WOLAK WALIKING JAMAN NGGER ANAKKU LAMUN BENJANG YEN WIS ONO PRATONDO SEPISAN AKEH TANI MATI KALIREN, NANDUR UPO, NGUNDUHE MOLO, AKEH WONG KUTO MATI, NGUPOYO UPO, ANANING GENDRO KAPINDO...>> ZAMAN YANG TERBALIK NGGER ANAKKU PADA SUATU SAAT NANTI DATANG ZAMAN DENGAN PERTANDA PERTAMA BANYAK PETANI MATI KELAPARAN DITANAM PADI, DITUAI KESUSAHAN BANYAK ORANG KOTA MATI, CARI MAKAN, YANG DITEMUI PERTIKAIAN ...>>

WOLAK WALIKING JAMAN

NGGER ANAKKU
LAMUN BENJANG
YEN WIS ONO PRATONDO

SEPISAN
AKEH TANI MATI KALIREN, NANDUR UPO, NGUNDUHE  MOLO,
AKEH WONG KUTO MATI, NGUPOYO UPO, ANANING GENDRO

KAPINDO
PAMONG NJALUKE DIEMONG,  PRAJURIT NJALUKE DIJOGO
PEMIMPIN NJALUKE DIPIMPIN, PENJAMIN NJALUKE DIJAMIN

KETELU
RATU TINGKAHE BOLO DUPAKAN, MAJIKAN DADI KARYAWAN
GURU TINDAKANE NISTA , MURID  BRANGASAN BRANDALAN

KAPAT
RAKYAT TANDANG GAWE, PAMONGE MENENG WAE
SANTRI SHOLAT WENGI, USTAD SORE TURU KEPATI

KELIMO
WENGI RAME DUGEMAN AWAN SEPI ORA MAKARYO
TONGGO TEPARO SIRNO KADANG ORA ONO CRITO

KENEM
WONG TUMINDAK OLO MALAH DI SUBYO SUBYO
WONG TUMINDAK MIGUNO  MALAH DI SINGKIRNO
WONG KANG SALAH MALAH OLEH KANUGRAHAN
WONG KANG BENER MALAH NOMPO  KESULITAN

NGGER ANAKKU
KUWI PRATONDO WOLAK WALIKING ZAMAN.
ZAMANE ADOH SOKO RAKHMAT LAN BAROKAH

SING PODO NGATI ATI,
NGUGEMI AMANAH GUSTI
KANG MAYUNGI RINO WENGI

MUGI MUGI GUSTI ALLOH
MARINGI KEKUATAN LAN LETEGUHAN IMAN
TANSAH SABAR LAN PASRAH ING PINARINGAN
TANSAH ELING LAN WASPODO ING TUMINDAK.

AMIIN

.
TERJEMAHANNYA

.

ZAMAN  YANG TERBALIK

NGGER ANAKKU
PADA SUATU SAAT NANTI
DATANG  ZAMAN DENGAN PERTANDA

PERTAMA
BANYAK PETANI MATI KELAPARAN DITANAM PADI, DITUAI KESUSAHAN
BANYAK ORANG KOTA MATI, CARI MAKAN,  YANG DITEMUI PERTIKAIAN

KEDUA
PEGAWAI NEGERI , MINTA DILAYANI TENTARA MINTA DILINDUNGI
PEMIMPIN NEGERI, MINTA DIPIMPIN,  PENJAMIN MINTA  JAMINAN

KETIGA
PRESIDEN SEBAGAI BAWAHAN MAJIKAN SEBAGAI KARYAWAN
GURU BERTINDAK NISTA, MURIDNYA BERANGASAN BRANDAL

KEEMPAT
RAKYAT BEKERJA KERAS, PEGAWAI NEGERI MALAS
SANTRI SHOLAT MALAM, USTADZ  TERTIDUR PULAS

KELIMA
MALAM RAME DUGEM KALAU SIANG SEPI TAK ADA KERJAAN
TETANGGA ENTAH KEMANA,  SAUDARA TAK TAHU RIMBANYA

KEENAM
OANG BERTINDAK DURJANA  MALAH DI PUJA PUJA
ORANG BERBUAT YANG BERGUNA  DISINGKIRKAN
ORANG YANG SALAH MALAH DAPAT PENGHARGAAN
ORANG YANG BENAR MALAH MENDAPAT KESULITAN

NGGER ANAKKU
ITU PERTANDA ZAMAN YANG TERBALIK BALIK
ZAMAN ORANG JAUH DARI RAKHMAT BAROKAH

BERHATI HATILAH
MENJALANI DAN MEMENUHI AMANAH GUSTI
SELALU MEMAYUNGI UMMATNYA SIANG MALAM

SEMOGA GUSTI ALLOH
MEMBERI KEKUATAN DAN KETEGUHAN IMAN
SELALU SABAR PASRAH ATAS KEHENDAKNYA
SELALU INGAT,  WASPADA DALAM BERTINDAK

AMIIN

.

.

JAKARTA 20 MARET 2012

.

ZEN MUTTAQIN

http://fiksi.kompasiana.com/puisi/2012/03/21/wolak-waliking-jaman/ 

Rieke: BBM Naik Tipu Muslihat, SBY Untung, Rakyat Buntung

Ditulis oleh SERUU/NUHhttp://beritanusa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1864:rieke-bbm-naik-tipu-muslihat-sby-untung-rakyat-buntung&catid=25:politik&Itemid=96 

BERITANUSA - 

Anggota Komisi IX DPR-RI, Rieke Dyah Pitaloka menyatakan bahwa kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan dilaksanakan 13 hari lagi, adalah merupakan tipu muslihat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar subsidi dicabut. Akibatnya SBY untung, sedangkan rakyat yang Buntung.  

"Saya  menyerukan pada seluruh rakyat Indonesia agar menolak kenaikan BBM, tolak BLT karena itu adalah muslihat agar subsidi dicabut, akibatnya SBY untung rakyat buntung!" tegas politisi PDIP ini seperti dilansir Seruu.com, Jumat (16/03/2012).

Anggota Komisi IX DPR-RI, Rieke Dyah Pitaloka mengingatkan salah satu argumen SBY untuk kenaikan harga BBM tersebut adalah menyelamatkan APBN supaya tidak jebol.

Padhal, ada data yang tidak pernah SBY sampaikan kepada rakyat, hitungan yang sesungguhnya bahwa dengan tidak mengurangi subsidi dan tidak menaikan harga BBM sebetulnya APBN tidak jebol.

Rieke memaparkan data yang dikompilasi dari berbagai sumber, terutama dari para ekonom yang tidak bermahzab neolib, sebagai berikut:

- Indonesia menghasilkan 930.000 Barel/hari

- 1  Barel = 159 liter

- Harga Minyak Mentah = 105 USD per Barel

- Biaya Lifting + Refining + Transporting (LRT) = 10 USD per Barel = (10/159) x Rp.9000 = Rp. 566 per Liter

- Biaya LRT untuk 63 Milyar Liter = 63 Milyar x Rp.566,- = Rp. 35,658 Trilyun

- Lifting = 930.000 barel per hari, atau = 930.000 x 365 = 339,450 juta barel per tahun

- Hak Indonesia adalah 70%, maka = 237,615 Juta Barel per tahun

- Konsumsi BBM di Indonesia = 63 Milyar Liter per tahun, atau dibagi dengan 159 = 396,226 Juta barel per tahun

- Pertamina memperoleh dari Konsumen

= 63 Milyar Liter x Rp.4500,-

= Rp. 283,5 Trilyun

-  Pertamina membeli dari Pemerintah

= 237,615 Juta barel @USD 105 x Rp. 9000,- = Rp. 224,546 Trilyun

-  Kekurangan yang harus di IMPOR

= Konsumsi BBM di Indonesia – Pembelian Pertamina ke pemerintah = 158,611 Juta barel

= 158,611 juta barel @USD 105 x Rp. 9000,- = Rp. 149,887 Trilyun

Menurutnya, setelah dihitung sedemikian rupa melalui data-data yang otentik, Rieke berkesimpulan :

1. Pertamina memperoleh hasil penjualan BBM premium sebanyak 63 Milyar liter dengan harga Rp.4500,- yang hasilnya Rp. 283,5 Trilyun

2. Pertamina harus impor dari Pasar Internasional Rp. 149,887 Trilyun

3. Pertamina membeli dari Pemerintah Rp. 224,546 Trilyun

4. Pertamina mengeluarkan uang untuk LRT 63 Milyar Liter @Rp.566,- = Rp. 35,658 Trilyun

5. Jumlah pengeluaran Pertamina Rp. 410,091 trilyun  

6. Pertamina kekurangan uang, maka Pemerintah yang membayar kekurangan ini yang di Indonesia pembayaran kekurangan ini di sebut “SUBSIDI”

7. Kekurangan yang dibayar pemerintah (SUBSIDI) = Jumlah pengeluaran Pertamina dikurangi dengan hasil penjualan Pertamina BBM kebutuhan di Indonesia

= Rp. 410,091 trilyun – Rp. 283,5 Trilyun

= Rp. 126,591 trilyun

8. Tapi ingat, Pemerintah juga memperoleh hasil penjualan juga kepada Pertamina (karena Pertamina juga membeli dari pemerintah) sebesar Rp. 224,546 Trilyun.

*Catatan Penting: hal inilah yang tidak pernah disampaikan oleh Pemerintah kepada masyarakat

9. Maka kesimpulannya adalah pemerintah malah kelebihan uang, yaitu sebesar perolehan hasil penjualan ke pertamina – kekurangan yang dibayar Pemerintah (subsidi)

= Rp. 224,546 Trilyun – Rp. 126,591 Trilyun

= Rp. 97,955 Trilyun

"Artinya, APBN tidak jebol justru saya jadi bertanya, dimana sisa uang keuntungan SBY menjual BBM sebesar Rp. 97,955 Trilyun, itu baru hitungan 1 tahun. Dimana uang rakyat yang merupakan keuntungan SBY jual BBM selama 7 tahun kekuasaannya?"Punkas politisi yang akrab dipanggil Oneng ini.(*)

Batalkan Rencana Kenaikan Harga BBM (I)

http://revolusionermoeda.blogspot.com/2012/03/batalkan-rencana-kenaikan-harga-bbm-i.html 

“Dedicated to My Big Love”

Batalkan Rencana Kenaikan Harga BBM (I)

“Voortduren afhakelijker wordt van het uittheemsche element en daarmede zich voortdurend verder verwijdert van het ideal: Indonesië aan de Indonesiër”—“Makin lama makin tergantung pada pihak asing dan dengan demikian juga makin lama makin jauh dari cita-cita Indonesia untuk Bangsa Indonesia”.

Beberapa hari ini, angkasa raya dipenuhi oleh rasa kecewa, marah, geram, dan sedih. Betapa memilukannya bahwa anak-anak manusia di bawah kolong langit yang bernama bumi Indonesia akan semakin menderita dan sengsara hidupnya. Penderitaan dan kesengsaraan anak semua bangsa di bumi manusia yang bernama Indonesia disebabkan karena Rezim yang berkuasa hendak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). 

Gelombang perlawanan dari anak-anak manusia terhadap rencana sesat Rezim SBY-Budiono untuk menaikkan harga BBM terus menghebat bagaikan badai yang mengamuk-amuk. Anak-anak manusia, bangsa Indonesia sudah muak ditipu dan ditindas bukan saja oleh bangsa lain, tetapi juga oleh bangsa sendiri yang menjadi ‘sahabat’ bangsa asing untuk memeras seluruh kekayaan alam dan keringat seluruh rakyat Indonesia. Siapa sudi menjadi budak di negeri sendiri? Oleh karenanya, gelombang perlawanan dari anak-anak manusia yang terus berlangsung dan akan semakin membesar merupakan suatu keniscayaan. Di mana di situ ada penindasan, maka di situ pastilah ada perlawanan. 

Sebagai kaum muda, putra ideologis Soekarno, pemimpin bangsa Indonesia di masa yang akan datang, maka penting bagi saya untuk memberikan uraian penjelasan kepada seluruh rakyat mengenai latar belakang rencana kenaikan harga BBM dan mengapa rencana sesat tersebut harus dilawan oleh seluruh bangsa Indonesia, bangsa yang sungguh saya cintai, yang oleh karenanya pasti diperjuangkan Keselamatan, Kemuliaan dan Kejayaannya. 

Rencana Sesat Menaikkan Harga BBM

Menteri ESDM Jero Wacik di depan raker komisi VII DPR-RI (Selasa,6/3/2012), mewakili pemerintah menyodorkan opsi kenaikan BBM sebesar Rp 1.500 per liter menjadi Rp 6.000 per liter mulai April 2012. Rencana kenaikan harga BBM itu itu juga sudah dimasukkan dalam RAPBN-P 2012 yang sudah diajukan kepada DPR. 

Alasan mereka berencana menaikkan harga BBM adalah untuk menghemat “subsidi salah sasaran” yang katanya sangat membebani APBN. Mereka menyebut salah sasaran karena 45,72 persen konsumen premium (BBM bersubsidi) adalah kelas menengah atas yang menggunakan kendaraan roda empat atau mobil pribadi. Bahkan seorang ekonom muda dari Universitas Hasanuddin (UNHAS), Syarkawi Rauf membenarkan “statement lucu” Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, bahwa jika harga BBM tidak dinaikkan maka negara akan colaps..

Alasan lain, bahwa kenaikan BBM hanyalah upaya “penyesuaian” (istilah halus Pak Presiden SBY) dengan harga minyak dunia yang memang terus berkobar seiring semakin panasnya politik di Timur Tengah (antara Iran Vs Zionis Israel, Amerika dan Eropa). Sebagai negara yang mengimpor minyak sekitar 300 ribu barel perhari atau sekitar 25% dari 1,2 juta barel total konsumsi kita per hari, menurut pemerintah (lagi-lagi) sangat membebani APBN.

Namun apakah benar demikian? Awas bangsa Indonesia! Awaslah awas wahai seluruh rakyat Indonesia! Jangan sampai tertipu! Jangan sampai termakan tipu muslihat mereka!

Mari kita lihat dan analisis secara sederhana segala tipu daya mereka

Pertama, soal subsidi. Di dalam APBN 2012 Rp. 123,6 triliun dianggarkan untuk subsidi BBM. Jika harga minyak dunia terus melonjak, kemungkinan subsidi mencapai Rp. 178,6 triliun. Angka ini berarti hanya 12,4 persen dari total APBN Rp. 1.439 trilun untuk 240 juta penduduk Indonesia. Sementara belanja birokrasi untuk 4,7 juta pegawai menembus angka Rp. 733 triliun atau sebesar 50,9 persen APBN. Jadi dari sini nampak ketidak berpihakan pemerintah. Pemerintah lepas tangan mengikuti harga minyak internasional atau dengan kata lain mengamalkan ekonomi liberal.

Kedua, soal efektivitas subsidi (mempertahankan BBM pada harga lama sebesar Rp. 4.500). Memang harus diakui, selama ini subsidi sebagian besar dinikmati oleh orang-orang mampu pengguna roda empat. Akan tetapi menaikkan harga bukan solusi, karena masyarakat miskin yang akan merasakan dampaknya.

Harga-harga barang, tentu akan atau bahkan telah naik sehingga menambah jumlah orang miskin. Menurut BPS, kenaikan harga beras sebagai kebutuhan pokok, menambah jumlah orang miskin sebesar 25 persen. Artinya akan ada 25 persen orang miskin baru di Indonesia jika harga BBM dinaikkan.

Oleh karena itu solusi kongkrit adalah membuat regulasi khusus pengguna kendaraan pribadi roda empat ini. Intinya regulasi tersebut mewajibkan mereka menggunakan pertamax atau BBM non subsidi karena secara ekonomi, mereka ini memiliki kemampuan daya beli yang tinggi.

Ketiga, penggunaan energi alternatif. Indonesia ini sangat kaya raya dengan beragam varian suber energi yang bisa direkayasa menjadi bahan bakar. Diantaranya biodiesel, bioetanol, gas alam, panas bumi, bahkan kotoran ternak, kulit jeruk hingga air pun bisa direkayasa menjadi bahan bakar sebagaiman dilakukan oleh salah seorang siswa di Kabupaten Maros, Sulsel yang menyulap kulit jeruk sebagai bahan bakar pengganti minyak tanah. Atau temuan siswa SMK di Langsa Aceh, yang mengubah air menjadi energi bahan bakar. Namun pertanyaannya, sejauhmana keberpihakan pemerintah rerhadap pengembangan energi alternatif ini. Mengenai temuan siswa SMK di Aceh misalnya, ternyata Malysia telah lebih dahulu menawar paten alat tersebut untuk dikembangkan. Sementara pemerintah kita, jangankan mengembangkan, anggaran untuk riset saja sangat minim. Hanya 0,08 persen dari PDB. Miris!

Keempat, soal tawaran kompensasi yang lebih besar unsur kepentingan politisnya. Jika menaikkan harga BBM sebesar Rp. 1.500, konon katanya pemerintah akan memberi kompensasi dalam bentuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Rp. 150.000 setiap bulan. Entah jumlah bantuan tersebut per keluarga atau per orang, yang jelas sangat tidak rasional di tengah kenaikan harga-harga barang. 

Ketika menyampaikan materi “Pailit Minyak Negeri Otopilot” di kampus Universitas Negeri Jakarta Rabu (14 Maret 20012), salah seorang peserta yang juga menjadi petugas lapangan mendata penerima BLSM ini memberi bocoran. Di daerah kerjanya, di Depok Jawa Barat, kebutuhan standar masyarakat per hari sebesar Rp. 62.000 dengan bentuk kebutuhan pangan (beras, gula, dll) dan non pangan (listrik, pemukiman, transportasi,dll). Artinya, untuk satu orang di Depok, sebenarnya butuh Rp. 1.860.000 perbulan. Jadi adalah bentuk gagasan tidak manusiawi hanya memberi kompensasi sebesar Rp. 150.000 perbulan.

Sementara dalam kalkulasi ekonomi, meminjam data Reforminer Institute, kenaikan harga BBM bisa menyebabkan tambahan inflasi hingga 2,14 persen (menjadi sekitar 7 persen). Inflasi sudah barang tentu menggangu performance ekonomi nasional. Daya beli masyarakat menurun sebagai akibat dari naiknya harga-harga barang dan terkoreksinya nilai uang.

Permintaan (demand) pasti ikut terkoreksi sehingga income industry barang dan jasa terkait, mengalami penururnan. Efeknya, untuk efisiensi dan menghindari over stock, industri terpaksa menurunkan produksi mereka. Hal ini tentu menyebabkan berkurangnya kebutuhan dan permintaan tenaga kerja sehingga bisa berakibat pada pemutusan hubungan kerja (PKH) dan moratorium penerimaan tenaga kerja yang berarti masalah sosial baru, pengangguran. 

Lebih jauh, menurunnya income perusahaan juga berpengaruh pada penerimaan kas negara dari sektor pajak. Maka sebagai simpulan, rencana menaikkan harga BBM tak boleh dilihat pada satu arah. Pemerintah harusnya cerdas membaca semua potensi kerugian yang ditimbulkan oleh rencana lepas tangan dari kebutuhan vital masyarakat tersebut. Termasuk kerugian politik bagi diri mereka sendiri. Karena kami gerakan rakyat akan terus melawan penguasa dzalim yang menindas rakyat!