Pola Adu Domba Media Kristen?
Senin, 14/02/2011 09:51 WIB. http://www.eramuslim.com/editorial/pola-adu-domba-media-kristen.htm | email | print
Mereka menggunakan pola adu domba. Persis seperti ketika Belanda mempertahankan penjajahan mereka terhadap Indonesia. Pola ‘devide et impera’ menjadi sebuah pola yang dipandang efektif. Mengadu domba antara penguasa lokal yang pro-Belanda dengan yang menentang Belanda.
Konflik antara yang pro Belanda dan yang menentang Belanda itu, sangat efektif yang akhirnya melemahkan kekuatan yang menentang Belanda, tanpa Belanda harus berkorban untuk mempertahankan penjajahan mereka terhadap daerah jajahahannya seperti Indonesia.
Sekarang ini, walaupun dalam esensi yang berbeda, tetapi mereka memiliki kesamaan pola, yang menggunakan unsur-unsur dalam Islam, yang digunakan untuk ‘menghantam’ dan ‘menghabisi’ orang-orang Islam, organisasi Islam, yang tidak sejalan dengan pandangan mereka, dan dianggap menjadi ancaman bagi kepentingan mereka.
Misalnya, ketika mereka menghadapi kasus yang terjadi di Cikeusik dan Temanggung, mereka berusaha menjadikan sumber dari kalangan ‘tokoh-tokoh Islam’, yang kemudian mereka wawancarai, dan digunakan untuk menghantam pemerintah dengan opini: "Tindak Tegas Ormas Melakukan Kekerasan".
Bagaimana media-media Kristen dan sekuler, terus-menerus ‘meneror’ pemerintah dengan memborbardir opini yang konsisten untuk merontokkan moral pemerintah, yang kemudian mereka mengharapkan agar pemerintah mengambil kebijakan seperti yang mereka kehendaki.
Mula-mula media-media Kristen itu, memuat judul berita utama, sesudah peristiwa Cikeusik dan Temanggung itu, dengan judul : “SBY : Bubarkan Ormas Perusuh”. (Kompas/10/2). Dibawah judul, diberi anak kalimat : “Jika ada kelompok dan organisasi resmi yang selama ini terus melakukan kekerasan, maka kepada penegak hukum agar dicarikan jalan yang sah atau legal, jika perlu dilkakukan pembubaran”. Ini pernyataan Presiden SBY yang dikutip harian Kompas.
Tetapi mereka masih belum puas dengan pernyataan Presiden SBY, dan mereka bertambah kerasa melakukan tekanan, dan diikuti dengan sejumlah opini yang dimunculkan dari kalangan tokoh Islam.
Seperti wawancara dengan seorang tokoh Partai PPP, Lukman Hakim Saifuddin, yang juga menjadi wakil ketua MPR, dan sengaja diturunkan menjadi sebuah berita utama : “Kebinekaan Pun Terancam”, “Pemerintah Diminta Tegas Tangani Kekerasan”. (Kompas, 14/2).
Dibawah judul berita utama itu, terdapat kalimat-kalimat : “Kekerasan atas nama agama atau apapun merupakan ancaman terhadap Bhineka Tunggal Ika. Di tengah kondisi politik dan ekonomi yang belum menentu, kesadaran tentang kebinekaan, seharusnya menjadi benteng terakhir”.
Lalu dikutip pernyataan Lukman Hakim, yang menjadi salah satu Ketua PPP, itu antara lain : “Penegakkan hukum yang tegas menjadi kunci utama agar kasus-kasus itu (kekerasan) tidak menganggu keberagaman,yang merupakan fakta obyektif bangsa Indonesia”, ucap Lukman Hakim Saifuddin.
Selain itu, juga dikutip Yudi Latif, yang mantan Rektor Universitas Paramadina, dan sekarang mendirikan Reform Institute, yang dalam wawancaranya di harian Kompas (14/2), menyatakan, “Namun, seringkali negara bukan saja gagal melindungi keragaman, melainkan justru memanfaatkan atau membiarkan kekerasan yang diakibatkan oleh keberagaman itu untuk kepentingan jangka pendek”, ujar Yudi.
Demikian pula, pendapat tokoh Nahdathul Ulama dan Muhammadiyah, Hasyim Muzadi dan Piet Chaidir, yang meminta, bahwa aparat penegak hukum, harus bertindak tegas, terhadap pelaku kekerasan, pasti ujungnya adalah bukan hanya pemenjaraan, tetapi yang lebih esensial, tak l ain, pembubaran ormas Islam, yang dianggap menjadi ancaman.
Mereka juga sering menggukan hanya tokoh-tokoh Islam yang dianggap bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang penting dan mendasar bagi mereka, tetapi, juga menggunakan kelompok LSM Islam, seperti Wahid Institute, Ma’arif Institute, mereduksi dan menghancurkan kelompok-kelompok Islam, yang mereka anggap melakukan kekerasan yang membahayakan.
Kalangan Kristen melalui para tokoh-tokoh meraka, berhasil ‘mengandangi’ tokoh-tokoh Islam, seperti Din Syamsudin dn Hazim Muzadi, dan sejumlah tokoh lainnya, dan melaui wadah seperti organisasi “Lintas Agama”, atau menggunakan “Dialog Antar Iman”, serta ada “World Religion For Paece”, dan mereka berhasil.
Belum lama ini mereka melangsungkan pertemuan di kantor PP Muhammadiyah, para tokoh agama, dan mengangkat isu bahwa pemerintahan Presiden SBY adalah bohong. Pernyataan SBY berbuat “bohong’, kemudian mereka meledakkan isu itu melaui jaringan media mereka. Isu yang diangkat Presiden SBY berbuat bohong, yang gegap gempita itu, membuat Presiden SBY menjadi jatuh terduduk. Akhirnya, Presiden SBY mengundang para tokoh agama, dan sesudah bertemu dengan Presiden SBY di Istana Merdeka, mereka berani menunjuk-nunjuk Presiden, ujar seorang menteri. Ini sungguh luar biasa mereka.
Tetapi, sudah dapat dibaca apa yang mereka tuntut, tak laih hanyalah menghapus SKB Tiga Menteri, yang mengatur pendirian tempat ibadah. Mereka merasa tidak bebas mendirikan gereja di sembarang tempat. Mereka tidak dapat mengajarkan dan mewartakan agama mereka kepada semua orang di negeri ini.
Adanya SKB itu mereka pandang sebagai hal yang melanggar fundamental kebebasan beragama. Melanggar hak-hak dasar manusia, yang berkaitan beragama. Mereka tidak ingin adanya pembatasan dengan berbagai aturan yang ada. Inilah inti masalah yang dengan pernak-perniknya yang mereka lakukan, dan menggunakan dengan berbagai cara dan pembentukan opini.
Jika segala aturan yang ada, yang ingin mengatur harmoni kehidupan umat beragama ini dicabut, seperti adanya SKB, dan setiap individu dan setiap orang melakukan apa saja, maka itulah yang akan mengakibatkan kehancuran.
Sebenarnya, jika tidak menginginkan kekerasan terjadi, aspirasi dan pendapat para tokoh Islam dan ormas Islam seharusnya diakomodasi. Sebaliknya, tidak ditolak sesudah mengemukakan pandangan dan pendapatnya dengan tata cara yang lazim. Faktanya, selalu ditolak, dan tidak dihargai. Kemudian apa yang harus dilakukan para ulama, pemimpin ormas Islam di negeri ini? Membiarkan gereja berdiri di tempat-tempat orang Islam, tanpa batasan?
Dulu, ketika awal Republik ini akan berdiri, ketika akan menentukan dasar negara, yang sekarang dikenal dengan Pancasila, para pemimpin islam ingin memasukkan ‘tujuh kata’ dalam Pancasila/UUD’45, yang dikenal dengan "Piagam Jakarta atau Jakarta Charter", tetapi ditolak oleh golongan Kristen, dan menyatakan akan memisahkan diri. Tidak bergabung dengan Republik.
Dari awal sudah ada benih-benih yang mendasari sikap mereka untuk tidak mau menerima kenyataan dan konsensus, bahwa di negeri ini yang mayoritas adalah umat Islam.
Hakekatnya, umat Islam di Indonesia sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Ekonomi berada di tangan golongan Cina. Politik juga bukan berada di tangan golongan Islam, karena mereka tidak dapat melaksanakan keyakinan mereka. Sekarang keyakinan Islamnya pun mau digusur. Harus menganut keyakinan semua agama “sama”. Alias menganut paham pluralisme. Tidak boleh melakukan kekerasan. Padahal, umat Islam sudah berulang kali mengedepankan dialog dan menjunjung tinggi nilai-nilai harmoni, tetapi golongan lainnya, tak menyambutnya.
Tetapi, sekarang justeru golongan Islam yang disudutkan, sebagai kelompok yang suka melakukan kekerasan.
Siapa yang mekukan agresi ke Irak, dan membunuhi jutaan rakyat Irak? Siapa yang melakukan agresi ke Afghanistan, dan membunuhi rakyat di negeri yang miskin itu? Apa kesalahan rakyat Palestina, sampai sekarang terus dibunuhi oleh Israel?
Apa yang terjadi di negeri ini yang dialami oleh umat Islam? Ribuan orang Islam (Madura) dibantai di Kalimatan Barat dan Tengah? Adakah mereka menuduh yang melakukan pembunuhan terhadap umat Islam (Madura)melakukan kekerasan dan dituntut untuk ditindak tegas?
Adakah umat islam ini sebagai penjahat, yang harus dikutuk, dan dihancurkan? Adakah umat Islam tidak berhak melaksanakan keyakinannya, dan meninggalkan keyakinan, dan men gatakan semua agama itu sama? Wallahu’alam.
Yenny Wahid bagai “laron” AKKBB yang Jadi Duta Kesesatan
Senin, 14/02/2011 12:27 WIB . http://www.eramuslim.com/berita/laporan-khusus/yenny-wahid-bagai-laron-akkbb-yang-jadi-duta-kesesatan.htm | email | print
Salah satu "laron" AKKBB yang nyaring bersuara pasca kerusuhan Cikeusik Banten, 6 Februari 2011 lalu, adalah Yenny Wahid. Saat ini Yenny menjabat sebagai Direktur Eksekutif The Wahid Institute, sebuah lembaga neo-sinkretis (perpaduan dari beberapa paham/aliran yang berbeda) yang didirikan oleh sang Guru Besar Bid'ah Dholalah —misalnya menyuruh ummat Islam merayakan natalan—, mendiang Abdurrahman Wahid, bapaknya Yenny, Alissa, dan Inayah.
Dalam salah satu komentarnya di sebuah teve swasta, Yenny menuding SKB tiga menteri yang diterbitkan 9 Juni 2008 dan berkenaan dengan Ahmadiyah, dinilai telah dijadikan landasan bertindak bagi sekelompok orang untuk melakukan penyerangan terhadap warga Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Yenny juga menuding Fatwa MUI tentang kesesatan Ahmadiyah juga dijadikan alasan bertindak menyerang Ahmadiyah.
Bila beberapa menteri merumuskan surat keputusan bersama untuk mencari solusi atas suatu permasalahan, apapun hasilnya, itu memang merupakan kewenangan mereka sebagai aparat pemerintah yang sah. Begitu juga dengan MUI yang punya kapasitas dan kewenangan untuk menerbitkan fatwa, dalam rangka menjaga akidah umat Islam dari rongongan aliran dan paham sesat yang terus hidup sampai akhir zaman.
Kapasitas dan kewenangan di atas tentu saja tidak dimiliki seorang Yenny Wahid, sebagai Direktur Eksekutif The Wahid Institute apalagi sebagai pribadi. Yenny bukan ‘ulama, bukan umara, dia cuma "laron" AKKBB yang menghidup-hidupkan neo-sinkretisme dengan bungkus hak asasi manusia, kebebasan beragama dan pluralisme. Padahal, yang ditawarkan Yenny dan kawan-kawannya adalah kesesatan yang memukau sehingga tidak mudah disadari sebagai kesesatan oleh korban-korbannya.
Keberanian Yenny bicara tanpa dilandasi otoritas dan kapasitas untuk hal-hal yang serius, menunjukkan bahwa ia terjangkiti sindrom asma (asal mangap) seperti bapak-ibunya. Apalagi, sebagaimana diakuinya sendiri ia tidak tahu konten akidah sesat Ahmadiyah yang dibelanya itu (lihat tulisan berjudul Bangsa Banyak Bicara (B3) di nahimunkar.com edisi Oktober 3, 2010 9:35 pm. (http://www.nahimunkar.com/bangsa-banyak-bicara-b3/)
Yenny Wahid seharusnya tahu diri, bahwa wanita dengan kapasitas dan kualifikasi seperti dia, di Indonesia ini jumlahnya ombyokan. Bahkan yang levelnya di atas Yenny juga banyak. Namun mereka tidak punya kesempatan tampil di depan publik, karena bukan anaknya Gus Dur. Secara perhitungan akal, kalau Yenny bukan anaknya Gus Dur, mustahil ia bisa memimpin lembaga seperti The Wahid Institute. Kalau Yenny bukan anaknya Gus Dur, mustahil ia bisa jadi (pernah menjadi) staf ahli presiden SBY. Kalau Yenny bukan anaknya Gus Dur, mustahil ia dijadikan narasumber oleh berbagai media massa.
Apalagi kalau Gus Dur bukan cucunya Hasyim Asy'ari (salah satu pendiri NU —Nahdlatul Ulama), bukan anaknya Wahid Hasyim, mustahil Yenny bisa seperti sekarang. Hal ini bisa terjadi karena kultur di NU yang suka mengkultuskan seseorang, meski tokoh yang dikultuskan itu mendukung kesesatan, kemaksiatan seperti bertekad mati-matian mendukung goyang ngebor Inul, dan kemunkaran serta dikabarkan pernah runtang-runtung dengan isteri orang atau wanita-wanita bukan isterinya. Bandingkan dengan ormas lain, seperti Muhammadiyah, Persis dan sebagainya, yang sampai saat ini tidak ada pengkultusan terhadap anak-cucu pendirinya.
Keberanian Yenny Wahid menyampaikan statement di ruang publik, nampaknya mengalahkan akal sehatnya. Sehingga terkesan seperti bonek (bondo nekat, modal nekat alias gaco nekat) yang berprinsip "maju tak gentar membela yang bayar". Hal ini terlihat ketika ia merespon pernyataan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.
Sebagaimana diberitakan, Gubernur Provinsi Banten mengungkapkan harapannya agar Jemaat Ahmadiyah yang berjumlah sekitar 1.120 orang dan tersebar di enam kecamatan di Provinsi Banten dapat segera bertobat. Harapan itu disampaikan Ratu Atut kepada pers usai mengikuti rapat terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, pada hari Senin 7 Februari 2011. (Kompas.com edisi Senin, 7 Februari 2011 | 22:07 WIB)
Bagi yang berpikiran waras, harapan seorang Gubernur seperti itu adalah wajar. Karena, sebagai umara yang dipilih rakyat, ia punya tangung jawab kepada rakyat. Tanggung jawab itu tidak melulu soal perut dan urusan duniawi lainnya tetapi juga urusan ukhrawi misalnya dalam bentuk menjaga akidah rakyatnya dari terpaan badai aliran dan paham sesat seperti Ahmadiyah.
Kesesatan Ahmadiyah bukanlah pendapat seorang Gubernur, Menteri atau Presiden. Tetapi, merupakan akidah umat Islam yang merujuk kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi, bila seorang Gubernur, Menteri atau Presiden menyatakan Ahmadiyah itu sesat dan menaruh harapan agar pengikutnya kembali kepada Islam yang benar, mengajak pengikut Ahmadiyah untuk bertobat, itu sudah sesuai dengan kewenangannya, sesuai dengan kapasitasnya. Sebaliknya bila mereka tidak punya harapan seperti itu, tidak mengajak rakyatnya keluar dari kesesatan, maka mereka akan berdosa karena mengabaikan tanggung jawabnya sebagai umara.
Tapi bagi Yenny Wahid, pernyataan seperti itu berpotensi memprovokasi masyarakat. Bahkan secara sinis ia mengatakan, "Saya baru tahu Gubernur Banten mempunyai mandat dari Tuhan untuk meluruskan manusia. Saya pikir menjadi gubernur hanya mendapat mandat dari masyarakat saja." (Kompas.com edisi Selasa, 8 Februari 2011 | 17:07 WIB)
Pernyataan Yenny Wahid nampaknya saling melengkapi dengan pernyataan tokoh Katolik Romo Harry dari International Conference on Religion and Peace (ICRP) dan tokoh Kristen Pendeta Albertus Patty dari Gereja Kristen Indonesia Jawa Barat. Romo Harry pada intinya mengatakan, pemerintah sebaiknya berhenti mengurusi keimanan warga negaranya. Sedangkan Pendeta Albertus Patty mengatakan, "… tak ada lagi pejabat yang memberikan pernyataan yang semakin menyudutkan dan menyalahkan korban…"
Bila para tokoh Katholik dan Kristen itu bersuara sesuai dengan akidahnya dan mewakili umatnya yang seakidah, lantas siapa yang diwakili Yenny Wahid dalam hal membela Ahmadiyah? Bila penganut Ahmadiyah menjadikan Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi, dan penganut Katholik-Kristen menjadikan Paulus, Matius dan sebagainya sebagai Nabi, apakah Yeny Wahid juga berada pada posisi yang sama?
Dalam Islam, kalau seseorang tidak tahu tentang sesuatu, maka disuruh oleh Allah Ta'ala untuk bertanya kepada ahlinya.
Dalam hal tugas pemimpin, sebelum Yenny berkomentar macam-macam, sebaiknya bertanya kepada ahlinya. Sebagai cucu pendiri pesantren seyogyanya tahu bahwa dalam ilmu keislaman, telah ditulis kitab-kitab oleh para ulama mengenai tugas pemimpin. Baca dulu, difahami, baru kemudian berkomentar, kalau memang perlu, dan bukan untuk membela kesesatan apalagi aliran sesat Ahmadiyah yang memang benar-benar menodai Islam.
Di antara kitab yang memuat tentang tugas pemimpin adalah Al-Ahkamus Sulthoniyyah yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi. Inilah kutipannya:
Tugas Utama Pemimpin; Memberantas Kesesatan
Sesuai dengan tujuan dipilihnya imam/pemimpin yaitu untuk menerapkan aturan Allah di dalam masyarakat, maka Al-Mawardi menjadikan tugas nomor satu khalifah adalah:
Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang telah ditetapkan, dan hal-hal yang disepakati oleh salaful ummah (generasi awal Islam). Apabila muncul pembuat bid'ah, atau orang sesat yang membuat syubhat tentang agama, ia menjelaskan hujjah kepadanya, menerangkan yang benar kepadanya, dan menindaknya sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agar agama tetap terlindungi dari segala penyimpangan, dan ummat terlindungi dari usaha penyesatan.
Di samping tugas utama seperti itu masih ada sembilan tugas lagi bagi imam/khalifah yaitu:
- Menerapkan hukum kepada dua pihak yang berperkara.
- Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci.
- Menegakkan hukum.
- Melindungi daerah-daerah perbatasan.
- Memerangi orang yang menentang Islam.
- Mengambil fai' dan sedekah (termasuk zakat).
- Menentukan gaji dan keperluan baitul mal.
- Mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas, dan orang-orang yang jujur untuk mengurusi keuangan, agar tugas-tugas dikerjakan oleh orang-orang ahli, sedang keuangan oleh orang-orang yang jujur.
- Terjun langsung menangani aneka persoalan, memeriksa keadaan, agar ia sendiri yang memimpin ummat dan melindungi agama. ( Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Darul Fikr, Beirut, cet. pertama, 1380 H/ 1960 M, hlm. 15-16, sebagaimana dikutip dalam buku Hartono Ahmad Jaiz, Aliran dan Paham Sesat di Indonesia)
Mungkin Yenny akan berkilah bahwa tugas seperti itu adalah kalau negaranya negara Islam.
Okey, di Negara yang bukan disebut Negara Islam tetapi penduduknya mayoritas Muslim, dan Yenny sendiri belum pernah menyatakan keluar dari agama Islam alias murtad, kira-kira lebih pantas mana:
- Meniru atau menyerupai perkataan pendeta
- Mengutip perkataan ulama Islam yang ahli di bidang tata kepemimpinan.
Bila berfikiran waras, maka akan pilih mengutip perkataan ulama. Kenapa?
Karena Yenny sendiri masih mengaku muslim. Dengan mengutip perkataan ulama, bukan pendeta, maka masih ada urutan-urutannya secara herargi keilmuan dan keyakinan. Apalagi Yenny berkomentar berkaitan dengan Ahmadiyah, yakni masalah keyakinan. Maka ketika memilih perkataan Ulama, berarti masih tidak mengingkari dan tidak berkhianat terhadap agamanya. Berbeda dengan ketika memilih perkataan pendeta atau bahkan menyejajarkan diri dengannya, maka berarti sudah berkhianat terhadap agamanya sendiri, sekaligus untuk membela aliran sesat Ahmadiyah yang jelas-jelas menodai agama Islam.
Namun kenyataannya lain. Yenny dengan lantangnya lebih pilih pendapat yang resikonya adalah berkhianat terhadap Islam itu.
