Kenaikan BBM dan BLT produk Kebijakan Pemerintah Neoliberalisme..>> ....Menurut laporan MDG 2007 untuk Indonesia, kenaikan harga BBM yang terjadi pada tahun 2005 menyebabkan kenaikan persentase penduduk miskin dari 15,97% (2005) menjadi 17,75% (2006). Angka kemiskinan setelah penerapan kenaikan harga BBM melonjak menjadi 39,05 juta jiwa pada 2006. Jumlah penduduk miskin ini adalah yang tertinggi pasca reformasi tahun 1998. Nyatalah bahwa program BLT tidak lebih hanya berupa hiburan sementara bagi rakyat miskin.>> ...BLT kebijakan Neoliberal Carlos Vilas, seorang sosiolog di National Autonomous University of Mexico (UNAM), menyebut program semacam BLT ini adalah “kebijakan sosial neoliberal”...>> ..Carlos Vilas: "Neoliberalisme memandang peningkatan kemiskinan sebagai suatu penyakit, bukannya konsekuensi sistem ekonomi yang ada. "Sederhananya Neoliberal mensyaratkan dua hal. Pertama, meminimalisir intervensi negara. Dan kedua, mengakui kebebasan individu. Diberlakukannya BLT dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur adalah bentuk pemerintah untuk mengurangi perannya dalam kehidupan masyarakat. ..>> ..tentunya sangat berlawanan dengan semangat yang dibawa dalam Pasal 33 ayat 2 UUD45, yang menyebutkan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. ” Sebelum negara ini benar-benar menjadi negara amburadul, perlu dipertanyakan apakah indonesia masih bisa disebut negara berasaskan Pancasila, ketika semua kegiatan pemerintahannya lebih menerapkan ideologi neoliberalisme?..??!!>>> Kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 April mendatang bukanlah hal yang tepat. Belajar dari pengalaman di tahun 2005, Pemerintah menaikkan harga BBM sebesar 130%, dari semula Rp 1.800,- naik menjadi Rp 2.400,-. Kebijakan tersebut memicu kenaikan harga kebutuhan pokok secara umum, dikarenakan BBM merupakan faktor produksi yang dapat dikategorikan sebagai cost atau biaya. Pada tahun 2005 kenaikan BBM meningkatkan laju inflasi sebesar 7% mengakibatkan bertambahnya penduduk miskin sebesar 4,4 juta jiwa. Buruknya pengelolaan sumber daya serta regulasi migas pro asing menyebabkan harga BBM yang harus dibayar masyarakat menjadi sangat mahal...>>> Hasil Pemantauan dan penelitian.. di Jabodetabek... Rakyat yang berpenghasilan ..Rp 3 juta kebawah... =72 ++%, Rakyat berpenghasilan Rp 3-5 juta= 15%, dan Rakyat berpenghasilan Rp 5-10 juta =5%, Sedang diatas Rp 10 juta-25 juta = 3% dan Penghasilan diatas Rp 25 juta-50 juta= 3% dan yang berpenghasilan Rp 50juta ++ 2%...??!!>> Penggunaan BBM bersubsidi oleh Rakyat ... >> Sedang orang2 kaya.. konon mobil2 mewah pada dasarnya mereka menggunakan petramax... dll bukan premium.. yang bersubdisi..>> Jadi tidak benar banhwa premium digunakan oleh rakyat yang kaya.. tetapi oleh rakyat yang umumnya miskin dan kendaraan umum..>>> Jadi sinyalemen pemerintah itu salah..!!!>> Hentikan Kenaikan Harga BBM..>>Tolak Kenaikan harga.BBM >>> Pemerintahan SBY dan DPR Berdusta terhadap Rakyat..>> ..

Kenaikan BBM dan BLT adalah Kebijakan Pemerintah Neoliberalisme

By: Muhamad Ihsan

Mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Negeri Jakarta

Kebijakan Kenaikan BBM bersubsidi yang akan di tetapkan pada 01 April 2012 mendapatkan pertentangan keras dari berbagai elemen masyarakat, kebijakan ini belum diterapkan namun sudah menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari naiknya harga pangan hingga maraknya aksi penimbunan BBM hampir di seluruh daerah. Keadaan ini semakin memperburuk keadaan, dan tampaknya pemerintah memang belum siap baik dalam antisipasi ataupun persiapan kenaikan harga BBM itu sendiri.

Naiknya Harga BBM disebabkan melonjaknya Harga minyak mentah di pasar international yang terus menanjak hingga lebih dari 104, 70 dollar AS per barel, dipicu oleh memanasnya suasana di Iran dan Timur Tengah yang notabene negara penghasil minyak di dunia.

Kenaikan harga minyak mentah dunia tersebut berdampak pada pembengkakan APBN di mana pada APBN 2012 harga minyak diasumsikan 95 dollar AS per barel. Pemerintah Berasumsi tidak semua rakyat kecil dapat menikmati Subsidi BBM. Subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh pabrik-pabrik, industri-industri besar ataupun dinikmati oleh orang-orang kaya meskipun pemerintah sudah melaksanakan program subsidi langsung ke rakyat kecil.

Menurut Anggota Komisi VII dari Fraksi Golkar Satya W Yudha Jika Pemerintah jadi menaikkan harga BBM menjadi Rp6.000, - negara akan menghemat (subsidi BBM) 57 triliun, tapi 12 bulan. Dikurangi 4 bulan itu sekitar 38 triliun. sebesar 25 Triliun dari hasil penghematan akan digunakan untuk BLT, sehingga sisa penghematan diperkirakan hanya sekitar 13 Triliun saja.

...Pemerintah akan lepas tangan dan menyerahkan semua keadaan ekonomi kepada pasar. dalam hal ini pasar yang di dominasi oleh asing...

BLT dinilai sebagai solusi praktis pemerintah untuk melepas tanggung jawab kepada rakyatnya. karena BLT hanya dilakukan untuk jangka waktu yang singkat atau beberapa bulan saja, lalu pemerintah akan lepas tangan dan menyerahkan semua keadaan ekonomi kepada pasar. dalam hal ini pasar yang di dominasi oleh asing.

Dampak dari rencana pemerintah menaikkan harga BBM sudah terasa sebelum kebijakan itu diberlakukan. mulai dari penimbunan BBM di berbagai daerah, hingga naiknya harga pangan di pasaran adalah bukti pemerintah tidak siapnya pemerintah untuk mengantisipasi atau memberi solusi dari kebijakan yang akan ditetapkan.

Analisis pemerintah bahwa BBM bersubsidi lebih banyak di konsumsi oleh orang-orang kaya perlu dikaji ulang. mobil dan motor saat ini tidak dapat dijadikan alat legitimasi orang-orang mampu. pada kenyataannya di tengah maraknya usaha kredit kendaraan bermotor memudahkan masyarakat untuk mempunyai motor dan mobil. mulai dengan Down Payment (DP) Rp500ribu hingga tanpa DP mudah sekali untuk didapatkan. pada kenyataannya peningkatan kendaraan bermotor di indonesia setelah maraknya sistem kredit pada pembelian kendaraan bermotor. Sehingga perlu dikaji kembali apakah mobil dan motor pribadi yang ada di indonesia bisa menjadi alat legitimasi kekayaan seseorang.

BLT kebijakan Neoliberal

Carlos Vilas, seorang sosiolog di National Autonomous University of Mexico (UNAM), menyebut program semacam BLT ini adalah “kebijakan sosial neoliberal”.

Menaikkan harga BBM ini adalah pelaksanaan dari neoliberalisme migas dengan cara menyerahkan harga BBM kepada Mekanisme Pasar. Menjadikan BLT untuk menyembunyikan kebijakan neoliberal ini hanyalah dalih (baca: kebohongan) Pemerintah. Sudah Menjadi Rutinitas semua rakyat Indonesia Pemerintah selalu menjelaskan, kenaikan BBM dilakukan untuk mengurangi penggunaan BBM bersubsidi oleh orang kaya, seperti yang pernah JK jelaskan “bahwa kenaikan BBM dimaksudkan agar pemerintah tidak mensubsidi orang kaya”. Pada kenyataannya belum ada penelitian ilmiah yang membenarkan pernyataan tersebut, sampai saat ini itu semua hanyalah bentuk propaganda pemerintah untuk meyakinkan rakyatnya untuk menaikkan harga BBM. Dengan adanya BLT seakan akan pertolongan yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan, menyulap kenaikan BBM agar menguntungkan rakyat miskin.

...Menaikkan harga BBM ini adalah pelaksanaan dari neoliberalisme migas dengan cara menyerahkan harga BBM kepada Mekanisme Pasar...

Menurut laporan MDG 2007 untuk Indonesia, kenaikan harga BBM yang terjadi pada tahun 2005 menyebabkan kenaikan persentase penduduk miskin dari 15,97% (2005) menjadi 17,75% (2006). Angka kemiskinan setelah penerapan kenaikan harga BBM melonjak menjadi 39,05 juta jiwa pada 2006. Jumlah penduduk miskin ini adalah yang tertinggi pasca reformasi tahun 1998. Nyatalah bahwa program BLT tidak lebih hanya berupa hiburan sementara bagi rakyat miskin.

Carlos Vilas: "Neoliberalisme memandang peningkatan kemiskinan sebagai suatu penyakit, bukannya konsekuensi sistem ekonomi yang ada. "Sederhananya Neoliberal mensyaratkan dua hal. Pertama, meminimalisir intervensi negara. Dan kedua, mengakui kebebasan individu. Diberlakukannya BLT dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur adalah bentuk pemerintah untuk mengurangi perannya dalam kehidupan masyarakat.

Kenyataan ini tentunya sangat berlawanan dengan semangat yang dibawa dalam Pasal 33 ayat 2 UUD45, yang menyebutkan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. ”

Sebelum negara ini benar-benar menjadi negara amburadul, perlu dipertanyakan apakah indonesia masih bisa disebut negara berasaskan Pancasila, ketika semua kegiatan pemerintahannya lebih menerapkan ideologi neoliberalisme? [voa-islam.com]

Kenaikan Harga BBM Pilihan Keliru

By: Raufan Tazakka
Mahasiswa Magister  Sains Ekonomi Islam Universitas Airlangga
http://www.voa-islam.com/news/citizens-jurnalism/2012/03/25/18348/kenaikan-harga-bbm-pilihan-keliru/

Kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 April mendatang bukanlah hal yang tepat. Belajar dari pengalaman di tahun 2005, Pemerintah menaikkan harga BBM sebesar 130%, dari semula Rp 1.800,- naik menjadi Rp 2.400,-. Kebijakan tersebut memicu kenaikan harga kebutuhan pokok secara umum, dikarenakan BBM merupakan faktor produksi yang dapat dikategorikan sebagai cost atau biaya. Pada tahun 2005 kenaikan BBM meningkatkan laju inflasi sebesar 7% mengakibatkan bertambahnya penduduk miskin sebesar 4,4 juta jiwa.
Buruknya pengelolaan sumber daya serta regulasi migas pro asing menyebabkan harga BBM yang harus dibayar masyarakat menjadi sangat mahal.

... regulasi migas pro asing menyebabkan harga BBM yang harus dibayar masyarakat menjadi sangat mahal...

Menurut syariat Islam, BBM termasuk kepemilikan umum dan tidak boleh diprivatisasi atau dimiliki oleh individu. Dalam hadits riwayat imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda: “Orang muslim berserikat pada tiga hal: api, air, dan padang rumput.” BBM termasuk Energi yang seharusnya pemerintah kelola dengan baik untuk kepentingan rakyatnya.
Kebijakan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) juga tidak akan meningkatkan tingkat kesejahteraan rakyat dan mengentaskan kemiskinan, karena pendapatan meningkat tidak diimbangi dengan kenaikan harga kebutuhan pokok yang merangkak naik. Saatnya sistem ekonomi dikelola dengan Syariah Islam, rakyat makmur, sejahtera tanpa hutang yang membebankan negara. [voa-islam.com]