerintahaan yang bersih dari segala unsur KKN (Korupsi, kolusi dan Nepotisme), mengadili Soeharto dan kroni-kroninya, melakukan amandemen terhadap UUD 1945 dan menghapuskan dwifungsi ABRI....Urgensi dari pertanyaan di atas, dan sekaligus urgensi dari penerbitan buku ini, menjadi semakin penting, apabila kita mengkaitkannya dengan agenda reformasi yang menjadi tuntutan rakyat sekarang ini>>> Selama 20 tahun rezim Soekarno berkuasa, Indonesia menjadi lahan yang subur bagi golongan-golongan anti Islam; seperti Zionisme, Freemasonry, Salibisme, Komunisme [3], paganisme, sekularisme serta kelompok Yes Man...???.>>>....Kehilangan hak-hak sipil maupun politiknya sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Dalam hal ini, termasuk dosa politik rezim Soekarno terhadap rakyat Indonesia adalah dicoret-nya tujuh kata dalam Piagam Jakarta (Jakarta Charter), yaitu Kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, lalu menggantinya dengan Ketuhanan Yang Maha Esa....>>>...Pengkhianatan pemerintah Orde Lama itu, dengan jelas terlihat dalam dialog antara Tengku Daud Beureueh dan Presiden Soekarno....>>........Lantas Presiden Soekarno, sambil menyeka air matanya, berkata: ”Wallahi, Billahi [6], kepada daerah Aceh nanti akan diberi hak untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan syari’at Islam. Dan Wallah, saya akan pergunakan pengaruh saya agar rakyat Aceh benar-benar nanti dapat melaksanakan syari’at Islam di dalam daerahnya. Nah, apakah kakak masih ragu-ragu juga?” Dijawab oleh Tengku Muhammad Daud Beureueh: ”Saya tidak ragu lagi Saudara Presiden. Sekali lagi atas nama rakyat Aceh saya mengucapkan banyak terimakasih atas kebaikan hati Saudara Presiden”....>>>..Dari dialog di atas, kita bisa maklum bahwa, secara historis, dari sejak awal masyarakat Aceh ketika bergabung dengan Indonesia, menginginkan otonomi dengan penerapan hukum Islam. Orang Aceh siap membantu pemerintah Indonesia melawan Belanda, dengan suatu syarat, supaya syari’at Islam berlaku sepenuhnya di Aceh. Atau dengan kata lain, masyarakat ingin di Aceh berlaku syari’at Islam dalam bingkai negara Kesatuan RI...>>..Siapakah musuh orba? Mereka itu, katanya, adalah ekstrim kiri atau kanan, yakni mereka yang menentang sistem calon tunggal dalam memilih presiden dan tidak setuju asas tunggal. Mereka inilah yang tergolong musuh negara. Maka mulailah pemerintah membungkam suara rakyat, dan menetapkan rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar. Jika dilanggar, dianggap merongrong kewibawaan pemerintah, dan dapat diper-salahkan melanggar UU No. 11 PNPS/ 63, mengenai UU pemberantasan subversi. Di antara hal-hal yang tidak boleh dikritik adalah, masalah Pancasila, lembaga kepresidenan, dwifungsi ABRI dan kekayaan presiden beserta kroni-kroninya...>>..Aku tidak hanya mengira, bahkan yakin seyakin-yakinnya. Siapapun orangnya dan siapapun namanya pemimpon Amerika Serikat, tak akan pernah merubah pendiriannya tentang Israel, Timur Tengah dan Islam....>>...Tetapi pertanyaan yang sama akan terjawab lain bila hal itu menyangkut gerombolan bernama Yahudi dan Israel. Mereka (AS dan Negara Eropa lainnya) akan berbuat apa saja bila kelompok teroris itu membutuhkannya....>>>...kelompok gangster Stren yang kini memiliki pusat kegiatannya di Timur Tengah ini membunuh dengan amat sadis tanpa peri apapun. Jangankan peri kemanusiaan, perikehewanan pun tak diperhitungkan. Sebab mereka sebenarnya adalah kelompok teroris sejati. Karena mereka adalah Dajjal yang lahir dari Talmut....>>>...Bagi mereka, Eropa, bangsa-bangsa Yahudi, Nasrani, komunis maupun kapitalis, islam adalah Syetan dan teroris. Sebab masyarakat Muslim tidak mau tunduk terhadap kemauan mereka. Yaitu hidup dengan mengesampingkan Sunnah Rasul dan Al Qur’an. ...>>>...Sayangnya di negeri ini, Amrozi sudah terkubur, Imam Samudra telah menjadi Syuhada, sedangkan Muklas tlah tiada untuk selamanya. Yang tertinggal hanyalah duka sepanjang sejarah, Palestina merana. Pemimpin dunia hanya terperangah, ulamanya mungkin hanya berdoa, sedangkan kita hanya puas menonton dari berita. Kita mengumpat pun tak berani, takut terdengar oleh dengus 88....>>..Siapa yang berani menuduh pemimpin Negara teroris itu sebagai penjahat perang, siapa yang berani membawa Bush ke Makamah Internasional? Siapa yang berani berteriak lantang kepada Blair sebagai jagal bangsa Irak? Yang berani melakukan perlawanan hanyalah seorang wartawan dengan melemparkan sepatunya. Sebab wartawan tak memiliki senjata selain yang ada dikakinya...

Golkar : Perkumpulan Koruptor Sejati?

http://www.voa-islam.com/news/opini/2012/07/01/19720/golkar-perkumpulan-koruptor-sejati/

Jakarta (voa-islam.com) Sepertinya sudah tidak ada lagi yang tidak dikorup di negeri ini. Semuanya bisa dikorup. Al-Qur'an yang  suci, sekarang ikut menjadi objek  para koruptor. Pelakunya anggota DPR, yang menjadikan al-Qur'an sebagai objek korupsi. Betapa anggota DPR yang menjadi bagian dari partai politik, sudah tidak bisa memilih-milih. Apa saja menjadi objek korupsi.

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), menetapkan dua tersangka pengadaan al-Qur'an di Kementerian Agama pada 2011/2012. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka itu, angggota Komisi Agama DPR, Zulkarnaen Djabar, serta Direktur Utama PT Karya Sinergi Alam Indonesia, Dendy Prasetya, yang tak  lain, anak Zulkarnaen Djabar.

"KPK menemukan dua alat bukti yang cukup, dan menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan", ungkap Ketua KPK, Abraham Samad, di kantor KPK. Menurut Abraham, keduanya masih satu keluarga. Dendy Prasetya adalah anak kandung politikus Partai Golkar. Keduanya di duga menerima uang suap Rp 35 miliar, terkait dengan proyek pengadaan kitab suci al-Qur'an di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama pada 2011 dan 2012.

Zulkarnaen Djabar, menurut Abraham Samad, mengarahkan oknum di Ditjen Bimas Islam untuk memenangkan perusahaan Dendy, yaitu PT Adhi Aksara Abadi Indonesia, dalam proyek pengadaan al-Qur'an. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR itu juga memerintahkan oknum Ditjen Pendidikan Islam untuk memenangkan PT BKM dalam proyek Laboratorium.

Ternyata, menurut Abraham Samad, PT Adhi Aksara dan PT BKM itu sebagai anak perusahaan PT Sinergi milik Dendy. Zulkarnaen diduga sangat berkepentingan agar PT Sinergi memenangkan berbagai proyek Kementerian Agama. Kasus ini lagi-lagi berkaitan anggota Banggar DPR.

Kisah diatas hanya menjelaskan betapa di negeri ini, sudah tidak ada lagi tempat, yang tidak terkena wabah yang namanya korupsi. Semuanya sudah terkena wabah korupsi. Seluruh elemen  dalam kehidupan negara sekarang ini, tak bisa dilepaskan dari korupsi.

Kisah Zulkarnaen dan Dendy ini, hanya mengingatkan betapa sudah sangat mengguritanya, yang namanya siklus "KKN" (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), yang sudah seperti akar pohon "beringin", yang menghunjam begitu dalam di seluruh tingkatan bangsa ini. KKN sudah menjadi kultur. Bagaimana, seorang bapak, ketika berkuasa? Pasti menggunakan kekuasaannya, agar kekuasaannya itu  dapat dimanfaatkan bagi kepentingan kerabatnya.

Kisah Zulkarnaen dan Dendy ini, memiliki akar sejarah dalam pemerintahan Presiden Soeharto. Soeharto jatuh dari kekuasaannya karena KKN. KKN di zaman Soeharto itu, sampai sekarang diabadikan dalam Tap MPR No 12/1999. Tap MPR itu berkaitan dengan pemberantan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang secara eksplisit dalam Tap MPR menyebut nama Soeharto.

Tetapi, sesudah Soeharto lengser, KKN tak juga hilang. Sekarang, di era reformasi justeru menggurita. KKN berlangsung, bukan hanya antara "bapak dan anak", tetapi antara saudara, sahabat, serta kolega dalam partai. Kalau ada tokoh partai berkuasa, dan memegang kekuasaan, pasti akan ada, yang disebut, anak, isteri, saudara, teman, sahabat, dan kolega partai yang terlibat. Mereka semua ikut menikmati. Zulkarnaen dan Dendy, bukan satu-satunya kasus.

Lebih jauh lagi, KKN sekarang ini, sudah terkait dengan almamater, di mana kalau sebuah lembaga atau departemen, yang memegang jabatan dari sebuah universitas tertentu, maka yang menjadi bagian dari kroni kekuasaan yang dipegang oleh pejabat yang berasal dari almamater tertentu, tentu jabatan dibawah biasanya diisi oleh orang yang dari almamater si pejabat itu.

Semuanya pejabat dan partai politik yang sekarang berkuasa itu, terjatuh ke dalam sebuah pesekongkolan yang disebut dalam al-Qur'an : Ta'awanu alal itsmi wal udwan" (Tolong menolong  dalam kejahatan). Ideologi materialisme yang menghunjam seperti akar pohon "beringin" di dalam hati para pemimpin dan pejabat, serta orang-orang yang ada dalam sistem itu.

Indonesia dikuasi oleh kaum "muthrofin" (kaum yang rakus)yang berlomba-lomba mengumpulkan harta dengan cara yang tidak halal. Mereka tidak lagi memikirkan tentang kehidupan kelak sesudah mati. Mereka menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Karena itu, kerusakan semakin berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sungguh sangat mengkawatirkan.

Bahkan Soeharto tokoh Orde Baru yang menjadi "bapak"KKN tetap dielu-elukan, dan  ada partai politik yang lahir di era reformasi ini, yang ingin menegakkan cita-cita dari"bapak" KKN itu. Di era reformasi, ada pula partai politik yang memberikan gelar pahlawan dan guru bangsa kepada"bapak" KKN, Soeharto, karena memandang Soeharto berjasa. Tak aneh kalau KKN tetap hidup, hingga kini.

Bagaimana Partai Demokrat yang sekarang berkampanye melalui iklan yang menolak korupsi dengan mengatakan,"Katakan Tidak Kepada Korupsi", dan yang menjadi bintang iklan itu, tokoh-tokoh utamanya, yang ramai menjadi pusat pemberitaan seluruh media massa, sedang dikaitkan dengan berbagai kasus korupsi. Termasuk bintang iklannya, ada tokoh Partai Demokrat, yang sekarang ini sudah ditahan oleh KPK.

Ternyata KKN, tidak pernah mati. Meskipun Soeharto sudah mati. Akan terus bergerak dengan sangat keras, menghantam seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. KKN yang hanya terdiri dari tiga "huruf" itu, seperti"ghost" (hantu), yang tak nampak, tetapi terus berkembang, dan menghancurkan kehidupan bangsa Indonesia. Tak ada lagi tempat yang terbebas dari KKN di Indonesia.

Golkar yang dahulunya didirikan oleh Soeharto itu, dan menjadi pilar utama Orde Baru, tetap tak pernah bisa melepaskan karakter dasarnya yang identik dengan KKN. KKN itu mewabah sampai ke partai-partai lain, dan mereka ikut menikmati kehidupan KKN.

KKN dapat mendatangkan uang yang sangat penting bagi memenuhi dahaga kehidupan bagi: "Perkumpulan Koruptor Sejati". Tidak akan pernah mati KKN di negeri ini. Wallahu'alam.

Sabtu, 21 April 2012

Doktrin Zionisme Pada Pancasila : Ekses Terapan Pancasila di Masa Orla dan Orba

Jurnalis Independen: Bersama ini kami turunkan tulisan di ebook, yang dipublikasikan oleh www.geocities.com/sabiluna/zionisme. 

Doktrin Zionisme dan Ideologi Pancasila: "Menguak Tabir Pemikiran Founding Fathers RI. 

Editor: Muhamad Thalib dan Irfan Awwas". Semoga bermanfaat.

http://suaratuhan.blogspot.com/2012/04/doktrin-zionisme-pada-pancasila-ekses.html 

Di Zaman Soekarno

Seberapa besar pengaruh pola pemikiran Zionis atau Freemasonry terhadap penerapan Pancasila di Indonesia, buku ini akan memaparkannya secara jelas dan lengkap. Namun sebelum itu, akan sangat bermanfaat apabila dalam pengantar ini, kita ilustrasikan bagaimana penerapan ideologi Pancasila selama dua periode pemerintahan di Indonesia. Di zaman Orla, atas nama Pancasila, Ir. Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup.

Kekuasaan negara diselenggarakan dengan menganut sistem Demokrasi Terpimpin, yang kemudian ternyata melahirkan prinsip-prinsip yang mereduksi Islam, dan pada saat yang sama mendukung komunisme. Dari sinilah lahirnya Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) sebagai aplikasi idiologi Pancasila.

Selama 20 tahun rezim Soekarno berkuasa, Indonesia menjadi lahan yang subur bagi golongan-golongan anti Islam; seperti Zionisme, Freemasonry, Salibisme, Komunisme [3], paganisme, sekularisme serta kelompok Yes Man.

Sebaliknya, bagi orang-orang yang bersikap kritis, taat beragama, dan bercita-cita membangun masyarakat berdasarkan agama, Indonesia ketika itu bagaikan neraka. Mereka yang dipandang tidak loyal pada pemerintah, dituduh kontra revolusi dan menjadi mangsa penjara. Sebagai akibatnya, kezaliman politik, keruntuhan akhlak, kebencian antar warga masyarakat, serta kebiadaban kelompok yang kuat dalam menindas yang lemah menjadi trade merk pemerintah Orde Lama.

Dan akibat selanjutnya, sepanjang kurun waktu orde lama, tidak pernah sepi dari perlawanan rakyat kepada pemerintah, dan pemberontakan daerah terhadap penguasa pusat. Penerapan ideologi Pancasila dari masa ke masa, dan pada setiap periode pemerintahan yang berbeda-beda, selalu menimbulkan korban yang tidak kecil. Pembunuhan demokrasi, pemerkosaan hak asasi manusia, adalah di antara ekses-ekses negatif penerapan Pancasila oleh penguasa. [4]

Di negara Pancasila, seseorang bisa dipenjara bertahun-tahun lamanya tanpa proses pengadilan dengan tuduhan menentang Pancasila atau merongrong wibawa pemerintah yang sah. Dan bila penguasa menghendaki, atas nama Pancasila, seseorang bisa dijebloskan ke dalam penjara, tanpa dasar yang jelas.

Perbenturan ideologi, pertikaian para penganut agama dan kaum anti agama menjelang Gestapo (G 30 S PKI), dan hiruk pikuk Lekra/PKI dan kawan-kawannya. Kemudian keberpihakan penguasa kepada kaum penyembah Lenin itu, serta kezalimannya terhadap kaum muslimin.

Semua ini dapat dibaca dalam buku: “Prahara Budaya”, Kilas Balik Ofensif Lekra/PKI dkk. Tulisan D.S. Moeljanto dan Taufiq Ismail, diterbitkan oleh penerbit MIZAN Bandung, Maret 1995. 4 Baca buku: Dosa-Dosa Yang Tak Boleh Berulang Lagi, kumpulan tulisan K.H. Firdaus A.N., CV. Pedoman Inti Jaya, 1993. (10).

Kehilangan hak-hak sipil maupun politiknya sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Dalam hal ini, termasuk dosa politik rezim Soekarno terhadap rakyat Indonesia adalah dicoret-nya tujuh kata dalam Piagam Jakarta (Jakarta Charter), yaitu Kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, lalu menggantinya dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuh kalimat yang dicoret secara sepihak itu, pada mulanya dinilai sebagai perjanjian moral antara umat Islam dan non-Islam. Selain pencoretan itu, pengkhianatan pemimpin-pemimpin republik terhadap janjinya, telah menyulut api pemberontakan dan menyebabkan kepercayaan rakyat mulai luntur terhadap kredibilitas pemimpin pusat. Di antara bentuk pengkhianatan rezim Orla terhadap janji yang diucapkan atas nama pemerintah Pancasila, dan hingga kini membawa akibat buruk bagi bangsa Indonesia, adalah kasus pemberontakan Darul Islam pimpinan Tengku Muhammad Daud Beureueh, tokoh ulama seluruh Aceh (PUSA) berserta para pengikutnya.

Pengkhianatan pemerintah Orde Lama itu, dengan jelas terlihat dalam dialog antara Tengku Daud Beureueh dan Presiden Soekarno.

Bagian terakhir dari dialog tersebut, selengkapnya adalah sebagai berikut : [5]

Presiden: “Saya minta bantuan kakak, agar rakyat Aceh turut mengambil bagian dalam perjuangan bersenjata yang sekarang sedang berkobar antara Indonesia dan Belanda untuk mempertahankan".

Daud Beureueh :” Saudara Presiden! Kami rakyat Aceh dengan segala senang hati dapat memenuhi permintaan presiden, asal saja perang yang akan kami kobarkan itu berupa perang sabil atau perang fisabilillah, perang untuk menegakkan agama Allah, sehingga kalau ada di antara kami yang terbunuh dalam perang itu maka berarti mati syahid” .

Presiden: ”Kakak! Memang yang saya maksud-kan adalah perang yang seperti telah dikobarkan oleh pahlawan-pahlawan Aceh yang terkenal seperti Tengku Tjhik di Tiro dan lain-lain yaitu perang yang tidak kenal mundur, perang yang ber-semboyan “merdeka atau syahid”.

Daud Beureueh: ”Kalau begitu kedua pendapat kita telah bertemu Saudara Presiden. Dengan demikian bolehlah saya mohon kepada Saudara Presiden, bahwa apabila perang telah usai nanti, kepada rakyat Aceh diberikan kebebasan untuk menjalankan syari’at Islam di dalam daerahnya”.

Presiden: ”Mengenai hal itu kakak tak usah khawatir. Sebab 90% rakyat Indonesia beragama Islam”.

Daud Beureueh: ”Maafkan saya Sudara Presiden, kalau saya terpaksa mengatakan, bahwa hal itu tidak menjadi jaminan bagi kami. Kami meng-inginkan suatu kata ketentuan dari Saudara Presiden”

Presiden: ”Kalau demikian baiklah, saya setujui permintaan kakak itu”.

Daud Beureueh: ”Alhamdulillah, atas nama rakyat Aceh saya mengucapkan terimakasih banyak atas kebaikan hati Saudara Presiden. Kami mohon, (sambil menyodorkan secarik kertas kepada Soekarno) sudi kiranya Sdr. Presiden menulis sedikit di atas kertas ini”.

Mendengar ucapan Tengku Muhammad Daud Beureueh itu langsung Presiden Soekarno menangis terisak-isak. Air matanya yang mengalir di pipinya telah membasahi bajunya. Dalam keadaan terisak-isak  

Presiden Soekarno berkata: ”Kakak! Kalau begitu tidak ada gunanya aku menjadi Presiden. Apa gunanya menjadi Presiden kalau tidak dipercaya” .

Langsung saja Tengku Daud Beureueh menjawab: ”Bukan kami tidak percaya, Saudara Presiden. Akan tetapi hanya sekedar menjadi tanda yang akan kami perlihatkan pada rakyat Aceh yang akan kami ajak untuk berperang”.

Lantas Presiden Soekarno, sambil menyeka air matanya, berkata: ”Wallahi, Billahi [6], kepada daerah Aceh nanti akan diberi hak untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan syari’at Islam. Dan Wallah, saya akan pergunakan pengaruh saya agar rakyat Aceh benar-benar nanti dapat melaksanakan syari’at Islam di dalam daerahnya. Nah, apakah kakak masih ragu-ragu juga?”

Dijawab oleh Tengku Muhammad Daud Beureueh: ”Saya tidak ragu lagi Saudara Presiden. Sekali lagi atas nama rakyat Aceh saya mengucapkan banyak terimakasih atas kebaikan hati Saudara Presiden”.

Menurut keterangan Tengku Muhammad Daud Beureueh, oleh karena iba hatinya melihat Presiden menangis terisak-isak, beliau tidak sampai hati lagi meminta jaminan hitam di atas putih atas janji-janji Presiden Soekarno itu.

Dari dialog di atas, kita bisa maklum bahwa, secara historis, dari sejak awal masyarakat Aceh ketika bergabung dengan Indonesia, menginginkan otonomi dengan penerapan hukum Islam. Orang Aceh siap membantu pemerintah Indonesia melawan Belanda, dengan suatu syarat, supaya syari’at Islam berlaku sepenuhnya di Aceh. Atau dengan kata lain, masyarakat ingin di Aceh berlaku syari’at Islam dalam bingkai negara Kesatuan RI.

Akan tetapi, meski Soekarno telah berjanji dengan berurai air mata, ternyata ia ingkar dan tidak konsekuen terhadap ucapannya sendiri. Melihat kenyataan ini, suatu hari, dengan suara masygul, Daud Beureueh pernah berkata:”Sudah ratusan tahun syari’at Islam berlaku di Aceh. Tetapi hanya beberapa tahun bergabung dengan RI, sirna hukum Islam di Aceh. Oleh karena itu, saya akan pertaruhkan segalanya demi tegaknya syari’at Islam di Aceh. Maka sejak itu lahirlah gerakan Darul Islam di Aceh. [7]

Soekarno termasuk pengagum Kemal Attaturk, presiden Turki keturunan Yahudi, yang paling lantang menolak keterlibatan agama dalam urusan politik dan pemerintahan. Demikian ekstrim pendiriannya dalam urusan ini, sehingga ia menghapus sistem kekhalifahan Islam di Turki, mengganti lafadz adzan yang berbahasa Arab menjadi bahasa nasional Turki.

Dia berkata: ”Agama hanyalah hubungan pribadi dengan Tuhan, sedang negara adalah milik bersama”. Slogan ini adalah salah satu racun kolonial, tetapi sampai sekarang angin beracun ini masih berhembus kencang. Maka sebagaimana Kemal Attaturk, dalam suatu pidatonya di Amuntai Kalimantan Selatan pada tahun 1954, Soekarno juga pernah menyatakan tidak menyukai lahirnya Negara Islam dari Republik Indonesia.

Mengapa Soekarno ingkar janji terhadap rakyat Aceh, dan menolak berlakunya syari’at Islam? Menurut pengakuannya sendiri, Soekarno pernah dikader oleh seorang Belanda keturunan Yahudi, bernama A. Baars. ”Saya mengaku, pada waktu saya berumur 16 tahun, saya dipengaruhi oleh seorang sosialis bernama A. Baars, yang memberi pelajaran kepada saya, jangan berfaham kebangsaan, tetapi berfahamlah rasa kemanusiaan sedunia”,katanya. Pengakuan ini diungkapkan di hadapan sidang BPUPKI.

Selanjutnya, dalam pidatonya itu, Soekarno juga menyatakan: ”Tetapi pada tahun 1918, alhamdulillah, ada orang lain yang memperingatkan saya, yaitu Dr. Sun Yat Sen. Di dalam tulisannya San Min Chu I atau The Three People’s Principles, saya mendapat pelajaran yang membongkar kosmo-politisme yang diajarkan oleh A. Baars itu. Di dalam hati saya, sejak itu tertanamlah rasa kebangsaan, oleh pengaruh buku tersebut” .

Berdasarkan tela’ah dari berbagai karya tulis, pidato serta riwayat hidup Bung Karno, kita menjadi paham, bahwa prinsip ideologi yang dikembangkannya merupakan kombinasi dari paham kebangsaan dan mulhid, yaitu Nasionalisme dan Komunisme. Kombinasi dari keduanya, kemudian melahirkan ajaran Bungkarno, yang terkenal dengan Marhaenisme, akronim dari Marxisme, Hegel dan Nasionalisme. Semua ini sangat berpengaruh terhadap aplikasi ideologi Pancasila selama masa kekuasaannya.

Setelah berkuasa lebih dari 20 tahun lamanya, kekuasaan Soekarno akhirnya runtuh, dan riwayat hidupnya berakhir nista, terpuruk dari singgasana kekuasaan dan mati dalam keadaan sakit parah serta merana.

Catatan Kaki

[3] Perbenturan idiologi, pertikaian para penganut agama dan kaum anti agama menjelang Gestapo (G 30 S PKI), dan hiruk pikuk Lekra/PKI dan kawan-kawannya. Kemudian keberpihakan penguasa kepada kaum penyembah Lenin itu, serta kezalimannya terhadap kaum muslimin. Semua ini dapat dibaca dalam buku: “Prahara Budaya”, Kilas Balik Ofensif Lekra/PKI dkk. Tulisan D.S. Moeljanto dan Taufiq Ismail, diterbitkan oleh penerbit MIZAN Bandung, Maret 1995.

[4] Baca buku: Dosa-Dosa Yang Tak Boleh Berulang Lagi, kumpulan tulisan K.H. Firdaus A.N., CV. Pedoman Inti Jaya, 1993.

[5] Wawancara dengan Tengku Daud Beureuh, dalam TGK. M. DAUD BEUREUH: Peranannya Dalam Pergolakan di Aceh, oleh M. Nur Elibrahimy, hal. 65, PT. Gunung Agung, Jakarta, Cetakan Kedua, 1982.

[6] Karakteristik orang-orang munafik suka berjanji tapi kemudian mengingkarinya, dan menjadikan sumpah sebagai helah. Allah berfirman: Mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi (orang lain) dari jalan Allah. Sungguh amat buruklah apa yang mereka lakukan. Yang demikian itu karena mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir (kembali), lalu hati mereka dikunci (tertutup dari menerima kebenaran). Maka mereka tidak memahami. Dan apabila engkau melihat mereka, engkau akankagum karena tubuh-tubuh mereka (yang tegap dan tampan). Dan apabila mereka berbicara, engkau akan terpaku mendengarkannya. Mereka bagaikan kayu yang tersandar (tidak mempunyai fikiran). Mereka menduka setiap suara keras (panggilan) ditujukan kepada mereka. Merekalah musuh (sejati), maka jauhilah mereka, (waspadalah terhadap mereka). Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan (dibutakan mata hatinya dari kebenaran).?, (Q.S. Al Munafiqun: 2-4).

[7] Rubrik Nasional, Mingguan ABADI, No. 37/Th.I, 22-28 Juli 1999.

Kemudian Soeharto naik ke tampuk kekuasaan, melalui Supersemar, 1966. Banyak orang berharap, setelah Soekarno jatuh dan dominasi PKI di hancurkan, dapat dilakukan reformasi hukum dan politik secara total. Tetapi harapan itu tidak pernah terwujud, hingga ia lengser dari kekuasaan, 21 Mei 1998 lalu. Indonesia di masa orde baru, bukan saja otoriter, tetapi hampir seluruh lembaga pemerintahan penuh dengan perdukunan, takhayul dan mistik. Kebijakan pemerintahannya, banyak dipengaruhi oleh rekayasa paranormal.

Berbeda dengan Bung karno, Soeharto malah mengembangkan idiologi yang merupakan ramuan dari jiwa Nasionalisme dan paganisme. Maka jelas terlihat, prestasi paling spektakuler rezim Soeharto, adalah keberhasilannya menjadikan idiologi Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Di zaman Soehartolah idiologisasi Pancasila mulai dikembangkan melalui penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), dan menjadikannya sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih dari itu, Soeharto telah memposisikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Sejak awal berkuasa,1966, Soeharto dan kemudian GOLKAR yang menjadi kendaraan politiknya, mengusulkan paket undang undang politik, yang salah satu diktumnya menyatakan, bahwa parpol dan ormas harus berasaskan idiologi Pancasila dan UUD 1945. Akan tetapi usulan ini mendapat tantangan keras dari ummat Islam, sehingga baru pada 1982 usulan tersebut menjadi kenyataan.

Untuk hal ini, Soeharto pernah dengan bangga mengatakan di depan sidang paripurna DPR, 16 Agustus 1987 : ”Dengan lega hati kita dapat mengatakan, di bidang idiologi dan politik, kita telah berhasil meletakkan kerangka landasan yang kita perlukan. Sejarah kelak akan membuktikan juga ketidakbenaran anggapan bahwa ABRI tidak akan dapat mendorong pertumbuhan demokrasi” . Mengenai idiologi, Soeharto berkata: ”Kalau para pemuda mempelajari idiologi selain Pancasila, serta idiologi-idiologi keagamaan, maka mereka akan menyadari kekurangan-kekurangan idiologi tersebut; dan akan lebih percaya terhadap kebenaran Pancasila” .

Dalam upaya melestarikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka cukup menarik mendengarkan pernyataan yang disampaikan oleh seorang pejabat tinggi keamanan di hadapan pimpinan parpol dan ormas, tentang tekadnya untuk menghancurkan “Ekstrimis Muslim” benar-benar mencerminkan dendam militer yang tiada habisnya terhadap kaum muslimin.

Dengan topik Situasi Keamanan Menjelang Pemilu 1987, Kasrem 072 Pamungkas, Yogyakarta, Letkol. Rudy Sukarno mengatakan: ”Khusus masalah subversi dirasa perlu untuk dihancurkan. Sebab bila tidak dihancurkan akan muncul visi-visi sebagai pemberontakan. Maka lebih baik dicegah dulu dengan memberantas subversi ini. Pembangunan sekarang harus berhasil. Kalau gagal, justru akan memberi peluang kepada kaum subversi untuk menyebarkan pendapat, bahwa idiologi Pancasila gagal dan tidak mampu mensukseskan pembangunan. Demikian pula halnya, bila terjadi kericuhan politik, yang dapat dimanfaatkan oleh oknum subversi untuk menyebar opini bahwasanya politik Pancasila juga gagal mengatasi situasi politik” .(8)

Dalam hubungan ini, agak mengherankan seruan dari Mahkamah Agung, Ali Said, SH kepada seluruh pengadilan di Indonesia. Ia mengatakan: ”Fenomena subversi, korupsi dan narkotika semakin meningkat. Hakim-hakim yang menangani kasus-kasus tersebut harus mampu melaksanakan langkah-langkah preventif secara refresif” . Semua ini merupakan bukti nyata, betapa gigihnya mereka mempertahankan sikap refresif tentara, dalam menjalankan roda kekuasaan.

Ketika pengadilan yang menangani kasus subversi, tahun 85-an, berubah menjadi lembaga penghukuman. Dan ketika menyaksikan ketidakberesan pengadilan dan kezaliman rezim orba terhadap para tahanan politik, sungguh tepat ucapan Letjen. HR. Dharsono, mantan Pangdam Siliwangi yang dipenjarakan dengan tuduhan subversi.

Ketika kasusnya disidangkan, dan tiba saatnya membacakan pledoi, terdakwa Dharsono tampil dengan pledoi berjudul: Menuntut Janji Orba, dan mengatakan: ”Sejarah telah mencatat bahwa, dalam pengadilan seperti ini, terdakwa tidak pernah bebas atau menang, justru sebaliknya, sebagai forum menyingkiran lawan-lawan politik” .

Dalam pledoinya, Dharsono memfokuskan kritiknya kepada dua hal, yaitu pengasas tunggalan Pancasila dan dwifungsi ABRI. Mengenai asas tunggal Dharsono mengatakan: ”Pengasas tunggalan Pancasila dan sistem pemilihan anggota DPR/MPR selama ini tidak sesuai dengan UUD 45” . “Pancasila tidak bisa berjalan sendiri dan diasas tunggalkan” , ujarnya. Muatan Pancasila terletak pada pengakuannya akan kebhinekaan. Kemudian Dharsono mempertanyakan relevansi dari dwifungsi ABRI.

“Dwifungsi ABRI harus dipahami secara kontekstual. Sebab ia bukanlah doktrin yang kaku dan mati, yang bisa diberlakukan sepanjang zaman, tanpa melihat ruang sejarah ketika rumusan-rumusan itu dicetuskan. Dengan alasan apapun, tidaklah bisa dibenarkan wujud implementasi dwifungsi ABRI seperti yang ada sekarang ini” , katanya tegas.(9)

Seakan menjawab kritik Dharsono, dalam suatu pidatonya Soeharto mengingatkan dengan kata-katanya: “ABRI mempunyai dwifungsi, yakni sebagai kekuatan politik dan pertahanan keamanan. Sebagai fungsi sospol, Soeharto menunjuk, telah ditetapkan MPR. Tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang dapat merobah hakekat ABRI yang mempunyai dwifungsi tersebut” .

Sebuah koran daerah, menurunkan berita di bawah judul: Usaha Untuk Mengurangi Kepercayaan Terhadap Mandataris MPR, mengenai kritik terhadap kinerja MPR. Dalam hal ini, ketua MPR Amir Mahmud mengatakan: ”Isu yang mendeskreditkan orde baru terutama datang dari paham atau aliran komunisme, Liberalisme dan Theokratisme ala DI/TII. Paham yang tak cocok dengan alam Pancasila itu bertujuan menghambat rencana tinggal landas yang telah menjadi strategi orde baru” . (KR, 9 Juli 1986).

Musuh-Musuh Orde Baru

Tahun-tahun terakhir kekuasaan Soeharto, ia banyak dihujat oleh rakyat, yang membuatnya amat murka. Dan yang paling membuatnya jengkel, adalah sikap LSM yang dinilai telah memburukburukkan citra Indonesia di luar negeri. Kemudian munculnya tulisan David Jenkin, wartawan Australia dalam The Sidney Morning Herald, berkisar tentang korupsi dan kekayaan Soeharto, yang dipandang sebagai pendeskreditan nama Kepala Negara oleh pers asing, berdasarkan informasi dari orang Indonesia.

Terhadap tuduhan ini Soeharto menjawab cerdik: ”Berbagai isu yang dikarang oleh orang asing maupun Indonesia untuk mendeskreditkan saya, sama sekali tidak benar. Saya dan istri saya tidak berdagang sebagaimana yang diisukan mereka. Benar, sebagai kepala negara kami mendapat sumbangan dari berbagai pihak. Dan sebagai pimpinan negara sumbangan itu diterima, kemudian dikelola oleh yayasan yang dibentuk oleh jend. purnawirawan Soeharto, guna membantu yatim piatu, janda yang suaminya gugur dalam pertempuran Trikora-Dwikora, Timtim serta membangun tempat ibadah” .

Bukan hanya Soeharto yang marah ketika berhadapan dengan kritik yang memojokkan dirinya. Leonardus Benny Moerdani, sebagai Pangab ketika itu, dengan sinis menyampaikan kecamannya: ”Kalau ada orang yang mengeluarkan ide untuk membatasi wewenang Presiden, mengungkit-ungkit serangan Fajar di Yogyakarta, hak asasi, korupsi dan lingkungan yang dirusak. Saya rasa ini dilakukan oleh orang yang kurang kerjaan. Atau, mungkin ingin cepat populer. Tulisan atau isu yang mendeskredit-kan Presiden RI, selain tidak benar, juga dilansir secara sentral, tetapi melaui mulut orang lain yang dipakai. Siapa mereka? Pelaku-pelakunya sudah tahulah, orang-orang yang tidak senang pada kita orba. Ya PKI, ya orang-orang yang tidak senang pada orde baru” .

Siapakah musuh orba? Mereka itu, katanya, adalah ekstrim kiri atau kanan, yakni mereka yang menentang sistem calon tunggal dalam memilih presiden dan tidak setuju asas tunggal. Mereka inilah yang tergolong musuh negara. Maka mulailah pemerintah membungkam suara rakyat, dan menetapkan rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar. Jika dilanggar, dianggap merongrong kewibawaan pemerintah, dan dapat diper-salahkan melanggar UU No. 11 PNPS/ 63, mengenai UU pemberantasan subversi. Di antara hal-hal yang tidak boleh dikritik adalah, masalah Pancasila, lembaga kepresidenan, dwifungsi ABRI dan kekayaan presiden beserta kroni-kroninya.

Dalam suatu pertemuan dengan para perwira pembantunya, Soeharto mengungkapkan kekesalan hatinya, melihat perkembangan situasi yang berani mempertanyakan posisi dirinya, kemungkinan suksesi dan sebagainya.Untuk itu ia memerintahkan menteri Dalam Negeri, Rudini untuk menertibkan pengeritik-pengeritik itu. Beberapa lama setelah perintah diterima, agaknya Rudini belum berbuat apa-apa, maka Soeharto memerintahkan Pangab Jend. Try Sutrisno untuk mengambil tindakan tegas. Tapi Rudini, akhirnya memanggil beberapa pimpinan LSM.

Cara pemerintah menangani pengeritiknya, membuat jengkel mahasiswa. Maka dalam suatu perhelatan di kampus ITB, Rudini diundang untuk membuka penataran P4. Itu terjadi pada tanggal 5 Agustus 1989. Kedatangan Rudini, rupanya tidak dikehendaki mahasiswa yang, menurut mereka ITB hanya dijadikan obyek kompetisi mencari kredit poin bagi para menteri.

Terjadilah demonstrasi. Dan tercatat di sini, menteri-menteri yang pernah didemo mahasiswa ITB antara lain: Adam Malik, Abdul Ghafur dilempari telur busuk dan kotoran kerbau, Cosmas Batubara, Nugroho Notosusanto dan Fuad Hasan. Dan kali ini, Rudini yang didemo mahasiswa. Di luar gedung pertemuan bermunculan poster. Antara lain berbunyi: Ganyang antek-antek penindas, jangan racuni putera-putera terbaik Indonesia dengan P4. Rudini penipu rakyat, dibodohi gubernur Yogi S. Memet, dan Yogi dibodohi walikota Ateng.

Semua yang dipaparkan di atas adalah fakta dan data. Hal ini sengaja dilakukan dengan maksud mengungkapkan sejarah Pancasila dan akibat-akibat penerapan serta dampak negatifnya bagi perkembangan demokrasi dan pertumbuhan keadilan.

Doktrin Zionisme dan Pancasila

Elastisitas idiologi Pancasila, telah memunculkan persoalan dilematis dalam tafsir dan aplikasinya. Orientasinya, mau kemana, juga tidak jelas. Sebagai idiologi dan dasar negara, tanpa adanya kitab rujukan yang jelas dan baku, men-dorong setiap penguasa di Indonesia, bebas menaf-sirkan dasar negara ini menurut seleranya masingmasing, sehingga sangat terbuka kemungkinan untuk bertindak

diktator dan berbuat zalim tanpa merasa bersalah.

Dan itulah yang selama ini terjadi. Menyaksikan berbagai dampak negatif akibat penerapan Pancasila, dan munculnya kekacauan pemahaman terhadap Pancasila itu sendiri, mengundang beragam pertanyaan. Benarkah Pancasila merupakan produk dalam negeri, atau made in Indonesia, sebagaimana dipahami banyak orang selama ini?

Sebagai peletak dasar negara Pancasila, Bung Karno mengakui banyak terpengaruh pemikiran dari luar, seperti Dr. Sun Yat Sen dan A. Baars, seorang sosialis Belanda, dalam merumuskan dasar-dasar idiologi kebang-saannya? Oleh karena itu, adakah kaitan historis dan idiologis antara doktrin Zionisme dengan Pancasila?

Ternyata masih banyak misteri dalam Pancasila yang perlu diungkapkan secara terbuka dan terus terang oleh para ahli di bidang ini. Buku berjudul: DOKTRIN ZIONISME DAN IDIOLOGI PANCASILA: Menguak Tabir Pemikiran Politik Founding Father Republik Indonesia, yang sekarang berada di hadapan pembaca ini, memang dimaksudkan untuk mengungkap sejarah Pancasila dan penerapannya di Indonesia. Dalam iklim di mana euphoria reformasi sedang dikumandangkan gegap gempita, kehadiran buku ini menjadi hal yang amat penting.

Selain alasan-alasan politis dan sosial, buku yang merupakan kompilasi dari berbagai karya tulis, yang validitas dan keshahihannya tidak perlu diragukan ini, juga diharapkan dapat menjadi motivasi untuk mengungkapkan berbagai misteri Pancasila.

Setelah menyaksikan secara gamblang, prilaku politik penguasa orla dan orba dalam menerapkan idiologi Pancasila, tidak bisa tidak muncul berbagai pertanyaan, guna mengungkapkan lebih jauh. Misalnya: Mengapa Soekarno dan Soeharto mengesampingkan Piagam Jakarta, yang merupakan ikatan moral bangsa Indonesia, dan diputuskan melalui sidang PPKI (Panitya Persiapan Kemerdekaan Indonesia) berbulan-bulan lamanya?

Mengapa Soekarno menerima kaum mulhid, PKI (Partai Komunis Indonesia) dalam wadah negara Pancasila, padahal dia sendiri seorang muslim, bahkan pernah diangkat sebagai Waliyul Amri ad-Dharuri bis Syaukah, dan pada waktu yang sama membubarkan partai Islam Masyumi?

Pertanyaan yang tidak kalah menarik untuk diajukan. Mengapa Soeharto merehabilitasi tapol PKI, tetapi bersikap diskriminatif terhadap tapol muslim? Dan mengapa aliran kepercayaan ditumbuh suburkan di zaman orde baru, sementara di sisi lain Soeharto mengadu domba antar umat beragama?

Urgensi dari pertanyaan di atas, dan sekaligus urgensi dari penerbitan buku ini, menjadi semakin penting, apabila kita mengkaitkannya dengan agenda reformasi yang menjadi tuntutan rakyat sekarang ini. Bahwa rakyat menuntut lahirnya pemerintahaan yang bersih dari segala unsur KKN (Korupsi, kolusi dan Nepotisme), mengadili Soeharto dan kroni-kroninya, melakukan amandemen terhadap UUD 1945 dan menghapuskan dwifungsi ABRI.(bersambung)

(8) Rasionalisme militer, seperti ditulis Dr. Yusuf Qardhawi dalam bukunya: Kerangka Idiologi Islam, lebih cenderung kepada keangkuhan, absolutisme, otokrasi, kekerasan dan ketergesaan dalam mengeluarkan keputusan, meski masih dalam proses, tanpa mendengarkan pendapat orang yang berpengalaman. Dan ini membuatnya menyandarkan diri pada kekuatan tentara, dan infra struktur intelegensi. Di samping itu, mereka sendiri khawatir akan ambisi serta gejolak kekuatan yang ia jadikan sandarannya itu. Oleh karena itu, ia membujuk dan menutupi kesalahan dan penyelewengannya. Termasuk dengan memenuhi setiap permohonan mereka berupa penghasilan dan kedudukan, dengan cara “suapi mulut, pejamkan mata”.

(9) Fakta Diskriminasi Rezim Soeharto Terhadap Umat Islam, Tim Peduli Tapol Amnesty Internasional, hal. 177, Wihdah Press, Cetakan IV, 20 Oktober 1998.

Bocor! Pidato "Dagelan" SBY Tentang Ekonomi

http://suaratuhan.blogspot.com/2012/04/bocor-pidato-dagelan-sby-tentang.html

Jurnalis Independen::Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustofa membantah pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat internal di kantor DPP Demokrat 1 April lalu bocor ke media.Dia mengatakan dalam pertemuan itu SBY hanya memberikan pengarahan kepada kader Demokrat, tidak menyinggung soal upaya penggulingan pemerintah seperti bocoran yang beredar.

"Pak SBY hanya mau sampaikan pengarahan saja. Tidak ada yang lebih dari itu, " kata Saan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/4/2012).

Hal sama juga disampaikan Ketua Fraksi Demokrat nonaktif Jafar Hafsah. Jafar mengatakan, pidato SBY hanya meminta agar Fraksi Demokrat bekerja dengan baik.

“Beliau juga mengucapkan terima kasih karena telah memperlihatkan kerja dengan baik sesuai kebijaksanaan partai. Jadi intinya tidak ada itu (soal penggulingan),” katanya.

Jafar juga membantah SBY sempat menyindir kegaduhan internal Golkar jelang voting RUU APBNP di DPR mengenai kenaikan harga BBM. “Tidak ada Pak SBY mengatakan seperti itu,” katanya.

Berikut isi pidato tersebut:

Disaksikan Tuhan Yang Maha Esa, kita tidak boleh berbohong. Tidak boleh kita memanipulasi. Tidak dibikin begitu atau dibilang begitu jauh dari karakter kita. Saya akan ceritakan apa adanya. Kalau saya ceritakan apa adanya, saya yakin saudara akan lebih bangga lagi menjadi Partai Demokrat. Dan barangkali publik atau rakyat tidak akan mudah percaya, kalau ada banyak pihak yang karena partai kita, atau saya atau Partai Demokrat, seolah-olah Partai Demokrat tidak berbuat apa-apa.

Saya mulai dengan pertemuan dengan semua ketua umum parpol koalisi di Cikeas. Setelah berbicara kurang lebih 2,5 jam, diakhiri dengan konperensi pers, semuanya seolah-olah kompak, bersatu, sama posisi. Meskipun saya sudah punya pengalaman yang panjang (ha..ha..ha.. hadirin tertawa). Oleh karena itu pada saat konperensi pers, saya tidak terlalu cepat mengatakan bahwa koalisi sudah kompak, tidak. Karena sekali lagi pengalaman.

Tetapi proses berikutnya lagi dibangunlah komunikasi secara intens dan disitulah mulai berubah-ubah. Saya telepon lagi, beberapa diantaranya, OK lagi. Setelah tiga hari berubah lagi. Ada partai yang tidak masuk di koalisi kita, mengirim message, sampaikan ke Pak SBY memang partai kami harus begitu, karena ini politik. Tapi nanti akhirnya mendukung. Omong kosong. Tuhan mencatat, menipu. Partai-partai lain juga begitu. Sampai juga yang lain, konsolidaskan begitu-begitu, tidak terjadi. Hanya senang partai kita kalau iya, iya. Jangan mudah dan sering berbohong. Akan jadi nanti apa yang kita perjuangkan. Kalau mengatakan, kami belum cocok, belum setuju dengan platform kami, lebih baik dibilang dan itu terhormat bagi saya, daripada iya-iya terus  sampai saatnya voting berubah total dari janji sebelumnya.

Kembali proses berjalan, terjadi sinergi, pertemuan-pertemuan, kontak-kontak, lobi-lobi, yang seolah-olah menuju rapat paripurna tanggal 30 Maret, koalisi akan kompak dan tidak ada apa-apa.

Saya mendapatkan laporan tiap hari ketika saya berkunjung ke Beijing dan ke Seoul. Tetapi sekali lagi naluri saya mengatakan "Its not that easy", tidak semudah itu. Sampailah pada tanggal 29 Maret sore hari mendarat di Halim Perdana Kusuma, disambut oleh Wapres, para Menko, dan sejumlah menteri, Panglima TNI, Kapolri, dan lain-lain. Dilaporkan, everything views to be OK. Waktu itu, saya tahu perilaku politik, akhirnya ada waktu 1,5 jam rapat di situ, saya sampaikan ketidakperkenanan saya tentang ini itu, perbaiki ini-perbaiki itu.Tetapi tentu ada yang saya simpan, sepertinya belum bulat benar. Mengalir terus, sampailah pada 29 Maret malam banyak sekali dinamika, banyak terjadi. Tapi saya makin tahu, bahwa sebenarnya sebagian dari koalisi kita, bukan hanya satu partai, sebagian dari partai koalisi kita masih ada agenda-agenda tersembunyi. Ada agenda yang lain.

Saya baru pulang dari luar negeri, di luar negeri pun, saya tidak berhenti, kalau pak Albert bisa istirahat 1-2 jam, karena gantian. Kalau saya seminggu, dari pagi siang sore malam, jam 23.00 WIB baru selesai. Tengah malam saya teliti lagi pidato saya, bilateral saya. Biasanya, ke tanah air saya butuh satu hari untuk konsolidasi.  Kemarin tidak, begitu tanggal 29 sampai 29 malam sampai jam 03.00 WIB subuh, pagi berangkat lagi. Tanggal 30-nya, juga sampai jam 03.00 WIB subuh, baru selesai.  Nah, yang saya ceritakan adalah liku-liku pada tanggal  30 Maret, mulai pagi, siang dan sore dan malam hari. Di situlah, rakyat medan politik kita, disitulah saya menguji kepribadian, karakter daripara politisi kita.

Melihat gelagatnya yang mestinya presiden tidak harus turun seperti itu, banyak yang pernah menjadi menteri, Pak TB Silalahi, bahkan pernah menjadi menteri era Pak Suharto, presiden tidak sepatutnnya atau sangat jarang untuk hands on, tetapi kemarin saya pimpin langsung. Wah, karena sangat berbahaya kalau sampai UU APBNP 2012 tidak tembus, ekonomi kita bisa sangat terganggu. Dan itu ditunggu oleh mereka (parpol yang menolak kenaikan BBM). Biarkan SBY yang dari Partai Demokrat dengan pemerintahan yang dipimpinnya tidak diberikan tool apa-apa. Tidak diberikan kewenangan UU untuk melakukan segala sesuatunya, di kunci di situ, dan akan collaps.

Sama halnya, tidak boleh menaikkan BBM forever, itu tinggal tunggu saatnya. Kalau tiba-tiba ada gejolak luar biasa, akan collaps. Jadi yang tidak setuju menaikkan BBM, bukan untuk rakyat. Sebuah parpol yang pimpinannya pernah menjadi presiden, juga menaikkan harga BBM. Jadi kali ini bukan untuk rakyat, supaya SBY, pemerintah dan Partai Demokrat jatuh.

Ada juga setuju BBM naik, tapi tidak setuju membantu rakyat miskin, sama saja. Karena begitu kita naikkan BBM, presiden tidak diberikan ruang melalui UU yang ada untuk  memberikan bantuan kepada masyarakat kita dengan social protection, akan terjadi gelombang kemarahan di seluruh Indonesia, karena mereka akan menjerit dan kemudian pemerintah akan dituntut dan akan jatuh juga. Itu semua, silat lidah, talk shownya ke sana kemari, tapi intinya pemerintah diharapkan jatuh secepat-cepatnya. Tentu, tidak seorang presiden pun yang mau dikadali, yang mau dibegitukan dan oleh karena itulah kita (PD) berikhtiar, berupaya dan berjuang.

Saat yang paling akhir lagi adalah kurang 30 menit, saya melalui proses, menelepon diberitahukan ada 3 opsi. Opsi 1, PDIP, Gerindra, Hanura, tolak amandemen pasal 7 ayat 6(a) alias jangan diberikan wewenang untuk menaikkan harga BBM. Opsi 2, opsi partai Golkar yang mematok 15% 6 bulan. Opsi 3, opsi koalisi minus PG dan PKS, yang menetapkan 10% empat bulan. Sedangkan PKS tidak jelas.

Kalau 3 opsi, itu mesti 2 putaran. Kalau 2 putaran, Partai Golkar mengatakan kepada saya, nanti kami abstain di putaran kedua. Siapa yang bisa menjamin. Belum faktor PKS, kemana arahnya, terbukti betul. Tinggal 30 menit, saya harus mengambil keputusan. Dan waktu itu dibawa opsi itu. Pak Marzuki Alie sebagai Ketua DPR memberi opsi itu dan siap divoting. Itu detik-detik yang paling menentukan. Kalau dibuka 3 opsi, tadi itu. We will lose, karena banyak sekali orang yang mudah ingkar janji, ingkar kesepakatan.

Kemudian, 6 bulan 15% sebetulnya, sebelumnya ada kesepakatan, 5%, meski pemerintah mengusulkan bukan 5%, Banggar usul 5%, itu terlalu rendah. Kok BBM buru-buru dinaikkan. De facto, sejak Oktober 2011, Indonesia Crude Price (ICP) kita sudah diatas yang ada dalam APBN 2012, kenytaan November, Desember, Januari, Februari, saya belum menaikkan. Oleh rakyat, kok mudah sekali menaikkan BBM, mosok ga ada cara lain. Meskipun pemerintah 5%, Banggar 5%, tapi politiknya tinggi, saya betul-betul sadar bahwa ini telalu rendah, maka di kantor, kebetulan menteri-menteri yang merepresentasikan parpol ada di situ, pak Wacik di situ. Saya perintahkan bikin antara 10-15%, jadi bukan ide Golkar (tepuk tangan peserta), kami bermain 15%. Meskipun PD masih patuh pada Banggar. Kemudian yang lain 10-15%. Jadi 15% itu bukan monopoli, bukan ide Partai Golkar. Bahkan kesepakatan itu nantinya, menuju 10%, tapi diingkari lagi.

Kemudian sampailah pada titik krusial. Mau 3 opsi atau 2 opsi. Kalau dua opsi, kalau PG dan koalisi bisa jadi satu, PKS lupakan. jadi kalau itu jadi 1, hampir pasti menghadapi di sana menang.Yang harus saya putuskan berapa? Tadinya saya ingin, begini saja deh, 15% tetapi barangkali waktu yang paling tepat 3-4 bulan boleh 3 dan 4 bulan. Sebetulnya PG setuju 15% 3-4 bln, tentu juga PD, PAN, PKB dan PPP. Tetapi begini, internal PG gaduhnya luar biasa, dibenarkan oleh salah satu menteri dari PG. Waktu ketemu 10%, PKS disitu, meski diingkari lagi, diingkari lagi. Sudah kompak semua, tapi ingkar, gak nyana, akhirmya kewalahan.

Toh, 15% juga ide kita, ide saya, lantas waktunya tinggal 30 menit, lantas kalau 3 opsi tidak bagus, oleh karena itulah semua yakin, saya telepon Aburizal Bakrie atau Ical (Ketua Umum PG) meskipun pak Ical di Papua, semua ada di situ, berikan waktu kepada saya, saya ingin mengajak berdoa, supaya tidak salah keputusan saya, nanti keputusan saya akan segera kita sampaikan ke DPR. Saya mengajak membaca Al-Fatehah. Yang beragama  Islam, memohon kepada Allah. Dalam keadaan seperti ini, memohon pertolongan kepada  Tuhan, yang kita harapkan, dan pertolongan itu sungguh datang.

Nah, setelah itu, Bismillah, saya putuskan dua opsi. Perjuangkan, voting naik ke atas. Bismillah. Dan hanya selisih 20 menit, terjadilah. Tampaknya PDIP tidak siap (diikuti tertawa hadirin). PKS memang seperti itu.

Kedua, dengan disetujuinya amandemen pasal 7 ayat 6a, itu berarti saya diberikan kewenangan untuk setiap saat manakala ada selisih haga 15% atau lebih baik naik atau turun, dalam waktu 6 bulan berturut-turut, rata-rata, itu diberikan kewenangan melakukan penyesuaian harga. Itu jelas legitimasi dan legalitas.

Sebenarnya, pidato saya setelah rapat paripurna bukan luar biasa, dari dulu juga begitu. Di dunia juga begitu. Presiden lain juga begitu, sejak Suharto. Bu Megawati juga menaikkan. Artinya, kewenangan itu ada di pemerintah, domain eksekutif. Saudara di DPR jangan semua diborong, itu sistem seperti parlementer, wrong. Ini sistem presidensil, DPR itu hanya menetapkan berapa subsidi. Pemerintah menjaga subsidi tidak melampaui defisit.

Bagaimana pemerintah menjaga subsidi?  Terserah. Nah kalau semua dikontrol DPR, berarti gak perlu ada lembaga eksekutif. Amat riuh kalau dibawa ke dewan.

PD melakukan pencerahan, meletakkan kembali dasar-dasar ketatanegaraan yang benar. Kita negara kesatuan dengan sistem presidensial, bukan parlementer, dan federal. Oleh karena itulah, tadi malam saya ingatkan gubernur, bupati, walikota, harus memiliki moral dan etika untuk mematuhi yang jadi kebijakan pemerintah. Presiden sesuai UUD 45 memegang pemerintahan. Gubernur/bupati/walikota adalah kepanjangan presiden, keliru hukumnya. Bupati/walikota memimpin unjuk rasa, melawan membangkang pemerintahnya. Yang menyedihkan, seruan itu datang dari komunitas politik yang di dalammnya juga pernah menjadi presiden (tepuk tangan).

Bayangkan, kalau itu terjadi, 2014 presiden ganti, seluruh walikota, bupati dan gubernur dari PD melakukan hal yang sama, kayak apa negara kita ini? Menangis rakyat kita. Itu insubordinasi, itu pembangkangan. Itu pemberontakan, itu perlawanan. Itu tidak mencerminkan sistem negara kesatuan. Federal barangkali, ada domain, kekuasaan pada partai tertentu, kita bukan itu.

Kita kembali pada 30 malam sampai dini hari, ini adalah yang terbaik. Saudara menjadi bagaian yang menetapkan yang terbaik (tepuk tangan) Sekarang, apa yang dilakukan agar 30 maret dan 1 April ini, PD bisa mendapatkan peluang dan momentum baru untuk meningkatkan keberhasilan kita dalam perjuangan politik. Begini, saya  berharap ketum dan seluruh jajaran membaca dan memahami isi penjelasan saya tadi malam. Lakukan sesuatu, pemerintah apa, masyarakat apa, maka rakyat akan tahu PD lah yang peduli, PD yang konsisten, PD lah yang tahu apa yang harus dilakukan bersama kedepan menyelamatkan perekonomian kita.

Saya ambil contoh, tadi malam (30 Maret) saya sampaikan ekonomi sebuah negara, itu diharapkan terus tumbuh. Kalau ekonomi tidak tumbuh, negara akan collaps atau stagnan. Bagi negara berkembang, yang kemiskinan makin tinggi, penganggurannya juga biasanya tinggi, pembangunan belum, kalau ekonomi tdk tumbuh, itu berarti masa depan gelap. Ekonomi harus tetap tumbuh. Nah agar ekonomi tumbuh, maka investasi harus berkembang. Serukan, wahai PD, dimana-mana, di berbagai forum dalam dunia seperti ini, mari kita tingkatkan investasi. Gubernur, bupati, walikota, jangan mengeluarkan  aturan yang menghambat investasi. Demikian juga pihak-pihak lain. Kalau disuarakan terus menerus  pelaku ekonomi dan dunia usaha  akan salut. Jadi Partai Demokrat mengerti apa sumber pertumbuan di negeri ini.

Kedua, soal ekspor, ayo digalakkan industri-industri ekspor supaya ekonomi tumbuh. Berikutnya, govermenting spending, ya APBN itu. Mengapa pembelajaan dan penerimaan penting agar menopang pertumbuhan, ekonomi akan tumbuh kalau masyarakatnya konsumsi barang-barang yang diperlukan, masyarakat bisa beli. PD harus bersuara, dukung langkah pemerintah yang terus meningkatkan gaji PNS, yang terus mendorong peningkatan upah buruh, terus meningkatkan nilai tukar petani, yang terus memberi bantuan prang miskin. Mengapa pemerintah terus didukung, karena masyarakat punya daya beli, kemampuan daya beli. Kalau  PD terus menerus bersama rakyat, maka orang tahu PD mengerti ekonomi, mengerti darimana asalnya pertumbuhan itu. Pertumbuhan juga dilihat dari sektor rill dan moneter, jadi PD sektor riil, jasa, pertanian, teruslah dalam keadaan seperti ini tingkatkan produktivitas daya saing, dan efisiensinya. Moneter, dikelola maka baiklah investasinya, kelola baiklah suku bunga, agar gerak semua itu. maka PD dianggap mengerti itu pertumbuhan.

Pertumbuhan ekonomi kita tinggi, hanya lawan-lawan politik atau orang yang tidak jujur dan jernih hatinya tidak mau mengakui pertumbuhan Indonesia. Tiongkok negara yang paling tinggi pertumbuhannya, tahun ini ditargetkan tumbuh 7,5 persen, India yang selama ini tinggi, ditargetkan 6,9 persen. Sebenarnya APBN 2012 kita menargetkan 6,7 %, karena ada masalah ini kita koreksi menjadi 6,5%. Itu lompatan yg luar biasa melihat India, Malaysia, Thailand rendah. Kemarin di Seoul, saya diminta bertemu dengan pemimpin negara lain, beliau-beliau yang meminta, bukan saya. Semua minta ketemu dengan kita karena ada peluang kerjasama dengan kita, ekonomi mereka tumbuh dan saya juga ketemu Deputy Prime Minister England.