Minggu, 01 Juli 2012

Komitmen RI Beri Pinjaman ke IMF US$ 1 Miliar...???>>>..Pemerintah melalui Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan akan memberikan pinjaman kepada Dana Moneter Internasional (IMF) untuk memperkuat permodalan lembaga tersebut. Dana sebesar US$ 1 Miliar atau sekitar Rp 9,4 triliun berasal dari cadangan devisa Indonesia di Bank Indonesia akan disiapkan...??? ..>> PADAHAL KONON ...Kemenkeu: Pemerintah Masih Sulit Lepas dari Jeratan Utang..>> TAPI ANEH YAH...PIKIRAN JAHAT PARA ANTEK NEOLIBS DAN HAMBA-SAHAYA .KAUM KAPITALIS DAN NEOIMPERIALIS INI..INI...SANGAT..ANEH... DAN JAUH DARI PKIRAN AKAL SEHAT...???>> ..Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto menjelaskan utang negara terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman luar negeri. Mengenai utang dalam bentuk pinjaman, Rahmat mengakui pemerintah masih dapat dikurangi. "Dalam 6 tahun terakhir, pinjaman ini semakin berkurang," ujarnya ketika ditemui dalam jumpa dengan wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (29/6/2012). Menurut Rahmat, SBN-lah yang mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan masih defisitnya anggaran negara. "Jadi selagi APBN masih defisit maka tetap akan ada tambahan utang. Kalau pun sudah surplus baru bisa (dikurangi)," jelasnya...>> ...Pemerintah berencana untuk menambah utang hingga Rp 134 triliun di tahun ini untuk pembiayaan anggaran. Sebanyak 80% dari total utang berasal dari investor dalam negeri. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/6/2012)...>>>>>>.Pemerintah lebih mandahulukan penyelamatan rentenir IMF daripada berinvestasi untuk menambah anggaran pendidikan, kesehatan, pertanian, nelayan, anggaran kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia>> AAHHH..... DASAR PRESIDEN DAN MEKEU ITU ANTEK2.AS-DAN NEOLIBS...???.....HARUS DITOLAK...!!!! >>>..Jumlah pembayaran utang pada tahun 2011 mencapai Rp 240,517 triliun, bahkan dalam pagu APBN-P 2012, jumlah pembayaran utang pemerintah sudah mencapai Rp 322,709 triliun. Bila dibandingkan porsi anggaran untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan pertanian, jumlah pembayaran utang telah menghabiskan porsi anggaran negara dalam jumlah yang sangat signifikan....>>>....4 Alasan Menolak Komitmen RI Beri Pinjaman ke IMF US$ 1 Miliar..>> ...Para lembaga swadaya masyarakat (LSM) langsung reaktif terhadap komitmen tersebut. Setidaknya penolakan ini disampaikan oleh Koalisi Anti Utang (KAU), Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Indonesia for Global Justice (IGJ), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Indonesia Human Right Committee for Social Justice (IHCS), Relawan Peduli Demokrasi (REPDEM), Lingkar Studi-Aksi untuk Demokrasi Indonesia (LS-ADI)...>>>...Pertama, Masih dominannya peran negara maju dalam pengambilan keputusan di IMF menunjukkan bahwa reformasi lembaga keuangan internasional yang didorong oleh G20 adalah palsu dan hanya mengukuhkan sistem kapitalisme saat ini. Proposal G20 untuk melakukan reformasi terhadap lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia, sekaligus memberi mandat kedua institusi ini sebagai agen penting dalam membantu pemulihan krisis. Dalam London Summit disepakati penambahan dana untuk kedua lembaga ini hingga mencapai US$ 1,1 triliun...>>..Kedua, Deregulasi, privatisasi dan pengetatan anggaran sosial masih menjadi resep generik IMF kepada negara peminjam. Upaya untuk mereformasi persyaratan utang IMF kepada negara peminjam juga jauh dari harapan. Kebijakan pengetatan fiskal dan moneter masih diberlakukan oleh negara-negara yang menjadi pasien IMF, termasuk di Eropa saat ini..>>>Meskipun terjadi penambahan persentase hak suara bagi anggota dari negara berkembang, namun jika dibandingkan dari total hak suara masih sangat kecil. Negara-negara maju masih mendominasi pengambilan keputusan dewan eksekutif IMF...>>...Ketiga, Utang IMF untuk mengatasi krisis Eropa hanya akan menguntungkan bank-bank besar penyebab utama krisis di Amerika dan Eropa, sedangkan rakyat di negara penerima utang akan menanggung beban krisis lewat pemotongan anggaran sosial dan pembayaran utang. Bank-bank swasta Jerman dan Perancis adalah pemilik 70% dari total utang Yunani. ..>>>...Resep IMF dalam menyelesaikan krisis ekonomi di Indonesia terbukti justru semakin memperpuruk kita dengan utang yang menggunung. Bank-bank diselamatkan namun rakyat yang menanggung beban pembayaran utang sampai sekarang...>> ...Keempat, Pemerintah SBY lebih mementingkan citra di panggung internasional daripada memikirkan kondisi rakyat Indonesia. Jumlah dana yang rencananya akan disalurkan kepada IMF tidaklah sedikit dan sangat mengganggu rasa keadilan....>>..Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan masih terdapat potensi tekanan overheating alias kepanasan terhadap perekonomian di Asia. Untuk itu pemerintah negara-negara di Asia harus menetralkan semua kebijakan makro ekonominya guna mengantisipasi overheating tersebut. Demikian disampaikan Direktur Pembangunan Asia-Pasifik IMF Anoop Singh seperti dikutip detikFinance, Minggu (29/4/2012)....>>> Agus menjelaskan, pemerintah Indonesia memberi sinyal akan memberikan pinjaman maksimal sebesar US$ 1 Miliar kepada IMF. "Belum bisa disebutkan tetapi saya rasa maksimal US$ 1 Miliar," imbuhnya. Agus menjelaskan, jika pinjaman yang diberikan oleh pemerintah Indonesia tidak akan diambil dari APBN melainkan dari cadangan devisa RI yang saat ini berjumlah US$ 111,52 Miliar.....>>>...Pemerintah mencari tambahan utang sebagai dana 'jaga-jaga' antisipasi bila krisis ekonomi dunia khususnya Eropa memukul Indonesia. Setelah dapat utang dari Bank Dunia US$ 2 miliar (Rp 18 triliun), pemerintah mencari utang lain kontijensi ini senilai US$ 3 miliar (Rp 27 triliun). "Kita mengharapkan akan mencapai US$ 5 miliar, itu termasuk US$ 2 miliar dari Bank Dunia," ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo saat ditemui di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (21/5/2012)....>>> BANYAK HAL YANG SANGAT BERTENTANGAN DENGAN AKAL SEHAT...??? NEGARA MASIH BANYAK HUTANG... MASIH NAMBAH HUTANG.....??? TAPI DENGAN STYLE DAN GAYA HERO... MAU MEMBERI PINJAMAN KEPADA IMF... 1 MILYAR DOLAR..?? >>> HEHE... APA LOGIKA DASARNYA... ANEH....??? ... KALAU PUNYA UANG BANYAK SEGERA STOP HUTANGAN... DAN LUNASKAN SEGERA HUTANG2 YANG MENGGUNUNG ITU...??? DASAR ANTEK AS DAN KAUM REGIM IMPERIALIS DAN PENJAJAH KRIMINAL INTERNASIONAL... ??? >>> RAKYAT WASPADALAH DENGAN SIKAP PRESIDEN DAN WAPRES ITU.. JUGA SIAPA TUH MENKEU..ITU....>>> MEREKA ITU JAHAT TERHADAP RAKYAT INDONESIA... DAN BANGSA INDONESIA...???>>> MEREKA ITU LEBIH SAYANG DAN HORMAT TERHADAP PARA PENJAJAH.INTERNASIONAL..JAHAT..>>...Hingga akhir April 2012, jumlah utang pemerintah Indonesia tercatat mencapai Rp 1.903 triliun, naik Rp 99,72 triliun dari posisi 2011. Ini bakal jadi bom waktu, kenapa? Direktur Koalisi Anti Utang, Dani Setiawan mengatakan, Indonesia harusnya belajar dari kondisi negara di Eropa seperti Jerman dan Prancis yang terhantam krisis karena jumlah utang yang besar. "Jerman dan Prancis pun keteteran dengan beban utang yang besar. Kita menunggu bom waktu. Sekarang mungkin masih stabil, tapi tidak ada yang bisa memperkirakan krisis. Kita menunggu bom waktu yang nantinya utang ini bisa menjadi beban bagi generasi mendatang, ada kerusakan sistemik," ujar Dani kepada detikFinance, Selasa (22/5/2012)....>>

 

Utang Pemerintah Rp 1.903 Triliun Bakal Jadi 'Bom Waktu'

Ramdhania El Hida - detikfinance
Selasa, 22/05/2012 10:55 WIB..http://finance.detik.com/read/2012/05/22/105515/1921517/4/utang-pemerintah-rp-1903-triliun-bakal-jadi-bom-waktu

 

Foto: dok.detikFinance

Jakarta - Hingga akhir April 2012, jumlah utang pemerintah Indonesia tercatat mencapai Rp 1.903 triliun, naik Rp 99,72 triliun dari posisi 2011. Ini bakal jadi bom waktu, kenapa?

Direktur Koalisi Anti Utang, Dani Setiawan mengatakan, Indonesia harusnya belajar dari kondisi negara di Eropa seperti Jerman dan Prancis yang terhantam krisis karena jumlah utang yang besar.

"Jerman dan Prancis pun keteteran dengan beban utang yang besar. Kita menunggu bom waktu. Sekarang mungkin masih stabil, tapi tidak ada yang bisa memperkirakan krisis. Kita menunggu bom waktu yang nantinya utang ini bisa menjadi beban bagi generasi mendatang, ada kerusakan sistemik," ujar Dani kepada detikFinance, Selasa (22/5/2012).

Kerusakan sistemik yang dimaksud Dani terjadi karena ekonomi Indonesia saat ini masih ditopang oleh ekspor barang mentah dan aliran uang panas jangka pendek dari asing.

"Jadi tidak ada pondasi yang menjadikan perekonomian kuat dalam menopang guncangan krisis. Jika puluhan triliun keluar dan saat yang sama jatuh nilai ekspor, seberapa tahan ekonomi kita. Apalagi harus bayar cicilan pokok dan bunga utang besar. Ini justru menimbun masalah yang besar dan itu dampak sistemik dari utang itu," paparnya.

Untuk menghindari dampak sistemik tersebut, pemerintah harus menghentikan penarikan utang-utang baru dan moratorium pembayaran utang sambil mengevaluasi pinjaman-pinjaman tersebut.

"Saat ini jumlah pembayaran cicilan pokok dan bunga melebihi utangnya sendiri, itu karena bayar bunga. Jadi, hentikan penarikan utang baru moratorium pembayaran utang dan evaluasi berapa besar pinjaman yang sudah ditarik," pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Dani juga mengatakan, manajemen utang yang dijalankan pemerintah masih belum baik karena pemerintah sistem 'gali lubang tutup lubang' yang dilakukan.

"Jadi pemerintah menarik utang baru, seperti menerbitkan surat berharga negara lagi dan yang baru ini pinjaman kontigensi dari Bank Dunia. Ini namanya gali lubang tutup lubang, strategi pemerintah ini tidak akan berhasil mengurangi utang," ujarnya.

Belum lagi akumulasi utang yang terus bertambah secara nominal belum memberikan dampak yang luar biasa bagi pembangunan nasional.

"Kualitas pembangunan nasional tetap jalan di tempat. Ini terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia Indonesia yang masih rendah dibandingkan negara lain, seperti Malaysia, Singapura, Thailand. Masa pemerintahan SBY-Boediono tidak ada kontribusi nyata, kalau utang itu ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Dani menilai kualitas pembangunan ekonomi Indonesia, seperti infrastruktur untuk pedesaan masih belum menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Pasalnya, kemiskinan masih didominasi penduduk pedesaan. Bahkan, program pembangunan untuk masyakarat di desa yang dibiayai dari utang tidak terlihat berjalan efektif. Hal ini justru berbeda dengan program yang dibiayai langsung dari APBN, dampaknya masih lebih nyata.

Seperti diketahui, total utang pemerintah Indonesia hingga April 2012 mencapai Rp 1.903,21 triliun, naik Rp 99,72 triliun dari posisi di akhir 2011 yang nilainya Rp 1.803,49 triliun. Jika dibandingkan Maret 2012 yang jumlahnya Rp 1.859,43 triliun, maka utang pemerintah naik Rp 43,78 triliun.

Secara rasio terhadap PDB, utang pemerintah Indonesia berada di level 26,3% pada April 2012. (nia/dnl)

Utang Pemerintah Bengkak Lagi Jadi Rp 1.903 Triliun

Wahyu Daniel - detikfinance..http://finance.detik.com/read/2012/05/22/101044/1921469/4/utang-pemerintah-bengkak-lagi-jadi-rp-1903-triliun
Selasa, 22/05/2012 10:11 WIB

Jakarta - Total utang pemerintah Indonesia hingga April 2012 mencapai Rp 1.903,21 triliun, naik Rp 99,72 triliun dari posisi di akhir 2011 yang nilainya Rp 1.803,49 triliun. Jika dibandingkan Maret 2012 yang jumlahnya Rp 1.859,43 triliun, maka utang pemerintah naik Rp 43,78 triliun.

Secara rasio terhadap PDB, utang pemerintah Indonesia berada di level 26,3% pada April 2012.

Jika dihitung dengan denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah di April 2012 mencapai US$ 207,1 miliar. Jumlah ini naik dari posisi di akhir 2011 yang mencapai US$ 198,89 miliar.

Demikian data Ditjen Pengelolaan Utang Kemenkeu yang dikutip detikFinance, Selasa (22/5/2012).

Utang pemerintah tersebut terdiri dari pinjaman Rp 619,17 triliun dan surat berharga Rp 1.284,04 triliun. Jika menggunakan PDB Indonesia yang sebesar Rp 7.226 triliun, maka rasio utang Indonesia per April 2012 sebesar 26,3%.

Sementara rincian pinjaman yang diperoleh pemerintah pusat hingga akhir April 2012 adalah:

  • Bilateral: Rp 377,36 triliun
  • Multilateral: Rp 25,18 triliun
  • Komersial: 215,04 triliun
  • Supplier: Rp 460 miliar
  • Pinjaman dalam negeri Rp 1,13 triliun
Sementara total surat utang yang telah diterbitkan oleh pemerintah sampai April 2012 mencapai 1.284,04 triliun. Naik dibandingkan posisi di akhir 2011 yang sebesar Rp 1.859,43 triliun.

Berikut catatan utang pemerintah pusat dan rasionya terhadap PDB sejak tahun 2000:
  • Tahun 2000: Rp 1.234,28 triliun (89%)
  • Tahun 2001: Rp 1.273,18 triliun (77%)
  • Tahun 2002: Rp 1.225,15 triliun (67%)
  • Tahun 2003: Rp 1.232,5 triliun (61%)
  • Tahun 2004: Rp 1.299,5 triliun (57%)
  • Tahun 2005: Rp 1.313,5 triliun (47%)
  • Tahun 2006: Rp 1.302,16 triliun (39%)
  • Tahun 2007: Rp 1.389,41 triliun (35%)
  • Tahun 2008: Rp 1.636,74 triliun (33%)
  • Tahun 2009: Rp 1.590,66 triliun (28%)
  • Tahun 2010: Rp 1.676,15 triliun (26%)
  • Tahun 2011: Rp 1.803,49 triliun (25%)
  • April 2012: Rp 1.903,21 triliun (26,3%)
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan tengah mempersiapkan gerakan penghematan nasional. Gerakan ini diharapkan bisa jadi solusi lonjakan subsidi BBM bila tahun ini harga minyak dunia semakin melonjak dan cegah utang baru. (dnl/ang)

 

Ini 4 Alasan Menolak Komitmen RI Beri Pinjaman ke IMF US$ 1 Miliar

Suhendra - detikfinance...http://finance.detik.com/read/2012/07/01/171135/1955137/5/ini-4-alasan-menolak-komitmen-ri-beri-pinjaman-ke-imf-us--1-miliar?f9911023
Minggu, 01/07/2012 17:28 WIB
Jakarta -

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan akan memberikan pinjaman kepada Dana Moneter Internasional (IMF) untuk memperkuat permodalan lembaga tersebut. Dana sebesar US$ 1 Miliar atau sekitar Rp 9,4 triliun berasal dari cadangan devisa Indonesia di Bank Indonesia akan disiapkan.

Para lembaga swadaya masyarakat (LSM) langsung reaktif terhadap komitmen tersebut. Setidaknya penolakan ini disampaikan oleh Koalisi Anti Utang (KAU), Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Indonesia for Global Justice (IGJ), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Indonesia Human Right Committee for Social Justice (IHCS), Relawan Peduli Demokrasi (REPDEM), Lingkar Studi-Aksi untuk Demokrasi Indonesia (LS-ADI).

Dalam pernyataan sikap mereka yang dikutip detikFinance, Minggu (1/7/2012) menegaskan bahwa hal itu bukanlah pinjaman, melainkan kesepakatan G20 untuk meningkatkan permodalan oleh Anggota IMF yang juga ditetapkan pada pertemuan tahunan IMF bulan Juni 2012, dengan jumlah total mencapai US$ 430 miliar.

Dana tersebut akan digunakan untuk menanggulangi krisis ekonomi di Eropa dan dampaknya di negara berkembang. Seperti disebutkan dalam siaran pers IMF No. 12/148, Indonesia, Malaysia dan Thailand menyatakan komitmennya untuk bergabung dengan upaya internasional tersebut dan akan melakukan konsultasi di dalam negeri terkait hal itu.

"Kami berbagai organisasi masyarakat sipil menentang keras komitmen pemerintah Indonesia untuk menambah modal IMF," jelas keterangan tertulis mereka.

Berikut ini pernyataan mereka:


Pertama, Masih dominannya peran negara maju dalam pengambilan keputusan di IMF menunjukkan bahwa reformasi lembaga keuangan internasional yang didorong oleh G20 adalah palsu dan hanya mengukuhkan sistem kapitalisme saat ini.

Proposal G20 untuk melakukan reformasi terhadap lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia, sekaligus memberi mandat kedua institusi ini sebagai agen penting dalam membantu pemulihan krisis. Dalam London Summit disepakati penambahan dana untuk kedua lembaga ini hingga mencapai US$ 1,1 triliun.

Dalam pertemuan G20 di Pittsburg (2009), para pemimpin G20 menyepakati untuk mengalihkan hak suara negara-negara maju sebesar 5% bagi negara berkembang. Mandat yang diberikan oleh anggota G20 tersebut memberi nafas baru kepada IMF setelah lembaga tersebut mengalami krisis legitimasi dan pembiayaan. Bahkan upaya ini disebut-sebut sebagai membangkitkan lembaga yang sudah menjadi fosil.

Meskipun terjadi penambahan persentase hak suara bagi anggota dari negara berkembang, namun jika dibandingkan dari total hak suara masih sangat kecil. Negara-negara maju masih mendominasi pengambilan keputusan dewan eksekutif IMF.

Eropa memegang sepertiga dari kursi di dewan eksekutif dan klaim hak feodal yang dimiliki Eropa selalu menempati peran direktur eksekutif, sedangkan Amerika Serikat memiliki hampir 17% hak suara sehingga memiliki hak veto.

Kedua, Deregulasi, privatisasi dan pengetatan anggaran sosial masih menjadi resep generik IMF kepada negara peminjam. Upaya untuk mereformasi persyaratan utang IMF kepada negara peminjam juga jauh dari harapan. Kebijakan pengetatan fiskal dan moneter masih diberlakukan oleh negara-negara yang menjadi pasien IMF, termasuk di Eropa saat ini.

Umumnya persyaratan yang dikenakan adalah membatasi atau mengurangi pengeluaran pemerintah untuk anggaran publik, membatasi defisit anggaran, mencabut berbagai subsidi publik, privatisasi dan liberalisasi seluruh sektor perekonomian. Sebagaimana pengalaman Indonesia di masa lalu.

Ketiga, Utang IMF untuk mengatasi krisis Eropa hanya akan menguntungkan bank-bank besar penyebab utama krisis di Amerika dan Eropa, sedangkan rakyat di negara penerima utang akan menanggung beban krisis lewat pemotongan anggaran sosial dan pembayaran utang. Bank-bank swasta Jerman dan Perancis adalah pemilik 70% dari total utang Yunani.

Sehingga utang IMF kepada pemerintah Yunani pada akhirnya akan digunakan untuk membayar utang kepada bank-bank swasta tersebut. Sebagaimana terjadi pada Indonesia tahun 1997/1998 yang menunjukkan bahwa resep ekonomi IMF telah menyebabkan beralihnya utang swasta menjadi utang pemerintah, bahkan hingga sekarang, hampir 60 triliun setiap tahunnya dana APBN digunakan untuk membayar obligasi rekap tersebut.

Komitmen pemerintah Indonesia untuk terlibat dalam memperkuat cadangan modal IMF sama dengan terlibat untuk menyengsarakan rakyat di Eropa. Pemerintah tidak belajar dari kesalahan masa lalu ketika masih dalam cengkraman IMF.

Resep IMF dalam menyelesaikan krisis ekonomi di Indonesia terbukti justru semakin memperpuruk kita dengan utang yang menggunung. Bank-bank diselamatkan namun rakyat yang menanggung beban pembayaran utang sampai sekarang.

Keempat, Pemerintah SBY lebih mementingkan citra di panggung internasional daripada memikirkan kondisi rakyat Indonesia. Jumlah dana yang rencananya akan disalurkan kepada IMF tidaklah sedikit dan sangat mengganggu rasa keadilan.

Pemerintah lebih mandahulukan penyelamatan rentenir IMF daripada berinvestasi untuk menambah anggaran pendidikan, kesehatan, pertanian, nelayan, anggaran kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia.

Pemerintah juga seharusnya berkaca pada kondisi ekonomi Indonesia. Indonesia masih menjadi negara pengutang dengan beban pembayaran utang yang memberatkan anggaran negara.

Jumlah pembayaran utang pada tahun 2011 mencapai Rp 240,517 triliun, bahkan dalam pagu APBN-P 2012, jumlah pembayaran utang pemerintah sudah mencapai Rp 322,709 triliun. Bila dibandingkan porsi anggaran untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan pertanian, jumlah pembayaran utang telah menghabiskan porsi anggaran negara dalam jumlah yang sangat signifikan.
"Kami menolak rencana pemerintah tersebut, dan menyerukan agar Indonesia tidak usah terlibat dalam menghidupkan kembali lembaga rentenir internasional seperti IMF," tegas mereka.

Merasa Utang Budi, RI Berikan IMF Pinjaman Hingga US$ 1 Miliar

Feby Dwi Sutianto - detikfinance
Kamis, 28/06/2012 13:22 WIB
Jakarta
http://finance.detik.com/read/2012/06/28/132209/1953124/5/merasa-utang-budi-ri-berikan-imf-pinjaman-hingga-us--1-miliar
Pemerintah memberi sinyal siap menjadi kreditur atau pemberi pinjaman kepada Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF). Sebelumnya, RI memang pernah menjadi negara penerima pinjaman terbesar dari IMF.

Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo mengatakan pemerintah RI akan memberikan pinjaman kepada IMF mencapai US$ 1 miliar untuk membantu negara-negara dunia yang tengah menghadapi krisis.

"Indonesia juga pernah pinjam IMF di 2006 dan kita sudah kembalikan. Kalau sekarang kita bisa berikan pinjaman ke IMF, kita sedang ada di posisi yang lebih baik dan kita juga harus memperhatikan negara-negara dunia yang tidak beruntung yang perlu disiapkan," ungkap Agus di DPR, Jakarta, Kamis (28/6/2012).

Agus menjelaskan, pemerintah memandang perlu untuk memberikan bantuan pinjaman melalui IMF kepada negara-negara dunia yang tengah mengalami krisis supaya kondisi krisis tersebut tidak berdampak buruk terhadap perekonomian dunia.

"Kita selesaikan proses pinjaman intern ke IMF sebagai kekuatan ekonomi dunia, supaya jangan memburuk dan malah membahayakan semua," sebutnya.

Agus menjelaskan, pemerintah Indonesia memberi sinyal akan memberikan pinjaman maksimal sebesar US$ 1 Miliar kepada IMF.

"Belum bisa disebutkan tetapi saya rasa maksimal US$ 1 Miliar," imbuhnya.

Agus menjelaskan, jika pinjaman yang diberikan oleh pemerintah Indonesia tidak akan diambil dari APBN melainkan dari cadangan devisa RI yang saat ini berjumlah US$ 111,52 Miliar


"Itu nanti bukan dalam bentuk APBN, tetapi semacam satu pengelolaan dana yang merupakan bagian dari cadangan devisa. Jadi cadangan devisa tidak dipindahkan, karena akan tetap tercatat sebagai cadangan devisa Indonesia," tutup Agus. (feb/dru)  

IMF: Asia, Waspada Overheating!

Ramdhania El Hida - detikfinance. http://finance.detik.com/read/2012/04/29/160341/1904326/5/imf-asia-waspada-overheating
Minggu, 29/04/2012 16:03 WIB


Jakarta - Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan masih terdapat potensi tekanan overheating alias kepanasan terhadap perekonomian di Asia. Untuk itu pemerintah negara-negara di Asia harus menetralkan semua kebijakan makro ekonominya guna mengantisipasi overheating tersebut.

Demikian disampaikan Direktur Pembangunan Asia-Pasifik IMF Anoop Singh seperti dikutip detikFinance, Minggu (29/4/2012).

"Dalam jangka pendek, ada kekhawatiran tekanan overheating mulai kembali di Asia. Di banyak bagian di Asia, kami melihat beberapa kekakuan dalam penurunan inflasi meskipun di banyak negara, inflasi ini telah turun secara parsial di mana harga komoditas mulai moderat," jelasnya.

Menurut Anoop, IMF melihat adanya kecenderungan inflasi inti yang masih tinggi di banyak negara. Bahkan proyeksi inflasi di banyak negara telah melebihi target pertengahan tahun yang telah ditetapkan negara tersebut. Hal ini karena adanya kebijakan ekonomi makro yang akomodatif di mana suku bunga di beberapa negara Asia justru di bawah level sebelum terjadinya krisis ekonomi global, sekitar tahun 2002-2007.
"Untuk itu, negara-negara ini harus memiliki kenijakan ekonomi makro yang lebih netral," ujarnya.

Pemerintah negara-negara di Asia, lanjut Anoop, harus lebih melihat ke arah permintaan domestik dan tidak mengandalkan ekspor guna mendorong pertumbuhan ekonomi negaranya. Dia menambahkan, Asia juga harus merangkul dan mengambil tantangan untuk mengubah model pertumbuhan ekonominya.

"Bagaimana kita memastikan bahwa Asia dapat tetap menjadi pemimpin dalam pertumbuhan global? Apalagi, Asia, seperti yang kita ketahui, tergantung pada ekspor ke negara maju yang saat ini permintaan akan komoditasnya cenderung turun," jelasnya.

Perubahan model pertumbuhan ini akan membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengurangi ketidaksetaraan yang semakin tinggi dalam beberapa dekade ini.

Sementara itu, Anoop mengamati bahwa risiko gelembung properti di Asia, khususnya Cina dan Singapura, telah agak mereda dengan intervensi pemerintah yang aktif untuk mendinginkan harga properti dari waktu ke waktu.

"Jika Anda melihat di dekat China, harga properti telah berkurang dan jumlah transaksi berkurang. Resiko dari gelembung harga properti di Cina secara signifikan telah dimoderasi. Seperti yang Anda tahu, Cina telah mengambil sejumlah langkah administratif untuk memastikan bahwa properti gelembung harga tidak berlaku," tandasnya. (nia/dru)

Pemerintah Masih Sulit Lepas dari Jeratan Utang

Ramdhania El Hida - detikfinance..http://finance.detik.com/read/2012/06/29/132757/1954012/4/pemerintah-masih-sulit-lepas-dari-jeratan-utang?f991104topnews
Jumat, 29/06/2012 13:27 WIB
Jakarta - Pemerintah mengaku sulit untuk lepas dari utang mengingat fungsi utang yang tidak dapat dihilangkan begitu saja.

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto menjelaskan utang negara terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman luar negeri. Mengenai utang dalam bentuk pinjaman, Rahmat mengakui pemerintah masih dapat dikurangi.

"Dalam 6 tahun terakhir, pinjaman ini semakin berkurang," ujarnya ketika ditemui dalam jumpa dengan wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (29/6/2012).

Menurut Rahmat, SBN-lah yang mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan masih defisitnya anggaran negara.

"Jadi selagi APBN masih defisit maka tetap akan ada tambahan utang. Kalau pun sudah surplus baru bisa (dikurangi)," jelasnya.

Sayangnya, lanjut Rahmat, utang tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan, tetapi ada fungsi lain seperti untuk refinancing atau pembiayaan kembali dan benchmarking atau acuan dalam menentukan imbal hasil di pasar keuangan negara. Dengan demikian, utang tersebut tidak akan sepenuhnya habis.

"Tapi kan kita terbitkan utang ini juga untuk refinancing dan benchmarking, obligasi korporasi dan saham juga pakai benchmarking dari yield SBN itu. Jadi kita tetap perlu menerbitkan," ujarnya.

Begitupun dengan pinjaman luar negeri, Rahmat menyatakan meskipun bisa dikurangi tetapi sulit dihilangkan. Pasalnya, pinjaman ini bisa berfungsi sebagai tukar-menukar ilmu dalam menjalankan keuangan negara.

"Untuk pinjaman luar negeri, itu tergantung kebijakan pemerintah. Saya memperkirakan tidak akan hilang sama sekali, karena World Bank, ADB, IDB, mereka berikan pinjaman tapi dapat technical assistence untuk tangani isu-isu tertentu. Jadi memang kita sulit bebas dari utang," tandasnya. (nia/dru) 

Kemenkeu: Pemerintah Masih Sulit Lepas dari Jeratan Utang
Jakarta - 
http://forum.detik.com/kemenkeu-pemerintah-masih-sulit-lepas-dari-jeratan-utang-t451198.html
Pemerintah mengaku sulit untuk lepas dari utang mengingat fungsi utang yang tidak dapat dihilangkan begitu saja.

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto menjelaskan utang negara terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman luar negeri. Mengenai utang dalam bentuk pinjaman, Rahmat mengakui pemerintah masih dapat dikurangi.

"Dalam 6 tahun terakhir, pinjaman ini semakin berkurang," ujarnya ketika ditemui dalam jumpa dengan wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (29/6/2012).

Menurut Rahmat, SBN-lah yang mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan masih defisitnya anggaran negara.

"Jadi selagi APBN masih defisit maka tetap akan ada tambahan utang. Kalau pun sudah surplus baru bisa (dikurangi)," jelasnya.

Sayangnya, lanjut Rahmat, utang tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan, tetapi ada fungsi lain seperti untuk refinancing atau pembiayaan kembali dan benchmarking atau acuan dalam menentukan imbal hasil di pasar keuangan negara. Dengan demikian, utang tersebut tidak akan sepenuhnya habis.

"Tapi kan kita terbitkan utang ini juga untuk refinancing dan benchmarking, obligasi korporasi dan saham juga pakai benchmarking dari yield SBN itu. Jadi kita tetap perlu menerbitkan," ujarnya.

Begitupun dengan pinjaman luar negeri, Rahmat menyatakan meskipun bisa dikurangi tetapi sulit dihilangkan. Pasalnya, pinjaman ini bisa berfungsi sebagai tukar-menukar ilmu dalam menjalankan keuangan negara.

"Untuk pinjaman luar negeri, itu tergantung kebijakan pemerintah. Saya memperkirakan tidak akan hilang sama sekali, karena World Bank, ADB, IDB, mereka berikan pinjaman tapi dapat technical assistence untuk tangani isu-isu tertentu. Jadi memang kita sulit bebas dari utang," tandasnya. 

Pemerintah Bayar Cicilan Pokok dan Bunga Utang Rp 175,9 Triliun

Wahyu Daniel - detikfinance...http://finance.detik.com/read/2012/06/18/113212/1943785/4/pemerintah-bayar-cicilan-pokok-dan-bunga-utang-rp-1759-triliun
Senin, 18/06/2012 11:36 WIB
Jakarta - Tahun ini, pemerintah berencana membayar cicilan pokok dan bunga utang dengan total Rp 175,9 triliun. Sebesar Rp 68,16 triliun berupa cicilan pokok utang luar negeri dan Rp 117,785 triliun berupa cicilan bunga.

Demikian data dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan yang dikutip, Senin (18/6/2012).

Total cicilan pokok dan bunga utang tersebut mewakili 11,3% dari total belanja negara di tahun ini yang jumlahnya mencapai Rp 1.548,31 triiun.

Pada data tersebut dikatakan, total cicilan pokok pinjaman luar negeri tahun ini Rp 58,16 trilun mengalami kenaikan dibanding 2011 yang sebesar Rp 47,32 triliun. Tahun ini, pemerintah juga direncanakan menarik pinjaman luar negeri Rp 53,73 triliun.

Kemudian, pembayaran bunga utang di 2012 nilainya mencapai Rp 117,785 triliun. Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp 92,027 triliun.

Pembayaran bunga utang ini terdiri dari bunga utang dalam negeri Rp 84,75 triliun dan bunga utang luar negeri Rp 33,04 triliun.

Ditjen Pengelolaan Utang mengungkapkan dalam datanya, total utang pemerintah Indonesia tahun ini direncanakan bakal menapai Rp 1.959,65 triliun, naik dari total utang di 2011 yang mencapai Rp 1.803,49 triliun.

Seperti diketahui, total utang pemerintah Indonesia hingga Mei 2012 mencapai Rp 1.944,14 triliun, naik Rp 140,65 triliun dari posisi di akhir 2011 yang nilainya Rp 1.803,49 triliun.(dnl/ang)

Pemerintah Tambah Utang Rp 134 Triliun Tahun Ini

Feby Dwi Sutianto - detikfinan
http://finance.detik.com/read/2012/06/11/165832/1938296/4/pemerintah-tambah-utang-rp-134-triliun-tahun-ini
 
Jakarta - Pemerintah berencana untuk menambah utang hingga Rp 134 triliun di tahun ini untuk pembiayaan anggaran. Sebanyak 80% dari total utang berasal dari investor dalam negeri.

Hal ini disampaikan oleh Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/6/2012).

Rahmat menejelaskan penambahan utang pemerintah tersebut relatif aman yaitu 20% dari total pembiayaan APBN di tahun ini. "Anda hitung saja, 20 persen dari total kebutuhan pembiayaan kita," imbuhnya.

Penambahan utang pemerintah terbesar rencananya melalui penerbitan surat utang. Penerbitan surat utang di pasar dalam negeri menurut Rahmat akan menciptakan iklim keuangan yang baik.

"Penerbitan surat utang negara (SUN) di pasar domestik itu justru sangat bagus ikut dalam pengembangan pasar keuangan di dalam negeri," tambahnya.

Rahmat menilai utang pemerintah akan digunakan untuk pembiayaan infrastrukur. Utang harus ditambah karena adanya defisit anggaran.

"Kenapa kita masih menambah utang? Pertama APBN kita masih defsit, yang kedua kita harus melakukan refinancing utang karena masih ada utang-utang lama yang dibuat 10 sampai 15 tahun lalu," sebutnya.

Seperti diketahui, total utang pemerintah Indonesia hingga April 2012 mencapai Rp 1.903,21 triliun, naik Rp 99,72 triliun dari posisi di akhir 2011 yang nilainya Rp 1.803,49 triliun. Jika dibandingkan Maret 2012 yang jumlahnya Rp 1.859,43 triliun, maka utang pemerintah naik Rp 43,78 triliun. (feb/dnl)  

Pemerintah Cari Utang 'Darurat' Rp 27 Triliun

Ramdhania El Hida - detikfinance...http://finance.detik.com/read/2012/05/21/171910/1921110/4/pemerintah-cari-utang-darurat-rp-27-triliun
Senin, 21/05/2012 17:19 WIB
Foto: Reuters.

Jakarta - Pemerintah mencari tambahan utang sebagai dana 'jaga-jaga' antisipasi bila krisis ekonomi dunia khususnya Eropa memukul Indonesia. Setelah dapat utang dari Bank Dunia US$ 2 miliar (Rp 18 triliun), pemerintah mencari utang lain kontijensi ini senilai US$ 3 miliar (Rp 27 triliun).

"Kita mengharapkan akan mencapai US$ 5 miliar, itu termasuk US$ 2 miliar dari Bank Dunia," ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo saat ditemui di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (21/5/2012).

Menurut Agus Marto, Indonesia membutuhkan dana kontijensi ini untuk berjaga-jaga jika pemerintah sulit mencari pembiayaan sebesar Rp 190 triliun tahun ini karena perkembangan kondisi ekonomi di Eropa dan dunia yang masih sulit.

"Dana yang ditarik untuk membiayai kebutuhan pembiayaan APBN kita atau semacam jaminan bagi pemerintah kalau seandainya pemerintah mau masuk ke pasar dan pasar responsnya buruk diberikan jaminan oleh lembaga-lembaga internasional ini sehingga kita bisa akses ke pinjaman," paparnya.

Namun, Agus masih enggan menjelaskan detil dari mana dana tambahan tersebut berasal. Dana cadangan kehati-hatian ini merupakan salah satu upaya pemerintah menjaga kesehatan perekonomian.

"Oh ada tetapi yang sekarang saya bicarakan soal Bank Dunia. Kita harapkan yang berpartisipasi sama dengan yang kita punya saat tahun 2009," ujarnya.

Agus menegaskan dengan penambahan utang ini tidak akan menambah defisit yang telah ditetapkan sebesar 2,23% untuk tahun ini.

"Tingkat defisit tidak akan berubah, justru itu hanya semacam jaga-jaga, tetap di 2,23 persen," pungkasnya.



(nia/dnl)  

Boediono: Cadangan Devisa US$ 120 Miliar, RI Mampu Hadapi Krisis

Irwan Nugroho - detikfinance..http://finance.detik.com/read/2011/10/06/190100/1738531/5/boediono-cadangan-devisa-us--120-miliar-ri-mampu-hadapi-krisis
Kamis, 06/10/2011 19:01 WIB

Jakarta - Wakil Presiden Boediono optimistis Indonesia akan selamat dari krisis ekonomi yang terjadi di Eropa. Keyakinan itu berdasarkan kondisi ekonomi Indonesia yang cukup kuat dengan cadangan devisa US$ 120 miliar.

"Cadangan devisa kita, kalau pun ada dana keluar, ada US$ 120 miliar. Jumlah itu 2 kali tahun dibandingkan tahun 2008 atau 6 kali dibandingkan tahun 1997," kata Boediono saat membuka Kongres IKA-ITS Tahun 2011 di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (6/10/2011).

"Jadi amunisi kita cukup kuat. Saya bisa katakan dalam suasana yang tenang kita bisa melawan krisis ini dengan baik," ujar mantan Gubernur Bank Indonesia ini.

Menurut Boediono, dengan cadangan devisa yang lebih kecil, yaitu sekitar US$ 60 miliar, Indonesia dulu bisa melewati krisis berskala dunia pada tahun 2008. Meski cadangan devisa bergerak turun menjadi US$ 50 miliar, namun jumlah itu masih mampu menahan badai krisis ekonomi.

Akan tetapi, hal terpenting dari sukses melawan krisis ekonomi 2008 itu, lanjut Boediono, adalah respons pemerintah yang cepat dan tegas. Ditunjang kondisi perbankan yang juga dalam kondisi lumayan baik, krisis itu dapat diredam sebelum merusak perekonomian Indonesia.

Boediono mengatakan, respons kurang cepatlah yang membuat Indonesia terjerembab dalam kondisi tidak menentu pada tahun 1997-1998. Saat itu, produksi nasional turun menjadi 14%, harga-harga naik, dan PHK di mana-mana. Tidak cuma itu, krisis membawa ketidakpastian dalam bidang sosial-politik.

Namun, pemerintah rupanya membiarkan begitu saja bara krisis yang sudah muncul di Indonesia. Pemerintah dengan cadangan ekonomi hanya US$ 19 miliar tidak berusaha meredam benih krisis yang bermula dari negara di luar Indonesia tersebut.

"Ini pelajaran yang perlu kita catat. Waktu itu kita biarkan bara yang mula-mula tidak terlalu besar dan sebenarnya bisa kita padamkan sejak awal. Dalam krisis, itulah kesalahan utama kita atau siapa pun," tegas Boediono. (irw/dnl)

1 komentar:

  1. Sebagai rakyat awam dan tak terlalu paham dengan teori pat gulipat dan manipulasi... akalnya para Dedengkot Neolibs dan para Antek2 Penjajah Neo Kolonialis dan Neo Imperialis.. yang konon sedang berkuasa dinegeri ini...
    1. Rakyat jelas sebagian terbesar dalam kesulitan ekonomi, banyak pengnggguran, bahkan banyak yang harus menyabung nyawa dinegeri jiran dan malahan jauh kenegeri yang konon sangat asing dan garang....???
    2. Konon lapangan kerja hanya dimilki oleh etnis tertentu.. dimana mereka bisa berfoya-foya dan malahan telah menguasai hampir seluruh bidang ekonomi nasional..??? Dan rakyat pribumi tetap saja dari dulu sampai kini dari generasi kegenrasi menjadi kuli murahan..dan atau peminta-minta diemper jalanan-toko2-dandalam angkutan umum...???
    3. konon pendidikan sudah diutamakan... tapi lihatlah berita bahwa dimana-mana rumah2 sekolah roboh.. jembatan rakyat yang sederhana itu hancur..., ladang pertanian telah hilang dan beralih jadi gedung2 baru dan tempat para penghuni baru yang gak pernah kenal tetangga... lain dari adat kebiasaan rakyat aslinya.. hehe
    4. Begitu susahnya rakyat- banyak yang sakit dan tak terlolong lagi jiwanya... daya tahan tahan rakyat konon semakin rawan dan sumber2 penyakit semakin meluas... Namun dokter2 dan RS serta Klinik2 banyak... semuanya swasta..dan minta bayaran yang mahal.. tak sanggup rakyat memikulnya...??? Ahhh... biarkan rakyat.. musnah.. dan pejabat dan pemimpin serta anak cucunya berpesta pora... dan mereka lebih suka dipuji para Bule2 Tuan2 Besar para Kapitalis Kaya... dinegeri sana yang konon makmur dan pintar2..???
    Hahhh... sedihkah kita... yahh.. mungkin.. tetapi TV dan Iklan2 menyebar ketawa lebar dan sorak sorai gembira..??? Siapa mereka?? Ahh gak peduli.. Rakyat ini biar mampuss saja.. Konon menjijikan..?? Ohh.. bangsaku.. kemana para pendekar pembela rakyat..?? Kemana itu konon TNI adalah tentara rakyat.. yang berfihak kepada rakyat...??? Mahasiswa..?? Pemuda2..?? Ulama2..?? Pelajar2..?? Kemana mereka.. apakah mereka juga sudah musnah..?? dan tinggal tulang belulang rakyat miskin yang dijadikan hiasan.aquarium jalanan..dan tontonan para kaum kaya dan antek2 Penindas..dan Perampas dinegeri ini..?? Wassalam

    BalasHapus