Sembilan Alasan Tolak Pembatasan Subsidi BBM >>> “Istilah subsidi BBM adalah istilah menipu, sebab faktanya tak ada subsidi BBM!” tegas Ketua DPP HTI Dr Arim Nasim. Menurutnya Pemerintah mengambil minyak bumi milik rakyat secara gratis dengan biaya hanya US$ 10/barrel. Tapi karena hanya bisa menjualnya seharga US$ 77/barrel pemerintah merasa rugi jika harga minyak Internasional lebih dari harga itu.>>>Penghapusan subsidi BBM adalah bagian dari agenda Konsensus Washington untuk meliberalkan perekonomian Indonesia. Kenaikan BBM adalah proses sistematis untuk meminggirkan rakyat menuju Neokolonialisme (penjajahan baru) melalui liberalisasi BBM.>>> Penghapusan subsidi BBM adalah bagian dari agenda Konsensus Washington untuk meliberalkan perekonomian Indonesia. Kenaikan BBM adalah proses sistematis untuk meminggirkan rakyat menuju Neokolonialisme (penjajahan baru) melalui liberalisasi BBM.>>>Subsidi untuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dan bunganya sebesar Rp230.33 triliun hanya dinikmati sekitar 14.000 orang, sedangkan ‘subsidi’ BBM sebesar Rp201.36 triliun dinikmati oleh 230 juta orang.>>>Tuduhan pemerintah kalau BBM murah akan menjadikan masyarakat boros menggunakan BBM adalah bohong....>>> Pemerintah mengatakan bahwa harga BBM di Indonesia murah karenanya harus dinaikkan. Di Amerika, Cina, dan Jepang memang harga BBM lebih tinggi dari pada di Indonesia. Padahal, BBM di Indonesia (premium, Rp 5000/liter) lebih mahal dari pada Venezuela Rp 460/ltr, Turkmenistan Rp736/ltr, Iran Rp 828/ltr, Nigeria Rp 920/ltr, Saudi Arabia Rp1104/ltr, Kuwait Rp1932/ltr, dan Mesir Rp2.300/ltr.>>>Indonesia ekspor 70% Batubara ke luar negeri. Indonesia pengekspor LNG terbesar di dunia. Indonesia ekspor 500.000 barrel per hari minyak. “Tapi, di dalam negeri listrik sering padam, rakyat antri gas, minyak tanah, dan bensin pun harganya terus meningkat!” sesalnya. Sebab, Pertamina hanya memproduksi 13,8% sementara sisa minyak Indonesia dikelola asing! Chevron (41%), Total E&P Indonesie (10%), Chonoco Philips (3,6%) dan CNOOC (4,6%). Kedelapan, Tidak salah sasaran. “Subsidi hanya dinikmati orang kaya? Tidak! “ tegasnya. Lantaran menurut data kepolisian orang kaya di Indonesia yang memiliki mobil mewah kurang dari 5%.>>>Siapa penguasa ladang minyak di Indonesia ? Harusnya, berdasarkan UUD 1945 pasal 33, penguasa semua itu adalah rakyat Indonesia. Namun apa yang terjadi ? Dalam kenyataannya, jika Pertamina diasumsikan sebagai rakyat Indonesia misalnya, ternyata Pertamina pun, tak sampai menguasai separuh dari seluruh eksplorasi minyak yang ada di Indonesia.??? Namun, yang saya tidak habis pikir-mungkin karena kebodohan saya- di sisi lain, pemerintah justru malah menghamburkan uang melalui BLT. Yang ada di benak saya, mana mungkin, anggaran yang timpang, dan terpaksa ditutup dengan mengurangi subsidi, tetapi dalam waktu bersamaan, bisa memberikan dana segar secara tunai. Quo Vadis??? Dimana UUD 1945 kita posisinya sekarang Wahai Para Pemimpin yang diberi amanah Negara dan Bangsa??? Jangan lagi merekayasa dan membohongi Rakyat.... >>>> Awas Kalian durhaka karena sumpah Rakyat adalah Doa kepada Tuhan....

Sembilan Alasan Tolak Pembatasan Subsidi BBM

Sabtu, 19/03/2011 07:56 WIB. http://www.eramuslim.com/berita/nasional/sembilan-alasan-tolak-pembatasan-subsidi-bbm.htm | email | print

Sekitar 500 massa Hizbut Tahrir Indonesia mengajukan sembilan alasan penolakan rencana pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM), Kamis (18/3) siang di depan Istana Presiden, Jakarta.

Kesembilan alasan itu ialah:

Pertama, menipu. “Istilah subsidi BBM adalah istilah menipu, sebab faktanya tak ada subsidi BBM!” tegas Ketua DPP HTI Dr Arim Nasim. Menurutnya Pemerintah mengambil minyak bumi milik rakyat secara gratis dengan biaya hanya US$ 10/barrel. Tapi karena hanya bisa menjualnya seharga US$ 77/barrel pemerintah merasa rugi jika harga minyak Internasional lebih dari harga itu.

Kedua, penjajahan. Penghapusan subsidi BBM adalah bagian dari agenda Konsensus Washington untuk meliberalkan perekonomian Indonesia. Kenaikan BBM adalah proses sistematis untuk meminggirkan rakyat menuju Neokolonialisme (penjajahan baru) melalui liberalisasi BBM. BBM akan dikuasai perusahaan asing mulai dari hulu (eksplorasi minyak) sampai hilir (pom bensin/SPBU). “Kenaikan harga BBM hanya menguntungkan mafia BBM asing dan anteknya!” tegasnya.

Ketiga, menyengsarakan rakyat. Penghapusan subsidi BBM adalah bagian dari agenda Konsensus Washington untuk meliberalkan perekonomian Indonesia. Kenaikan BBM adalah proses sistematis untuk meminggirkan rakyat menuju Neokolonialisme (penjajahan baru) melalui liberalisasi BBM.
Keempat,tidak adil. Subsidi untuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dan bunganya sebesar Rp230.33 triliun hanya dinikmati sekitar 14.000 orang, sedangkan ‘subsidi’ BBM sebesar Rp201.36 triliun dinikmati oleh 230 juta orang.

Kelima, bohong. Tuduhan pemerintah kalau BBM murah akan menjadikan masyarakat boros menggunakan BBM adalah bohong. “Sebab, konsumsi BBM Indonesia cukup rendah, berada di urutan ke-116 di bawah negara Afrika seperti Botswana dan Namibia,” ungkapnya.

Keenam, dusta. Pemerintah mengatakan bahwa harga BBM di Indonesia murah karenanya harus dinaikkan. Di Amerika, Cina, dan Jepang memang harga BBM lebih tinggi dari pada di Indonesia. “Tapi ingat, pendapatan mereka pun jauh lebih tinggi dari pada Indonesia!” tegasnya.

Padahal, BBM di Indonesia (premium, Rp 5000/liter) lebih mahal dari pada Venezuela Rp 460/l, Turkmenistan Rp736/l, Iran Rp 828/l, Nigeria Rp 920/l, Saudi Arabia Rp1104/l, Kuwait Rp1932/l, dan Mesir Rp2.300/l.

Ketujuh, energi Indonesia untuk asing, bukan untuk rakyat. Indonesia ekspor 70% Batubara ke luar negeri. Indonesia pengekspor LNG terbesar di dunia. Indonesia ekspor 500.000 barrel per hari minyak.

“Tapi, di dalam negeri listrik sering padam, rakyat antri gas, minyak tanah, dan bensin pun harganya terus meningkat!” sesalnya. Sebab, Pertamina hanya memproduksi 13,8% sementara sisa minyak Indonesia dikelola asing! Chevron (41%), Total E&P Indonesie (10%), Chonoco Philips (3,6%) dan CNOOC (4,6%).

Kedelapan, Tidak salah sasaran. “Subsidi hanya dinikmati orang kaya? Tidak! “ tegasnya. Lantaran menurut data kepolisian orang kaya di Indonesia yang memiliki mobil mewah kurang dari 5%.

Kesembilan, Pengalihan subsidi? Katanya, subsidi harus dialihkan dalam bentuk subsidi langsung seperti pendidikan, kesehatan dan pencarian sumber energi alternatif.

Faktanya, pendidikan dan kesehatan tetap mahal, orang miskin dilarang sakit! Pencarian sumber energi alternatif hanya omongan. “Yang sudah pasti harga BBM naik lagi! Beban rakyat bertambah lagi!” pungkasnya.

Sebelumnya massa melakukan longmarch dari Masjdi Istiqlal menuju Istana Presiden usai shalat Jum’at. Sepanjang jalan mereka meneriakan yel-yel penolakan pembatasan subsidi BBM.(joy)

Ironi Perhitungan Harga BBM

yuniawan on Jun 20th 2008

Siapa penguasa ladang minyak di Indonesia ? Harusnya, berdasarkan UUD 1945 pasal 33, penguasa semua itu adalah rakyat Indonesia. Namun apa yang terjadi ? Dalam kenyataannya, jika Pertamina diasumsikan sebagai rakyat Indonesia misalnya, ternyata Pertamina pun, tak sampai menguasai separuh dari seluruh eksplorasi minyak yang ada di Indonesia.

Bahkan mungkin Pertamina menguasai tak sampai 40 % dari total kekayaan minyak kita. Ini belum lagi disertakan ladang minyak bari di Aceh, yang konon melebihi cadangan minyak milik Arab Saudi.

Dari kenyataan ini saya menjadi kian memahami, mengapa Indonesia begitu sakit terguncang, saat harga minyak dunia naik. Sementara saudara sesama produsen yang ada di Timur Tengah, tampak begitu “nyaman” mengomentari lonjakan harga minyak dunia. Bahkan, Arab Saudi pun berani untuk membatasi ekspor minyaknya, hanya untuk melindungi rakyatnya agar tetap merasa sebagai bagian dari negara kaya minyak. Mereka tak mau terburu mencukupi kebutuhan ekternal (ekspor), jika belum yakin akan stabilitas minyak dalam negerinya. Dan itu bagus ! Selain “terkesan” berani, mereka juga cerdik.

Salah satu kunci yang memposisikan mereka sebagai produsen dunia-yang tidak merana di negeri sendiri- adalah dengan melarang kepemilikan asing di negerinya. Artinya, sebesar apapun modal asing yang masuk, harus memposisikan orang lokal sebagai pemilik. Jadi, tidak ada lagi kisah orang asing yang bisa memiliki pulau seperti di Indonesia. Atau Indonesia lantas tidak lagi menjadi jujugan warga Singapura yang karena merasa sulit untuk memiliki sepetak tanah di negerinya, tapi malah bisa sesukanya untuk menjadi seorang tuan tanah di Indonesia. Bahkan, pasir di Indonesia, dengan mudahnya mereka angkut untuk memperluas wilayahnya.

Harusnya, UUD 1945 pasal 33 benar-benar diterjemahkan dengan tegas, keras, dan lugas dalam setiap UU dan kebijakan lain di Indonesia. Sehingga, Indonesia tetap berpeluang untuk menjadi raja di negeri sendiri. Berperilaku demikian bukan berarti anti globalisasi. Tapi hanya berusaha untuk mengagendakan masa depan anak cucu Indonesia. Bisa jadi, anak cucu kita nanti, akan mengontrak kepada warga asing, hanya untuk berteduh di negerinya sendiri. Saat ini saja, sudah banyak warga kita yang mengemis pekerjaan kepada orang asing yang terlanjur memiliki modal kuat di Indonesia. Sementara di sisi lain, pendidikan belum menjadi prioritas utama bagi pembangunan bangsa ini.

Seperti yang pernah ditulis, BLT tentu bukan solusi yang tepat. Sementara subsidi BBM pada setiap “dialog” anggaran kita, akan selalu menjerumuskan bangsa ini. Beberapa asumsi (perhitungan), akan membuat kita bingung sepanjang hari. Dari salah satu media saya coba memahami, bahwa :

Jika harga minyak mentah ditaksir US $ 100 per barel- sekarang sudah pernah menginjak US $ 150 per barel- maka harga minyak mentah per liter mencapai US $ 0.63 Ini diambil dari asumsi 1 barel = 159 liter. Dan jika sekarang kurs US $ 1 = Rp. 9.300, dan dibulatkan menjadi Rp. 10.000 maka harga minyak mentah menjadi Rp. 6.300 per liter.

