Wow! Utang Pemerintah Tembus Rp 1.744,34 Triliun
Wahyu Daniel - detikFinance
Foto: dok.detikFinance
Jakarta -
Total utang pemerintah Indonesia hingga Agustus 2011 mencapai Rp 1.744,34 triliun. Dalam sebulan jumlah utang itu naik Rp 10,7 triliun dibanding posisi Juli 2011 yang sebesar Rp 1.733,64 triliun.
Jika dibandingkan dengan jumlah utang di Desember 2010 yang sebesar Rp 1.676,85 triliun, jumlah utang hingga Agustus 2011 bertambah Rp 67,49 triliun.
Dan jika dihitung dengan denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah hingga Agustus 2011 mencapai US$ 203,35. Turun dibandingkan per Juli 2011 yang sebesar US$ 203,77 miliar. Namun utang dalam dolar AS ini lebih tinggi dibandingkan Desember 2010 yang sebesar US$ 186,5 miliar.
Demikian data yang dirilis Ditjen Pengelolaan Utang Kemenkeu yang dikutip detikFinance, Selasa (20/9/2011).
Utang pemerintah tersebut terdiri dari pinjaman US$ 69,63 miliar dan surat berharga US$ 133,72 miliar. Jika menggunakan PDB Indonesia yang sebesar Rp 6.422,9 triliun, maka rasio utang Indonesia per Agustus 2011 tercatat sebesar 27,15%.
Sementara rincian pinjaman yang diperoleh pemerintah pusat hingga akhir Agustus 2011 adalah:
Jika dibandingkan dengan jumlah utang di Desember 2010 yang sebesar Rp 1.676,85 triliun, jumlah utang hingga Agustus 2011 bertambah Rp 67,49 triliun.
Dan jika dihitung dengan denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah hingga Agustus 2011 mencapai US$ 203,35. Turun dibandingkan per Juli 2011 yang sebesar US$ 203,77 miliar. Namun utang dalam dolar AS ini lebih tinggi dibandingkan Desember 2010 yang sebesar US$ 186,5 miliar.
Demikian data yang dirilis Ditjen Pengelolaan Utang Kemenkeu yang dikutip detikFinance, Selasa (20/9/2011).
Utang pemerintah tersebut terdiri dari pinjaman US$ 69,63 miliar dan surat berharga US$ 133,72 miliar. Jika menggunakan PDB Indonesia yang sebesar Rp 6.422,9 triliun, maka rasio utang Indonesia per Agustus 2011 tercatat sebesar 27,15%.
Sementara rincian pinjaman yang diperoleh pemerintah pusat hingga akhir Agustus 2011 adalah:
- Bilateral: US$ 43,6 miliar
- Multilateral: US$ 22,84 miliar
- Komersial: US$ 3,07 miliar
- Supplier: US$ 60 juta.
- Pinjaman dalam negeri US$ 70 juta
Sementara total surat utang yang telah diterbitkan oleh pemerintah sampai Agustus 2011 mencapai US$ 133,72 miliar. Naik dibandingkan posisi Desember 2010 yang sebesar US$ 118,39 miliar.
Berikut catatan utang pemerintah pusat dan rasionya terhadap PDB sejak tahun 2000:
Berikut catatan utang pemerintah pusat dan rasionya terhadap PDB sejak tahun 2000:
- Tahun 2000: Rp 1.234,28 triliun (89%)
- Tahun 2001: Rp 1.273,18 triliun (77%)
- Tahun 2002: Rp 1.225,15 triliun (67%)
- Tahun 2003: Rp 1.232,5 triliun (61%)
- Tahun 2004: Rp 1.299,5 triliun (57%)
- Tahun 2005: Rp 1.313,5 triliun (47%)
- Tahun 2006: Rp 1.302,16 triliun (39%)
- Tahun 2007: Rp 1.389,41 triliun (35%)
- Tahun 2008: Rp 1.636,74 triliun (33%)
- Tahun 2009: Rp 1.590,66 triliun (28%)
- Tahun 2010: Rp 1.676,15 triliun (26%)
- Agustus 2011: Rp 1.744,34 triliun (27,15%)
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terus mengingatkan para menterinya untuk tegas mengurangi utang luar negeri. SBY meminta pelunasan utang lebih digencarkan lagi.
SBY meminta persentase utang pemerintah terhadap PDB di 2014 harus ditekan menjadi paling besar 22%. SBY juga meminta dengan tegas agar tiap tahun jumlah utang yang dibayar harus lebih besar dari jumlah utang yang ditarik oleh pemerintah.
SBY meminta persentase utang pemerintah terhadap PDB di 2014 harus ditekan menjadi paling besar 22%. SBY juga meminta dengan tegas agar tiap tahun jumlah utang yang dibayar harus lebih besar dari jumlah utang yang ditarik oleh pemerintah.
Tahun depan pemerintah merencanakan menyicil pokok dan bunga utang senilai Rp 170,36 triliun. Jumlah ini dinilai anggota DPR makin mengkhawatirkan karena telah membebani 12,9% total belanja pemerintah pusat.
Dalam Nota Keuangan dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2012 disebutkan, penarikan pinjaman luar negeri terdiri dari pinjaman program sebesar Rp 16,9 triliun dan pinjaman proyek sebesar Rp 39,1 triliun yang didalamnya termasuk penerusan pinjaman sebesar Rp 9 triliun.
Dalam Nota Keuangan dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2012 disebutkan, penarikan pinjaman luar negeri terdiri dari pinjaman program sebesar Rp 16,9 triliun dan pinjaman proyek sebesar Rp 39,1 triliun yang didalamnya termasuk penerusan pinjaman sebesar Rp 9 triliun.
(dnl/hen)
Jumat, 16/09/2011 13:42 WIB
Lagi-lagi SBY Minta Menterinya Kurangi Utang Luar Negeri
Anwar Khumaini - detikFinance
Foto: Setpres
Hal ini disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana usai rapat dengan SBY di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (16/9/2011).
"Arahan presiden adalah betul-betul pinjaman luar negeri harus dikurangi, gambaran besarnya seperti itu. Jadi yang namanya pinjaman harus dikurangi," kata Armida.
Dia mengatakan, SBY meminta persentase utang pemerintah terhadap PDB di 2014 harus ditekan menjadi paling besar 22%. SBY juga meminta dengan tegas agar tiap tahun jumlah utang yang dibayar harus lebih besar dari jumlah utang yang ditarik oleh pemerintah.
Armida mengatakan, Presiden SBY meminta agar utang luar negeri betul-betul digunakan dengan efektif dan efisien. Jangan sampai utang yang telah diserap malah tidak dipergunakan dan menganggur dananya.
Seperti diketahui, pemerintah Indonesia berencana menarik utang senilai US$ 1,9 miliar untuk menutupi defisit anggaran di 2012.
Soal utang, data terakhir Kementerian Keuangan menyatakan total utang pemerintah Indonesia hingga Juli 2011 mencapai Rp 1.733,64 triliun. Dalam sebulan utang pemerintah naik Rp 9,5 triliun dibanding Juni 2011 yang sebesar Rp 1.723,9 triliun.
Jika dibandingkan dengan jumlah utang di Desember 2010 yang sebesar Rp 1.676,85 triliun, jumlah utang hingga Juli 2011 bertambah Rp 56,79 triliun.
Dan jika dihitung dengan denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah hingga Juli 2011 mencapai US$ 203,77 miliar. Naik dibandingkan per Juni 2011 yang sebesar US$ 200,52 miliar. Utang dalam dolar AS ini lebih tinggi dibandingkan Desember 2010 yang sebesar US$ 186,5 miliar.
(dnl/hen)
Rabu, 14/09/2011 17:22 WIB
Agus Marto: Meski Nominal Naik, Tapi Rasio Utang RI Turun
Ramdhania El Hida - detikFinance
Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Agus Martowarojo dalam rapat dengan Komisi XI DPR yang dilakukan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2011).
"Meskipun jumlah nominal bertambah, tapi rasio utang terhadap PDB semakin menurun dan saat ini rasio utang Indonesia jauh lebih rendah dibanding rasio utang negara maju, misalnya AS sekitar 100% (dari PDB) dan Jepang di atas 200%," pungkasnya.
Agus mengatakan, pemerintah belum berniat melakukan moratorium utang atau menghentikan utang. Menurut mantan Dirut Bank Mandiri ini, kebijakan moratorium utang dapat membentuk persepsi gagal bayar (event of default) di kalangan investor dan lembaga rating.
"Moratorium membentuk persepsi investor/kreditor dan lembaga rating sebagai event of default oleh Pemerintah," ujar Agus.
Selain itu, lanjut Agus Marto, hal tersebut dapat memicu cross default untuk semua utang yang pada akhirnya akan meningkatkan biaya pengadaan utang di masa yang akan datang.
Agus Marto menjelaskan adanya penambahan utang tahun disebabkan karena masih adanya defisit anggaran serta jumlah kebutuhan pendanaan utang lama di 2012 yang cukup besar.
Seperti diketahui, tahun depan pemerintah Indonesia berencana mencari utang Rp 191,4 triliun untuk membiayai anggaran yang rencananya bakal defisit sebesar Rp 125,6 triliun.
Penarikan/penerbitan utang tersebut akan dipenuhi melalui penerbitan surat utang neto Rp 134,6 triliun, penarikan pinjaman proyek Rp 39,1 triliun, penarikan pinjaman program Rp 16,9 triliun, dan penarikan pinjaman dalam negeri neto Rp 860 miliar.
Pemenuhan kebutuhan pembiayaan melalui utang akan dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai faktor diantaranya biaya dan risiko utang, perkembangan kondisi pasar keuangan, kapasitas daya serap pasar SBN, country ceiling/single country limit masing-masing lender, dan kebutuhan kas negara.
Data terakhir Kementerian Keuangan menyatakan total utang pemerintah Indonesia hingga Juli 2011 mencapai Rp 1.733,64 triliun. Dalam sebulan utang pemerintah naik Rp 9,5 triliun dibanding Juni 2011 yang sebesar Rp 1.723,9 triliun.
Jika dibandingkan dengan jumlah utang di Desember 2010 yang sebesar Rp 1.676,85 triliun, jumlah utang hingga Juli 2011 bertambah Rp 56,79 triliun.
Dan jika dihitung dengan denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah hingga Juli 2011 mencapai US$ 203,77 miliar. Naik dibandingkan per Juni 2011 yang sebesar US$ 200,52 miliar. Utang dalam dolar AS ini lebih tinggi dibandingkan Desember 2010 yang sebesar US$ 186,5 miliar.
(nia/dnl)
Jumat, 09/09/2011 11:24 WIB
Wah! Pemerintah Cicil Pokok dan Bunga Utang Rp 170 Triliun di 2012
Wahyu Daniel - detikFinance
Foto: dok.detikFinance
Anggota Komisi XI DPR Kemal Azis Stamboel mengatakan, sejak 2011 beban pembayaran cicilan bunga utang pemerintah telah tembus Rp 100 triliun.
"Beban bunga utang di 2012 diproyeksikan mencapai Rp 123,1 triliun, setara dengan 12,9% dari total belanja pemerintah pusat atau 1,5% dari PDB. Jadi seperdelapan belanja pusat untuk membayar bunga utang. Beban akan semakin besar kalau ditambah cicilan pokok utang luar negeri dan pembayaran pokok utang domestik. Beban ini mengurangi ruang fiskal kita untuk alokasi anggaran akselerasi pembangunan," tutur Kemal dalam keterangan tertulisnya yang dikutip, Jumat (9/9/2011).
Kemal mengatakan, dalam RAPBN 2012 cicilan pokok utang luar negeri mencapai Rp 47,26 triliun. Jumlah ini akan bertambah dengan refinancing atas pelunasan surat utang (SBN/surat berharga negara) karena penerbitan SBN netto di 2012 bakal mencapai Rp 134,56 triliun.
"Ke depan sebaiknya penerbitan SBN netto tahun berjalan harus lebih rendah dari tahun sebelumnya. Hal ini agar utang negara menurun tidak hanya sebagai persentase dari PDB, namun juga secara absolut. Sehingga akan menurunkan beban bunga utang secara progresif dari waktu ke waktu," tegasnya.
Pemerintah juga harus serius menjalankan janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akan mengurangi jumlah utang pemerintah yang saat ini jumlahnya sudah mencapai Rp 1.733 triliun.
"Kalau benar serius, harusnya ini mulai bisa kita lihat dari disain penarikan utang kita dalam RAPBN 2012 yang sedang dibahas. Sayang kalau hanya menjadi keinginan presiden, tetapi tidak dieksekusi dalam kepustusan politik anggaran yang riil," tandasnya.
Anggota DPR dari FPKS ini juga meminta agar penarikan pinjaman luar negeri dapat diturunkan secara lebih progresif menuju kemandirian ekonomi secara penuh.
"Dalam jangka pendek, penarikan pinjaman luar negeri dilakukan dengan skema yang meningkatkan country ownership disertai perencanaan program yang baik dan pengawasan yang memadai dari DPR. Untuk itu pemerintah perlu sesegera mungkin mengeluarkan sukuk negara dengan underlying proyek (project-based sukuk)," tambahya.
Kemal secara umum memberi apresiasi terhadap upaya konsolidasi fiskal yang diwujudkan dalam penurunan defisit APBN 2012 menjadi 1,5% dari PDB.
"Jadi tidak perlu kita naikkan defisit. Karena secara umum defisit APBN kita masih bersifat tidak produktif. Hal ini karena masih tingginya subsidi BBM, alokasi anggaran belanja barang yang tidak efisen serta potensi kebocoran yang masih tinggi. Sehingga sebenarnya dari sisi belanja yang menyebabkan defisit masih perlu direstrukturisasi kembali agar produktif," imbuhnya.
(dnl/hen)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar