Franz Suseno: Ada Kerusuhan Jika Jokowi dan Prabowo Gagal Capres
Islam Times-
“Kalau Jokowi tidak maju, maka bisa jadi ada kekerasan,” tegas Romo Magnis.
Romo Franz Magnis Suseno (Wikipedia)
Tokoh Katolik dan budayawan Indonesia Romo Franz Magnis Suseno dalam diskusi yang digelar di kantor Maarif Institute, Jakarta pada Selasa, 04/03/14, mengatakan bahwa jika Joko Widodo (Jokowi) gagal menjadi calon presiden 2014, akan muncul kerusuhan di Indonesia.
Tidak hanya Jokowi, Franz Magnis Suseno juga menyebut resiko yang sama akan terjadi jika Prabowo Subianto gagal menjadi calon presiden mendatang.
“Kalau Jokowi tidak maju, maka bisa jadi ada kekerasan,” tegas Romo Magnis.
Namun demikian, Magnis berharap Pemilihan Umum 2014 tidak menjadi sumber malapetaka, yang menyebabkan anak bangsa harus terlibat kerusuhan. Magnis berharap pemilihan umum dapat berlangsung dengan jujur dan adil, dan semua pihak menjaga agar tidak terjadi rekayasa perolehan suara.
Tersebar santer yang menyebut bahwa Gubernur DKI Jokowi direstui oleh Megawati sebagai Capres PDIP. Deklarasi pencalonan itu akan dideklarasikan pada H-6 sebelum Pileg.
Ketika wartawan bertanya kepada Jokowi mengenai itu, dikatakannya, "Ditanyakan partailah, ke Ibu Ketum," kata Jokowi menukil laporan dari detikcom pada Kamis, 06/3/2014, di Jakarta.
Jokowi enggan berspekulasi soal pencapresannya lewat PDIP. Meski kabar santer dia sudah mengantongi restu Ketum PDIP Megawati. Tapi bedanya, kali ini Jokowi tak membantah sama sekali.
"Hehe, tanyakan ke partai saja," katanya sembari tersenyum. [It/Sa]
Nasionalisme dalam Krangkeng Neolib, Oligarki dan Kleptokrasi
15 Aug 2013 09:04:37
Ubedillah Badrun (Foto: Aktual.co/Istimewa)
http://m.aktual.co/voiceoffreedom/214746nasionalisme-dalam-krangkeng-neolib-oligarki-dan-kleptokrasi
Akhir-akhir ini mulai muncul elit politik
dan elit pebisnis di Indonesia yang menanggalkan nasionalisme dalam
praktik bisnis dan politiknya. Penulis masih ingat ada pejabat negara
yang berkata “ katongi dulu nasionalismemu” untuk mengikuti arus
dominasi asing di Republik ini.
Nampaknya elit politik dan elit pebisnis republik ini berlindung dibalik kata kata itu agar kita percaya bahwa dia sedang menyembunyikan nasionalismenya untuk kepentingan nasionalisme yang lebih besar.
Pada realitanya justru persembunyian nasionalisme itu makin terkubur dan elit politik dan elit pebisnis itu larut dalam gelombang neoliberalisme yang menggerus Republik ini.
Implikasi dari makin terkuburnya nasionalisme itu adalah wajah ekonomi kita yang terus dililit utang yang terus bertambah hingga melampaui Rp2 ribu triliun dan kini target pertumbuhan ekonomi juga tidak tercapai sehingga mau tidak mau negara juga akan menambah hutang lagi.
Sementara sumber daya alam kita juga dikuasai asing hingga mencapai kurang lebih 75 persen, serta sektor perbankan juga dikuasai asing mencapai 51 persen. Angka kemiskinan juga belum berubah kisarannya antara 12 sampai dengan 15 perseb.
Angka pengangguran usia produktif bahkan terburuk di Asia Pasifik. Lalu pantaskah elit politik dan pebisnis berkata “kantongi dulu nasionalismemu?.
Elit politik dan pebisnis yang demikian itu sudah waktunya diakhiri. Terlalu besar social cost yang diderita rakyat akibat nihilnya nasionalisme di kepala dan hati elit politik dan elit pebisnis Republik ini.
Nasionalisme kita telah dikungkung dalam krangkeng neoliberalisme, sementara rakyat sebagai pewaris sah hak kesejahteraan telah mereka kangkangi. Sesungguhnya elit politik dan elit pebisnis telah berdosa terhadap rakyat banyak yang kini mengalami derita ekonomi dan sosial.
Jangan lagi kesampingkan nasionalisme dalam mengurus negeri ini. Bukankah Bung Karno pernah mengingatkan sejak awal sebelum Republik ini merdeka ketika di depan pengadilan Belanda melakukan pembelaan dengan judul 'Indonesia Menggugat'.
Pada 18 Agustus 1930 itu Bung Karno mengatakan “ Zonder nasionalisme tiada kemajuan, zonder nasionalisme tiada bangsa” (Indonesia Menggugat, hal 106).
Poin penting dari penggalan pidato itu adalah bangsa ini ada karena semangat nasionalisme yang kuat dan semangat nasionalisme yang kuat itu pulalah yang bisa menjadi energi besar bagi kemajuan bangsa.
Selain nasionalisme dikungkung dalam krangkeng neolib, nasionalisme juga kini dikrangkeng oleh tumbuh suburnya oligarki. Nasionalisme ditinggalkan dalam praktek politik, dipasung dalam krangkeng tertentu, karena nafsu oligarki lebih dominan dalam praktek politik Republik ini.
Oligarki dalam praktek politik dimaknai sebagai pemerintahan yang dikendalikan oleh sejumlah kecil orang karena motif mempertahankan kekayaan dan kekuasaan dengan berbagai cara.
Para oligark berjaya dalam kekuasaan karena ditopang oleh apa yang dinamakan income defense industry yang implikasi lebih sistemiknya salah satunya dapat berupa konsesi penundaan kewajiban pajak pendapatan terhadap negara.
Akuntan, konsultan hukum, aparat hukum, pengelola pajak ada yang dikendalikan oleh para oligark ini dan mereka menjadi bagian penting dari apa yang disebut income defense industry (Jeffrey A Winters, Oligarchy, Cambridge University Press, 2011).
Jika meminjam perspektif Winters (2011) diatas maka Indonesia saat ini dalam praktek politiknya masuk kategori Oligarki Sultanistik yang bercirikan monopoli patron-klien.
Pola-pola seperti SBY Connection, ARB Connection, Rudi Rubiandini (RR) Connection, SMI Connection, Surya Paloh (SP) Connection, dan lain-lain yang didalamnya membangun pola patron-klien telah menjadi fakta politik yang dalam praktiknya dibangun dalam bingkai oligarki sultanistik.
Mereka itulah yang mengendalikan jalannya ekonomi dan politik di republik ini. Demokrasi hanyalah formalitas untuk menutupi praktik ‘Oligarki sultanistik’ itu. Rakyat kembali hanya sebagai objek penderita dari kamuflase Demokrasi.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan tidak lagi dipake dalam praktik politik di Republik ini. Demokrasi kita kehilangan originalitasnya. Praktek demokrasi liberalistik telah banyak menumbuh suburkan praktek money politic dan sekaligus makin memperkuat ‘oligarki sultanistik’. Dalam sistem yang demikian itu maka nasionalisme dan kepentingan nasional ditinggalkan.
Nasionalisme juga dikrangkeng ketika Kleptokrasi menjadi salah satu dari wajah ganda kekuasaan di Indonesia selain Oligarki. Lengkap sudah derita ekonomi politik Republik ini. Kleptokrasi adalah pola kekuasaan yang dikendalikan para maling, bentuknya berupa kerjasama licik yang dijalin antara aparat negara dan korporat.
Antara keduanya berbagi peran dan berbagi kenikmatan dari hasil permufakatan jahat itu (M.Mustofa, 2010). Tidak sedikit data untuk menunjukkan bahwa kleptokrasi memang terjadi di Indonesia. Lebih dari 147 kasus pola kleptokrasi ini terjadi di Indonesia. Peristiwa mutakhir yang masih lekat dalam ingatan kita antara lain adalah kasus Century, kasus Nazarudin Hambalang dan baru baru ini dalam kasus RR SKK Migas.
Dalam momentum 17 Agustus ini, sudah waktunya seluruh elit politik, elit pengusaha, dan bangsa Indonesia meninggalkan oligarki dan kleptokrasi dan merumuskan secara tegas apa hakekatnya kepentingan nasional dan bagaimana kepentingan nasional ditempatkan dalam praktek politik dan ekonomi negeri ini.
Ubedilah Badrun, Direktur Eksekutif Puspol Indonesia.
Nampaknya elit politik dan elit pebisnis republik ini berlindung dibalik kata kata itu agar kita percaya bahwa dia sedang menyembunyikan nasionalismenya untuk kepentingan nasionalisme yang lebih besar.
Pada realitanya justru persembunyian nasionalisme itu makin terkubur dan elit politik dan elit pebisnis itu larut dalam gelombang neoliberalisme yang menggerus Republik ini.
Implikasi dari makin terkuburnya nasionalisme itu adalah wajah ekonomi kita yang terus dililit utang yang terus bertambah hingga melampaui Rp2 ribu triliun dan kini target pertumbuhan ekonomi juga tidak tercapai sehingga mau tidak mau negara juga akan menambah hutang lagi.
Sementara sumber daya alam kita juga dikuasai asing hingga mencapai kurang lebih 75 persen, serta sektor perbankan juga dikuasai asing mencapai 51 persen. Angka kemiskinan juga belum berubah kisarannya antara 12 sampai dengan 15 perseb.
Angka pengangguran usia produktif bahkan terburuk di Asia Pasifik. Lalu pantaskah elit politik dan pebisnis berkata “kantongi dulu nasionalismemu?.
Elit politik dan pebisnis yang demikian itu sudah waktunya diakhiri. Terlalu besar social cost yang diderita rakyat akibat nihilnya nasionalisme di kepala dan hati elit politik dan elit pebisnis Republik ini.
Nasionalisme kita telah dikungkung dalam krangkeng neoliberalisme, sementara rakyat sebagai pewaris sah hak kesejahteraan telah mereka kangkangi. Sesungguhnya elit politik dan elit pebisnis telah berdosa terhadap rakyat banyak yang kini mengalami derita ekonomi dan sosial.
Jangan lagi kesampingkan nasionalisme dalam mengurus negeri ini. Bukankah Bung Karno pernah mengingatkan sejak awal sebelum Republik ini merdeka ketika di depan pengadilan Belanda melakukan pembelaan dengan judul 'Indonesia Menggugat'.
Pada 18 Agustus 1930 itu Bung Karno mengatakan “ Zonder nasionalisme tiada kemajuan, zonder nasionalisme tiada bangsa” (Indonesia Menggugat, hal 106).
Poin penting dari penggalan pidato itu adalah bangsa ini ada karena semangat nasionalisme yang kuat dan semangat nasionalisme yang kuat itu pulalah yang bisa menjadi energi besar bagi kemajuan bangsa.
Selain nasionalisme dikungkung dalam krangkeng neolib, nasionalisme juga kini dikrangkeng oleh tumbuh suburnya oligarki. Nasionalisme ditinggalkan dalam praktek politik, dipasung dalam krangkeng tertentu, karena nafsu oligarki lebih dominan dalam praktek politik Republik ini.
Oligarki dalam praktek politik dimaknai sebagai pemerintahan yang dikendalikan oleh sejumlah kecil orang karena motif mempertahankan kekayaan dan kekuasaan dengan berbagai cara.
Para oligark berjaya dalam kekuasaan karena ditopang oleh apa yang dinamakan income defense industry yang implikasi lebih sistemiknya salah satunya dapat berupa konsesi penundaan kewajiban pajak pendapatan terhadap negara.
Akuntan, konsultan hukum, aparat hukum, pengelola pajak ada yang dikendalikan oleh para oligark ini dan mereka menjadi bagian penting dari apa yang disebut income defense industry (Jeffrey A Winters, Oligarchy, Cambridge University Press, 2011).
Jika meminjam perspektif Winters (2011) diatas maka Indonesia saat ini dalam praktek politiknya masuk kategori Oligarki Sultanistik yang bercirikan monopoli patron-klien.
Pola-pola seperti SBY Connection, ARB Connection, Rudi Rubiandini (RR) Connection, SMI Connection, Surya Paloh (SP) Connection, dan lain-lain yang didalamnya membangun pola patron-klien telah menjadi fakta politik yang dalam praktiknya dibangun dalam bingkai oligarki sultanistik.
Mereka itulah yang mengendalikan jalannya ekonomi dan politik di republik ini. Demokrasi hanyalah formalitas untuk menutupi praktik ‘Oligarki sultanistik’ itu. Rakyat kembali hanya sebagai objek penderita dari kamuflase Demokrasi.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan tidak lagi dipake dalam praktik politik di Republik ini. Demokrasi kita kehilangan originalitasnya. Praktek demokrasi liberalistik telah banyak menumbuh suburkan praktek money politic dan sekaligus makin memperkuat ‘oligarki sultanistik’. Dalam sistem yang demikian itu maka nasionalisme dan kepentingan nasional ditinggalkan.
Nasionalisme juga dikrangkeng ketika Kleptokrasi menjadi salah satu dari wajah ganda kekuasaan di Indonesia selain Oligarki. Lengkap sudah derita ekonomi politik Republik ini. Kleptokrasi adalah pola kekuasaan yang dikendalikan para maling, bentuknya berupa kerjasama licik yang dijalin antara aparat negara dan korporat.
Antara keduanya berbagi peran dan berbagi kenikmatan dari hasil permufakatan jahat itu (M.Mustofa, 2010). Tidak sedikit data untuk menunjukkan bahwa kleptokrasi memang terjadi di Indonesia. Lebih dari 147 kasus pola kleptokrasi ini terjadi di Indonesia. Peristiwa mutakhir yang masih lekat dalam ingatan kita antara lain adalah kasus Century, kasus Nazarudin Hambalang dan baru baru ini dalam kasus RR SKK Migas.
Dalam momentum 17 Agustus ini, sudah waktunya seluruh elit politik, elit pengusaha, dan bangsa Indonesia meninggalkan oligarki dan kleptokrasi dan merumuskan secara tegas apa hakekatnya kepentingan nasional dan bagaimana kepentingan nasional ditempatkan dalam praktek politik dan ekonomi negeri ini.
Ubedilah Badrun, Direktur Eksekutif Puspol Indonesia.
Ari Purwanto
Romo Magnis Menilai Akan Ada Kekerasan Bila Jokowi dan Prabowo Tidak Maju
Selasa, 4 Maret 2014 15:30 WIB
http://www.tribunnews.com/nasional/2014/03/04/romo-magnis-menilai-akan-ada-kekerasan-bila-jokowi-dan-prabowo-tidak-maju
net
Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar etika politik dan
tokoh Katolik Franz Magnis Suseno, berharap Pemilihan Umum 2014 tidak
menjadi sumber malapetaka, yang menyebabkan anak bangsa harus terlibat
kerusuhan.
Dalam diskusi "Mengarahkan Haluan Politik Indonesia Pasca-Reformasi"
di kantor Maarif Institute, Tebet, Jakarta Selaan, Romo Magnis menilai
Jika Gubernur DKI Jakarta, Joko "Jokowi" Widodo yang diketahui memiliki
elektabilitas tertinggi dalam survei calon presiden tidak dicalonkan,
maka bisa jadi timbul kerusuhan.
"Kalau Jokowi tidak maju, maka bisa jadi ada kekerasan," katanya.
Jokowi yang merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDIP) digadang-gadang pasti menang dalam pemilihan presiden 2014. Di
PDIP yang diberi mandat menentukan calon presiden adalah Ketua Umum
PDIP, Megawati Sukarnoputri. Namun hingga kini Megawati belum juga
memutuskan siapa yang akan maju sebagai calon presiden.
Selain Jokowi, Romo Magnis juga melihat potensi yang sama jika Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto gagal bertarung di pemilihan presiden.
"Mungkin karena tidak lolos ambang batas 20 persen, jika Prabowo tidak maju akan ada masalah," katanya.
Partai Gerindra dalam berbagai survei diketahui masuk dalam tiga
besar partai yang memiliki elektabilitas tertinggi. Prabowo yang
merupakan mantan Danjen Kopassus TNI AD itu sudah dicalonkan partai
untuk maju dalam pemilihan presiden.
Dalam kesempatan tersebut Romo Magnis juga berharap pemilihan umum
dapat berlangsung dengan jujur dan adil, dan semua pihak menjaga agar
tidak terjadi rekayasa perolehan suara.
Penulis: Nurmulia Rekso Purnomo
Editor: Johnson Simanjuntak
Yusril Sebut Kerusuhan UU Pilpres Bakal Direkayasa
Calon Presiden (Capres) dari Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra - inilah.com
Oleh: Fadhly Dzikry
http://nasional.inilah.com/read/detail/2066804/yusril-sebut-kerusuhan-uu-pilpres-bakal-direkayasa#.Uxqtl6CMj2A
nasional - Selasa, 21 Januari 2014 | 23:31 WIB
INILAH.COM, Jakarta - Calon Presiden (Capres) dari
Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menjamin tidak akan ada
kerusuhan, jika gugatanya terhadap Undang-Undang (UU) nomor 42 tahun
2008 tentang Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Wakil Presiden dikabulkan
oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Sebaliknya, mantan Menteri Kehakiman itu menyebut tidak akan ada perubahan signifikan dalam pelaksanaan Pemilu, jika uji materi Pilpres itu di kabulkan. Dan bila kerusuhan terjadi akibat UU tersebut maka itu sengaja diprovokasi oleh lawan-lawan politiknya.
"Tidak akan ada kerusuhan dan kekacauan kalau sekiranya putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan saya. Sebab yang terjadi adalah pemilihan umum untuk DPR/DPD dan DPRD hanya akan diundur sampai dengan bulan Juli tahun 2014 dan pelantikan anggota DPR, DPD, DPRD tetap tanggal 1 Oktober dan pelantikan Presiden akan tetap dilaksanakan tanggal 20 Oktober 2014. Tidak akan ada kekacauan kecuali mereka mau bikin kacau," tegasnya, Selasa (21/1/2014).
Lebih lanjut, Ketua Dewan Syuro PBB itu mengatakan perubahan yang akan terjadi hanya pada ranah teknis, dan tidak akan menganggu konstitusi.
"Saya tidak pernah membikin kacau di negara ini, saya ingin tetap mempertahankan konstitusi dan menjaga supaya konstitusi dilaksanakan secara konsisten, kalau ada pihak-pihak yang mengatakan ini akan mengganggu jadwal pemilu, akan menggangu tahapan pemilu, penyediaan pemilu, semua itu hanya soal teknis. Soal teknis tidak dapat mengalahkan ketentuan-ketentuan konstitusi. Konstitsui harus kita jaga dan mereka yang melawan dan menginjak-nginjak konstitusi adalah penghianat yang harus dilawan oleh seluruh rakyat. Itu pendirian saya," tandasnya. [ton]
Sebaliknya, mantan Menteri Kehakiman itu menyebut tidak akan ada perubahan signifikan dalam pelaksanaan Pemilu, jika uji materi Pilpres itu di kabulkan. Dan bila kerusuhan terjadi akibat UU tersebut maka itu sengaja diprovokasi oleh lawan-lawan politiknya.
"Tidak akan ada kerusuhan dan kekacauan kalau sekiranya putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan saya. Sebab yang terjadi adalah pemilihan umum untuk DPR/DPD dan DPRD hanya akan diundur sampai dengan bulan Juli tahun 2014 dan pelantikan anggota DPR, DPD, DPRD tetap tanggal 1 Oktober dan pelantikan Presiden akan tetap dilaksanakan tanggal 20 Oktober 2014. Tidak akan ada kekacauan kecuali mereka mau bikin kacau," tegasnya, Selasa (21/1/2014).
Lebih lanjut, Ketua Dewan Syuro PBB itu mengatakan perubahan yang akan terjadi hanya pada ranah teknis, dan tidak akan menganggu konstitusi.
"Saya tidak pernah membikin kacau di negara ini, saya ingin tetap mempertahankan konstitusi dan menjaga supaya konstitusi dilaksanakan secara konsisten, kalau ada pihak-pihak yang mengatakan ini akan mengganggu jadwal pemilu, akan menggangu tahapan pemilu, penyediaan pemilu, semua itu hanya soal teknis. Soal teknis tidak dapat mengalahkan ketentuan-ketentuan konstitusi. Konstitsui harus kita jaga dan mereka yang melawan dan menginjak-nginjak konstitusi adalah penghianat yang harus dilawan oleh seluruh rakyat. Itu pendirian saya," tandasnya. [ton]
Prediksi IEDS 2014: Kerusuhan Dimana-mana, Pemilu Mundur Atau Batal!
Kategori: Berita Pertambangan - Dibaca: 239 kaliSenin, 15 Desember 2013 - 20:16:12 WIB
Terimakasih, Saat Ini Anda Sedang Berada Dalam Halaman: HOME » Berita Pertambangan » Prediksi IEDS 2014: Kerusuhan Dimana-mana, Pemilu Mundur Atau Batal!
Ilustrasi, Dari Kerusuhan Mei 1998, Semoga tak terjadi lagi
Tahun
2014 bukan tidak mungkin ibu pertiwi kembali menangis, karena
anak-anaknya saling berkelahi satu sama lain. Diprediksi kerusuhan akan
terjadi di mana-mana, bahkan perhelatan demokrasi terancam mundur atau
bahkan gagal total. Benih-benihnya sudah ada. Satu trigger kecil saja,
dan, terjadilah itu.
“Indonesia akan memasuki tahun-tahun sulit yang sangat mungkin bermuara pada kerusuhan dibanyak tempat yang pada akhirnya bisa membuat Pemilu tidak terlaksana atau diundur,” demikian prediksi IEDS (Indonesia Economic Development Studies), Musyafaur Rahman, di Jakarta, Minggu (15/12).
“Secara objektif syarat-syarat akan terjadinya kerusuhan tersebut sudah terpenuhi saat ini dan akan memuncak di awal tahun 2014,” ujarnya lagi.
Benih-benih yang dimaksud adalah seperti, nilai tukar ruipah terhadap dolar yang melemah, membengkaknya jumlah pengangguran, kekecewaan jutaan buruh, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan saat ini
“Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS yang sangat tidak stabil berdampak pada ketidakpastian dunia usaha,” paparnya.
Ketidakpastian dunia usaha dimaksud khususnya dialami oleh dunia industri dan perdagangan dalam melakukan transaksi ekonomi dan investasi jangka panjang, yang ujung-ujungnya menciptakan instabilitas ekonomi.
Kemudian dari instabilitas ekonomi itu akan timbul multiplayer efek dari fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap dollar. “Bisa mengulang apa yang pernah terjadi di tahun 1997 - 1998,” ujarnya. Walhasil, dari instabilitas ekonomi itu, akan sangat mungkin terjadi PHK besar-besaran.
PHK massal juga terjadi karena tutupnya sekitar 600 perusahaan tambang mineral dan sekitar 700 kontraktor tambang. Tutupnya perusahaan pertambangan itu merupakan dampak dari pemberlakuan larangan ekspor bahan mentah.
Jadi, kalau ratusan perusahaan pertambangan itu tutup, berarti diperkirakan sekitar 1 juta orang menganggur. “70% nya adalah pekerja terdidik,” tuturnya.
Benih lainnya adalah permasalahan upah buruh. Ini seperti api dalam sekam yang bisa setiap saat terbakar. Diestimasi jumlah buruh nasional mencapai 118,1 Juta orang. Tidak terpenuhinya tututan kenaikan upah minimum propinsi itulah api dalam sekam yang dimaksud.
Lalu soal ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan saat ini juga bisa menjadi “kontributor” ketidakstabilan politik.
Sebuah survey dari Lembaga Survey Nasional (LSN) pada Juli 2013 menunjukkan fenomena ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Survey itu mencantumkan untuk Partai Demokrat hanya 6,1 persen saja. Ini mengejutkan.
Benih terakhir adalah meningkatnya suhu politik menjelang pemilu. Peningkatan tensi politik, menurutnya bukan tidak mungkin menimbulkan pergesekan.
“Kelima faktor tersebut diperkirakan akan bertemu bersamaan pada awal tahun 2014,” tuturnya. Dan ini dianalogikan seperti rumput kering yang mudah terbakar.
Jadi, katanya, benih-benihnya sudah ada, tinggal satu pemicu kecil saja, maka terciptalah kerusuhan yang merambat, apalagi jika ada pihak-pihak yang memang ingin menggagalkan pemilu untuk melanggengkan status Quo, maka situasi saat ini sangat memungkinkan untuk terjadi.
BACA BERITA TERKAIT: Sama-sama Korban Kapitalisme, Kaum Tani Dukung Gerakan Mogok Nasional Buruh Sumber Daya Alam Tergadaikan, Dialog Buruh: Itulah Makanya Indonesia Harus Revolusi Atas Ketidaksejahteraan Bangsa Ini, Semua Golongan Punya Dosa! IEDS: SBY, Hatta & Gita Sulap Indonesia Jadi Pasar Untuk Negara Lain IEDS: MP3EI Itu Rentan Perampasan Tanah Masyarakat Ini Dampaknya Jika Pemerintah Ditunggangi Kepentingan Asing, Rupiah Anjlok! IMES: Ada Kongkalikong Pelarangan Ekspor Bahan Mentah Mineral Dengan Perusahaan Tambang Asing?
“Indonesia akan memasuki tahun-tahun sulit yang sangat mungkin bermuara pada kerusuhan dibanyak tempat yang pada akhirnya bisa membuat Pemilu tidak terlaksana atau diundur,” demikian prediksi IEDS (Indonesia Economic Development Studies), Musyafaur Rahman, di Jakarta, Minggu (15/12).
“Secara objektif syarat-syarat akan terjadinya kerusuhan tersebut sudah terpenuhi saat ini dan akan memuncak di awal tahun 2014,” ujarnya lagi.
Benih-benih yang dimaksud adalah seperti, nilai tukar ruipah terhadap dolar yang melemah, membengkaknya jumlah pengangguran, kekecewaan jutaan buruh, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan saat ini
“Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS yang sangat tidak stabil berdampak pada ketidakpastian dunia usaha,” paparnya.
Ketidakpastian dunia usaha dimaksud khususnya dialami oleh dunia industri dan perdagangan dalam melakukan transaksi ekonomi dan investasi jangka panjang, yang ujung-ujungnya menciptakan instabilitas ekonomi.
Kemudian dari instabilitas ekonomi itu akan timbul multiplayer efek dari fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap dollar. “Bisa mengulang apa yang pernah terjadi di tahun 1997 - 1998,” ujarnya. Walhasil, dari instabilitas ekonomi itu, akan sangat mungkin terjadi PHK besar-besaran.
PHK massal juga terjadi karena tutupnya sekitar 600 perusahaan tambang mineral dan sekitar 700 kontraktor tambang. Tutupnya perusahaan pertambangan itu merupakan dampak dari pemberlakuan larangan ekspor bahan mentah.
Jadi, kalau ratusan perusahaan pertambangan itu tutup, berarti diperkirakan sekitar 1 juta orang menganggur. “70% nya adalah pekerja terdidik,” tuturnya.
Benih lainnya adalah permasalahan upah buruh. Ini seperti api dalam sekam yang bisa setiap saat terbakar. Diestimasi jumlah buruh nasional mencapai 118,1 Juta orang. Tidak terpenuhinya tututan kenaikan upah minimum propinsi itulah api dalam sekam yang dimaksud.
Lalu soal ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan saat ini juga bisa menjadi “kontributor” ketidakstabilan politik.
Sebuah survey dari Lembaga Survey Nasional (LSN) pada Juli 2013 menunjukkan fenomena ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Survey itu mencantumkan untuk Partai Demokrat hanya 6,1 persen saja. Ini mengejutkan.
Benih terakhir adalah meningkatnya suhu politik menjelang pemilu. Peningkatan tensi politik, menurutnya bukan tidak mungkin menimbulkan pergesekan.
“Kelima faktor tersebut diperkirakan akan bertemu bersamaan pada awal tahun 2014,” tuturnya. Dan ini dianalogikan seperti rumput kering yang mudah terbakar.
Jadi, katanya, benih-benihnya sudah ada, tinggal satu pemicu kecil saja, maka terciptalah kerusuhan yang merambat, apalagi jika ada pihak-pihak yang memang ingin menggagalkan pemilu untuk melanggengkan status Quo, maka situasi saat ini sangat memungkinkan untuk terjadi.
BACA BERITA TERKAIT: Sama-sama Korban Kapitalisme, Kaum Tani Dukung Gerakan Mogok Nasional Buruh Sumber Daya Alam Tergadaikan, Dialog Buruh: Itulah Makanya Indonesia Harus Revolusi Atas Ketidaksejahteraan Bangsa Ini, Semua Golongan Punya Dosa! IEDS: SBY, Hatta & Gita Sulap Indonesia Jadi Pasar Untuk Negara Lain IEDS: MP3EI Itu Rentan Perampasan Tanah Masyarakat Ini Dampaknya Jika Pemerintah Ditunggangi Kepentingan Asing, Rupiah Anjlok! IMES: Ada Kongkalikong Pelarangan Ekspor Bahan Mentah Mineral Dengan Perusahaan Tambang Asing?
APEMINDO: Pelarangan Ekspor Bahan Mentah Mineral Hanya Untungkan Pengusaha Asing
Kategori: Berita Pertambangan - Dibaca: 201 kaliAPEMINDO: Pelarangan Ekspor Bahan Mentah Mineral Hanya Untungkan Pengusaha Asing
Kategori: Berita Pertambangan - Dibaca: 201 kaliJumat, 06 Desember 2013 - 18:03:18 WIB
Terimakasih, Saat Ini Anda Sedang Berada Dalam Halaman: HOME » Berita Pertambangan » APEMINDO: Pelarangan Ekspor Bahan Mentah Mineral Hanya Untungkan Pengusaha Asing
SACOM (SUARAAGRARIA.COM) - Rezim
SBY berencana mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah.
Bagus, tapi perlu dicatat kebijakan itu hanya menguntungkan pengusaha
asing pemegang Kontrak Karya pertambangan dan sudah beroperasi puluhan
tahun.
Demikian ditegaskan APEMINDO, Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia, seperti dikemukakan oleh ketua umumnya, Poltak Sitanggang di Jakarta (06/12).
Ada tiga alasan menurut Poltak yang membuat kebijakan tersebut diskriminatif bagi pengusaha lokal.
Pertama, pengusaha asing pemegang Kontrak Karya pertambangan sudah beroperasi puluhan tahun. Ini artinya mereka sudah memiliki �tabungan� keuntungan dari hasil pengerukan dan penjarahan Sumber Daya Alam kita. Mereka juga diistimewakan dengan royalty yang kecil.
�Para pemegang kontrak karya tidak akan kesulitan memenuhi kewajiban membangun smelter sebagai syarat agar mereka bisa menikmati kelonggaran untuk mengekspor bahan mentah hingga batas waktu 3-4 tahun ke depan atau sampai smelter mereka siap beroperasi,� urai Poltak.
Alasan selanjutnya, pelarangan ekspor dengan sendirinya akan mematikan para pengusaha tambang nasional yang baru beroperasi di kisaran 3-7 tahun. Sulit untuk bertahan jika pengusaha nasional harus membangun smelter, menyiapkan power plant dan infrastruktur lain secara mandiri, yang tentu memakan biaya yang sangat besar.
�Bisa dipastikan hanya segelintir saja pengusaha nasional yang mampu melaksanakan hal tersebut. Industri tambang nasional dengan sendirinya akan mati sebelum berkembang,� tuturnya.
Alasan ketiga, pelarangan ekspor ternyata ada pengecualiannya, alias tidak diberlakukan terhadap seluruh pengusaha tambang. Pengecualian diberlakukan bagi para pemilik smelter atau yang telah memulai pembangunan smelter di negeri ini, seperti Freeport, Newmont, INCO dll. Hal tersebut seperti dikemukakan oleh Menteri Hatta di Media [baca : http://economy.okezone.com/read/2013/08/16/19/850702/hatta-freeport-masih-boleh-ekspor-bahan-mentah]
Jika demikian kenapa pula pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti itu? Lagi-lagi Poltak menuding jelas-jelas kepentingan asing sedang bermain. Ada kaitannya dengan pernyataan SBY: "Saya Adalah Sales Investasi?�
Negara asing memang hendak menutup persaingan bisnis atau melakukan monopoli cadangan mentah. Mudah ditebak, mereka dengan sangat mudahnya mampu meraup keuntungan yang sebesar-besarnya.
�Sekali lagi asing akan diuntungkan oleh naiknya harga dan monopoli cadangan komoditi. Asing juga berpeluang untuk mengontrol Indonesia yang tengah mengalami defisit transaksi berjalan (sebagai dampak pelarangan ekspor bahan mentah mineral) dan tengah menghadapi hajatan besar Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014,� terang Poltak.
Lanjut Poltak, untuk itu sebagai organisasi yang mewadahi Pengusaha Mineral Nasional, APEMINDO dengan tegas menolak Pelarangan Ekspor Bahan Mentah Mineral oleh pemerintah yang rencananya berlaku pada 12 Januari 2014.
BACA JUGA SOAL INVESTASI �BUSUK� ASING DI INDONESIA: Iwan Nurdin: Ikutnya RI Dalam Perjanjian WTO Bukti Bahwa Pemerintah Penganut Neoliberalisme KPA: Perjanjian WTO Bertolak Belakang Dengan Cita-cita Keadilan Agraria Lagi, Freeport Paksakan Kehendak Bangun Smelter. Taruhan Yuk Apakah Rezim Ini Masih Bermental Inland IEDS: MP3EI Itu Rentan Perampasan Tanah Masyarakat Rezim WTO: 18 Tahun yang Mengerikan Bagi Kaum Tani dan Rakyat Dunia APEC 2013: Mencapai Bogor "Goals" Dalam Koridor WTO APEC dan WTO di Indonesia: Hajatan Besar Organisasi Neoliberal di Ujung Tahun 2013 APEC 2013: Rapat Akbar Para Pemodal Rampok Kedaulatan RepublikBACA JUGA BERITA INI:Sengketa Lahan di Mesuji: Tim Terpadu Lakukan Pengukuran Lewat UdaraEva Sundari Minta Eksekusi Lahan Sengketa di Karawang DitundaSengketa Lahan: Gua Pindul Bukan Daerah Tak Bertuan 51.976 Hektar Lahan di Indonesia Dinyatakan Terlantar
Jumat, 06 Desember 2013 - 18:03:18 WIB
Terimakasih, Saat Ini Anda Sedang Berada Dalam Halaman: HOME » Berita Pertambangan » APEMINDO: Pelarangan Ekspor Bahan Mentah Mineral Hanya Untungkan Pengusaha Asing
Demikian ditegaskan APEMINDO, Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia, seperti dikemukakan oleh ketua umumnya, Poltak Sitanggang di Jakarta (06/12).
Ada tiga alasan menurut Poltak yang membuat kebijakan tersebut diskriminatif bagi pengusaha lokal.
Pertama, pengusaha asing pemegang Kontrak Karya pertambangan sudah beroperasi puluhan tahun. Ini artinya mereka sudah memiliki �tabungan� keuntungan dari hasil pengerukan dan penjarahan Sumber Daya Alam kita. Mereka juga diistimewakan dengan royalty yang kecil.
�Para pemegang kontrak karya tidak akan kesulitan memenuhi kewajiban membangun smelter sebagai syarat agar mereka bisa menikmati kelonggaran untuk mengekspor bahan mentah hingga batas waktu 3-4 tahun ke depan atau sampai smelter mereka siap beroperasi,� urai Poltak.
Alasan selanjutnya, pelarangan ekspor dengan sendirinya akan mematikan para pengusaha tambang nasional yang baru beroperasi di kisaran 3-7 tahun. Sulit untuk bertahan jika pengusaha nasional harus membangun smelter, menyiapkan power plant dan infrastruktur lain secara mandiri, yang tentu memakan biaya yang sangat besar.
�Bisa dipastikan hanya segelintir saja pengusaha nasional yang mampu melaksanakan hal tersebut. Industri tambang nasional dengan sendirinya akan mati sebelum berkembang,� tuturnya.
Alasan ketiga, pelarangan ekspor ternyata ada pengecualiannya, alias tidak diberlakukan terhadap seluruh pengusaha tambang. Pengecualian diberlakukan bagi para pemilik smelter atau yang telah memulai pembangunan smelter di negeri ini, seperti Freeport, Newmont, INCO dll. Hal tersebut seperti dikemukakan oleh Menteri Hatta di Media [baca : http://economy.okezone.com/read/2013/08/16/19/850702/hatta-freeport-masih-boleh-ekspor-bahan-mentah]
Jika demikian kenapa pula pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti itu? Lagi-lagi Poltak menuding jelas-jelas kepentingan asing sedang bermain. Ada kaitannya dengan pernyataan SBY: "Saya Adalah Sales Investasi?�
Negara asing memang hendak menutup persaingan bisnis atau melakukan monopoli cadangan mentah. Mudah ditebak, mereka dengan sangat mudahnya mampu meraup keuntungan yang sebesar-besarnya.
�Sekali lagi asing akan diuntungkan oleh naiknya harga dan monopoli cadangan komoditi. Asing juga berpeluang untuk mengontrol Indonesia yang tengah mengalami defisit transaksi berjalan (sebagai dampak pelarangan ekspor bahan mentah mineral) dan tengah menghadapi hajatan besar Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014,� terang Poltak.
Lanjut Poltak, untuk itu sebagai organisasi yang mewadahi Pengusaha Mineral Nasional, APEMINDO dengan tegas menolak Pelarangan Ekspor Bahan Mentah Mineral oleh pemerintah yang rencananya berlaku pada 12 Januari 2014.
BACA JUGA SOAL INVESTASI �BUSUK� ASING DI INDONESIA: Iwan Nurdin: Ikutnya RI Dalam Perjanjian WTO Bukti Bahwa Pemerintah Penganut Neoliberalisme KPA: Perjanjian WTO Bertolak Belakang Dengan Cita-cita Keadilan Agraria Lagi, Freeport Paksakan Kehendak Bangun Smelter. Taruhan Yuk Apakah Rezim Ini Masih Bermental Inland IEDS: MP3EI Itu Rentan Perampasan Tanah Masyarakat Rezim WTO: 18 Tahun yang Mengerikan Bagi Kaum Tani dan Rakyat Dunia APEC 2013: Mencapai Bogor "Goals" Dalam Koridor WTO APEC dan WTO di Indonesia: Hajatan Besar Organisasi Neoliberal di Ujung Tahun 2013 APEC 2013: Rapat Akbar Para Pemodal Rampok Kedaulatan RepublikBACA JUGA BERITA INI:Sengketa Lahan di Mesuji: Tim Terpadu Lakukan Pengukuran Lewat UdaraEva Sundari Minta Eksekusi Lahan Sengketa di Karawang DitundaSengketa Lahan: Gua Pindul Bukan Daerah Tak Bertuan 51.976 Hektar Lahan di Indonesia Dinyatakan Terlantar
Jumat, 06 Desember 2013 - 18:03:18 WIB
Terimakasih, Saat Ini Anda Sedang Berada Dalam Halaman: HOME » Berita Pertambangan » APEMINDO: Pelarangan Ekspor Bahan Mentah Mineral Hanya Untungkan Pengusaha Asing
SACOM (SUARAAGRARIA.COM) - China-airlines.com/
Jumat, 06 Desember 2013 - 18:03:18 WIB
Terimakasih, Saat Ini Anda Sedang Berada Dalam Halaman: HOME » Berita Pertambangan » APEMINDO: Pelarangan Ekspor Bahan Mentah Mineral Hanya Untungkan Pengusaha Asing
APEMINDO: Pelarangan Ekspor Bahan Mentah Mineral Hanya Untungkan Pengusaha Asing
Kategori: Berita Pertambangan - Dibaca: 201 kaliJumat, 06 Desember 2013 - 18:03:18 WIB
Terimakasih, Saat Ini Anda Sedang Berada Dalam Halaman: HOME » Berita Pertambangan » APEMINDO: Pelarangan Ekspor Bahan Mentah Mineral Hanya Untungkan Pengusaha Asing
SACOM (SUARAAGRARIA.COM) - Rezim
SBY berencana mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah.
Bagus, tapi perlu dicatat kebijakan itu hanya menguntungkan pengusaha
asing pemegang Kontrak Karya pertambangan dan sudah beroperasi puluhan
tahun.
Demikian ditegaskan APEMINDO, Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia, seperti dikemukakan oleh ketua umumnya, Poltak Sitanggang di Jakarta (06/12).
Ada tiga alasan menurut Poltak yang membuat kebijakan tersebut diskriminatif bagi pengusaha lokal.
Pertama, pengusaha asing pemegang Kontrak Karya pertambangan sudah beroperasi puluhan tahun. Ini artinya mereka sudah memiliki �tabungan� keuntungan dari hasil pengerukan dan penjarahan Sumber Daya Alam kita. Mereka juga diistimewakan dengan royalty yang kecil.
�Para pemegang kontrak karya tidak akan kesulitan memenuhi kewajiban membangun smelter sebagai syarat agar mereka bisa menikmati kelonggaran untuk mengekspor bahan mentah hingga batas waktu 3-4 tahun ke depan atau sampai smelter mereka siap beroperasi,� urai Poltak.
Alasan selanjutnya, pelarangan ekspor dengan sendirinya akan mematikan para pengusaha tambang nasional yang baru beroperasi di kisaran 3-7 tahun. Sulit untuk bertahan jika pengusaha nasional harus membangun smelter, menyiapkan power plant dan infrastruktur lain secara mandiri, yang tentu memakan biaya yang sangat besar.
�Bisa dipastikan hanya segelintir saja pengusaha nasional yang mampu melaksanakan hal tersebut. Industri tambang nasional dengan sendirinya akan mati sebelum berkembang,� tuturnya.
Alasan ketiga, pelarangan ekspor ternyata ada pengecualiannya, alias tidak diberlakukan terhadap seluruh pengusaha tambang. Pengecualian diberlakukan bagi para pemilik smelter atau yang telah memulai pembangunan smelter di negeri ini, seperti Freeport, Newmont, INCO dll. Hal tersebut seperti dikemukakan oleh Menteri Hatta di Media [baca : http://economy.okezone.com/read/2013/08/16/19/850702/hatta-freeport-masih-boleh-ekspor-bahan-mentah]
Jika demikian kenapa pula pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti itu? Lagi-lagi Poltak menuding jelas-jelas kepentingan asing sedang bermain. Ada kaitannya dengan pernyataan SBY: "Saya Adalah Sales Investasi?�
Negara asing memang hendak menutup persaingan bisnis atau melakukan monopoli cadangan mentah. Mudah ditebak, mereka dengan sangat mudahnya mampu meraup keuntungan yang sebesar-besarnya.
�Sekali lagi asing akan diuntungkan oleh naiknya harga dan monopoli cadangan komoditi. Asing juga berpeluang untuk mengontrol Indonesia yang tengah mengalami defisit transaksi berjalan (sebagai dampak pelarangan ekspor bahan mentah mineral) dan tengah menghadapi hajatan besar Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014,� terang Poltak.
Lanjut Poltak, untuk itu sebagai organisasi yang mewadahi Pengusaha Mineral Nasional, APEMINDO dengan tegas menolak Pelarangan Ekspor Bahan Mentah Mineral oleh pemerintah yang rencananya berlaku pada 12 Januari 2014.
BACA JUGA SOAL INVESTASI �BUSUK� ASING DI INDONESIA: Iwan Nurdin: Ikutnya RI Dalam Perjanjian WTO Bukti Bahwa Pemerintah Penganut Neoliberalisme KPA: Perjanjian WTO Bertolak Belakang Dengan Cita-cita Keadilan Agraria Lagi, Freeport Paksakan Kehendak Bangun Smelter. Taruhan Yuk Apakah Rezim Ini Masih Bermental Inland IEDS: MP3EI Itu Rentan Perampasan Tanah Masyarakat Rezim WTO: 18 Tahun yang Mengerikan Bagi Kaum Tani dan Rakyat Dunia APEC 2013: Mencapai Bogor "Goals" Dalam Koridor WTO APEC dan WTO di Indonesia: Hajatan Besar Organisasi Neoliberal di Ujung Tahun 2013 APEC 2013: Rapat Akbar Para Pemodal Rampok Kedaulatan RepublikBACA JUGA BERITA INI:Sengketa Lahan di Mesuji: Tim Terpadu Lakukan Pengukuran Lewat UdaraEva Sundari Minta Eksekusi Lahan Sengketa di Karawang DitundaSengketa Lahan: Gua Pindul Bukan Daerah Tak Bertuan 51.976 Hektar Lahan di Indonesia Dinyatakan Terlantar
Demikian ditegaskan APEMINDO, Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia, seperti dikemukakan oleh ketua umumnya, Poltak Sitanggang di Jakarta (06/12).
Ada tiga alasan menurut Poltak yang membuat kebijakan tersebut diskriminatif bagi pengusaha lokal.
Pertama, pengusaha asing pemegang Kontrak Karya pertambangan sudah beroperasi puluhan tahun. Ini artinya mereka sudah memiliki �tabungan� keuntungan dari hasil pengerukan dan penjarahan Sumber Daya Alam kita. Mereka juga diistimewakan dengan royalty yang kecil.
�Para pemegang kontrak karya tidak akan kesulitan memenuhi kewajiban membangun smelter sebagai syarat agar mereka bisa menikmati kelonggaran untuk mengekspor bahan mentah hingga batas waktu 3-4 tahun ke depan atau sampai smelter mereka siap beroperasi,� urai Poltak.
Alasan selanjutnya, pelarangan ekspor dengan sendirinya akan mematikan para pengusaha tambang nasional yang baru beroperasi di kisaran 3-7 tahun. Sulit untuk bertahan jika pengusaha nasional harus membangun smelter, menyiapkan power plant dan infrastruktur lain secara mandiri, yang tentu memakan biaya yang sangat besar.
�Bisa dipastikan hanya segelintir saja pengusaha nasional yang mampu melaksanakan hal tersebut. Industri tambang nasional dengan sendirinya akan mati sebelum berkembang,� tuturnya.
Alasan ketiga, pelarangan ekspor ternyata ada pengecualiannya, alias tidak diberlakukan terhadap seluruh pengusaha tambang. Pengecualian diberlakukan bagi para pemilik smelter atau yang telah memulai pembangunan smelter di negeri ini, seperti Freeport, Newmont, INCO dll. Hal tersebut seperti dikemukakan oleh Menteri Hatta di Media [baca : http://economy.okezone.com/read/2013/08/16/19/850702/hatta-freeport-masih-boleh-ekspor-bahan-mentah]
Jika demikian kenapa pula pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti itu? Lagi-lagi Poltak menuding jelas-jelas kepentingan asing sedang bermain. Ada kaitannya dengan pernyataan SBY: "Saya Adalah Sales Investasi?�
Negara asing memang hendak menutup persaingan bisnis atau melakukan monopoli cadangan mentah. Mudah ditebak, mereka dengan sangat mudahnya mampu meraup keuntungan yang sebesar-besarnya.
�Sekali lagi asing akan diuntungkan oleh naiknya harga dan monopoli cadangan komoditi. Asing juga berpeluang untuk mengontrol Indonesia yang tengah mengalami defisit transaksi berjalan (sebagai dampak pelarangan ekspor bahan mentah mineral) dan tengah menghadapi hajatan besar Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014,� terang Poltak.
Lanjut Poltak, untuk itu sebagai organisasi yang mewadahi Pengusaha Mineral Nasional, APEMINDO dengan tegas menolak Pelarangan Ekspor Bahan Mentah Mineral oleh pemerintah yang rencananya berlaku pada 12 Januari 2014.
BACA JUGA SOAL INVESTASI �BUSUK� ASING DI INDONESIA: Iwan Nurdin: Ikutnya RI Dalam Perjanjian WTO Bukti Bahwa Pemerintah Penganut Neoliberalisme KPA: Perjanjian WTO Bertolak Belakang Dengan Cita-cita Keadilan Agraria Lagi, Freeport Paksakan Kehendak Bangun Smelter. Taruhan Yuk Apakah Rezim Ini Masih Bermental Inland IEDS: MP3EI Itu Rentan Perampasan Tanah Masyarakat Rezim WTO: 18 Tahun yang Mengerikan Bagi Kaum Tani dan Rakyat Dunia APEC 2013: Mencapai Bogor "Goals" Dalam Koridor WTO APEC dan WTO di Indonesia: Hajatan Besar Organisasi Neoliberal di Ujung Tahun 2013 APEC 2013: Rapat Akbar Para Pemodal Rampok Kedaulatan RepublikBACA JUGA BERITA INI:Sengketa Lahan di Mesuji: Tim Terpadu Lakukan Pengukuran Lewat UdaraEva Sundari Minta Eksekusi Lahan Sengketa di Karawang DitundaSengketa Lahan: Gua Pindul Bukan Daerah Tak Bertuan 51.976 Hektar Lahan di Indonesia Dinyatakan Terlantar
Rezim
SBY berencana mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah.
Bagus, tapi perlu dicatat kebijakan itu hanya menguntungkan pengusaha
asing pemegang Kontrak Karya pertambangan dan sudah beroperasi puluhan
tahun.
Demikian ditegaskan APEMINDO, Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia, seperti dikemukakan oleh ketua umumnya, Poltak Sitanggang di Jakarta (06/12).
Ada tiga alasan menurut Poltak yang membuat kebijakan tersebut diskriminatif bagi pengusaha lokal.
Pertama, pengusaha asing pemegang Kontrak Karya pertambangan sudah beroperasi puluhan tahun. Ini artinya mereka sudah memiliki �tabungan� keuntungan dari hasil pengerukan dan penjarahan Sumber Daya Alam kita. Mereka juga diistimewakan dengan royalty yang kecil.
�Para pemegang kontrak karya tidak akan kesulitan memenuhi kewajiban membangun smelter sebagai syarat agar mereka bisa menikmati kelonggaran untuk mengekspor bahan mentah hingga batas waktu 3-4 tahun ke depan atau sampai smelter mereka siap beroperasi,� urai Poltak.
Alasan selanjutnya, pelarangan ekspor dengan sendirinya akan mematikan para pengusaha tambang nasional yang baru beroperasi di kisaran 3-7 tahun. Sulit untuk bertahan jika pengusaha nasional harus membangun smelter, menyiapkan power plant dan infrastruktur lain secara mandiri, yang tentu memakan biaya yang sangat besar.
�Bisa dipastikan hanya segelintir saja pengusaha nasional yang mampu melaksanakan hal tersebut. Industri tambang nasional dengan sendirinya akan mati sebelum berkembang,� tuturnya.
Alasan ketiga, pelarangan ekspor ternyata ada pengecualiannya, alias tidak diberlakukan terhadap seluruh pengusaha tambang. Pengecualian diberlakukan bagi para pemilik smelter atau yang telah memulai pembangunan smelter di negeri ini, seperti Freeport, Newmont, INCO dll. Hal tersebut seperti dikemukakan oleh Menteri Hatta di Media [baca : http://economy.okezone.com/read/2013/08/16/19/850702/hatta-freeport-masih-boleh-ekspor-bahan-mentah]
Jika demikian kenapa pula pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti itu? Lagi-lagi Poltak menuding jelas-jelas kepentingan asing sedang bermain. Ada kaitannya dengan pernyataan SBY: "Saya Adalah Sales Investasi?�
Negara asing memang hendak menutup persaingan bisnis atau melakukan monopoli cadangan mentah. Mudah ditebak, mereka dengan sangat mudahnya mampu meraup keuntungan yang sebesar-besarnya.
�Sekali lagi asing akan diuntungkan oleh naiknya harga dan monopoli cadangan komoditi. Asing juga berpeluang untuk mengontrol Indonesia yang tengah mengalami defisit transaksi berjalan (sebagai dampak pelarangan ekspor bahan mentah mineral) dan tengah menghadapi hajatan besar Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014,� terang Poltak.
Lanjut Poltak, untuk itu sebagai organisasi yang mewadahi Pengusaha Mineral Nasional, APEMINDO dengan tegas menolak Pelarangan Ekspor Bahan Mentah Mineral oleh pemerintah yang rencananya berlaku pada 12 Januari 2014.
BACA JUGA SOAL INVESTASI �BUSUK� ASING DI INDONESIA: Iwan Nurdin: Ikutnya RI Dalam Perjanjian WTO Bukti Bahwa Pemerintah Penganut Neoliberalisme KPA: Perjanjian WTO Bertolak Belakang Dengan Cita-cita Keadilan Agraria Lagi, Freeport Paksakan Kehendak Bangun Smelter. Taruhan Yuk Apakah Rezim Ini Masih Bermental Inland IEDS: MP3EI Itu Rentan Perampasan Tanah Masyarakat Rezim WTO: 18 Tahun yang Mengerikan Bagi Kaum Tani dan Rakyat Dunia APEC 2013: Mencapai Bogor "Goals" Dalam Koridor WTO APEC dan WTO di Indonesia: Hajatan Besar Organisasi Neoliberal di Ujung Tahun 2013 APEC 2013: Rapat Akbar Para Pemodal Rampok Kedaulatan RepublikBACA JUGA BERITA INI:Sengketa Lahan di Mesuji: Tim Terpadu Lakukan Pengukuran Lewat UdaraEva Sundari Minta Eksekusi Lahan Sengketa di Karawang DitundaSengketa Lahan: Gua Pindul Bukan Daerah Tak Bertuan 51.976 Hektar Lahan di Indonesia Dinyatakan Terlantar
Demikian ditegaskan APEMINDO, Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia, seperti dikemukakan oleh ketua umumnya, Poltak Sitanggang di Jakarta (06/12).
Ada tiga alasan menurut Poltak yang membuat kebijakan tersebut diskriminatif bagi pengusaha lokal.
Pertama, pengusaha asing pemegang Kontrak Karya pertambangan sudah beroperasi puluhan tahun. Ini artinya mereka sudah memiliki �tabungan� keuntungan dari hasil pengerukan dan penjarahan Sumber Daya Alam kita. Mereka juga diistimewakan dengan royalty yang kecil.
�Para pemegang kontrak karya tidak akan kesulitan memenuhi kewajiban membangun smelter sebagai syarat agar mereka bisa menikmati kelonggaran untuk mengekspor bahan mentah hingga batas waktu 3-4 tahun ke depan atau sampai smelter mereka siap beroperasi,� urai Poltak.
Alasan selanjutnya, pelarangan ekspor dengan sendirinya akan mematikan para pengusaha tambang nasional yang baru beroperasi di kisaran 3-7 tahun. Sulit untuk bertahan jika pengusaha nasional harus membangun smelter, menyiapkan power plant dan infrastruktur lain secara mandiri, yang tentu memakan biaya yang sangat besar.
�Bisa dipastikan hanya segelintir saja pengusaha nasional yang mampu melaksanakan hal tersebut. Industri tambang nasional dengan sendirinya akan mati sebelum berkembang,� tuturnya.
Alasan ketiga, pelarangan ekspor ternyata ada pengecualiannya, alias tidak diberlakukan terhadap seluruh pengusaha tambang. Pengecualian diberlakukan bagi para pemilik smelter atau yang telah memulai pembangunan smelter di negeri ini, seperti Freeport, Newmont, INCO dll. Hal tersebut seperti dikemukakan oleh Menteri Hatta di Media [baca : http://economy.okezone.com/read/2013/08/16/19/850702/hatta-freeport-masih-boleh-ekspor-bahan-mentah]
Jika demikian kenapa pula pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti itu? Lagi-lagi Poltak menuding jelas-jelas kepentingan asing sedang bermain. Ada kaitannya dengan pernyataan SBY: "Saya Adalah Sales Investasi?�
Negara asing memang hendak menutup persaingan bisnis atau melakukan monopoli cadangan mentah. Mudah ditebak, mereka dengan sangat mudahnya mampu meraup keuntungan yang sebesar-besarnya.
�Sekali lagi asing akan diuntungkan oleh naiknya harga dan monopoli cadangan komoditi. Asing juga berpeluang untuk mengontrol Indonesia yang tengah mengalami defisit transaksi berjalan (sebagai dampak pelarangan ekspor bahan mentah mineral) dan tengah menghadapi hajatan besar Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014,� terang Poltak.
Lanjut Poltak, untuk itu sebagai organisasi yang mewadahi Pengusaha Mineral Nasional, APEMINDO dengan tegas menolak Pelarangan Ekspor Bahan Mentah Mineral oleh pemerintah yang rencananya berlaku pada 12 Januari 2014.
BACA JUGA SOAL INVESTASI �BUSUK� ASING DI INDONESIA: Iwan Nurdin: Ikutnya RI Dalam Perjanjian WTO Bukti Bahwa Pemerintah Penganut Neoliberalisme KPA: Perjanjian WTO Bertolak Belakang Dengan Cita-cita Keadilan Agraria Lagi, Freeport Paksakan Kehendak Bangun Smelter. Taruhan Yuk Apakah Rezim Ini Masih Bermental Inland IEDS: MP3EI Itu Rentan Perampasan Tanah Masyarakat Rezim WTO: 18 Tahun yang Mengerikan Bagi Kaum Tani dan Rakyat Dunia APEC 2013: Mencapai Bogor "Goals" Dalam Koridor WTO APEC dan WTO di Indonesia: Hajatan Besar Organisasi Neoliberal di Ujung Tahun 2013 APEC 2013: Rapat Akbar Para Pemodal Rampok Kedaulatan RepublikBACA JUGA BERITA INI:Sengketa Lahan di Mesuji: Tim Terpadu Lakukan Pengukuran Lewat UdaraEva Sundari Minta Eksekusi Lahan Sengketa di Karawang DitundaSengketa Lahan: Gua Pindul Bukan Daerah Tak Bertuan 51.976 Hektar Lahan di Indonesia Dinyatakan Terlantar
SBY Klaim Dirinya Sebagai Sales Investasi, Demokrasi Indonesia Bagaimana Nasibnya?
Kategori: Berita Pertanahan - Dibaca: 671 kali
http://suaraagraria.com/detail-1645-sby-klaim-dirinya-sebagai-sales-investasi-demokrasi-indonesia-bagaimana-nasibnya.html#.UxqqEKCMj2A
Sabtu, 12 Oktober 2013 - 19:06:00 WIB
Terimakasih, Saat Ini Anda Sedang Berada Dalam Halaman: HOME » Berita Pertanahan » SBY Klaim Dirinya Sebagai Sales Investasi, Demokrasi Indonesia Bagaimana Nasibnya?
SACOM (SUARAAGRARIA.COM) - Pernyataan
Susilo Bambang Yudhoyono yang mengklaim dirinya sebagai sales investasi
menghentakkan publik. Teori sederhananya, investasi akan berjalan
dengan baik kalau situasi aman. Investasi dan keamanan harus berjalan
beriringan. Tak mungkin negara tidak aman, terus banyak yang
berinvestasi. Malapetaka buat kehidupan demokrasi Indonesia?
Teori itu sah-sah saja. Yang jadi masalah kalau negara berperspektif keamanan adalah segalanya, artinya aparat keamanannya hanya dijadikan sebagai satuan pengamanan investasi saja.
Yang repot kalau unjuk rasa untuk penyaluran aspirasi atau dalam rangka menuntut hak dianggap menggangu stabilitas keamanan sehingga menganggu jalannya investasi. Lebih repot lagi, instrumen hukumnya pun diciptakan agar tindakan pengamanan dianggap legal, sesuai koridor hukum.
“Jauh sebelum sidang APEC digelar, parlemen borjuis sudah mengesahkan kebijakan represi dengan melegitimasi pengunaan alat kekerasaan negara, baik TNI maupun Polri, yang sangat bertentangan dengan proses demokratisasi, digunakan dalam meredam gejolak sosial ekonomi dan politik yang dilancarkan rakyat (semisal aksi massa kaum buruh, tani dll) lewat UU PKS dan Kamnas,” terang Kent Yusriansyah, Sekretaris Jenderal Komite Pusat Persatuan Perjuangan Indonesia (12/10).
Bahkan beberapa waktu yang lalu, tepatnya 4 September 2013 Pangab TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, perlu pengelolaan ekonomi nasional ditengah ketidakpastian ekonomi dan perlambatan ekonomi global. Ini merupakan tantangan yang harus disikapi dengan kesiapan mental dan kebijakan tepat. Oleh sebab itu perlu diambil langkah yang sistematis.
“TNI akan mengerahkan segenap kemampuan dan kekuatannya untuk memberi rasa aman berinvestasi di Indonesia,” kata Kent mengutip pernyataan Moeldoko.
Dia mengimbau kepada para investor asing untuk tidak ragu dan tidak khawatir berinvestasi di Indonesia. Moeldoko juga mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk ikut menjaga keamanan dan kenyamanan berinvestasi di Indonesia.
“Mari kita cegah benturan dan kekerasan komunal yang mengganggu ketenteraman masyarakat dan keutuhan berbangsa dan bernegara,” kata dia.
BACA JUGA BERITA TERKAIT: Ultah KPA 19: Politik Agraria Saat Ini Absen, Terus Bagaimana Pasca Pemilu 2014? Bebaskan Para Pejuang Agraria dan Jalankan Reforma Agraria Sekarang Juga Kok Konflik Agraria Sering Ujung-ujungnya Kriminalisasi Petani? Standar Orde Baru Konflik Agraria Pembangunan Waduk Bubur Gadung, Walhi Tuntut Pembebasan Lima Petani Konflik Agraria Petani Vs Korporasi, Polri Kerap Tak Netral KPA Harap Komnas HAM Turun Gunung Hentikan Kekerasan Terhadap Petani Indramayu Kriminalisasi Pejuang di Indramayu Adalah Trend Konflik & Dinamika Kebijakan Agraria Saat Ini Kriminalisasi Petani Indramayu Cermin Buruknya Perlindungan Hak Rakyat Atas Tanah Lagi, Petani Diperiksa Polisi Terkait Sengketa Lahan Dengan PTPN XIV PBNU: Liberalisasi Ekonomi Berdampak 20% Aset Bangsa Dikuasai Konglomerat, Berbahaya Petani Indramayu Dikriminalisasi, Koalisi LSM: SBY Harus Serius Jalankan Reformasi Agraria Rezim WTO: 18 Tahun yang Mengerikan Bagi Kaum Tani dan Rakyat Dunia APEC 2013: Mencapai Bogor "Goals" Dalam Koridor WTO APEC dan WTO di Indonesia: Hajatan Besar Organisasi Neoliberal di Ujung Tahun 2013BACA JUGA BERITA INI:BPN Pusat Jadi Sasaran Unjuk Rasa di Hari Tani Nasional Gita Wirjawan: Pembajakan Musik di Indonesia Sangat Memperihatinkan"Si Hantu Bernama Kendala" Jadi Sebab Lawan Timnas Belanda Indonesia Latihan Cuma 2 HariDPR: Beberapa Pasal RUU Kamnas Berpotensi Merusak Demokrasi Indonesia
Teori itu sah-sah saja. Yang jadi masalah kalau negara berperspektif keamanan adalah segalanya, artinya aparat keamanannya hanya dijadikan sebagai satuan pengamanan investasi saja.
Yang repot kalau unjuk rasa untuk penyaluran aspirasi atau dalam rangka menuntut hak dianggap menggangu stabilitas keamanan sehingga menganggu jalannya investasi. Lebih repot lagi, instrumen hukumnya pun diciptakan agar tindakan pengamanan dianggap legal, sesuai koridor hukum.
“Jauh sebelum sidang APEC digelar, parlemen borjuis sudah mengesahkan kebijakan represi dengan melegitimasi pengunaan alat kekerasaan negara, baik TNI maupun Polri, yang sangat bertentangan dengan proses demokratisasi, digunakan dalam meredam gejolak sosial ekonomi dan politik yang dilancarkan rakyat (semisal aksi massa kaum buruh, tani dll) lewat UU PKS dan Kamnas,” terang Kent Yusriansyah, Sekretaris Jenderal Komite Pusat Persatuan Perjuangan Indonesia (12/10).
Bahkan beberapa waktu yang lalu, tepatnya 4 September 2013 Pangab TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, perlu pengelolaan ekonomi nasional ditengah ketidakpastian ekonomi dan perlambatan ekonomi global. Ini merupakan tantangan yang harus disikapi dengan kesiapan mental dan kebijakan tepat. Oleh sebab itu perlu diambil langkah yang sistematis.
“TNI akan mengerahkan segenap kemampuan dan kekuatannya untuk memberi rasa aman berinvestasi di Indonesia,” kata Kent mengutip pernyataan Moeldoko.
Dia mengimbau kepada para investor asing untuk tidak ragu dan tidak khawatir berinvestasi di Indonesia. Moeldoko juga mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk ikut menjaga keamanan dan kenyamanan berinvestasi di Indonesia.
“Mari kita cegah benturan dan kekerasan komunal yang mengganggu ketenteraman masyarakat dan keutuhan berbangsa dan bernegara,” kata dia.
BACA JUGA BERITA TERKAIT: Ultah KPA 19: Politik Agraria Saat Ini Absen, Terus Bagaimana Pasca Pemilu 2014? Bebaskan Para Pejuang Agraria dan Jalankan Reforma Agraria Sekarang Juga Kok Konflik Agraria Sering Ujung-ujungnya Kriminalisasi Petani? Standar Orde Baru Konflik Agraria Pembangunan Waduk Bubur Gadung, Walhi Tuntut Pembebasan Lima Petani Konflik Agraria Petani Vs Korporasi, Polri Kerap Tak Netral KPA Harap Komnas HAM Turun Gunung Hentikan Kekerasan Terhadap Petani Indramayu Kriminalisasi Pejuang di Indramayu Adalah Trend Konflik & Dinamika Kebijakan Agraria Saat Ini Kriminalisasi Petani Indramayu Cermin Buruknya Perlindungan Hak Rakyat Atas Tanah Lagi, Petani Diperiksa Polisi Terkait Sengketa Lahan Dengan PTPN XIV PBNU: Liberalisasi Ekonomi Berdampak 20% Aset Bangsa Dikuasai Konglomerat, Berbahaya Petani Indramayu Dikriminalisasi, Koalisi LSM: SBY Harus Serius Jalankan Reformasi Agraria Rezim WTO: 18 Tahun yang Mengerikan Bagi Kaum Tani dan Rakyat Dunia APEC 2013: Mencapai Bogor "Goals" Dalam Koridor WTO APEC dan WTO di Indonesia: Hajatan Besar Organisasi Neoliberal di Ujung Tahun 2013BACA JUGA BERITA INI:BPN Pusat Jadi Sasaran Unjuk Rasa di Hari Tani Nasional Gita Wirjawan: Pembajakan Musik di Indonesia Sangat Memperihatinkan"Si Hantu Bernama Kendala" Jadi Sebab Lawan Timnas Belanda Indonesia Latihan Cuma 2 HariDPR: Beberapa Pasal RUU Kamnas Berpotensi Merusak Demokrasi Indonesia
Prabowo Subianto Djojohadikusumo
http://profil.merdeka.com/indonesia/p/prabowo-subianto-djojohadikusumo/
Nama Lengkap : Prabowo Subianto Djojohadikusumo
Alias : Prabowo | Prabowo Subianto | Prabowo Subianto Djojohadikusumo
Profesi : -
Agama : Islam
Tempat Lahir : Jakarta
Tanggal Lahir : Rabu, 17 Oktober 1951
Zodiac : Balance
Hobby : Berkuda
Warga Negara : Indonesia
No Relation
Alias : Prabowo | Prabowo Subianto | Prabowo Subianto Djojohadikusumo
Profesi : -
Agama : Islam
Tempat Lahir : Jakarta
Tanggal Lahir : Rabu, 17 Oktober 1951
Zodiac : Balance
Hobby : Berkuda
Warga Negara : Indonesia
No Relation
BIOGRAFI
Prabowo Subianto merupakan mantan Danjen Kopassus, pengusaha dan
politisi. Prabowo juga politikus dari partai Gerindra. Pada pemilihan
umum tahun 2009, ia dipilih sebagai wakil dari capres Megawati
Soekarnoputri namun ia harus bersabar karena kemenangan masih belum
berpihak.
Prabowo berasal dari keluarga ilmuwan. Kakeknya, Margono Djojohadikusumo, merupakan pendiri Bank Negara Indonesia, pemimpin pertama Dewan Pertimbangan Agung Sementara, dan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Ayahnya, Sumitro Djojohadikusumo, yang merupakan ahli ekonomi dulu dipercaya Presiden Soeharto untuk menjadi Menteri Riset dan Teknologi. Prabowo menikahi anak Soeharto yang bernama Siti Hediati Hariyadi pada tahun 1983.
Prabowo pernah mengenyam pendidikan di Akademi Militer Magelang pada tahun 1970 dan lulus pada tahun 1974. Selama karir militernya, ia berjasa dalam sebuah operasi melawan Gerakan Papua Merdeka. Ia membebaskan 12 peneliti yang sedang melakukan ekspedisi, 5 di antaranya adalah warga negara Indonesia.
Nama Prabowo sering dikaitkan dengan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Mulai dari tudingan bahwa dialah dalang (mastermind) dari serangkaian aksi penculikan para aktivis penembakan mahasiswa Trisakti, penyulut kerusuhan Mei 1998, hingga menerabas ke isu seputar klik dan intrik di kalangan elite ABRI. Mulai dari tudingan adanya "pertemuan konspirasi" di Markas Kostrad pada 14 Mei 1998, tuduhan hendak melakukan kudeta yang dikaitkan dengan isu "pengepungan" kediaman Presiden B.J. Habibie oleh pasukan Kostrad dan Kopassus, sampai ke pembeberan sifat-sifat pribadinya.
Selain karir politik dan militernya, Prabowo juga memiliki sebuah bisnis bersama saudaranya di Mangkajang, Kalimantan Timur. Ia kini tercatat memimpin 27 perusahaan di Indonesia dan luar negeri. Perusahaan yang dipimpinnya meliputi Nusantara Energy (perusahaan minyak, gas alam dan batu bara), Tidar Kerinci Agung (minyak kelapa), dan Jaladri Nusantara (industri perikanan).
Prabowo juga mendirikan beberapa organisasi masyarakat seperti Asosiasi Petani Indonesia, Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Indonesia, Asosiasi Pencak Silat Indonesia.
Dalam pemilu tahun 2009, Prabowo tercatat sebagai calon presiden-wakil presiden terkaya yang memiliki nilai kekayaan hingga 1,5 trilyun rupiah dan 7.5 milyar dollar Amerika.
Pada November 2011 lalu, ia mengadakan suatu pergerakan untuk mengusung dirinya sendiri menjadi calon presiden untuk pemilu tahun 2014.
Riset dan analisa oleh Pilar Asa Susila
Last update: 11:10 9/11/2013
Prabowo berasal dari keluarga ilmuwan. Kakeknya, Margono Djojohadikusumo, merupakan pendiri Bank Negara Indonesia, pemimpin pertama Dewan Pertimbangan Agung Sementara, dan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Ayahnya, Sumitro Djojohadikusumo, yang merupakan ahli ekonomi dulu dipercaya Presiden Soeharto untuk menjadi Menteri Riset dan Teknologi. Prabowo menikahi anak Soeharto yang bernama Siti Hediati Hariyadi pada tahun 1983.
Prabowo pernah mengenyam pendidikan di Akademi Militer Magelang pada tahun 1970 dan lulus pada tahun 1974. Selama karir militernya, ia berjasa dalam sebuah operasi melawan Gerakan Papua Merdeka. Ia membebaskan 12 peneliti yang sedang melakukan ekspedisi, 5 di antaranya adalah warga negara Indonesia.
Nama Prabowo sering dikaitkan dengan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Mulai dari tudingan bahwa dialah dalang (mastermind) dari serangkaian aksi penculikan para aktivis penembakan mahasiswa Trisakti, penyulut kerusuhan Mei 1998, hingga menerabas ke isu seputar klik dan intrik di kalangan elite ABRI. Mulai dari tudingan adanya "pertemuan konspirasi" di Markas Kostrad pada 14 Mei 1998, tuduhan hendak melakukan kudeta yang dikaitkan dengan isu "pengepungan" kediaman Presiden B.J. Habibie oleh pasukan Kostrad dan Kopassus, sampai ke pembeberan sifat-sifat pribadinya.
Selain karir politik dan militernya, Prabowo juga memiliki sebuah bisnis bersama saudaranya di Mangkajang, Kalimantan Timur. Ia kini tercatat memimpin 27 perusahaan di Indonesia dan luar negeri. Perusahaan yang dipimpinnya meliputi Nusantara Energy (perusahaan minyak, gas alam dan batu bara), Tidar Kerinci Agung (minyak kelapa), dan Jaladri Nusantara (industri perikanan).
Prabowo juga mendirikan beberapa organisasi masyarakat seperti Asosiasi Petani Indonesia, Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Indonesia, Asosiasi Pencak Silat Indonesia.
Dalam pemilu tahun 2009, Prabowo tercatat sebagai calon presiden-wakil presiden terkaya yang memiliki nilai kekayaan hingga 1,5 trilyun rupiah dan 7.5 milyar dollar Amerika.
Pada November 2011 lalu, ia mengadakan suatu pergerakan untuk mengusung dirinya sendiri menjadi calon presiden untuk pemilu tahun 2014.
Riset dan analisa oleh Pilar Asa Susila
Last update: 11:10 9/11/2013
PENDIDIKAN
- Alumnus Akabri Magelang (1974)
KARIR
- 1996 Komandan Jenderal Koppassus
- 1998 Panglima Kostrad, Dua bulan kemudian jabatan diturunkan oleh Pangab Wiranto dikarenakan keterlibatannya terhadap aktivis LSM dan Pelanggaran HAM.
- Ketua Umum HKTI periode 2004-2009
- Ketua Umum Partai Gerindra
PENGHARGAAN
- Bintang Kartika Eka Paksi Nararya
- Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun
- Satya Lencana Seroja Ulangan–III
- Satya Lencana Raksaka Dharma
- Satya Lencana Dwija Sistha
- Satya Lencana Wira Karya
- The First Class The Padin Medal Ops Honor dari Pemerintah Kamboja
- Bintang Yudha Dharma Nararya
SOCIAL MEDIA
facebook.com/Prabowo Subianto
prabowosubianto.web.id
http://prabowosubianto.info
prabowosubianto.web.id
http://prabowosubianto.info
BIOGRAFI
Nama Joko Widodo mulai menjadi sorotan ketika terpilih menjadi
Walikota Surakarta. Awalnya publik menyangsikan kemampuan pengusaha
mebel ini untuk memimpin dan mengembangkan kota Surakarta, namun
beberapa perubahan penting yang dibuat untuk membangun Surakarta di
tahun pertama kepemimpinannya menepis keraguan ini.
Diawali dengan branding, di bawah kepemimpinan Jokowi kota Surakarta atau yang sering disebut dengan Solo punya slogan 'Solo: The Spirit of Java' yang mendasari semangat warga Solo untuk mengembangkan kotanya. Ini bukan sekedar branding, sejak tahun 2006 lalu kota Surakarta telah menjadi anggota Organisasi Kota-kota Warisan Dunia. Dengan keanggotaan tersebut, di tahun berikutnya (2007) Solo menjadi tempat Festival Musik Dunia (FMD) yang diadakan di Benteng Vastenburg. Penyelenggaraan event ini membawa misi penyelamatan situs bersejarah karena benteng tersebut terancam akan digusur untuk kepentingan bisnis. Bahkan tahun 2008, Solo menjadi tuan rumah penyelenggara konferensi Organisasi Kota-kota Warisan Dunia ini.
Proses relokasi pedagang barang bekas yang biasanya selalu diwarnai dengan penolakan dan protes bisa dilakukan Jokowi dengan baik karena komunikasi yang langsung dan jelas dijalin dengan masyarakat. Salah satu bentuk komunikasi tersebut adalah melalui saluran televisi lokal di mana masyarakat bisa langsung berinteraksi dengan walikotanya. Masalah lahan hijau juga menjadi perhatian Jokowi, relokasi pedagang barang bekas tersebut juga dilakukan dalam rangka revitalisasi lahan hijau di kota Solo.
Langkah besar lain yang diambil oleh Jokowi adalah menetapkan persyaratan bagi para investor untuk memperhatikan kepentingan publik dan tidak segan untuk menolak mereka jika tidak bisa mengikuti peraturan yang ada dalam kepemimpinan Jokowi. Nama Surakarta kembali menjadi perbincangan ketika para siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Solo ini berhasil merakit mobil yang diberi nama Esemka. Jokowi sangat mendukung hasil yang membanggakan ini dengan ikut mengendarai mobil Esemka tersebut.
Untuk prestasinya ini Jokowi kemudian mencalonkan diri di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 bersama dengan Basuki Tjahaja Purnama sebagai wakilnya. Mereka berdua menjadi pasangan calon gubernur yang paling kuat berdasarkan perhitungan cepat yang dilakukan di hari pemilihan (Rabu, 11 Juli 2012), dan menjadi cagub yang paling banyak disoroti dalam Pilgub DKI 2012 ini. Namun demikian pencalonan Jokowi diwarnai dengan isu SARA yang dikeluarkan oleh Rhoma Irama dalam ceramahnya di Masjid Al'Isra Tanjung Duren Jakarta Barat. Dalam kesempatan itu, Rhoma Irama mengimbau warga agar memilih pemimpin yang seiman, dan beliau menyebutkan bahwa ibu Jokowi adalah seorang non-muslim. Pernyataan ini menuai protes keras dari publik hingga Panwaslu DKI melakukan pemeriksaan atas Rhoma Irama atas dugaan menyebarkan isu SARA.
Hasil dari kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi berhasil mengambil hati masyarakat. Bahkan ada beberapa kelompok masyarakat yang menamai diri mereka "Relawan Jokowi" untuk mendukung Jokowi maju sebagai calon presiden di pemilihan umum 2014 mendatang.
Riset dan analisa oleh Somya Samita
Last Update: 28/11/2013
Diawali dengan branding, di bawah kepemimpinan Jokowi kota Surakarta atau yang sering disebut dengan Solo punya slogan 'Solo: The Spirit of Java' yang mendasari semangat warga Solo untuk mengembangkan kotanya. Ini bukan sekedar branding, sejak tahun 2006 lalu kota Surakarta telah menjadi anggota Organisasi Kota-kota Warisan Dunia. Dengan keanggotaan tersebut, di tahun berikutnya (2007) Solo menjadi tempat Festival Musik Dunia (FMD) yang diadakan di Benteng Vastenburg. Penyelenggaraan event ini membawa misi penyelamatan situs bersejarah karena benteng tersebut terancam akan digusur untuk kepentingan bisnis. Bahkan tahun 2008, Solo menjadi tuan rumah penyelenggara konferensi Organisasi Kota-kota Warisan Dunia ini.
Proses relokasi pedagang barang bekas yang biasanya selalu diwarnai dengan penolakan dan protes bisa dilakukan Jokowi dengan baik karena komunikasi yang langsung dan jelas dijalin dengan masyarakat. Salah satu bentuk komunikasi tersebut adalah melalui saluran televisi lokal di mana masyarakat bisa langsung berinteraksi dengan walikotanya. Masalah lahan hijau juga menjadi perhatian Jokowi, relokasi pedagang barang bekas tersebut juga dilakukan dalam rangka revitalisasi lahan hijau di kota Solo.
Langkah besar lain yang diambil oleh Jokowi adalah menetapkan persyaratan bagi para investor untuk memperhatikan kepentingan publik dan tidak segan untuk menolak mereka jika tidak bisa mengikuti peraturan yang ada dalam kepemimpinan Jokowi. Nama Surakarta kembali menjadi perbincangan ketika para siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Solo ini berhasil merakit mobil yang diberi nama Esemka. Jokowi sangat mendukung hasil yang membanggakan ini dengan ikut mengendarai mobil Esemka tersebut.
Untuk prestasinya ini Jokowi kemudian mencalonkan diri di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 bersama dengan Basuki Tjahaja Purnama sebagai wakilnya. Mereka berdua menjadi pasangan calon gubernur yang paling kuat berdasarkan perhitungan cepat yang dilakukan di hari pemilihan (Rabu, 11 Juli 2012), dan menjadi cagub yang paling banyak disoroti dalam Pilgub DKI 2012 ini. Namun demikian pencalonan Jokowi diwarnai dengan isu SARA yang dikeluarkan oleh Rhoma Irama dalam ceramahnya di Masjid Al'Isra Tanjung Duren Jakarta Barat. Dalam kesempatan itu, Rhoma Irama mengimbau warga agar memilih pemimpin yang seiman, dan beliau menyebutkan bahwa ibu Jokowi adalah seorang non-muslim. Pernyataan ini menuai protes keras dari publik hingga Panwaslu DKI melakukan pemeriksaan atas Rhoma Irama atas dugaan menyebarkan isu SARA.
Hasil dari kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi berhasil mengambil hati masyarakat. Bahkan ada beberapa kelompok masyarakat yang menamai diri mereka "Relawan Jokowi" untuk mendukung Jokowi maju sebagai calon presiden di pemilihan umum 2014 mendatang.
Riset dan analisa oleh Somya Samita
Last Update: 28/11/2013
PENDIDIKAN
- SMP Negeri 1 Surakarta
- SMA Negeri 6 Surakarta
- Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada
KARIR
- Walikota Surakarta
- Pengusaha mebel dan pertamanan
- Gubernur Jakarta 2012
PENGHARGAAN
- Nominasi World Mayor 2012
- 10 Tokoh 2008 versi majalah Tempo
SOCIAL MEDIA
http://twitter.com/jokowi_do2
Profil Yusril Ihza Mahendra, Sang Legenda Hukum Indonesia
Dengan penguasaan hukum yang sangat baik, Yusril Ihza Mahendra mampu menunjukkan kepada publik, bahkan pembuat kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang adanya kekeliruan dalam sebuah konstruksi hukum.
Akibatnya, negara telah beberapa kali “dipermalukan” oleh Yusril di persidangan, baik di peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Politisi yang kerap dijuluki Mohamad Nasir muda itu, antara lain pernah menggugat pemerintah dalam hal jabatan Jaksa Agung, kenaikan harga BBM, pemberian grasi atas terpidana narkoba Schapelle Corby, serta jabatan wakil menteri dalam kabinet pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Fakta terbaru tentang kemenangan Yusril terhadap negara adalah ketika hakim PTUN memenangkan gugatannya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Bulan Bintang terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). ”Dalam putusan baru ini, KPU harus mengikutkan PBB untuk menjadikan peserta pemilu 2014,” tegas hakim PTUN yang menyidangkan kasus tersebut.
Seperti diketahui, PBB dan sejumlah partai lainnya oleh KPU dinyatakan tidak lolos dalam keputusan lembaga penyelenggara Pemilu tersebut. Padahal, menurut Yusril, partai-partai yang lolos pun harusnya tidak masuk.
Sejak mengajukan gugatan atas KPU, Yusril Ihza Mahendra memang telah berkali-kali menegaskan akan menggagalkan keputusan KPU yang hanya meloloskan 10 partai politik pada pemilu 2014. “Saya sudah himpun alat bukti dan saksi untuk membuktikan KPU melakukan kecurangan dalam verifikasi yang juga mengandung unsur penipuan,” kata Yusril dalam keterangan resminya, beberapa waktu lalu.
Dalam wawancara khusus dengan tim ,lensaindonesia.com Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa sebagai orang yang mengerti hukum ia merasa terpanggil untuk ikut menunjukkan kepada masyarakat bahwa banyak produk hukum dan perundang-undangan yang harus dikoreksi. “Sebagai mantan menteri di bidang hukum saya sering menyampaikan masukan mengenai adanya ketidakberesan itu, namun saya tidak digubrik. Oleh karena itu saya mengajukan gugatan melalui Mahkamah Konstitusi maupun Peradilan Tata Usaha Negara, dan ternyata hakim membenarkan pendapat saya,” ujarnya.
Menurut Yusril, kondisi perekonomian dan pembuatan perundang-undangan Indonesia dinilai sarat oleh kepentingan asing. Sekarang ini, negara asing mudah saja menjajah Indonesia. Hanya dengan mengakuisisi aset sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, pihak asing bisa memiliki kekayaan alam Indonesia. “Kita ini negara kaya tapi mau dibodohi terhadap negara lain. Kita mudah sekali tunduk pada asing,” ujar mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Kabinet Gotong Royong ini.
Pernyataan Yusril jelas, bahwa sesungguhnya ia selalu ingin melawan dan mengoreksi terhadap ketidakbenaran. Namun ia tak banyak cuap-cuap di depan publik. Ia memilih jalur resmi dengan mengirim surat misalnya. Namun jika tak ditanggapi, ia melayangkan gugatan ke MK atau PTUN. Itulah cara Yusril melawan.
Yusril Ihza Mahendra yang dikenal sebagai pakar hukum tata negara,
dilahirkan pada 5 Februari 1956 di Lalang, Manggar, Belitung Timur. Ia
adalah anak dari pasangan Idris dan Nursiha, yang aktif berorganisasi
sejak di bangku SMP. Ketertarikannya pada kegiatan organisasi ia
lanjutkan hingga bangku SMA, sebelum ia melanjutkan kuliah ke
Universitas Indonesia mengambil ilmu filsafat Fakultas Sastra dan juga
Hukum Tata Negara.
Saat kuliah di UI Yusril Izha Mahendra juga terpilih menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) UI dan bergabung ke Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia (BKPMI).
Setelah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Indonesia, Yusril Izha Mahendra melanjutkan S-2 ke University of the Punjab (India) untuk mengambil gelar master kemudian melanjutkan lagi S-3 mengambil spesialisasi Perbandingan Politik Masyarakat-Masyarakat Muslim di University Sains Malaysia dengan bidang University Sains Malaysia dan berhasil mendapat gelar Doctor of Philosophy dalam Ilmu Politik.
Di dunia pendidikan Yusril dikenal sebagai Professor dan Pakar Hukum Tata negara. Ia berprofesi sebagai dosen di beberapa universitas seperti dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), dosen di Akademi Ilmu Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman pada tahun 1983, serta Guru besar di Program Pascasarjana UI dan juga Fakultas Hukum UI. Ia diangkat sebagai Guru Besar Ilmu Hukum di Universitas Indonesia dan mengajar Hukum Tata Negara, Teori Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum pada program pascasarjana.
Yusril pernah menjadi wakil Indonesia untuk berbicara dan berpidato dalam sidang Komisi Hak Asasi Manusia PBB, di Jenewa, Swiss. Ia juga ikut menyusun Konvensi PBB serta menandatanganinya atas nama Pemerintah Republik Indonesia seperti UN Convention on Transnational Organized Crime di Palermo, Italia, dan UN Convention Against Corruption di Markas PBB New York.
Dalam bidang politik, Yusril Izha Mahendra pernah menjadi Ketua Umum Partai Bulan Bintang sejak 1998 hingga 2005. Ia juga pernah menjadi anggota organisasi yang berafiliasi kepada Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) yang bernama Pemuda Muslimin.
Sebagai politisi, ia pernah aktif di dalam kelompok yang disebut Poros Tengah, yang mendorong KH Abdurrahman Wahid ke puncak kursi kepresidenan melalui Sidang Umum MPR RI Oktober 1999.
Di bidang pemerintahan, Yusril pernah menjabat menteri di 3 kabinet. Di bawah Presiden Gus Dur, ia dipercaya menempati posisi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Jabatan yang sama ia sandang di masa Presiden Megawati Soekarnoputri.
Ketika tampuk pemerintahan berpindah ke tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Yusril dipercaya menjadi Menteri Sekretaris Negara. Namun, Yusril yang pernah menjadi penyokong utama SBY dalam Pilpres 2004 lalu, namanya dicoret dicoret dan digantikan oleh Hatta Rajasa ketika SBY melakukan perombakan kabinet.
Sejak keluar dari pemerintahan, Yusril kembali menjadi pakar hukum dan politik yang sangat kritis. Mantan Mensesneg SBY itu tak segan-segan mengeluarkan kritikan yang keras terhadap pemerintah SBY. Mengenai sikapnya itu, Yusril menegaskan bahwa tindakannya merupakan bagian dari koreksi atas arah kebijakan yang dinilai salah dari pemerintahan SBY.
Dalam hal pemberian grasi presiden kepada Schapelle Leigh Corby, warga negara Australia yang dipidana atas kasus narkoba, misalnya, Yusril menilai pemerintah tak pernah jujur, alias suka berbohong. Pada awalnya, pemerintah mengklaim bahwa pemberian grasi tersebut atas pertimbangan Mahkamah Agung (MA). Padahal, MA membantahnya dan mengaku memberikan masukan agar Presiden tidak memberikan grasi tersebut. “Denny Indrayana (dulu juru bicara presiden,-red) berkilah bahwa grasi Corby telah sesuai pertimbangan MA. Kini terungkap bahwa MA sarankan agar grasi itu ditolak,” jelas Yusril.
Perlakuan khusus terhadap terpidana narkoba itu, kata Yusril menunjukkan bahwa pemerintahan SBY juga tidak memberikan perhatian lebih terhadap bahaya narkoba. Sebelumnya, presiden memberikan grasi kepada gembong narkoba jaringan internasional Deni Setia Maharwan alias Rapi Mohammed Majid. Selain itu, Presiden juga memberikan grasi kepada gembong narkoba Merika Pranola alias Ola alias Tania.
Itulah Yusril, yang tidak hanya kritis namun juga sangat memahami apa yang ia kritisi. Sebagai politisi, tentu saja apa yang ia sampaikan ada muatan-muatan politik tertentu di dalamnya. Namun, sebagai pakar hukum ingin mengingatkan bahwa pemerintah semestinya cermat dan berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan maupun peraturan perundang-undangan.
Di luar aktivitasnya sebagai konsultan hukum dan politisi, kini Yusril aktif dalam sebuah ormas bernama Persatuan Indonesia (Perindo). Ormas ini, kata Yusril kepada tim lensaindonesia.com, didirikan sebagai ruang diskusi bagi para politisi yang merasa prihatin atas kondisi bangsa ini yang tak kunjung beranjak ke arah perbaikan. Selain nama Yusril Ihza Mahendra sebagai inisiator, di dalam ormas yang digawangi pengusaha Hary Tanoesoedibjo sebagai ketua umum itu, terhimpun nama-nama politisi top tanah air, seperti Wiranto, Agum Gumelar dan Azis Samsuddin.
Yusril mengharapkan, Perindo dapat menjadi forum diskusi dan pengembangan gagasan-gagasan segar tentang perpolitikan di tanah air. Dari situ, kelak akan muncul tokoh yang diharapkan dapat menawarkan solusi untuk mengatasi persoalan bangsa dan tantangan ke depan.
Banyak yang berharap, tokoh itu adalah Yusril Ihza Mahendra, pendekar hukum yang tak hanya punya nyali, tapi juga mengerti apa yang harus ia lakukan. (***)
Yusril Ihza Mahendra
http://profil.merdeka.com/indonesia/p/yusril-ihza-mahendra/
Nama Lengkap : Yusril Ihza Mahendra
Alias : No Alias
Profesi : -
Agama : Islam
Tempat Lahir : Lalang, Manggar, Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia
Tanggal Lahir : Minggu, 5 Februari 1956
Zodiac : Aquarius
Warga Negara : Indonesia
Saudara : Yusron Ihza Mahendra
Istri : Kessy Sukaesih, Rika Tolentino Kato
Alias : No Alias
Profesi : -
Agama : Islam
Tempat Lahir : Lalang, Manggar, Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia
Tanggal Lahir : Minggu, 5 Februari 1956
Zodiac : Aquarius
Warga Negara : Indonesia
Saudara : Yusron Ihza Mahendra
Istri : Kessy Sukaesih, Rika Tolentino Kato
BIOGRAFI
Yusril Izha Mahendra adalah Ketua Umum Partai Bulan Bintang sejak
1998 hingga 2005, karier politik Yusril Ihza Mahendra tersebut dimulai
dari keaktifannya di dunia pendidikan dan juga organisasi. Setelah lulus
SMA Yusril melanjutkan kuliah ke Universitas Indonesia mengambil ilmu
filsafat fakultas sastra dan juga Hukum Tata Negara.
Setelah pendidikannya di UI diselesaikan, Yusril Izha Mahendra melanjutkan S-2 ke University of the Punjab (India) untuk mengambil gelar master kemudian melanjutkan lagi S-3 mengambil spesialisasi Perbandingan Politik Masyarakat-Masyarakat Muslim di University Sains Malaysia dengan bidang University Sains Malaysia dan berhasil mendapat gelar Doctor of Philosophy dalam Ilmu Politik.
Dalam dunia pendidikan Yusril Izha Mahendra juga dikenal sebagai seorang pengajar di beberapa universitas seperti Staf pengajar di fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Staf pengajar di Akademi Ilmu Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman pada tahun 1983, staf pengajar di Program Pascasarjana UI dan juga Fakultas Hukum UI. Yusril Ihza Mahendra juga diangkat sebagai Guru Besar Ilmu Hukum di Universitas Indonesia dan mengajar Hukum Tata Negara, Teori Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum pada program pascasarjana.
Dunia organisasi memang bukan sesuatu yang asing baginya, sejak masih sekolah di SMP Yusril Izha Mahendra sudah menjadi Ketua OSIS begitu juga saat dia SMA selain di KAPPI tingkat Rayon. Saat kuliah di UI Yusril juga terpilih menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) UI dan bergabung ke Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia (BKPMI) ketika kuliah. Yusril juga pernah menjadi anggota organisasi yang berafiliasi kepada Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) yang bernama Pemuda Muslimin. Lebih jauh lagi Yusril Izha Mahendra pernah menjadi pengurus Muhammadiyah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).
Yusril ikut dalam kepanitiaan Konferensi internasional seperti Sidang AALCO, Konferensi Internasional tentang Tsunami dan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika. Bukan hanya dalam negeri Yusril Ihza Mahendra juga aktif di organisasi Internasional seperti di Regional Islamic Da’wah Council of Southeast Asia and the Pasific bermarkas di Kuala Lumpur dan diketuai oleh Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Haj (Mantan Perdana Menteri Malaysia).
Bahkan Yusril Ihza Mahendra pernah menjabat Vice President dan President Asian-African Legal Consultative Organization, bermarkas di New Delhi. Selain itu Yusril Ihza Mahendra merupakan anggota dan Ketua Delegasi Republik Indonesia dalam berbagai perundingan internasional termasuk sidang ASEAN, Organisasi Konferensi Islam dan APEC, termasuk menjadi wakil Indoensia untuk berbicara dan berpidato dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa, Komisi Hak Asasi Manusia PBB (United Nations) di Jenewa. Dan juga ikut menyusun Konvensi PBB serta menandatanganinya atas nama Pemerintah Republik Indonesia seperti UN Convention on Transnational Organized Crime di Palermo, Italia, dan UN Convention Against Corruption di Markas PBB New York.
Pada Pemilihan Presiden di arena Sidang Umum MPR RI Oktober 1999 Yusril yang ketika itu Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) mendapatkan 232 suara, Abdurrahman Wahid yang saat itu menjadi Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memperoleh 185 suara dan Megawati Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati meraih 305 suara. Atas kesepakatan pentolan Poros Tengah, Amien Rais (PAN), Akbar Tandjung (Partai Golkar), Hamzah Haz (PPP), Matori Abdul Djalil (PKB), dan juga Yusril (PBB), akhirnya Yusril sepakat mengundurkan diri dari arena pemilihan presiden. Selanjutnya, Poros Tengah memberikan dukungan penuh kepada Gus Dur.
Dalam Pemerintahan, Yusril Ihza Mahendra pernah menjabat menteri di 3 kabinet, dalam Kabinet Pemerintahan Indonesia 21 Oktober 2004 – 9 Mei 2007 dengan Presiden Abdurrahman Wahid dipercaya menempati posisi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri, Yusril menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Kabinet Gotong Royong 23 Oktober 1999 – 7 Februari 2001. Kemudian pada masa Kabinet Indonesia Bersatu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 9 Agustus 2001 – 21 Oktober 2004 menjadi Menteri Sekretaris Negara hingga akhirnya saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu Yusril Ihza Mahendra digantikan Hatta Rajasa.
Untuk pemilihan umum calon presiden RI 2014 mendatang, PBB usung Yusril sebagai kandidat calon presiden.
Riset dan analisa oleh Eko Setiawan
Last update: 28/11/2013
Setelah pendidikannya di UI diselesaikan, Yusril Izha Mahendra melanjutkan S-2 ke University of the Punjab (India) untuk mengambil gelar master kemudian melanjutkan lagi S-3 mengambil spesialisasi Perbandingan Politik Masyarakat-Masyarakat Muslim di University Sains Malaysia dengan bidang University Sains Malaysia dan berhasil mendapat gelar Doctor of Philosophy dalam Ilmu Politik.
Dalam dunia pendidikan Yusril Izha Mahendra juga dikenal sebagai seorang pengajar di beberapa universitas seperti Staf pengajar di fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Staf pengajar di Akademi Ilmu Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman pada tahun 1983, staf pengajar di Program Pascasarjana UI dan juga Fakultas Hukum UI. Yusril Ihza Mahendra juga diangkat sebagai Guru Besar Ilmu Hukum di Universitas Indonesia dan mengajar Hukum Tata Negara, Teori Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum pada program pascasarjana.
Dunia organisasi memang bukan sesuatu yang asing baginya, sejak masih sekolah di SMP Yusril Izha Mahendra sudah menjadi Ketua OSIS begitu juga saat dia SMA selain di KAPPI tingkat Rayon. Saat kuliah di UI Yusril juga terpilih menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) UI dan bergabung ke Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia (BKPMI) ketika kuliah. Yusril juga pernah menjadi anggota organisasi yang berafiliasi kepada Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) yang bernama Pemuda Muslimin. Lebih jauh lagi Yusril Izha Mahendra pernah menjadi pengurus Muhammadiyah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).
Yusril ikut dalam kepanitiaan Konferensi internasional seperti Sidang AALCO, Konferensi Internasional tentang Tsunami dan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika. Bukan hanya dalam negeri Yusril Ihza Mahendra juga aktif di organisasi Internasional seperti di Regional Islamic Da’wah Council of Southeast Asia and the Pasific bermarkas di Kuala Lumpur dan diketuai oleh Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Haj (Mantan Perdana Menteri Malaysia).
Bahkan Yusril Ihza Mahendra pernah menjabat Vice President dan President Asian-African Legal Consultative Organization, bermarkas di New Delhi. Selain itu Yusril Ihza Mahendra merupakan anggota dan Ketua Delegasi Republik Indonesia dalam berbagai perundingan internasional termasuk sidang ASEAN, Organisasi Konferensi Islam dan APEC, termasuk menjadi wakil Indoensia untuk berbicara dan berpidato dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa, Komisi Hak Asasi Manusia PBB (United Nations) di Jenewa. Dan juga ikut menyusun Konvensi PBB serta menandatanganinya atas nama Pemerintah Republik Indonesia seperti UN Convention on Transnational Organized Crime di Palermo, Italia, dan UN Convention Against Corruption di Markas PBB New York.
Pada Pemilihan Presiden di arena Sidang Umum MPR RI Oktober 1999 Yusril yang ketika itu Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) mendapatkan 232 suara, Abdurrahman Wahid yang saat itu menjadi Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memperoleh 185 suara dan Megawati Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati meraih 305 suara. Atas kesepakatan pentolan Poros Tengah, Amien Rais (PAN), Akbar Tandjung (Partai Golkar), Hamzah Haz (PPP), Matori Abdul Djalil (PKB), dan juga Yusril (PBB), akhirnya Yusril sepakat mengundurkan diri dari arena pemilihan presiden. Selanjutnya, Poros Tengah memberikan dukungan penuh kepada Gus Dur.
Dalam Pemerintahan, Yusril Ihza Mahendra pernah menjabat menteri di 3 kabinet, dalam Kabinet Pemerintahan Indonesia 21 Oktober 2004 – 9 Mei 2007 dengan Presiden Abdurrahman Wahid dipercaya menempati posisi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri, Yusril menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Kabinet Gotong Royong 23 Oktober 1999 – 7 Februari 2001. Kemudian pada masa Kabinet Indonesia Bersatu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 9 Agustus 2001 – 21 Oktober 2004 menjadi Menteri Sekretaris Negara hingga akhirnya saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu Yusril Ihza Mahendra digantikan Hatta Rajasa.
Untuk pemilihan umum calon presiden RI 2014 mendatang, PBB usung Yusril sebagai kandidat calon presiden.
Riset dan analisa oleh Eko Setiawan
Last update: 28/11/2013
PENDIDIKAN
- Filsafat Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Tahun 1982
- Hukum Tata Negara, Universitas Indonesia, Tahun 1983
- Social Science (Master), University of the Punjab, Tahun 1984
- Politic Science (Doctor), University Sains Malaysia 1993
KARIR
- Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 26 Agustus 2000-7 Februari 2001
- Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Kabinet Gotong Royong, Agustus 2001-2004
- Menteri Sekretaris Negara Kabinet Indonesia Bersatu, 20 Oktober 2004-2007
- Staf pengajar di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Akademi Ilmu Pemasyarakatan, Depkeh (1983, serta Program Pascasarjana UI dan UMJ
SOCIAL MEDIA
twitter.com/#!/yusrilihza_mhd
http://yusril.ihzamahendra.com/
mahendra-ihza-yusril.blogspot.com
http://yusril.ihzamahendra.com/
mahendra-ihza-yusril.blogspot.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar