Jumat, Umat Islam Apel Siaga tuntut pembubaran Ahmadiyah
Oleh Althaf pada Kamis 17 Februari 2011, 08:47 AMJAKARTA (Arrahmah.com) - Hari Jum'at, 17 Februari 2011 besok ormas ormas Islam akan menggelar aksi Apel Siaga Umat Islam mengusung jargon; "Bubarkan Ahmadiyah". Aksi ini rencananya akan dihadiri sejumlah pembicara dan tokoh Islam dari kalangan ulama, habaib, kiai dan tokoh ormas Islam.
Aksi ini dijadwalkan dilakukan setelah Sholat Jum'at pukul. 14.00 dengan titik massa berada di Bunderan HI (Hotel Indonesia) menuju Istana Negara.
"Insya Allah persiapan sudah dilakukan dengan agenda pembubaran Ahmadiyah," kata Ketua Forum Umat Islam Bekasi Raya Bernard Abdul Jabbar, salah satu koordinator, kepada hidayatullah.com, Kamis (17/2/2011).
Ia menambahkan, khusus massa ormas Islam dari Bekasi yang dikoordinatorinya, jama'ah umat Islam Bekasi diingatkan untuk berkumpul di Islamic Centre Bekasi pada pukul 09.00 pagi dan telah disediakan 4 Buah bus untuk selanjutnya sholat Jum'at di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta.
Aksi dengan agenda pembubaran Ahmadiyah tersebut, disebutkan Bernard, akan diikuti oleh umat Islam dan ormas ormas Islam kurang lebih 3000 massa di Bunderan HI lepas sholat Jum'at besok. (hid/arrahmah.com)"Insya Allah persiapan sudah dilakukan dengan agenda pembubaran Ahmadiyah," kata Ketua Forum Umat Islam Bekasi Raya Bernard Abdul Jabbar, salah satu koordinator, kepada hidayatullah.com, Kamis (17/2/2011).
Ia menambahkan, khusus massa ormas Islam dari Bekasi yang dikoordinatorinya, jama'ah umat Islam Bekasi diingatkan untuk berkumpul di Islamic Centre Bekasi pada pukul 09.00 pagi dan telah disediakan 4 Buah bus untuk selanjutnya sholat Jum'at di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta.
Raih amal shalih, sebarkan informasi ini...
MUI: Ahmadiyah bersembunyi di balik HAM
Oleh Althaf pada Jum'at 18 Februari 2011, 08:19 AM. http://arrahmah.com/index.php/news/read/11026/mui-ahmadiyah-bersembunyi-di-balik-ham1
JAKARTA (Arrahmah.com) - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin, mengatakan, sebenarnya upaya pembubaran terhadap aliran-aliran yang dianggap menyimpang dari akidah Islam pernah dilakukan oleh pemerintah, dan semua bisa disebut berjalan baik-baik saja.
Namun dalam kasus Ahmadiyah, kata Ma'ruf, pemerintah dan juga MUI mengaku kesulitan."Pembubaran Ahmadiyah selalu ada pembelaan. Katanya melanggar HAM, bagian dari kebebasan berpendapat, dan juga kebebasan beragama dan berkeyakinan," Ketua MUI KH Ma'ruf Amin saat rapat dengar pendapat antara Komisi VIII dengan para pemuka agama di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/2/2011) malam.
Dalam pada proses itu, MUI pun menyetujui dikeluarkannya SKB 3 Menteri. MUI berharap dengan keluarnya SKB ini mampu meredam persoalan Ahmadiyah.
"Tapi ternyata SKB itu tidak menyelesaikan persoalan. Ahmadiyah masih melanggar SKB dengan menyebarkan ajarannya," terang pria berkaca mata ini.
MUI pun berharap pemerintah membubarkan Ahmadiyah karena ajarannya telah menodai agama Islam.
"Bubarkan Ahmadiyah, sepanjang tidak meninggalkan keyakinan adanya nabi lain setelah Muhammad," imbuh Ma'ruf.
Sementara tudingan Ahmadiyah yang menyebut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai biang kerok tingginya tensi kekerasan yang dialami jemaat anggotanya, dinilai menyesatkan.
Kata Ma'ruf, tudingan bahwa kekerasan yang dialami jemaat Ahmadiyah karena fatwa MUI, adalah pernyataan sesat dan meyesatkan.
"Di Pandeglang itu kita duga karena adanya provokasi kepada warga. Kemudian terlibat bentrok dengan jemaat Ahmadiyah," kata Kiai Ma'ruf.
MUI juga menyeru pemerintah agar sesegera mungkin mengusut tuntas bentrok antarwarga dengan Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten beberapa waktu lalu.
"Usut provokator dalam bentrokan itu. Jangan cuma yang anarkis," serunya..
Lebih lanjut Ma'ruf mengatakan, sesuai ketentuan dalam UU No 1 Tahun 1965 tentang Penodaan Agama, maka aliran Ahmadiyah di Indonesia bisa dibubarkan dan hal itu bisa dilakukan oleh presiden.
Bila penodaan agama dilakukan oleh organisasi, terang Ma'ruf, maka bisa dibubarkan. Hal itu bisa dilakukan oleh presiden setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Agama.
"Ini solusi Ahmadiyah pendekatan Undang Undang," katanya. (hid/arrahmah.com)
Din Syamsuddin: Kafir meyakini ada Nabi baru
Oleh Althaf pada Jum'at 18 Februari 2011, 08:18 AM
JAKARTA (Arrahmah.com) - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta agar pemerintah dapat bersikap tegas dalam menangani masalah polemik gerakan Ahmadiyah di Indonesia.
"Pemerintah hendaknya dapat mengambil tindakan tegas, jangan ragu-ragu seperti sekarang, sehingga dapat menimbulkan keresahan dan membuka peluang mengambil jalan sendiri bagi sekelompok orang mengatasinya," kata Din Syamsuddin di Palangka Raya, Kamis (17/2/2011).
Ia mengatakan, pemerintah harus mempunyai keputusan tegas, jangan selalu menunda-nunda dan membiarkan terlalu lama terhadap kasus Ahmadiyah, agar tidak lagi menimbulkan kejadian buruk yang tidak diinginkan.
Pemerintah, katanya, mempunyai wewenang untuk membubarkan Ahmadiyah ataupun memberi pilihan agar membentuk agama baru selain Islam, sehingga pengikut ajaran Ahmadiyah jangan menyantolkan diri dengan Agama Islam.
Dikemukakannya, Muhammadiyah mempunyai sikap dasar sangat tegas pada 1933, mengenai fatwa putusan majelis tarjih, yang menegaskan barang siapa baik perorangan atau kelompok yang menyakini ada nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW, maka tergolong kafir, karena ke luar dari lingkaran akidah Islam.
Meskipun demikian, ia tetap mengimbau, terhadap jamaah Ahmadiyah, agar dapat kembali pada ajaran Islam yang standar serta diakui dan diyakini oleh umat Islam sedunia, karena tidak bisa diterima jika bertentangan dengan akidah Islamiyah.
Ia sangat keberatan, jika persoalan Ahmadiyah terlalu lama dibiarkan dan tidak ada kepastian tegas dari pemerintah, bisa menjadikan akidah Islam, diobrak-abrik oleh kelompok orang yang menamakan dirinya Islam.
Akan tetapi ia juga tidak setuju, kalau sampai ada tindak kekerasan terhadap Ahmadiyah, karena alangkah lebih bagus jika dilakukan dakwah, untuk mengajak dan merangkul para jamaahnya kembali pada akidah Islam yang tidak bertentangan.
Terkait wacana adanya penggulingan terhadap presiden, Din Syamsuddin menilai hanya reaksi emosional dari Front Pembela Islam (FPI), karena tersinggung pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kupang belum lama ini yang meminta Kapolri untuk membubarkan organisasi masyarakat (ormas) yang bersifat anarkis.
"Saya melihat sebagai reaksi emosional, karena selama ini citra anarkis sering dialamatkan pada FPI," ujarnya.
Dikatakannya, dalam UUD 1945 pembubaran sebuah ormas tidak boleh dilakukan semena-mena, karena dianggap melanggar konstitusi dan Hak Asasi Manusia (HAM), terutama hak berserikat bagi warga negara.
Untuk itu ia meminta sebaiknya pemerintah dalam hal ini presiden, jangan mudah mengeluarkan perkataan bernuansa tuduhan seperti yang dilakukan, karena substansi yang dimaksud anarkis tidak hanya kekerasan fisik saja, akan tetapi bisa dari kekerasan verbal atau kata-kata.
"Saya mengimbau semua pihak untuk mengendalikan diri dan menghentikan tindak kekerasan atas nama apapun terhadap siapapun," tegasnya. (ant/arrahmah.com)
Ia mengatakan, pemerintah harus mempunyai keputusan tegas, jangan selalu menunda-nunda dan membiarkan terlalu lama terhadap kasus Ahmadiyah, agar tidak lagi menimbulkan kejadian buruk yang tidak diinginkan.
Pemerintah, katanya, mempunyai wewenang untuk membubarkan Ahmadiyah ataupun memberi pilihan agar membentuk agama baru selain Islam, sehingga pengikut ajaran Ahmadiyah jangan menyantolkan diri dengan Agama Islam.
Dikemukakannya, Muhammadiyah mempunyai sikap dasar sangat tegas pada 1933, mengenai fatwa putusan majelis tarjih, yang menegaskan barang siapa baik perorangan atau kelompok yang menyakini ada nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW, maka tergolong kafir, karena ke luar dari lingkaran akidah Islam.
Meskipun demikian, ia tetap mengimbau, terhadap jamaah Ahmadiyah, agar dapat kembali pada ajaran Islam yang standar serta diakui dan diyakini oleh umat Islam sedunia, karena tidak bisa diterima jika bertentangan dengan akidah Islamiyah.
Ia sangat keberatan, jika persoalan Ahmadiyah terlalu lama dibiarkan dan tidak ada kepastian tegas dari pemerintah, bisa menjadikan akidah Islam, diobrak-abrik oleh kelompok orang yang menamakan dirinya Islam.
Akan tetapi ia juga tidak setuju, kalau sampai ada tindak kekerasan terhadap Ahmadiyah, karena alangkah lebih bagus jika dilakukan dakwah, untuk mengajak dan merangkul para jamaahnya kembali pada akidah Islam yang tidak bertentangan.
Terkait wacana adanya penggulingan terhadap presiden, Din Syamsuddin menilai hanya reaksi emosional dari Front Pembela Islam (FPI), karena tersinggung pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kupang belum lama ini yang meminta Kapolri untuk membubarkan organisasi masyarakat (ormas) yang bersifat anarkis.
"Saya melihat sebagai reaksi emosional, karena selama ini citra anarkis sering dialamatkan pada FPI," ujarnya.
Dikatakannya, dalam UUD 1945 pembubaran sebuah ormas tidak boleh dilakukan semena-mena, karena dianggap melanggar konstitusi dan Hak Asasi Manusia (HAM), terutama hak berserikat bagi warga negara.
Untuk itu ia meminta sebaiknya pemerintah dalam hal ini presiden, jangan mudah mengeluarkan perkataan bernuansa tuduhan seperti yang dilakukan, karena substansi yang dimaksud anarkis tidak hanya kekerasan fisik saja, akan tetapi bisa dari kekerasan verbal atau kata-kata.
"Saya mengimbau semua pihak untuk mengendalikan diri dan menghentikan tindak kekerasan atas nama apapun terhadap siapapun," tegasnya. (ant/arrahmah.com)
Raih amal shalih, sebarkan informasi ini...
Anggota FPI mulai hilang secara tiba-tiba
Oleh Althaf pada Kamis 17 Februari 2011, 08:59 AM
JAKARTA (Arrahmah.com) - Pasca pernyataan soal salah satu pengurus Front Pembela Islam (FPI) yang akan menghimpun tenaga menggulingkan SBY, jika SBY berani membubarkan ormas Islam dan tidak membubarkan Ahmadiyah, dinilai berdampak pada organisasi ini.
Sebagaimana dikutip situs resmi FPI, www.fpi.or.id, media ini memberitakan ada tiga anggota FPI yang ditengarai telah diculik.
Irwan, salah satu anggota Badan Investigasi FPI diculik di rumahnya di Slipi, Jakarta Barat pada pukul 05.30 WIB. Marsuni Kaloko, Panglima Laskar FPI juga diculik dari rumahnya pada 07.30 WIB Selasa pagi (15/2/2011). Dan satu lagi anggota FPI yang dapat berhasil lolos karena melakukan perlawanan.
Aksi ini penculikan ini mendapat perhatian serius seluruh laskar FPI.
Habib Rizieq juga menyampaikan ada upaya-upaya dari kelompok tertentu yang sedang berencana membuat kerusuhan di Jakarta dengan membentuk sebuah kelompok yang bernama “Forum Rempug Ganyang FPI.
”Dari investigasi yang dilakukan oleh FPI, kelompok yang didominasi oleh aktivis liberal ini berusaha membuat benturan dengan FPI. Mereka akan mengadakan pertemuan besar-besaran di Jalan Senopati pada Ahad tanggal 20 Februari, “ ujar Rizieq dalam ceramah yang dihadiri ratusan massa umat Islam di Cawang, Rabu (16/2), pukul 01.00 dinihari. Lebih jauh, Rizieq meminta aparat kepolisian untuk menindaklanjuti kasus ini.
“Mulai sekarang kita serukan kepada laskar, FPI sekarang siaga satu. Ada upaya-upaya dari kelompok tertentu yang ingin melakukan kekerasan terhadap FPI. FPI tidak akan pernah takut dan gentar,” tegas Habib Rizieq.
Salah diagnosa
Sementara itu, munculnya wacana pembubaran ormas anarkis pasca kasus Cikeusik dinilai ide yang salah sasaran. Ibarat salah mendiagnosa, yang sakit di kepala, yang diobati di dengkul. Pernyataan ini disampaikan Juru Bicara Hizbuttahrir Indonesia, M.Ismail Yusanto.
“Ungkapan Presiden SBY ini berusaha mengalihkan persoalan. Inikan ada masalah, tapi cari-cari masalah di tempat lain,” ujar Ismail Yusanto.
Pernyataan Ismail disampaikan menanggapi pidato SBY di Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang mengatakan, akan membubarkan kelompok atau organisasi resmi yang selama ini terus melakukan aksi-aksi kekerasan dan meresahkan masyarakat luas.
Meski tak menunjuk nama organisasi yang dimaksud, pernyataan SBY tersebut dianggap mengarah kepada salah satu ormas tertentu. Apalagi, beberapa jam pasca peristiwa Cikeusik, Ulil Abshar Abdalla, pentolan Jaringan Islam Liberal (JIL) yang saat ini menjabat sebagai Ketua Departemen Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat, dikabarkan merapat ke Cikeas untuk memberi masukan kepada SBY terkait insiden di Cikeusik.
“Menurut saya jelas, dia berusaha memberi masukan kepada SBY untuk pembubaran ormas, terutama FPI. SBY mendapat masukan dari kelompok liberal, bukan dari aparat keamanan. Harusnya, kalau presiden cerdas, dia minta masukan dari BIN, TNI, atau polri, bukan dari kelompok liberal yang selama ini bersemangat ingin membubarkan FPI,” tegas Habib Rizieq.
Bukan tanpa alasan jika Habib Rizieq merasa ormas yang dimaksud oleh SBY adalah FPI, sebab pada akhir tahun 2010 lalu, kepada media massa, Ulil Abshar pernah mengatakan dirinya akan memberi masukan kepada SBY untuk membubarkan FPI.
“Saya akan memberikan masukan kepada Presiden Yudhoyono yang sekaligus juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Saya usulkan FPI dibubarkan, karena melihat track record mereka. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan presiden,” kata Ulil ketika itu, Senin, 9 Agustus 2010 sebagaimana dikutip matanews.com.
Karena itu, Habib Rizieq menilai, wacana pembubaran ormas Islam sudah diskenariokan jauh sebelum peristiwa Cikeusik terjadi. Ia menyatakan, ada runtutan skenario yang dijalankan. Ia bahkan menyebut setelah SETARA Institute, LSM yang yang dimotori oleh Hendardi, di mana telah melansir laporan tentang basis radikalisme dan kelompok radikal di Jadebotabek.
“Laporan itu fitnah terhadap umat Islam, para habaib, dan majelis-majelis taklim. Mereka menganggap majelis-majelis taklim sebagai sarang radikalisme yang akan menciptakan teroris-teroris masa depan. Fitnah itu kemudian disambut SBY dengan wacana pembubaran ormas belakangan ini,” lanjut Rizieq.
Alumnus King Saud University, Saudi Arabia, ini menilai pernyataan SBY sebagai ancaman terhadap ormas Islam. “Jadi jangan dibilang kita mengancam pemerintah. SBY duluan yang mengancam ormas Islam. Kita menyambut ancaman itu dengan dua pilihan: Bubarkan Ahmadiyah atau Revolusi,” kata Habib Rizieq.
Lebih jauh, Habib Rizieq tetap menyebut aksi di Cikeusik adalah bentrok massa yang dipicu oleh sikap Ahmadiyah yang menantang warga. Dia menegaskan tak ada atribut FPI atau ormas tertentu dalam aksi tersebut.
“Kalau disebut ada FPI di sana, anggota FPI itu ada di mana-mana, sebagaimana anggota-anggota ormas lain pun ada di mana-mana,” tukasnya. FPI juga menegaskan, pasca bentrokan, Kapolri sudah menegaskan tak ada ormas yang terlibat. “Harusnya Presiden SBY tanya Kapolri, bukan tanya sama LSM liberal, “tegasnya.
Yang jelas, ujar Rizieq, pihaknya tak akan tinggal diam jika ada ormas Islam atau FPI dibubarkan.
“FPI tidak akan tinggal diam jika ada ormas Islam yang dibubarkan oleh pemerintah,” tegas peraih gelar master dari Universitas Kebangsaan Malaysia ini. (hid/arrahmah.com)
Irwan, salah satu anggota Badan Investigasi FPI diculik di rumahnya di Slipi, Jakarta Barat pada pukul 05.30 WIB. Marsuni Kaloko, Panglima Laskar FPI juga diculik dari rumahnya pada 07.30 WIB Selasa pagi (15/2/2011). Dan satu lagi anggota FPI yang dapat berhasil lolos karena melakukan perlawanan.
Aksi ini penculikan ini mendapat perhatian serius seluruh laskar FPI.
Habib Rizieq juga menyampaikan ada upaya-upaya dari kelompok tertentu yang sedang berencana membuat kerusuhan di Jakarta dengan membentuk sebuah kelompok yang bernama “Forum Rempug Ganyang FPI.
”Dari investigasi yang dilakukan oleh FPI, kelompok yang didominasi oleh aktivis liberal ini berusaha membuat benturan dengan FPI. Mereka akan mengadakan pertemuan besar-besaran di Jalan Senopati pada Ahad tanggal 20 Februari, “ ujar Rizieq dalam ceramah yang dihadiri ratusan massa umat Islam di Cawang, Rabu (16/2), pukul 01.00 dinihari. Lebih jauh, Rizieq meminta aparat kepolisian untuk menindaklanjuti kasus ini.
“Mulai sekarang kita serukan kepada laskar, FPI sekarang siaga satu. Ada upaya-upaya dari kelompok tertentu yang ingin melakukan kekerasan terhadap FPI. FPI tidak akan pernah takut dan gentar,” tegas Habib Rizieq.
Salah diagnosa
Sementara itu, munculnya wacana pembubaran ormas anarkis pasca kasus Cikeusik dinilai ide yang salah sasaran. Ibarat salah mendiagnosa, yang sakit di kepala, yang diobati di dengkul. Pernyataan ini disampaikan Juru Bicara Hizbuttahrir Indonesia, M.Ismail Yusanto.
“Ungkapan Presiden SBY ini berusaha mengalihkan persoalan. Inikan ada masalah, tapi cari-cari masalah di tempat lain,” ujar Ismail Yusanto.
Pernyataan Ismail disampaikan menanggapi pidato SBY di Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang mengatakan, akan membubarkan kelompok atau organisasi resmi yang selama ini terus melakukan aksi-aksi kekerasan dan meresahkan masyarakat luas.
Meski tak menunjuk nama organisasi yang dimaksud, pernyataan SBY tersebut dianggap mengarah kepada salah satu ormas tertentu. Apalagi, beberapa jam pasca peristiwa Cikeusik, Ulil Abshar Abdalla, pentolan Jaringan Islam Liberal (JIL) yang saat ini menjabat sebagai Ketua Departemen Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat, dikabarkan merapat ke Cikeas untuk memberi masukan kepada SBY terkait insiden di Cikeusik.
“Menurut saya jelas, dia berusaha memberi masukan kepada SBY untuk pembubaran ormas, terutama FPI. SBY mendapat masukan dari kelompok liberal, bukan dari aparat keamanan. Harusnya, kalau presiden cerdas, dia minta masukan dari BIN, TNI, atau polri, bukan dari kelompok liberal yang selama ini bersemangat ingin membubarkan FPI,” tegas Habib Rizieq.
Bukan tanpa alasan jika Habib Rizieq merasa ormas yang dimaksud oleh SBY adalah FPI, sebab pada akhir tahun 2010 lalu, kepada media massa, Ulil Abshar pernah mengatakan dirinya akan memberi masukan kepada SBY untuk membubarkan FPI.
“Saya akan memberikan masukan kepada Presiden Yudhoyono yang sekaligus juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Saya usulkan FPI dibubarkan, karena melihat track record mereka. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan presiden,” kata Ulil ketika itu, Senin, 9 Agustus 2010 sebagaimana dikutip matanews.com.
Karena itu, Habib Rizieq menilai, wacana pembubaran ormas Islam sudah diskenariokan jauh sebelum peristiwa Cikeusik terjadi. Ia menyatakan, ada runtutan skenario yang dijalankan. Ia bahkan menyebut setelah SETARA Institute, LSM yang yang dimotori oleh Hendardi, di mana telah melansir laporan tentang basis radikalisme dan kelompok radikal di Jadebotabek.
“Laporan itu fitnah terhadap umat Islam, para habaib, dan majelis-majelis taklim. Mereka menganggap majelis-majelis taklim sebagai sarang radikalisme yang akan menciptakan teroris-teroris masa depan. Fitnah itu kemudian disambut SBY dengan wacana pembubaran ormas belakangan ini,” lanjut Rizieq.
Alumnus King Saud University, Saudi Arabia, ini menilai pernyataan SBY sebagai ancaman terhadap ormas Islam. “Jadi jangan dibilang kita mengancam pemerintah. SBY duluan yang mengancam ormas Islam. Kita menyambut ancaman itu dengan dua pilihan: Bubarkan Ahmadiyah atau Revolusi,” kata Habib Rizieq.
Lebih jauh, Habib Rizieq tetap menyebut aksi di Cikeusik adalah bentrok massa yang dipicu oleh sikap Ahmadiyah yang menantang warga. Dia menegaskan tak ada atribut FPI atau ormas tertentu dalam aksi tersebut.
“Kalau disebut ada FPI di sana, anggota FPI itu ada di mana-mana, sebagaimana anggota-anggota ormas lain pun ada di mana-mana,” tukasnya. FPI juga menegaskan, pasca bentrokan, Kapolri sudah menegaskan tak ada ormas yang terlibat. “Harusnya Presiden SBY tanya Kapolri, bukan tanya sama LSM liberal, “tegasnya.
Yang jelas, ujar Rizieq, pihaknya tak akan tinggal diam jika ada ormas Islam atau FPI dibubarkan.
“FPI tidak akan tinggal diam jika ada ormas Islam yang dibubarkan oleh pemerintah,” tegas peraih gelar master dari Universitas Kebangsaan Malaysia ini. (hid/arrahmah.com)
Raih amal shalih, sebarkan informasi ini...http://arrahmah.com/index.php/news/read/11020/anggota-fpi-mulai-hilang-secara-tiba-tiba
Tidak ada komentar:
Posting Komentar