http://www.riauterkini.com/sosial.php?arr=45271
Aliansi Jeritan Rakyat Dumai Gelar Ujuk Rasa Tolak Penaikan Harga BBM
Demo anti kenaikan harga BBM juga terjadi di Dumai. Bahkan jumlah massa yang terlibat lebih banyak dari demo di Pekanbaru.Riauterkini-DUMAI- Gabungan komponen mahasiswa mulai dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), dan organisasi buruh yang bernamakan Aliansi Jeritan Rakyat Tolak Kenaikan Harga BBM Kota Dumai melakukan aksi ujuk rasa penolakan penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah pusat pada 1 April mendatang dengan cara berkonvoi menuju tiga titik mulai dari depan Mapolres Dumai, Depot Pertaminan dan yang terakhir di Kantor DPRD Dumai, Selasa (27/3/12) pagi hingga siang tadi.
Ketua HMI, Eria Candar dalam orasinya mengatakan bahwa aksi yang kami lakukan betuk protes atas sikap pemerintah pusat yang bakal menaikan harga BBM mendatang. Ditambah pemerintah saat ini sudah menjajah masyarakatnya sediri dengan cara menaikan harga BBM. Sudah jelas dengan kenaikan seperti ini, lanjutnya, bisa membunuh perekonomian masyarakat kecil.
"Dengan penaikan BBM ini tentu saja bang Indonesia ini sudah menjajah rakyatnya sendiri. Dan kebijakan yang diambil oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono tidak pro rakyat. Dengan penaikan BBM ini pemerintah juga tidak memandang rakyatnya yang saat ini terserang beban penyakit di taraf ekonominya kebawah," ujarnya kepada anggota DPRD Dumai yang menyambut kedatangan mahasiswa dan buruh serta LSM itu.
Sedangkan Vernando Siahaan, Ketua GMKI saat menyampaikan juga mengatakan hal yang sama. Namun penyampaian GMKI ada sedikit menyetuh batin pemerintah dan kapolisian, diantaranya soal penindakan soal mafia kencing BBM yang selama ini tidak tuntas. Digambarkan dia, sepanjang jalan yang dilalui mulai dari wilayah kota menuju kantor DPRD Dumai, disisi kiri jalan Soekarno Hatta banyak aktifitas kencing BBM yang tidak tersentuh oleh pihak kepolisian setempat. Apakah sudah menerima "Jatah Bulanan" dari gembong mafia kencing BBM tersebut?.
"Kita tidak hanya menolak penaikan BBM kepada pemerintah pusat, kami juga meminta keterangan dari kepolisian yang selaku pihak berwenang kenapa tidak memberantas kegitan ilegal yaitu kencing minyak BBM?. Apakah sudah menerima jatah dari para mafia kencing BBM selama ini, sehingga tidak berani memberantas aktifitas ilegal tersebut," jelasnya dihadapan brigade polisi di depan kantor DPRD Dumai.Sementara penyampaian lagi datang dari perwakilan buruh, yang mengatakan, bahwa kebijakan pemerintah itu sepertiu komunis yang tidak memikirkan nasib rakyatnya. Sebab dengan kondisi seperti ini, dimana masyarakat untuk memcukupi kebutuhan yang tidak sesuai kewajaran malah ditambah beban dengan cara menaikan BBM, yang secara jelas sudah memutuskan perekonomian masyarakat kecil.
"Pemerintah saat ini sudah membunuh ekonomi masyarakat kecil. Sebab disaat peliknya hirup picuk kehidupan rakyat kecil pemerintah sudah mengambil kebijakan yang tidak pro rakyat. Kebijakan itu sudah sama saja membunuh sandang pangan ekonomi masyarakat. Pemerintah pusat hanya memikirkan egonya sendiri ketimbang priuk nasi masyarakatnya," jelas Darmanto, kawanan buruh yang merasa tertindas karena kebijakan pemerintah untuk menaikan harga BBM pada April mendatang.
Kemudian anggota DPRD Dumai yang menyambut kedatangan rakyatnya tersebut mengatakan, juga ikut menolak penaikan BBM yang akan dilakukan pada 1 April mendatang. Dukungan penolakan itu nantinya akan disampaikan melalui fraksi DPRD ke fraksi DPR RI. Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Dumai Zainal Abidin SH ke hadap para pengujuk rasa.
"Saya berani mengawal aspirasi masa untuk di perjuangkan dalam pembahasan bersama seluruh anggota dewan, agar secara kelembagaan DPRD Dumai mewakili rakyat Dumai menolak atas penaikan harga BBM," ujar Hasrizal, anggota DPRD Dumai dari Partai Buruh ini.
Kemudian Amris, anggota DPRD Dumai yang ikut menyambut pengunjuk rasa mengatakan, bahwa dirinya siap mengawal tuntutan masa hingga ke DPR RI. Bahkan dihadapn masa dirinya menyakinkan bahwa dukungan penolakan BBM itu dengan cara menyayatkan tangan dan menandatangani penolakan pakai darah.
Usai bertemu dengan para wakil rakyat, para pengunjuk rasa membentangkan kain putih untuk solidaritas penandatanganan penolakan penaikan harga BBM. Para wakil rakyat yang ikut mendatangi penolakan itu diantaranya, Hasrizal, Amris, Zainal Abidin, Khairul Saleh, Timo Kipda, Abdul Kasim.***(had)
elasa, 27 Maret 2012 18:02
http://www.riauterkini.com/hukum.php?arr=45290
Permudah Pengusutan,Kalangan Dewan Desak Kepala Depot Pertamina Dumai Dinonaktifkan
Polres Dumai mulai mengusut dugaan keterlibatan Depot Pertamina setempat dalam kasus penimbunan BBM. Untuk mempermudah penyelidikan, kalangan dewan minta kepala Depot dinonaktifkan.
Riauterkini-DUMAI- Terkait kasus penangkapan dua unit truk tanki pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang sedangkan kencing di pinggir jalan terus menuai sorotan dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dumai. Bahkan sorotan itu, di minta Kepala Depot Pertamina Dumai Abdul Rais untuk di nonaktifkan dari jabatanya, mengingat kasus penggelapan BBM tersebut ada sangkut pautnya dengan pihak Depot Pertamina Dumai.
Ketua Komisi I DPRD Dumai, Timo Kipda kepada riauterkini.com, Selasa (27/3/12) di ruang kerjanya mengatakan, bahwa informasi yang berkembang hingga ke dewan soal terjadinya kelebihan dalam penyaluran BBM bersubsidi dari Depot Pertamina Dumai kepada perusahaan transporter perlu diusut hingga tuntas. Demi proses hukum, Timo juga minta kepada pimpinan Pertamina yang ada di Medan, Sumatera Utara untuk menonaktifkan pimpinan Depot Pertamina Dumai, Abdul Rais tersebut. Sebab dalam kasus penangkapan dua unit truk tanki pengangkut BBM bersubsidi tersebut ada sangkut pautnya dengan Depot Pertamina Dumai.
“Kemarin ditangkap pihak kepolisian karena melakukan kencing dijalan dan ditambah hasil pengukuran yang dilakukan pihak Secofindo Dumai menemukan adanya ukuran yang sama, kendati di dalam mobil tanki itu sudah di kencingkan sebanyak 4 jerigen dengan kapasitas per jerigennya 35 liter. Dalam kasus ini sudah ada indikasi permainan pihak Depot dengan perusahaan transporter dalam penyeluran BBM bersubsidi tersebut. Maka dari itu saya minta kepada pimpinan Pertamina untuk menonaktifkan Kepala Depot yang ada di Dumai,” ungkapnya dengan tegas.
Selain meminta untuk menonaktifkan dari jabatannya sebagai Kepala Depot Pertamina Dumai, Timo Kipda yang juga politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) meminta kepada pihak kepolisian untuk segera melakukan pengusutan yang terjadi di tubuh Depot Pertamina Dumai, karena sudah menyalahi atura berlaku dengan cara menyalurkan BBM bersubsidi dengan melebihi kapasitas yang berlaku. Dengan adanya pengusutan itu, diharapkan Timo, maka Negara akan terselamatkan dari keserakahan oknum tersebut dan tidak menimbulkan persoalan baru dengan masalah BBM bersubsidi ini.
“Dengan jumlah ketentuan dari 0,15 persen tersebut, pihak Depot Pertamina Dumai sudah benari melebihi dari jumlah itu sendiri. Hal itu terbukti dari pengakuan teman saya yang bekerja di lingkungan Pertaminan. Bahkan dipastikan adanya permainan pihak Depot Pertamina Dumai dengan perusahaan Transportir tersebut. Maka dari itu, dengan adanya kejadian penangkapan itu dan hasil pemeriksaan Secofindo menemukan ukuran yang sama dengan jumlah tertera pada tanki minyak itu sudah mengundang tanda tanya. Maka dari itu saya tegaskan kepada aparat kepolisian untuk bertindak cepat mengusut kasus ini ke Kepala Depot Pertamina Dumai,” tegas Timo Kipda meminta kepada aparat untuk bertindak cepat.
Selaian masalah adanya permainan antara Depot Pertamina Dumai dengan perusahaan Transportir, Timo Kipda juga menanyakan soal pengeluaran dalam penyaluran BBM bersubsidi tersebut setiap harinya, dan dipastikan dirinya BBM bersubsidi tersebut larinya bukan kepada masyarakat melainkan kepada perusahaan besar yang beroperasi di sekitar Dumai dan khususya Riau. Kenapa hal ini diyakini oleh Timo, sebab dirinya memiliki temannya yang bekerja di PT Pertamina.
“Sejauh ini kita semua tidak tau berapa jumlah penyaluran minyak BBM bersubsidi itu keluar. Sebab teman saya mengatakan, setiap penyaluran minyak itu dipastikan dilebihkan oleh pihak Depot Pertamina Dumai. Dengan kurangnya ketransparan itu maka sudah sewajarnya pihak kepolisian untuk segera melakukan pengusutan demia kepentingan orang banyak dan Negara. Kalau masalah ini tidak secepatnya di atasi maka rakyat dan Negara yang bakal di rugikan,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Dumai menyudahi.***(had)
Permudah Pengusutan,Kalangan Dewan Desak Kepala Depot Pertamina Dumai Dinonaktifkan
Polres Dumai mulai mengusut dugaan keterlibatan Depot Pertamina setempat dalam kasus penimbunan BBM. Untuk mempermudah penyelidikan, kalangan dewan minta kepala Depot dinonaktifkan.Riauterkini-DUMAI- Terkait kasus penangkapan dua unit truk tanki pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang sedangkan kencing di pinggir jalan terus menuai sorotan dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dumai. Bahkan sorotan itu, di minta Kepala Depot Pertamina Dumai Abdul Rais untuk di nonaktifkan dari jabatanya, mengingat kasus penggelapan BBM tersebut ada sangkut pautnya dengan pihak Depot Pertamina Dumai.
Ketua Komisi I DPRD Dumai, Timo Kipda kepada riauterkini.com, Selasa (27/3/12) di ruang kerjanya mengatakan, bahwa informasi yang berkembang hingga ke dewan soal terjadinya kelebihan dalam penyaluran BBM bersubsidi dari Depot Pertamina Dumai kepada perusahaan transporter perlu diusut hingga tuntas. Demi proses hukum, Timo juga minta kepada pimpinan Pertamina yang ada di Medan, Sumatera Utara untuk menonaktifkan pimpinan Depot Pertamina Dumai, Abdul Rais tersebut. Sebab dalam kasus penangkapan dua unit truk tanki pengangkut BBM bersubsidi tersebut ada sangkut pautnya dengan Depot Pertamina Dumai.
“Kemarin ditangkap pihak kepolisian karena melakukan kencing dijalan dan ditambah hasil pengukuran yang dilakukan pihak Secofindo Dumai menemukan adanya ukuran yang sama, kendati di dalam mobil tanki itu sudah di kencingkan sebanyak 4 jerigen dengan kapasitas per jerigennya 35 liter. Dalam kasus ini sudah ada indikasi permainan pihak Depot dengan perusahaan transporter dalam penyeluran BBM bersubsidi tersebut. Maka dari itu saya minta kepada pimpinan Pertamina untuk menonaktifkan Kepala Depot yang ada di Dumai,” ungkapnya dengan tegas.
Selain meminta untuk menonaktifkan dari jabatannya sebagai Kepala Depot Pertamina Dumai, Timo Kipda yang juga politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) meminta kepada pihak kepolisian untuk segera melakukan pengusutan yang terjadi di tubuh Depot Pertamina Dumai, karena sudah menyalahi atura berlaku dengan cara menyalurkan BBM bersubsidi dengan melebihi kapasitas yang berlaku. Dengan adanya pengusutan itu, diharapkan Timo, maka Negara akan terselamatkan dari keserakahan oknum tersebut dan tidak menimbulkan persoalan baru dengan masalah BBM bersubsidi ini.
“Dengan jumlah ketentuan dari 0,15 persen tersebut, pihak Depot Pertamina Dumai sudah benari melebihi dari jumlah itu sendiri. Hal itu terbukti dari pengakuan teman saya yang bekerja di lingkungan Pertaminan. Bahkan dipastikan adanya permainan pihak Depot Pertamina Dumai dengan perusahaan Transportir tersebut. Maka dari itu, dengan adanya kejadian penangkapan itu dan hasil pemeriksaan Secofindo menemukan ukuran yang sama dengan jumlah tertera pada tanki minyak itu sudah mengundang tanda tanya. Maka dari itu saya tegaskan kepada aparat kepolisian untuk bertindak cepat mengusut kasus ini ke Kepala Depot Pertamina Dumai,” tegas Timo Kipda meminta kepada aparat untuk bertindak cepat.
Selaian masalah adanya permainan antara Depot Pertamina Dumai dengan perusahaan Transportir, Timo Kipda juga menanyakan soal pengeluaran dalam penyaluran BBM bersubsidi tersebut setiap harinya, dan dipastikan dirinya BBM bersubsidi tersebut larinya bukan kepada masyarakat melainkan kepada perusahaan besar yang beroperasi di sekitar Dumai dan khususya Riau. Kenapa hal ini diyakini oleh Timo, sebab dirinya memiliki temannya yang bekerja di PT Pertamina.
“Sejauh ini kita semua tidak tau berapa jumlah penyaluran minyak BBM bersubsidi itu keluar. Sebab teman saya mengatakan, setiap penyaluran minyak itu dipastikan dilebihkan oleh pihak Depot Pertamina Dumai. Dengan kurangnya ketransparan itu maka sudah sewajarnya pihak kepolisian untuk segera melakukan pengusutan demia kepentingan orang banyak dan Negara. Kalau masalah ini tidak secepatnya di atasi maka rakyat dan Negara yang bakal di rugikan,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Dumai menyudahi.***(had)
Demo Tolak Kenaikan Harga BBM di Jakarta Tertib ??
BERJALAN TERTIB:
Ribuan kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan saat melintasi Jalan Merdeka Barat, Jakarta menuju Istana Negara. (suaramerdeka.com/Nurokhman)
JAKARTA, suaramerdeka.com -
http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/03/27/113659/Demo-Tolak-Kenaikan-Harga-BBM-di-Jakarta-Tertib
Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat dan partai politik yang menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jakarta berjalan dengan tertib.
Mereka di antaranya dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Bulan Bintang (PBB), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Forum Transpotasi Jakarta (Fron Jak) dan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI).
Aksi unjuk rasa di Jakarta tersebut dipusatkan di di depan Istana Negara atau silang Monas. Sebelum ke silang Monas, rombongan massa tersebut dengan tertib menyuarakan aspirasinya dengan menggelar orasi di sepanjang jalan menuju Istana Negara dan menggelar teatrikal di bundaran Hotel Indonesia dan halaman gedung DPR secara bergantian.
Pengujuk rasa bubar dengan tertib setelah berorasi di depan Istana Negara. Tidak ada kericuhan yang menonjol selama aksi penolakan kenaikan harga BBM tersebut.
Unjuk rasa di depan Istana Negara hanya dua kali diwarnai aksi dorong-dorongan antara pengunjuk rasa dari PDIP dengan polisi dan kelompok massa dari Fron Jak dan IKAPPI dengan polisi.
Aksi unjuk rasa tersebut dikawal oleh ratusan polisi. Polisi yang berhadapan langsung dengan pengunjuk rasa tidak tampak membawa senjata api. Mereka hanya tampak membawa tameng dan tongkat rotan.
Sementara itu pasukan cadangan dari Polri dan TNI selama ada aksi unjuk rasa itu tampak berjaga-jaga di Jalan Silang Merdeka Barat Laut. Selama berjaga-jaga pasukan cadangan tersebut tampak duduk-duduk di dalam puluhan tenda yang disiapkan.
http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/03/27/113666/Gubernur-Jateng-Siap-Sampaikan-Penolakan-Rakyat
Gubernur Bibit Waluyo menyatakan siap menyampaikan penolakan rakyat Jateng terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Hal itu dilakukan apabila rakyat Jateng memang tak menghendaki adanya kenaikan harga BBM.
Bibit mengaku selama ini hanya menyosialisasikan kebijakan dari pemerintah pusat. Kebijakan kenaikan harga BBM itu dinilainya sudah melalui kajian dan diskusi di pemerintah pusat. Menurut dia, gubernur di 33 provinsi di Indonesia telah dipanggil untuk membahas rencana kenaikan harga BBM.
Dari hasil kajian dan diskusi, akhirnya muncul keputusan terbaik yaitu premium naik Rp 1.500/ liter, begitu juga dengan solar kenaikannya Rp 1.500 per liter. "Gubernur ini merupakan bagian dari birokrasi yang diberi perintah oleh presiden untuk menyosialisasikan kebijakan pemerintah pusat. Kalau rakyat tidak mau, itu hak mereka," katanya kepada wartawan di Balai Diklat Jateng, Srondol, Kota Semarang, Selasa (27/3).
Kenapa rakyat menolak kenaikan tersebut, hal itu dinilainya harus disimpulkan dan disampaikan ke kepala daerah. Jika memang keputusannya menolak, maka hal itu akan disampaikan ke pemerintah pusat. Langkah itu bisa diambil daripada harus melakukan unjuk rasa yang dapat menimbulkan tindakan anarkis. "Ngono wae iso (begitu saja bisa-red ) kok malah demo besar-besaran," tandasnya.
Bibit menegaskan, demo tak menjadi masalah asalkan tidak anarkis. Sebab, kalau sampai terjadi tindakan anarkis, maka yang rugi masyarakat Jateng sendiri. Fasilitas publik yang dibagun secara bertahap dengan baik malah bisa rusak.
Misalnya saja perusakan kantor Gubernur Papua, dan Bupati Nusa Tenggara Barat. Soal rencana kepala daerah di Surakarta yang turun ke jalan mengaspirasikan penolakan kenaikan harga BBM, Bibit enggan menanggapinya.
Demo Tolak Kenaikan Harga BBM
19 Mahasiswa Ditangkap,15 Dirawat di RSCM
JAKARTA, suaramerdeka.com -
http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/03/27/113684/19-Mahasiswa-Ditangkap15-Dirawat-di-RSCM
Sebanyak 19 mahasiswa dari sejumlah universitas di Jakarta yang mengatasnamakan Konsolidasi Nasional Mahasiswa Indonesia (Konami) ditangkap oleh polisi. Sementara 15 mahasiswa yang bentrok dengan polisi dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta.
"Ada 15 mahasiswa yang terluka dan 19 mahasiswa sampai sekarang yang ditangkap belum kembali," ujar Humas Konami, Aris Chandra.
Seperti diberitakan, aksi unjuk rasa yang digelar Konami berakhir bentrok dengan polisi. Bentrok antara pengunjuk rasa yang menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan polisi itu terjadi di Jalan Merdeka Timur sekitar pukul 15.10 WIB, Selasa (27/3).
Bentrok ini terjadi ketika massa Konami yang bergerak menuju Istana Negara di Jalan Merdeka Utara dibendung oleh ratusan barisan polisi yang memegang seutas tali di Jalan Merdeka Timur atau tepatnya di depan kantor Pertamina.
Suasana memanas ketika polisi bermaksud merazia massa Konami. Razia tersebut untuk mencegah mahasiswa membawa benda berbahaya saat berdemonstrasi di depan Istana Negara.
Massa Konami menolak untuk dirazia dan terus merangsek berusaha menjebol lapisan pertama atau barisan ratusan polisi yang berjejer memegang seutas tali. Aksi saling dorong tersebut akhirnya berujung bentrok, saling lempar batu dan kayu.
Barisan polisi lapis kedua yang menggunakan tameng dan tongkat rotan bergerak maju ketika barisan polisi lapis pertama tidak mampu menghalau ratusan massa Konami. Selanjutnya untuk membubarkan ratusan mahasiswa tersebut polisi melepaskan tembakan gas air mata dan menyemprotkan air dengan menggunakan satu mobil water canon. Pukul 17.00 WIB polisi berhasil mengendalikan dan membubarkan massa Konami.
KAMMI Tangsel Demo Tolak Kenaikan Harga BBM
Selasa, 27 Maret 2012 13:30 WIB
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/03/27/m1j627-kammi-tangsel-demo-tolak-kenaikan-harga-bbm
REPUBLIKA.CO.ID, PAMULANG –- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Tangerang Selatan (Tangsel) melakukan aksi tolak kenaikan harga BBM di depan kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel Selasa (27/3).
Dalam aksinya massa KAMMI meminta Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany, untuk menolak dengan tegas kenaikan harga BBM yang akan diberlakukan pada 1 April mendatang. “Kami meminta kepada Walikota Tangsel agar menolak kenaikan harga BBM,” ujar Gada Mughitsa, Ketua Bidang Kebijakan Publik KAMMI Tangsel.
Gada mengatakan kenaikan harga BBM akan membuat rakyat semakin sengsara. “Naiknya harga BBM akan membuat harga kebutuhan pokok masyarakat juga naik. Hal itu akan membuat sengsara rakyat,” ujar Gada.
Dalam aksinya, KAMMI Tangsel melakukan teaterikal dengan menaburkan bunga di atas massa KAMMI Tangsel yang tidur di tengah Jalan jalan Siliwangi, tempat kantor pemkot Tangsel berada, sebagai simbolis keprihatinan terhadap kesengsaraan rakyat yang menanggung akibat dari naiknya harga BBM. Teaterikal KAMMI Tangsel tersebut sempat membuat kemacetan di Jalan Siliwangi.
Selain menolak kenaikan BBM, KAMMI Tangsel juga menuntut agar pemerintahan SBY-Boediono diturunkan. “Kami menuntut agar SBY-Budiono diturunkan. Kenaikan harga BBM yang dicanangkan pemerintahan SBY-Budiono adalah bukti bahwa pemerintah telah gagal dalam merencanakan keuangan negara dan gagal dalam mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia,” ujar Gada.
Gada juga mengatakan dalam aksinya kali ini KAMMI Tangsel menuntut agar pemkot Tangsel melakukan pengawasan terhadap stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menolak kenaikan BBM.
Namun, aksi KAMMI Tangsel kali ini belum mendapatkan respons dari pemkot Tangsel. Karena itu, kata Gada, KAMMI Tangsel akan melakukan aksi kembali di depan Pemkot Tangsel dan aksi besar-besaran bersama KAMMI se-Jabodetabek pada Kamis (29/3) di depan gedung MPR/DPR, Jakarta.
Sementara itu, ratusan mahasiswa UIN, Universitas Pamulang (UNPAM), dan Universitas Muhamadiyah Jakarta (UMJ) yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Gabungan Mahasiswa Islam (GMI) cabang Tangsel, berkumpul di kampus UIN untuk aksi menolak kenaikan harga BBM di depan Istana Negara dan Gedung MPR DPR RI, Jakarta.
Dalam aksinya massa KAMMI meminta Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany, untuk menolak dengan tegas kenaikan harga BBM yang akan diberlakukan pada 1 April mendatang. “Kami meminta kepada Walikota Tangsel agar menolak kenaikan harga BBM,” ujar Gada Mughitsa, Ketua Bidang Kebijakan Publik KAMMI Tangsel.
Gada mengatakan kenaikan harga BBM akan membuat rakyat semakin sengsara. “Naiknya harga BBM akan membuat harga kebutuhan pokok masyarakat juga naik. Hal itu akan membuat sengsara rakyat,” ujar Gada.
Dalam aksinya, KAMMI Tangsel melakukan teaterikal dengan menaburkan bunga di atas massa KAMMI Tangsel yang tidur di tengah Jalan jalan Siliwangi, tempat kantor pemkot Tangsel berada, sebagai simbolis keprihatinan terhadap kesengsaraan rakyat yang menanggung akibat dari naiknya harga BBM. Teaterikal KAMMI Tangsel tersebut sempat membuat kemacetan di Jalan Siliwangi.
Selain menolak kenaikan BBM, KAMMI Tangsel juga menuntut agar pemerintahan SBY-Boediono diturunkan. “Kami menuntut agar SBY-Budiono diturunkan. Kenaikan harga BBM yang dicanangkan pemerintahan SBY-Budiono adalah bukti bahwa pemerintah telah gagal dalam merencanakan keuangan negara dan gagal dalam mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia,” ujar Gada.
Gada juga mengatakan dalam aksinya kali ini KAMMI Tangsel menuntut agar pemkot Tangsel melakukan pengawasan terhadap stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menolak kenaikan BBM.
Namun, aksi KAMMI Tangsel kali ini belum mendapatkan respons dari pemkot Tangsel. Karena itu, kata Gada, KAMMI Tangsel akan melakukan aksi kembali di depan Pemkot Tangsel dan aksi besar-besaran bersama KAMMI se-Jabodetabek pada Kamis (29/3) di depan gedung MPR/DPR, Jakarta.
Sementara itu, ratusan mahasiswa UIN, Universitas Pamulang (UNPAM), dan Universitas Muhamadiyah Jakarta (UMJ) yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Gabungan Mahasiswa Islam (GMI) cabang Tangsel, berkumpul di kampus UIN untuk aksi menolak kenaikan harga BBM di depan Istana Negara dan Gedung MPR DPR RI, Jakarta.
Republika
Gedung DPR
Jika DPR Setuju BBM Naik, Buruh Ancam Tutup Tol dan Robohkan Pagar
Selasa, 27 Maret 2012 12:55 WIB
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/03/27/m1j4ft-jika-dpr-setuju-bbm-naik-buruh-ancam-tutup-tol-dan-robohkan-pagar
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -
Serikat Buruh, Petani dan Nelayan yang tergabung dalam Front Oposisi Rakyat Indonesia mengancam akan menutup jalan tol dan Kawasan Berikat Nusantara (KBN) di wilayahPpelabuhan Tanjung Priok pada Kamis (29/3) mendatang. Ancaman buruh tersebut disampaikan apabila perubahan APBN 2012 untuk pengurangan subsidi BBM tetap akan disetujui DPR pada Kamis (29/3) mendatang.
"Apabila perubahan APBN diterima DPR dan BBM jadi dinaikkan, maka kami serikat buruh, tani dan nelayan siap tutup pelabuhan Tanjung Priok dan robohkan pagar DPR," ujar perwakilan Front Oposisi Rakyat Indonesia. Hal senada disampaikan Serikat petani pasundan yang menuntut agar pengalihan subsidi BBM harus digagalkan, karena tidak pernah pengalihan subsidi tersbut dirasakan rakyat. Bahkan berkali-kali petani seringkali dirugikan dengan harga pupuk yang semakin mahal dan tanah rakyat yang sering dirampas.
Lebih dari 500 pengunjuk rasa sebelumnya sempat menggeser pintu gerbang DPR RI hingga terbuka. Namun dengan pengamanan polisi, pengunjuk rasa berhasil dihalau petugas untuk bertahan di luar pintu gerbang DPR RI.
Sekitar 1.086 pihak keamanan telah diturunkan untuk mengamankan gedung DPR RI yang terdiri atas polisi dan TNI. Dua buah kendaraan water cannon disiapkan untuk mengantisipasi pengunjuk rasa yang semakin brutal.
Serikat Buruh, Petani dan Nelayan yang tergabung dalam Front Oposisi Rakyat Indonesia mengancam akan menutup jalan tol dan Kawasan Berikat Nusantara (KBN) di wilayahPpelabuhan Tanjung Priok pada Kamis (29/3) mendatang. Ancaman buruh tersebut disampaikan apabila perubahan APBN 2012 untuk pengurangan subsidi BBM tetap akan disetujui DPR pada Kamis (29/3) mendatang.
"Apabila perubahan APBN diterima DPR dan BBM jadi dinaikkan, maka kami serikat buruh, tani dan nelayan siap tutup pelabuhan Tanjung Priok dan robohkan pagar DPR," ujar perwakilan Front Oposisi Rakyat Indonesia. Hal senada disampaikan Serikat petani pasundan yang menuntut agar pengalihan subsidi BBM harus digagalkan, karena tidak pernah pengalihan subsidi tersbut dirasakan rakyat. Bahkan berkali-kali petani seringkali dirugikan dengan harga pupuk yang semakin mahal dan tanah rakyat yang sering dirampas.
Lebih dari 500 pengunjuk rasa sebelumnya sempat menggeser pintu gerbang DPR RI hingga terbuka. Namun dengan pengamanan polisi, pengunjuk rasa berhasil dihalau petugas untuk bertahan di luar pintu gerbang DPR RI.
Sekitar 1.086 pihak keamanan telah diturunkan untuk mengamankan gedung DPR RI yang terdiri atas polisi dan TNI. Dua buah kendaraan water cannon disiapkan untuk mengantisipasi pengunjuk rasa yang semakin brutal.
Republika/Edwin Dwi Putranto
Demo Tolak Kenaikan BBM di Depan Gedung DPR
Gedung DPR Mulai Dikepung Pengunjuk Rasa
Selasa, 27 Maret 2012 11:24 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Aksi unjuk rasa tolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) terus digelar di Ibukota. Hingga siang pukul 11.00 WIB lebih dari 500 pengunjuk rasa berkumpul di depan gedung DPR RI, Selasa, (27/3).
Ratusan para pengunjuk rasa tersebut terdiri dari tiga elemen buruh berbeda, diantaranya, Front Oposisi Rakyat Indonesia 350 orang, Serikat Pekerja Mertal Indonesia 150 orang dan Laskar rakyat 30 orang. Diperkirakan jumlah demonstran akan terus bertambah hingga siang hari nanti.
Para demonstran menuntut para wakil rakyat untuk segera menolak perubahan APBN 2012. "Kami meminta rezim SBY-Boediono segera diturunkan dan DPR menolak pengesahan APBNP 2012," ujar Perwakilan dari Front Oposisi Rakyat. Selain itu, pengunjuk rasa juga menuntut segera nasionalisasi sektor migas Indonesia dibawah kendali rakyat.
Sampai saat ini arus lalu lintas dari arah JL. Gatot Subroto masih lancar. Pihak keamanan sendiri telah bersiaga di depan gedung DPR RI. Aksi demontrasi kembali mewarnai Ibukota pada Selasa, (27/3). Diperkirakan 8000 pengunjuk rasa turun di jalan Ibukota.
Ratusan para pengunjuk rasa tersebut terdiri dari tiga elemen buruh berbeda, diantaranya, Front Oposisi Rakyat Indonesia 350 orang, Serikat Pekerja Mertal Indonesia 150 orang dan Laskar rakyat 30 orang. Diperkirakan jumlah demonstran akan terus bertambah hingga siang hari nanti.
Para demonstran menuntut para wakil rakyat untuk segera menolak perubahan APBN 2012. "Kami meminta rezim SBY-Boediono segera diturunkan dan DPR menolak pengesahan APBNP 2012," ujar Perwakilan dari Front Oposisi Rakyat. Selain itu, pengunjuk rasa juga menuntut segera nasionalisasi sektor migas Indonesia dibawah kendali rakyat.
Sampai saat ini arus lalu lintas dari arah JL. Gatot Subroto masih lancar. Pihak keamanan sendiri telah bersiaga di depan gedung DPR RI. Aksi demontrasi kembali mewarnai Ibukota pada Selasa, (27/3). Diperkirakan 8000 pengunjuk rasa turun di jalan Ibukota.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar