Pakar ekonomi Richard Wolff mengatakan, kapitalisme menjadi akar persoalan ketidakadilan ekonomi yang sekarang dirasakan rakyat AS. Bertambahnya pengangguran, tuna wisma, ketidakamanan dan gejolak sosial adalah dampak dari sistem perekonomian kapitalis yang membuka peluang pada perusahaan korporasi untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dan memicu munculnya sebuah sistem politik yang korup.....>>> Benarkah...????...Selama berpuluh-puluh tahun, kita gagal untuk mempertanyakan, memperdebatkan dan mengkritik kapitalisme yang menjadi sistem perekonomian negeri ini, karena membahas masalah ini dianggap tabu," kata profesor yang sekarang mengajar di New School University di New York itu.....>>>...."Orang yang mengkritik atau mempertanyakan sistem kapitalisme akan dicap pengkhianat, tidak loyal bahkan dicap lebih buruk dari itu. Dan karena dianggap tabu, banyak yang tak sadar ketika kapitalisme sudah tidak efektif lagi, tidak adil dan merosot menjadi sebuah krisis dan bencana sosial yang sekarang hampir tidak bisa kita tanggung lagi akibatnya," sambung Profesor Wolff yang juga ikut berunjuk rasa bersama para demonstran anti-Wall Street di Zuccotti Park, New York....>>.......Di Indonesia... selama Orde Baru lebih dari 32 tahun... ditambah era Reformasi yang semakin gila ... menggunakan kapitalisme Liberal barbar... dan system politik Liberal barbar pula...yang sangat penuh manipulasi dan slogan2 dusta... dan Kebelinger....dimana RI telah terjerumus dalam Lumpur Hutang2 Negara... secara menggila...dan Perampasan secara terang2an dan terselubung harta Negara dan Aset2 Pemerintahan...melalui deregulasi dan UU Privatisasi...>>> Korbannya Buruh dan Rakyat..Indonesia khususnya pribumi....juga para Petani dan buruh tani...dan Para Industri dalam negeri ....>>> Selama lebih dari 40 tahun... kita dibanjri Utangan mermilyar-milyar US Dollar dengan dipandu para Ahli2 dan Profesor2 Kapitalis Dalam Negeri dan Luar Negeri... yang konon superior2...tanpa bisa dibantah....>>> Negara dan Rakyat semakin terpuruk...dan kini diera awal abad 21... RI semakin kehilangan harga diri dan kompetensinya....seiring semakin terkurasnya sumber2 alam dan kekayaan negeri ini....Disamping sebagian sumber alam yang sangat berharga telah dijadikan upeti2 oleh para Penguasa dan antek2nya terhadap Tuan2 Besar Para Penjajah Kriminal Internasional dengan berbagai dalih dan tipuan2 Kedustaan.....>> Republik Indonesia yang memiliki Komptenesi Tinggi.. secara Alam- Tenaga Kerja/ Manpower..- Tenaga2 Terdidik dan memiliki kecerdasan...dlll... Namun kini semuanya ternyata hanya Tukang...Impor... segalanya Impor...dan Jadi para Pembela Kepentingan Asing... dan bahkan menindas anak2 negeri dan pribumi2...???? Hey.. kemana Uang Yang Banyak itu hasil pinjaman dan Hutangan itu... Dan digunakan untuk apa???.... Mana proyek2 Negara atau apapun namanya dari hasil Hutangan2...itu.. Coba tunjukan... sekarang...Dimana???.......Hayyo Mana Industrinya-- mana pertaniannya... mana prikanan darat-laut-danau-sungai dll.. mana hasil2 budi daya Pertanian-perkebunan-Hutan2-kayu2- Tambang2.. dan sumber2 alam lainnya..???? Mana infra Strukturnya... mana publik fasilitasnya...????.. Apa yang dibuat oleh Presiden2 dan Kabinetnya yang konon pintar2- dan dengan tipu2nya menambah Hutangan kepada Dewa2 Kapitalis...Barat dan Yahudi2..serta Antek2 Pendukungnya dan Tokoh2 Poltiknya...yang sepanjang Kekuasaan mereka2 setiap tahunnya tiada pernah berhenti selama 40 tahun lebih..selalu menambah Hutangan2....Dan semuanya itu dibagi-bagikan kepada para Pembunuh Rakyat.... dan target2 Politik yang diatur sesuai dengan Lagu2 Kejahatan dan Lagu2 Slogan Penjajahan Kriminal Internasional... dengan Komando2 dan Dirigen2 para Pendusta Internasional... dengan Target Pembantaian Umat Islam dan Umat Manusia lainnya yang membela hak dan Kehormatan Bangsa dan Rakyatnya...ya lihatlah zaman Pemerintahan dan kabinet2... jahiliyah ini.... Suharto-- [Habibi ? mungkin hanya zaman ini tidak ada hutangan-karena hanya kurang dari 1 tahun.. dan keburu dibantai oleh para Reformis yang Kebelinger kalau bukan para Pemikir... Tolol..dan Kebelinger...]-Gus Dur- Megawati-dan kini SBY... tidak pernah Rakyat dan Bangsa Indonesia ini ... menjadi mandiri dan membangun dengan nyata...kekuatan Kompetensi Bangsa....>>> kini... Faktanya.... Beras -Impor; BBM Impor- Garam Impor- Buah2an- Impor- Textil Impor- bahan Bangunan-Industri2, Mobil impor- kapal impor... dan hampir segalanya dan semua2nya... keperluan Rakyat.. dan sampai mainan2 dan tetek bengek -Impor...>>> Lalu untuk apa itu.. semuanya Hutangan dan berbagai Privatisasi dan Deregulasi... Asset Negara dan UU Negara...tanpa ada Kompetensi yang dibangun...???? Ini Pemerintahan dan Kabinet2 -an apa selama system kapitalis ini hanyalah menyenangkan Tuan2 Besar kapitalis.. Tuan2 Para Penjajah Kriminal Internasional yang menghalalkan segala cara-- bahkan Media dan dan corong2 Berita dan para Guru2 Besarnya.. telah menjadi antek2 Kapitalis Barbar dan Penjajah Kriminal barbar...>> Memang tidak juga dipungkiri ada segelintir Kelompok yang sangat super kaya..dan bisa melakukan ... mengumbar syahwat dan nafsu kesrakahannya baik di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri... dan mereka bisa membeli UU dan Hakim-dan DPR-dan Presiden dan Kabinet2nya... untuk kepentingan2 mereka dan antek2 Penjajah Kriminal Internasional itu... Tapi mereka ini pada hakekatnya adalah Pemeras rakyat dan pesta pora diatas darah dan kesengsaraan rakyat banyak.. sebagai bagian sah negara Republik ini...>>>..... Sedangakan rakyat kebanyakan dalam kemiskinan dan kesulitan ekonomi dan bahkan.. amsih banyak...dalam waktu2 tertentu.. rakyat ini.. masih saja makan nasi aking... bahkan kelaparan... dan. bayi2 dan anak2 bangsa generasi..penerus ... dengan gizi kurang- pendidikan mahal- trasnportasi publik yang samberawut...banyak kecelakaan dan korban manusia.. ya di darat-laut-udara-sungai2 dll...>>> lalu System apa ini semuanya,,,>>> Selama cara mencari rezekinya Rakyat dibiarkan dalam ketidak halalan-penuh perbuatan2 jahat dan maksiat.. maka keberkahan dan kemaslahatan akan selalu jauh dari anak2 dan cucu bangsa ini... >>> Hentikan Dusta dan Kebohongan2...Kapitalis-Liberal Barbar.. ini..>>> Hayyo Bangun Ekonomi bangsa berdasarkan ANTI MOLIMO- dan ANTI GHARAR-RIBA-MAISIR...>> Stop perbuatan Jahiliyah.. dan Hentikan MOLIMO dan Gharar-Riba-Maisir dengan UU Negara secara menyeluruh-utuh..... dan bangunlah secara riil Ekonomi Rakyat.. dan membangun Kemandirian ... dalam Politik-Ekonomi-dan Menegakkan Hukum Syariah Allah dan Rasulullah SAW secara Kaffah.. ... >>> Insya Allah kita akan segera jaya dan sejahtera...adil dan makmur... dengan rahmat dan barokah Allah SWT.. Amin..

Gerakan Anti-Wall Street Bukti Kegagalan Sistem Kapitalisme

Selasa, 11/10/2011 12:11 WIB 

Krisis ekonomi negara AS yang berujung pada aksi protes besar-besaran rakyat AS dengan gerakan anti-Wall Street membuktikan bahwa sistem kapitalisme yang dianut negara itu dan sebagian negara Eropa (baca:negara-negara Barat) bukanlah sistem yang menjamin kesejahteraan bagi rakyatnya, tapi sebuah sistem yang hanya menguntungkan korporasi dan para pemilik modal.

Pakar ekonomi Richard Wolff mengatakan, kapitalisme menjadi akar persoalan ketidakadilan ekonomi yang sekarang dirasakan rakyat AS. Bertambahnya pengangguran, tuna wisma, ketidakamanan dan gejolak sosial adalah dampak dari sistem perekonomian kapitalis yang membuka peluang pada perusahaan korporasi untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dan memicu munculnya sebuah sistem politik yang korup.

"Di AS, mungkin sudah terlambat buat kita untuk memperdebatkan sistem perekonomian, karena kapitalisme sudah berlangsung sekian lama. 

Selama berpuluh-puluh tahun, kita gagal untuk mempertanyakan, memperdebatkan dan mengkritik kapitalisme yang menjadi sistem perekonomian negeri ini, karena membahas masalah ini dianggap tabu," kata profesor yang sekarang mengajar di New School University di New York itu.

"Orang yang mengkritik atau mempertanyakan sistem kapitalisme akan dicap pengkhianat, tidak loyal bahkan dicap lebih buruk dari itu. Dan karena dianggap tabu, banyak yang tak sadar ketika kapitalisme sudah tidak efektif lagi, tidak adil dan merosot menjadi sebuah krisis dan bencana sosial yang sekarang hampir tidak bisa kita tanggung lagi akibatnya," sambung Profesor Wolff yang juga ikut berunjuk rasa bersama para demonstran anti-Wall Street di Zuccotti Park, New York.

Ia mengatakan, sudah saatnya melakukan demokratisasi di tempat kerja agar apa yang diperjuangan rakyat AS sekarang lewat aksi "Menduduki Wall-Street" bisa tercapai.

"Kita punya sumber daya manusia, ketrampilan dan alat produksi serta jasa yang kita butuhkan untuk menciptakan sebuah masyarakat yang adil dan sejahtera. Yang harus kita lakukan sekarang adalah mengorganisasikan kembali unit-unit produksi itu dengan cara yang berbeda, keluar dari sistem perekonomian yang kapitalis yang terbukti tidak mampu memenuhi kebutuhan dan menyejahterakan rakyat," tukas Wolff.

Ia menambahkan, "Kita perlu mengubah struktur perusahaan korporasi yang selama ini hanya menguntungkan segelintir orang, menyebabkan polusi lingkungan dan menimbulkan sistem politik yang korup. Kapasitas produksi barang dan jasa yang dilakukan harus berorientasi pada pemenuhan kebutuhan semua orang--seperti udara, air, jaminan kesehatan, pendidikan dan keamanan."

"Saya ingin menyampaikan slogan 'AS bisa lebih baik tanpa kapitalisme korporasi', Biarkan ide dan perdebatan ini menjadi wacana yang mengemuka dalam gerakan rakyat yang kita saksikan sekarang. Biarkan mereka mendobrak hal yang selama ini dianggap tabu, mengkritik dan mengecam sistem kapitalisme. Sistem perekonomian harus diperbaharui untuk kepentingan umat manusia, dan bukan untuk kepentingan korporasi," tandas Wolff. (kw/CD)

Mengulas Krisis Ekonomi Gelombang Kedua di Barat

Mengulas Krisis Ekonomi Gelombang Kedua di Barat Brussel terus dikejutkan dengan berbagai aksi demo dan protes anti kebijakan ekonomi negara-negara Uni Eropa. Brussel yang juga lokasi markas besar Uni Eropa menjadi  ajang unjuk rasa dan protes yang sengaja ditujukan pada  para pejabat Uni Eropa. Konfederasi Serikat Pekerja Eropa yang juga penggagas  demonstrasi di Brussel menyatakan bahwa demonstrasi  yang digelar saat terbesar dalam sepanjang sejarah di Brussel.  Ditegaskannya, "Belum pernah terjadi unjuk rasa sebesar ini  di Brussel dalam 30 tahun terakhir ini." Bersamaan dengan aksi protes di Brussel, sejumlah kota  lainnya di Eropa juga dikejutkan dengan aksi unjuk rasa  besar-besaran. Di Spanyol, pekerja dan buruh menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran atas undangan organisasi dan  sindikat-sindikat pekerja. Disebutkan bahwa demonstrasi  yang digelar di Spanyol tercatat sebagai aksi unjuk rasa  terbesar dalam 8 tahun terakhir ini. Hal serupa juga terjadi di Irlandia. Para demonstran  berkumpul di depan gedung parlemen Irlandia dan  menuntut program pengetatan ekonomi dan parahnya  kondisi krisis di negara ini. Aksi unjuk rasa juga terjadi  di Yunani. Para pekerja transportasi kereta api di  Yunani memprotes langkah privatisasi perusahaan  milik negara ini. Semua aksi unjuk rasa itu digelar dalam rangka  memprotes kebijakan pengetatan ekonomi, pengurangan  gaji dan kenaikan pajak. Kebijakan ekonomi Eropa itu  dilakukan untuk menekan defisit anggaran negara dan  pengontrolan hutang negara. Aksi-aksi unjuk rasa itu  digelar saat Komisi Uni Eropa menyodorkan prakarsa  yang mengharuskan semua negara anggota Eropa harus  menerapkan kebijakan pengurangan defisit anggaran  negara. Jika tidak, anggota yang bersangkutan akan  dikenakan denda. Sebagian besar negara Eropa tengah menghadapi  gelombang kedua krisis ekonomi. Imbas gelombang  kedua krisis ekonomi ini tidak kalah dengan gelombang  krisis ekonomi pertama. Pada gelombang pertama,  krisis ekonomi terjadi pada tahun 2008 yang menghantam  seluruh negara Eropa. Krisis pertama disebabkan  keterpurukan ekonomi, kehilangan keseimbangan  di pasar-pasar finansial dan ketidakmampuan masyarakat  untuk membayar hutang mereka. Dalam beberapa tahun terakhir ini, bagian keuangan  dan jasa menjadi bagian besar ekonomi Eropa. Karena  keuntungan besar di bidang ini, sejumlah negara Eropa  mengalami perkembangan ekonomi dahsyat. Di antara  negara-negara itu adalah Yunani, Irlandia, Spanyol,  Portugal dan sejumlah negara anggota baru Uni Eropa  di timur benua ini. Akan tetapi negara-negara itu tiba-tiba  harus menghadapi nasib sial karena krisis ekonomi yang  menghantam Eropa. Akibatnya, negara-negara itu menerima  hantaman ekonomi lebih besar di banding negara-negara  lainnya. Sistem keuangan negara-negara seperti Yunani,  Spanyol, Portugal dan Irlandia saling berhubungan dengan  sistem kapitalis. Bersamaan dengan terjadinya krisis ekonomi AS pada  tahun 2008 yang kemudian menjalar ke negara-negara  lainnya, negara-negara Eropa yang mempunyai perkembangan  ekonomi yang tinggi, menjadi sasaran utama krisis setelah AS.  Karena dahsyatnya krisis ekonomi, negara-negara itu harus  menyuntikkan dana lebih besar ke pasar-pasar keuangan dan  finansial. Kebijakan ekonomi ini malah menjebak negara-negara  itu pada pembengkakan defisit dan hutang negara. Pada akhirnya,  negara-negara Eropa itu terancam pailit. Di antara negara-negara Eropa itu adalah Yunani berada di  peringkat utama yang menerima imbas terbesar dari krisis  ekonomi dunia. Berdasarkan data yang ada, tingkat defisit  Yunani mencapai 13 persen, sedangkan hutan negara ini  menembus angka 300 milyar Euro. Mengingat keterkaitan  ekonomi Euro, krisis ekonomi Yunani langsung menghantam  mata uang Euro dan menyebabkan rendahnya mata uang ini. Menghadapi dampak negatif dan imbas buruk mata uang Euro,  negara-negara anggota Uni Eropa bersedia membantu dana  110 milyar Euro ke Yunani. Hal itu juga dilakukan dengan  kerjasama Dana Moneter Internasional (IMF). Akan tetapi  kondisi serupa tidak hanya dialami Yunani, tapi negara-negara  lainnya seperti Spanyol, Portugal, dan sejumlah negara anggota baru Uni Eropa, mempunyai nasib serupa. Karena kondisi itu,  dibentuklah sebuah dana bantuan darurat dengan anggaran  750 milyar Euro. Pembentukan Dana Bantuan Darurat  bertujuan menghindari larinya investasi dan membangun  kepercayaan investor untuk mengulurkan invetasi di  negara-negara yang terkena krisis. Sementara itu, Kanselir Jerman, Angela Merkel, yang juga  menjadi penjamin terbesar Dana Bantuan Darurat, menuai  kritikan serius dari opini umum, partai-partai dan kalangan  politisi negara ini karena sepakat mengucurkan dana bantuan  ke Yunani. Imbasnya, partai koalisi di kabinet Angela Merkel  terpaksa menerima kekalahan dalm pemilu negara bagian. Belum lama ini, Merkel dalam pidatonya seraya menyinggung  bantuan negara-negara Eropa ke Yunani, menegaskan bahwa  negara lain tidak akan menggunakan paket stimulus ekonomi  negara ini. Dikatakannya, "Kami berada dalam kondisi yang  berbeda dengan sebelumnya. Untuk itu, kita harus mempunyai  struktur baru untuk menghadapi problema ekonomi." Pernyataan  itu disampaikan saat Irlandia membutuhkan suntikan dana.  Akan tetapi Kanselir Jerman menyatakan bahwa pemerintahnya  tidak akan mengucurkan kepada negara manapun. Pernyataan Angela Merkel juga memberikan pesan kepada  negara-negara yang menanti suntikan dana untuk menghadapi  problema ekonomi, harus menerapkan pengetatan ekonomi.  Kebijakan ekonomi Eropa dituntut harus memilih antara opsi  buruk dan terburuk. Perekonomian kapitalis berhubungan dengan konsumsi.  Dengan demikian, konsumsi semakin bertambah, putaran  industri dan pasar keuangan akan lebih lancar. Sebaliknya,  bila konsumsi berkurang, maka peerputaran ekonomi akan  mengarah pada keterpurukan dan peningkatan pengangguran.  Kebijakan penghematan ekonomi dan pengurangan dana  kesejahteraan dan sosial sama halnya dengan penekanan  kalangan menengah ke bawah dan penekanan konsumsi.  Pengurangan konsumsi itu akan menyebabkan keterpurukan  yang lebih serius dan penambahan pengangguran. Negara-negara Eropa yang menghadapi pembengkakan defisit  anggaran, mendapat tekanan dari Uni Eropa supaya  menyeimbangkan anggaran dengan pendapatan. Dari sisi lain,  kebijakan pengetatan ekonomi menuai kritikan opini umum di  berbagai negara. Penentangan kebijakan pengetatan ekonomi  dan pengurangan dana kesejahteraan dan sosial, kian meluas  di Eropa. Masyarakat Perancis, Inggris dan Jerman selama  bertahun-tahun terbiasa mendapat fasilitas sosial dan  kesejahteraan. Semua itu tiba-tiba diputus, bahkan dilakukan  bersamaan dengan revisi undang-undang kerja yang justru  dinilai membahayakan masyarakat negara-negara  bersangkutan. Dalam revisi undang-undang, pemerintah Eropa  memberikan peluang kepada pemilik pabrik untuk lebih mudah  mengeluarkan para pekerja. Gelombang kedua krisis ekonomi dan kebijakan pengetatan ekonomi  menyebabkan kondisi ekonomi dan sosial yang berbeda dari  sebelumnya, khususnya di negara-negara Eropa yang tengah  berkembang. Kondisi berbeda ini menuntut masyarakat Eropa  harus melambaikan tangan selamat tinggal pada kebijakan  kesejahteraan dan sosial seperti asuransi kesehatan,  kesejahteraan dan pendidikan. Negara-negara Eropa pada dekade 70 dan 80-an mengambil  kebijakan kesejahteraan untuk menghadapi pengaruh  komunis di benua ini. Kebijakan itu diambil untuk memberikan  jaminan kepada warga yang berpenghasilan rendah. Kini,  negara-negara Eropa dihadapkan pada krisis ekonomi serius  sehingga terpaksa harus menghapus kebijakan kesejahteraan  dan sosial. Kebijakan pengetatan ekonomi yang berimbas pada  pengurangan dan pemutusan tunjangan warga, tentunya menuai  kritik opini umum karena masyarakat di benua ini sudah terbiasa  menjalani kehidupan dengan segala tunjangan dari pemerintah. Kebijakan kesejahteraan dan sosial pada awalnya dimunculkan  karena kekhawatiran akan pengaruh komunis. Akan tetapi setelah  peniadaan dan pengurangan tunjangan, kondisi ini selain memicu  kemarahan, juga berakibat pada meluasnya kelompok radikal di  tengah masyarakat Eropa. Bahaya kelompok radikal tidak dapat  diabaikan begitu saja karena itu bisa memperkeruh konflik sosial  dan sikap rasialis di Eropa.

Warga Menentang Satu Persen Populasi Kaya Amerika Serikat

http://indonesian.irib.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=36772&Itemid=69 Para pengunjuk rasa Amerika Serikat menentang keras  distribusi kekayaan dan kekuasaan hanya kepada kelompok  minoritas di negara ini. Demikian dikatakan Editor Ocupy  Wall Street Journal, Arun Gupta kepada Press TV (8/10). "Ini bukan tuntutan satu orang, dapat kita katakan mengapa  warga berdemo karena mereka semua menentang konsentrasi  ekstrim kekayaan dan kekuasaan hanya di antara satu persen  golongan masyarakat," tambahnya "Ini adalah sistem yang kaya, oleh orang kaya, dan untuk orang  kaya," tutur Gupta. "Kami perlu mendapatkan profit dari sistem, bukan hanya sistem  politik, melainkan juga sistem ekonomi, karena jika Anda membuat  perubahan politik, tapi membiarkan perusahaan memegang  kontrol, maka mereka perlahan-lahan akan menguasainya,"  kata Gupta. Dia juga mengkritik pemerintah AS yang menurutnya  telah melakukan praktik "pelembagaan korupsi dan suap." "Kami menyebutnya kampanye kontribusi dan donasi politik,"  katanya. Sejak 17 September lalu, para demonstran Amerika memprotes  ketidakadilan sosial, pengangguran, dan kemiskinan. Protes yang dimulai di New York City kini telah menyebar  ke 847 kota lain di seluruh penjuru negeri. Para pengunjuk rasa menggunakan slogan "Kami adalah  99 persen" untuk menunjukkan fakta bahwa mereka bukan  bagian dari satu persen orang kaya Amerika yang menguasai  kekayaan negara ini. (IRIB/MZ)

TUESDAY, 11 OCTOBER 2011 05:30

Demo Anti-Politik Ekonomi AS Menular ke Inggris

Demonstrasi massif di Amerika Serikat kini telah merambat  ke wilayah Eropa. Sama seperti gerakan Ocupy Wall Street,  warga Inggris akan meluncurkan protes dengan slogan  Ocupy London's Stock Exchange" pada 15 Oktober dalam  rangka menunjukkan keputusasaan mereka terhadap  pemerintahan koalisi. Press TV melaporkan (10/10), seperti yang diperkirakan,  warga Inggris mengikuti jejak warga Amerika dalam  menunjukkan kemarahkan mereka terhadap kebijakan  ekonomi pemerintah. Dalam sebuah langkah simbolis, ratusan aktivis Inggris  menduduki Westminster Bridge pada Ahad (9/10) dalam  rangka mencegah ratifikasi reformasi RUU National Health  Service (NHS) di House of Lords. Langkah itu dinilai meniru aksi para demonstrasn Amerika  yang menduduki Brooklyn Bridge di New York. Namun demo di Westminster itu baru babak awal menyusul  rencana ribuan warga Inggris untuk berpartisipasi dalam  kampanye Ocupy London's Stock Exchange. Sebuah laman Facebook bernama "Occupy London's Stock  Exchange" juga telah mendapat sambutan lebih dari 5.000  orang. Dalam laman tersebut warga Inggris diimbau bergabung  dengan protes yang akan digelar pada tanggal 15 Oktober  mendatang. Sementara itu, lebih dari 1.500 pengguna jasa Twitter  juga telah menyatakan kesediaan mereka untuk bergabung  dengan gerakan pada 15 Oktober nanti.  (IRIB/MZ)