SBY Usulkan Protokol Antipenistaan Agama di PBB
http://www.depdagri.go.id/news/2012/09/23/sby-usulkan-protokol-antipenistaan-agama-di-pbb
Menurut SBY dalam konferensi pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu, sesaat sebelum bertolak ke New York, Amerika Serikat , hal itu akan disampaikannya dalam sidang pembukaan majelis umum PBB di New York yang akan dihadirinya, dimana dirinya akan menjadi pembicara dalam sesi debat umum sidang tersebut.
SBY mengatakan, protokol internasional antipenistaan agama dibutuhkan guna mengantisipasi perkembangan negatif dewasa ini akibat munculnya aksi-aksi penistaan agama yang mendorong reaksi balik yang dapat mengakibatkan konflik dan ketegangan antar pemeluk agama bahkan antar peradaban.
"Indonesia memiliki kewajiban secara moral untuk menyampaikan pandangan-pandangan ajakan, bahkan baranga kali juga ikut memikirkan sebuah protokol internasional bagaimana kita bisa mencegah atau menolak aksi atau inisiatif yang bisa dikategorikan sebagai penistaan agama, dari satu agama ke agama apapun," kata Presiden.
Sementara itu, SBY dalam kunjungan ke AS kali ini juga akan membicarakan kelanjutan dari pembangunan masyarakat setelah program Sasaran Pembangunan Millenium (MDG`s) selesai pada 2015 nanti.
SBY dalam hal ini menjadi salah satu ketua bersama dengan Presiden Liberia dan PM Inggris akan mengadakan pertemuan pertama `High Level Panel on the Post-2015 Development Agenda` (panel tingkat tinggi untuk agenda pembangunan pasca 2015) yang beranggotakan 23 orang.
Sementara itu, SBY akan melakukan kunjungan kerja ke AS mulai 22 September dan kembali ke tanah air pada 30 September mendatang.
Presiden SBY dalam kunjungannya tersebut, selain menghadiri sidang umum PBB dan panel tingkat tinggi untuk agenda pasca 2015, juga akan melakukan serangkaian pertemuan bilateral dan multilateral.
Diantaranya akan menghadiri Indonesia Investment Day yang diselenggarakan di New York Stock Exchange, melakukan pertemuan dengan sejumlah investor dan kalangan bisnis AS, juga akan menerima penghargaan dari AS-ASIAN Bussiness Council.
SBY juga dijadwalkan bertemu dengan sejumlah kepala negara di sela-sela pembukaan sidang majelis umum PBB tersebut.[ANT]
Sumber :Inilah Com Tags :Berita Nasional
Rabu, 26 September 2012 | 00:35
Ribuan demonstran melakukan longmarch memprotes film pelecehan agama di Sanaa, Yaman. FOTO: AFP PHOTO/MOHAMMED HUWAIS
Sejumlah Pihak Dukung Protokol Antipenistaan Agama
Upaya untuk meratifikasi protokol antipenistaan agama ini akan menghadapi penentangan dari negara-negara Barat.
Protokol antipenistaan agama dianggap Majelis Dakwah Islamiyah (MDI)
sebagai langkah positif untuk menghindari ketegangan antara dunia Islam
dan barat yang belakangan semakin memburuk.
MDI juga mendukung protokol antipenistaan agama itu diratifikasi dalam Sidang Majelis Umum PBB di Amerika Serikat.
"Protokol itu penting untuk menghindari ketegangan antara dunia Islam dan Barat, yang belakangan semakin memburuk menyusul aksi-aksi penistaan terhadap agama Islam," kata Ketua Umum DPP MDI Deding Ishak kepada pers di Jakarta, Selasa (25/9).
Lebih lanjut Deding mengungkapkan, dirinya mengkhawatirkan jika aksi-aksi penistaan agamar khususnya kepada agama Islam dibiarkan, akan menimbulkan kemarahan dunia Islam terhadap barat.
"Jadi kalau memang ingin meredakan ketegangan Islam dan Barat maka protokol antipenistaan agama ini harus diratifikasi," katanya.
Deding yang juga anggota Komisi III DPR ini menekankan, Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki kepentingan untuk menyuarakan keprihatinan umat Islam atas aksi-aksi penistaan agama, seperti yang dilakukan melalui pembuatan film Innocence of Muslims yang memang menimbulkan gelombang kemarahan umat Islam terhadap Barat.
Dengan diratifikasinya protokol antipenistaan agama, Deding yakin bahwa aksi-aksi penistaan agama bisa dihentikan.
"Yang penting adalah protokol antipenistaan agama ini tidak hanya berlaku untuk mereka yang menistakan agama Islam. Siapapun yang menistakan agama, termasuk agama non-Islam, itu harus dihukum karena menyinggung keyakinan agama lain," katanya.
Deding menyadari bahwa upaya untuk meratifikasi protokol antipenistaan agama ini akan menghadapi penentangan dari negara-negara Barat. Namun dia menekankan bahwa Indonesia harus terus memperjuangkannya, termasuk meyakinkan Amerika bahwa jika dunia ingin damai, demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan maka protokol ini harus diratifikasi.
"Ini tugas pemerintah Indonesia," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menegaskan akan mengusulkan protokol antipenistaan agama.
"Indonesia memiliki kewajiban secara moral untuk menyampaikan pandangan-pandangan, ajakan, bahkan barang kali juga ikut memikirkan sebuah protokol internasional bagaimana kita bisa mencegah atau menolak aksi atau inisiatif yang bisa dikategorikan sebagai penistaan agama, dari satu agama ke agama apapun," kata Presiden.
Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPR juga telah mendorong pemerintah agar mengusulkan kepada PBB terkait masalah penghinaan, penodaan terhadap agama, dimasukkan sebagai bagian ratifikasi konvensi PBB.
"Kami berpandangan bahwa jika masalah ini tidak segera ditangani dengan dasar hukum yang jelas dan sama di antara negara-negara anggota PBB maka dapat merusak kerukunan antarumat beragama," kata Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto.
MDI juga mendukung protokol antipenistaan agama itu diratifikasi dalam Sidang Majelis Umum PBB di Amerika Serikat.
"Protokol itu penting untuk menghindari ketegangan antara dunia Islam dan Barat, yang belakangan semakin memburuk menyusul aksi-aksi penistaan terhadap agama Islam," kata Ketua Umum DPP MDI Deding Ishak kepada pers di Jakarta, Selasa (25/9).
Lebih lanjut Deding mengungkapkan, dirinya mengkhawatirkan jika aksi-aksi penistaan agamar khususnya kepada agama Islam dibiarkan, akan menimbulkan kemarahan dunia Islam terhadap barat.
"Jadi kalau memang ingin meredakan ketegangan Islam dan Barat maka protokol antipenistaan agama ini harus diratifikasi," katanya.
Deding yang juga anggota Komisi III DPR ini menekankan, Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki kepentingan untuk menyuarakan keprihatinan umat Islam atas aksi-aksi penistaan agama, seperti yang dilakukan melalui pembuatan film Innocence of Muslims yang memang menimbulkan gelombang kemarahan umat Islam terhadap Barat.
Dengan diratifikasinya protokol antipenistaan agama, Deding yakin bahwa aksi-aksi penistaan agama bisa dihentikan.
"Yang penting adalah protokol antipenistaan agama ini tidak hanya berlaku untuk mereka yang menistakan agama Islam. Siapapun yang menistakan agama, termasuk agama non-Islam, itu harus dihukum karena menyinggung keyakinan agama lain," katanya.
Deding menyadari bahwa upaya untuk meratifikasi protokol antipenistaan agama ini akan menghadapi penentangan dari negara-negara Barat. Namun dia menekankan bahwa Indonesia harus terus memperjuangkannya, termasuk meyakinkan Amerika bahwa jika dunia ingin damai, demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan maka protokol ini harus diratifikasi.
