KMJ: Media Kafir dan 'Sepilis'
Memang Benci Islam
http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2014/07/08/31479/kmj-media-kafir-dan-sepilis-memang-benci-islam/#sthash.ZVJFXpeb.dpbs
Berita
Terkait
- Ramadhan Kok Hina Islam, JAT: The Jakarta Post! Minta Maaf Saja Tidak Cukup
- Deklarasi Culas PDI Hentikan Quick Count, Kini Prabowo Ungguli Jokowi 4.08 %
- Situasi Politik Memanas, MUI Akan Sampaikan Sikap Soal Pemilu Capres
- Progress 98: Megawati, Jokowi dan MetroTV Umbar Kebohongan Publik Soal Klaim Menang
Selasa, 12 Ramadhan 1435 H / 8 Juli
2014 22:20 wib
KMJ: Media Kafir dan 'Sepilis'
Memang Benci Islam
JAKARTA
(voa-islam.com) - Media yang dikuasai kaum kafir
dan sekuler, pluralis, dan liberalis (Sepilis) memang tidak henti-hentinya
berusaha memadamkan cahaya Allah. Mereka tidak segan-segan menurunkan berita,
artikel, foto atau gambar yang menghina dan melecehkan Islam. Kasus terbaru
dilakukan The Jakarta Post (JP) yang memuat kartun menistakan Islam dan
ummatnya.
“Apa
yang dilakukan Jakarta Post sekali lagi mengkonfirmasi kebenaran firman
Allah dalam QS al Baqoroh:120 dan QS Ali Imron: 118-120, bahwa musuh-musuh
Allah memang sangat membenci Islam dan ummatnya. Ada framing dan agenda
setting dari media-media mainstream yang dikuasai kelompok anti
Islam untuk terus menyudutkan Islam dan ummatnya,” ujar Edy menanggapi pemuatan
kartun di JP yang menghina Islam.
Pada
QS al Baqoroh : 120 Allah berfirman, ”Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak
akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah:
"Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)". Dan
sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang
kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.”
Sedangkan
pada QS Ali Imron : 118 firman Allah, “Hai orang-orang beriman, janganlah
kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu
(karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka
menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka,
dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi.
Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.”
“Saya
tidak yakin redaksi bisa seceroboh itu menurunkan kartun yang sangat menghina
Islam dan ummatnya. Mereka bisa saja mengaku teledor, ceroboh, dan khilaf.
Silakan saja kalau mereka menyatakan sama sekali tidak bermaksud menghina
Islam. Tapi, saya lebih percaya firman Allah yang pasti benar dan tidak ada
keraguan sedikit pun di dalamnya,” tukas Edy Mulyadi, Ketua Majelis Tabligh dan
Dakwah KMJ, di kantor redaksi The Jakarta Post, Selasa (7/8).
Edy
datang bersama rombongan dari Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) yang memrotes keras
pemuatan kartun yang menghina Islam dan ummatnya. Mereka yang berjumlah sembilan
orang diterima Pemimpin Redaksi JP Meidyatama Suryodiningrat, di kantor
redaksi, Jakarta, Selasa (8/7). Dia didampingi sejumlah jurnalis, antara lain
redaktur senior Endy M Bayuni dan dari desk opini Ati Nurbaiti.
Menurut
Endy, saham The Jakarta Post dimiliki empat kelompok besar. Yaitu pasangan
Sofjan dan Jusuf Wanandi, harian Kompas, majalah Tempo, dan harian Suara
Pembaruan.
Sofjan dan Jusuf Wanandi dikenal sebagai pentolan Center for
Strategic and International Studies (CSIS). Lembaga kajian ini berdiri pada
1971 dan sangat dominan dalam memberi arah kebijakan pembangunan di masa Orde
Baru. CSIS banyak merekomendasikan kebijakan yang merugikan dan menyudutkan
kepentingan Islam dan ummat Islam di Indonesia.
Sedangkan Kompas dikenal sebagai media milik sejumlah tokoh katholik militan, antara lain Jakob Oetama. Kendati tidak secara vulgar, kebijakan redaksi Kompas sering menyudutkan Islam. Tempo sendiri adalah majalah yang setali tiga uang dengan Kompas. Di bawah Goenawan Muhamad, pemberitaan Tempo seringkali sumir kalau sudah menyangkut Islam dan ummat Islam di Indonesia. Sementara itu, Suara Pembaruan dimiliki keluarga Lippo yang dikenal sebagai nashrani militan. Saat ini James Riadi diketahui menjadi salah satu tokoh nonmuslim di balik pasangan Jokowi-Jusuf Kalla dalam Pilpres 2014.
Jakarta Post: Percetakan Tidak Ikut Bertanggung Jawab
Pemimpin
Redaksi The Jakarta Post (JP) menyatakan PT Gramedia Group tidak bisa
dikaitkan, apalagi disalahkan, pada kasus pemuatan kartun yang melecehkan Islam
dan ummatnya. Tanggung jawab percetakan tidak meliputi isi atau konten barang
yang dicetak.
Demikian
ditegaskan Pemimpin Redaksi JP, Meidyatama Suryodiningrat, ketika menerima
perwakilan dari Korps Muballigh Jakarta (KMJ) dan Jamaah Anshorut Tauhid (JAT),
Selasa (7/8). Mereka datang untuk menyatakan protes keras atas dimuatnya kartun
yang menghina dan menistakan Islam yang dianut mayoritas penduduk Indonesia.
Menurut
Meidyatama, persoalan konten sepenuhnya menjadi tanggung jawab redaksi.
Sedangkan tanggung jawab percetakan terbatas pada kualitas cetak semata. Ini
pula yang terjadi ketika tabloid Monitor diprotes ummat Islam pada tahun
1990an silam.
“Dalam
soal pemuatan kartun tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami di
redaksi. Kami sangat menyesal dan mohon maaf. Gramedia sebagai pencetak tidak
bisa dikait-kaitkan, apalagi dimintai pertanggung jawabannya,” katanya.
“Tapi
kenapa pada kasus tabloid Obor Rakyat, sejumlah media mainstream
seperti Tempo begitu gigih berusaha meyeret percetakannya ke ranah
hukum?” tukas Edy Mulyadi, Ketua Majelis Tabligh dan Dakwah KMJ, saat diterima
jajaran redaksi terkait pemuatan kartun yang menghina Islam dan ummatnya oleh
JP.
Terkait
pertanyaan tersebut, Meidytama menjelaskan, mungkin yang dilakukan Tempo
hanya sebatas menulusuri siapa di belakang penerbitan tabloid Obor Rakyat
yang mengebohkan itu.
Pada
konteks ini, Edy yang juga Ketua Front Pembela Obor Rakyat (FPOR) tidak
sependapat. Menurut dia, media mainstream memang sudah memiliki agenda setting
untuk melibatkan perusahaan pencetak Obor Rakyat. Para petinggi
redaksinya sudah mem-framing persoalan itu. Targetnya, menyeret pemilik
dan penanggung jawab perusahaan pencetak Obor Rakyat ke ranah hukum.
Padahal,
apa yang dilakukan Obor Rakyat dengan pemberitaannya seputar kampanye
negatif Jokowi tidak seberapa dibandingkan yang dilakukan The Jakarta Post sekarang
atau Tabloid Monitor edisi 15 Oktober 1990. Obor Rakyat hanya membuka lebih
jauh tentang profil Jokowi sebagai calon presiden dari negara besar berpenduduk
lebih dari 240 juta jiwa bernama Indonesia. Tidak ada fitnah. Tidak ada
pelecehan dan penistaan terhadap agama.
Pada
3 Juli silam, harian berbahasa Inggris yang mendukung Jokowi pada pilpres 2014
itu memuat kartun yang sangat menghina serta melecehkan Islam dan ummatnya.
Pada kartun itu tertera kalimat tauhid, laa ilaaha illallah (tiada tuhan
selain Allah) yang dicantumkan bersamaan dengan tengkorak khas bajak laut.
Gambar ini mengesankan seolah-olah Islam adalah agama bengis yang senang
menumpahkan darah.
Penghinaan
dan penistaan The Jakarta Post terhadap Islam dan ummatnya semakin
kental, ketika pada bagian dalam tengkorak itu ditulis kalimat, Allah, Rasul,
Muhammad. Ini jelas-jelas penistaan yang sangat keji terhadap Islam dan
ummatnya.
“Kartun
itu dimuat di halaman opini. Sebagaimana halnya editorial atau tajuk rencana,
kartun di halaman opini adalah mewakili sikap resmi redaksi. Ini artinya,
redaksi JP dengan sangat arogan menyatakan permusuhan dan penghinaan terhadap
Islam yang dianut sebagai agama mayoritas penduduk negeri Indonesia. Sudah
seharusnya ada sanksi tegas dan keras untuk penghinaan yang benar-benar keji
ini,” papar Edy yang juga wartawan senior. Jakarta, 8 Juli 2014
Informasi
lebih lanjut, silakan hubungi:
Edy
Mulyadi, Ketua Majelis Tabligh dan Dakwah
Korps Muballigh Jakarta (KMJ)
Mobile:
0818 0866 7070, Pin BB: 268CAC40
Email: edymulyadilagi@gmail.com
- See more at:
http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2014/07/08/31479/kmj-media-kafir-dan-sepilis-memang-benci-islam/#sthash.ZVJFXpeb.dpuf
Deklarasi Culas PDI Hentikan Quick
Count, Kini Prabowo Ungguli Jokowi 4.08 %
Berita
Terkait
- Letjen (Purn) Suryo Prabowo: Rakyat Jangan Percaya Quick Count Jokowi Menyesatkan
- Ramadhan Kok Hina Islam, JAT: The Jakarta Post! Minta Maaf Saja Tidak Cukup
- Cara Kotor Memenangkan Jokowi Menjadi Presiden?
- Situasi Politik Memanas, MUI Akan Sampaikan Sikap Soal Pemilu Capres
Kamis, 12 Ramadhan 1435 H / 10 Juli
2014 15:30 wib
http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2014/07/10/31503/deklarasi-culas-pdi-hentikan-quick-count-kini-prabowo-ungguli-jokowi-408/#sthash.QFmwhhUD.dpbs
Deklarasi Culas PDI Hentikan Quick
Count, Kini Prabowo Ungguli Jokowi 4.08 %
JAKARTA
(voa-islam.com) - Ada yang tak lazim dalam klaim
dan deklarasi kemenangan oleh PDIP Rabu kemarin (9/7), mereka begitu
terburu-buru dalam mengumumkan kemenangan di saat proses Quickcount masih 70%,
tim Jokowi-JK tiba-tiba menghentikan proses dan langsung konferensi pers
mengumumkan kemenangan Jokowi-JK.
Proses
penghimpunan suara 70% itu sejatinya belum mengcover pulau Sumatera, Jawa
bagian barat, Jawa tengah dan Jawa timur, Kalimantan, termasuk DKI Jakarta.
Perlu
ditelisik apa tujuan dari Megawati dan Jokowi mengumumkan kemenangan prematur ini
adalah untuk membangun opini persepsi kemenangan dengan tujuan Pemilu ulang.
Informasi yang beredar di kalangan wartawan JITU (Jurnalis Islam Bersatu) bahwa
ada dorongan percepatan deklarasi kemenangan PDIP itu tak lain atas usulan
mantan Kepala BIN Hendro Priyono.
Patut
diduga ini adalah bagian dari skenario "kekacauan" dengan istilah
Jokowi "Kita Bikin Rame" dan ini juga sesuai dengan kampanye yang
sudah mereka sebarkan di berbagai spanduk bahwa : HANYA KECURANGAN YANG
BISA MENGALAHKAN JOKOWI-JK.
Hal
ini patut di waspadai karena dengan pengumuman yang dipercepat dan penuh
percaya diri di Tugu Proklamasi saat itu dan ternyata hasil penghitungan KPU
secara resmi memenangkan Prabowo-Hatta maka tujuan mereka menuduh kubu
Prabowo-Hatta curang berhasil, tuntutan mereka adalah Pemilu Ulang atau Chaos
(kekacauan).
Sangat
berbahaya untuk NKRI, ketika narasumber kami memperhatikan data real qount yang
diberikan banyak teman bahwa Prabowo-Hatta menang atas Jokowi-JK. Potensi Chaos
sangat tinggi terutama Jokowi-JK yang dari awal menyatakan tidak siap kalah
dari Prabowo - Hatta.
Kemudian
ingatlah kawan kejadian tahun 2009, saat Megawati kalah dari SBY saat
pencapresan, ketika SBY mengulurkan tangan untuk berjabat tangan kemudian
Megawati dengan angkuhnya menolak karena tidak percaya atas kekalahannya.
Mari
kita Ungkap Lembaga Survei Yang Mendukung Jokowi – JK
Fact
Check, apakah lembaga-lembaga quick count yang menangkan Joko Widodo
independen?
1.
Lingkaran Survei Indonesia
Patron:
Denny JA
Status:
Tim sukses Jokowi
2.
SMRC Patron: Saiful MuJani
Status:
Tim sukses Jokowi
3.
Cyrus Patron: Hasan Batupahat
Status:
Tim sukses Jokowi (Koordinator "Komunitas Kopi")
Mohon informasi ini disebarluaskan. Mari kita ajak teman, kerabat dan keluarga
kita untuk waspada upaya manipulasi dan penggiringan opini melalui "quick
count independen" dan slogan "hanya kecurangan yang bisa mengalahkan
kita". Salam persatuan Indonesia,
Berikut
Data dan Informasi Penting Dari Gubernur:
-
Info dari Gubernur Sumatra Utara (Gatot Pujo Nugroho) : Real Count Prabowo di
Sumut 63 %
-
Info dari Gubernur Sumatra Barat (Irwan Prayitno) : Real Count Prabowo di
Sumbar 79 %
-
Info dari Gubernur Riau (Annas Maamun) : Real Count Prabowo di Riau 65 %
-
Info dari Gubernur Jawa Barat (Aher Heryawan) : Real Count Prabowo di Jabar 62
% Jauh sekali dari data2 di Quick Count pendukung JKW-JK
Laskar
45 Pejuang Anti Korupsi Merilis Penghitungan suara seluruh Indonesia
1.
NAD: No.1 = 46.54%; No.2 = 53.46%
2.Sumut:
No.1 = 44.76% ; No.2 = 55.24%
3.
Sumbar: No.1 = 57.20%; No.2 = 42.80%
4.
Riau: No.1 = 55.13%; No.2 = 44.87%
5.
Kepri: No.1 = 50.79%; No.2 = 49.21%
6.
Jambi: No.1 = 54.93%; No.2 = 45.07%
7.
Sumsel: No.1 = 67.48%; No.2 = 32.52%
8.
Babel: No.1 = 53.52%; No.2 = 46.48%
9.
Bengkulu: No.1 = 61.02%; No.2 = 38.98%
10.
Lampung: No.1 = 54.88%; No.2 = 45.12%
11.
Banten: No.1 = 56.44%; No.2 = 43.56%
12.
DKI: No.1 = 56.39%; No.2 = 43.61%
13.
Jabar: No.1 = 57.92%; No.2 = 42.08%
14.
Jateng: No.1 = 46.23%; No.2 = 53.77%
15.
DIY: No.1 = 50.19%; No.2 = 49.81%
16.
Jatim: No.1 = 51.27%; No.2 = 48.73%
17.
Bali: No.1 = 43.66%; No.2 = 56.34%
18.
NTB: No.1 = 55.63%; No.2 = 44.37%
19.
NTT: No.1 = 44.76%; No.2 = 55.24%
20.
Kalbar: No.1 = 42.87%; No.2 = 57.13%
21.
Kalteng: No.1 = 47.91%; No.2 = 52.09%
22.
Kalsel: No.1 = 56.55%; No.2 = 43.45%
23.
Kaltim/Kaltara: No.1 = 54.71%; No.2 = 45.29%
24.
Sulut: No.1 = 53.61%; No.2 = 46.39%
25.
Gorontalo: No.1 = 59.84%; No.2 = 40.16%
26.
Sulbar: No.1 = 47.89%; No.2 = 52.11%
27.
Sulteng: No.1 = 46.76%; No.2 = 53.24%
28.
Sultra: No.1 = 47.85%; No.2 = 52.15%
29.
Sulsel: No.1 = 37.41%; No.2 = 62.59%
30.
Malut: No.1 = 53.21%; No.2 = 46.79%
31.
Maluku: No.1 49.51%; No.2 = 50.49%
32.
Papua: No.1 = 53.69%; No.2 = 46.31%
33.
Papua Barat: No.1 = 56.74%; No.2 = 43.26%
Jadi
perbandingan akumulasi prosentase nasional antara pasangan Prabowo-Hatta (No.1)
dan Jokowi-Kalla (No.2).
No.1
= 52.04% dan
No.2
= 47.96%.
Selisih
prosentase suara kedua pasangan sebesar 4.08%.
Progress
98: Megawati, Jokowi dan MetroTV Umbar Kebohongan Publik Soal Klaim Menang
Progress
98 (9/7) merilis pernyataan soal pihak koalisi Partai PDIP, Megawati, Jokowi
dan Metro TV yang dinilainya sebagai kebohongan publik melalui klaim kemenangan
sepihak disaat 80% data dan suara belum dihitung dan diumumkan di berbagai TPS
di tanah air.
Faizal
Assegaf, Ketua Progres 98 menyatakan "Kepada seluruh sahabat pendukung
Prabowo - Hatta, dengan ini kami sampaikan untuk melakukan konsolidasi.
Rapatkan barisan dan kawal hasil perhitungan suara di seluruh TPS. Mengingat
telah terjadi upaya sistimatis dari kubu Jokowi untuk melakukan kecurangan
pemilu melalui modus manipulasi opini yang menyesatkan dan tidak
bertanggungjawab."
Ia
menegaskan, "Sebagai mana di ketahui, bahwa beberapa jam lalu Ketua Umum
PDIP Megawati Soekarnoputri melalui siaran pers Metro TV dan jaringan media
pendukungnya, telah mengumumkan kemenangan Jokowi dengan memanfaatkan
perhitungan suara yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya"
Artinya
PDIP tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara legal dan transparan sebagai
berikut:
1. Klaim kemenangan tersebut dilakukan di saat 80 persen data dari hasil perhitungan suara belum diumumkan di TPS di seluruh Indonesia.
1. Klaim kemenangan tersebut dilakukan di saat 80 persen data dari hasil perhitungan suara belum diumumkan di TPS di seluruh Indonesia.
2.
Manuver politik Ketum PDIP dan pendukungnya, sangat disayangkan telah
menimbulkan kebingungan dan keresahan nasional. Tindakan sepihak tersebut tidak
dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia yang masih menunggu hasil resmi
perhitungan suara oleh lembaga KPU.
3. Mencermati provokasi berbagai isu / opini dari kubu Jokowi tentang klaim kemenangan, maka dengan ini kami mendesak KPU untuk segera bertindak tegas. Karena rakyat telah dijebak dalam kebingungan dan kehilangan kepercayaan terhadap hasil perhitungan cepat yang diumumkan oleh berbagai media pendukung Jokowi secara sepihak dan tanpa menunjukan akurasi data secara transparan dan bertanggungjawab.
3. Mencermati provokasi berbagai isu / opini dari kubu Jokowi tentang klaim kemenangan, maka dengan ini kami mendesak KPU untuk segera bertindak tegas. Karena rakyat telah dijebak dalam kebingungan dan kehilangan kepercayaan terhadap hasil perhitungan cepat yang diumumkan oleh berbagai media pendukung Jokowi secara sepihak dan tanpa menunjukan akurasi data secara transparan dan bertanggungjawab.
Hingga
berita ini diturunkan, rakyat Indonesia masih menunggu hasil resmi KPU.
[adivammar/voa-islam.com] #Pemilu2014
- See more at:
http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2014/07/10/31503/deklarasi-culas-pdi-hentikan-quick-count-kini-prabowo-ungguli-jokowi-408/#sthash.QFmwhhUD.dpuf
Letjen (Purn) Suryo Prabowo: Rakyat Jangan Percaya Quick Count
Jokowi Menyesatkan
Berita
Terkait
- Deklarasi Culas PDI Hentikan Quick Count, Kini Prabowo Ungguli Jokowi 4.08 %
- Ramadhan Kok Hina Islam, JAT: The Jakarta Post! Minta Maaf Saja Tidak Cukup
- Cara Kotor Memenangkan Jokowi Menjadi Presiden?
- Situasi Politik Memanas, MUI Akan Sampaikan Sikap Soal Pemilu Capres
Kamis, 12 Ramadhan 1435 H / 10 Juli
2014 15:08 wib
http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2014/07/10/31517/letjen-purn-suryo-prabowo-rakyat-jangan-percaya-quick-count-jokowi-menyesatkan/#sthash.avM5SDoh.dpbs
Letjen (Purn) Suryo Prabowo: Rakyat Jangan Percaya
Quick Count Jokowi Menyesatkan
JAKARTA (voa-islam.com) - Rakyat jangan sampai menjadi korban dan percaya cara
hiitung cepat atau quick count yang memenangkan Jokowi-JK, karena semua itu
hanyalah menyesatkan rakyat belaka.
"Karena mereka dibayar, tentu hasil hitung cepatnya disesuaikan dengan pemesan. Bisa menyesatkan jika hasil hitung cepatnya dikonsumsi publik," ujar Penasehat Prabowo-Hatta Letjen TNI Purn Suryo Prabowo saat dihubungi, Kamis (10/7/2014).
Menurutnya, setidaknya ada tiga lembaga survey yang merangkap tim sukses Jokowi-JK. Mereka adalah LSI, SMRC (Saiful Mujatni Research and Consulting) dan Cyrus.
"LSI yang dipimpin Deny JA dikenal mendukung Jokowi karena kesamaan ideologi. Sedangkan pemilik SMRC, Saiful Mujani justru pernah kedapatan bagi-bagi uang saat kampanye Jokowi. Adapun dibalik Cyrus ada Hasan Batupahat. Dia ini Koordinator Komunitas Kopi Pendukung Jokowi," ungkapnya.
Untuk itu masyarakat diminta tak terpengaruh dengan hasil-hasil quick count tersebut. Sebab semua dinilai merupakan desain besar memenangkan Jokowi-JK.
"Perhatikan, seperti sudah direncanakan hitung cepat belum selesai langsung klaim sudah menang. Tidak lama kemudian disusul aksi massa merayakan kemenangan. Menyusul nanti akan ada pendirian posko kemenangan Jokowi-JK di daerah. Selain iti banyak sekali media asing yang meliput," ungkapnya.
Suryo mengatakan, munculnya quick count yang memenangkan Jokowi-JK sudah direncanakan dengan baik. Sehingga hasil ini akan menggiring hasil resmi KPU nanti.
"Ini seperti prakondisi jika putusan resmi KPU tetapkan Prabowo-Hatta yang menang, mereka siap bikin rusuh. Media asing berperan mengangkat ini menjadi isu internasional. Dengan kondisi seperti ini KPU akan tertekan," tandasnya..
Berikut adalah penghitungan resmi dilapangan berdasarkan Formulir C-1 yang di tanda tangani Ketua TPS dan Saksi.
1. NAD: No.1 = 46.54%; No.2 = 53.46%
2. Sumut: No.1 = 44.76%; No.2 = 55.24%
3. Sumbar: No.1 = 57.20%; No.2 = 42.80%
4. Riau: No.1 = 55.13%; No.2 = 44.87%
5. Kepri: No.1 = 50.79%; No.2 = 49.21%
6. Jambi: No.1 = 54.93%; No.2 = 45.07%
7. Sumsel: No.1 = 67.48%; No.2 = 32.52%
8. Babel: No.1 = 53.52%; No.2 = 46.48%
9. Bengkulu: No.1 = 61.02%; No.2 = 38.98%
10. Lampung: No.1 = 54.88%; No.2 = 45.12%
11. Banten: No.1 = 56.44%; No.2 = 43.56%
12. DKI: No.1 = 56.39%; No.2 = 43.61%
13. Jabar: No.1 = 57.92%; No.2 = 42.08%
14. Jateng: No.1 = 46.23%; No.2 = 53.77%
15. DIY: No.1 = 50.19%; No.2 = 49.81%
16. Jatim: No.1 = 51.27%; No.2 = 48.73%
17. Bali: No.1 = 43.66%; No.2 = 56.34%
18. NTB: No.1 = 55.63%; No.2 = 44.37%
19. NTT: No.1 = 44.76%; No.2 = 55.24%
20. Kalbar: No.1 = 42.87%; No.2 = 57.13%
21. Kalteng: No.1 = 47.91%; No.2 = 52.09%
22. Kalsel: No.1 = 56.55%; No.2 = 43.45%
23. Kaltim/Kaltara: No.1 = 54.71%; No.2 = 45.29%
24. Sulut: No.1 = 53.61%; No.2 = 46.39%
25. Gorontalo: No.1 = 59.84%; No.2 = 40.16%
26. Sulbar: No.1 = 47.89%; No.2 = 52.11%
27. Sulteng: No.1 = 46.76%; No.2 = 53.24%
28. Sultra: No.1 = 47.85%; No.2 = 52.15%
29. Sulsel: No.1 = 37.41%; No.2 = 62.59%
30. Malut: No.1 = 53.21%; No.2 = 46.79%
31. Maluku: No.1 49.51%; No.2 = 50.49%
32. Papua: No.1 = 53.69%; No.2 = 46.31%
33. Papua Barat: No.1 = 56.74%; No.2 = 43.26%
Jadi perbandingan akumulasi prosentase nasional antara pasangan Prabowo-Hatta (No.1) dan Jokowi-Kalla (No.2).
No.1 = 52.04% dan No.2 = 47.96%.
Selisih prosentase suara kedua pasangan sebesar 4.08%. Jadi hasil quick count yang dibelakang Jokowi-JK, memang sarana memberikan legitimasi Jokowi menjadi presiden. (jj/dbs/voa-islam.com)
"Karena mereka dibayar, tentu hasil hitung cepatnya disesuaikan dengan pemesan. Bisa menyesatkan jika hasil hitung cepatnya dikonsumsi publik," ujar Penasehat Prabowo-Hatta Letjen TNI Purn Suryo Prabowo saat dihubungi, Kamis (10/7/2014).
Menurutnya, setidaknya ada tiga lembaga survey yang merangkap tim sukses Jokowi-JK. Mereka adalah LSI, SMRC (Saiful Mujatni Research and Consulting) dan Cyrus.
"LSI yang dipimpin Deny JA dikenal mendukung Jokowi karena kesamaan ideologi. Sedangkan pemilik SMRC, Saiful Mujani justru pernah kedapatan bagi-bagi uang saat kampanye Jokowi. Adapun dibalik Cyrus ada Hasan Batupahat. Dia ini Koordinator Komunitas Kopi Pendukung Jokowi," ungkapnya.
Untuk itu masyarakat diminta tak terpengaruh dengan hasil-hasil quick count tersebut. Sebab semua dinilai merupakan desain besar memenangkan Jokowi-JK.
"Perhatikan, seperti sudah direncanakan hitung cepat belum selesai langsung klaim sudah menang. Tidak lama kemudian disusul aksi massa merayakan kemenangan. Menyusul nanti akan ada pendirian posko kemenangan Jokowi-JK di daerah. Selain iti banyak sekali media asing yang meliput," ungkapnya.
Suryo mengatakan, munculnya quick count yang memenangkan Jokowi-JK sudah direncanakan dengan baik. Sehingga hasil ini akan menggiring hasil resmi KPU nanti.
"Ini seperti prakondisi jika putusan resmi KPU tetapkan Prabowo-Hatta yang menang, mereka siap bikin rusuh. Media asing berperan mengangkat ini menjadi isu internasional. Dengan kondisi seperti ini KPU akan tertekan," tandasnya..
Berikut adalah penghitungan resmi dilapangan berdasarkan Formulir C-1 yang di tanda tangani Ketua TPS dan Saksi.
1. NAD: No.1 = 46.54%; No.2 = 53.46%
2. Sumut: No.1 = 44.76%; No.2 = 55.24%
3. Sumbar: No.1 = 57.20%; No.2 = 42.80%
4. Riau: No.1 = 55.13%; No.2 = 44.87%
5. Kepri: No.1 = 50.79%; No.2 = 49.21%
6. Jambi: No.1 = 54.93%; No.2 = 45.07%
7. Sumsel: No.1 = 67.48%; No.2 = 32.52%
8. Babel: No.1 = 53.52%; No.2 = 46.48%
9. Bengkulu: No.1 = 61.02%; No.2 = 38.98%
10. Lampung: No.1 = 54.88%; No.2 = 45.12%
11. Banten: No.1 = 56.44%; No.2 = 43.56%
12. DKI: No.1 = 56.39%; No.2 = 43.61%
13. Jabar: No.1 = 57.92%; No.2 = 42.08%
14. Jateng: No.1 = 46.23%; No.2 = 53.77%
15. DIY: No.1 = 50.19%; No.2 = 49.81%
16. Jatim: No.1 = 51.27%; No.2 = 48.73%
17. Bali: No.1 = 43.66%; No.2 = 56.34%
18. NTB: No.1 = 55.63%; No.2 = 44.37%
19. NTT: No.1 = 44.76%; No.2 = 55.24%
20. Kalbar: No.1 = 42.87%; No.2 = 57.13%
21. Kalteng: No.1 = 47.91%; No.2 = 52.09%
22. Kalsel: No.1 = 56.55%; No.2 = 43.45%
23. Kaltim/Kaltara: No.1 = 54.71%; No.2 = 45.29%
24. Sulut: No.1 = 53.61%; No.2 = 46.39%
25. Gorontalo: No.1 = 59.84%; No.2 = 40.16%
26. Sulbar: No.1 = 47.89%; No.2 = 52.11%
27. Sulteng: No.1 = 46.76%; No.2 = 53.24%
28. Sultra: No.1 = 47.85%; No.2 = 52.15%
29. Sulsel: No.1 = 37.41%; No.2 = 62.59%
30. Malut: No.1 = 53.21%; No.2 = 46.79%
31. Maluku: No.1 49.51%; No.2 = 50.49%
32. Papua: No.1 = 53.69%; No.2 = 46.31%
33. Papua Barat: No.1 = 56.74%; No.2 = 43.26%
Jadi perbandingan akumulasi prosentase nasional antara pasangan Prabowo-Hatta (No.1) dan Jokowi-Kalla (No.2).
No.1 = 52.04% dan No.2 = 47.96%.
Selisih prosentase suara kedua pasangan sebesar 4.08%. Jadi hasil quick count yang dibelakang Jokowi-JK, memang sarana memberikan legitimasi Jokowi menjadi presiden. (jj/dbs/voa-islam.com)
#Pemilu2014
- See more at: http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2014/07/10/31517/letjen-purn-suryo-prabowo-rakyat-jangan-percaya-quick-count-jokowi-menyesatkan/#sthash.avM5SDoh.dpuf
Ini Beberapa Keanehan Quick Count yang Menangkan Jokowi
Kamis, 10 Juli 2014, 20:56 WIB
http://www.republika.co.id/berita/pemilu/berita-pemilu/14/07/10/n8i1du-ini-beberapa-keanehan-quick-count-yang-menangkan-jokowi
Republika/Agung Supriyanto
Jakarta, Aktual.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus ‘mempercantik’ area-area yang akan dijadikan pusat peringatan hari Kemerdekaan RI ke-70 di Jakarta. Namun, nada kecewa justru datang dari Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat saat melihat kondisi kawasan Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.
BalasHapusTaman tersebut tampak kumuh dan kotor. Bahkan tiang bendera yang mestinya memiliki tinggi 17 meter, ternyata hanya setinggi 10 meter.
Wagub Djarot Kecewa Tugu Proklamasi Kotor