Selasa, 19 November 2013

PENYADAPAN OLEH CIA... DAN INTELIGENT AUSTRALIA ADALAH ... MENUNJUKKAN KEBODOHAN DAN PANDIRNYA... PARA INTELIGEN INDONESIA... DAN MENHANKAM INDONESIA...??? >>> KALAU SAYA JADI PRESIDEN.. SAYA PECAT MEREKA.. DAN DUTA BESAR AS- DAN AUSTRALIA SAYA USIR ..UNTUK PULANG KE NEGARA MEREKA..>>> PERBUATAN TERSEBUT.. SEPERTI LAYAKNYA... PIMPINAN R.I. DIKENCINGIN DAN DILUDAHI.. OLEH PEMIMPIN ... AMERIKA DAN AUSTRALIA...?? MASA SBY NGGAK BEREAKSI..APA2... KAYA ORANG BEGOK.....??>> JUGA ... YANG LAEN2.. CUMAN... DIAM.. DAN MALAHAN MENYURUH MARTY... BERTINDAK DENGAN SANGAT LEMBEK..NYA..??>>> MANA ... JIWA JENDRLAMU.. HAI SBY..??>> JANGAN CUMAN NGERENGEK DAN CURHAT..SAJA.. KEBIASAANNYA...>>> MANA ITU PARTAI DEMOKRAT.. YANG KONON KATANYA.. INGIN MEMBELA KEHORMATAN BANGSA DAN RAKYAT INDONESIA..??>> DASAR .. TOLOL.. DAN OLO-OLO.... ??>> NGGAK NYALI... DAN GAK MEMILIKI JIWA KERAKYATAN DAN KEBANGSAAN YANG SEJATI...>>> JENDRAL2.. YANG BERANINYA HANYA KEPADA RAKYAT SIPIL TAK BERSENJATA..??>> LHOOOO.... SEMUANYA... NYAMEUH... SAJA.. ELHOO... .SEMUA..??>> KEDAULATAN DAN HARGA DIRI NEGARA DAN BANGSA DI INJAK2.. KOK DIAMMM.... ??>> ..KADANG2 ANEH SBY ITU.. KALAU URUSAN PRIBADI.. SANGAT SERIUS... DAN BAHKAN BERANI DUSTA... CONTOH KETIKA MARAH KEPADA LHI.... KETIKA DISINGGUNG SENGMAN DAN BUNDA PUTERI....!!! >>> ANEH KAN ORANG SEMACAM INI... ??>> MANA RASA TANGGUNG JAWAB DAN HARGA DIRI SEBAGAI ANAK BANGSA...>>> ... SUNGGUH ANEH... YAAH...??>> ...pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menilai, meski penarikan Dubes Indonesia untuk Australia itu baik, pemerintah tetap belum tegas. "Belum tegas karena tindakan baru dilakukan saat ini, padahal merebaknya masalah penyadapan sudah beberapa pekan," kata Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) itu dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Senin (18/11/2013)...>>> .. "Mengapa ketika sekarang muncul nama SBY dan Ibu Ani, pemerintah langsung reaktif? Bukankah Indonesia milik rakyat Indonesia? Bukan sekadar milik Pak SBY dan Ibu Ani?" heran Hikmahanto. Menurutnya, pemerintah seharusnya segera melakukan pengusiran terhadap diplomat Australia dan AS. "Dengan tindakan tegas ini, Edward Snowden diharapkan tidak akan mempermainkan dan mempermalukan Indonesia dengan mengungkap sedikit semi sedikit dokumen yang dimilikinya ke media," tukas Hikmahanto...>>>

RAJUT

Bad Day Penyadapan Australia

Posted: 19/11/2013 00:05
http://news.liputan6.com/read/749551/bad-day-penyadapan-australia
 
Bad Day Penyadapan Australia
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono - Ani Yudhoyono - Jusuf Kalla - Boediono - Hatta Rajasa - Sri Mulyani (Istimewa)
 
Liputan6.com, Jakarta : Indonesia kembali menjadi sasaran penyadapan oleh Australia. Kali ini badan mata-mata Australia menyadap telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan sejumlah orang dekatnya.
Dalam dokumen yang dibocorkan Edward Snowden, mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional atau National Security Agency (NSA) Amerika Serikat, Presiden SBY disadap Australia.
Dalam pernyataan yang dimuat The Guardian dan ABC, Senin 18 November 2013, disebutkan SBY menjadi target penyadapan pada 2009.

Dalam dokumen yang dibocorkan Edward Snowden, Australia juga mencoba menyadap telepon Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wapres Boediono, mantan Wapres Jusuf Kalla, mantan Menpora Andi Mallarangeng, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, mantan Menkeu Sri Mulyani, Widodo Adi Sucipto, dan Sofyan Djalil.
Di dalam dokumen itu tertulis, badan intelijen Australia melacak kegiatan SBY melalui telepon genggamnya selama 15 hari pada Agustus 2009. Ketika itu Australia dipimpin Kevin Rudd dari Partai Buruh. Selain SBY, badan mata-mata Australia bernama Defence Signals Directorate (DSD) juga menyadap Ibu Negara Ani Yudhoyono.

Diplomasi Koboi
Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan, penyadapan Australia ini merupakan masalah serius yang menyangkut hubungan antarnegara. Karenanya, pemerintah harus berlaku tegas menyikapi hal tersebut.

"Snowden ngomong Australia menyadap pembicaraan SBY lewat telepon. Presiden SBY kalau tidak bereakasi, tidak mustahil besok bongkar hal lain yang lebih substantif bisa lebih tidak enak didengar oleh beliau (SBY)," tambah Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso pun marah dan kecewa. Menurutnya, penyadapan Australia tidak patut dilakukan dan menyalahi tata krama diplomasi. Oleh karena itu perlu diplomasi yang lebih garang kepada Negeri Kanguru itu.
"Kadang kita harus gunakan diplomasi koboi, sekali waktu perlu lah dengan diplomasi koboi."

Terkejut dan Tak Nyaman
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa tak nyaman dengan pemberitaan media Australia ABC dan Inggris The Guardian adanya penyadapan telepon oleh intelijen Australia.
"Saya belum mendapatkan informasi seperti apa. Tapi kalau ada informasi dari Menteri Senior seperti itu, kalau kami disadap ya tentu merasa tidak nyaman," terangnya. 

Dia menilai perbuatan menyadap telepon yang dilakukan Badan Intelijen Australia terhadap Presiden SBY dan pejabat lainnya merupakan tindakan tidak baik. Apalagi sampai membongkar percakapan yang menyangkut rahasia negara.
"Kalau memang benar (penyadapan), saya merasa prihatin terhadap pola-pola seperti itu. Mohon maaf, bagaimanapun juga ada komunikasi yang menyangkut rahasia negara," kata dia.

Sementara itu, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang merupakan satu dari sejumlah pejabat yang menjadi target penyadapan Australia pada 2009 silam itu mengaku terkejut.

Menurut Jusuf Kalla bila benar sejak dulu pemerintah Australia melakukan penyadapan terhadap pemimpin dan para menteri di Indonesia, berarti hal itu sudah sangat melanggar etika internasional. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus melayangkan protes

Dia menilai, penyadapan tersebut merupakan bentuk tamparan terhadap pemerintah Indonesia. Bukan hanya hanya atas nama pribadi.

Tolak Komentar
Perdana Menteri Australia Tony Abbott menolak berkomentar atas kabar tersebut. Di hadapan parlemen Australia, dia hanya menjelaskan setiap pemerintah pasti mengumpulkan informasi dan semua pemerintahan juga tahu bahwa setiap negara memang mengumpulkan informasi

"Tugasku yang paling penting untuk melindungi Australia dan mengutamakan kepentingan negara. Dan aku tidak akan pernah ingkar dari tugasku itu," ujar Abbott, seperti dimuat The Australian, Senin (18/11/2013).
Menlu Marty Natalegawa pun minta pemerintah Australia tidak meremehkan masalah isu penyadapan tersebut.

"Sekali lagi saya sampaikan jangan diremehkan. Jangan dikecilkan sikap kita yang sangat terganggu dengan pemberitaan (penyadapan) ini. Kita meminta pihak Australia untuk memahami. Kita sudah ambil langkah-langkah," kata Marty di Kementerian Luar Negeri.

Ia mengatakan yang pertama kali memunculkan masalah penyadapan tersebut adalah pihak Australia sendiri melalui media massanya.

Dipulangkan
Menanggapi dugaan penyadapan yang dilakukan pemerintah Australia, pemerintah mengambil 3 langkah sesuai instruksi Presiden SBY. Salah satunya, memanggil pulang Duta Besar Indonesia untuk Australia Nadjib Riphat Kesoema. 

"Kami memutuskan untuk memanggil pulang Dubes Indonesia di Canberra. Karena mustahil Dubes bisa melakukan tugasnya di tengah suasana saat ini. Pak Nadjib kami harap untuk kembali ke Jakarta segera mungkin untuk konsultasi dengan kami. Agar selanjutnya mengambil keputusan," kata Marty saat konferensi pers di Ruang Nusantara Kementerian Luar Negeri, Senin (18/11/2013).

Marty menegaskan, bila benar Australia melakukan penyadapan seperti penyataan Snowden, maka hal tersebut adalah tindakan tidak bersahabat

"Belum kita bicara hubungan antarbangsa. Prinsip hukum internasional, pun melarang dan tidak menganggap lazim penyadapan. Ini hari yang tidak baik antar kedua negara. It's a bad day. Namun, kita negara yang sanggup berpikir rasional, tegas, dan terukur," ujar Marty.

Dia juga sangat menyesali tindakan Australia itu. "Informasi yang mereka (Australia) peroleh dengan cara penyadapan, was it worthed? Inilah yang sangat disesali," sindirnya.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menyatakan, isu penyadapan para pejabat pemerintah Indonesia oleh Australia diyakini akan mengganggu hubungan bilateral kedua negara.

Baru Reaktif Sekarang?
Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menilai, meski penarikan Dubes Indonesia untuk Australia itu baik, pemerintah tetap belum tegas. Hal ini karena merebaknya masalah penyadapan sudah beberapa pekan dan sudah dari lama publik menginginkan pengusiran Dubes Australia dan Amerika Serikat untuk Indonesia.
"Mengapa ketika sekarang muncul nama SBY dan Ibu Ani, pemerintah langsung reaktif? Bukankah Indonesia milik rakyat Indonesia? Bukan sekadar milik Pak SBY dan Ibu Ani?" heran Hikmahanto. (Mvi)

Hikmahanto: Kenapa Saat SBY-Ani Disadap Baru Reaktif?

Posted: 18/11/2013 18:31
Hikmahanto: Kenapa Saat SBY-Ani Disadap Baru Reaktif?
(Antara)
Liputan6.com, Jakarta : Pemerintah Indonesia memutuskan menarik Dubes Republik Indonesia untuk Australia Nadjib Riphat Kesoema. Keputusan itu sebagai reaksi dari isu penyadapan yang dilakukan pemerintah Australia terhadap Presiden SBY dan sejumlah pejabat negara lainnya.
Namun pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menilai, meski penarikan Dubes Indonesia untuk Australia itu baik, pemerintah tetap belum tegas.

"Belum tegas karena tindakan baru dilakukan saat ini, padahal merebaknya masalah penyadapan sudah beberapa pekan," kata Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) itu dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Senin (18/11/2013).

Selain itu, sambungnya, pemerintah Indonesia dianggap tidak tegas karena publik telah meminta agar dilakukan pengusiran sejumlah diplomat Australia dan Amerika Serikat. Belum lagi publik tidak akan puas karena sebelum ada berita penyadapan dilakukan terhadap SBY dan Ibu Negara Ani Yudhoyono, pemerintah hanya mengingatkan agar Australia tidak mengulangi perbuatan penyadapan.

"Mengapa ketika sekarang muncul nama SBY dan Ibu Ani, pemerintah langsung reaktif? Bukankah Indonesia milik rakyat Indonesia? Bukan sekadar milik Pak SBY dan Ibu Ani?" heran Hikmahanto.

Menurutnya, pemerintah seharusnya segera melakukan pengusiran terhadap diplomat Australia dan AS. "Dengan tindakan tegas ini, Edward Snowden diharapkan tidak akan mempermainkan dan mempermalukan Indonesia dengan mengungkap sedikit semi sedikit dokumen yang dimilikinya ke media," tukas Hikmahanto.

Australia diketahui telah mencoba menyadap telepon Presiden SBY dan 9 pejabat di lingkaran dalam Istana. Mereka adalah Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Menteri Koordinator Bidang Prekonomian Hatta Rajasa, mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Widodo Adi Sucipto, dan Sofyan Djalil. (Mut/Sss)

JK: Kalau Benar Saya Disadap, Indonesia Harus Protes

Senin, 18 November 2013 14:26 wib
Fiddy Anggriawan - Okezone
http://international.okezone.com/read/2013/11/18/411/898636/jk-kalau-benar-saya-disadap-indonesia-harus-protes
 
Mantan Wapres Jusuf Kalla (Foto: dok.JK)  
Mantan Wapres Jusuf Kalla (Foto: dok.JK)

JAKARTA - Isu penyadapan oleh Australia dan Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia, ternyata sudah terjadi sejak 2004. Saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih berduet dengan Jusuf Kalla (JK), sebagai Wakil Presiden.

"Berarti kalau itu benar, karena saya tidak mau mengandai-andai, berarti Australia telah menyadap Presiden dan Wakil Presiden. Itukan melanggar aturan dan etika internasional," ungkap JK saat ditemui di Gedung Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat, Jakarta, Senin (18/11/2013).

Saat disinggung, apakah ada pembicaraan rahasia antara dirinya dengan SBY atau pihak lain? JK mengaku tidak ingat persis.

"Wah itukan telepon saya dipakai untuk apa saja. Baik untuk perintah ini dan itu serta apa saja dipakai. Tergantung ada rahasia atau tidak bagi dia. Saya tidak ingat orang pembicaraan ribuan kali," tegasnya.


Menurut JK, jika memang isu penyadapan tersebut benar, maka pemerintah Indonesia harus melayangkan protes.

"Harusnya pemerintah memprotes. Ini bukan kedua kalinya, tapi itu sambungan saja. Ini kemudian timbul Wapres juga disadap, ternyata saya disadap juga. kalau itu benar saya disadap bukan pribadi, tapi atas nama pemerintah seharusnya memang protes," pungkasnya. (faj)


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar