Istana: Soal Lady Gaga, Polisi Tak Boleh Berpihak
Hindra Liu | Laksono Hari W | Senin, 21 Mei 2012 | 17:39 WIB
.
JAKARTA, KOMPAS.com - Istana Kepresidenan meminta kepolisian tidak berpihak kepada satu kelompok terkait penyelenggaraan konser Lady Gaga bertajuk "The Born This Way Ball Tour" pada 3 Juni 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Polisi harus mendengarkan aspirasi dari semua pihak, baik yang mendukung dan menentang konser yang dimotori promotor Big Dady.
Pemerintah juga perlu mendengarkan semua aspirasi.
-- Julian Aldrin Pasha
"Pemerintah juga perlu mendengarkan semua aspirasi," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada para wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/7/2012).
Menurut Julian, baik pihak yang mendukung dan menentang perlu duduk bersama dan mencari solusi yang paling baik terkait penyelenggaraan konser yang berlangsung sekitar 2-3 jam ini. Sebuah keputusan diambil berdasarkan kesepahaman semua pihak. Namun, Julian meminta masyarakat menghormati putusan yang akan diambil Polri. "Karena polisi yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat," kata Julian.
Saat ini Polri masih menganalisis rencana konser Lady Gaga. Belum ada putusan final terkait pemberian izin penyelenggaraan konser. "Kepolisian masih mengevaluasi, menganalisis, dan mengoordinasikan masalah ini. Masih ada waktu, mudah-mudahan antara yang pro dan kontra bisa dicarikan titik temu," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto.
Menurut Djoko, posisi pemerintah adalah menghargai setiap pendapat atau opini dari mana pun, baik yang pro maupun kontra dengan adanya konser Lady Gaga di Indonesia. Kementerian Polhukam dan kepolisian tengah mencari titik temu atau kompromi atas pro kontra itu.
"Sekarang sangat mencuat seolah-olah kepolisian lemah sehingga kepolisian menyetujui (konser itu) dibatalkan atas dasar desakan sekelompok kecil masyarakat. Sebenarnya kejadiannya tidak seperti itu," katanya.
Dari komunikasi yang dilakukannya dengan Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo, Djoko menyampaikan bahwa Polri sedang menganalisis dan mengevaluasi semua masukan dan opini masyarakat. Tujuannya agar setiap penyelenggaraan konser dari luar negeri itu mempertimbangkan seluruh aspek, baik keamanan maupun kenyamanan, serta bagaimana publik terpuaskan oleh pertunjukan itu.
Djoko membantah bahwa evaluasi dan analisis itu hanya sekadar mengikuti desakan atau pandangan suatu kelompok. Djoko juga telah menginstruksikan agar kepolisian berkompromi dan berkoordinasi dengan pihak penyelenggara dan manajemen artisnya. "Instruksi saya apa bisa dikompromikan, diberi persyaratan, misalnya penampilannya harus sesuai dengan budaya sosial masyarakat di Indonesia. Lagu-lagu dan syairnya disesuaikan dengan kondisi sosial di Indonesia, kemudian tata panggung dan geraknya," kata Djoko.
Profil Menko Polhukam, Djoko Suyanto
Mariani Simamora - Okezone
Djoko Suyanto (Foto: Koran SI)
Kamis, 22 Oktober 2009 08:36 wib
Seperti diprediksi sebelumnya Djoko Suyanto dipercaya Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Djoko Suyanto adalah anak ketiga dari tujuh bersaudara. Di masa muda, dikenal sangat disiplin. Dia juga selalu bersahaja dan tidak suka macam-macam. Sikap disiplinnya diwarisi dari sang ayah, Suparno, yang juga anggota TNI Angkatan Udara berpangkat Letnan Satu (Lettu).
Pria kelahiran Madiun, Jawa Timur, 2 Desember 1950 ini masih menjabat sebagai Panglima TNI yang dia emban sejak Februari 2006.
Orang pertama dari jajaran TNI AU yang menjabat sebagai Panglima TNI ini menamatkan pendidikannya di Akabri (AU) pada 1973. Dia sempat menjadi penerbang pesawat tempur F-5 Tiger II yang berpangkalan di Bandara Iswahyudi, Madiun.
Dia Juga pernah pernah mengikuti kursus di USAF Fighter Weapon Instructor School di Pangkalan Udara Nellis, Las Vegas, Nevada. Kemudian berturut-turut menjabat sebagai Komandan Skadron Udara 14, Komandan Lanud Iswahyudi, Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional, Komandan Komando Pendidikan TNI Angkatan Udara, Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Udara, dan kemudian Kepala Staf TNI Angkatan Udara sebelum akhirnya menjadi Panglima TNI.
Dua arahan SBY bagi Djoko Suyanto adalah kesejahteraan prajurit seiring dengan banyaknya tuntutan agar TNI melepaskan semua bisnisnya kepada pemerintah dan persoalan pro-kontra hak pilih TNI pada pemilihan umum 2009.
Djoko Suyanto adalah anak ketiga dari tujuh bersaudara. Di masa muda, dikenal sangat disiplin. Dia juga selalu bersahaja dan tidak suka macam-macam. Sikap disiplinnya diwarisi dari sang ayah, Suparno, yang juga anggota TNI Angkatan Udara berpangkat Letnan Satu (Lettu).
Pria kelahiran Madiun, Jawa Timur, 2 Desember 1950 ini masih menjabat sebagai Panglima TNI yang dia emban sejak Februari 2006.
Orang pertama dari jajaran TNI AU yang menjabat sebagai Panglima TNI ini menamatkan pendidikannya di Akabri (AU) pada 1973. Dia sempat menjadi penerbang pesawat tempur F-5 Tiger II yang berpangkalan di Bandara Iswahyudi, Madiun.
Dia Juga pernah pernah mengikuti kursus di USAF Fighter Weapon Instructor School di Pangkalan Udara Nellis, Las Vegas, Nevada. Kemudian berturut-turut menjabat sebagai Komandan Skadron Udara 14, Komandan Lanud Iswahyudi, Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional, Komandan Komando Pendidikan TNI Angkatan Udara, Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Udara, dan kemudian Kepala Staf TNI Angkatan Udara sebelum akhirnya menjadi Panglima TNI.
Dua arahan SBY bagi Djoko Suyanto adalah kesejahteraan prajurit seiring dengan banyaknya tuntutan agar TNI melepaskan semua bisnisnya kepada pemerintah dan persoalan pro-kontra hak pilih TNI pada pemilihan umum 2009.
Komisi III Akan Minta Penjelasan Kapolri soal Lady Gaga
Sandro Gatra | Kistyarini | Senin, 21 Mei 2012 | 14:16 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat memanggil Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo dan jajarannya, Senin (28/5/2012). Berbagai isu akan ditanyakan Komisi III, salah satunya perihal sikap Polda Metro Jaya yang tak memberikan rekomendasi atas konser Lady Gaga.
"Senin pekan depan Kapolri kita panggil. Banyak soal akan kita tanyakan seperti Lady Gaga," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy seusai rapat internal pimpinan Komisi III di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin ( 21/5/2012 ).
Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mengatakan, Kapolri harus menjelaskan alasan Kepolisian tak memberikan rekomendasi konser itu. Jika nantinya benar Polri melarang konser itu, Benny menilai, Kepolisian telah diskriminatif lantaran di sisi lain membiarkan praktik prostitusi.
"Orang (pekerja seks) Uzbeskistan diberi karpet merah. Tapi orang yang datang untuk tunjukkan ekspresi kebudayaan kok dilarang. Polisi itu bukan penjaga moral. Sejak kapan polisi jadi penjaga moral? Nanti lama-lama, orang nggak ibadah ditangkap," kata Benny.
"Kita minta Kapolri jelaskan secara transparan ke publik. Kalau dilarang, apa alasan-alasannya supaya publik tau," pungkas Benny.
Sebelumnya, Polda Metro tak memberi rekomendasi lantaran banyak pihak memberikan masukan agar melarang konser itu karena penampilan Lady Gaga dinilai tidak sesuai dengan budaya dan moral bangsa Indonesia.
Polda Metro menyebut penampilan Lady Gaga dalam konser- konser sebelumnya memperlihatkan aurat dan gerakan-gerakan erotis yang cenderung menampilkan pornoaksi. Hal itu bertentangan dengan moral dan budaya bangsa Indonesia.
"Senin pekan depan Kapolri kita panggil. Banyak soal akan kita tanyakan seperti Lady Gaga," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy seusai rapat internal pimpinan Komisi III di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin ( 21/5/2012 ).
Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mengatakan, Kapolri harus menjelaskan alasan Kepolisian tak memberikan rekomendasi konser itu. Jika nantinya benar Polri melarang konser itu, Benny menilai, Kepolisian telah diskriminatif lantaran di sisi lain membiarkan praktik prostitusi.
"Orang (pekerja seks) Uzbeskistan diberi karpet merah. Tapi orang yang datang untuk tunjukkan ekspresi kebudayaan kok dilarang. Polisi itu bukan penjaga moral. Sejak kapan polisi jadi penjaga moral? Nanti lama-lama, orang nggak ibadah ditangkap," kata Benny.
"Kita minta Kapolri jelaskan secara transparan ke publik. Kalau dilarang, apa alasan-alasannya supaya publik tau," pungkas Benny.
Sebelumnya, Polda Metro tak memberi rekomendasi lantaran banyak pihak memberikan masukan agar melarang konser itu karena penampilan Lady Gaga dinilai tidak sesuai dengan budaya dan moral bangsa Indonesia.
Polda Metro menyebut penampilan Lady Gaga dalam konser- konser sebelumnya memperlihatkan aurat dan gerakan-gerakan erotis yang cenderung menampilkan pornoaksi. Hal itu bertentangan dengan moral dan budaya bangsa Indonesia.
Mabes Polri Evaluasi Izin Konser Lady Gaga
admin | May 21, 2012 | Comments 0
Front Pembela Islam menolak kompromi terkait kemungkinan pemberian izin bagi konser Lady Gaga.
MABES Polri tengah mengevaluasi kemungkinan pemberian izin konser Lady Gaga yang terancam batal. Hal itu disampaikan pihak kepolisian setelah Menko Polhukam Djoko Suyanto menyatakan belum ada pembatalan secara pasti konser bertajuk The Born This Way Ball Tour tersebut.
“Kami masih mengevaluasi masukan-masukan kepada kepolisian,” ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Boy Rafli Amar.
Boy enggan berkomentar lebih jauh terkait pernyataan Menko Polhukam yang meminta kepolisian menjembatani kemungkinan dilakukannya kompromi antara pihak yang pro dan kontra atas penyelenggaraan konser tersebut.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto mengatakan pemberian izin oleh Polri memang didasarkan kepada rekomendasi dari Polda Metro Jaya. “Rekomendasi polda menjadi bahan acuan Mabes untuk dipelajari,” ujar Rikwanto. Namun, tambah Rikwanto, hingga kini polda tetap tidak memberikan rekomendasi atas izin penyelenggaraan konser yang dijadwalkan berlangsung di Gelora Bung Karno pada 3 Juni mendatang.
Pada bagian lain, bos Big Daddy Family Entertainment Michael Rusli, yang menjadi promotor tur Lady Gaga di Indonesia, menyatakan pihaknya masih tengah mengupayakan konser dapat digelar dengan tetap menghormati peraturan serta bekerja sama dengan pihak terkait.
Soal busana Lady Gaga, Michael mengatakan pihaknya telah menyampaikan masukan kepada manajemen Lady Gaga dan itu ditanggapi positif.
Michael menambahkan, dalam setiap penampilan di negara yang berbeda-beda, Lady Gaga berusaha untuk tampil beda demi memberikan pertunjukan terbaik dan tidak akan pernah dilupakan penonton.
“Pihak manajemen Lady Gaga tetap berharap agar turnya dapat berlangsung baik dan lancar, termasuk di Jakarta,” kata Michael.
Tolak kompromi
Di sisi lain, Front Pembela Islam (FPI) menegaskan tidak akan melakukan kompromi apa pun terkait kemungkinan diselenggarakannya konser Lady Gaga. “FPI tegas tidak akan berkompromi,” ungkap Sekjen DPP FPI Ustaz Sobri Lubis, kemarin.
FPI justru mengkritik keras sikap Menko Polhukam Djoko Suyanto yang meminta Kapolri mencari titik temu kelompok yang memprotes konser tersebut dengan pihak promotor Lady Gaga.
Sikap Menko Polkam itu dinilai FPI sebagai bentuk intervensi. “Tidak pantas seorang Menko Polhukam melakukan penekanan terhadap Mabes Polri hanya untuk sebuah konser Lady Gaga. Jangan intervensi Polri! Ada apa Menko Polhukam mau ikut campur?”
Bukan hanya di Indonesia, penolakan atas konser Lady Gaga juga berlangsung di Filipina. Kelompok-kelompok konservatif Kristen di Filipina, akhir pekan lalu, berunjuk rasa di dekat pusat perbelanjaan menuntut pembatalan dua konser penyanyi Lady Gaga yang dijadwalkan berlangsung di Manila pekan ini. Menurut mereka, lagu-lagu Lady Gaga membawa irama ‘setan’.
Di sisi lain, fans Lady Gaga di Indonesia, Little Monster, kemarin, menggelar aksi dukungan terselenggaranya konser Lady Gaga kendati event itu masih mengundang pro dan kontra. (Vni/Ant/*/X-9)
Anata Syah Fitri, anata@mediaindonesia.com
Sumber micom artis
Filed Under: MediaIndonesia
Priyo: Ada Apa dengan Inner Circle Presiden?
"Tak boleh mereka yang punya otoritas, menggunakan wewenangnya untuk menyudutkan orang."
VIVAnews - Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, berharap testimoni yang disampaikan terdakwa kasus mafia pajak, Gayus Tambunan, mengenai Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) segera diusut tuntas.
"Ini harus clear dalam dua hari ke depan. Saya tunggu reaksi Istana mengenai kegelisahan kami," kata Priyo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 20 Januari 2011.
Pengakuan Gayus yang dimaksud Priyo yakni yang disampaikan usai divonis tujuh tahun penjara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin. Gayus menyatakan sejumlah pernyataan seperti tuduhan Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dan Staf Khusus Presiden SBY, Denny Indrayana, telah merekayasa kasus menggemparkan ini.
Tapi hal itu kemudian dibantah keras. "Ini serangan balik. Kami tidak akan gentar dan akan melawan," kata anggota Satgas, Mas Ahmad Santosa, sesaat setelah keluar pernyataan Gayus.
Soal tuduhan telah merekayasa kasus Gayus berkaitan dengan statusnya yang juga Staf Khusus Presiden SBY, Denny Indrayana mengatakan, "Apa saya merasa karena saya bagian dari Staf Khusus, saya tidak paham. Bukan saya yang bisa jawab tapi yang meng-highlight saya."
Kendati demikian, Priyo tetap bersikap menyoroti orang-orang yang berada di sekeliling Presiden. "Ada apa dengan inner circle Presiden? Tidak elok alat yang paling dekat dengan Presiden melakukan hal semacam ini," ujar Priyo.
Priyo melanjutkan Partai Golkar akan terus memantau perkembangan dari Istana mengenai persoalan Satgas dan Gayus.
Partai Golkar, kata Priyo, menuntut agar keadilan ditegakkan. Penegakannya dimulai dengan mengusut 151 perusahaan yang diduga pernah menjadi klien Gayus, tanpa pandang bulu. "Jangan hanya tertuju pada satu atau dua perusahaan saja," kata Priyo.
Priyo yang juga menjabat Wakil Ketua DPR ini menyatakan seharusnya polisi berinisiatif untuk memeriksa Satgas. "Tidak ada jabatan yang kebal hukum. Tidak boleh mereka yang punya otoritas, menggunakan wewenangnya untuk merekayasa dan menyudutkan orang lain.”
Tidak ada komentar:
Posting Komentar