Washington
|
3/16/2014 @ 11:21AM |23,835 views
With Takeover Of Natural Gas Station, Russia Ratchets Up Tension With Ukraine
Comment Now
http://world.einnews.com/article/195465919/f8vtcUwiPmkxpbie?n=1&code=lCtThc8XIaCtSyaE
Follow Comments
Since the protests in Kiev turned bloody weeks ago, there has been one question on my mind: when will Russia invade Ukraine?
And now I have my answer: yesterday.
On the eve of the secession referendum in Crimea, Putin used his elite commandos – Spetsnaz – to execute his move beyond Crimea.
A spokesman for the Ukrainian border guard service, Oleg Slobodyan,
told The Associated Press the Russians, about 120 in all, took control
of a natural gas distribution station in the village of Strilkove, part
of Ukraine proper and outside the borders of Crimea.
What’s more, there was Russian inspired violence in both Donetsk and
Kharkiv on Friday. And there is bound to be more today and in the coming
days.
The aggressive move by Putin came on the heels of a tense day at the
United Nations Security Council wherein American and European diplomats
pushed for a vote on a resolution declaring the Sunday referendum
illegal. As to be expected, Russia vetoed the measure, but was the only
vote against it.
China, Russia’s strongest and most loyal ally in the past few years,
did not vote with Russia in the end. That said, China did not vote for
the resolution, but rather abstained.
Abstention should be seen as nothing but support, albeit tacit, for
Russia, especially given their commitment to non-interference. As China
and Russia have done in a number of Security Council votes in the recent
past, they are once again backing one another even if it may not look
that way on the surface.
Vladimir Putin (Photo credit: Wikipedia)
Western governments and diplomats hope that the UN security council
vote will help push Russia towards further isolation and, with any luck,
halt – or at the very least slow down – Putin.
But if the past few weeks have taught us anything it’s that there’s
no halting Putin and every time that we think he may be slowing down,
he’s actually just speeding up.
American and European leaders are working on lists of Russians to
impose sanctions upon after the referendum. They could be executed as
early as Monday.
Indeed, some on the list are members of Putin’s inner circle,
including Sergei K. Shoigu, the defense minister; Aleksandr V.
Bortnikov, director of the Federal Security Service; Nikolai P.
Patrushev, the secretary of the security council; Sergei B. Ivanov and
Vladislav Surkov, two of Mr. Putin’s closest and most powerful advisers;
Dmitri O. Rogozin, a deputy prime minister; Aleksei Miller, the chief
executive of Gazprom, the state energy giant; and Igor Sechin, head of
the powerful oil company Rosneft.
The White House suggested the move by Russia only increased the
likelihood of sanctions. “We remain concerned about any attempt by
Russia to increase tensions or threaten the Ukrainian people, and as we
have long said, if Russia continues to take escalatory steps, there will
be consequences,” said Caitlin Hayden, a White House spokeswoman.
Meanwhile, in Kiev, the Foreign Ministry said in a statement that
Ukraine “reserves the right to use all necessary measures” to stop the
Russian invasion of Ukraine.
To be sure, today will bring with it more surprises. In the last 48
hours alone, John Kerry failed at diplomatic talks with Russian Foreign
Minister Sergey Lavrov in London, NATO announced that several of its
websites had been hit by cyberattacks, Russia ran a “training exercise”
in Crimea and now is formally taking control of Ukrainian territory.
With Takeover Of Natural Gas Station, Russia Ratchets Up Tension With Ukraine
Page 2 of 2
Lavrov and Putin can say they have no plans to send troops into
Eastern Ukraine until they’re blue in the face – we know now, or should
at least know, that we can’t trust a word they say.
In an op-ed for the New York Times yesterday, Senator John
McCain argued that President Obama has made America look weak not only
relating to this situation, but more generally. He writes, “But in a
broader sense, Crimea has exposed the disturbing lack of realism that
has characterized our foreign policy under President Obama. It is this
worldview, or lack of one, that must change.”
I couldn’t agree more. And these sanctions can’t come fast enough.
With the outcome of today’s referendum virtually a foregone
conclusion, the Russian takeover of Crimea will be a done deal. This
raises the specter of a full blown invasion of Ukraine to an even more
substantial level.
I sincerely hope that our leaders have read McCain’s piece and are
ready to get a new worldview that will once more make America the
indispensible nation it once was. Ukraine’s fate, and our own, hangs in
the balance.
Referendum Crimea
Lucu! Obama Anggap Crimea Bagian dari AS
Islam
Times- http://www.islamtimes.org/vdcc11q102bqes8.5fa2.html
"Washington telah menegakkan demokrasi di atas kepalanya dengan
menggulingkan pemerintahan demokratis Ukraina dan memasang rezim boneka
tidak merusak proses atau institusi demokratis di Ukraina," ujar Roberts
Putin dan Obama (http://www.channelnewsasia.com)
Dalam Perintah Eksekutif (Executive Order) yang dirilis pada 6 Maret dengan tajuk, "Pemblokiran Properti Orang Tertentu yang Berkontribusi dalam Situasi di Ukraina", Obama menyatakan bahwa dukungan terhadap penentuan nasib sendiri warga Crimea merupakan "ancaman tidak biasa dan luar biasa terhadap keamanan nasional dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, dan karenanya saya menyatakan keadaan darurat nasional untuk menghadapi ancaman itu." (silahkan rujuk: http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/03/06/executive-order-blocking-property-certain-persons-contributing-situation)
"Obama dan para pengacara yang merancang perintah eksekutif itu tidak menyadari bahwa cara perintah itu disusun sepenuhnya berlaku untuk Obama, pemerintah kudeta tidak terpilih di Kiev, serta rezim Washington dan Uni Eropa," ujar analis senior, Dr. Paul Craig Roberts.
Perintah itu, lanjut Roberts, mengatakan bahwa setiap orang yang "bertanggung jawab atau ikut serta, atau telah terlibat, langsung maupun tidak langsung, dalam... tindakan atau kebijakan yang melemahkan proses atau lembaga demokratis di Ukraina" menjadi subjek yang aset-aset miliknya dibekukan.
"[Sementara itu,] Washington dan Uni Eropa merupakan dua pemerintah yang para anggotanya telah merusak proses dan institusi demokratis di Ukraina dengan menggulingkan pemerintah terpilih dan memaksakan pemerintah yang tidak terpilih," papar Roberts.
"Para pemuja Obama--ya, masih ada orang yang bodoh--keberatan saat saya menyebut Obama 'Si Bodoh dari Gedung Putih'," seloroh Roberts. Namun, lanjutnya, begitulah Obama atau pengacaranya yang justru membuktikan bahwa dirinya memang bodoh saat mengeluarkan perintah eksekutif yang menuntut barang-barang milik Obama, Victoria Nuland, Samantha Powers, Susan Rice, perdana menteri Inggris, kanselir Jerman, Presiden Perancis, Komisi Uni Eropa, dan sejumlah pihak terkait untuk dibekukan pemerintah AS.
"Tentu saja perintah eksekutif Obama tidak akan diterapkan pada mereka yang semestinya itu diberlakukan," sergah Roberts. Perintah itu [hanya] akan diterapkan pada mereka yang tidak semestinya diberlakukan--pihak berwenang yang mengizinka warga Crimea untuk melaksanakan proses demokrasi demi menentukan nasibnya sendiri, imbuhnya.
"Washington telah menegakkan demokrasi di atas kepalanya dengan menggulingkan pemerintahan demokratis Ukraina dan memasang rezim boneka tidak merusak proses atau institusi demokratis di Ukraina," ujar Roberts. Sebaliknya, segala sesuatu yang memungkinkan berlangsungnya penentuan nasib sendiri di Crimea [dipandang] merusak proses demokratis.
"Jelas, Barat tidak lagi dapat diasosiasikan dengan demokrasi," pungkas Roberts. (IT/GR/rj)
Referendum Crimea
Ini Dia Pernyataan Pejabat Rusia yang Dikenai Sanksi AS
Islam
Times-http://www.islamtimes.org/vdcd9s0ssyt09z6.lp2y.html
Namun Vladislav Surkov, penasihat senior Presiden Rusia Vladimir
Putin, menyebut, sanksi AS adalah suatu kehormatan besar baginya.
Valentina Matviyenko dan Vladimir Putin.jpg
Ketua Parlemen dan mantan wakil perdana menteri Rusia mengecam keras
sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat terhadap para pejabat
pemerintah negara itu.
Valentina Matviyenko kepada kantor berita Interfax pada Senin, 17/3/14, mengatakan, sanksi Gedung Putih pada dirinya dan sepuluh individu Rusia-Crimea dan Ukraina adalah sebuah keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya bahkan saat Perang Dingin.
"Ini adalah pemerasan politik ... pemerintah AS memahami bahwa saya tidak memiliki rekening, aset atau properti di luar negeri," ujar Matviyenko.
"Saya selalu membela dan selanjutnya akan terus membela kepentingan nasional Rusia, bukan kepentingan geopolitik Barat. Tidak ada yang bisa mengintimidasi kami," tambah pejabat Rusia itu.
Pada hari Senin (17/3), Presiden AS Barack Obama mengeluarkan perintah eksekutif yang memberlakukan sanksi pada 11 individu Rusia-Crimea dan Ukraina yang terlibat dalam Referendul dan situasi di Ukraina.
Obama memerintahkan pembekuan aset para pejabat tersebut atau yang akan memiliki aset di Amerika Serikat. Selain itu, perintah dan sanksi itu juga melarang individu tersebut bepergian ke negaranya.
Sanksi Gedung Putih juga memicu kemarahan di kalangan pejabat Rusia lainnya termasuk Yelena Mizulina, anggota Duma dan menyebut, sanksi itu pelanggaran kasar dari hak-haknya sebagai warga negara dan politisi.
Namun Vladislav Surkov, penasihat senior Presiden Rusia Vladimir Putin, menyebut, sanksi AS adalah suatu kehormatan besar baginya.
Wakil Perdana Menteri Dmitry Rogozin juga merespon tindakan itu dengan ironis. Pernyataan Rogozin itu diposting lewat akun Twitter pribadinya dan menyebut bahwa dia akhirnya mendapatkan pengakuan dunia.[IT/r]
Valentina Matviyenko kepada kantor berita Interfax pada Senin, 17/3/14, mengatakan, sanksi Gedung Putih pada dirinya dan sepuluh individu Rusia-Crimea dan Ukraina adalah sebuah keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya bahkan saat Perang Dingin.
"Ini adalah pemerasan politik ... pemerintah AS memahami bahwa saya tidak memiliki rekening, aset atau properti di luar negeri," ujar Matviyenko.
"Saya selalu membela dan selanjutnya akan terus membela kepentingan nasional Rusia, bukan kepentingan geopolitik Barat. Tidak ada yang bisa mengintimidasi kami," tambah pejabat Rusia itu.
Pada hari Senin (17/3), Presiden AS Barack Obama mengeluarkan perintah eksekutif yang memberlakukan sanksi pada 11 individu Rusia-Crimea dan Ukraina yang terlibat dalam Referendul dan situasi di Ukraina.
Obama memerintahkan pembekuan aset para pejabat tersebut atau yang akan memiliki aset di Amerika Serikat. Selain itu, perintah dan sanksi itu juga melarang individu tersebut bepergian ke negaranya.
Sanksi Gedung Putih juga memicu kemarahan di kalangan pejabat Rusia lainnya termasuk Yelena Mizulina, anggota Duma dan menyebut, sanksi itu pelanggaran kasar dari hak-haknya sebagai warga negara dan politisi.
Namun Vladislav Surkov, penasihat senior Presiden Rusia Vladimir Putin, menyebut, sanksi AS adalah suatu kehormatan besar baginya.
Wakil Perdana Menteri Dmitry Rogozin juga merespon tindakan itu dengan ironis. Pernyataan Rogozin itu diposting lewat akun Twitter pribadinya dan menyebut bahwa dia akhirnya mendapatkan pengakuan dunia.[IT/r]
AS VS Rusia
Menteri Luar Negeri AS John Kerry dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov kembali melakukan pembicaraab melalui teleponmenyusul pertemuan strategis tentang Ukraina di Gedung Putih. Selama percakapan berlangsung, Kerry menyetujui tuntutan Rusia seputar federalisasi Ukraina di mana negara-negara federal akan memiliki otonomi yang kuat terhadap pemerintah pusat yang dinetralisasi. Putin menawarkan "off-ramp" (jalan pendek untuk menurunkan ketegangan) ini dan Obama mengiyakan.
Rusia mengumumkan (mengutip Reuters, 16-3-2014):
"Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dan Menteri Luar Negeri AS John Kerry sepakat pada hari Minggu untuk mencari solusi bagi krisis di Ukraina dengan mendorong reformasi konstitusional di sana, ujar kementerian luar negeri Rusia. Tidak dijelaskan secara terperinci mengenai jenis reformasi yang diperlukan kecuali hanya mengatakan bahwa mereka harus mengupayakannya "dalam bentuk yang secara umum dapat diterima seraya memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Ukraina ( ... )"
"Sergey Lavrov dan John Kerry sepakat untuk terus berupaya menemukan resolusi atas Ukraina dengan secepatnya meluncurkan reformasi konstitusional dengan dukungan komunitas internasional, kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan."
Gagasan tentang sebuah " reformasi konstitusional" berasal dari pihak Rusia yang didokumentasikan dalam "non-paper" (laporan tanpa sumber, judul, atau atribut yang dikenal) Rusia. Laporan itu menggambarkan proses menghasilkan suatu konstitusi baru bagi Ukraina dan menetapkan beberapa parameter untuknya.
Bahasa Rusia akan kembali menjadi bahasa resmi selain Ukraina, daerah-daerah akan memiliki otonomi yang besar, tak akan ada vampur tangan dalam urusan gereja, dan Ukraina akan tetap netral secara politik dan militer. Setiap keputusan otonomi yang diambil Crimea akan diterima. Semua ini akan dijamin oleh "Kelompok Pendukung Ukraina" yang terdiri dari AS, Uni Eropa, dan Rusia serta akan dikuatkan dalam resolusi Dewan Keamanan PBB.
Tampaknya Kerry dan Obama telah menerima sebagian besar parameter ini. Mereka sekarang, tentu saja, sedang menjual solusi ini karena usulan mereka, sebagaimana dibuktikan "non-paper", tidak realistis.
Kerry tiba-tiba "mendesak Rusia" untuk menerima hal-hal yang dituntut Rusia yang sebelumnya tak pernah disebutkan Kerry (mengutip AP, 16-3-2014):
"Menteri Luar Negeri John Kerry meminta Moskow untuk mengembalikan pasukannya di Crimea ke pangkalan mereka, menarik kembali pasukan dari perbatasan Ukraina, menghentikan hasutan di Ukraina timur, dan mendukung reformasi politik di Ukraina yang akan melindungi etnis Rusia, warga berbahasa Rusia, dan lain-lain di bekas Republik Soviet yang dikatakan menjadi perhatian Rusia. Dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov, yang kedua kalinya sejak pembicaraan tatap muka keduanyya yang gagal pada hari Jumat di London, Kerry mendesak Rusia 'untuk mendukung upaya warga Ukraina di seluruh spektrum untuk mengatasi pembagian kekuasaan dan desentralisasi melalui proses reformasi konstitusional yang secara luas inklusif dan melindungi hak-hak minoritas,' kata Departemen Luar Negeri."
Sebagaimana terlihat sekarang, Obama telah menyerah. Plot AS untuk merebut Ukraina dari Rusia dan mengintegrasikannya ke dalam NATO dan Uni Eropa tampaknya sudah gagal. Berpihaknya Crimea pada Rusia dan setujunya sekitar 93 persen pemilih untuk bergabung dengan Rusia telah menjadikan tujuan utama dari rencana AS untuk menendang Rusia dari Sevastopol dan dengan demikian keluar dari Timur Tengah, menjadi mustahil.
Ancaman Rusia (tidak bersifat publik) untuk segera mengambil-alih provinsi-provinsi timur dan selatan Ukraina telah mendorong AS menyetujui syarat yang diajukan Rusia itu. Itulah satu-satunya alternatif bagi AS dan Uni Eropa untuk menghindari risiko konfrontasi militer yang tidak diinginkan. Kendati media mengkampanyekan anti-Rusia, mayoritas warga AS dan Eropa menentang setiap konfrontasi semacam itu. AS tidak pernah memegang kartu yang dibutuhkan untuk memenangkan permainan ini.
Bila semua berjalan mulus dan konstitusi baru Ukraina sesuai dengan syarat Rusia, maka "barat" akan diminta untuk membayar tagihan bulanan Gazprom agar terus mengirim (gas) ke Kiev. Perlu waktu lama untuk menerapkan semua itu. Trik kotor apa yang kini sedang diupayakan kalangan neo-konservatif Washington untuk mencegah kesepakatan itu? (IT/VN/rj)
Kalah Gertak, AS Setujui Tuntutan Rusia
Islam
Times- http://www.islamtimes.org/vdcayeneu49niw1.h8k4.html
Tampaknya Kerry dan Obama telah menerima sebagian besar
parameter ini. Mereka sekarang, tentu saja, sedang menjual solusi ini
karena usulan mereka, sebagaimana dibuktikan "non-paper", tidak
realistis.
Kerry-Lavrov (BBC)
Menteri Luar Negeri AS John Kerry dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov kembali melakukan pembicaraab melalui teleponmenyusul pertemuan strategis tentang Ukraina di Gedung Putih. Selama percakapan berlangsung, Kerry menyetujui tuntutan Rusia seputar federalisasi Ukraina di mana negara-negara federal akan memiliki otonomi yang kuat terhadap pemerintah pusat yang dinetralisasi. Putin menawarkan "off-ramp" (jalan pendek untuk menurunkan ketegangan) ini dan Obama mengiyakan.
Rusia mengumumkan (mengutip Reuters, 16-3-2014):
"Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dan Menteri Luar Negeri AS John Kerry sepakat pada hari Minggu untuk mencari solusi bagi krisis di Ukraina dengan mendorong reformasi konstitusional di sana, ujar kementerian luar negeri Rusia. Tidak dijelaskan secara terperinci mengenai jenis reformasi yang diperlukan kecuali hanya mengatakan bahwa mereka harus mengupayakannya "dalam bentuk yang secara umum dapat diterima seraya memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Ukraina ( ... )"
"Sergey Lavrov dan John Kerry sepakat untuk terus berupaya menemukan resolusi atas Ukraina dengan secepatnya meluncurkan reformasi konstitusional dengan dukungan komunitas internasional, kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan."
Gagasan tentang sebuah " reformasi konstitusional" berasal dari pihak Rusia yang didokumentasikan dalam "non-paper" (laporan tanpa sumber, judul, atau atribut yang dikenal) Rusia. Laporan itu menggambarkan proses menghasilkan suatu konstitusi baru bagi Ukraina dan menetapkan beberapa parameter untuknya.
Bahasa Rusia akan kembali menjadi bahasa resmi selain Ukraina, daerah-daerah akan memiliki otonomi yang besar, tak akan ada vampur tangan dalam urusan gereja, dan Ukraina akan tetap netral secara politik dan militer. Setiap keputusan otonomi yang diambil Crimea akan diterima. Semua ini akan dijamin oleh "Kelompok Pendukung Ukraina" yang terdiri dari AS, Uni Eropa, dan Rusia serta akan dikuatkan dalam resolusi Dewan Keamanan PBB.
Tampaknya Kerry dan Obama telah menerima sebagian besar parameter ini. Mereka sekarang, tentu saja, sedang menjual solusi ini karena usulan mereka, sebagaimana dibuktikan "non-paper", tidak realistis.
Kerry tiba-tiba "mendesak Rusia" untuk menerima hal-hal yang dituntut Rusia yang sebelumnya tak pernah disebutkan Kerry (mengutip AP, 16-3-2014):
"Menteri Luar Negeri John Kerry meminta Moskow untuk mengembalikan pasukannya di Crimea ke pangkalan mereka, menarik kembali pasukan dari perbatasan Ukraina, menghentikan hasutan di Ukraina timur, dan mendukung reformasi politik di Ukraina yang akan melindungi etnis Rusia, warga berbahasa Rusia, dan lain-lain di bekas Republik Soviet yang dikatakan menjadi perhatian Rusia. Dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov, yang kedua kalinya sejak pembicaraan tatap muka keduanyya yang gagal pada hari Jumat di London, Kerry mendesak Rusia 'untuk mendukung upaya warga Ukraina di seluruh spektrum untuk mengatasi pembagian kekuasaan dan desentralisasi melalui proses reformasi konstitusional yang secara luas inklusif dan melindungi hak-hak minoritas,' kata Departemen Luar Negeri."
Sebagaimana terlihat sekarang, Obama telah menyerah. Plot AS untuk merebut Ukraina dari Rusia dan mengintegrasikannya ke dalam NATO dan Uni Eropa tampaknya sudah gagal. Berpihaknya Crimea pada Rusia dan setujunya sekitar 93 persen pemilih untuk bergabung dengan Rusia telah menjadikan tujuan utama dari rencana AS untuk menendang Rusia dari Sevastopol dan dengan demikian keluar dari Timur Tengah, menjadi mustahil.
Ancaman Rusia (tidak bersifat publik) untuk segera mengambil-alih provinsi-provinsi timur dan selatan Ukraina telah mendorong AS menyetujui syarat yang diajukan Rusia itu. Itulah satu-satunya alternatif bagi AS dan Uni Eropa untuk menghindari risiko konfrontasi militer yang tidak diinginkan. Kendati media mengkampanyekan anti-Rusia, mayoritas warga AS dan Eropa menentang setiap konfrontasi semacam itu. AS tidak pernah memegang kartu yang dibutuhkan untuk memenangkan permainan ini.
Bila semua berjalan mulus dan konstitusi baru Ukraina sesuai dengan syarat Rusia, maka "barat" akan diminta untuk membayar tagihan bulanan Gazprom agar terus mengirim (gas) ke Kiev. Perlu waktu lama untuk menerapkan semua itu. Trik kotor apa yang kini sedang diupayakan kalangan neo-konservatif Washington untuk mencegah kesepakatan itu? (IT/VN/rj)
Rusia Bisa Ubah AS Jadi Abu Radioaktif
Islam
Times - http://www.islamtimes.org/vdcjt8etxuqemhz.bnfu.html
"Rusia adalah satu-satunya negara di dunia yang secara
realistis mampu mengubah Amerika Serikat menjadi abu radioaktif," kata
penyiar televisi Dmitry Kiselyov pada program mingguannya di Rossiya 1.
Dmitry Kiselyov, Rusia dapat menjadikan AS debu radioaktif
Di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Moskow dalam krisis Ukraina, seorang wartawan Rusia mengatakan negaranya merupakan satu-satunya negara yang bisa mengubah AS menjadi abu radioaktif.
"Rusia adalah satu-satunya negara di dunia yang secara realistis mampu mengubah Amerika Serikat menjadi abu radioaktif," kata penyiar televisi Dmitry Kiselyov pada program mingguannya di Rossiya 1.
"Amerika sendiri menganggap Putin akan menjadi pemimpin yang lebih kuat dari Obama," katanya seperti dikutip AFP.
"Buat apa Obama menelepon Putin sepanjang waktu dan berbicara dengannya selama berjam-jam?" tanyanya.
Dmitri membuat pernyataan itu setelah sebuah jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas warga Crimea menyetujui untuk bergabung dengan Rusia.
Wartawan itu mengatakan, Obama sangat khawatir terhadap nuklir arsenal Rusia terutama sistem Perimeter yang pernah digunakan dalam Perang Dingin.
"Bahkan jika personel di semua pos komando kami setelah serangan atom musuh tidak bisa dihubungi (lagi), sistem secara otomatis akan menembakkan rudal-rudal kami dari dalam tanah dan kapal selam ke arah yang tepat," kata Kiselyov.
Presiden Obama mengatakan pada timpalannya dari Rusia bahwa AS menolak hasil referendum di Crimea. Dia juga menekankan bahwa tindakan Rusia telah melanggar kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina. Karena itu bersama Eropanya, AS akan menjatuhkan tindakan tambahan pada Rusia.
Pada hari Senin (17/3/14), Presiden AS itu mengumumkan sanksi terhadap 11 pejabat Rusia dan Ukraina setelah pelaksanaan referendum Crimea. Gedung Putih juga mengatakan bahwa mereka akan menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia.[IT/r]
Hegemoni Global AS
AS selalu berupaya keras menjaga posisinya sebagai negara adidaya satu-satunya di dunia. Namun, mengapa AS mengambil risiko dengan berpihak pada penguasa neo-Nazi hasi kudeta licik yang anti-Yahudi di Ukraina?
Demikian ungkap pendiri organisasi anti-perang St. Pete for Peace, Chris Ernesto. Salah satu kuncinya, kata dia, dapat ditemukan dengan melihat kembali buku karya Zbigniew Kazimierz Brzezinski yang diterbitkan pada 1997, "The Grand Chessboard".
Di situ, ia menulis, "Ukraina, ruang baru dan penting pada papan catur Eurasia, adalah poros geopolitik karena sangat keberadaannya sebagai negara merdeka, membantu mengubah Rusia. Tanpa Ukraina, Rusia tak lagi menjadi kerajaan Eurasia. Namun, jika Moskow mendapatkan kembali kontrol atas Ukraina, dengan 52 juta orang dan sumberdaya utama serta akses ke Laut Hitam, Rusia otomatis mendapatkan kembali sedekah untuk menjadi negara kekaisaran yang kuat, mencakup Eropa dan Asia."
Brzezinski, mantan penasihat keamanan nasional untuk Jimmy Carter 1977-1981 dan penasehat puncak kebijakan luar negeri Barack Obama, lanjut Ernesto, menulis bahwa kebijakan AS semestinya "tidak apologetik" dalam mengekalkan "posisi dominan Amerika sendiri untuk setidaknya, satu generasi dan lebih lama lagi."
Menurut Ernesto, Brzezinski menyelidiki pentingnya Ukraina yang minim diketahui, dengan menjelaskan dalam bukunya yang diterbitkan pada 1997 itu, "Poros geopolitik adalah negara-negara yang nilai pentingnya bukan berasal dari kekuasaan dan motivasinya, melainkan dari lokasi sensitifnya... yang dalam beberapa kasus memberi mereka peran khusus, entah mendefinisikan akses ke daerah-daerah penting atau menolak [menjadi] sumberdaya bagi pemain penting (maksudnya, Rusia)."
"Ukraina, Azerbaijan, Korea Selatan, Turki, dan Iran memainkan peran poros geopolitik sangat penting," tulisnya dalam The Grand Chessboard, sebuah buku yang dipandang banyak pihak sebagai cetak biru bagi AS untuk mendominasi dunia.
Brzezinski menulis bahwa Eurasia adalah "papan catur di mana perjuangan bagi keunggulan global terus dimainkan", dan bahwa "sangat penting bahwa tidak ada penantang Eurasia yang muncul, mampu mendominasi Eurasia, dan dengan demikian juga menantang Amerika."
Memahami pandangan jangka panjang Brzezinski tentang Ukraina, lanjut Ernesto, membuatnya lebih mudah untuk memahami mengapa AS mengucurkan 5 miliar dolar AS untuk Ukraina sejak 1991, dan mengapa hari ini muncul keprihatinan berlebihan seputar bagaimana menjadikan Ukraina tetap berada dalam lingkup pengaruhnya.
"Ini juga dapat membantu menjelaskan mengapa pada tahun lalu, AS dan pelbagai corong medianya buru-buru mendemonisasi Vladimir Putin," imbuh Ernesto.
Dengan secara jelas menyoroti penganiayaan terhadap kelompok aktivis Pussy Riot, tak henti-hentinya mengutuk posisi regresif Rusia terhadap hak-hak kaum gay, dan fokus berlebihan pada akomodasi standar di Olimpiade Sochi, lanjutnya, pemerintahan Obama secara licik mengalihkan perhatian pubik dari dukungan AS terhadap oposisi Ukraina dari faksi ultra-nasionalis neo-Nazi, dan membuat warga Amerika merasa cocok untuk menerima narasi AS tentang Ukraina.
"Cukup menarik bahwa Brzezinski-lah yang pertama kali membandingkan Putin dengan Hitler dalam editorial Washington Post (3-3-2014)," ujar Ernesto. Hillary Clinton menindaklanjuti esok harinya dengan komentarnya yang membandingkan keduanya. Diikuti John McCain dan Marco Rubio yang pada 5 Maret setuju dengan komentar Clinton yang membandingkan Putin dan Hitler. Rupanya Brzezinski masih berpengaruh pada percakapan politik AS.
Dalam bukunya, Brzezinski menyatakan bahwa "Amerika berdiri paling tinggi di empat domain kekuatan global menentukan: Militer... ekonomi... teknologi... dan budaya." Kendati hal ini barangkali hanya akurat pada 1997, dapat dikatakan bahwa hari ini, selain militer, AS tak lagi menjadi yang tertinggi pada domain-domain tersebut.
Jadi akhir tahun lalu, papar Ernesto, saat Presiden Ukraina yang kini terguling, Viktor Yanukovych, secara mengejutkan membatalkan rencana integrasi Ukraina ke Uni Eropa serta mendukung hubungan yang lebih kuat dengan Rusia, AS agaknya melihat Ukraina sedang tergelincir ke arah yang lebih jauh dari jangkauannya.
"Pada titik itu, dengan potongan-potongan yang sudah siap di tempatnya, AS beralih ke mendukung tersingkirnya Yanukovych, Ini sebagaimana dibuktikan lewat bocoran percakapan telepon antara Asisten Menteri Luar Negeri AS Victoria Nuland dan Duta Besar AS untuk Ukraina Geoffrey Pyatt," ungkap Ernesto. Saat protes damai tidak efektif dalam mendongkel Yanukovych, lanjutnya, kekerasan ala partai ultra-nasionalis Svoboda dan Sektor Kanan pun dirangkul dan didukung barat.
"Di Ukraina hari ini, AS mengambil risiko berafiliasi dengan kelompok neo-Nazi anti-Yahudi: suatu prospek yang mungkin diangap dapat dikontrol lewat media barat yang ramah," kata Ernesto. Namun, sekalipun berisiko tinggi, AS tampaknya memandang itu memang diperlukan mengingat pentingnya Ukraina sevara geopolitik, sebagaimana dipetakan Brzezinski pada 1997. (IT/GR/rj)
Juru runding Palestina menyatakan bahwa Otorita Ramallah siap untuk mengakhiri perundingan selama sembilan bulan dengan rezim Israel jika kesepakatan tidak tercapai hingga 29 April.
Senin (16/3), juru runding Otorita Ramallah Saeb Erekat mengatakan, "Perundingan akan berakhir pada tanggal 29 April. Anda tidak perlu berunding lagi. Anda perlu keputusan."
Otoritas Ramallah menyatakan berharap rezim Israel "akan membuat pilihan: pemukiman atau perdamaian."
"Mereka tidak bisa memiliki keduanya," tambahnya.
Erekat menegaskan bahwa Tel Aviv telah membangun lebih dari 10.000 unit permukiman di Tepi Barat pendudukan sejak perunidngan dimulai. "Apakah ini kemajuan?" tanyanya.
Pejabat itu menyatakan bahwa kesepakatan apapun harus mencakup sebuah negara Palestina dengan perbatasan tahun 1967, sebelum rezim Israel menduduki Tepi Barat, Jalur Gaza dan Baitul Maqdis Timur (Yerusalem).
Menteri Luar Negeri AS John Kerry menentukan batas waktu sembilan bagi Israel dan Palestina untuk mencapai apa yang disebut perjanjian damai.
Perundingan Palestina dan Israel mulai putaran baru pembicaraan di Juli 2013. Sejak awal perundingan, Otorita Ramallah menolak sejumlah isu, termasuk pembangunan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat dan Baitul Maqdis Timur.
Perundingan Israel-Palestina sebelumnya gagal pada 2010 setelah rezim Tel Aviv menolak menghentikan pembangunan pemukiman.(IRIB Indonesia/MZ)
Gerakan Perlawanan Islam Lebanon (Hizbullah) menekankan, muqawama dan militer Lebanon penjamin keamanan dan stabilitas negara dari agresi Rezim Zionis Israel.
Menurut laporan MNA mengutip al-Manar, Hizbullah menjelaskan muqawama dan militer Lebanon adalah benteng bagi negara dalam menghadapi brutalitas Israel dan kelompok Takfiri.
Di sisi lain, Ibrahim Amin al-Sayid, kepala Biro Politik Hizbullah menekankan, kemenangan yang diraih muqawama merupakan peluang baru untuk membentuk pemerintah yang kuat dan adil di Lebanon.
Statemen sejumlah oknum tidak ada kaitannya dengan membela pemerintah atau pembentukannya, namun tujuannya hanya untuk melemahkan pemerintah sama seperti sebelumnya, ungkap Ibrahim Amin al-Sayid.
Ia meminta kubu 14 Maret menghentikan ulahnya menebar desas-desus dan provokasi demi menyempurnakan pembentukan kabinet dan statemen menteri (Ministerial Statement) sehingga Lebanon menjadi negara kuat dan mampu menahan agresi musuh, karena dengan demikian musuh akan pesimis memanfaatkan kubu dalam negeri.
Al-Sayid seraya mengisyaratkan pengobaran fitnah dan tindakan provokatif Ketua Partai Pasukan Lebanon (Lebanese Forces), Samir Geagea menandaskan, terdapat pribadi yang geram atas Statemen Menteri (Ministerial Statement)yang dihasilkan dari kesepakatan Hizbullah dan Gerakan al-Mustaqbal, oknum seperti ini berharap dapat mengobarkan api fitnah antar-mazhab. (IRIB Indonesia/MF
Brzezinski Sudah Petakan "Perang Ukraina" Sejak 1997
Islam
Times- http://www.islamtimes.org/vdchkinxk23n--d.yrt2.html
"Ukraina, Azerbaijan, Korea Selatan, Turki, dan Iran memainkan
peran poros geopolitik sangat penting," tulisnya dalam The Grand
Chessboard, sebuah buku yang dipandang banyak pihak sebagai cetak biru
bagi AS untuk mendominasi dunia.
Perdana Menteri Israel Menachem Begin dan Brzezinski di Camp David (Wikipedia)
AS selalu berupaya keras menjaga posisinya sebagai negara adidaya satu-satunya di dunia. Namun, mengapa AS mengambil risiko dengan berpihak pada penguasa neo-Nazi hasi kudeta licik yang anti-Yahudi di Ukraina?
Demikian ungkap pendiri organisasi anti-perang St. Pete for Peace, Chris Ernesto. Salah satu kuncinya, kata dia, dapat ditemukan dengan melihat kembali buku karya Zbigniew Kazimierz Brzezinski yang diterbitkan pada 1997, "The Grand Chessboard".
Di situ, ia menulis, "Ukraina, ruang baru dan penting pada papan catur Eurasia, adalah poros geopolitik karena sangat keberadaannya sebagai negara merdeka, membantu mengubah Rusia. Tanpa Ukraina, Rusia tak lagi menjadi kerajaan Eurasia. Namun, jika Moskow mendapatkan kembali kontrol atas Ukraina, dengan 52 juta orang dan sumberdaya utama serta akses ke Laut Hitam, Rusia otomatis mendapatkan kembali sedekah untuk menjadi negara kekaisaran yang kuat, mencakup Eropa dan Asia."
Brzezinski, mantan penasihat keamanan nasional untuk Jimmy Carter 1977-1981 dan penasehat puncak kebijakan luar negeri Barack Obama, lanjut Ernesto, menulis bahwa kebijakan AS semestinya "tidak apologetik" dalam mengekalkan "posisi dominan Amerika sendiri untuk setidaknya, satu generasi dan lebih lama lagi."
Menurut Ernesto, Brzezinski menyelidiki pentingnya Ukraina yang minim diketahui, dengan menjelaskan dalam bukunya yang diterbitkan pada 1997 itu, "Poros geopolitik adalah negara-negara yang nilai pentingnya bukan berasal dari kekuasaan dan motivasinya, melainkan dari lokasi sensitifnya... yang dalam beberapa kasus memberi mereka peran khusus, entah mendefinisikan akses ke daerah-daerah penting atau menolak [menjadi] sumberdaya bagi pemain penting (maksudnya, Rusia)."
"Ukraina, Azerbaijan, Korea Selatan, Turki, dan Iran memainkan peran poros geopolitik sangat penting," tulisnya dalam The Grand Chessboard, sebuah buku yang dipandang banyak pihak sebagai cetak biru bagi AS untuk mendominasi dunia.
Brzezinski menulis bahwa Eurasia adalah "papan catur di mana perjuangan bagi keunggulan global terus dimainkan", dan bahwa "sangat penting bahwa tidak ada penantang Eurasia yang muncul, mampu mendominasi Eurasia, dan dengan demikian juga menantang Amerika."
Memahami pandangan jangka panjang Brzezinski tentang Ukraina, lanjut Ernesto, membuatnya lebih mudah untuk memahami mengapa AS mengucurkan 5 miliar dolar AS untuk Ukraina sejak 1991, dan mengapa hari ini muncul keprihatinan berlebihan seputar bagaimana menjadikan Ukraina tetap berada dalam lingkup pengaruhnya.
"Ini juga dapat membantu menjelaskan mengapa pada tahun lalu, AS dan pelbagai corong medianya buru-buru mendemonisasi Vladimir Putin," imbuh Ernesto.
Dengan secara jelas menyoroti penganiayaan terhadap kelompok aktivis Pussy Riot, tak henti-hentinya mengutuk posisi regresif Rusia terhadap hak-hak kaum gay, dan fokus berlebihan pada akomodasi standar di Olimpiade Sochi, lanjutnya, pemerintahan Obama secara licik mengalihkan perhatian pubik dari dukungan AS terhadap oposisi Ukraina dari faksi ultra-nasionalis neo-Nazi, dan membuat warga Amerika merasa cocok untuk menerima narasi AS tentang Ukraina.
"Cukup menarik bahwa Brzezinski-lah yang pertama kali membandingkan Putin dengan Hitler dalam editorial Washington Post (3-3-2014)," ujar Ernesto. Hillary Clinton menindaklanjuti esok harinya dengan komentarnya yang membandingkan keduanya. Diikuti John McCain dan Marco Rubio yang pada 5 Maret setuju dengan komentar Clinton yang membandingkan Putin dan Hitler. Rupanya Brzezinski masih berpengaruh pada percakapan politik AS.
Dalam bukunya, Brzezinski menyatakan bahwa "Amerika berdiri paling tinggi di empat domain kekuatan global menentukan: Militer... ekonomi... teknologi... dan budaya." Kendati hal ini barangkali hanya akurat pada 1997, dapat dikatakan bahwa hari ini, selain militer, AS tak lagi menjadi yang tertinggi pada domain-domain tersebut.
Jadi akhir tahun lalu, papar Ernesto, saat Presiden Ukraina yang kini terguling, Viktor Yanukovych, secara mengejutkan membatalkan rencana integrasi Ukraina ke Uni Eropa serta mendukung hubungan yang lebih kuat dengan Rusia, AS agaknya melihat Ukraina sedang tergelincir ke arah yang lebih jauh dari jangkauannya.
"Pada titik itu, dengan potongan-potongan yang sudah siap di tempatnya, AS beralih ke mendukung tersingkirnya Yanukovych, Ini sebagaimana dibuktikan lewat bocoran percakapan telepon antara Asisten Menteri Luar Negeri AS Victoria Nuland dan Duta Besar AS untuk Ukraina Geoffrey Pyatt," ungkap Ernesto. Saat protes damai tidak efektif dalam mendongkel Yanukovych, lanjutnya, kekerasan ala partai ultra-nasionalis Svoboda dan Sektor Kanan pun dirangkul dan didukung barat.
"Di Ukraina hari ini, AS mengambil risiko berafiliasi dengan kelompok neo-Nazi anti-Yahudi: suatu prospek yang mungkin diangap dapat dikontrol lewat media barat yang ramah," kata Ernesto. Namun, sekalipun berisiko tinggi, AS tampaknya memandang itu memang diperlukan mengingat pentingnya Ukraina sevara geopolitik, sebagaimana dipetakan Brzezinski pada 1997. (IT/GR/rj)
Otorita Ramallah Akan Mengakhiri Perundingan dengan Israel
Juru runding Palestina menyatakan bahwa Otorita Ramallah siap untuk mengakhiri perundingan selama sembilan bulan dengan rezim Israel jika kesepakatan tidak tercapai hingga 29 April.
Senin (16/3), juru runding Otorita Ramallah Saeb Erekat mengatakan, "Perundingan akan berakhir pada tanggal 29 April. Anda tidak perlu berunding lagi. Anda perlu keputusan."
Otoritas Ramallah menyatakan berharap rezim Israel "akan membuat pilihan: pemukiman atau perdamaian."
"Mereka tidak bisa memiliki keduanya," tambahnya.
Erekat menegaskan bahwa Tel Aviv telah membangun lebih dari 10.000 unit permukiman di Tepi Barat pendudukan sejak perunidngan dimulai. "Apakah ini kemajuan?" tanyanya.
Pejabat itu menyatakan bahwa kesepakatan apapun harus mencakup sebuah negara Palestina dengan perbatasan tahun 1967, sebelum rezim Israel menduduki Tepi Barat, Jalur Gaza dan Baitul Maqdis Timur (Yerusalem).
Menteri Luar Negeri AS John Kerry menentukan batas waktu sembilan bagi Israel dan Palestina untuk mencapai apa yang disebut perjanjian damai.
Perundingan Palestina dan Israel mulai putaran baru pembicaraan di Juli 2013. Sejak awal perundingan, Otorita Ramallah menolak sejumlah isu, termasuk pembangunan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat dan Baitul Maqdis Timur.
Perundingan Israel-Palestina sebelumnya gagal pada 2010 setelah rezim Tel Aviv menolak menghentikan pembangunan pemukiman.(IRIB Indonesia/MZ)
Hizbullah: Muqawama dan Militer Pelindung Lebanon dari Agresi Israel
Gerakan Perlawanan Islam Lebanon (Hizbullah) menekankan, muqawama dan militer Lebanon penjamin keamanan dan stabilitas negara dari agresi Rezim Zionis Israel.
Menurut laporan MNA mengutip al-Manar, Hizbullah menjelaskan muqawama dan militer Lebanon adalah benteng bagi negara dalam menghadapi brutalitas Israel dan kelompok Takfiri.
Di sisi lain, Ibrahim Amin al-Sayid, kepala Biro Politik Hizbullah menekankan, kemenangan yang diraih muqawama merupakan peluang baru untuk membentuk pemerintah yang kuat dan adil di Lebanon.
Statemen sejumlah oknum tidak ada kaitannya dengan membela pemerintah atau pembentukannya, namun tujuannya hanya untuk melemahkan pemerintah sama seperti sebelumnya, ungkap Ibrahim Amin al-Sayid.
Ia meminta kubu 14 Maret menghentikan ulahnya menebar desas-desus dan provokasi demi menyempurnakan pembentukan kabinet dan statemen menteri (Ministerial Statement) sehingga Lebanon menjadi negara kuat dan mampu menahan agresi musuh, karena dengan demikian musuh akan pesimis memanfaatkan kubu dalam negeri.
Al-Sayid seraya mengisyaratkan pengobaran fitnah dan tindakan provokatif Ketua Partai Pasukan Lebanon (Lebanese Forces), Samir Geagea menandaskan, terdapat pribadi yang geram atas Statemen Menteri (Ministerial Statement)yang dihasilkan dari kesepakatan Hizbullah dan Gerakan al-Mustaqbal, oknum seperti ini berharap dapat mengobarkan api fitnah antar-mazhab. (IRIB Indonesia/MF
Hubungan AS-Zionis
Mike Harris: AS Harus Lucuti Senjata Nuklir Israel
Islam
Times -
"Mereka benar-benar menjadi bahaya terbesar bagi siapa pun di
dunia," katanya kepada Press TV dalam sebuah wawancara telepon pada hari
Senin (17/3/14).
Nuklir Zionis Israel, berbahaya untuk dunia.jpg
Amerika Serikat harus melucuti Israel karena senjata nuklir Tel Aviv
merupakan bahaya terbesar bagi dunia, kata seorang wartawan Amerika.
"Saya benar-benar berpikir bahwa Israel adalah bangsa yang harus dibawa untuk bertekuk lutut atas tindakan ilegal mereka karena senjata nuklir dan pengembangan nuklir," kata Mike Harris, editor jurnal online di Veteran Today.
"Mereka benar-benar menjadi bahaya terbesar bagi siapa pun di dunia," katanya kepada Press TV dalam sebuah wawancara telepon pada hari Senin (17/3/14).
Israel menerima miliaran dolar dari Amerika Serikat setiap tahun. Di bawah perjanjian bantuan 10 tahun yang ditandatangani tahun 2007, $ 30 miliar uang pembayar pajak Amerika akan terus mengalir ke Israel.[IT/r]
"Saya benar-benar berpikir bahwa Israel adalah bangsa yang harus dibawa untuk bertekuk lutut atas tindakan ilegal mereka karena senjata nuklir dan pengembangan nuklir," kata Mike Harris, editor jurnal online di Veteran Today.
"Mereka benar-benar menjadi bahaya terbesar bagi siapa pun di dunia," katanya kepada Press TV dalam sebuah wawancara telepon pada hari Senin (17/3/14).
Israel menerima miliaran dolar dari Amerika Serikat setiap tahun. Di bawah perjanjian bantuan 10 tahun yang ditandatangani tahun 2007, $ 30 miliar uang pembayar pajak Amerika akan terus mengalir ke Israel.[IT/r]
Turki Izinkan Kapal Perang AS Masuki Laut Hitam
Islam
Times- http://www.islamtimes.org/vdciyvapyt1awq2.k8ct.html
Menurut Konvensi Montreux, kapal perang dari negara-negara yang
tidak berbatasan dengan Laut Hitam tidak dapat tetap berada di perairan
selama lebih dari 21 hari. Sementara USS Mount Whitney meninggalkan
perairan itu pada 25 Februari, USS Taylor tetap berlabuh di dermaga
Turki, dan konon menjalani perbaikan setelah kandas pada 12 Februari.
USS Mount Whitney.(AFP Photo / Seiran Baroian)
Menurut laoran terbaru, Turki telah memberi lampu hijau kepada kapal perang Angkatan Laut AS untuk melewati selat Bosphorus dalam dua hari ke depan menyusul ketegangan di wilayah Crimea, Ukraina. Sumber Turki yang berbicara dengan Hurriyet Daily News, Rabu (5/3), menolak menyebutkan nama kapal perang AS utu.
Para pejabat yang sama mengatakan pada harian itu secara anonim bahwa kapal tersebut bukan kapal induk nuklir USS George HW Bush seperti yang diperkirakan dalam beberapa laporan berita, karena bobotnya tidak memenuhi standar yang ditentukan Konvensi Montreux 1936.
Kapal perang AS yang melewati selat itu adalah kapal yang memenuhi standar konvensi tersebut, ujar sumber tersebut.
Pada hari Rabu (5/3), pejabat Armada Laut Hitam Rusia mengkonfirmasika pada kantor berita Itar-Tass bahwa kapal perusak AS diperkirakan akan memasuki Laut Hitam akhir pekan ini.
Pada Minggu (2/3), Itar-Tass melaporkan bahwa kapal yang dilengkapi rudal-pandu, USS Taylor, salah satu dari dua kapal Angkatan Laut AS yang ditugaskan ke Laut Hitam selama Olimpiade Musim Dingin Sochi masih berada di pelabuhan Laut Hitam Samsun, Turki. Kapal tersebut ditugaskan pada 5 Februari bersama kapal komando amfibi, USS Mount Whitney.
Menurut Konvensi Montreux, kapal perang dari negara-negara yang tidak berbatasan dengan Laut Hitam tidak dapat tetap berada di perairan selama lebih dari 21 hari. Sementara USS Mount Whitney meninggalkan perairan itu pada 25 Februari, USS Taylor tetap berlabuh di dermaga Turki, dan konon menjalani perbaikan setelah kandas pada 12 Februari.
Sementara itu, dilaporkan pada Selasa (4/3) bahwa dua kapal perang Rusia memasuki Laut Hitam mlewati selat Bosphorus. Kapal pendaratan 'Saratov' 150 dan kapal serbu 'Yamal' 156 menyeberangi selat itu pukul 05.30 GMT, dalam perjalanannya menuju Laut Hitam, lapor Anadolu Agency (AA).
Tak satupun kapal penjaga pantai yang terlihat mengawal kapal-kapal itu. Kapal perang Ukraina, Hetman Sahaydachny, tak lama kemudian, ikut melintasi Selat Dardanelles di lepas pantai barat Turki. Dua kapal penjaga pantai dilaporkan AA terlihat mengawal kapal fregat tersebut.
Kapal perang yang ikut berpartisipasi dalam operasi Perisai Samudra dan Atalanta kontra-pembajakan pimpinan NATO itu, dikabarkan merapat ke pelabuhan Odessa pada hari Rabu (5/3), kata Kementerian Pertahanan Ukraina.
Lalu lintas selat Turki mulai sibu menyusul ketegangan yang kian memanas antara Barat dan Rusia seputar peristiwa baru-baru ini di semenanjung Crimea, Ukraina, yang terletak di pantai utara Laut Hitam. (IT/RT/rj)
Gulen: Tindakan Keras Pemerintah Turki Lebih Buruk dari Kudeta
Islam
Times -http://www.islamtimes.org/vdcgwx9wqak93y4.1ira.html
"Apa yang kita lihat hari ini 10 kali lebih buruk dari apa yang
kita lihat dalam kudeta militer," Gulen membuat komentar itu dalam
sebuah wawancara dengan harian Turki, Zaman.
Fethullah Gulen, ulama Turki di AS.jpg
Ulama Turki yang menetap di AS, Fethullah Gulen, menyatakan tindakan
keras pemerintah terhadap para pengikutnya 10 kali lebih buruk daripada
reaksi dalam kudeta militer.
"Apa yang kita lihat hari ini 10 kali lebih buruk dari apa yang kita lihat dalam kudeta militer," Gulen membuat komentar itu dalam sebuah wawancara dengan harian Turki, Zaman.
Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdogan menuduh Gulen menggunakan pengaruhnya di kepolisian dan pengadilan negara untuk mendorong penyelidikan korupsi dalam rangka menjatuhkan pemerintahannya.
Gerakan Gulen yang bernama Hizmet (pelayanan) adalah pendukung penting Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) sejak Erdogan berkuasa 11 tahun lalu. Tapi aliansi mereka hancur setelah puluhan sekutu politik dan bisnis Erdogam ditangkap dalam penggerebekan polisi dalam penyelidikan korupsi Desember tahun lalu.
Skandal itu menjadi tantangan yang sangat serius bagi Erdogan dan memaksanya merombak kabinet.
Erdogan mengklaim penyelidikan korupsi itu sebagai plot kotor para pendukung Gulen untuk melemahkan pemerintahannya menjelang pemilihan lokal 30 Maret dan pemilu presiden bulan Agustus mendatang. Tapi Gulen berulang kali membantah keterlibatannya.[IT/r]
"Apa yang kita lihat hari ini 10 kali lebih buruk dari apa yang kita lihat dalam kudeta militer," Gulen membuat komentar itu dalam sebuah wawancara dengan harian Turki, Zaman.
Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdogan menuduh Gulen menggunakan pengaruhnya di kepolisian dan pengadilan negara untuk mendorong penyelidikan korupsi dalam rangka menjatuhkan pemerintahannya.
Gerakan Gulen yang bernama Hizmet (pelayanan) adalah pendukung penting Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) sejak Erdogan berkuasa 11 tahun lalu. Tapi aliansi mereka hancur setelah puluhan sekutu politik dan bisnis Erdogam ditangkap dalam penggerebekan polisi dalam penyelidikan korupsi Desember tahun lalu.
Skandal itu menjadi tantangan yang sangat serius bagi Erdogan dan memaksanya merombak kabinet.
Erdogan mengklaim penyelidikan korupsi itu sebagai plot kotor para pendukung Gulen untuk melemahkan pemerintahannya menjelang pemilihan lokal 30 Maret dan pemilu presiden bulan Agustus mendatang. Tapi Gulen berulang kali membantah keterlibatannya.[IT/r]
Politik Saudi
Saudi Menggunakan Agama sebagai Kedok
Islam
Times - http://www.islamtimes.org/vdchxinxi23n-wd.yrt2.html
"Pada dasarnya, Saudi menggunakan agama sebagai kedok untuk
[mempertahankkan] kekuatan ekonomi dan politik," kata Jim W. Dean dalam
sebuah wawancara dengan Press TV pada hari Senin (17/3/14).
Arab dan AS, Zionis Iseral
Saudi menggunakan masalah agama sebagai kedok untuk menutupi masalah
ekonomi dan politik di wilayahnya, seorang analis Amerika mengatakan
pada Press TV.
"Pada dasarnya, Saudi menggunakan agama sebagai kedok untuk [mempertahankkan] kekuatan ekonomi dan politik," kata Jim W. Dean dalam sebuah wawancara dengan Press TV pada hari Senin (17/3/14).
Dean menambahkan, "Jadi, setiap orang mengeksploitasi agama untuk keserakahan mereka sendiri dan ini bisa menjadi bumerang bagi Arab Saudi."
Dean mengatakan, pada saat yang sama, AS dan kroninya tidak terkena dampak apa-apa dalam krisis Suriah selama mereka berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan yaitu kontrol wilayah Suriah dan pemerintahan boneka di sana.
Sejak Maret 2011, krisis Suriah pecah. Lebih dari 130.000 orang tewas akibat berbagai aksi kekerasan yang dialakukan pemberontak dukungan asing di Suriah. Sementara hampir 2,5 juta warga Suriah kini terdaftar sebagai pengungsi UNHCR di negara-negara tetangga di Timur Tengah.[IT/r]
"Pada dasarnya, Saudi menggunakan agama sebagai kedok untuk [mempertahankkan] kekuatan ekonomi dan politik," kata Jim W. Dean dalam sebuah wawancara dengan Press TV pada hari Senin (17/3/14).
Dean menambahkan, "Jadi, setiap orang mengeksploitasi agama untuk keserakahan mereka sendiri dan ini bisa menjadi bumerang bagi Arab Saudi."
Dean mengatakan, pada saat yang sama, AS dan kroninya tidak terkena dampak apa-apa dalam krisis Suriah selama mereka berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan yaitu kontrol wilayah Suriah dan pemerintahan boneka di sana.
Sejak Maret 2011, krisis Suriah pecah. Lebih dari 130.000 orang tewas akibat berbagai aksi kekerasan yang dialakukan pemberontak dukungan asing di Suriah. Sementara hampir 2,5 juta warga Suriah kini terdaftar sebagai pengungsi UNHCR di negara-negara tetangga di Timur Tengah.[IT/r]