Nampaknya, Yenny Wahid mewarisi watak bapaknya (mendiang Gus Dur) yang tampaknya cenderung membela orang kafir, sesat dan menyesatkan. Sehingga meski ia disebut-sebut sebagai tokoh Islam oleh media massa pendukungnya, namun oleh umat Islam ia justru disebut sebagai duta kesesatan dan kekafiran. Yenny nampaknya sudah menunjukkan kepada publik, bahwa ia kini sedang menduduki takhta mendiang Gus Dur sebagai pengganti sang bapak yang meninggal 30 Desember 2009 lalu.
Enam bulan sebelumnya, ketika Suryadharma Ali dalam kapasitasnya sebagai Menteri Agama mengatakan secara tegas bahwa Ahmadiyah harus dibubarkan karena dinilai mengganggu kerukunan umat beragama di Indonesia, dan keberadaannya bertentangan dengan inti ajaran agama Islam (kompas.com edisi Selasa, 31 Agustus 2010 | 15:40 WIB), Yenny tampil melawan.
Bagi Yenny Wahid, pernyataan Menteri Agama itu tidak tepat dan sangat salah. Karena, pernyataan itu menurutnya bisa dijadikan pembenar dan alasan bagi kelompok garis keras untuk melakukan kekerasan bagi kelompok Ahmadiyah. Lagi pula, menurut Yenny, hal-hal yang berkenaan dengan akidah adalah domain pemeluk agama dan Tuhannya langsung, sedangkan negara hanya bertugas untuk mengamankan agar tidak terjadi gesekan antar pemeluk keyakinan.
Sikap Yenny jelas terkesan arogan. Sejak kapan dia diberi jabatan oleh rakyat sebagai ‘juri' yang punya kewenangan menilai salah-benarnya pernyataan seorang Menteri? Sejak kapan dia diberi tugas oleh rakyat untuk itu? Yenny bukan siapa-siapa kok. Bahkan ia tidak tahu isi kesesatan paham Ahmadiyah yang dibelanya itu.
Satu hal lagi, sejak kapan pemeluk agama dapat berurusan langsung dengan Tuhannya? Masalah akidah umat Islam, misalnya, bisa merujuk kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman ulama shalih yang sudah sejak dulu mengikuti pemahaman Rasulullah tentang Al-Qur'an, termasuk berkenaan dengan aspek kenabian. Umat Islam akan bertemu langsung dengan Allah SWT bila kelak sudah meninggal dunia dan berkumpul di padang Mahsyar. Apakah Yenny pernah bertemu dengan tuhannya secara langsung? Innalillahi wa inna ilaihi roji'uun…
Sinisme dan arogansi ala Yenny Wahid terhadap pernyataan Menteri Agama juga ditunjukkan oleh "laron"-"laron" AKKBB lainnya, yaitu Todung Mulya Lubis dan Hendardi. Menurut Todung, pernyataan Suryadharma Ali bahwa Ahmadiyah sesat dan harus segera dibubarkan, dapat menyulut aksi kelompok yang kontra untuk melakukan tindak kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah.
Oleh karena itu, menurut Todung, Menteri Agama sudah seharusnya diganti. Karena, pandangannya telah mempersubur konflik yang terjadi dan yang mungkin akan terjadi. Pernyataan tersebut disampaikan Todung dalam sebuah jumpa pers di The Wahid Institute, Jakarta, pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2011.
Hendardi (Ketua Setara Institute) juga berada pada posisi yang sama. Bahkan menurut Hendardi, Menteri Agama kerap memasukkan kepentingannya ke dalam agenda negara. Oleh karena itu, menurut Hendardi, sudah sepantasnya Menteri Agama diganti. Karena, ucapannya bisa digolongkan sebagai menyulut kekerasan dan membuat orang terprovokasi, dan sudah merupakan suatu pelanggaran.
Begitulah bila "laron-laron" AKKBB sudah muncul secara bersamaan: merepotkan dan menjijikkan. Tapi, biasanya segerombolan "laron" tak pernah bisa hidup lama setelah merubungi cahaya lampu atau bahkan api. Tak berapa lama, akan mati sendiri. Kalau mau cepat, letakkan baskom berisi air di bawah cahaya, maka "laron-laron" itu akan tenggelam setelah mengira pantulan cahaya pada baskom sebagai sumber cahaya itu sendiri. Jadi, tak ada alasan untuk merasa takut kepada segerombolan "laron" yang muncul bertebaran secara serempak namun hampir sulit dicari manfaatnya selain hanya ngotor-ngotori keadaan. (haji/tede)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar