Indonesia 'Should Be Ashamed of Failure to Reduce Poverty'
+ Angka Penduduk Miskin Naik 2,7 Juta Orang
Refl: Beberapa bulan lalu salah seorang menteri rezim SBY mempropagandakan, bahwa angka kemiskinan akan menjadi 0 [nol] pada tahun 2014. Sekarang akhir tahun 2011 dan sebentar lagi sudah tahun 2014. Baru dibentuk kabinet “reshuffle” lama baru dengan banyak wakil menterinya, apakah ada kemungkinan bagi mereka ini untuk membuat 2,7 juta orang keluar dari kemiskinan, apabila tidak bisa dicapai angka kemiskinan menjadi nol? Bagi para pendukung rezim yang pandai ilmu, termasuk ilmu gaib, mohon pencerahan apakah ucapan sang menteri akan menjadi kenyataan nol besar?
Indonesia 'Should Be Ashamed of Failure to Reduce Poverty'
Aguis Triyono | October 27, 2011
The combined wealth of Indonesia’s 40 richest people is equivalent to that of about 60 million of its poorest citizens, a nongovernmental organization said on Wednesday.
“In 2010, we noted that the wealth of these 40 people had reached Rp 680 trillion [$76.8 billion],” said Setyo Budiantoro, the executive director of the Center for Welfare Studies (Prakarsa).
“This is about 10.3 percent of Indonesia’s entire gross domestic product.”
That Rp 680 trillion, Setyo said, also represented the wealth of about 15 million of the country’s poorest families, or about 60 million people.
“The economy is now dominated by a group of super-rich people who number very few,” he said.
The percentage of Indonesia’s GDP made up by the net worth of Indonesia’s super-rich is far larger than that of countries like the United States, Germany, China and Japan, Setyo added.
Even though the combined value of the country’s 100 million bank accounts stood at Rp 2,400 trillion, he said, about 40,000 bank account holders accounted for close to Rp 1,000 trillion of the total amount.
“These various facts show how high the wealth disparity and the poverty level is in Indonesia,” Setyo said.
Citing research conducted by the Asian Development Bank, Setyo said that within just three years the number of poor Indonesians had risen by about 6.7 percent to 43.1 million in 2011.
The country’s performance in eradicating poverty was even worse than Southeast Asian neighbors Cambodia and Laos, which during the same period each managed to lower the number of their poor.
“Based on the ADB data, in the past three years Cambodia has been able to reduce poverty from 4.1 million people in 2009 to 4.09 million in 2011 while Laos cut poverty from 2.18 million in 2009 to 2.04 million in 2011,” he said.
“In Southeast Asia, Indonesia is the only country in which poverty is on the rise. Compare that to Laos and Cambodia, which have few natural resources and bad government. This shows that the government has failed in its battle against poverty.”
Setyo also accused the government of manipulating its poverty line for political purposes.
The Central Statistics Agency (BPS), he said, put the number of Indonesia’s poor at just 30.2 million, which is much lower than the ADB’s 43.12 million.
While the ADB marks the country’s poverty line at an earning level of $1.25 per day, the government has set it at $1.13.
Setyo said that if Indonesia did as many other countries and set its poverty line at $2 per day, the statistic for the number of poor here would further increase to reach at least 117 million, or about half the population.
“In 2010, we noted that the wealth of these 40 people had reached Rp 680 trillion [$76.8 billion],” said Setyo Budiantoro, the executive director of the Center for Welfare Studies (Prakarsa).
“This is about 10.3 percent of Indonesia’s entire gross domestic product.”
That Rp 680 trillion, Setyo said, also represented the wealth of about 15 million of the country’s poorest families, or about 60 million people.
“The economy is now dominated by a group of super-rich people who number very few,” he said.
The percentage of Indonesia’s GDP made up by the net worth of Indonesia’s super-rich is far larger than that of countries like the United States, Germany, China and Japan, Setyo added.
Even though the combined value of the country’s 100 million bank accounts stood at Rp 2,400 trillion, he said, about 40,000 bank account holders accounted for close to Rp 1,000 trillion of the total amount.
“These various facts show how high the wealth disparity and the poverty level is in Indonesia,” Setyo said.
Citing research conducted by the Asian Development Bank, Setyo said that within just three years the number of poor Indonesians had risen by about 6.7 percent to 43.1 million in 2011.
The country’s performance in eradicating poverty was even worse than Southeast Asian neighbors Cambodia and Laos, which during the same period each managed to lower the number of their poor.
“Based on the ADB data, in the past three years Cambodia has been able to reduce poverty from 4.1 million people in 2009 to 4.09 million in 2011 while Laos cut poverty from 2.18 million in 2009 to 2.04 million in 2011,” he said.
“In Southeast Asia, Indonesia is the only country in which poverty is on the rise. Compare that to Laos and Cambodia, which have few natural resources and bad government. This shows that the government has failed in its battle against poverty.”
Setyo also accused the government of manipulating its poverty line for political purposes.
The Central Statistics Agency (BPS), he said, put the number of Indonesia’s poor at just 30.2 million, which is much lower than the ADB’s 43.12 million.
While the ADB marks the country’s poverty line at an earning level of $1.25 per day, the government has set it at $1.13.
Setyo said that if Indonesia did as many other countries and set its poverty line at $2 per day, the statistic for the number of poor here would further increase to reach at least 117 million, or about half the population.
++++
Rabu, 26 Oktober 2011 18:33
Jakarta - http://blog.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/page=187
Selama tiga tahun terakhir ini, jumlah penduduk miskin Indonesia meningkat hingga 2,7 juta orang. Pada tahun 2008 angkanya masih berada di angka 40,4 juta orang. Tahun 2010 meningkat menjadi 43,1 juta jiwa.
Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa Setyo Budiantoro mengatakan, jumlah penduduk miskin di negara kita ini merupakan tertinggi di kawasan negara-negara Asia Tenggara. Pasalnya bila dibandingkan dengan Laos dan Kamboja saja, Indonesia jauh tertinggal dalam kebijakan pengentasan kemiskinanannya.
"Jangankan dibandingkan dengan Thailand dan Malaysia, Indonesia bahkan tertinggal dari Kamboja dan Laos dalam menanggulangi angka kemiskinan," terang Budiantoro dalam perss conference bertema Update Kemiskinan dan Kesenjangan Terkini, di Warung Daun Cikini Jakarta, Rabu (26/10/2011).
Mengutip data yang dikeluarkan Asian Development Bank (ADB) per 2011, negara dengan jumlah penduduk miskinnya terkecil adalah Thailand, yaitu 0,11 juta per 2010. Kemudian ada negara Laos dan Kamboja, masing-masing 2,04 juta jiwa dan 4,09 juta jiwa. Malaysia yang sebelumnya negara yang banyak belajar dengan kita, ternyata sukses dalam menanggulangi angka kemiskinannya. Di negara ini tidak ada yang miskin.
Kategori miskin yang dibuat ADB ini berdasarkan asumsi pendapatan di bawah US$ 1,25 Puschasing Power Parity (PPP) atau setara dengan Rp 7.800 per hari. Angka ini lebih besar tak kurang dari 12 sen dollar AS (tak sampai Rp 750) dibandingkan dengan yang ditetapkan BPS US$ 1,13 PPP atau setara Rp 7.060 per hari.
Tingginya angka kemiskinan rupanya diikuti oleh lebarnya jurang kesenjangan antara kaya miskin. Sumber-sumber ekonomi semakin terkonsentrasi pada segelintir orang. Ada 40 orang terkaya di Indonesia yang kekayaannya mencapai Rp 680 triliun atau setara dengan 10,3 persen Product Domestic Bruto (PDB) nasional.
Dengan mengutip sumber New York Times per 2011 bahwa presentase akumulasi kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia tersebut terhadap PDB di Indonesia terbesar dibandingkan negara-negara maju, yaitu 10,3 persen. Amerika saja yang jumlah orang kayanya mencapai 400 orang ternyata hanya 9,4 persen. Demikian dengan China yang orang kayanya mencapai 115 orang, ternyata hanya 3,9 persen.
"Yang terjadi bukanlah semua tumbuh, namun kaya yang lebih cepat seperti yang diklaim seperti saat ini. Sekarang yang ada di masyarakat kita yang kaya meningkat cepat, tetapi yang miskin makin melarat."
Akibat dari ketimpangan itu, Perkumpulan Prakarsa menengarai telah terjadi sejumlah dampak krusial di masyarakat. Yakni kepemilikan lahan yang makin terkonsentrasi pada kalangan berduit. 40 persen penduduk kita yang bergerak di sektor pertanian
dan banyak yang hidup miskin, dikarenakan mereka hanya bekerja sebagai buruh tani tak berlahan (landless).
Tidak hanya itu, ekses yang cukup mengkhawatirkan adalah lonjakan besar-besaran urbanisasi. Tingkat urbanisasi kita sangat mengkhawatirkan bahkan melampaui negara berkembang seperti China dan India.
Sektor formal yang menjadi tumpuan peningkatan ekonomi masyarakat bawah, justru kurang diperhatikan oleh pemerintah. Lembaga-lembaga perbankan pun kurang percaya memberikan modal kepada pelaku usaha kecil. Mereka lebih memilih menyimpan uangnya dalam bentuk Sertifikan Bank Indonesia (SBI), dibanding menyalurkan kredit usaha kecil menengah.
Sementara itu, peneliti Prakarsa Fajar mengkhawatirkan kemungkinan akan terjadi bencana sosial bila berbagai permasalahan sosial dan dampaknya tidak segera diatasi oleh pemerintah. "Krisis keuangan yang terjadi di Amerika telah menggerakan gerakan pembangkangan sosial. Tidak menutup kemungkinan Indonesia juga akan mengalaminya," ungkap Fajar. [am]
"Jangankan dibandingkan dengan Thailand dan Malaysia, Indonesia bahkan tertinggal dari Kamboja dan Laos dalam menanggulangi angka kemiskinan," terang Budiantoro dalam perss conference bertema Update Kemiskinan dan Kesenjangan Terkini, di Warung Daun Cikini Jakarta, Rabu (26/10/2011).
Mengutip data yang dikeluarkan Asian Development Bank (ADB) per 2011, negara dengan jumlah penduduk miskinnya terkecil adalah Thailand, yaitu 0,11 juta per 2010. Kemudian ada negara Laos dan Kamboja, masing-masing 2,04 juta jiwa dan 4,09 juta jiwa. Malaysia yang sebelumnya negara yang banyak belajar dengan kita, ternyata sukses dalam menanggulangi angka kemiskinannya. Di negara ini tidak ada yang miskin.
Kategori miskin yang dibuat ADB ini berdasarkan asumsi pendapatan di bawah US$ 1,25 Puschasing Power Parity (PPP) atau setara dengan Rp 7.800 per hari. Angka ini lebih besar tak kurang dari 12 sen dollar AS (tak sampai Rp 750) dibandingkan dengan yang ditetapkan BPS US$ 1,13 PPP atau setara Rp 7.060 per hari.
Tingginya angka kemiskinan rupanya diikuti oleh lebarnya jurang kesenjangan antara kaya miskin. Sumber-sumber ekonomi semakin terkonsentrasi pada segelintir orang. Ada 40 orang terkaya di Indonesia yang kekayaannya mencapai Rp 680 triliun atau setara dengan 10,3 persen Product Domestic Bruto (PDB) nasional.
Dengan mengutip sumber New York Times per 2011 bahwa presentase akumulasi kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia tersebut terhadap PDB di Indonesia terbesar dibandingkan negara-negara maju, yaitu 10,3 persen. Amerika saja yang jumlah orang kayanya mencapai 400 orang ternyata hanya 9,4 persen. Demikian dengan China yang orang kayanya mencapai 115 orang, ternyata hanya 3,9 persen.
"Yang terjadi bukanlah semua tumbuh, namun kaya yang lebih cepat seperti yang diklaim seperti saat ini. Sekarang yang ada di masyarakat kita yang kaya meningkat cepat, tetapi yang miskin makin melarat."
Akibat dari ketimpangan itu, Perkumpulan Prakarsa menengarai telah terjadi sejumlah dampak krusial di masyarakat. Yakni kepemilikan lahan yang makin terkonsentrasi pada kalangan berduit. 40 persen penduduk kita yang bergerak di sektor pertanian
dan banyak yang hidup miskin, dikarenakan mereka hanya bekerja sebagai buruh tani tak berlahan (landless).
Tidak hanya itu, ekses yang cukup mengkhawatirkan adalah lonjakan besar-besaran urbanisasi. Tingkat urbanisasi kita sangat mengkhawatirkan bahkan melampaui negara berkembang seperti China dan India.
Sektor formal yang menjadi tumpuan peningkatan ekonomi masyarakat bawah, justru kurang diperhatikan oleh pemerintah. Lembaga-lembaga perbankan pun kurang percaya memberikan modal kepada pelaku usaha kecil. Mereka lebih memilih menyimpan uangnya dalam bentuk Sertifikan Bank Indonesia (SBI), dibanding menyalurkan kredit usaha kecil menengah.
Sementara itu, peneliti Prakarsa Fajar mengkhawatirkan kemungkinan akan terjadi bencana sosial bila berbagai permasalahan sosial dan dampaknya tidak segera diatasi oleh pemerintah. "Krisis keuangan yang terjadi di Amerika telah menggerakan gerakan pembangkangan sosial. Tidak menutup kemungkinan Indonesia juga akan mengalaminya," ungkap Fajar. [am]
Kenaikan Harga BBM Tambah Jumlah Orang Miskin di Babel
PANGKALPINANG--MICOM:
Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi mulai 1 April 2012 mendatang, akan berimbas bertambahnya orang miskin khususnya di Bangka Belitung.
Hal ini disebabkan kenaikan harga BBM subsidi picu naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok dan sejumlah barang-barang lainya.
"kenaikan BBM akan terjadi dampak langsung terhadap kenaikan barang-barang yang berhubungan langsung dengan BBM baik itu karena produksi maupun distribusinya," kata Kepala Badan pusat Statistik (BPS) Provinsi Bangka Belitung, Teguh Pramono, Kamis (8/3).
Ia mengatakan penduduk miskin di Babel periode September 2011 sebanyak 65.550 orang atau 5,16 persen dari total jumlah penduduk Bangka Belitung. Jika kenaikan BBM diikuti dengan kenaikan barang otomatis jumlah warga yang jatuh miskin bertambah. Apalagi sampai perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena tidak kuat menanggung biaya produksi.
"Terjadi penurunan daya beli atau konsumsi terutama bagi orang kelompok berpendapatan tetap. Yang biasa beli beras 20 kilogram cuma bisa beli 17 kilogram. Semakin banyak orang yang mendekati
garis kemiskinan, atau kasarnya orang miskin akan bertambah," ungkap Teguh.
Sembari menyebutkan di Babel konsumsi BBM untuk industri tidak begitu besar. Pihaknya mencatat kebutuhan BBM industri hanya 111.300.072 liter untuk tahun 2012. (RF/OL-04)
Hal ini disebabkan kenaikan harga BBM subsidi picu naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok dan sejumlah barang-barang lainya.
"kenaikan BBM akan terjadi dampak langsung terhadap kenaikan barang-barang yang berhubungan langsung dengan BBM baik itu karena produksi maupun distribusinya," kata Kepala Badan pusat Statistik (BPS) Provinsi Bangka Belitung, Teguh Pramono, Kamis (8/3).
Ia mengatakan penduduk miskin di Babel periode September 2011 sebanyak 65.550 orang atau 5,16 persen dari total jumlah penduduk Bangka Belitung. Jika kenaikan BBM diikuti dengan kenaikan barang otomatis jumlah warga yang jatuh miskin bertambah. Apalagi sampai perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena tidak kuat menanggung biaya produksi.
"Terjadi penurunan daya beli atau konsumsi terutama bagi orang kelompok berpendapatan tetap. Yang biasa beli beras 20 kilogram cuma bisa beli 17 kilogram. Semakin banyak orang yang mendekati
garis kemiskinan, atau kasarnya orang miskin akan bertambah," ungkap Teguh.
Sembari menyebutkan di Babel konsumsi BBM untuk industri tidak begitu besar. Pihaknya mencatat kebutuhan BBM industri hanya 111.300.072 liter untuk tahun 2012. (RF/OL-04)
Duh! BBM Naik, Orang Miskin Bakal Bertambah 1,5%
Jakarta - Pemerintah mengakui kenaikan harga BBM subsidi yang rencananya akan dilakukan sebesar Rp 1.500 bakal menambah jumlah orang miskin di Indonesia. Menko Kesra Agung Laksono menyatakan, dengan kisaran kenaikan harga BBM subsidi Rp 1.000-Rp 2.000 per liter, maka jumlah penduduk miskin akan bertambah antara 1-1,5%. "Apakah Rp 1.000 atau Rp 2.000 naiknya. Akan kenaikan jumlah penduduk miskin antara 1-1,5%. Namun ini bisa ditanggulangi dengan program kompensasi," jelas Agung pada acara Bank Dunia di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis (1/3/2012). Menurut data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 29,89 juta penduduk Indonesia (12,36%) masih miskin hingga September 2011. Angka itu memang turun 130 ribu orang (0,13%) dibandingkan Maret 2011 yang sebesar 30,02 juta orang (12,49%). Dikatakan Agung, untuk menahan laju penambahan orang miskin itu, pemerintah akan memberikan kompensasi berupa bantuan langsung tunai (BLT). Saat ini program tersebut masih harus dibahas dengan DPR sehigga pada 1 April 2012 saat harga BBM naik, program BLT bisa langsung jalan bersamaan. Selain BLT, Agung mengatakan pemerintah juga akan memberikan program beras miskin (raskin) dan beasiswa dalam rangka mencegah kenaikan jumlah penduduk miskin tersebut. Seperti diketahui, kemarin Menteri ESDM Jero Wacik secara resmi ke Komisi VII DPR, Menteri ESDM Jero Wacik mengajukan kenaikan harga BBM subsidi. Pemerintah minta harga bensin premium dan solar naik Rp 1.500/liter. Namun ini belum disetujui Komisi VII DPR. |
udah banyak malah bakal makin banyak, hadehhhh
katanya pemerintah bakal ngurangin, ini malah nambahin!
BAYANG2 KESENGSARAAN DENGAN KEBIJAKAN MENAIKAN HARGA BBM
Kebijakan menaikkan BBM bersubsidi di Bulan April mendatang membuat seolah-olah pemerintah tidak ingin melihat rakyatnya tersenyum. Terlebih lagi di kota Batam, baru saja Buruh mendapatkan angin surga dengan kenaikan UMK yang cukup signifikan pada tahun 2012 ini, alih-alih diiringi dengan kontrol harga kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat, pemerintah justru menaikkan harga BBM dengan memberikan dua opsi kepada masyarakat.
Opsi pertama, kenaikan harga jual premium dan solar Rp 1.500 per liter. Sedangkan opsi kedua, pemerintah memberikan subsidi tetap maksimum senilai Rp2.000 per liter untuk premium dan solar bersubsidi. Dengan opsi kedua tersebut, harga BBM bersubsidi akan mengalami fluktuasi sesuai dengan Indonesia crude oil price (ICP) atau pergerakan harga minyak mentah Indonesia.
Berdasarkan kajian Universitas Indonesia, kenaikan harga bensin dan solar Rp 1.500 per liter akan menimbulkan tambahan inflasi 2,15 persen, tambahan kemiskinan 0,98 persen, penurunan daya beli 2,10 persen, dan penghematan subsidi BBM nasional Rp 31,58 triliun.
Sementara subsidi tetap Rp 2.000 per liter akan menyebabkan tambahan inflasi 2,43 persen, tambahan kemiskinan 1,15 persen, penurunan daya beli 2,37 persen, dan penghematan subsidi BBM nasional Rp 25,77 triliun.
Andaikan masyarakat benar-benar boleh memilih tentu sebagian besar masyarakat tidak akan memilih satu pun di antara dua pilihan tersebut. Karena keduanya hanya akan membuat masyarakat semakin terbebani. Apalah gunanya gaji yang naik jika justru didampingi kenaikan BBM yang akan berdampak pada naiknya kebutuhan hidup sehari-hari.
Selain itu, berdasarkan kajian dari Universitas Indonesia tersebut, tak bisa ditutupi bahwa kebijakan ini akan meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia. Di awal tahun 2012 kemarin, Badan Pusat Statistik (BPS) mengklaim Selama kurun wakktu maret hingga september 2011 jumlah penduduk miskin menurun dari 30,02 juta orang menjadi 29,89 juta orang atau turun 0,13 juta orang.
Secara persentase jumlah penduduk miskin tersebut menurun dari 12,49 persen menjadi 12,36 persen atau sekitar 0,13 persen. Belum menjadi angka penurunan yang membanggakan tentunya, apalagi jika dibandingkan dengan Kajian Universitas Indonesia terhadap kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 0,98 persen hingga 1,15 persen jika BBM benar-benar dinaikkan.
Sebagai bentuk antisipasi atas ancaman bayang-bayang kemiskinan yang akan menyelimuti penduduk Indonesia, berbagai menteri pun lantas meluncurkan berbagai program bantuan sosial yang akan membantu memperpanjang nafas masyarakat.
Mulai dari menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat, Agung Laksono yang berencana memberikan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebesar Rp. 150.000 setiap bulan kepada masyarakat kurang mampu, hingga rencana Mendikbud Mohammad Nuh menaikkan bantuan siswa miskin untuk siswa sekolah dasar dan sekolah menengah baik dari biaya pendidikan maupun jumlah penerimanya.
Harus diakui program tersebut tentunya memang akan sangat bermanfaat bagi masyarakat, namun akankah program bantuan pendamping ini akan efektif mengiringi kenaikan harga BBM ?
Jika kita mau melihat ke belakang tentunya kita akan melihat bahwa program bantuan sosial sering kali tidak tepat sasaran dan tersalurkan dengan baik. Ketidaktepatan ini sangat dipengaruhi masih adanya petugas yang tidak bisa memegang amanah, atau pun masyarakat yang nakal dengan mengaku-ngaku miskin.
Jangan Naikkan Harga BBM
Sebelumnya kita harus pahami dulu pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi bukan tanpa alasan. Semakin menegangnya hubungan antara Iran sebagai Negara produsen minyak tebesar ke empat di dunia dengan Negara-negara Eropa, Amerika Serikat maupun Israel, membuat iran mengambil keputusan untuk menghentikan ekspor minyak ke Negara-negara yang menentang program pengembangan nuklirnya.
Keputusan Iran tersebut memberikan impact yang besar khususnya bagi Negara Uni Eropa yang jatuh kedalam krisis keuangan sejak awal 2008 lalu. Harga minyak dalam euro tercatat mencapai rekor tertinggi sejak kamis (23/2), minyak mentah light sweet untuk pengiriman April, naik 64 persen menjadi lebih dari USD 108 per barel, sedangkan minyak mentah Laut Utara Brent untuk pengiriman April naik 60 persen menjadi lebih dari USD 124 per barel.
itulah dia yang melatarbelakangi sikap cepat tanggap pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi di Indonesia. Sebuah konsekuensi yang harus diambil oleh Indonesia sebagai Negara yang juga mengimpor minyak sebagai bentuk mengantisipasi terjadinya defisit pada Negara jika harus meningkatkan subsidi BBM dalam APBN.
Lalu Apakah solusi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk mengatasi masalah tersebut ? wacana pemerintah untuk mengonversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) merupakan suatu wacana yang seharusnya mendapatkan apresiasi. Penulis menilai pada dasarnya wacana ini cukup baik mengingat Indonesia sebenarnya tidak kaya akan sumber daya minyak bumi. Melainkan memiliki cadangan gas nasional lima kali lebih banyak dari cadangan minyak. Dan juga cadangan batu bara berlimpah ruah 15 kali lebih banyak dari cadangan minyak pula.
Dengan kondisi ini memang sudah semestinya jika Negara kita Indonesia menjadikan BBG sebagai sumber energi utamanya. Namun tentu saja wacana ini tidak boleh dilaksanakan secara spontan, karena diperlukan kesiapan dari pemerintah untuk menyediakan infrastrukturnya sebaik mungkin.
Saat ini ketika kiata memang belum siap untuk menjadikan BBG sebagai energy utama bukan berarti menaikkan harga BBM menjadi solusi atas naiknya harga minyak dunia. Alangkah bijaknya jika pemerintah bisa befikir dengan cerdas untuk mengatasi permasalahan ini tanpa membebani masyarakat.
Pemerintah hendaknya melakukan evaluasi diri melakukan penghematan atas belanja barang, belanja perjalanan dinas dan sebagainya. Tidak bijak rasanya jika masyarakat harus menjadi korban atas ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya nasional dan keuangan Negara.
Dan yang utama, pemerintah dalam hal ini presiden hendaknya tidak sekedar jargon saja mengatakan tidak kepada korupsi. Bayangkan saja kerugian Negara di tahun 2011 yang diselamatkan KPK mencapai Rp. 152,957 Trilliun. Bangsa ini membutuhkan pemimpin yang tegas menyatukan kata dan perbuatan untuk melawan korupsi ketika karakter koruptif telah mengakar diberbagai lembaga, seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Dalam membuat kebijakan, pemerintah memegang tanggungjawab yang besar untuk memberikan kesejahteraan sebagai nasib yang baik kepada rakyatnya. Semoga pemerintah dapat lebih bijak dan tidak menzalimi rakyatnya dalam membuat kebijakan yang mengatasnamakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum.
Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan yang paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling dibenci Allah dan sangat jauh dari Allah adalah seorang pemimpin yang zalim. (hr. Turmudzi)