Jika saja dibutuhkan biaya pengelolaan untuk menjadi premium sebesar Rp. 630 per liter, yang diambil dari US$ 10 per barel, maka jika pemerintah masih menjual dengan harga lama (Rp.4.500), akan rugi sebesar Rp. 2.430 per liter. Dengan perhitungan, harga minyak mentah Rp. 6.300 ditambah biaya pengolahan sebesar Rp. 630, dikurangi harga jual Rp. 4.500

Atas perhitungan inilah, kemudian pemerintah menjadi terbebani, dan perlu mensubsidi. Dan dampaknya, seperti yang terekspose di media, anggaran pemerintah ambruk, dan terpaksa menutupinya dengan mengurangi subsidi, dan menaikkan harga BBM.

Namun, yang saya tidak habis pikir-mungkin karena kebodohan saya- di sisi lain, pemerintah justru malah menghamburkan uang melalui BLT. Yang ada di benak saya, mana mungkin, anggaran yang timpang, dan terpaksa ditutup dengan mengurangi subsidi, tetapi dalam waktu bersamaan, bisa memberikan dana segar secara tunai.

Jika kita coba hitung, menurut data BPS 2007 jumlah penduduk miskin kita “hanya” 37 juta orang. Jika semua berjalan lancar, maka akan ada Rp. 3,7 triliun yang disisihkan. Dan pemerintah masih ada sisa uang segar sekitar Rp. 31 triliun. Mengapa demikian ?

Nah, mari kita cermati. Ketika perhitungan minyak di atas, dipatok dengan harga pasar US $ 100 per barel, maka sejatinya Indonesia sudah kelebihan Rp. 35 triliun. Di sisi lain, anggaran negara mengaku telah mensubsidi rakyat hingga Rp. 153 triliun.

Di sini letak permasalahannya. Sebagai negara produsen minyak, Indonesia tidak semestinya membeli minyak berdasarkan harga pasar, yakni US $ 100 per barel. Pemerintah -atas nama rakyat- sebagai pemilik ladang minyak, sudah semestinya tidak membeli sebesar itu dari ladangnya sendiri. Merujuk UUD Pasal 33, Indonesia tidak perlu membeli minyak dari pengimpor manapun, dan wajar saja jika sesukanya mandi dengan gelimang minyak.

Atau yang paling parah, meski harus impor dengan harga US $ 100 per barel, sebenarnya pemerintah juga masih bisa surplus hingga Rp. 35 triliun (asumsi premium Rp. 4.500). Karena harusnya 70 % dari produksi BBM adalah hak bangsa Indonesia.

Jadi pantas saja, negara produsen Timur Tengah, saat ini bisa tidur pulas, dan bermimpi indah. Pasalnya, mereka tidak harus membeli untuk konsumsi dalam negeri. Dan tetap bisa mengambil untung, karena mereka adalah bos (raja) di negerinya sendiri.

Sementara di Indonesia, justru melahirkan ironi. Wakil Ketua KPK baru saja menengarai, adanya kebocoran antara para pengeksplorasi minyak kita dengan pengawas yang ternyata juga dipegang oleh orang asing. Sementara BP Migas, mengaku cukup puas dengan menerima laporan dari auditor asing.

Dan anehnya, BP Migas langsung membela auditor asing, dan malah menunjuk Pertamina sebagai pihak yang paling berpotensi menyebabkan kebocoran. Jika Pertamina melakukan korupsi sekalipun, mungkin rakyat akan cukup rela, karena dolar minyak itu tetap dimakan oleh bangsanya sendiri, dan bukan oleh mulut bangsa lain…!!! Bukan begitu, rakyatku..?

* Diunduh dari berbagai sumber http://yuniawan.blog.unair.ac.id/archives/133