SECARA AKAL SEHAT.. SAYA MUNGKIN ORANG YANG TIDAK PERCAYA DENGAN ISSUE INI.... ???>>> ... TAPI DI INDONESIA SEGALANYA BISA TERJADI......>>> ENTAHLAH... SELALU SAJA MEMBUAT PIKIRAN KITA.. ADA SEMACAM PENYESALAN.. KENAPA SAYA MEMILIH INI PEMERINTAHAN....??? KENAPA TIDAK GOLPUT SAJA....???

Korupsi Rp 5 Triliun SKK Migas, Pertamina & PT Media Karya Sentosa

OPINI | 22 July 2014 | 06:53

http://hukum.kompasiana.com/2014/07/22/korupsi-rp-5-triliun-skk-migas-pertamina-pt-media-karya-sentosa-675639.html

Korupsi Rp 5 Triliun SKK Migas, Pertamina & PT Media Karya Sentosa

OPINI | 22 July 2014 | 06:53 Dibaca: 1733   Komentar: 4   1

Baru dapat info, menyebutkan kepemilikan PT MKS ada hubungan dengan Anies Baswedan. Benarkah?

—

Penyebab utama krisis listrik di Pulau Madura terutama di Kabupaten Bangkalan selama 7 (tujuh) tahun terakhir ini adalah karena praktek korupsi dan mafia migas Indonesia, yang dilakukan  oknum pejabat - pejabat tinggi Badan Pengelola Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas, sekarang SKK Migas), Direksi PT Pertamina, PT. PLN, PT Pertamina EP, Direksi  PT Media Karya Sentosa (MKS) dan mantan Bupati Bangkalan, Madura.

Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) para mafia migas itu berawal dari penerbitan kontrak perjanjian jual beli gas (PJBG) dari blok West Madura Offshore (WMO) antara PT Pertamina EP dan PT Media Karya Sentosa secara melanggar hukum, menimbulkan kerugian negara sebesar US$ 445 juta atau sekitar Rp 5 triliun, selama 7 tahun terakhir.

Hasil penelitian dan kajian terhadap kontrak serta pelaksanaan kontra PJBG itu ditemukan banyak bukti dan fakta menyimpang dari ketentuan kontrak, serta pelanggaran hukum. Tidak tanggung-tanggung pelanggaran hukum itu menyebabkan negara dirugikan sekitar Rp5 triliun dan  telah menyebabkan rakyat Madura mengalami penderitaan akibat krisis listrik di Pulau Madura karena Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Gili Timur yang pada saat awal rencana pembangunannya sudah mendapat jaminan dan kepastian akan diberikan alokasi gas sebesar 8-12 BBTU untuk bahan bakar operasional PLTG itu.

Namun apa lacur, kewajiban PT Media. Karya Sentosa untuk menyalurkan gas alam ke PLTG Gili Timur serta pembangunan jaringan pipa penyalur gas ke Bangkalan Madura sebagai prasyarat penerbitan kontrak pada tanggal 5 September 2007 lalu, hingga hari ini tidak pernah terwujud. PLTG Gili Timur 18 Megawatt x 2 yang sudah terlanjur dibangun, terpaksa tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Jangankan untuk meningkatkan kapasitas pembangkit hingga 30 MW x 2 pada tahun 2010, bahkan kini PLTG Gili Timur Bangkalan Madura itu disebutkan oleh pejabat PLN sudah dibongkar dan direlokasi ke Pekanbaru, Riau.

Pelanggaran hukum dan korupsi berjamaah yang merugikan negara Rp 5 triliun, menyebabkan penderitaan rakyat Madura, serta macetnya pertumbuhan ekonomi Bangkalan dan sekitarnya itu, terus berulang tanpa ada penindakan tegas dengan menyeret semua pelaku dan mafia migas ini ke pengadilan. Pada tahun 2013 lalu, secara diam-diam dan tanpa ada sama sekali perbaikan atau koreksi terhadap kontrak PJBG dimaksud, SKK Migas - Pertamina - PT Media Karya Sentosa nekad memperpanjang kontrak PJBG untuk selama 5 tahun ke depan (2013-2018).

Kejahatan terhadap rakyat Madura dan KKN kronis terus menerus yang dilakukan para direksi Pertamina, Media Karya Sentosa dan Pejabat SKK Migas ini, adalah kejahatan terhadap negara, kemanusian dan korupsi luar biasa.

Berangkat dari niat baik Bupati Bangkalan Fuad Amin memajukan daerah yang dipimpinnya dengan mengajukan permohonan kepada BP Migas agar kabupaten Bangkalan mendapatkan alokasi gas bumi yang berasal dari eksplorasi Lapangan KE - 30 Kodeco Energy Ltd di lepas pantai Madura Barat di bawah pengendalian PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE - WMO).

Pengelolaan Blok Migas West Madura diatur dalam kontrak bagi hasil dengan komposisi saham terdiri dari Pertamina yang menguasai 50 persen, CNOOC (25 persen), Kodeco (25 persen) dengan hak pengoperasian. Menjelang beberapa hari dari masa 30 tahun masa kontrak lapangan itu, Kodeco dan CNOOC melepaskan separuh sahamnya (12,5 persen) masing-masing kepada PT Sinergindo Citra Harapan dan Pure Link Investment Ltd.

Sebagai daerah penghasil gas bumi, Kabupaten Bangkalan dan Pulau Madura memiliki hak diprioritaskan untuk mendapatkan alokasi gas bumi, baik untuk kebutuhan pembangkit berbahan bakar gas (Power Plant) PLTG, untuk pengembangan industri di sekitar kawasan Jembatan Suramadu, kebutuhan kawasan industri dan kebutuhan rumah tangga serta komersial lainnya.

Untuk kepentingan itu, Bupati Bangkalan Madura telah mengajukan permohonan kepada Presiden Direktur PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE/WMO) di Jakarta, perihal permohonan alokasi gas bumi dari lapangan KE-30 Kodeco Energy Ltd.

Namun sampai sekarang PHE/WMO tidak juga memberikan alokasi gas bumi yang dimohonkan oleh Bupati Bangkalan tersebut. PHE/WMO menemui kendala dalam persetujuannya karena instalasi pipa penyalur gas bumi sampai sekarang belum juga selesai dibangun.

Kewajiban pembangunan pipa gas bumi ke Bangkalan Madura merupakan tanggung jawab PT Media Karya Sentosa (MKS) yang merupakan pihak pembeli gas bumi berdasarkan Perjanjian Jual Beli Gas Alam (PJBG) Untuk Pembangkit Listrik di Gresik DAN Gili Timur Bangkalan Madura Jawa Timur antara PT Pertamina EP dan PT Media Karya Sentosa Nomor (Pihak Pertama) : 860/EPOOOO/2007-SO dan Nomor (Pihak Kedua) : ME- P/DIR/CE/IX.07/A.433 tanggal 5 September 2007.

Berdasarkan PJBG tersebut MKS mendapat alokasi gas sebesar 40 BBTU dari BP Migas melalui PEP atas pertimbangan MKS akan memasok gas sebesar 8 BBTU untuk PLTG Gili Timur Bangkalan, Madura.

Tercantum tegas dalam PJBG PEP dan MKS No. 860/EP0000/2007 - SO dan No. ME-P/DIR/GE/IX.07/A.433 tanggal 5 September 2007 sebesar 40 BBTU untuk PLTG Gresik DAN Gili Timur, Bangkalan Madura.

PJBG tersebut juga menegaskan MKS harus memenuhi persyaratan BP Migas & PEP sebelum alokasi gas untuk MKS direalisasikan. Persyaratan yang menjadi tanggung jawab MKS itu adalah : Pembangunan Pipa Gas dari Gresik (site PT MKS) menuju ke PLTG Gili Timur Bangkalan Madura.

Setelah pipa gas selesai dibangun, MKS berkewajiban menyalurkan gas bumi minimal 8 BBTU untuk PLTG Gili Timur Bangkalan dan kebutuhan kabupaten Bangkalan lainnya.

Dalam rangka memenuhi  persyaratan PJBG, MKS bekerjasama dengan BUMD Bangkalan PD Sumber Daya melalui perjanjian Nomor : 08/674/433.503/2006 dan No. MKS-C06-125. Perjanjian itu ditandatangani pada 23 Juni 2006 oleh Affandy (PD Sumber Daya) dan Sardjono (MKS) dan diketahui Bupati Bangkalan Fuad Amin.

Perjanjian yang mengatur “Pembangunan Pemasangan Pipa Gas Alam Dan kerjasama pengelolaan Jaringan Pipa” antara MKS dan BUMD PD Sumber Daya (PDSD) ternyata tidak pernah diwujudkan oleh MKS. Dengan kata lain,  Pipa Gas sebagaimana dipersyaratkan dalam kontrak PEP dan MKS serta MKS dan PDSD sama sekali tidak direalisir oleh MKS. Akibatnya gas bumi sebesar 8 BBTU untuk PLTG Gili Timur Bangkalan tidak pernah dipasok oleh MKS.

Namun anehnya, PEP tetap memberikan alokasi gas sebesar 40 BBTU kepada MKS meski persyaratan untuk mendapatkan alokasi gas tidak dipenuhi oleh MKS. Penyimpangan dan pelanggaran PJBG ini sudah berlangsung sejak tahun 2007. Dan lebih aneh lagi, SKK Migas (d/h BP Migas) dan PEP malah terus memperpanjang kontrak PJBG dengan MKS pada tahun 2013 lalu.

Akibat pelanggaran dan penyimpangan kontrak PJBG oleh SKK Migas - PEP - MKS, yang dibiarkan begitu saja oleh Bupati Bangkalan, rakyat dan negara dirugikan, sebagai berikut :

1. Sejak tahun 2007 sampai sekarang Bangkalan dan Pulau Madura mengalami krisis listrik yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi.

2. PLTG Gili Timur Bangkalan Madura tidak mendapat pasokan gas, sehingga terpaksa jarang beroperasi. Bilamana PLTG terpaksa dioperasikan, menyebabkan pemborosan karena harus membeli gas dari pihak ketiga dengan harga lebin mahal dan menyebabkan pembengkakan biaya operasional sebesar Rp. 18 miliar per bulan atau lebih Rp. 200 miliar per tahun.

3. Gas alam yang merupakan hak PLTG Gili Timur dan rakyat Bangkalan oleh MKS diselewengkan dan dijual kepada pihak lain. Pengalihan penjualan gas alam kepada pihak lain itu sangat merugikan PLTG Gili Timur dan rakyat Bangkalan, namun menghasilkan keuntungan ratusan miliar rupiah per tahun bagi MKS.

4. Terhitung sejak 2007 sampai 2013 atau selama 6 tahun, kerugian PLTG Gili Timur dan rakyat bangkalan yang termasuk kategori kerugian negara sedikitnya Rp. 5 triliun.

5. Kerugian negara sebesar Rp. 5 triliun itu belum termasuk kerugian negara akibat mandeknya pertumbuhan ekonomi dan terhambatnya peningkatan kesejahteraan rakyat.

6. Bahwa telah terjadi KKN luar biasa oleh pejabat SKK Migas, Pertamina, PT Media Karya Sentosa dan mantan Bupati Bangkalan terkait pelanggaran hukum, korupsi dan penyimpangan kontrak PJBG tersebut.

Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan,  Polri, Komisi VII dan III DPR RI, Menteri ESDM, Menteri BUMN, Menko Perekonomian, Mendagri dan aparat hukum  terkait didesak untuk segera  menindak tegas, menangkap dan menyeret para mafia migas dan pelaku korupsi triliunan rupiah ini ke depan pengadilan

Benarkah Dahlan Iskan Korupsi?

OPINI | 07 December 2013 | 05:04

http://politik.kompasiana.com/2013/12/07/benarkah-dahlan-iskan-korupsi--614374.html

Sulit untuk dipercayai khalayak ramai terkait munculnya berbagai tuduhan 

perilaku korup yang dialamatkan kepada Dahlan Iskan Menteri BUMN RI dan 

mantan Direktur Utama PT. PLN (Persero) itu. Sosok Dahlan yang terkenal 

sebagai tokoh pers Indonesia, konglomerat sukses pemilik ratusan perusahaan 

media yang tergabung dalam Jawa Pos Grup, penulis banyak buku bertema 

motivasi dan inspiratif,  selalu dicitrakan sebagai pemimpin egaliter, merakyat, 

rendah hati, gemar membantu dan menawarkan pertolongan kepada siapa saja 

yang membutuhkan, serta berbagai pencitraan lain yang selalu melekat di dalam 

benak rakyat Indonesia.  Sungguh sulit dipercaya, tuduhan bahwa Dahlan Iskan 

adalah seorang koruptor. Apalagi tuduhan sebagai koruptor terbesar di 

Indonesia !

Dua tahun lalu rakyat Indonesia masih terpukau dengan berjibunnya 

pemberitaan yang memuat kisah sukses Dahlan saat menjabat Direktur 

Utama PLN. Tak kurang Presiden SBY sendiri mengaku secara terbuka 

bahwa dirinya merasa puas dan terkesan dengan kinerja dan prestasi 

Dahlan di PLN yang dinilai spektakuler diantaranya ditunjukan melalui

semakin berkurangnya wilayah Indonesia yang mengalami krisis atau 

pemadaman listrik. Presiden mengaku bahwa dirinya tidak lagi dihujani telpon 

dan sms berisikan protes dari rakyat yang keluhkan pemadaman listrik total 

atau pun bergilir di daerahnya . Sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi 

Dahlan tersebut, Presiden SBY dengan penuh percaya diri menunjuk Dahlan 

sebagai Menteri BUMN menggantikan Mustafa Abubakar yang sedang 

menderita sakit.

Optimisme Semu

Atmosfir optimisme pun memenuhi suasana kerja Kabinet KIB II sebagai 

respon positif kehadiran Dahlan dalam pemerintahan SBY. 

Mayoritas rakyat menyambut dengan suka cita seraya lontarkan 

pujian kepada Presiden SBY yang dinilai tepat menunjuk Dahlan 

sebagai Menteri BUMN RI.

Dahlan Iskan mulai beraksi. Menjadikan jabatan menteri sebagai panggung 

unjuk diri dan unjuk aksi. Semua aktivitasnya diliput penuh oleh media. Kemana 

Dahlan pergi, pasti ada wartawan yang menemani. Dahlan jadi ikon berita di 

media - media setiap hari. Hanya dalam waktu tiga bulan, Dahlan sudah 

mengalahkan Presiden SBY dari intensitas dan frekwensi kehadirannya 

di media televisi nasional. Setiap hari tulisan Dahlan Iskan dimuat di berbagai

media. Setiap hari aksi Dahlan Iskan dipublikasikan oleh media. Tiada hari 

tanpa Dahlan Iskan. Tiada hari tanpa pemberitaan mengenai aktivitas dan 

maunver - manuver Dahlan. Rakyat semakin terkesan.

Pencitraan, pencintraan dan pencitraan. Itulah yang kian tampak di mata 

rakyat ketika Dahlan Iskan mulai menunjukan sifat dan karakter aslinya. 

 Tanpa pedulikan cemoohan rakyat yang sudah mulai bertanya - tanya 

mengenai efektifitas pekerjaan Dahlan Iskan. Terlalu banyak berita tentang 

Dahlan yang sama sekali tidak terkait dengan tugas dan kewajibannya selaku 

menteri BUMN. Dahlan tidur di kandang kambing, Dahlan naik ojek, 

Dahlan buka paksa pintu tol, Dahlan tampil di ratusan acara TV yang tidak 

bersangkut paut dengan tupoksinya sebagai seorang menteri. Semakin 

lama makin kelihatan narsis dan lebaynya Dahlan Iskan. Beratus janji manis, 

beribu - ribu kalimat pernyataan tanpa makna, berjuta - juta kata terucpkan 

untuk dilupakan begitu saja. Hampir semuanya hanya jadi buah bibir saja. 

Angin surga. Ngaspo.

 

Janji Manis Yang Tak Terbukti

Rakyat yang sudah cerdas mulai cermati aksi Dahlan ini. Mulai menghitung 

dan menilai berapa banyak janji dan ucapan Dahlan yang penuh tipuan, 

 bohong, pepesan kosong. Tingkah laku Dahlan yang sangat narsis, 

berlebihan, alay dan lebay, membuat rakyat bertanya - tanya siapa dan 

bagaimana Dahlan ini sebenarnya. Terlihat lebih banyak tulang tanpa isi, 

 lebih banyak gombal berasa terasi basi. Slogan : kerja, kerja, kerja ! Ternyata 

hanyalah tipu - tipu murahan ala Dahlan Iskan. Baru sekitar setahun menjabat, 

aroma busuk Dahlan Iskan mulai menyebar kemana - kemana bagaikan 

bangkai yang tidak dikubur dan tidak ditanam cukup dalam. Bau busuk 

menguap, menyengat hidung rakyat ! Polah Dahlan pun kian 

menyebalkan, memuakkan, bikin rakyat pusing tak tertahankan. Korban - 

korban pun mulai berjatuhan.

 

Di pemerintahan dan kabinet SBY, Dahlan kerap bikin ulah. 

Tindakan dan perbuatannya jauh dari harapan. Lain di hati lain diucapan. 

Dahlan tidak peduli aturan, tidak mengerti koordinasi, tidak mau paham 

hukum dan undang - undang. Semua dia tabrak, dia langgar sesuka hati 

seolah - olah sikap dan tindakannya pasti benar atau dibenarkan. 

Status Dahlan sebagai raja media massa Indonesia, Ketua PWI Pusat 

dan banyak Ketua PWI berbagai daerah yang adalah anak buah atau 

mantan anak buah Dahlan, jaringan luas dengan dukungan komunitas 

konglomerat tionghoa Indonesia dan China, hubungan istimewanya 

dengan konglomerat Chairul Tanjung dan Antony Salim dan seterusnya 

menyababkan tidak banyak tokoh atau pun rakyat biasa yang berani melawan

dugaan pelanggaran etika, hukum dan undang - undang yang dilakukannya. 

Dimulai ketika Menteri Dahlan dengan sesuka hati mengangkat direksi 

BUMN tanpa terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan menteri teknis 

atau menteri koordinator. Menteri BUMN Dahlan Iskan juga terlalu mudah 

menabrak Inpres yang mengatur pengangkatan direksi BUMN beraset 5 triliun 

ke atas harus nelalui proses seleksi dan keputusan TPA (Tim Penilai Akhir) 

yang diketuai Wakil Presiden RI.

 

 

Mendorong Proses Hukum Terhadap Dahlan

Akibat dari anarkisme Dahlan Iskan dalam penempatan direksi BUMN, dia 

pun pernah ditegur presiden dan selanjutnya diwajibkan untuk kedepankan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dahlan mematuhi teguran itu 

 hanya untuk sementera waktu dan kemudian kembali lagi mengobrak - abrik 

jajaran direksi BUMN sesuka hatinya saja. Di samping ketidakpatutan Dahlan 

dalam penempatan direksi BUMN, Dahlan juga ditengarai bermain di banyak 

proyek - proyek strategis, banyak dituduh korupsi dalam skala raksasa 

atau buat kebijakan yang dicurigai untuk mengembangkan KKN Dahlan 

dan kroni - kroninya. Puncaknya ketika rakyat Indonesia kaget bukan kepalang, 

Dahlan dituduh sebagai penyebab utama inefisiensi di PLN yang rugikan 

negara Rp. 37 triliun dan membengkaknya subsidi negara di PLN dari sebesar 

Rp. 53 triliun menjadi Rp. 97 triliun, sebuah lonjakan jumlahnya subsidi yang 

luar biasa besar. Dari laporan audit BPK terhadap inefisiensi PLN inilah 

kemudian diketahui bahwa kesuksesan yang digembar gemborkan 

Dahlan dan mayoritas media massa nasional ternyata hanyalah sebuah 

kebohongan besar semata.

 

Meledaknya dugaan korupsi Dahlan yang berdalih inefisiensi sebesar 

Rp. 37 triliun di PLN rupanya tidak mampu mennghentikan Dahlan untuk 

memutuskan kebijakan kontroversial dan berpotensi besar merugikan 

negara di PT. Pertamina melalui KSO 40 Sumur backbone di Pertamina 

EP yang dikhawatirkan akan rugikan negara belasan triliun. Kerjasama Operasi 

 antara PT. Pertamina EP dengan PT. Geo Cepu Corporation ini sangat kental 

nuansa KKN-nya karena direktur GCC, Gunawan Hadiputro disebut - sebut 

masih kerabat dekat Dahlan. Kegusaran masyarakat perminyakan Indonesia 

kian memuncak ketika diketahui GCC ini menggandeng perusahaan migas 

China sebagai patnernya. Perusahaan migas China tersebut bahkan 

adalah perusahaan yang memiliki track record buruk dalam sejarah industri 

migas Indonesia.

 

Keanehan - keanehan yang terus timbul dari hari ke -hari semakin 

banyak dalam pengelolaan BUMN oleh Dahlan Iskan yang semuanya 

patut dicurigai sarat muatan KKN kian menguatkan dugaan publik terhadap 

agenda tersembunyi Dahlan selaku Menteri BUMN. Pencitraan dan 

pencitraan, narsisme dan narsime, manuver dan manuver yang dilakukan 

Dahlan mulai menumbuhkan kesadaran rakyat untuk terus mencermati 

dan mewaspadai niat busuk yang terkandung di dalamnya. Desakan publik 

agar aparat hukum di kejaksaan, polri dan KPK agar segera menuntaskan 

semua laporan dugaan korupsi Dahlan Iskan Cs makin menguat untuk 

membuktikan apakah Dahlan Iskan itu adalah seorang koruptor besar 

atau tidak. Pembiaran yang dilakukan rakyat atas perbuatan dan tingkah 

laku Dahlan Iskan ini tidak dapat lagi dipertahankan demi menjaga 

dan menyelamatkan bangsa dan negara ini dari kemungkinan menderita kerugian 

luar biasa besar dari perbuatan Dahlan Iskan baik sewaktu menjabat Menteri 

BUMN, Direktur Utama PLN atau pun jauh sebelumnya, ketika Dahlan terlibat 

langsung dalam pembangunan PLTU Embalut di Kalimantan Timur.

1. http://t.co/kh8RoM4itH

2. KRONOLOGIS PENIPUAN dan KORUPSI DAHLAN di KALTIM 

http://t.co/70mmkKuVW3

Bukti Perusda Listrik Kaltim Berdiri 23 Okt 2002

 

Bukti Dahlan Iskan Buat kontrak Pengadaan Mesin dan Peralatan PLTU 

Embalut Kaltim secara melanggar hukum pada tanggal 15 Oktober 2002, 

dengan perusahaan berentitas BVI, sebelum Perusda Kaltim dibentuk/didirikan

 

 

Bukti kuat bahwa Dahlan Iskan patut diduga pernah menggelapkan uang 

bantuan sumbangan para pembaca Harian Jawa Pos untuk korban bencana 

 gempa Maumere NTT sebesar Rp. 1.7 miliar pada tahun 1992 menjadi 

salah satu pertimbangan dan alasan bagi rakyat Indonesia untuk bersikap 

kritis dan skeptis terhadap semua tindak tanduk dan perilaku Dahlan Iskan. 

Sekian.