Bagaimana nasib kaum Muslimin Ambon sebulan pasca kerusuhan?
M. Fachry
Rabu, 12 Oktober 2011 20:15:30
Hits: 1384
AMBON (Arrahmah.com) – Sebulan telah berlalu dari kerusuhan Ambon, 11 September 2011. Bagaimana nasib kaum Muslimin di sana? Apakah para pengungsi sudah kembali ke rumah-rumah mereka? Apakah kondisi mereka masih memprihatinkan? Berikut kabar terbaru tentang kondisi kaum Muslimin Ambon sebagaimana diceritakan oleh Koresponden Arrahmah.com langsung dari TKP!
Jeritan kaum Muslimin Ambon
Sebulan sudah kaum Muslimin kampung Waringin, Ambon menjalani hidup sebagai pengungsi di negeri sendiri. Mereka adalah korban kekejaman kaum nasrani pada peristiwa kerusuhan Ambon, 11 September 2011. Pada peristiwa tersebut nyawa 7 Muslim Ambon terenggut, 100 orang lebih kaum Muslimin terluka parah dan ringan, ratusan rumah kaum Muslimin di Kampung Waringin ludes dibakar pihak nasrani.
Hari ini kaum Muslimin mengungsi di beberapa tempat di kota Ambon, seperti gedung Telkom Talake & bangunan pasar belakang Ambon Plaza yang belum difungsikan. Ketika saya mengunjungi para pengungsi tadi siang, mereka mengatakan bahwa untuk kebuutuhan makan seperti beras, mie instan, dan ikan kaleng tercukupi. Perlengkapan pakaian seperti selimut, baju, dan seragam sekolah juga tercukupi. Untuk peralatan dapur seperti kompor, alat masak, piring, dan lain-lain juga terpenuhi. Pelayanan kesehatan selama 24 jam juga terpenuhi dilayani oleh tenaga medis dari Puskesmas.
Saat ini yang mereka butuhkan adalah uang untuk memenuhi kebutuhan mereka di luar kebutuhan makan dan minum, seperti untuk membayar biaya anak-anak sekolah dan ongkos transport anak-anak mereka menuju sekolah, yang dengan mereka mengungsi maka tentunya jarak menuju sekolah anak-anak mereka lebih jauh. Hingga hari ini, baru satu kali mereka menerima bantuan uang tunai sebesar Rp. 35.000,- untuk setiap satu kepala keluarga.
Kaum Muslimin wajib bantu
Demikianlah kondisi kaum Muslimin Ambon sebulan pasca kerusuhan. Apakah dengan uang Rp. 35.000 yang pernah mereka dapatkan sekali itu sudah cukup? Bagaimana dengan kehidupan mereka selanjutnya? Bagaimana dengan nasib anak-anak yang kehilangan ayah dan ibunya menjadi janda? Juga nasib para pengungsi yang hingga kini belum juga bisa kembali ke rumah mereka, karena memang sudah musnah dibumihanguskan kaum nasrani. Semoga dengan informasi ini kaum Muslimin di manapun tergerak hatinya untuk dapat meringankan beban kaum Muslimin Ambon. Insya Allah!
(M Fachry/arrahmah.com)
Zionisme dibalik proyek deradikalisasi
Rasul Arasy
Rabu, 12 Oktober 2011 15:20:49
Hits: 1638
BEKASI (Arrahmah.com) – Model kepemimpinan Islam diprediksi akan berdiri di tahun 2020, menanggapi hal tersebut negara-negara Barat memainkan proyek Deradikalisasi untuk melumpuhkan kekuatan umat muslim.
Dalam Dokumen berjudul Deradicalizing Islamis Extremists, Barat faham betul bahwa untuk melumpuhkan seluruh sel umat muslim tidak cukup hanya dengan cara penangkapan dan pembunuhan. Kalau dibunuh, mujahid masih bisa muncul lagi. Maka upaya yang mereka melakukan sangat mendasar, yaitu membelokkan pemahaman syariat Islam dan jihad yang difahami umat Islam saat ini dengan proyek deradikalisasi.
“Deradikalisasi merupakan proyek panjang yang tidak akan berhenti hingga akhir zaman,” kata Munarman dalam Diskusi bertema Memerangi Syariat Jihad dengan Deradikalisasi, Minggu, (9/10/2011) di Mesjid Muhammad Ramadhan, Bekasi.
Salah satu lembaga yang berjasa besar dibalik proyek tersebut adalah Rand Corporation yang bekerja pada misi zionisme. Pada tahun 2007 mereka melakukan riset di banyak negara muslim untuk memetakan kekuatan umat.
“Dari hasil laporan itu, mereka menyerahkannya kepada Amerika Serikat. Mereka dikontrak oleh AS untuk mengetahui kehidupan umat muslim. Ini supaya Amerika dapat membuat kebijakan di Negara-negara muslim, seperti Indonesia,” jelas Munarman.
Dari hasil penelitian, Rand kemudian melakukan klasifikasi yang dilabelkan ke tubuh umat muslim. Pertama adalah Kelompok Fundamentalis. Ciri-cirinya ada empat, yaitu mereka pro penegakan syariat Islam, berjuang untuk menegakkan khilafah Islamiyah, anti demokrasi dan juga kritis terhadap Barat.
“Maka status kelompok fundamentalis ini bagi Barat berbahaya. Cara menanggulanginya adalah habisi!” tambah Munarman.
Yang kedua kelompok tradisionalis. Pada dasarnya, kelompok ini pro terhadap Syariat Islam dan Khilafah, tapi mereka masih bisa menerima demokrasi. Kelompok ini diupayakan Barat untuk tidak dekat dengan kelompok fundamentalis. Maka cara yang dimainkan Barat adalah adu domba.
“Mereka harus diprovokasi untuk bertentangan pada masalah-masalah yang sifatnya furu’ dalam Islam.”
Dua kelompok tersisa, modern dan sekularis, adalah kelompok yang bertolak belakang dengan barisan fundamentalis dan tradisionalis. Mereka pro demokrasi, tidak setuju Syariat Islam dan penegakkan Khilafah,
“Meski kritis dengan Barat, kelompok Modernis masih bisa dibina. Tujuannya untuk dijadikan pemimpin di negeri-negeri muslim. Jangan heran gelar mereka banyak Profesor Doktor,” tambah Munarman.
Lebih lanjut Munarman mengungkapkan bahwa rekomendasi Rand tidak saja mensasar kalangan modernis, tapi juga mujahid. Hal ini dapat terlihat dari berbeloknya beberapa kalangan yang pernah turun berjihad. Salah satu pendekatan yang dimainkan adalah ekonomi.
“Orang-orang yang sudah berjihad itu kemudian harus diberi modal hingga mereka nantinya hanya disibukkan dengan akfititas dagang saja,” tutur Munarman
Untuk kasus Indonesia, banyak para tokoh yang menjadi narasumber proyek ini. Munarman memberkan beberapa nama seperti Ansyad Mbai (Ketua BNPT), Nassir Abbas (Alumni Afghan), dan Goris Mere (Kepala Pelaksana Harian BNN). (eramuslim/arrahmah.com)
Dana proyek antiterorisme Densus 88 bersumber dari AS dan penjualan narkoba
Rasul Arasy
Rabu, 12 Oktober 2011 14:20:04
Hits: 1877
BEKASI (Arrahmah.com) – Proyek antiterorisme oleh Densus 88 Antiteror didanai Amerika dan uang panas narkoba, karena itu DPR RI harus mengaudit sumber keuangan Densus. Demikian yang diungkapkan Ketua DPP Front Pembela Islam (FPI) Munarman SH.
“Kita punya bukti konkret Densus itu dibiayai Amerika, pada awalnya sebesar sebesar $ 12 juta atau lebih kurang seratus miliaran lebih. Nah, dana itu kontinyu sampai sekarang,” ungkapnya dalam kuliah umum ilmiah bertema “Memerangi Syariat Islam dengan Deradikalisasi” di Masjid Muhammad Ramadhan, Ahad (9/10/2011).
Munarman memaparkan salah satu bukti yang terungkap dalam bocoran kawat diplomatik yang telah dibocorkan Wikileaks baru-baru ini. Salah satu bocorannya telah diberitakan di website bahwa sampai sekarang Densus 88 membagi-bagi hadiah berupa uang yang salah satunya bersumber dari Amerika Serikat.
“Jadi, setiap peristiwa terorisme, setelah penangkapan terhadap para aktivis Islam yang difitnah sebagai teroris itu akan ada bagi-bagi hadiah mereka,” paparnya di hadapan seribuan jamaah kajian yang diadakan oleh Majelis Ilmu Ar-Royyan.
“Tempat bagi-bagi hadiah itu salah satu tempatnya di pangkalan kontra terorisme mereka. Pangkalan kontra terorisme mereka ini satu ada di Mega Mendung satunya lagi ada di Akpol Semarang.”
Lebih lanjut munarman mengatakan bahwa kedua pangkalan kontraterorisme itu tak bisa diakses oleh siapapun, bahkan oleh polisi biasa. Kasus ini sama dengan laboratorium Namru di Indonesia.
“Namru itu milik Angkatan Laut Amerika Serikat kerjasama dengan Departemen Kesehatan tetapi bahkan Menteri Kesehatan tidak bisa masuk ke laboratorium Namru. Nah sekarang ini kejadian terhadap tubuh kepolisian kita, ada pangkalan-pangkalan mereka yang bahkan polisi sendiri tidak bisa masuk,” jelas Ketua An-Nashr Institute itu.
Munarman menambahkan, tidak hanta bersumber dari Amerika Serikat dan dana Densus 88 juga berasal dari bisnis narkoba hasil tangkapan Badan Narkotika Nasional (BNN).
“Gories Mere kenapa dia ditempatkan jadi kepala BNN? ini sumber uang sebetulnya, karena saat terjadi penangkapan besar-besaran kan barang buktinya ada di BNN itu tidak ada yang tahu kalau barang buktinya dijual kembali untuk biaya-biaya deradikalisasi, itu sumber keuangannya berasal dari situ,” ujarnya.
Lebih lanjut Munarman mengungkapkan bahwa Gories Mere adalah orang yang paling berbahaya bagi para mujahidin Indonesia. Kalau polisi punya daftar DPO di kalangan mujahidin yang dituduh teroris, maka sebaliknya orang nomor satu yang masuk daftar DPO mujahidin adalah Gories Mere.
Munarman juga menjelaskan kekuatan polisi Kristen di tubuh Detaseman Khusus (Densus) 88 Antiteror yang sangat berperan dalam memerangi para aktivis Islam.
“Di dalam Densus itu sebenarnya ada unit yang diistimewakan betul daripada unit lainnya, yaitu unit Tim Anti Bom. Tim Anti Bom ini dikomandani langsung oleh Gories Mere. Kuncinya itu merekrut polisi-polisi Kristen dan polisi-polisi kafir lainnya,” paparnya.
Uniknya, jelas Munarman, meski Tim Anti Bom ini memiliki tugas buru sergap yang boleh melakukan tembak di tempat, tapi unit Densus ini hanya bisa diakses oleh Gories Mere.
Fungsi dan kewenangan Tim Anti Bom ini, lanjut Munarman, jauh melebihi Densus sendiri. Fungsi Densus hanya menangani pembinaan dan proses hukum para aktivis Islam yang dicap teroris, setelah ditangkap, dijinakkan dan dianggap tidak membahayakan.
“Jadi Densus itu proses penyidikannya saja, tapi tim yang nembak, yang nyergap, yang ngintelin, membunuhi dan memonitor itu Tim Anti Bom,” ujarnya.
Biaya operasi Tim Anti Bom, ungkap Munarman, seratus persen ditanggung oleh Amerika Serikat dan biaya dari narkoba, karena pemerintah RI tidak mampu membiayai.
“Biayanya ditanggung sepenuhnya oleh Amerika Serikat dan biaya-biaya dari narkoba. Dalam laporan deradikalisasi itu bahkan Gories Mere sendiri menyebutkan, ‘Karena pemerintah tidak menyediakan dana yang cukup untuk program deradikalisasi maka saya dan teman-teman polisi lain mencari sumber dana dari non-APBN,’” ungkapnya.
Munarman mengungkapkan bahwa dana non-APBN dalam operasi Tim Anti Bom itu salah satunya adalah penjualan narkoba hasil penangkapan di Badan Narkotika Nasional (BNN). Untuk itu, Munarman mendesak DPR RI agar mengaudit keuangan Densus. (voaI/arrahmah.com)
Brunei mulai terapkan syariat Islam di semua bidang?
M. Fachry
Rabu, 12 Oktober 2011 20:36:47
Hits: 1905
BANDAR SERI BEGAWAN (Arrahmah.com) – Ini berita gembira bagi kaum Muslimin. Brunei Darussalam, sebuah negara makmur di kawasan Asia Tenggara berencana mengimplementasikan syariat Islam di semua bidang. Hal ini diketahui dari laporan Brunei Darussalam tahun 2010 yang diterbitkan oleh Oxford Group yang bekerjasama dengan Kantor Perdana Menteri. Akankah kesultanan Brunei menjadi Negara Islam pertama di kawasan Asia Tenggara?
Dimulai dari pendidikan
Anak-anak Muslim dari usia tujuh tahun harus mengikuti sekolah agama di bawah Perintah Pendidikan Agama yang akan datang, sementara bidang lain juga akan menyaksikan Syariah diimplementasikan.
Dalam laporan Brunei Darussalam 2010, yang diterbitkan oleh Oxford Business Group dalam kerjasama dengan Kantor Perdana Menteri, Menteri Urusan Agama Pengiran Dato Seri Setia Dr Haji Mohammad Pengiran Haji Abdul Rahman menyoroti upaya Kesultanan untuk mengembangkan keahlian Syariah.
Di antaranya Menteri menjelaskan bahwa Brunei Darussalam akan meningkatkan keahlian Syariahnya dalam pendidikan agama. “Syariah mewajibkan bagi setiap pria dan wanita untuk memperoleh pendidikan,” ujar Pg Dato Dr Haji Mohammad.
“Brunei Darussalam akan mengimplementasikan Perintah Pendidikan Agama, di mana semua anak-anak Muslim dari usia tujuh tahun harus masuk sekolah agama di tingkat dasar jika tidak maka orangtua mereka akan dihukum,” ujar menteri.
“Pendidikan agama di tingkat pendidikan menengah, pasca menengah, dan pendidikan tinggi juga ditingkatkan dengan persyaratan dari negara ini,” ujarnya.
Mengembangkan keahlian Syariah di negaranya, Brunei Darussalam bisa menyaksikan Syariah dipraktikkan di dalam bisnis dan perdagangan untuk selanjutnya. Menteri menjelaskan bahwa Syariah mendukung aktivitas perdagangan dan saat ini tengah diperiksa untuk diperkenalkan di bidang lain.
Transaksi bisnis berbasis syariah
Menyoroti mudaraba (pembiayaan modal), murabaha (pembiayaan ongkos plus), sara (sewa), bai bi al thaman al ajil (pembayaran di muka), hawala (transfer), salamjuala (pembayaran atas penyelesaian, dan istisna (untuk pengiriman ditetapkan untuk dilakukan untuk memesan barang), Pg Dato Dr Hj Mohammad mengatakan bahwa Kementerian Urusan Agama akan memperkenalkan metode-metode itu di bidang bisnis dan perdagangan.
“Untuk tujuan ini, amandemen tengah dipertimbangkan dan hukum baru sedang dalam proses penyusunan,” ujar Menteri. Dia menambahkan bahwa, “Riba atau bunga akan dilarang dalam semua transaksi bisnis,” dengan beberapa hukum yang sudah diubah sesuai Syariah.
Pg Dato Dr Hj Mohammad juga menggarisbawahi bahwa kemajuan Kesultanan dalam keahlian Syariah adalah hasil dari satu faktor krusial. “Keberhasilan kami dalam keahlian Syariah berakar pada pendidikan,” ujarnya.
“Sampai saat ini, Kementerian Urusan Agama telah cukup berhasil mencapai tujuannya. Namun, kami masih harus lulus untuk memenuhi persyaratan negara dalam pendidikan Islam, dakwah, Masjid, dan lembaga-lembaga lainnya.”
Dia mengatakan bahwa Brunei sudah mengimplementasikan Syariah di sejumlah bidang. “Hukum Syariah mengakui hak asasi manusia selama lebih dari 14 abad,” ujar Menteri, seraya menambahkan bahwa Kesultanan berusaha keras untuk mengimplementasikan hak asasi manusia di negaranya.
Semoga tindakan Brunei memicu negara-negara serumpuna di Asia Tenggara, termasuk Indonesia untuk menerapkan syariat Islam secara menyeluruh. Insya Allah!
(M Fachry/SM/arrahmah.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar