Kudeta Ukraina
Efek Bumerang: Rusia Jatuhkan Sanksi Pejabat Tinggi AS
Islam
Times- http://www.islamtimes.org/vdcfejdm0w6dvya.,8iw.html
Langkah ini dilakukan dalam rangka menanggapi sanksi AS yang
dikenakan terhadap beberapa pejabat Rusia setelah referendum 16 Maret di
Crimea yang oleh Washington dianggap "tidak sah".
Obama
Kementerian Luar Negeri Rusia menerbitkan daftar sanksi timbal balik dari anggota parlemen AS yang terdiri dari 10 nama, termasukm Ketua DPR John Boehner dan senator hawkish dari Republik, J. McCain.
Langkah ini dilakukan dalam rangka menanggapi sanksi AS yang dikenakan terhadap beberapa pejabat Rusia setelah referendum 16 Maret di Crimea yang oleh Washington dianggap "tidak sah".
"Menanggapi sanksi yang dikenakan oleh Administrasi AS pada tanggal 17 Maret terhadap sejumlah pejabat Rusia dan wakil dari Majelis Federal sebagai hukuman untuk mendukung referendum di Crimea, Kementerian luar negeri Rusia (juga) mengumumkan pengenalan sanksi timbal balik yang sama terhadap sejumlah pejabat AS dan anggota parlemen," bunyi pernyataan itu yang diterbitkan di situs Kementerian Luar Negeri Rusia pada Kamis sore, 20/03/14.
Kementerian menegaskan bahwa Rusia telah berulang kali menekankan, penggunaan sanksi adalah bermata dua, dan memiliki efek bumerang terhadap AS sendiri.
"Memperlakukan negara kita sedemikian rupa, sebagaimana Washington tahu, sudah bisa dipastikan tidak pantas dan kontraproduktif," tambah pernyataan itu.
"Namun demikian, sepertinya Amerika terus membabi buta dan percaya pada efektivitas metode tersebut yang diambil dari gudang masa lalu, dan tidak ingin menerima kejelasan: orang-orang Crimea, secara demokratis sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional dan peraturan PBB, bergabung dengan Rusia yang menghormati dan menerima pilihan ini. Anda mungkin tidak menginginkan keputusan ini atau tidak, tapi kita berbicara tentang kenyataan yang perlu dipertimbangkan."
Pada hari Kamis Presiden AS Barack Obama mengumumkan sebuah perintah eksekutif baru yang memaksakan lebih lanjut tentang sanksi sektor-sektor kunci ekonomi Rusia termasuk para pejabat dan pengusaha Rusia. [IT/Onh/Ass]
Pecah Kongsi PGCC
Gedung Putih secara sepihak membatalkan rencana KTT PGCC akhir bulan ini antara Presiden Barack Obama dan raja-raja Teluk Persia, termasuk Arab Saudi akibat ketegangan dua sekutu AS di kawasan itu.
KTT itu akan dihadiri para raja-raja kerajaan di Persian Gulf Cooperation Council nations (PGCC) yang meliputi Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Oman, dan Kuwait.
Keputusan itu menurut para diplomat, menunjukkan perubahan iklim politik yang penuh gejolak di Timur Tengah.
AS selama ini menjalin kerjasama dengan PGCC terkait sektor keamanan dan isu-isu ekonomi dalam beberapa tahun terakhir, namun ketegangan memuncak akibat pentangan perang Suriah dan operasi nuklir Iran.
Selain itu, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Bahrain menarik duta besar dari Qatar bulan ini karena dukungan mereka kepada kelompok Ikhwanul Muslimin (IM) yang dicap sebagai teroris.
AS membatalkan kunjungan KTT itu atas rekomendasi mayoritas negara PGCC, kata pejabat AS.
"Ini sangat disayangkan, karena kami pikir itu penting untuk melakukan dialog tingkat tinggi mengenai itu," kata seorang pejabat senior Arab menukil laporan The Wall Street Journal pada Jumat, 21/03/14.
Namun, sejauh ini Gedung Putih tidak memberikan pernyataan khusus.
Meski demikian, Obama tetap akan bertemu dan tatap muka dengan Raja Arab Saudi Abdullah di Riyadh pekan depan pada akhir tournya ke beberapa negara Eropa membahas kondisi Eropa dan perselisihan yang sedang berlangsung di Ukraina.
Pertemuan ini tentu akan membahas ketegangan antara Washington dan Riyadh terkait pembicaraan rahasia pemerintahan Obama dengan Iran dan kegagalan AS menindaklanjuti serangan militer di Suriah, kata para pejabat Arab yang tidak mau disebutkan namanya.
Menurut Departemen Keuangan AS David Cohen, pihaknya mendeteksi transfer terbaru sejumlah besar dana dari badan amal dan situs media sosial yang berbasis di Qatar dan Kuwait kepada ekstremis dalam melawan pemerintah Irak dan Suriah, termasuk kepada Front al-Nusra.
Cohen menambahkan, Kuwait menjadi episentrum penggalangan dana untuk kelompok teroris di Suriah.
Sejauh ini para pejabat Qatar dan Kuwait membantah tuduhan tersebut dan menolak mendanai kelompok-kelompok teror di Suriah. [IT/Onh/Ass]
Karena Konflik, Obama Batal Bertemu Raja-Raja Teluk Persia (PGCC)
Islam
Times- http://www.islamtimes.org/vdceve8xojh8pwi.rabj.html
"Ini sangat disayangkan, karena kami pikir itu penting untuk
melakukan dialog tingkat tinggi mengenai itu," kata seorang pejabat
senior Arab menukil laporan The Wall Street Journal pada Jumat,
21/03/14.
Negara-negara PGCC
Gedung Putih secara sepihak membatalkan rencana KTT PGCC akhir bulan ini antara Presiden Barack Obama dan raja-raja Teluk Persia, termasuk Arab Saudi akibat ketegangan dua sekutu AS di kawasan itu.
KTT itu akan dihadiri para raja-raja kerajaan di Persian Gulf Cooperation Council nations (PGCC) yang meliputi Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Oman, dan Kuwait.
Keputusan itu menurut para diplomat, menunjukkan perubahan iklim politik yang penuh gejolak di Timur Tengah.
AS selama ini menjalin kerjasama dengan PGCC terkait sektor keamanan dan isu-isu ekonomi dalam beberapa tahun terakhir, namun ketegangan memuncak akibat pentangan perang Suriah dan operasi nuklir Iran.
Selain itu, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Bahrain menarik duta besar dari Qatar bulan ini karena dukungan mereka kepada kelompok Ikhwanul Muslimin (IM) yang dicap sebagai teroris.
AS membatalkan kunjungan KTT itu atas rekomendasi mayoritas negara PGCC, kata pejabat AS.
"Ini sangat disayangkan, karena kami pikir itu penting untuk melakukan dialog tingkat tinggi mengenai itu," kata seorang pejabat senior Arab menukil laporan The Wall Street Journal pada Jumat, 21/03/14.
Namun, sejauh ini Gedung Putih tidak memberikan pernyataan khusus.
Meski demikian, Obama tetap akan bertemu dan tatap muka dengan Raja Arab Saudi Abdullah di Riyadh pekan depan pada akhir tournya ke beberapa negara Eropa membahas kondisi Eropa dan perselisihan yang sedang berlangsung di Ukraina.
Pertemuan ini tentu akan membahas ketegangan antara Washington dan Riyadh terkait pembicaraan rahasia pemerintahan Obama dengan Iran dan kegagalan AS menindaklanjuti serangan militer di Suriah, kata para pejabat Arab yang tidak mau disebutkan namanya.
Menurut Departemen Keuangan AS David Cohen, pihaknya mendeteksi transfer terbaru sejumlah besar dana dari badan amal dan situs media sosial yang berbasis di Qatar dan Kuwait kepada ekstremis dalam melawan pemerintah Irak dan Suriah, termasuk kepada Front al-Nusra.
Cohen menambahkan, Kuwait menjadi episentrum penggalangan dana untuk kelompok teroris di Suriah.
Sejauh ini para pejabat Qatar dan Kuwait membantah tuduhan tersebut dan menolak mendanai kelompok-kelompok teror di Suriah. [IT/Onh/Ass]
Poin Kemenangan Vladimir Putin
Pidato Presiden Rusia Vladimir Putin di parlemen negara ini lebih menyerupai ungkapan kemenangan ketimbang yang lain. Dalam pidatonya, Putin menyatakan telah menandatangani perjanjian penggabungan Semenanjung Crime dan kota Sevastopol dengan Rusia. Seperti dalam statemen sebelumnya, ia telah membuktikan bahwa Crimea untuk selamanya menjadi bagian dari Rusia.
Di antara pidato Putin di parlemen menyinggung legalisasi referendum di Crime. Di bagian lain, Putin juga mengkhususkan pembicaraannya untuk menjustifikasi kebijakan militernya di Crime. Presiden Rusia ini menandaskan, selama pasukan Rusia ditempatkan di Crimea tidak ada satu peluru pun yang ditembakkan. Oleh karena itu, berbeda dengan pendapat Barat, Putin menilai sikap militer Rusia di Crimea tidak dapat dikategorikan sebagai agresi militer.
Poin penting dalam pidato Putin di depan anggota parlemen Rusia adalah ungkapannya yang dengan transparan mengkritik rival Baratnya, khususnya Amerika Serikat. Ungkapan tersebut dapat dicermati sebagai pesan nyata presiden Rusia kepada Barat. Putin menyamakan Crimea dengan Kosovo dan menuding Barat menerapkan standar ganda. Ketika Kosovo secara sepihak menyatakan kemerdekaan dari Serbia, teriakan pemerintah Serbia terkait pemisahan ini jelas-jelas melanggar UUD negara ini serta hukum internasional tidak pernah terdengar di negara Barat.
Barat bukan saja mendukung pemisahan sepihak Kosovo dari Serbia, bahkan mereka berusaha keras menarik simpati internasional untuk menyelidiki wilayah ini. kini Barat mengkritik kebijakan luar negeri pemerintahan Putin terkait transformasi Ukraina dan dukungan Moskow terhadap pemisahan diri Crimea. Tak hanya itu, Barat juga mengutuk dan menilainya bertentangan dengan hukum internasional.
Putin pada akhirnya bukan saja berhasil mensukseskan sejumlah kebijakan luar negerinya terkait Ukraina dan mempersiapkan peluang kembalinya Crimea ke pangkuan Rusia, namun juga kini berhasil menemukan peluang untuk balik mengkritik rival-rival Baratnya. Di depan anggota parlemen, Putin menandaskan, Washington dalam kebijakan praktisnya tidak mengindahkan hukum internasional dan kebijakan luar negeri AS diterapkan melalui senjata serta kekerasan.
Dalam kritikannya Putin semakin agresif dan mengungkapkan bahwa Amerika dalam banyak kasus telah menipu Rusia dan memaksa Moskow bertindak sesuai dengan kepentingan Washington. Putin yang bertahan terhadap represi rival Baratnya dan pada akhirnya berhasil mengubah batas terotorial Ukraina, berulang kali mengkritik rival-rivalnya yang kalah.
Ia mengatakan, Amerika meyakini bahwa mereka adalah terpilih dan istimewa. Menurut Putin, petinggi Amerika meyakini bahwa mereka yang berhak menentukan nasib dan masa depan dunia. Dengan asumsi ini, presiden Rusia mengirim pesannya kepada pemerintah Barat. Pidato Putin mendapat aspirasi luas dari anggota parlemen. Ia mengatakan, kini sudah tiba saatnya Barat mengakui bahwa Rusia memperjuangkan kepentingan nasionalnya dan mencantumkannya dalam agenda kerjanya di tingkat internasional. Ia meminta Barat untuk menghormati kebijakan Moskow.
Dalam pesannya kepada Barat, Putin mengatakan, Moskow menilai perluasan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) hingga ke perbatasannya sebagai ancaman militer terhadap Rusia dan tidak akan membiarkan hal ini berlanjut. (IRIB Indonesia/MF/MZ)
Amerika Berminat Tempatkan Militernya di Perbatasan Rusia
Jeff Steinberg, pengamat politik mengkonfirmasikan penempatan pasukan Amerika Serikat di perbatasan Rusia.
Dalam wawancaranya dengan Press TV Selasa (18/3), Jeff Steinberg menandaskan, Amerika Serikat dan Uni Eropa telah menginjak-injak seluruh hukum internasional terkait Ukraina dan rencananya AS akan menempatkan pasukannya di perbatasan Rusia.
Ia menilai pelanggaran hukum internasional hanya satu sisi dari mata uang, adapun sisi lainnya adalah pembentukan front militer dengan melibatkan negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di Laut Baltik serta di perbatasn Rusia oleh Polandia.
Ia menambahkan, mereka ingin memperluas NATO hingga ke perbatasan Rusia dengan menarik Ukraina menjadi anggota Uni Eropa.
Steinberg menekankan, dengan demikian Barat terlebih dahulu melanggar kedaulatan Ukraina sebelum melakukan langkah terhadap Semenanjung Crimea.
Ia mengingatkan bahwa penggulingan Viktor Yanukovich, mantan presiden Ukraina adalah kudeta yang dilancarkan dengan dukungan politik dan finansial negara-negara Barat terhadap Kiev. (IRIB Indonesia/MF/PH)
Ukraina Kerahkan Militer, Siap Perang Melawan Rusia...??
Islam
Times- http://www.islamtimes.org/vdcevx8x7jh8pwi.rabj.html
Garda Nasional ini akan bertugas melindungi "tempat-tempat
strategis" dan membantu memadamkan protes sporadis di kota-kota timur
Kharkiv dan Donetsk.
Tentara Ukrainia.jpg
Pemerintah Ukraina tengah menggelar militer darurat dan memanggil tentara cadangan sebagai bagian dari persiapan untuk perang melawan Rusia.
Persiapan itu dilakukan satu hari setelah Crimea memilih untuk memisahkan diri dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia.
Parlemen Ukraina pada Selasa, 18/03/14, sepakat untuk mengalokasikan anggaran negara sebesar USD 600 juta untuk membeli senjata, reparasi perangkat keras militer dan meningkatkan latihan dalam tiga bulan mendatang.
Selain itu, Ukraina juga memanggil 40.000 tentara cadangan.
Sejumlah tentara cadangan akan dikerahkan menjadi Garda Nasional baru dalam beberapa hari kedepan dan minggu mendatang.
Garda Nasional ini akan bertugas melindungi "tempat-tempat strategis" dan membantu memadamkan protes sporadis di kota-kota timur Kharkiv dan Donetsk.
Seorang mantan menteri pertahanan Ukraina menyatakan penyesalannya, negaranya kehilangan Crimea.
"Saya dapat memberitahu Anda, kami memiliki mereka, Rusia semestinya tidak memasuki Crimea," kata Anatoliy Hrytsenko mantan Menteri Pertahanan Ukraina dari 2005 sampai 2007.
Anatoliy Hrytsenk juga meminta Amerika Serikat dan pemerintah Eropa untuk mengirimkan kapal perang dan pesawat ke wilayah tersebut.[IT/r]
Gejolak Ukrainia
Pasukan pro Rusia menyita tiga kapal perang Ukraina di semenanjung Laut Hitam Crimea yang strategis.
Pada hari Kamis (20/3/14), sekelompok pria bersenjata melepaskan tembakan ke arah korvet (kapal perang ukuran kecil) milik Ukraina, Khmelnitsky, dan merampasnya di pelabuhan Sevastopol Crimea. Sejauh ini tidak ada laporan tentang korban yang jatuh.
Kapal lain, Lutsk, juga dikepung oleh pasukan pro Rusia. Korvet Ternopil juga dikepung dan prajurit Ukraina dipaksa turun dari kapal.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Leonid Polyakov menuduh pasukan Rusia terus mengancam akan menyerang pangkalan militer di Crimea di mana tentara Ukraina berada.
Duta Besar Ukraina untuk PBB juga memperingatkan kemerosotan tajam hubungan antara Kiev dan Moskow sambil mengatakan bahwa Rusia tampaknya tengah mempersiapkan invasi militer di wilayah lain di negaranya.
Yuri Klymenko mengatakan ada indikasi bahwa Rusia sedang mempersiapkan intervensi militer besar-besaran di Ukraina timur dan selatan setelah aneksasi Crimea.
Crimea resmi berpisah dari Ukraina tanggal 17 Maret lalu dan bergabung dengan Rusia setelah referendum sehari sebelumnya. Sebanyak 96,8 % warga Crimea mendukung pemisahan diri tersebut. [IT/r]
Pasukan Pro-Rusia Sita 3 Kapal Perang Ukraina
Islam
Times - http://www.islamtimes.org/vdcc40q142bqes8.5fa2.html
Pada hari Kamis (20/3/14), sekelompok pria bersenjata
melepaskan tembakan ke arah korvet (kapal perang ukuran kecil) milik
Ukraina, Khmelnitsky, dan merampasnya di pelabuhan Sevastopol Crimea.
Kapal Perang Ukrainia.jpg
Pasukan pro Rusia menyita tiga kapal perang Ukraina di semenanjung Laut Hitam Crimea yang strategis.
Pada hari Kamis (20/3/14), sekelompok pria bersenjata melepaskan tembakan ke arah korvet (kapal perang ukuran kecil) milik Ukraina, Khmelnitsky, dan merampasnya di pelabuhan Sevastopol Crimea. Sejauh ini tidak ada laporan tentang korban yang jatuh.
Kapal lain, Lutsk, juga dikepung oleh pasukan pro Rusia. Korvet Ternopil juga dikepung dan prajurit Ukraina dipaksa turun dari kapal.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Leonid Polyakov menuduh pasukan Rusia terus mengancam akan menyerang pangkalan militer di Crimea di mana tentara Ukraina berada.
Duta Besar Ukraina untuk PBB juga memperingatkan kemerosotan tajam hubungan antara Kiev dan Moskow sambil mengatakan bahwa Rusia tampaknya tengah mempersiapkan invasi militer di wilayah lain di negaranya.
Yuri Klymenko mengatakan ada indikasi bahwa Rusia sedang mempersiapkan intervensi militer besar-besaran di Ukraina timur dan selatan setelah aneksasi Crimea.
Crimea resmi berpisah dari Ukraina tanggal 17 Maret lalu dan bergabung dengan Rusia setelah referendum sehari sebelumnya. Sebanyak 96,8 % warga Crimea mendukung pemisahan diri tersebut. [IT/r]
RS Bawah Tanah Israel Selenggarakan Pelatihan Perang Pertama
Jumat, 21 Maret 2014, 13:30 WIB
AP PHOTO
AP PHOTO
Jumat, 20 Jumadil Awwal 1435 / 21 Maret 2014
http://www.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/14/03/21/n2rswf-rs-bawah-tanah-israel-selenggarakan-pelatihan-perang-pertama
REPUBLIKA.CO.ID, JERUSALEM--
Rumah sakit baru bawah tanah yang dijaga ketat di Kota Pantai Israel Utara, Haifa, pada Kamis (20/3) mengumumkan penyelenggaraan pelatihan darurat pertamanya Selasa depan.
Israel menyebut rumat sakit itu, yang terletak di Pusat Medis Rambam di Haifa, sebagai instalasi terbesar sejenisnya di dunia.
Rumah sakit tersebut dirancang untuk berfungsi sebagai tempat parkir pada hari biasa, dan segera diubah menjadi instalasi medis yang dijaga ketat yang dapat menampung sampai 2.000 bangsal pada saat perang.
Pelatihan pada Selasa itu akan diikuti oleh staf medis dari sejumlah departemen yang memindahkan pasien dan peralatan dari rumah sakit utama ke instalasi bawah tanah tersebut, demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat siang.
"Ini akan menjadi kesempatan pertama dan terakhir untuk mempraktekkan kesiapan bagi situasi bencana sebelum tempat pakir dibuka pada Mei," kata rumah sakit itu.
Rumah sakit baru bawah tanah yang dijaga ketat di Kota Pantai Israel Utara, Haifa, pada Kamis (20/3) mengumumkan penyelenggaraan pelatihan darurat pertamanya Selasa depan.
Israel menyebut rumat sakit itu, yang terletak di Pusat Medis Rambam di Haifa, sebagai instalasi terbesar sejenisnya di dunia.
Rumah sakit tersebut dirancang untuk berfungsi sebagai tempat parkir pada hari biasa, dan segera diubah menjadi instalasi medis yang dijaga ketat yang dapat menampung sampai 2.000 bangsal pada saat perang.
Pelatihan pada Selasa itu akan diikuti oleh staf medis dari sejumlah departemen yang memindahkan pasien dan peralatan dari rumah sakit utama ke instalasi bawah tanah tersebut, demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat siang.
"Ini akan menjadi kesempatan pertama dan terakhir untuk mempraktekkan kesiapan bagi situasi bencana sebelum tempat pakir dibuka pada Mei," kata rumah sakit itu.
|
|
| Local Editor | |
| 'Israel' and the Wind of North From the Mount Hermon blast to the explosive devises chain: new game rules set by Resistance. Ibrahim al-Amin - al-Akhbar http://www.almanar.com.lb/english/adetails.php?eid=141799&frid=31&seccatid=71&cid=31&fromval=1  «No
longer exaggeration to talk about the front emerged in the north», a
statement of «Haaretz» newspaper commentator said, speaking on security
developments in the occupied Shebaa Farms and the Golan. Perhaps the
phrase is the most accurate one when describing the border reality of
Lebanon-Syria-occupied Palestine triangle.
More than a year ago, Israel assessments regarding the northern front
concluded that her movement is no longer restricted without being an
entirely free hand. Estimates are strongly based on convincing the enemy
that Bashar al-Assad in Syria, along with Hezbollah in Lebanon and
Iran, are not interested in opening a front with Israel because of their
preoccupation with the interior open Syrian crisis. This estimate has
been strengthened over the past year after Israel raids on Syrian
military positions , without any response from Damascus.
Israel, which acts like a spoiled boy, found it appropriate to set
similar rules with Lebanon. But the estimate itself was significantly
shook up after a raid last February on a Hezbollah site at the
Lebanese-Syrian border.
Israel's problem is not only the wrong assessment on the Syria or
Hezbollah reaction against her continuing provocation, but also her
belief in that things can be contained if she decided to act
unilaterally. It is true that the enemy forces bombed Syrian sites off
the occupied Golan, but Israel is aware that this bombardment will not
change the new facts. The decisive fire message over the days directly
indicates that it is no longer allowed to go unilaterally in deep
interpretations of the ground reality.
Maybe Israel was in need to draw an operational attention which
Hezbollah has done in different ways. But the attention Hezbollah drew
was not only screaming or expletive, but «rubbing the ear» as well,
forcing Israel to limited options: muting pain, screaming in order to
resolve the problem or responding by a blow behind the scenes to force
the other side to back down.
In practice, Israel bombed a Resistance site in the Bekaa border with
Syria. She didn't ignore Hezbollah statement that stresses the
inevitable right of respond, but didn't know where and how the response
will be. Then the wheel moved on: A missile attack on a site near Mount
Hermon and an attempt to plant explosive device at the borders of
occupied Golan.
Hezbollah did not claim responsibility, but Israel accused him and
hoped the operation was his own response. In this case, Israel is able
to «deny», thus closing the game, but on the basis that the response is
faint, which is a sign of weakness. Then the enemy assessment will be
strengthened to possibly change the game rules.
Hezbollah knows Israel very well, and knows her more than necessary.
He knows more about when she receives the message well and helps her to
digest the message. Hezbollah even dragged Israel to operate in
accordance with that message.
At this point, the Israeli pupil seemed in need to the second meal: A
special commando unit of Hezbollah crossed all the measures, advanced
inside the occupied Shebaa Farms and planted two explosive bombs. One
blown up at the passing of leadership patrol, and the second was left
for the soldiers so they could find it later.
The nature and strength of the bomb, and the nature of the second
device, were arranged inside a mail compartment so Israel could know the
identity of the sender.
Israel was embarrassed and responded by a strike in the air on a
target in Odaiseh (southern Lebanese town on the border with Lebanon),
but she also hoped the response had been completed.
Suddenly, Golan bomb went off. A perfectly-equipped bomb - as the
Israelis said - and non-fatal injuries increase the uncertainty. This
time the charge cannot be confined to Hezbollah, or more precisely, it
cannot be said that it is Hezbollah for sure. But testing does not mean
that Israel is able to keep silent. It responded by pounding the Syrian
army sites bearing him the responsibility.
The enemy reaction accompanied with clear words of leadership and
security sources that Assad opponents cannot be accused of being behind
the attack. All know that Israel wants its share of the Syrian crisis.
Fearing of chaos on border areas didn't led her to adopt special
procedures. Israel leaders say that during the three years, and after
the presence of anti-Syrian regime armed groups close to the Golan
Heights, not a single danger had hit Israel. But, today, she finds that
there are those who open the door to a war of attrition that would
return her to the Lebanese quagmire era, or even to the days before
October War in 1973.
Israel recognizes that Hezbollah fighting in Syria is to support the allied regime, which means that Israel is aware of that Hezbollah is fighting to protect his Resistance. Israel also believes that Assad is not able - and not unwilling - to respond to the attacks for being busy in his domestic battle.
Based on this logic, it's better for the enemy, as well as for those
whom it may concern, to act one day after another on the grounds that
Israel will be facing a bigger problem on its northern front. It is true
that Syria and the resistance are unwilling to engage in war, but it is
wrong to believe that they do not possess the force to fight it.
There was a huge mistake committed by Israel's allies in the West and
in the region which removed all obstacles hindering unification in the
Syrian-Lebanese front facing them.
|
Jerman Tak Berhak Fasilitasi Konsuler Israel di Indonesia
Islam
Times- http://www.islamtimes.org/vdcg3t9wtak93q4.1ira.html
“Jerman apa haknya memfasilitasi Israel tanpa persetujuan
Indonesia? Kalau mau melakukan itu ya silahkan saja tapi itu tidak
berlaku di Indonesia,” tegas Prof. Hikmahanto diakhir wawancara sambil
menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat dan memiliki
sistem sendiri.
Israel dead (ABI)
Menanggapi pemberitaan di media beberapa waktu lalu terkait rencana Jerman yang ingin memfasilitasi kekonsuleran warga Israel di Indonesia, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Prof. Hikmahanto Juwana angkat bicara. Menurutnya boleh saja kalau Jerman sekedar menawarkan Kedutaannya di Indonesia untuk Israel, tapi yang perlu diketahui, Indonesia mengakui Israel sebagai sebuah negara atau tidak. Faktanya selama ini pemerintah Indonesia tidak mengakui Israel sebagai sebuah negara. Alasannya karena Israel melakukan pendudukan tidak sah terhadap Palestina.
Lebih lanjut, ia menjelaskan kepada ABI Press, bahwa ketika Israel sudah dianggap sebagai negera oleh Indonesia barulah bisa menjalin hubungan diplomatik. “Nah, kalau sudah begitu, ketika Israel dan Indonesia ingin membuka hubungan diplomatik namun Israel tidak punya tempat di Indonesia, barulah Jerman bisa memfasilitasinya, atau kepentingan Israel di Indonesia boleh ditangani Jerman,” ungkapnya.
“Saya kira aneh ya, kalau misalkan Jerman ingin memfasilitasi Israel dengan kondisi saat ini. harusnya Jerman melihat, apakah Israel dan Indonesia ini memiliki hubungan diplomatik,” tambahnya.
Kebaikan Jerman terhadap Israel yang sering dikaitkan peristiwa Holocaust, dianggap itu sebagai istilah penebusan dosa Jerman terhadap bangsa Yahudi. Menanggapi itu, Prof. Hikmahanto menegaskan bahwa harus dibedakan antara Yahudi dengan Israel, yang dibantai Jerman dalam perang dunia II adalah Yahudi bukan Israel. Nah, ketika itu Yahudi dari berbagai tempat, tidak hanya dari Jerman, tapi juga Afrika dan lainya difasilitasi Inggris untuk memiliki pemukiman. Akhirnya dipilihlah Palestina. barulah di situ ada yang disebut Israel.
“Jerman apa haknya memfasilitasi Israel tanpa persetujuan Indonesia? Kalau mau melakukan itu ya silahkan saja tapi itu tidak berlaku di Indonesia,” tegas Prof. Hikmahanto diakhir wawancara sambil menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat dan memiliki sistem sendiri.
Sementara itu, Ir. Mujtahid Hasem selaku Direktur Voice of Palestine (VOP) Indonesia juga menyampaikan pandanganya mengenai hal itu. “Saya pikir Israel mampu membuat kedutaan sendiri di Indonesia tanpa harus difasilitasi Jerman, kalau Indonesia menganggap Israel adalah sebuah negara,” ungkapnya kepada ABI Press saat diwawancarai di kantornya.
Lebih lanjut Direktur sebuah lembaga yang menyuarakan kemerdekaan Palestina di Indonesia atas penjajahan bangsa Israel ini menegaskan, masyarakat Indonesia harus paham bahwa Israel tidak diakui sebagai sebuah negara, karena Indonesia masih memandang Israel adalah penjajah di Palestina dan keberadaanya adalah Ilegal.
“Kalau Jerman mendukung entitas penjajah Palestina, sama saja mendukung penzaliman terhadap Palestina dan menciderai perjuangan bangsa Palestina,” tambahnya.
Mengenai peristiwa Holoucaust sendiri Mujtahid memiliki pendapat lain. Ia menganggap Holocaust yang dijadikan argumen itu masih kontroversi, apakah Yahudi saat itu menjadi korban secara khusus ataukah secara umum dalam perang dunia II yang menewaskan puluhan juta orang Eropa pada saat itu.
Kalau misalnya itu dianggap penebusan dosa Jerman terhadap Yahudi, sebetulnya sudah banyak bentuk balas budi dan penebusan dosa itu yang sudah diberikan oleh Jerman terhadap Yahudi pasca perang dunia II. “Jadi menurut saya, kalau Jerman ingin memfasilitasi seperti yang disebut di atas tadi sebenarnya tidak ada apa-apanya kalau dibanding dengan yang sudah diberikan Jerman pada waktu itu,’’ ungkapnya dalam mengakhiri wawancara.
Pihak Kedutaan Jerman yang lebih tetap memberikan keterangan tentang rencana tersebut hingga saat ini belum memberikan jawaban atas surat yang dilayangkan ABI Press. [IT/Onh/Ass]
Sumber: http://ahlulbaitindonesia.org
Tidak ada komentar:
Posting Komentar