masalah nuklir, finansial keuangan negara, tata negara, politik internasional, perselisihan mazhab, persatuan umat islam, nasionalisme, pembangunan bangsa, ketahanan nasional, hutang negara, perang dunia, timur tengah, new world order
Islam
Times- http://www.islamtimes.org/vdcfmedmyw6dvma.,8iw.html
Hal ini juga terjadi di Ukraina dalam demo di Maiden Square pada
Februari 2014, dimana para demonstran dan pihak keamanan rezim di
tembak oleh para sniper supaya kerusuhan lebih meluas dan rezim bisa
ditumbangkan.
Joserizal Jurnalis, ahli kesehatan Indonesia, pendiri Mer-C (Wikipedia)
False Flag Operation (FFO) atau lebih dikenal dengan Operasi Bendera
Palsu, merupakan sebuah operasi rahasia yang dibuat untuk menipu publik
yang dilakukan oleh kelompok lain atau badan-badan intelijen yang
secara umum bertujuan menjustifikasi pelaku operasi ini untuk menyerang
negara lain yang dianggap musuh atau dianggap menentang.
Menurut
dr, Joserizal Jurnalis, operasi jenis ini adalah operasi intelijen yang
bertujuan menimpakan kesalahan kepada musuh untuk mendapatkan keuntungan
strategis berupa conditioning operasi intelijen yang lebih besar dan
militer. Dalam analisa yang dimuat dalam Wall Facebook pada Ahad,
30/03/14, Joserizal mengatakan, konflik di Suriah dimulai dengan operasi
FFO, termasuk di Daraa pada Maret 2011, dengan membunuh para demonstran
untuk menimbulkan kesan bahwa rezim melakukan kekejaman sehingga ada
alasan dunia internasional untuk mengutuk rezim, padahal jumlah korban
di pihak keamanan rezim jauh lebih banyak.
Hal ini juga terjadi
di Ukraina dalam demo di Maiden Square pada Februari 2014, dimana para
demonstran dan pihak keamanan rezim di tembak oleh para sniper supaya
kerusuhan lebih meluas dan rezim bisa ditumbangkan.
Menurut
dokter dan aktivis yang membantu masyarakat korban perang sekaligus
pendiri organisasi kemanusiaan Mer-C (Medical Emergency Rescue Committe)
ini, False Flag Operation (FFO) yang dilakukan di Suriah mempunyai
beberapa tujuan supaya AS dan NATO bisa terlibat secara langsung seperti
di Libya:
1. Howla Massacre 2. Serangan senjata kimia di Khan al-Asal (Suriah Utara) 3. Serangan senjata kimia di Ghouta Timur
Menurutnya,
terungkapnya operasi FFO yang direncanakan oleh Turki adalah dengan
bocornya percakapan Menlu Turki, Kepala Intelijen dan pejabat Turki
lainnya di YouTube sehingga YouTube saat ini dilarang oleh Erdogan.
Percakapan itu mengungkapkan bahwa Turki akan menggunakan sekelompok
orang dari wilayah Suriah untuk menembakan rudal atau semacamnya ke
wilayah Turki sehingga ada alasan bagi Turki untuk terlibat langsung
secara militer dan masuk kedalam wilayah Suriah walaupun sebenarnya
Turki sudah terlibat mendukung oposisi dari awal konflik melalui
operasi-operasi intelijen.
Tampaknya Turki kali ini menurutnya,
nekat melakukan FFO setelah posisi oposisi terdesak hebat di front Utara
(Latakia) yang berbatasan dengan wilayahnya.
Keterdesakan pihak
oposisi bukan hanya di front Utara tapi juga di front Barat (perbatasan
Libanon), front Selatan (perbatasan Yordania), dan front Timur (daerah
Dar el Zoor).
Front Selatan yang dibangun Amerika, Saudi, serta
Qatar tampaknya tidak bisa diandalkan sehingga pendukung oposisi memutar
akal bagaimana bisa terlibat secara langsung. Cara yang paling klasik
adalah dengan melakukan False Flag Operation (FFO).
Senada dengan
Joserizal, rencana serangan dengan operasi FFO untuk membenarkan invasi
Turki ke Suriah utara juga ditulis oleh jurnalis investigatif, Tony
Cartalucci yang dimuat di International Business Times dalam artikel
berjudul, "Turkey YouTube Ban: Full Transcript of Leaked Syria ‘War’
Conversation Between Erdogan Officials".
"Media Barat sengaja
terobsesi secara dangkal pada larangan Turki terhadap Twitter dan
Facebook serta kebocoran 'korupsi' dalam upaya menghindari percakapan
yang mengungkap rencana operasi Bendera Palsu (FFO) Turki, salah satu
anggota NATO yang selama beberapa dekade, yang akan mengakibatkan
provokasi perang yang disengaja terhadap tetangganya, Suriah," tulis
Cartalucci.
Ini terjadi, saat Turki menyediakan dukungan udara,
logistik, dan artileri tertutup pada anggota kelompok teroris yang
diciptakan Departemen Luar Negeri AS, Front al-Nusra, yang memimpin
serangan yang sedang berlangsung dari wilayah Turki ke Latakia, provinsi
barat laut Suriah.
Sejak operasi dimulai beberapa hari lalu,
lanjut aktivis anti-perang ini, Turki telah menembak dan menjatuhkan
sebuah pesawat tempur Suriah yang menarget para militan Front al-Nusra
di wilayah Suriah. "Sementara Turki mengklaim pesawat tempur itu
melanggar wilayah udara Turki, pesawat tersebut justru jatuh di wilayah
Suriah, dan pilotnya dikeluarkan dan ditemukan di daratan Suriah," imbuh
Cartalucci.
Rupanya, insiden ini digunakan Turki untuk
meletakkan dasar retorika dan memegavonkan ketegangan antara Ankara dan
Damaskus, yang merupakan upaya untuk membuatnya sebagai dorongan bagi
terjadinya perang, dengan diawali dengan operasi Bendera Palsu yang
sangat berisiko dan mengancam semua kawasan. [IT/Onh/Ass]
Rakyat, Militer dan Muqawama,
Tiga Unsur Pelindung Lebanon
Sayid
Hasan Nasrullah, sekjen Gerakan Perlawanan Islam Lebanon (Hizbullah)
Sabtu (29/3) dalam sebuah pidatonya melalui video conference yang
disiarkan secara langsung oleh televisi al-Manar mengingatkan,
"Mayoritas rakyat Lebanon menuntut pemilihan presiden baru sesuai dengan
jadwal yang telah ditentukan. Dan dengan dasar ini, kubu muqawama akan
berpartisipasi dalam dialog membahas strategi pertahanan dan berbagai
isu lain."
Sekjen Hizbullah juga menandaskan,
Rezim Zionis Israel merupakan kendala terbesar, namun sejumlah pihak
berusaha mengabaikan kendala tersebut. Sayid Hasan menambahkan, kinerja
tiga unsur muqawama, militer dan rakyat dalam menjaga Lebanon dan
wilayah selatan cukup berhasil. Menurut Sayid Hasan, tiga unsur ini tak
terkalahkan. Seraya mengisyaratkan bahwa muqawama pada
dasarnya sebuah budaya dan upaya jihad, Sayid Hasan menjelaskan,
muqawama terdapat di setiap rumah, kota, desa dan masjid-masjid di
Lebanon. Dan sejarah membuktikan akan kebenaran hal ini.
Sekjen Hizbullah juga mengisyaratkan adanya kesepakatan nasional
terkait muqawama dan menekankan bahwa muqawama Lebanon akan tetap eksis
dan kokoh untuk melindungi bangsa, tanah air dan bumi Lebanon.
Pidato Sayid Hasan ini dirilis di saat Walid Jumblatt, pemimpin kubu
Druze di Lebanon dan ketua Partai Sosialis Progresif Lebanon menekankan
dukungan terhadap muqawama sebagai tonggak utama menghadapi Rezim Zionis
Israel. Jumblatt menekankan bahwa musuh berulang kali melanggar dan
menyerang Lebanon, namun muqawama berhasil membendung agresi tersebut.
Disebutkan bahwa muqawama di Lebanon memiliki prestasi gemilang di
Lebanon dan selama 30 tahun lalu mampu mengubah berbagai konstelasi yang
selama bertahun-tahun didominasi oleh kekuatan imperialis. Tak
diragukan lagi muqawama anti Israel rakyat Lebanon yang dipimpin oleh
Hizbullah merupakan benteng kuat dalam menghadapi arogansi rezim ilegal
ini dan motor penghancur konspirasi serta ancaman kekuatan imperialis
dunia terhadap Beirut.
Masalah ini telah membuat
popularitas Hizbullah di mata rakyat Lebanon dan regional semakin hari
kian besar. Selain itu, posisi muqawama di tengah petinggi Lebanon dan
aktivis politik negara ini juga semakin tinggi. Kinerja dan prestasi
muqawama Lebanon dalam menggagalkan berulang kali Israel dalam beberapa
tahun terakhir menunjukkan perubahan konstelasi di kawasan yang selama
ini dikuasai oleh Israel dan para pendukungnya.
Rezim
Zionis Israel dan pendukungnya dengan menebar ketakutan di kawasan dan
mendiktekan klaim palsi terkait legenda tak terkalahkan Tel Aviv
berusaha menghancurkan segala bentuk muqawama dan perjuangan melawan
arogansi rezim ilegal Israel serta konspirasi Barat di kawasan.
Kekalahan berulang kali Israel menghadapi muqawama Lebanon dan
kekalahan tahun 2000 merupakan kekalahan paling memalukan bagi Tel Aviv
juga menunjukkan konspirasi Israel dan AS terhadap Lebanon secara total
menemui kegagalan. Kegagalan Israel menghadapi Hizbullah ditandai dengan
larinya rezim ini dari sebagian besar wilayah Lebanon yang mereka
duduki di tahun 2000.
Berlanjutnya kekalahan Israel
terhadap Hizbullah termasuk kekalahan Tel Aviv dalam perang 33 hari di
tahun 2006 kian membongkar kepalsuan klaim legenda tak terkalahkan
militer Israel. Selain itu, kekalahan Israel di tahun 2006 ini juga sama
halnya dengan kekalahan proyek Amerika yang dikenal dengan proyek Timur Tengah Baru yang berusaha mereka capai melalui perang.
Seperti yang diisyaratkan oleh sekjen Hizbullah, tiga unsur utama
muqamawa, militer dan rakyat merupakan opsi terbaik untuk membela
Lebanon dan tidak ada opsi lain untuk menggantikan tiga unsur strategis
ini. Tiga unsur ini juga tak ubahnya sebagai peta jalan Lebanon untuk
menggapai kemajuan dan keterjagaan dari segala bentuk kehinaan. (IRIB
Indonesia/MF)
Terungkap, Israel Curi Bahan Nuklir AS
untuk Produksi Senjata!
Islam
Times- 2. http://www.islamtimes.org/vdcbazbfzrhb05p.qnur.html
Memorandum FBI 09/03/1972 menyatakan, "Atas dasar tersebut di
atas harus diasumsikan untuk tujuan keamanan nasional AS bahwa
pengalihan bahan nuklir khusus ke 'Israel' oleh Dr. [Zalman] Shapiro dan
asosiasi [NUMEC]nya merupakan kemungkinan yang berbeda."
Dokumen (ilustrasi)
Pada 18 Maret 2014, ISCAP (Interagency Security Classification
Appeals Panel) atau otoritas deklasifikasi tertinggi di AS, merilis 84
halaman (dalam format PDF) yang memuat informasi rahasia tentang
penyelidikan sebelumnya terhadap pengalihan ilegal bahan senjata nuklir
dari reaktor Pennsylvania ke program klandestin senjata nuklir "Israel".
Arsip mengenai proses ISCAP yang dirilis IRmep (lembaga di
Washington yang meneliti formulasi kebijakan AS di Timur Tengah)
meliputi:
1. Surat Direktur CIA tertanggal 02/04/1968
memperingatkan Jaksa Agung tentang hilangnya material milik Korporasi
Peralatan dan Bahan Nuklir (NUMEC) di Pennsylvania dalam jumlah sangat
besar. "Sangat penting bagi kita untuk menetapkan apakah orang-orang
'Israel' sekarang memiliki kemampuan untuk memproduksi senjata nuklir
yang mungkin digunakan di Timur Dekat, atau tidak."
2.
Memorandum FBI 09/03/1972 menyatakan, "Atas dasar tersebut di atas harus
diasumsikan untuk tujuan keamanan nasional AS bahwa pengalihan bahan
nuklir khusus ke 'Israel' oleh Dr. [Zalman] Shapiro dan asosiasi
[NUMEC]nya merupakan kemungkinan yang berbeda."
3. Catatan
pengarahan Wakil Direktur Operasional CIA, Theodore Shackley, terhadap
Dewan Keamanan Nasional pemerintahan Carter 28/07/1977, "Saya juga
meminta Shackley untuk memberikan kami ikhtisar seputar aspek
politik--misalnya manakala Presiden dan pejabat Kongres memberi
penjelasan seputar program senjata 'Israel', koneksi NUMEC, serta
seperti apa reaksi mereka. Pada bulan Desember, Carter diberi penjelasan
seputar persoalan NUMEC oleh presiden terpilih, Bush, di Georgia...
Saya kira Presiden tidak memiliki kemampuan menyangkal yang masuk akal.
Kasus CIA bersifat persuasif...."
4. Memo Zbigniew Brzezinski
untuk Carter 02/08/1977, "Sejauh yang kami tahu bagaimanapun, (dan kami
telah berupaya secara serius untuk menemukannya) tak ada yang
menunjukkan keterlibatan aktif CIA dalam pencurian yang dituduhkan...
Terkait isu ini, terdapat sejumlah besar kepentingan dalam Kongres...
Kami menghadapi tanjakan sulit dalam beberapa minggu ke depan untuk
mencoba tetap fokus pada argumen teknis ERDA [secara keseluruhan
menyangkut kerugian material nuklir] itu... tentang penyelidikan FBI,
dan lepas dari informasi CIA."
Seluruh bukti yang diungkapkan
CIA dan mantan Kepala Stasiun Tel Aviv, John Hadden, mengisyaratkan bahwa
kekurangan modal NUMEC yang parah merupakan "operasi [penyelundupan]
'Israel' sejak awal". Beberapa tuntutan hukum yang berhubungan dengan
kesehatan telah diajukan dengan menarget sejumlah perusahaan yang
kemudian mengambil alih kepemilikan NUMEC. US Army Corps of Engineers
saat ini memperkirakan biaya pembersihan limbah NUMEC mencapai 500 juta
dolar AS.
Anehnya, sampai detik ini, tak ada klaim kerusakan yang diajukan pada rezim "Israel". (IT/GR/rj)
Pada abad ke-21, seperti di akhir abad ketujuh, kemurtadan di
semenanjung Arab sama dengan kematian. Sementara itu, di negara-negara
seperti Arab Saudi dan Somalia, jika laki-laki non-Muslim ingin menikahi
seorang wanita Muslim berdasarkan " cinta sejati", maka itu dapat
berujung penjara atau kematian.
The real leader Wahhabi (http://www.syrianews.cc)
Jika Anda ingin mengunjungi sebuah negara pendukung hukum apartheid yang absolut, maka, selamat datang di Arab Saudi!
"Ya,
di Arab Saudi, tak satupun dari kuil Buddha, gereja Kristen, candi
Hindu, dan rumah ibadah non-Muslim lainnya ditoleransi," ungkap jurnalis
Modern Tokyo Times, Ramazan Khalidov dan Lee Jay Walker. Namun, lanjut
keduanya, kendati mendukung nilai-nilai multi-budaya, AS Perancis,
Inggris, dan negara Barat lainnya tidak keberatan berbisnis dengan
negara yang melarang agama non-Muslim serta mendukung apartheid ala
"Islam versi Wahhabi" dan pernikahan anak di bawah umur.
Tentu
saja, Arab Saudi tidak sendirian dalam mendukung apartheid ala Wahhabi,
namun yang membuatnya lebih buruk adalah, bangsa ini mengekspor
terorisme, menjejalkan paham berbahaya Salafi-Wahhabi, dan mendanai
lembaga pendidikan yang menghasut kebencian. Meski demikian, saat Barat
berada dalam mode penghancuran-diri, [monarki] Teluk petrodolar ini
dibolehkan untuk menyebarkan indoktrinasi dan kolom kelima di banyak
masyarakat.
Karena itu, Arab Saudi mengucurkan dana
besar-besaran untuk menyebarkan "Islam versi Wahhabi" dan membeli
institusi Barat yang kuat dengan uang untuk membuat sejarah palsu.
Kemunafikan terang-terangan ini terus dibiarkan karena... politisi
internasional terlalu bungkam.
Pada abad ke-21, seperti di akhir
abad ketujuh, kemurtadan di semenanjung Arab sama dengan kematian.
Sementara itu, di negara-negara seperti Arab Saudi dan Somalia, jika
laki-laki non-Muslim ingin menikahi seorang wanita Muslim berdasarkan "
cinta sejati", maka itu dapat berujung penjara atau kematian.
Namun,
[monarki] Teluk petrodolar memicu konservatisme radikal... revolusi
kontra-Islam ini mengancam kekuatan progresif di Bangladesh, Mesir,
Indonesia, Irak, Pakistan, Suriah, Turki, dan negara-negara lain--dan
yang mengejutkan, kekuatan besar Barat acapkali berpihak pada agenda
Arab Saudi dan [monarki] Teluk dalam, salah satunya, melawan pasukan
sekuler di negara-negara seperti Suriah.
Arab Saudi dan [monarki]
Teluk melalui kekuatan dana nyaris tak terbatas saat ini, berusaha
membasmi entitas non-Muslim, bahkan internal Muslim sendiri, seperti
Syiah, dalam jangka panjang... Secara eksternal, Arab Saudi dan
negara-negara lain seperti Qatar dan Pakistan terang-teranga mengekspor
teroris dan pasukan takfiri ke pelbagai negara yang berbeda. Dengan
kata lain, Arab Saudi, Pakistan, dan Qatar, serta beberapa pihak
lainnya, sangat berbahaya karena merusak banyak negara seraya
menghancurkan adat-istiadat Islam di Libya, Indonesia, Suriah, dan
Bangladesh.
Presiden Obama dan presiden AS lain sebelumnya telah
menjual jiwa kolektifnya dengan menutup mata terhadap realitas brutal
Arab Saudi... jelas bahwa Arab Saudi dan [monarki] Teluk petrodolar
menyebarkan ideologi berbahaya secara jauh dan luas... yang mencemari
demokrasi dan nilai-nilai multi-budaya di tanah air masing-masing.
Inilah
saatnya memberi tekanan nyata pada Arab Saudi yang [secara arogan]
mendukung apartheid dan mengekspor ekstrimis Salafi [Wahhabi]. Seiring
dengan itu, sudah saatnya pula membedakan antara Islam pribumi Suriah
dengan "Islam" versi takfiri--yang mulai subur di Indonesia--dan
sebagainya.
Memang, pasukan takfiri Wahhabi yang berkembang biak
di sejumlah monarki Teluk petrodolar berusaha menghancurkan seluruh
kekuatan moderat di "dunia Muslim yang beragam". Karena itu, takfiri
radikal menghancurkan padepokan Sufi, masjid Syiah, kuil Ahmadiyah,
membunuh ulama Muslim Sunni pribumi di Suriah, dan memendam kebencian
terhadap kalangan Alawi--serta realitas brutal lainnya.
Jika
Islam [yang berusaha dihancurkan kaum takfiri] ini sampai hilang,
niscaya semua harapan ko-eksistensi akan hilang dan jurang lebih luas
akan muncul di kancah internasional. Kenyataan ini harus dipahami dan
kemudian segera ditangani.
Namun saat ini AS dan negara-negara
Barat utama lainnya justru berpihak pada kekuatan [moarki] Teluk
petrodolar. Sampai ini berakhir, tak akan ada yang berubah, yang
karenanya suatu tatanan baru perlu dimunculkan untuk memutus matarantai
[kebrutalan Arab Saudi]. Jika tidak, negara-negara demokratis akan
menabur lebih banyak benih kebencian, destabilisasi, dan sektarianisme,
sesuai keinginan Arab Saudi dan kekuatan [monarkis] Teluk lainnya.
(IT/MTT/rj)
yrian army retakes key post in Latakia: TV
Syrian army troops recaptured on Monday a key position in coastal Latakia province.
Syrian army troops recaptured on Monday a key position in
coastal Latakia province, a bastion for Syria army, state television
said, as militants press a campaign in the region.
"Syrian army units have full control of Observatory 45 in the north of
Latakia province and are continuing to pursue terrorist groups," the
state broadcaster said, citing the military.
Observatory 45 is a strategic hilltop that overlooks several areas
inhabited by residents from the Alawite community, the religious sect to
which President Bashar al-Assad belongs.
Sate television reported live from near the hilltop and broadcast
pictures of dead bodies it said were "terrorists," many of them
non-Syrians.
Last week the militants seized the hill as part of an offensive
launched March 21 in Latakia province, which had been relatively
untouched by the widespread violence elsewhere in the country.
Militant forces, including Al-Qaeda affiliate Al-Nusra Front, have also
captured the Armenian town of Kasab and the nearby Kasab border
crossing with Turkey, as well as the village of Samra, giving them
access to the Mediterranean for the first time.
More than 300 dead on both sides have been killed since the militants
launched their offensive, according to the Syrian Observatory for Human
Rights, a monitoring group.
"The army has managed to install multiple rocket-launchers on
Observatory 45, but fighting in continuing in the vicinity of the
hillside," the group said.
After a series of militants’ losses in Damascus province, the
opposition has shifted its focus to Latakia, where the army has rallied
to defend the area.
On Monday, opposition forces fired Grad rockets at the Bassel al-Assad airport for the first time.
Syria's conflict in now in its fourth year, and more than 146,000 people have been killed since it began.
NJF/NJF
- See more at: http://en.alalam.ir/news/1580867#sthash.TaqKnmOs.dpuf
PERBATASAN LEBANON
Peta Perang Terbaru di Qalamoun, Suriah
Islam
Times- http://www.islamtimes.org/vdcam0nee49niy1.h8k4.html
Tentara Suriah terus melanjutkan operasi-operasi pembersihan
Takfiri pendatang haram terutama di kota pelabuhan strategis Latakia dan
memaksa mereka di pinggiran kota besar itu melarikan diri ke negara
Turki.
Peta perang di Qalamoun (Syria News)
Elemen-elemen Takfiri dukungan asing yang beroperasi di Suriah
melarikan diri ke negara tetangga seperti Turki dan Libanon, dan menurut
laporan dari Damaskus, Tentara Arab Suriah terus membuat kemajuan di
berbagai wilayah negara itu. Tentara Suriah terus melanjutkan
operasi-operasi pembersihan Takfiri pendatang haram terutama di kota
pelabuhan strategis Latakia dan memaksa mereka di pinggiran kota besar
itu melarikan diri ke negara Turki.
Selain itu, menurut
koresponden al-Alam, menyusul pembebasan Suriah dari beberapa kota
termasuk Flita dan Ras al-Maara di pinggiran Damaskus, tentara terus
melakukan operasi di wilayah umum untuk membersihkan seluruh wilayah
dari Takfiri bersenjata.
Kemenangan yang diraih Tentara Suriah
dan Hizbullah di Qalamoun membuat peta perang di wilayah itu berubah,
dimana sebagian besar wilayah strategis dikuasai oleh Tentara Suriah.
Berikut
dibawah ini adalah peta perang terbaru di Qalamoun pada 29/03/14, yang
dirilis oleh Chanel Syria News pada Senin, 31/03/14. [IT/Onh/Ass]
yrian army retakes key post in Latakia: TV
Syrian army troops recaptured on Monday a key position in coastal Latakia province.
Syrian army troops recaptured on Monday a key position in
coastal Latakia province, a bastion for Syria army, state television
said, as militants press a campaign in the region.
"Syrian army units have full control of Observatory 45 in the north of
Latakia province and are continuing to pursue terrorist groups," the
state broadcaster said, citing the military.
Observatory 45 is a strategic hilltop that overlooks several areas
inhabited by residents from the Alawite community, the religious sect to
which President Bashar al-Assad belongs.
Sate television reported live from near the hilltop and broadcast
pictures of dead bodies it said were "terrorists," many of them
non-Syrians.
Last week the militants seized the hill as part of an offensive
launched March 21 in Latakia province, which had been relatively
untouched by the widespread violence elsewhere in the country.
Militant forces, including Al-Qaeda affiliate Al-Nusra Front, have also
captured the Armenian town of Kasab and the nearby Kasab border
crossing with Turkey, as well as the village of Samra, giving them
access to the Mediterranean for the first time.
More than 300 dead on both sides have been killed since the militants
launched their offensive, according to the Syrian Observatory for Human
Rights, a monitoring group.
"The army has managed to install multiple rocket-launchers on
Observatory 45, but fighting in continuing in the vicinity of the
hillside," the group said.
After a series of militants’ losses in Damascus province, the
opposition has shifted its focus to Latakia, where the army has rallied
to defend the area.
On Monday, opposition forces fired Grad rockets at the Bassel al-Assad airport for the first time.
Syria's conflict in now in its fourth year, and more than 146,000 people have been killed since it began.
NJF/NJF
- See more at: http://en.alalam.ir/news/1580867#sthash.TaqKnmOs.dpuf
PERBATASAN TURKI Peta Perang Baru di Wilayah Kassab, Suriah
Islam
Times- http://www.islamtimes.org/vdccxmq1s2bqe18.5fa2.html
salah satu elemen Takfiri dari puluhan mantan tahanan AS di
Guantanamo yang bebaskan oleh AS bernama Abu Osama al-Maghrabi tewas di
Kassab saat bentrok dengan Tentara Suriah pada Sabtu, 29/03/14.
Peta perang baru yang dirilis pada Kamis, 28/03/14, oleh Syrian Perspective
Berikut adalah peta perang baru yang dirilis pada Ahad, 30/03/14,
oleh Syrian Perspective. Menurut Syrian Perspective dari laman Facebook,
Gunung Shalma telah dikuasai oleh Tentara Arab Suriah dan NDF dan terus
bergerak maju menuju Kassab.
Tentara Suriah dan NDF terus menyerang elemen-elemen Takfiri dukungan Erdogan di wilayah Samra dan menembus garis depan mereka.
Sebelumnya
menukil laporan dari Syrian Truth, dari Lattakia dilaporkan, salah satu
elemen Takfiri dari puluhan mantan tahanan AS di Guantanamo yang
bebaskan oleh AS bernama Abu Osama al-Maghrabi tewas di Kassab saat
bentrok dengan Tentara Suriah pada Sabtu, 29/03/14.
Rencana
serangan bendera-palsu (false-flag) Turki di Suriah utara terbongkar
menyusul laporan International Business Times dalam artikel berjudul,
"Turkey YouTube Ban: Full Transcript of Leaked Syria ‘War’ Conversation
Between Erdogan Officials", sebagaimana ditulis oleh jurnalis
investigatif, Tony Cartalucci.
Media itu merilis transkrip penuh
percakapan yang dibocorkan antara kepala intelijen Turki Hakan Fidan dan
Menteri Luar Negeri Turki Ahmet Davutoglu. [IT/Onh/Ass]
Ini terjadi, lanjutnya, saat Turki menyediakan dukungan udara,
logistik, dan artileri tertutup pada anggota kelompok teroris yang
diciptakan Departemen Luar Negeri AS, Front al-Nusra, yang memimpin
serangan yang sedang berlangsung dari wilayah Turki ke Latakia, provinsi
barat laut Suriah.
Kartun Erdogan (http://www.turkishnews.com)
Rencana serangan bendera-palsu (false-flag) NATO terhadap Turki
untuk membenarkan invasi Turki di Suriah utara terbongkar menyusul
laporan International Business Times dalam artikelnya, "Turkey YouTube
Ban: Full Transcript of Leaked Syria ‘War’ Conversation Between Erdogan
Officials", ungkap jurnalis investigatif, Tony Cartalucci.
Media
itu, lanjutnya, merilis transkrip penuh percakapan yang dibocorkan
antara kepala intelijen Turki Hakan Fidan dan Menteri Luar Negeri Turki
Ahmet Davutoglu. The Times melaporkan:
"Larangan Perdana Menteri
Turki Recep Tayyip Erdogan terhadap YouTube terjadi setelah bocornya
percakapan antara Kepala Intelijen Turki Hakan Fidan dan Menteri Luar
Negeri Turki Ahmet Davutoglu yang ingin dihapusnya dari situs
berbagi-video."
"Percakapan yang bocor itu merinci rencana
Erdogan bahwa serangan terhadap Suriah 'harus dilihat sebagai kesempatan
bagi kita [Turki]'. Dalam percakapan itu, kepala intelijen, Fidan,
mengatakan bahwa dirinya akan mengirim empat orang dari Suriah untuk
menyerang Turki guna 'menciptakan penyebab perang'."
"Wakil
Kepala Staf militer Turki, Letnan Jenderal Yaşar Guler menjawab bahwa
tindakan yang diproyeksikan Fidan adalah 'penyebab langsung perang...
apa yang akan Anda lakukan adalah penyebab langsung perang.' Kementerian
Luar Negeri Turki mengatakan bahwa bocoran rekaman percakapan pejabat
tinggi yang membahas operasi Suriah itu 'sebagian dimanipulasi' dan
merupakan 'serangan berbahaya' terhadap keamanan nasional."
"Dalam
video yang bocor itu, Fidan bersama Davutoglu, Guler, dan pejabat
lainnya sedang melakukan pembicaraan tentang operasi mungkin di Suriah
untuk mengamankan makam Suleyman Shah, kakek pendiri kekaisaran
Ottoman."
"Media Barat sengaja terobsesi secara dangkal pada
larangan Turki terhadap Twitter dan Facebook serta kebocoran 'korupsi'
dalam upaya menghindari percakapan yang mengungkap rencana serangan
bendera-palsu Turki, anggota NATO selama beberapa dekade, yang akan
mengakibatkan provokasi perang yang disengaja terhadap tetangganya,
Suriah," papar Cartalucci.
Ini terjadi, lanjutnya, saat Turki
menyediakan dukungan udara, logistik, dan artileri tertutup pada anggota
kelompok teroris yang diciptakan Departemen Luar Negeri AS, Front
al-Nusra, yang memimpin serangan yang sedang berlangsung dari wilayah
Turki ke Latakia, provinsi barat laut Suriah.
Sejak operasi
dimulai beberapa hari lalu, lanjut aktivis anti-perang ini, Turki telah
menembak dan menjatuhkan sebuah pesawat tempur Suriah yang menarget
para militan Front Nusra di wilayah Suriah. "Sementara Turki mengklaim
pesawat tempur itu melanggar wilayah udara Turki, pesawat tersebut
justru jatuh di wilayah Suriah, dan pilotnya dikeluarkan dan ditemukan
di daratan Suriah," imbuh Cartalucci.
Insiden ini telah digunakan
Turki untuk meletakkan dasar retorikanya guna lebih meningkatkan
ketegangan antara Ankara dan Damaskus, yang kemungkinan besar merupakan
upaya untuk membuatnya sebagai dorongan bagi terjadinya perang,
ketimbang operasi bendera-palsu NATO yang berisiko.
"Postur
berperang Turki di utara Suriah selaras dengan serangan gabungan AS-
Saudi di selatan, dekat kota perbatasan Suriah-Yordania, Daraa," tutur
Cartalucci. Serangan pihak yang disebut "Front Selatan" tampaknya sudah
berhasil dinetralisasi pasukan keamanan Suriah.
Berkenaan dengan
penciptaan "Front Selatan", lembaga pemikir kebijakan yang didanai
perusahaan AS, Carnegie Endowment for International Peace, bahkan
menyatakan dalam postingnya yang bertajuk, "Adakah 'Front Selatan'
itu?":
"Alih-alih inisiatif dari para pemberontak itu sendiri...
para pejabat asinglah yang meminta para komandan pemberontak untuk
menandatangani pernyataan yang menyatakan penentangannya terhadap
ekstremisme, seraya mengatakan bahwa itu adalah prasyarat untuk
mendapatkan lebih banyak senjata dan uang. Karena para pengemis tak
punya pilihan, para komandan kemudian secara kolektif mengangkat bahunya
dan menandatanganinya--namun tak begitu banyak untuk mendeklarasikan
aliansi baru untuk membantu para pejabat AS mencentang semua kotak yang
tepat dalam laporan mereka untuk dibawa pulang ke rumah, seraya berharap
bahwa ini akan membuka peti senjata lainnya." "Dengan tibanya
'Front Selatan' di medan perang, dan beralihnya NATO pada serangan
bendera-palsu untuk mendukung terang-terangan organisasi teror yang
berafiliasi dengan al-Qaeda, keputusasaan Barat dalam apa yang terlihat
sebagai 'napas terakhir' yang strategis, kiranya dapat diraba," pungkas
Cartalucci. (IT/LD/rj)
With the absence of a political
leader capable of uniting the nation, the May 25 election in Ukraine
would “almost certainly” cause a further split in the country, Russia’s
ambassador to the United Nations, Vitaly Churkin, told Russian
journalists on Friday.
"At present there are no prerequisites for the election
to defuse the existing tensions. The more so since, as you know, in
Ukraine there is no political leader capable of uniting the nation.
Holding elections in a situation like this would be the surest way to
split the country, which would be a rather sad development," Churkin
said after a meeting of the UN Security Council behind closed doors.
Churkin
said holding elections would be particularly risky at a time when
"Ukraine lacks a new constitution that would make all regions and
political forces certain about their future".
The Russian envoy said that he explained that situation to the UN Security Council members in very clear terms.
On
Friday the Security Council heard a report by UN Secretary-General Ban
Ki-moon on his trips to Moscow and Kiev on March 20-22. Churkin said
there was "a rather detailed discussion over the general situation
involving Ukraine. "I believe that the discussion was not useless, but I
would prefer not to say that our Western colleagues have changed their
minds regarding a further line of action in relation to the Ukrainian
issue," Churkin said.
In his opinion, "some members of
the UN Security Council have been trying to create the atmosphere of an
international crisis around Ukraine and waiting for Moscow to take steps
to ease the tensions.
"We drew their attention to the
fact that there is no international crisis on the agenda. There is a
crisis in Ukraine, and we have a very clear idea of how Ukrainians
should negotiate that crisis - through dialogue, through convening a
constitutional assembly, through holding a referendum and through
adopting a new constitution and then holding a presidential election -
precisely what the February 21 accord provided for," Churkin said.
He
expressed regret that Russia’s Western partners "are appealing to some
general ideas that are very far from Ukrainian realities".
"This is possibly the reason why the crisis in Ukraine has gone so far," Churkin said.
Russia
currently believes that the Ukrainian presidential election due this
May is illegitimate because it fails to comply with the conditions set
out in the February 21 agreement between the country's authorities and
opposition, Russian Permanent Representative to the Organization for
Security and Co-operation in Europe (OSCE) Andrei Kelin said in Vienna.
"As
regards the question whether (the election) will be legitimate or
illegitimate, we currently believe that this election is illegitimate
because it does not fit into what was set out in the (February 21)
agreement," Kelin said during a video link-up between Moscow and Vienna
on Friday.
For a legitimate president to be elected in
Ukraine, the country's leader must be supported by all Ukrainians, and
that requires changes to the legislation, he said.
"A constitutional reform is urgently needed. It must not be put off," the Russian diplomat said.
A
number of countries apparently came under heavy pressure from Western
states in the run-up to the UN General Assembly's vote on a draft
resolution affirming Ukraine's territorial integrity, Russian Ambassador
to the UN Vitaly Churkin told reporters. In addition, the results of
the vote on the Ukraine resolution in the UN General Assembly on
Thursday, March 27, show that Russia is not in isolation, Churkin said.
"A
very large number of countries complained that they were subject to
colossal pressure on the part of Western powers in order to make them
vote in favor of supporting this resolution. Obviously, this tactic of
pressure, which has been used by our Western colleagues, had a certain
effect, and some countries voted [in favor of the proposed resolution],
albeit reluctantly," he said.
He also said that the results of the vote on the
Ukraine resolution in the UN General Assembly on Thursday, March 27,
show that Russia is not in isolation.
"This is a rather
good result for us. We have earned a moral and political victory. There
can be no question of Russia's isolation in this situation," the
diplomat said.
The resolution against the secession
referendum in Crimea, which was part of Ukraine but seceded from it and
reunited with Russia last week, was passed by a 100-11 vote with 58
abstentions.
Armenia, Belarus, Bolivia, Venezuela,
Cuba, the Democratic People’s Republic of Korea, Zimbabwe, Nicaragua,
Syria, and Sudan supported Russia and voted against the resolution.
Unlike UN Security Council resolutions, those adopted by the UN General Assembly are not binding and are advisory in nature.
The resolution is "confrontational in nature", Russian Permanent Representative to the United Nations Vitaly Churkin said.
"Russia's attitude towards the proposed draft resolution is negative," he said before the vote in the UN General Assembly.
Churkin
believes that the document "is trying to call into doubt the
significance of the referendum in Crimea, which has already played its
historic role."
Churkin's remarks were broadcast by Russia's Channel One television station.
The
draft resolution, which was submitted by Ukraine with the help of
Canada, Costa Rica, Germany, Lithuania and Poland, was supported by 100
nations at the UN General Assembly vote. Eleven nations (Armenia,
Belarus, Bolivia, Cuba, North Korea, Nicaragua, Russia, Sudan, Syria,
Venezuela, and Zimbabwe) voted against, with 58 abstentions (among them
China, Argentina, India, Brazil, Pakistan, Egypt, Senegal, Gabon, South
Africa, and Kazakhstan).
"There is a clear tendency.
Whereas some of our Western colleagues started to speak about Russia's
isolation after the vote at the [UN] Security Council, here it is
obvious that there is no isolation," Churkin said.
The
193-nation UN General Assembly passed Thursday a resolution declaring
invalid Crimea's referendum that led to the region's reunification with
Russia. Moscow is opposed, Russia’s ambassador to the United Nations
Vitaly Churkin said earlier. "The draft attempts to cast doubt on the
significance of the referendum held in Crimea, which has already played a
historical role. It is counter-productive to dispute this," Churkin
said. At the same time, the draft resolution has "some right
provisions," he said.
The
non-binding resolution, titled "Territorial integrity of Ukraine," was
approved with 100 votes in favor, 11 against, and 58 abstentions. The
document says the March 16 referendum "has no validity, and cannot form
the basis for any alteration of the status of the Autonomous Republic of
Crimea or of the City of Sevastopol."
It
also "calls upon all States to desist and refrain from actions aimed at
the partial or total disruption of the national unity and territorial
integrity of Ukraine, including any attempts to modify Ukraine's borders
through the threat or use of force or other unlawful means."
Moscow is opposed to Kiev's UN
General Assembly draft resolution on Ukraine due to its confrontational
character. Russia could not interfere with the realization of Crimean
citizens’ right to self-determination, Said Russia’s ambassador to the
United Nations, Vitaly Churkin.
"Russia opposes the proposed General Assembly draft
resolution. It is of a confrontational character," Russian Permanent
Representative to the United Nations Vitaly Churkin said when speaking
at the General Assembly in New York.
"The draft attempts
to cast doubt on the significance of the referendum held in Crimea,
which has already played a historical role. It is counter-productive to
dispute this," Churkin said. At the same time, the draft resolution has
"some right provisions," he said.
"For instance, the
appeal to refrain from unilateral action and seditious rhetoric, which
could lead to tension escalations," Churkin said.
"We
believe that it is not necessary to pass any resolutions in order to
hear these appeals. It is just necessary to follow the interests of the
Ukrainian people and the interests of the normal flow of international
relations," the diplomat said.
"We hope that this
understanding will prevail during today's discussion as well and
continuing dialog regarding Ukraine. Russia is participating in it in a
most constructive way," Churkin said.
Russia
could not interfere with the realization of the Crimean citizens’ right
to self-determination, Russia’s ambassador to the United Nations, said
Vitaly Churkin at a session of the UN General Assembly ahead of voting
on the resolution declaring the Crimean referendum invalid.
Moscow said the draft resolution by the UN General Assembly on Ukraine was politically motivated.
"Russia
is extremely negative about the proposed vote on this matter in the UN
General Assembly," Deputy Foreign Minister Gennady Gatilov said on
Thursday, March 27.
"We think the document is politically motivated and detached from reality."
The
resolution passed by the United Nations General Assembly regarding
Ukraine's territorial integrity will only complicate the situation
further, said Chinese Ambassador to the UN Liu Jieyi on Thursday.
At the same time he thanked UN Secretary-General Ban Ki-moon for his efforts to settle the Ukrainian issue.
"The
nations must unite their efforts and observe diplomatic rules in
resolving this issue," Liu said during his speech at the UN General
Assembly.
Liu also called on the international community to show restraint over the Ukrainian issue.
When CNN’ Christiane Amanpour was
countering the arguments of the veteran expert on Russia and the Soviet
Union, Stephen Cohen, she used the classical arguments of all appeasers
and Holocaust deniers. Judge for yourself. Here is when Stephen Cohen
had to say: "There’s a small but resolute right-wing nationalist
movement in Ukraine."
Its quasi fascist, and its dictating terms to this
parliament in Kiev – which is not legitimate in law, international or
constitutional." Having heard this, Christiane Amanpour retorted by
saying that one should not call ALL Ukrainians neo-Nazis or fascists. In
this way she echoed many similar claims from the West’s political
leaders: from Barak Obama to the EU’s chief diplomat Catherine Ashton
who allowed herself to be photographed with some of the most racist
leaders of Ukraine’s ultra right.
So, are they all
fascists? Indeed, they are not. Even in Adolph Hitler’s Germany between
1933 and 1945 people with Nazi views might not even make up a majority.
The Nazis never won absolute majority at the relatively fair elections
held in Germany in 1920s and the beginning of the 30s. But certainly it
does not take off the responsibility from the German people for what
happened to their own country and other countries of Europe in that
period. The German Nazis at a certain moment became the most vocal, the
most active and the most determined part of Germany’s political
spectrum. But the deeply immoral character of their movement was visible
to all people who had even the most limited access to the Nazi programs
and newspapers. So, shame on the German voters of that period and on
the governments which whitewashed the ideology of National Socialism,
including the well-known Soviet appeaser, Vyacheslav Molotov.
Alas,
the bulk of the Western public opinion is behaving now worse than
Molotov. Modern media give us unlimited access to the program and ideas
of the neo-Nazi party Svoboda, which now controls four seats in the new
Ukrainian government, as well as the position of the prosecutor general.
You can read their wishes: to make people running for important
positions reveal their ethnic origin; to make what they call
Ukrainophobia a criminal offence; to proclaim the former allies of
Adolph Hitler heroes of the Ukrainian nation.
These
ideas are deeply dangerous not only for minorities inside Ukraine or for
Ukraine’s neighbors. They are destructive for Ukraine itself. After
1991, the Ukrainian nation got s chance to build its own state on the
territories which were far greater than the old Ukrainian heartland.
They included sizable ethnic minorities, such as Russians in Crimea,
Jews in Odessa, Moldovans in Bukovina. And the activities of the Svoboda
party in the government are eroding the ethnic peace and mutual trust
among people of different ethnic groups, which had been typical for this
area for centuries. Obviously, Crimea, Kharkov and Donetsk developed a
fear of Ukrainian nationalists in Kiev not yesterday and not even the
day before yesterday. All 23 years of Ukraine’s independence showed
people that Ukrainian ultra right is not a myth and that they can be
extremely dangerous. The Western supporters of Maidan just refused to
notice the radicalism of their anti-Russian allies. Now time for
building trust between various communities in Ukraine has been lost. The
Western supporters share responsibility for this tense situation with
their brown-shirt allies in Ukraine. Read more: http://voiceofrussia.com/news/2014_03_11/Seeds-of-impunity-who-shut-the-west-s-eyes-on-Ukraine-s-far-right-2751/
Over the last decade, many Western
businesses have been making extensive expansion plans in Russia. The
current uncertainty over the Ukrainian crisis is posing a range of
serious challenges for Western companies’ businesses in the country.
Real estate firms are no exception.
According to JLL, as shopping centre development
activity is picking up in Europe, more than 14 million square meters of
new retail space, which is no less than 90 times the lettable area of
Westfield London, is set to open in the region by yearend. In its latest
news release, the company said it expected Russia to have the largest
shopping centre stock in Europe by 2015, with 3.8 million square meters
scheduled for completion over the next two years.
As for
the rate of investment in Russia’s realty, figures provided by JLL say
that last year alone 8.5 billion dollars were invested in Russia’s real
estate sector, with roughly 40% being foreign money. The ongoing
Ukrainian crisis, however, can’t but make sentiment towards the
investment market remain uncertain, at least, for a time being. Charles Boudet, Managing Director of JLL in Russia and CIS, says real estate is a rather sensitive sector in this respect.
“Any
type of political situation, which creates uncertainty for the future,
necessarily has an impact on real estate. A lot of investment decisions
made in real estate depend on your view of the future, and today’s
situation creates uncertainty, which somewhat paralyses a bit the world
of investment in real estate,” Charles Boudet said.
The
expert also supports the opinion that Russia is a key place for a lot
of businesses, including those from the EU, from many different sectors.
“For
JLL, for example, Russia is the third market in Europe. I know a
company like Danone, which was born in France and whose major flagship
market was France, is today bigger in Russia than anywhere else in the
world.”
Whether the EU leaders will pick an
economic fight remains to be seen, but worries are high in the region
about the economic impact of the crisis over Ukraine. Quite notably,
some of the union’s member states have already claimed the EU should
compensate the countries hurt by sanctions against Russia thus,
confirming the boomerang effect of the “punishment”. Read more: http://voiceofrussia.com/radio_broadcast/no_program/269932931/
Car business has much to lose should Russia get hit with economic sanctions
Russia is now one of the key
markets for recession-battered European automakers. Many global industry
leaders, among them General Motors, Ford, Volkswagen, Renault, Peugeot,
have been investing heavily in the country in recent years, in a move
to expand sales and find partners for juicy joint ventures.
The bulk of foreign brands have already launched
production here. Low light vehicle density and advanced age of car fleet
make Russia one of the most attractive markets in Europe. Now, economic
sanctions could obviously deal a blow to Russia as a place to invest
in. This prospect makes all market players keep a wary eye on the
current conflict over Ukraine.
“We as an industry always have an interest in stable relations where consumers are happy and confident about their future,”said head of GM’s European operations Karl-Thomas Neumann to WSJ at the latest auto show in Geneva. “We need consumer confidence and that is why we are very interested that this de-escalates as soon as possible.”
Many
market watchers admit that the big boys of the car business have much
to lose should Russia get hit with economic sanctions. Just a couple of
years ago Russia was close to overtaking Germany as Europe’s biggest car
market. According to the European Automobile Manufacturers’
Association, Russia has the largest number of car production facilities
in Europe, just after Germany and France. Some experts even say the
current political standoff over Ukraine could even derail Europe’s weak
recovery.
The Association of European Businesses, which
represents around 600 companies in Russia, has expressed its view in an
official press-release.
The
AEB want to see a de-escalation of the tensions in and around Ukraine
and to have relations between EU and Russia develop and prosper.
The
association was followed by the Canada Eurasia Russia Business
Association, which represents more than 150 companies that engage in
bilateral trade worth $3 billion annually, in its plea to the
governments of Canada and Russia to mind “the damage on the excellent
and growing economic relations” between the two partners in case
punitive measures are taken.
Kemal Kilicdaroglu, the leader of Turkey's main opposition
Republican People's Party,( CHP) addresses a crowd of supporters during
an election rally in Ankara March 28, 2014.
The leader of Turkish opposition Republican People's Party
(CHP) insists that Prime Minister Recep Tayyip Erdogan is responsible
for the continuing bloodshed in Syria.
Kemal Kilicdaroglu, the leader of CHP, who has also been the leader of
the main opposition in Turkey since 2010, lashed out at Turkish Prime
Minister for the mishandling as well as escalating the ongoing crisis in
Syria.
Kilicdaroglu also reprimanded Prime Minister for his support for the
foreign-backed insurgents in waging war and violence against Syria,
saying Erdogan is trying to concoct numerous pretexts to invade the
neighboring Arab country .
Earlier, a leaked audio recording of Turkish officials discussing a
plot to militarily intervene in Syria appeared on the YouTube site.
The controversial recording relates to a discussion of possible
operations in Syria, which was apparently attended by Turkey's
intelligence chief, its foreign minister and the deputy head of the
armed forces.
Emine Tarhan, the vice spokesperson of CHP, also said Erdogan should be held accountable for the killings in Syria.
She added that she was expecting Erdogan to be tried in international
criminal courts for his role in the bloodshed in the neighboring
country .
The opposition also accuses Erdogan and his party of exploiting the crisis in Syria for their own political interests.
Erdogan Administration has been facilitating insurgent attacks on
Syrian forces. According to reports aired by different news networks,
Turkey, together with some US-backed Arab states, has supported the
spread of unrest and terrorism in Syria since 2011.
RA/MB
- See more at: http://en.alalam.ir/news/1580315#sthash.L9a6UPts.dpuf
Sayyid Ali Khamenei:
Iran Tak Akan Mundur Selangkahpun
Islam
Times- http://www.islamtimes.org/vdcc11q1p2bqi08.5fa2.html
"Apakah penekanan pemerintahan Islam akan kemajuan berarti
kecenderungan pemerintahan Islam kepada perang? Apakah pemerintahan
Islam hendak menyulut masalah dengan semua bangsa dan negara di dunia?
Dan inilah yang sering kali terdengar dari mulut najis anjing-anjing
galak di kawasan ini, yakni Rezim Zionis Israel."
Sayyid Ali Khamenei
Rahbar atau Pemimpin Besar Revolusi Islam Ayatollah al-Udzma Sayyid
Ali Khamenei Rabu (20/11) dalam pertemuan akbar dengan puluhan ribu
komandan pasukan relawan Basij, menyebut Basij sebagai manifestasi dari
kestabilan, kebanggaan dan wibawa pemerintahan Islam. Seraya menjelaskan
beberapa kriteria dan modus-modus penipuan kubu arogansi global,
khususnya Amerika Serikat (AS), yang tak bersedia tunduk kepada
kebenaran, beliau menegaskan bahwa resistensi dan kekuatan bangsa adalah
satu-satunya cara melawan musuh.
Ayatollah al-Udzma Khamenei
menekankan kembali dukungannya kepada pemerintah dan para pejabat negara
seraya menandaskan, "Dalam masalah nuklir, ada beberapa garis merah
yang harus dijaga dan jangan pernah mundur walau sejengkal dalam membela
hak-hak bangsa."
Menurut beliau, Basij adalah wujud nyata dari
kebesaran bangsa Iran dan kumpulan tenaga-tenaga handal di dalam negeri.
"Bagi para pendukung pemerintahan, revolusi Islam dan negara ini, Basij
adalah kesatuan yang membanggakan, tumpuan harapan dan lembaga yang
terpercaya, sementara bagi musuh-musuh pemerintahan Islam ini Basij
merupakan lembaga yang menakutkan dan mengecewakan," tambah beliau.
Menyinggung
peringatan Pekan Basij yang bertepatan dengan peringatan perjuangan
Zainab al-Kubra (as), Pemimpin Besar Revolusi Islam mengatakan,
"Perjuangan Zainab merupakan kelanjutan dari epik Asyura. Dengan kata
lain, perjuangan Syd. Zainab (as) menghidupkan dan menjaga epik
perjuangan Asyura."
Seraya menyinggung perjuangan Zainab al-Kubra
(as) yang penuh dengan resistensi dan ketabahan saat menghadapi
berbagai musibah yang kebesarannya hanya bisa disandingkan dengan
kebesaran perjuangan Asyura, beliau menjelaskan khutbah-khutbah Zainab
al-Kubra (as) yang tegas di depan warga Kufah, di depan Ibnu Ziyad dan
di istana Yazid.
Rahbar menegaskan bahwa resistensi Zainab
al-Kubra (as) telah membuahkan gerakan resistensi sepanjang sejarah
dalam membela kebenaran. "Karena itu, teladan dan orientasi kita dalam
gerakan ini adalah Zainab (as) dan tujuan yang harus dikejar adalah
kemuliaan Islam dan masyarakat Islam serta kemuliaan insani," kata
beliau.
Dalam pertemuan akbar ini, Pemimpin Besar Revolusi Islam
menyinggung ungkapan ‘lunak tapi unggul\' yang beberapa waktu lalu
beliau gunakan, seraya mengatakan, "Sebagian orang menyebut ungkapan
‘lunak tapi unggul\' sebagai langkah melepas prinsip dan cita-cita
pemerintahan Islam. Atas dasar itu, sebagian musuh kita mengklaim bahwa
pemerintahan Islam telah mundur dari prinsipnya. Padahal semua
kesimpulan itu tidak benar dan satu pemahaman yang buruk."
Beliau
menambahkan, "Sikap lunak yang unggul berarti bermain cantik dengan
menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan dan berbagai cita-cita
yang didambakan oleh pemerintahan Islam."
Di antara cita-cita
revolusi dan pemerintahan Islam yang disinggung Rahbar adalah kemajuan
dan membangun peradaban Islam yang agung. Cita-cita ini merupakan
gerakan bersama yang dilakukan secara bertahap.
Lebih lanjut
beliau mempertanyakan, "Apakah penekanan pemerintahan Islam akan
kemajuan berarti kecenderungan pemerintahan Islam kepada perang? Apakah
pemerintahan Islam hendak menyulut masalah dengan semua bangsa dan
negara di dunia? Dan inilah yang sering kali terdengar dari mulut najis
anjing-anjing galak di kawasan ini, yakni Rezim Zionis Israel."
Ayatollah
al-Udzma Khamenei menambahkan, "Apa yang diklaim musuh justeru
berlawanan dengan pandangan dan perilaku Islam. Sebab, cita-cita
pemerintahan Islam sebagaimana yang diajarkan oleh al-Qur\'an, Nabi
Muhammad Saw dan para Imam Suci (as) adalah keadilan, kebajikan dan
sikap baik terhadap semua bangsa."
Menurut beliau, bahaya
sesungguhnya yang mengancam dunia adalah kekuatan jahat global termasuk
rezim ilegal Zionis dan para pendukungnya.
Pemimpin Besar
Revolusi Islam mengungkapkan bahwa pemerintahan Islam selalu mendambakan
kasih sayang dan pengabdian kepada semua manusia serta memupuk hubungan
persaudaraan dengan semua bangsa.
Ditambahkannya, pemerintahan
Islam bahkan tidak bermusuhan sama sekali dengan rakyat Amerika,
walaupun pemerintah AS bersikap arogan, memusuhi, keji dan menaruh
dendam terhadap bangsa Iran.
"Yang berseberangan dengan pemerintahan Islam dan dilawan oleh pemerintahan Islam adalah arogansi," tegas beliau.
Lebih
lanjut di depan puluhan ribu komandan Basij, Rahbar menjelaskan
kriteria-kriteria arogansi dan maniferasinya di zaman ini. Seraya
menyatakan bahwa arogansi atau istikbar adalah ungkapan yang ada dalam
al-Qur\'an, beliau menegaskan, "Arogansi selalu ada sepanjang sejarah
walaupun modus-modus dan caranya berbeda."
Dalam menghadapi
arogansi beliau menekankan untuk bersikap dan bertindak secara logis dan
cerdas serta terprogram, sama seperti menangani hal-hal yang lain.
Salah satu langkah awal dalam melawan arogansi adalah dengan mengenalnya
secara benar.
Mengenai kriteria kubu arogansi, Ayatollah
al-Udzma Khamenei menyatakan bahwa salah satu kriteria utamanya adalah
anggapan dirinya sebagai yang lebih unggul di atas yang lain. Ketika
sebuah negara atau sistem hegemoni di kancah internasional menganggap
dirinya sebagai yang utama, poros, dan di atas yang lain, maka yang akan
muncul adalah percaturan global yang membahayakan. Di antara
dampak-dampaknya adalah anggapan akan hak mengintervensi urusan
negara-negara lain, memaksakan pandangan terhadap bangsa-bangsa lain,
dan klaim sebagai penguasa dunia.
"Retorika yang digunakan para
petinggi AS saat berbicara memperlihatkan bahwa mereka merasa memegang
kendali atas nasib bangsa-bangsa lain dan merekalah yang memiliki dunia
dan kawasan ini," kata beliau.
Dampak buruk lainnya dari sikap
congkak itu adalah keengganan untuk menerima kebenaran. Pemimpin Besar
Revolusi Islam menyebutkan salah satu contohnya yaitu sikap AS dan kubu
arogansi yang tidak bersedia mengakui hak bangsa-bangsa lain. "Isu
nuklir Iran adalah satu contoh jelas yang memperlihatkan penolakan kubu
hegemoni untuk mengakui hak bangsa lain," tegas beliau.
Padahal,
lanjut beliau, setiap manusia atau negara yang menggunakan logika akan
tunduk dan menerima kata-kata yang benar. Lain halnya dengan kubu
arogansi yang tidak pernah bersedia menerima kata-kata pihak lain yang
benar dan jelas. Mereka hanya memikirkan upaya untuk menistakan hak
bangsa lain.
Seraya menjelaskan bahwa kriteria lain dari arogansi
adalah sikap yang menghalalkan segala bentuk kejahatan terhadap bangsa
lain, Rahbar menandaskan, "Di mata kubu hegemoni, bangsa dan orang yang
tak bersedia tunduk dan menyerah kepadanya, tidak ada harganya dan
mereka bisa diperlakukan dengan cara seburuk apapun."
Menurut
beliau, contoh dalam hal ini sangat banyak dan tak terbilang,
diantaranya adalah kejahatan keji dan menjijikkan yang mereka lakukan
terhadap warga pribumi benua Amerika, kejahatan Inggris terhadap warga
pribumi Australia, dan perbudakan paksa orang-orang kulit hitam asal
Afrika yang dilakukan oleh orang-orang Amerika. Contoh lain yang
merupakan kejahatan di zaman ini adalah tindakan AS yang menjatuhkan bom
atom di Jepang.
"Di dunia ini, bom atom hanya digunakan dua kali
dan keduanya digunakan terhadap rakyat Jepang dan pelakunya adalah
orang-orang Amerika. Meski sudah melakukan kejahatan ini, AS justeru
tampil sebagai pihak yang merasa berhak mengambil keputusan dalam
masalah nuklir," kata beliau.
Ayatollah al-Udzma Khamenei
mengingatkan kembali pembantaian dan penyiksaan rakyat Vietnam, Irak,
Pakistan dan Afghanistan oleh AS. "Penyiksaan keji yang terjadi di
Guantanamo dan Abu Ghraib tak akan pernah terlupakan," ungkap beliau.
Untuk
itu, beliau kembali menekankan keharusan mengenal kriteria kubu
arogansi sebagai langkah awal dalam melakukan perlawanan yang arif dan
cerdas. Beliau menambahkan kriteria lain kubu arogansi yaitu hipokritas
dan kebohongan. Salah satu modus yang biasa digunakan adalah melakukan
kejahatan dengan dikemas dalam bentuk pelayanan dan jasa.
Sebagai
contohnya, kata beliau, untuk menjustifikasi kejahatan menjatuhkan bom
atom di Jepang, para petinggi AS lewat media propagandanya menyatakan,
jika 200 ribu orang tidak terbunuh akibat bom atom di Hiroshima dan
Nagasaki, Perang Dunia II tak akan berakhir dan akan ada dua juta orang
lagi yang terbunuh dalam perang. Karena itu, serangan bom atom ke Jepang
pada hakikatnya adalah pengabdian AS kepada umat manusia!
Pemimpin
Besar Revolusi Islam menjelaskan, "Klaim itu terus diulang-ulang
padahal data-data yang ada menunjukkan bahwa beberapa bulan sebelum AS
melakukan kejahatan besar itu di Jepang, Hitler yang merupakan salah
satu penyulut PD II sudah bunuh diri, dan Mussolini pilar lainnya dalam
PD II juga sudah ditangkap dalam sebuah serbuan, sementara Jepang
sendiri sejak dua bulan sebelumnya sudah mengumumkan kesiapannya untuk
menyerah."
Tujuan AS di balik kejahatan itu, kata beliau, adalah
untuk mengujicoba senjata barunya, yaitu bom atom, di medan perang yang
nyata. Dan itu dilakukan meski harus mengorbankan nyawa rakyat Hiroshima
dan Nagasaki yang tak berdosa. Tapi sekarang, kejahatan itu dikemas
dalam bentuk sebuah pengabdian kepada umat manusia.
Contoh
lainnya adalah hipokritas sikap yang ditunjukkan AS dan kubu hegemoni
dalam kasus senjata kimia Suriah. Ayatollah al-Udzma Khamenei
mengatakan, "Para petinggi AS berulang kali mengaku bahwa penggunaan
senjata kimia adalah garis merah bagi mereka. Tapi dulu ketika Saddam
menggunakan senjata kimia untuk menyerang rakyat Iran, rezim AS bukan
hanya tak menunjukkan penentangan bahkan menyuplai rezim Saddam dengan
minimal 500 ton bahan kimia yang sangat berbahaya. Bahan itulah yang
digunakan untuk membuat senjata kimia dan menyerang para pejuang Iran."
Contoh
lain dari kejahatan AS adalah pembunuhan terhadap sekitar 300 penumpang
dan awak pesawat komersial Iran dan bantuan intelijen AS kepada rezim
Saddam di Irak.
Di bagian lain pembicaraannya, menyinggung
konflik sepanjang sejarah antara kubu kebenaran dan kubu arogansi,
Rahbar mengajukan pertanyaan mendasar tentang faktor yang memicu
konspirasi dan permusuhan kubu arogansi terhadap Republik Islam Iran?
Jawaban pertanyaan ini bisa dilihat dari sejarah terbentuknya revolusi
Islam.
"Revolusi Islam rakyat Iran dan berdirinya pemerintahan
yang diinginkan bangsa ini adalah gerakan protes dan penentangan
terhadap arogansi dan kaki tangannya. Karena itu, kubu arogansi tak bisa
menerima keberadaan pemerintahan Islam ini," kata beliau.
Hal
itu pula, menurut beliau, yang membuat semua Presiden AS memusuhi Iran
sejak kemenangan revolusi Islam dan melakukan berbagai konspirasi
terhadap Iran, seperti kudeta, menyulut sentimen etnis, mendorong Saddam
untuk menyerang Iran, membantu Saddam sepenuhnya, serta penerapan
berbagai sanksi dan intimidasi.
Rahbar juga menyebut Presiden AS
saat ini sebagai pihak yang ikut berperan dalam menyulut rangkaian
kerusuhan dan fitnah pasca pemilu 2009 di Iran. Saat ini yang dijadikan
oleh AS sebagai alat untuk menundukkan bangsa Iran adalah embargo.
"Masalah mereka sebenarnya adalah karena mereka tidak mengenal bangsa
ini juga iman dan kekompakannya, selain itu mereka juga tak pernah mau
belajar dari kesalahan yang lalu," imbuh beliau.
Mengenai
perundingan nuklir antara Republik Islam Iran dan enam negara (5+1),
beliau menyatakan dukungannya kepada pemerintah dan para pejabat negara,
dan ini merupakan satu kewajiban. Meski demikian beliau mengingatkan
bahwa hak-hak bangsa Iran termasuk hak mengembangkan dan memanfaatkan
teknologi nuklir untuk tujuan damai bukan masalah yang bisa ditawar.
"Dalam membela hak bangsa, jangan sampai mundur meski hanya satu
langkah," tegas beliau.
Pemimpin Besar Revolusi Islam menjelaskan
sikapnya yang tidak mencampuri rincian proses perundingan yang ada.
Tapi, ada beberapa garis merah yang harus dijaga. Beliau juga berpesan
kepada tim perunding untuk tidak takut menghadapi tekanan dan intimidasi
apapun.
Mengenai sanksi dan embargo yang dijatuhkan AS dan kubu
arogansi terhadap Iran, beliau menegaskan, "Mereka keliru. Bangsa Iran
tak akan pernah tunduk kepada siapapun hanya karena tekanan dan
intimidasi."
Beliau menambahkan, "Dengan inayah dan taufik Ilahi,
bangsa Iran akan berhasil menanggung semua tekanan ini dan akan
mengubahnya menjadi peluang."
Ayatollah al-Udzma Khamenei
menyebut sanksi AS terhadap Iran sebagai langkah yang sia-sia. Para
petinggi AS juga menyadari bahwa sanksi ini tidak menghasilkan apapun.
Karena itu, seiring dengan sanksi mereka juga sering mengumbar ancaman
serangan militer, yang membuktikan bahwa sanksi tidak berguna sama
sekali.
Beliau menambahkan, "Sebaiknya Presiden dan para petinggi
AS memikirkan ekonomi mereka yang ambruk dan utang-utangnya supaya
pemerintahan tidak terhenti selama dua pekan, bukan malah mengumbar
ancaman militer terhadap bangsa Iran."
Rahbar menyebut bangsa
Iran sebagai bangsa yang cinta damai dan menghargai bangsa-bangsa lain.
Meski demikian, jika ada yang mencari gara-gara, bangsa ini siap
melakukan tindakan yang tak terlupakan yang membuatnya menyesal.
Di
akhir pembicaraannya, Pemimpin Besar Revolusi Islam menyatakan bahwa
masa depan yang cerah menanti bangsa dan negara ini. Untuk itu beliau
berpesan kepada para pemuda yang kelak akan memikul tugas yang berat ini
supaya menempa diri dengan ketaatan beragama, ketaqwaan, kesusilaan,
dan kebersihan jiwa yang diiringi dengan keilmuan, semangat, amanah, dan
pengabdian kepada masyarakat. [IT/Onh/Ass/indonesian.khamenei.ir]
Update Suriah: Baiat dari Indonesia?
[UMMAT ISLAM INDONESIA HARUS SANGAT BER HATI2 DENGAN ISSUE JIHAD-KARENA SEBAGIAN DIGUNAKAN OLEH KEKUATAN ASING UNTUK MENGADU DOMBA UMMAT ISLAM-WASPADALAH]
Di blog ini, saya jarang posting ulang tulisan orang lain. Tapi
tulisan yang ini penting untuk diketahui para pemerhati konflik Timteng,
khususnya Suriah. Meskipun saya sudah menulis buku Prahara Suriah,
namun perkembangan detil akhir-akhir ini memang agak terlewatkan oleh
saya. Nah, di tulisan berikut ini ada penjelasannya dengan cukup detil.
Angin “jihad” sudah melanda Indonesia rupanya. Semoga Tuhan melindungi
NKRI.
Di awal pemberontakan, kelompok pemberontak yang digawangi oleh FSA
dan al-Nusra memiliki musuh yang sama, yaitu Pemerintah Suriah dan
pendukungnya. Namun memasuki tahun ketiga, mereka mulai saling memerangi
satu sama lain. Pertikaian ini ditutup rapat-rapat, dan saat diungkap
oleh media independent atau media yang pro Assad, mereka pun membantah
keras. Namun kini, para pendukung kelompok-kelompok jihadis sudah tidak
ragu lagi untuk saling serang satu sama lain.
ISIS boneka buatan Iran dan Suriah?
Seperti yang dikabarkan oleh Koepas (media online); Dr.
Abdul Aziz Al – Fauzan, seorang professor fiqh perbandingan di Arab
Saudi, menegaskan bahwa organisasi Negara Islam di Irak dan Syam, yang
dikenal sebagai ” Daish/ISIS ” , adalah boneka buatan intelijen Iran dan
Suriah untuk menggugurkan Revolusi Suriah .
Artinya, ISIS adalah antek Syiah. Pernyataan dari Dr Abdul Aziz ini, melahirkan pertanyaan baru yaitu:
Di Suriah, ISIS memerangi Tentara Suriah. Apakah ini berarti
Pemerintah Suriah sedang melakukan konspirasi dengan menciptakan ISIS
lalu memerangi ISIS lewat Tentara Suriah?
Siapakah yang diperangi ISIS?
Menurut Shotussalam; “Subhanallah, ternyata selain melawan segitiga setan Syiah, Amerika, dan Yahudi di Iraq, Daulah Islam Iraq dan Syam juga pernah bertempur melawan orang-orang Khawarij. Selama beberapa tahun lalu, terjadi pertempuran sengit Daulah
melawan Khawarij dari hari kehari, oleh putra-putra Muhajirin dan Anshor
yang terjadi di Provinsi Diyala, Iraq. Pertempuran sengit di pimpin oleh salah satu komandan Daulah, dia
termasuk seorang penuntut ilmu yang cerdas. Dialah Syaikh ‘Ukaasyah al
Jazairy -semoga Allah menerimanya-. Daulah Islam Iraq dan Syam berdiri sendiri di bumi dua aliran
sungai Iraq berhadapan dengan gerombolan kekufuran dari segala macam
bentuk. Aku bersumpah dengan nama Allah, ia pemilik garis pertama
perlawanan (garda terdepan pertempuran) melawan Syiah Safawi, Salibis
dan Yahudi di Timur Tengah.”
Jika benar bahwa ISIS adalah antek/ boneka Syiah, lalu bagaimana
dengan ISIS di Iraq yang memerangi habis-habisan pemerintahan al-Maliki ?
Apakah Maliki seorang Sunni sehingga diperangi ISIS?
Jika Maliki seorang Syiah, apakah artinya bahwa antek Syiah memerangi Syiah?
Khawarij vs Khawarij?
Pernyataan diatas menyebutkan bahwa ISIS memerangi Khawarij walau
tidak disebutkan dengan detail siapakah Khawarij yang diperangi ISIS.
Sementara menurut Sunnahcare;
“Kalau Khawarij zaman dulu sangat takut berdusta
karena berdusta adalah dosa besar dan pelaku dosa besar masuk neraka.
Maka Khawarij zaman modern ISIS menjadikan kedustaan sebagai bagian
agamanya. Jadi Khawarij ISIS adalah makhluk durhaka kepada bapaknya. Khawarij zaman dahulu lebih gentlemen dari pada Khawarij zaman
sekarang, dan hadis Khawarij zaman dahulu masih di ambil oleh ulama akan
tetapi zaman sekarang mereka dan pengikutnya “PENDUSTA”.
Sunnah Care yang merupakan pendukung dari FSA dan al-Nusra menyatakan
ISIS-lah Khawarij tersebut. Sehingga jika ISIS memerangi kaum Khawarij
di Irak, artinya perang yang terjadi adalah Khawarij vs Khawarij.
Transformasi dari Mujahidin menjadi Kelompok Oposisi
Namun seiring dengan pecahnya kubu mereka, kini Voa-Islam menyebut
FSA dan al-Nusra sebagai ‘pejuang oposisi’. Voa-Islam juga mengakui
bahwa pejuang oposisi ini memerangi ISIS.
“Pejuang oposisi Suriah
yang memerangi Negara Islam Irak dan Suriah Raya (ISIS) di bagian utara
negara itu pada hari Rabu (15/1/2014) menewaskan seorang pemimpin
kelompok tersebut di kota Saraqeb.”
“FSA memiliki puluhan ribu pasukan, tapi semua itu
tak mereka gunakan untuk membebaskan Penjara Aleppo. Alih-alih melakuan
hal itu, justru kekuatan sebesar itu mereka pakai guna menghancurkan
ISIS…” “Sebuah video diunggah di Youtube berdurasi 01:03 menayangkan
pernyataan dari kelompok oposisi Suriah yang menamakan diri mereka Liwa
Ahfad Muhammad, di bawah Ahfad al-Rasul dan Dewan Militer, di Der
al-Zor. Dalam video itu, Nampak lima personel berhadapan dengan kamera
dan salah seorang yang mengaku sebagai komandan militer berbicara. Ia
mengatakan bahwa mereka bersama Jabhah An-Nushrah dan FSA melawan Daulah
Islam Irak dan Syam. Yang aneh lagi, ia menyebur Daulah Islam Irak dan
Syam (ISIS) sebagai Thoghut.
Perlu diketahui bahwa waktu lalu ISIS telah merilis
video yang menayangkan komandan Ahfad al-Rasul, Saddam al-Jamal, yang
keluar dari kelompok itu dan membeberkan konspirasi mereka melawan ISIS,
di mana para petinggi komandan kelompok itu bertemu dengan intelijen
Turki dan Barat di Istanbul dalam merencanakan konspirasi tersebut. “
“Seorang warga Israel yang berjihad di Suriah dilaporkan
gugur saat bertempur di pihak oposisi, The Long War Journal
melaporkan.Mueid Juma’a, 28, dilaporkan telah menjadi warga Israel
pertama yang gugur di Suriah sejak awal perang saudara. Sekitar tiga
pekan lalu Juma’a, yang berasal dari wilayah Wadi Ara yang didominasi
warga Muslim Arab, berpergian bersama beberapa teman ke Suriah, di mana
ia diyakini telah bertempur di pihak pasukan pejuang oposisi.”Pada hari
Selasa (17/9/2013) keluarga menerima gambar tubuh dengan luka tembak
yang mereka diidentifikasi sebagai putra mereka,” lapor Ynet News. Tidak
jelas dengan kelompok apa Juma’a, yang dikatakan menjadi lebih shaleh,
bergabung atau di mana dan kapan ia gugur.Menurut Ynet, setidaknya 10
warga Arab Israel diyakini telah bergabung dengan pejuang oposisi Suriah
dalam perjuangan mereka melawan rezim Assad…”
Apakah Israel bukan musuh?
Ada satu hal yang mengherankan dari pernyataan para pendukung jihadis
tersebut jika dicermati satu persatu di bumi Syam. ISIS vs FSA dan
al-Nusra vs SAA, jika ditambahkan dengan Irak maka pertempuran yang
terjadi adalah ISIS vs FSA dan al-Nusra vs SAA vs Tentara Irak vs
Pejuang Sunni yang tidak berafiliasi dengan Al-Qaeda. Mengapa dari
segala bentuk jihad yang mereka kobarkan di bumi Syam, tidak ada satupun
jihadis yang terang-terangan menyatakan berjihad di Palestina yang
telah dijajah puluhan tahun oleh Rezim Zionist Israel? Apakah Israel bukan musuh bagi mereka?
Jika para jihadis ini memiliki tujuan yang sama yaitu
menegakkan syariat Islam, mengapa diantara para pengusung khilafah ini
saling bunuh satu sama lain?
Jika mereka mencintai Palestina, mengapa para jihadis ini
berperang dan mengacaukan negara justru yang merupakan musuh bebuyutan
Israel?
Jika Suriah adalah sahabat Israel, lalu apakah artinya
perang face to face antara Suriah vs Israel pada Perang Kemerdekaan,
Perang Enam Hari, dan Perang Yom Kippur? Dan dukungan penuh Suriah pada
Perang Lebanon I, hingga tidak adanya hubungan diplomatik antara Israel
dan Suriah apakah hanya sekedar sandiwara?
Shotussalam mengabarkan; ”Di Jakarta, ratusan umat
Islam Indonesia yang tergabung dalam Forum Aktifis Syariat Islam (FAKSI)
menggelar multaqod da’awi mendukung Daulah Islamiyyah di Iraq dan Syam
(ISIS) di masjid Fathullah Universitas Negeri Jakarta (UIN) pada Sabtu
malam (08/02/14). Dengan semangat dan penuh euforia kemenangan mereka
hadir dari ibu kota Jakarta dan sekitarnya untuk membacakan deklarasi
dukungan kepada ISIS dan siap berbai’at kepada Amirul Mukminin ISIS,
Syaikh Abu Bakar al-Baghadadi.
Bismillahirrahmanirrahiem
Segala puji bagi Allah Rabb semesta Alam, shalawat
dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa
sallam. wa ba’du.
Demi Allah, sungguh kami dan seluruh kaum muslimin
berbahagia dengan Daulah Islam Iraq dan Syam (ISIS) yang insya Allah
akan menjadi cikal bakal khilafah islamiyyah ‘ala minhaajin nubuwwah
yang diharapkan oleh (kaum Muslimin, red.) di timur dan barat. Kami
mengajak seluruh umat Islam untuk mendukung dan menolong Daulah ini
beserta amirnya, Amirul Mu’minin Abu Bakar Al-Baghdadi Al-Qurosiy
-semoga Allah menjaganya dan menolongnya-.
Dan kami para pemuda tauhid dan penolong Agama
Allah di Jakarta-Indonesia, di bagian timur Islam, mendukung Daulah ini
dan berharap menjadi tentaranya.
BAHKAN SEANDAINYA JIKA AMIR DAULAH ISLAM (ISIS)
MEMINTA KAMI UNTUK BERBAI’AT KEPADANYA SEMENTARA KAMI BERADA DI NEGERI
KAMI, NISCAYA KAMI SEGERA MEMBAI’ATNYA!!!
Semoga melalui tangan-tangan tentara Daulah
Islam Allah membebaskan negeri-negeri Islam dari cengkeraman para
thaghut dan bala tentaranya. Allahumma Aamiin..
Allahu Akbar!!!
Siapakah yang dimaksud dengan ‘Thogut’?
Menurut Voa Islam;
“Mereka mengatur Indonesia dengan hukum jahiliyah dan membuang hukum
Allah, maka mereka adalah Thaghut kafir yang menjerumuskan ummat Islam
kepada kegelapan hidup (syirik, munkar, kekafiran) seperti diterangkan
oleh Allah dalam firman-Nya :
وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ
‘Dan orang-orang kafir, para pemimpin mereka adalah thaghut….’ (Q.S Al-Baqarah : 257).
Thaghut-thaghut penguasa N.K.R.I menampakan diri sebagai muslim
dengan mengamalkan sholat, shiyam, zakat, haji dan lain-lain agar ummat
Islam bersedia menerimanya sebagai Ulil Amri yang ditaati, bahkan untuk
tujuan ini thaghut-thaghut menyewa ulama-ulama suu’, ustadz-ustadz,
mubaligh yang berakidah Murji’ah Ekstrim untuk meyakinkan ummat Islam
bahwa mereka bukan Thaghut…”
“Oh Tuhan, akankah jihad palsu di Suriah akan segera sampai di Indonesia ?” (LiputanIslam/AF)
–
Catatan: perpecahan ini sudah saya prediksikan dalam
tulisan saya Desember 2012, saat itu bahkan saya sudah mengungkap siapa
sebenarnya kelompok oposisi Suriah. Bisa baca di sini: Terungkapnya Jati Diri Para Aktor Suriah.
Saturday, March 29, 2014 10:28 PM
http://en.alalam.ir/news/1580350
EU report warns of Israeli bids against Aqsa Mosque
European diplomats in Israel have warned against attempts by
the Tel Aviv regime to change the status quo at the al-Aqsa Mosque,
insisting that such a move would trigger a widespread regional violence.
The warning came in a Friday report by representatives of the European
Union states in Ramallah and al-Quds (Jerusalem), further emphasizing
that the holy Mosque is being exposed to real threats by the Israeli
regime, which threatens to turn into the explosion of the Islamic and
Arab worlds against the occupying entity.
The EU report further pointed to an unprecedented increase in Israeli
settlement expansion efforts in the occupied al-Quds since it resumed
last July amid the US-sponsored negotiations between the Palestinian
Authority and the Tel Aviv regime.
The report also held the Israeli occupiers accountable for the
deterioration of living and social conditions of Jerusalem’s Palestinian
natives, who constitute 39 percent of the total population in the city.
In a related development, the ISESCO's archeology expert commission
also called for essential efforts to raise the awareness of the Islamic
and international public opinion on the dangers of Israel's illegal
practices in the occupied al-Quds as well as its potential impacts on
international and regional affairs.
In a statement broadcast on Friday by its information department,
ISESCO called for organizing an international conference on Jerusalem
this year to discuss the Israeli violations in the holy city and come up
with strategies to contain such abuses.
ISESCO further condemned the Israeli attempts to revoke Jordan's
sovereignty over the Islamic and Christian holy sites in Jerusalem and
its support for near daily break-ins by Zionist settlers and police
raids.
The organization also described Israel's measures against the al-Aqsa
Mosque and its Muslim visitors as a flagrant violation of the
international law.
For its part, the United Nations has also expressed its deep concerns
over the growing demolition of Palestinian homes in occupied al-Quds by
the Israeli regime.
MB/MB
Saudi-US Relations:
"Storms of the Desert" (1/3)
Dr. Ahmad Malli http://www.almanar.com.lb/english/adetails.php?eid=139721&frid=23&cid=23&fromval=1&seccatid=28
The Saudi foreign policy is mostly labeled with its dependence on
"cautious silence" and by its nature, it tends to adopt mysteriousness
and vagueness, as Saudi diplomacy usually resorts to secrecy and
avoiding confrontation, hence it is very close to equivocation and far
from directness.
The Saudi leadership believes that this method is the safest in
dealing with its direct regional surrounding which is occupied with
conflicts and very far from stability. This is why it has always settled
for opening the way for its long-term ally, the United States, to take
the initiatives and follow up its agenda in the Middle East under Saudi
agreement in most of the cases.
In fact, the Saudi-American relations were established during World
War II, and on the 18th of February, 1943, US President Roosevelt
announced that "defending Saudi Arabia is vital to the defense of the
United States", while the US oil companies have paved the way for the
establishment of these relations ten years before Roosevelt announced
about them, when "Standard Oil of California" company gained the
franchise for drilling for oil in the Kingdom of Saudi Arabia. Followers
of Washington-Riyadh relations agree on considering that the meeting
between US President Roosevelt and Saudi King Abdul Aziz bin Saud on the
cruiser "Quincy" during his return from Yalta Summit (February 1945)
with Stalin and Churchill established the bases for a strategic deal
based on guaranteeing the flow of Saudi oil to the United States and its
allies in return for Washington's protection of the Saudi regime.
For
the past 70 years, the equation of protection in return for oil with
fine prices was implemented.
Even though these relations faced some
disagreements and tensions, but these cases were not essential.
According to Diplomat and former US Ambassador to Riyadh during the
first Gulf war, Chas Freeman (1989-1992), who was also known for his
strong ties with US foreign policy institutions, he said:"In the past,
we've been able to rely on them (Saudis) at a minimum not to oppose US
policy, and most often to support it..."
However, these days this harmony no longer exists in the same form
and it seems more shaky. Lately, loud complaints by significant Saudi
officials were heard because the interests of the strong alliance
between the two countries have become at stake. This urged US Secretary
of State, John Kerry, to make an urgent visit to Riyadh in November
where he met with King Abdullah, Foreign Minister Saud Al-Fayssal, and a
number of Saudi officials; but it is doubtful that Kerry had succeeded
in putting a limit to this deterioration in the relations between the
two countries.
David Ignatius wrote in Washington Post about the crackup in the
Saudi-US relations, considering that "it has been on this way for more
than two years, like a slow-motion car wreck..." - this includes some
exaggeration - however, US researchers go far beyond that as they
consider that the state the relations between the two countries have
reached is the result of a long path of mutual disappointment, which has
started with the end of the cold war and included some harsh stops for
both parts. "September 11" was one stop for the Americans, while the
Iraq invasion in 2003 and its results - according to the Saudis - like
the handover of power there by the George Bush Administration to the
Shiite majority, was most likely the greatest strategic relapse for the
kingdom in the past decades.
Undoubtedly, Riyadh was not pleased with the Bush Administration's
adoption of the call for spreading democracy in the Middle East, as this
tackles a sensitive issue for the Saudis. Yet, this call got wide US
promotion specially after the "September 11", and by that aversion
between the two allies started increasing.
On the regional clash in the east, Iran was the opponent which the
Saudis tried to limit its power and put an end to its expansion in a
region which they consider of direct closeness. In Lebanon, the Saudis
supported "March 14" alliance to win the parliamentary elections for two
consecutive times (2005 and 2009), and their prime concern was to
suppress "Hezbollah", Iran's ally which took advantage of the Lebanese
balances to win the right of "Veto" in the Lebanese government after
Doha agreement. Later, "March 14" alliance found itself outside the
government which was formed by Prime Minister Najib Miqati. In Iraq,
despite all Saudi efforts, they failed to impose their choice of
appointing Iyad Allawi as Prime Minister, even though his bloc in the
Iraqi parliament was the biggest one. However, his opponent Nouri
Al-Maliki, who is close to Tehran, is still in his position since the
2010 elections.
In the Palestinian field, King Abdullah sponsored "Mecca agreement"
between "Fatah" and "Hamas", and one of the goals of this agreement was
to keep "Hamas" away from Iranian influence. However, the agreement fell
within months, after "Hamas" took over power in the Gaza Strip, which
made it more attached to its relation with Iran.
All these attempts failed on the regional level. The Saudis have been
facing failure since around eight years, while Iran was succeeding,
according to US expert on Gulf and Arabian Peninsula Affairs, Gregory
Gause.
Following the "Arab Spring" developments at the beginning of 2011
which changed the balance of power in the region, the Saudis did not
hide their rage, and their focus was on Egypt more than Tunisia, for the
fall of Moubarak was an irreparable loss for the Saudis who considered
that his regime had a certain weight which they needed to balance power
with the rising Iran.
The gap was expanding more between Riyadh and Obama Administration.
The Saudis had serious reasons for their concern from this
administration, as in their opinion, it miscalculated the dangers of the
"Arab Spring" and its outcomes. Moreover, it does not take into
consideration their (Saudi's) benefits when dealing with the
developments. The Saudis can never imagine that the destiny of the
Bahraini King "Al Khalifa" would be similar to that of Moubarak, because
any possible political change in Bahrain would be a loss for Saudi
Arabia in the face of Iran; not to mention its direct repercussions on
the Shiites in the eastern part of the country who will revolt against
Al Saud if the revolution in Bahrain succeeded.
Based on that, the Saudi leadership did not accept the modest US
criticisms to the Bahraini authorities' oppression of the peaceful
protests by the Shiite majority under Saudi support. The Saudis also
felt frustrated from the stances of Obama Administration and found them
to be an additional evidence that this administration did not take into
consideration the particularity of Bahrain for Saudi Arabia due to its
closeness, as it falls only 25 kilometers away from the eastern region.
Meanwhile, the post Moubarak era did not come out with any agreement
between the Saudis and the US on Egypt. Instead, the two parts found
themselves standing in two opposite locations to the extent that
"Stratfor for Intelligence Studies" group put the variance between the
two countries on the Egyptian crisis in the context of the Kingdom's
deviation from the US policies and the historical track.
Riyadh was surprised with Obama Administration's support to the
"Muslim Brotherhood" after the fall of Moubarak and considered it a
great sin because of this group's threat to the Saudi Monarchy in case
it reached power. This threat is on one hand due to the existence of
some radical forces inside the kingdom that support the "Muslim
Brotherhood", and on another hand because the "Muslim Brotherhood's"
rule in Egypt is a challenge for the Saudis because they present Islam
in a different form. On this point, former official at the National
Security Council, Denis Ross considered that "Saudi Arabia has two major
enemies in the region, they are: The Muslim Brotherhood and Iran".
Therefore, it wasn't surprising that Riyadh and its Gulf state allies
stood firmly in support of the temporal Egyptian caretaker government,
and when Washington cancelled the military maneuvers with Cairo after
Mursi's ouster and cancelled its 1.3 million dollar military aid, the
Saudis and their Gulf allies rushed to present a 12 times as much amount
aid for Egypt.
Only in Syria, from all the "Arab Spring" countries, where the
peaceful protests supported and approved by Riyadh. However, this
contradicted with Saudi scholars' Fatwas which prohibited demonstrations
and were widely promoted on Saudi media to delegitimize any public
movements whether inside the kingdom or outside it, like Bahrain, Yemen,
Egypt, and Tunisia, under the claim that these demonstrations cause
riot and sabotage public and private properties.
With the
transformation of the peaceful protests in Syria to a military
insurgence, the kingdom was in the lead of supporting this choice and
adopted clearly the call to topple Assad's regime militarily.
It is not hard to know the secret behind the Saudi interest to work
with all its power against the regime in Syria. The Saudi leadership had
seen that the developments in the country were a historic opportunity
to compensate for its consecutive losses during the past decade,
specifically what it considered a strategic loss in Iraq for the benefit
of Iran. Moreover, it saw that making a change in Syria would turn the
regional equation, and Iran would then lose an important fulcrum which
would affect its connection with "Hezbollah" in Lebanon and the
resistance movements in Palestine. Additionally and most importantly in
the Saudi calculations is that they will not be alone in confronting the
Assad regime, but rather a number of regional and western countries, on
top of which is the United States, will be on their side; not to
mention that a Saudi lineup in such a confrontation would trigger the
fanaticism of a large group inside Saudi Arabia which will stand by the
Saudi ruling family under sectarian slogans: "Supporting the Sunni
majority in Syria against the rule of the Alawi minority." This reached
the extent that Sheikh Saleh Al-Luhaidan, former Head of the Supreme
Judicial Council and the current Advisor at the Royal Bureau, announced
(not to say issued a Fatwa) at the beginning of the Syrian protests that
it is legitimate to kill third of the Syrian people (nearly eight
million) to save the two thirds.
The Saudi leadership found in President Obama's threat against Assad
regime over the nuclear attack on Damascus suburbs (last August) the
perfect opportunity for a direct American military involvement to topple
the regime in Syria. It put a lot of hope on the level President Obama
could reach, and the Saudi frustration and bitterness was as far when
the Americans and Russians reached an agreement that commits the Syrian
regime to get rid of its nuclear arsenal.
Here is where the Saudi loss seemed double, as the nuclear agreement
did not only form a lifeline for the Syrian regime from a US strike, but
it also made it an international partner, as it was regarded as the
local side which will supervise the implementation of the agreement
after the grip was tightened around it in the previous phase of the
conflict and it was abandoned by many western and regional countries who
put President Bashar Al-Assad's withdrawal as the first condition for
finding a solution for the Syrian crisis.
After announcing about reaching the Geneva agreement (November 24) on
the Iranian nuclear file between P5+1 states and Iran, the Saudi
frustration towards Obama Administration reached its utmost. This was
not merely related to signing the agreement but to the way it was
reached, as it was prepared under complete secrecy by launching side
negotiations between the US envoys and their Iranian counterparts
through several rounds that lasted eight months before finally signing
the agreement in Geneva.
What might have also enraged the Saudi leadership and added to its
bitterness was that it found itself like a betrayed husband, as the
secret negotiation process between the Americans and the Iranians took
place behind their backs. What was more infuriating was that the
negotiations were held nearby, specifically in Oman. This country is
considered their partner as it is a founding member of the Gulf
Cooperation Council. Despite that , neither the US ally nor the Gulf
partner bothered to inform the Saudis about the negotiations, they were
rather treated like all the other countries.
Translated by Sara Taha Moughnieh
"Storms of the Desert:
Why Does Saudi Get Angry with Washington? (2/3)
Dr. Ahmad Malli http://www.almanar.com.lb/english/adetails.php?eid=141404&frid=23&cid=23&fromval=1&seccatid=28
A document leaked by "Wikileaks" quoted Hillary Clinton as saying
that the Saudi Kingdom "remains a critical financial support base for
terrorist groups" and that US officials are not pleased with the
"Islamic model" the Saudis present and try to spread, as it is the
country that is most responsible for the rise of Islamic radicalism, and
it "used its oil wealth to export a violent version of Islam through
its Wahhabi clerics."
... Throughout the past three months, the Saudi leadership seemed to
have abandoned its "cautious silence" method and decided this time to
publicly state its resentment of the Obama Administration's approach
through statements by Saudi royals and surprising policy shifts as an
only way to convince Washington to alter what Saudi royals see as an
errant path, according to Simon Henderson author of "After King
Abdullah: Succession in Saudi Arabia".
The
first indications to the new Saudi approach appeared in Saudi Foreign
Minister, Saud Al-Faisal's refusal to give his speech at the UN General
Assembly in the beginning of October. Two weeks later, Riyadh took a
dramatic, unprecedented step in the history of the United Nations when
it turned down its rotating seat at the Security Council (18 October).
This stance was surprising to the diplomatic circles in New York,
especially as Saudi officials have been waging for the past three years
an intensive massing campaign to gain a seat at the Security Council,
after having submitted a team of 12 diplomats to a one year long
preparation course on performing this task in Columbia University.
Three days after the kingdom announced turning down its rotating seat
in the Security Council, "Wall Street Journal" and "Reuters" quoted
European diplomats as saying that Saudi Intelligence Chief, Prince
Bandar bin Sultan warned of a "major shift" in Riyadh's relations with
Washington in protest to its inaction on Syria. According to "Wall
Street Journal" Prince Bandar was also quoted as saying that he would
scale back cooperation with the CIA on training Syrian rebels and work
with other allies including France and Jordan. Prince Bandar added that
the kingdom's turn down of its rotating seat in the Security Council was
a message to "the United States not the United Nations". The timing and
way Prince Bandar bin Sultan sent his message to the Americans had
several indications. Regarding the timing, the Saudi objection came on
the eve of the expected meeting in Paris between US Secretary of State,
John Kerry and his Saudi counterpart, Prince Saud Al-Faisal (21
October). As for the way, it reflected the steady growth in relations
between Saudi-France, as Prince Bandar bin Sultan chose the French
Ambassador in Saudi Arabia (Bertrand Besancenot) to pass on his message.
He invited him to spend the weekend (19-20 October) in Jeddah, then the
latter returned to Riyadh, informed his European associates about the
content of the meeting, and the remarks were leaked to "Reuters" and
"Wall Street Journal" after that.
For
his part, Prince Turki Al-Faisal also participated in the Saudi
campaign against Obama Administration, knowing that he was an ambassador
of his country in Washington and was the Chief of Intelligence in Saudi
Arabia for a long period (1979 - 2001). Al-Faisal chose to deliver his
direct message from the American territories, whether by making a speech
before the Arab-US Policymakers' annual conference (22 October) or by
appearing on US media, specifically his long interview to "Washington
Post" (4 November) in which he considered that Obama's policies towards
Syria and Iran were wrong and disappointing and the only way to repair
things was by finding a solution to the Palestinian cause and putting
pressure on Iran which presents itself as a liberator of the
Palestinians and Syrians.
These statements reflected the wide gap between Saudi officials and
the Obama Administration. It is not just a limited disagreement over a
certain detail in the US policy in the region. For the Saudis, it is
more of a complete opposition over the whole policy, as Saudi Foreign
Minister, Prince Saud Al-Faisal complained in the past about the George
Bush Administration, saying in 2001 that "dealing with the United States
makes a sane man go mad". What would he say today about the crisis
taking place between Riyadh and Washington under the Obama
Administration, and which surpassed the opposition that was taking place
during the Bush era.
All indicators show that the basis of the relations between
Washington and Riyadh is no longer the same, for there is a change in
the scene which affected them. The scene after the cold war differed
from how it was during it. Moreover, the United States presents itself
as an international power producer, which minimizes its dependence on
Saudi oil. Hence, the Unites States is not forced to keep this kind of
relation which lasted decades with the kingdom, according to Christopher
Davidson, author of "After the Sheikhs: The Coming Collapse of the Gulf
Monarchies".
Among the indicators which triggered Saudi concern and Fury was what
happened during the reformation of the national security team during the
second period for the Obama Administration, as no high-leveled figure
was appointed to deal with the Saudis. This in itself reveals the
retreat of the kingdom in the list of interests of the US foreign
ministry and national security planners in this period for Obama.
There is an increasing conviction among the US decision-makers that
their priorities differ from those of the Saudis', and that the benefits
of the two countries no longer harmonize. For instance, if Washington
had to choose between working on preventing Iran from obtaining a
nuclear weapon and Saudi power, it's priority would undoubtedly be
preventing the Iranians from obtaining a nuclear bomb.
Despite these furious Saudi criticisms, the Obama Administration has
not issued any loud stances, and rather went for "diplomatic
pacification" and containment of the Saudi anger by making them
understand that the gap is not in expansion and sending them the message
that the US benefits in the region come in the first position.
Even though the US official stance towards the kingdom was calm, some
harsh non-official stances came out against the Saudis (journalists,
Academics, experts in research centers, former employees in the American
Administration...). It is not ruled out that the US official department
is behind many of the indirect messages sent to Riyadh. Here, one could
refer to the harsh editorial by Fareed Zakaria in the "Time" Magazine
(11 November) under the headline: "The Saudis Are Mad: Tough!", and
Zakaria is known for his strong ties with the US Department of State and
he is the presenter of a weekly show on "CNN" which mostly tackles
foreign affairs. The editorial begins with the subtitle "Why we
shouldn't care that the world's most irresponsible country is displeased
at the US". He added: "If there were a prize for Most Irresponsible
Foreign Policy it would surely be awarded to Saudi Arabia... But
whatever one thinks of the Obama Administration's handling of the
region, surely the last measure of American foreign policy should be how
it is received by the House of Saud!".
Zakaria stated that former Secretary of State Hillary Clinton was
quoted in a leaked document by Wikileaks in December 2009 as saying that
Saudi Arabia remained a "critical financial base" for terrorism and
that Riyadh has taken only limited action" to stop the flow of funds to
the Taliban and other such groups."
Zakaria also quoted Stuart Levey,
a top Treasury official in 2007, as telling ABC News that: "If I could
snap my fingers and cut off the funding from one country, it would be
Saudi Arabia... It is the nation most responsible for the rise of
Islamic radicalism and militancy around the world. Over the past four
decades, the kingdom's immense oil wealth has been used to underwrite
the export of an extreme, intolerant and violent version of Islam
preached by its Wahhabi clerics."
Moreover, Zakaria quoted former Pakistani Law Minister, Iqbal Haider,
as saying in 2012 that: "Whether they are the Taliban or
Lashkar-e-Taiba, their ideology is Saudi Wahhabi without an iota of
doubt." He added: "There was no doubt Saudi Arabia was supporting
Wahhabi groups throughout Pakistan." Fareed Zakaria concluded by
saying that : "Whatever the reason, let's concede that, yes, Saudi
Arabia is angry with the U.S. But are we sure that's a sign Washington
is doing something wrong?"
Despite that Fareed's Zakaria's assault against Saudi Arabia was the
toughest, many commentators and influential columnists in several US
newspapers strongly criticized the Saudi Foreign Policy. For instance,
Fred Kaplan wrote an article under the headline: "A Royal Pain". In its
introduction, Kaplan related the differences between Saudi Arabia and
the Obama Administration to the kingdom's weakening position in the
world, and concluded that: "Obama should make it clear that our
interests in the Middle East are not as wrapped up with the desires or
fate of the royal family as they used to be."
For his part, Doug Bandow published on Huffington Post website an
article in which he strongly criticized the Saudi Royal family. Bandow, a
researcher at CATO institute, who worked as a special assistant to the
president in the Reagan Administration, considered that: "Saudi Arabia
is angry with Washington. In Riyadh's view, the US government isn't
doing enough to support tyranny and war in the Middle East." The writer
refuted Saudi calls for concern over the Syrian people who are being
butchered by chemical weapons on the hands of Assad (according to Turki
Al-Faisal) who couldn't have committed all that if it wasn't for the US
president's retreat from punishing him for crossing the "red line" which
Obama himself set. Doug Bandow further reminded the Saudi Royal family
that it had supported former Iraqi President, Saddam Hussein, in his
violence against Iran, in which he used chemical weapons and killed up
to a million people, concluding that: "But mass butchery by Riyadh's de
facto ally mattered less to the Sunni Saudi royals than defeating a Shia
Islamic regime."
On the apparently failed campaign which the Saudis led to influence
the decision corridors in Washington and urge them to work closer with
them, Bandow said that: "But Americans shouldn't be concerned that
powerful Saudi elites, used to buying everything they want, are
frustrated that they no longer can so easily purchase Washington's
services... Instead, the Obama Administration should tell America's
foreign "friends" that Washington acts in the interests of the American
people, not corrupt dictators."
Doug Bandow concluded his article by saying that: "President Obama
deserves kudos for refusing to bend American policy to suit the whims of
the Riyadh royals. Washington might not be able to stop the Saudis from
promoting tyranny and war. But the US certainly shouldn't aid them in
their quest."
Translated by Sara Taha Moughnieh
"Storms of the Desert"
Saudi Arabia: No Escape from US (3/3)
Dr. Ahmad Malli http://www.almanar.com.lb/english/adetails.php?fromval=1&cid=23&frid=23&eid=143010
The list of objectors to the Kingdom of Saudi Arabia in the US elite
class and other positions is long, and the significant point here is the
sharp tone many critics have used against a supposed ally who has a
"special relation" with the United States. Among these critics are
former employees in the government who worked in previous
Administrations, and some of them have ties with the Republican Party
and have many criticisms towards the Obama Administration, like Kori
Schake who occupied many positions in the Pentagon, National Security
Council, and the Foreign Ministry, in addition to her strong
participation in Republican candidate John Mc Cain's presidential
campaign in 2008. Schake published her article in the Foreign Policy
Magazine under the headline: Saudi Arabia's Unhappy. So What?