"Ini tugas pemerintah Indonesia," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menegaskan akan mengusulkan protokol antipenistaan agama.
"Indonesia memiliki kewajiban secara moral untuk menyampaikan pandangan-pandangan, ajakan, bahkan barang kali juga ikut memikirkan sebuah protokol internasional bagaimana kita bisa mencegah atau menolak aksi atau inisiatif yang bisa dikategorikan sebagai penistaan agama, dari satu agama ke agama apapun," kata Presiden.
Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPR juga telah mendorong pemerintah agar mengusulkan kepada PBB terkait masalah penghinaan, penodaan terhadap agama, dimasukkan sebagai bagian ratifikasi konvensi PBB.
"Kami berpandangan bahwa jika masalah ini tidak segera ditangani dengan dasar hukum yang jelas dan sama di antara negara-negara anggota PBB maka dapat merusak kerukunan antarumat beragama," kata Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto.
Penulis: Antara/Teddy Kurniawan
http://www.beritasatu.com/mobile/nasional/73985-sejumlah-pihak-dukung-protokol-antipenistaan-agama.html
PBNU Sambut Usulan Perlunya Protokol Anti Penistaan Agama
JAKARTA, (PRLM).- Ketua Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama H Slamet Effendy Yusuf menyambut baik inisiatif Presiden
RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akan mengusulkan disusunnya
Protokol Anti Penistaan Agama di forum Sidang Umum Perserikatan Bangsa
Bangsa (PBB). Usul adanya protokol ini merupakan solusi cerdas, agar
kasus penistaan agama seperti pembuatan film ‘Innocence of Muslims’
tidak terus terulang.
"Saya tahu usul ini pasti akan memperoleh tantangan dari pihak yang mendewakan kebebasan berekpresi, sekalipun sudah terbukti ekspresi yang mengandung penistaan agama telah mengakibatkan keonaran, ketidaktertiban, serta perpecahan di tengah masyarakat, maupun antarbangsa dan negara," tandas Slamet Effendy Yusuf di Jakarta, Senin (24/9/12).
Menurut Ketua MUI Pusat ini, protokol Anti Penistaan Agama diperlukan untuk mengatur secara jelas mengenai sejauh mana kebebasan, khususnya kebebasan berekspresi, dapat dijaga, bersamaan dengan tetap menjunjung tinggi kesucian dan kemuliaan agama. Karena itu, dalam protokoler tersebut harus dijelaskan secara jelas batas kreativitas berekspresi agar tidak menyentuh hal-hal yang sensitif yang dapat merusak bukan saja kesucian agama, tapi juga merusak tatanan dan kondisi hubungan antarmanusia atau kemanusiaan.
Selain itu, juga harus dipertegas kewenangan negara untuk mengambil tindakan atas setiap karya yang menistakan agama. "Dengan begitu tidak akan terjadi lagi ada negara yang tidak bisa berbuat apa-apa, sementara ekses karya itu sudah membawa kerusakan yang luar biasa.
“Jadi, apapun hasilnya Presiden SBY harus menyampaikan usul itu di depan sidang umum PBB. Sebab, ini akan menjadi awal perjuangan panjang. Jangankan protokol Anti Penistaan Agama, protokol Kyoto yang mengatur pemeliharaan lingkungan hidup saja masih ditolak oleh negara superpower tertentu," tambah mantan Ketua Umum PP GP Ansor ini.
Dia mengatakan, kalau Presiden SBY menyampaikan hal ini di PBB, pasti akan memperoleh simpati luas dari masyarakat bangsa Indonesia serta masyarakat internasional yang mencintai dan mengharmoni perdamaian dunia. (A-109/A-88)***
Eramuslim.com | Media Islam Rujukan, Politikus Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPR, Helmy Fauzi, tak sepakat dengan usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membuat protokol tentang penistaan agama yang berlaku secara internasional. Yudhoyono menyampaikan usul itu dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-67 di New York, Amerika Serikat, Rabu 26 September 2012.
Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan akan mendorong dan mengusulkan protokol anti penistaan terhadap agama, agama apapun, yang kini marak dimana-mana, terutama Islam, seperti dikatakan Mensesneg Sudi Silalahi, di saat acara Indonesia Investment Day di NYSE, Wallstreet, NYC.
Menurut Helmy, usulan Yudhoyono ini kontradiktif dengan banyaknya kasus-kasus diskriminasi terhadap penganut agama minoritas seperti Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia.
Selain itu, kata Helmy, Undang-Undang Penodaan Agama (PNPS Nomor 1/1965) yang berlaku di Indonesia saja perlu banyak perbaikan. Upaya untuk memperbaikinya lewat gugatan ke Mahkamah Konstitusi, dua tahun lagi, gagal.
Ketika itu, sejumlah LSM seperti Imparsial, Elsam, PBHI, Demos, YLBHI, Yayasan Setara yang tergabung dalam Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) meminta UU Penodaan Agama itu dicabut karena mencederai kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.
Menurut para penggugat kala itu, pemerintah sering menggunakan UU itu sebagai landasan untuk mengkriminalkan penafsiran keagamaan yang dinilai tidak sama dengan pokok ajaran agama.
Karena itulah, Helmy mempertanyakan protokol macam apa yang hendak ditawarkan SBY pada dunia, sedangkan di Indonesia sendiri protokol antipenistaan agama yang berlaku, dinilai melanggar HAM. “Seharusnya SBY menyelesaikan urusan di dalam negeri dulu,” kata Helmy.(fq/tempo)
"Saya tahu usul ini pasti akan memperoleh tantangan dari pihak yang mendewakan kebebasan berekpresi, sekalipun sudah terbukti ekspresi yang mengandung penistaan agama telah mengakibatkan keonaran, ketidaktertiban, serta perpecahan di tengah masyarakat, maupun antarbangsa dan negara," tandas Slamet Effendy Yusuf di Jakarta, Senin (24/9/12).
Menurut Ketua MUI Pusat ini, protokol Anti Penistaan Agama diperlukan untuk mengatur secara jelas mengenai sejauh mana kebebasan, khususnya kebebasan berekspresi, dapat dijaga, bersamaan dengan tetap menjunjung tinggi kesucian dan kemuliaan agama. Karena itu, dalam protokoler tersebut harus dijelaskan secara jelas batas kreativitas berekspresi agar tidak menyentuh hal-hal yang sensitif yang dapat merusak bukan saja kesucian agama, tapi juga merusak tatanan dan kondisi hubungan antarmanusia atau kemanusiaan.
Selain itu, juga harus dipertegas kewenangan negara untuk mengambil tindakan atas setiap karya yang menistakan agama. "Dengan begitu tidak akan terjadi lagi ada negara yang tidak bisa berbuat apa-apa, sementara ekses karya itu sudah membawa kerusakan yang luar biasa.
“Jadi, apapun hasilnya Presiden SBY harus menyampaikan usul itu di depan sidang umum PBB. Sebab, ini akan menjadi awal perjuangan panjang. Jangankan protokol Anti Penistaan Agama, protokol Kyoto yang mengatur pemeliharaan lingkungan hidup saja masih ditolak oleh negara superpower tertentu," tambah mantan Ketua Umum PP GP Ansor ini.
Dia mengatakan, kalau Presiden SBY menyampaikan hal ini di PBB, pasti akan memperoleh simpati luas dari masyarakat bangsa Indonesia serta masyarakat internasional yang mencintai dan mengharmoni perdamaian dunia. (A-109/A-88)***
PDIP Tak Setuju Protokol Antipenistaan Agama SBY
Editor | Rabu, 26 September 2012 - 09:00:01 WIB | dibaca: 1135 pembacaEramuslim.com | Media Islam Rujukan, Politikus Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPR, Helmy Fauzi, tak sepakat dengan usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membuat protokol tentang penistaan agama yang berlaku secara internasional. Yudhoyono menyampaikan usul itu dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-67 di New York, Amerika Serikat, Rabu 26 September 2012.
Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan akan mendorong dan mengusulkan protokol anti penistaan terhadap agama, agama apapun, yang kini marak dimana-mana, terutama Islam, seperti dikatakan Mensesneg Sudi Silalahi, di saat acara Indonesia Investment Day di NYSE, Wallstreet, NYC.
Menurut Helmy, usulan Yudhoyono ini kontradiktif dengan banyaknya kasus-kasus diskriminasi terhadap penganut agama minoritas seperti Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia.
Selain itu, kata Helmy, Undang-Undang Penodaan Agama (PNPS Nomor 1/1965) yang berlaku di Indonesia saja perlu banyak perbaikan. Upaya untuk memperbaikinya lewat gugatan ke Mahkamah Konstitusi, dua tahun lagi, gagal.
Ketika itu, sejumlah LSM seperti Imparsial, Elsam, PBHI, Demos, YLBHI, Yayasan Setara yang tergabung dalam Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) meminta UU Penodaan Agama itu dicabut karena mencederai kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.
Menurut para penggugat kala itu, pemerintah sering menggunakan UU itu sebagai landasan untuk mengkriminalkan penafsiran keagamaan yang dinilai tidak sama dengan pokok ajaran agama.
Karena itulah, Helmy mempertanyakan protokol macam apa yang hendak ditawarkan SBY pada dunia, sedangkan di Indonesia sendiri protokol antipenistaan agama yang berlaku, dinilai melanggar HAM. “Seharusnya SBY menyelesaikan urusan di dalam negeri dulu,” kata Helmy.(fq/tempo)
PDIP ITU ANEH SEKALI ? [1]
BalasHapusPolitikus Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPR, Helmy Fauzi, tak sepakat dengan usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membuat protokol tentang penistaan agama yang berlaku secara internasional. Yudhoyono menyampaikan usul itu dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-67 di New York, Amerika Serikat, Rabu 26 September 2012.
PDIP mendukung "Kebebasan Bearagama-Secara Membabi buta".... Tokoh2 poltilik di PDIP itu "menelan mentah2 arti Kebebasan beragama"...dan menafsirkan secara absurd sehingga tidak bisa membedakan mana yang menistakan agama dan mana yang benar2 kebebasan beragama..??
Kalau mau beragama Islam yah harus Islam yang benar2 sesuai dengan Mazhab yang Shahih... Sunny-dgn mazhab Sunny..dan Syiah dengan Mazhab Syiah... atau Budha-Kresten-Hindu...
Sedangkan JIL-Ahmadiyah-Wahabiyah-Bahaiyah...memang diciptakan oleh pendirinya dgn dukungan para Penjajah... Jadi mesti-nya ini ditolak oleh mazhab2 shahih... karena ajaran mereka secara aqidah menyimpang dari ajaran Alqurán dan Sunnah Rasulullah SAW [sejalan dengan Al-qurán]...
Kembali kepada judul bhw SBY di Majelis Umum PBB ingin mengusulkan pandangannya terkait adanya film yang menista kepada agama Islam... dengan ingin mengajukan Protokol Antipenistaan agama...untuk kemaslahatan masyarakat dunia..seutuhnya...Karena pada hakekatnya Islam diajarkan tidak boleh menistakan agama manapun... Karena itu umat Islam sangat diharamkan menista agama lain..diluar Islam..walaupun secara aqidah jelas tidak sejalan... Untuk itu Islam memberikan Kebebasan beragama...dan tetap menghormatinya..
Lain halnya terhadap JIL-Ahmadiyah-Wahabiyah-Bahaiyah...yang memang secara aqidah dan pemahaman ada penyimpangan nas2 al'Qurán...
Dalam memberi makna dan tafsir dalam al Qurán tentu ada syarat2 n rukun dan ketetapan2nya sesuai dengan kajian ilmulqurán... dan tidak ditafsirkan secara sepihak tanpa memenuhi metode dan persyaratan2 kajian tersebut... Semoga saja upaya SBY itu berhasil dan memberikan nilai manfaat masyakat dunia secara luas.. Aamiin
Bahkan umat Islam-pun masih banyak yang terperangkap mengenai pemahaman Sunny-Salafy dengan Wahabi-Salafy... yang konon mirip..tetapi dalam pemahaman dan prakteknya..sangat berbeda...
Sunny-Salafy sangat komprehensif dan dapat menerima Syiah dengan sangat baik dan penuh persaudaraan..bahkan cenderung saling berbagi ilmu keagamaan..
Sedangkan Wahabi-Salafy... sangat exclusive-kaku..dan hanya mengakui Imam2 Wahabi-Salafy...dan cenderung memusuhi Syiah-mengkafirkan Suny yang tidak sealiran dgn para Wahabi-dan cenderung vulgar-sering membidáhkan-dan sering menghancurkan pemakaman para ulama2 dan shahabat2-sedangkan dipihak lain sangat memuliakan dan membela para shabahat dan imam2 yang memusuhi Syiah..dan Sunny –Salafy..
PDIP ITU ANEH SEKALI ? [2]
BalasHapusSunny-Slafy [Sunny] dan Syiah..sebenarnya satu barisan dalam aqidah Islam walaupun secara kemazhaban dan keimaman [Imam2] berbeda... Tetapi dasarnya semua Al qurán dan hadis2 yang diuji dengan nas2 al Qurán..insya Allah...
Ciri2nya
Wahabiyah-Salafyah dalam proses pendirian dan perkembangannya adalah didukung dan dilindungi oleh Penjajah Inggris dan para sekutunya... hingga kini kebijakan para Wahabi selalu minta restu dari kaum penjajah itu..walaupun sudah sukses dan kaya...dan cenderung memecah belah Umat Islam..menyerang dan membunuh atau memberontak kepada umat Islam lain..
Ahmadiyah-juga didirikan dengan dukungan Penjajah Inggris..dan dalam proses perkembangannya menghalangi dan menyerang dan membunuh pejuang2 muslim India dalam perjuangan Kemerdekaan India... Sedang aqidahnya sangat menyimpang...
Bahaiyah ...konon ini aliran Syiah..yang juga dalam proses pendirian dan perkembangannya didukung dan dimodali oleh Penjajah Inggris...yang menentang dan membunuh para pejuang muslim Syiah yang berjuang untuk kemerdekaan negara muslim terjajah...di Timur Tengah..
Jadi terhadap Sunny, maka Penjajah Inggris membuat mazhab baru dalam Islam yakni Wahabiyah dan Ahmadiyah dengan berbeda versi...namun tujuannya devide et impera
Terhadap umat Syiah, maka Penjajah Inggris juga membuat mazhab Syiah baru..yakni Bahaiyah...dengan tujuan sama devide et impera...terhadap umat Islam..
Di Indonesia...juga ada yang didirikan oleh Snouck Hurgronje..atau Van der Plas...yang konon.. aliran2 nyeleneh dan tarekat2 dan faham2 yang diselewengkan... dan akhirnya mengadu domba umat Islam Indonesia...
WASPADALAH-AWASLAH UMAT ISLAM..ULAMA2-TOKOH2-KYAI2...DAN CENDEKIAWAN2 MUSLIM...
HAYYOO KUATKAN SILATURAHIM-PERSAUDARAAN-PERSATUAN-DAN SOLIDARITAS.UMAT...
AWAS UPAYA2 ADU DOMBA DAN PECAH BELAH SESAMA MUSLIM...
KEMBALILAH KEPADA JALAN ALLAH YANG LURUS SECARA BENAR DAN KOMPREHENSIF...
ALLAHUMMA AFRIGH ALAINA SHABRAN WATSABBIT AQDAMANA WANSHURNA ALALQOUMILKAFIRIN..
ALLAHUMMAGHFIRLANA FIE DZUNUBANA WA ISHRAFANA FIE AMRINA WATSABBIT AQDAMANA WANSHURNA ALALQOUMILKAFIRIN...AAMIIN