Indonesia dan Sepotong Kue
(Oleh: Herdi Yustiadi,)
Jika kita berpikir tentang karunia Allah SWT tentulah akan
takjub dan bersyukur. Bayangkan saja seekor cicak yang tidak memiliki sayap, tapi dia bisa
mendapatkan rezeki dari Penciptanya dengan mendatangkan seekor nyamuk atau serangga. Yang perlu dilakukan
oleh cicak itu padahal hanya merayap....menjemput rezekinya.
Sebagai umat Islam kita juga patut bersyukur bagaimana Allah
SWT telah memberikan kekayaan alam yang berlimpah. Di Timur Tengah dengan kekayaan
minyaknya, di Asia Tenggara dengan kekayaan alam minyak, gas alam, mineral, flora dan fauna
baik di darat maupun lautannya.
Semua kekayaan alam tersebut ada di Indonesia Raya tercinta yang
berpenduduk mayoritas muslim ini. Lalu apa yang harus kita lakukan?.... ya “merayaplah”....
jemput rezeki itu. Namun rezeki yang kita miliki itu ternyata sekaligus menjadi
ujian (fitnah) bagi kita, karena banyakbangsa-bangsa lain yang mengaku superior datang silih
berganti memperebutkan kekayaan
Nuswantara ini. Dan... Indonesia seperti layaknya sepotong
kue yang yang diperebutkan. Dahulu kita dirampok dengan orang-orang berwajah bengis dengan bedil dan
meriamnya, namun sekarang dengan orang-orang berwajah ramah dengan mass media nya.
Namun demikian sebagaimana “brutal” nya kekayaan alam kita
dikeruk dan lari ke luar negeri... ada kabar baik.... (?) negara kita masih berdiri dan masih punya
mall-mall mewah...
Sebagai pemilik harta, tentunya kita memiliki pilihan:
menyerahkan harta yang diminta atau menolak/mempertahankannya. Tentu itu suatu pilihan yang
sulit, karena penolakan itu biasanya diikuti oleh ancaman. Seperti layaknya Dajjal, mereka datang
dengan pilihan: air atau api. Namun air hakikatnya api, dan api hakikatnya air. Seolah air itu akan
memberikan kesejukan tetapi ternyata berisi ancaman neraka di dalamnya, begitu sebaliknya dengan
tawaran api yang pada hakikatnya berisi ganjaran surga dibaliknya.
Mengapa air tapi berisi api? Lihat saja tawaran-tawaran yang
mereka lakukan: kemerdakaan, kebebasan dan tatanan ekonomi, sosial dan budaya yang seolah
menyejukkan, tapi membuat kita makin lama menjauh dari fitrah kita untuk selalu ingat akan
Tuhannya dan akhirat, tempat kita berpulang nanti.
Alih-alih daripada pilihan lain (penolakan)
yang dapat menjadi musibah ancaman.... keamanan. Kok mirip preman pasar ya...? Lalu apa saja yang mereka ambil selain SDA? Ternyata
diam-diam mereka juga mengambil pola hidup Islami yang penuh keseimbangan dan keadilan. Satu
contoh diantaranya, lihat saja kasus-kasus korupsi milayaran dan trilyunan yang dilakukan oleh
sekelompok orang tertentu yang dekat dengan sumbu kekuasaan. Karena korupsi itu dianggap sebagai factor
pendorong konsumsi (to consume) lebih dan tentunya berhutang lebih.
Lalu apakah kita akan puas hidup dengan remah-remah kue yang
ada dan akhirnya kita hidup kelaparan di akhirat nanti dengan memakan buah zaqquum
karena cara hidup yang kita lakukan di dunia...? Na’uwdzubillahi min dzalik... Kita jauhkan diri
kita dan keluarga kita dari siksa api neraka.
Beredar,
Skema Konspirasi Global Menjajah Indonesia
Pahamilah..Bagan Konspirasi Global Menjajah RI Via Jokowi Ahok Proxy Mereka
pic.twitter.com/yasDjU22ze
Triomacan2000 @TM2000Back25/Sep/2014 06:11:38 PM UTC
http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2014/09/20/32981/kado-terakhir-presiden-sby-untuk-bangsa-dan-dukungannya-pada-jokowi/#sthash.bxR9NdqW.dpuf
(nahimunkar.com)-http://www.nahimunkar.com/beredar-skema-konspirasi-global-menjajah-indonesia/
Musdah Mulia :
Jokowi-JK Bakal Hapus Kolom Agama di KTP
ilustrasi
.
- Apakah itu demi meyakinkan kepada kaum yang berideologi komunis,
liberal, munafik, dan aliran sesat bahwa PDIP dengan Jokowinya memang
alergi agama?
“Saya setuju kalau kolom agama
dihapuskan saja di KTP. Jokowi sudah mengatakan pada saya bahwa dia
setuju kalau memang itu (penghapusan kolom agama) untuk kesejahteraan
rakyat,” kata anggota tim ahli pemenangan Jokowi-JK, Musdah Mulia dalam
diskusi bertajuk “Masa Depan Kebebasan Beragama dan Kelompok Minoritas
di Indonesia”, di Jakarta, Rabu (18/6).
Baru saja PDIP menyakiti Umat Islam
karena memata-matai masjid dan bertekad mau menghapus Perda yang dinilai
berbau syariat, ternyata kini ditambah lagi dengan mau menghapus kolom
agama di KTP.
Rangkaian penolakan PDIP terhadap
hal-hal yang dinilai berbau Islam sudah banyak. Bahkan yang jelas
menyakiti Umat Islam adalah gerakan PDIP memata-matai masjid. Semua itu
menambah data kebencian partai PDIP terhadap Islam. (Setelah
Memata-matai Masjid, PDIP Akan Melarang Perda Syariah
By nahimunkar.com on 6 June 2014 http://www.nahimunkar.com/setelah-memata-matai-masjid-pdip-akan-melarang-perda-syariah/
Perlu diingat, di zaman Orba (orde
baru), PDIP ini bernama PDI (dulunya bernama PNI). PDI merupakan fusi
(peleburan/ gabungan) dari partai-partai nasionalis, Kristen, Katolik,
dan sosialis. Partai itu di masa Orla (orde lama) berhadapan dengan
partai Islam, Masyumi. Hingga ada nyanyian yang jadi lagu wajib (ada
beberapa nyanyian yang disebut lagu wajib saat itu) dengan judul Nasakom bersatu hancurkan kepala batu.
Nasakom maksudnya Nas -Nasionalis (PNI) a-(agama : NU), kom-(komunis)
bersatu untuk menghancurkan kepala batu. Konon yang disebut kepala batu
maksudnya adalah Masyumi yakni partai Islam atau golongan Islam. Jadi
sejak dulu memang yang mau dihancurkan oleh golongan merah itu adalah
kelompok Muslimin.
Tampaknya belakangan kelompok merah itu
lebih ngedeng (terang-terangan) dalam memusuhi Islam. Apalagi dengan
munculnya kaum munafikin yang sampai berani menentang syariat Islam
bahkan menghalalkan homoseks akhir-akhir ini, maka kelompok merah itu
semakin berani lagi.
Dapat dilihat daftar lakon yang
ditengarai merupakan ketidak senangannya terhadap apa saja yang dinilai
berbau Islam, di antaranya:
PDIP menolak UU Pendidikan Nasional
dengan memberi catatan khusus, menolak UU Perbankan Syariah, menolak UU
Ekonomi Syariah, menolak UU Anti Pornografi, dan menolak UU Jaminan
Produk Halal.
Sebaliknya jutru PDIP mendukung aliran
sesat Syiah dan sebagainya hingga memasukkan dedengkotnya sebagai caleg.
Bahkan membela pelacuran dengan menolak ditutupnya pusat pelacuran di
gang Dolly Surabaya. (lihat artikel:Pantas, PDIP Menolak Pusat Pelacuran
Ditutup, karena Kongres PDIP Untungkan PSK
By nahimunkar.com on 10 June 2014 http://www.nahimunkar.com/pantas-pdip-menolak-pusat-pelacuran-ditutup-karena-kongres-pdip-untungkan-psk/ )
Tentang PDIP mau menghapus kolom agama di KTP, inilah beritanya.
***
Jokowi-JK Bakal Hapus Kolom Agama di KTP
Kartu Tanda Penduduk (sumber: istimewa)
Jakarta – Kolom agama
pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) berpeluang dihapus. Hal itu terjadi jika
pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres),
Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).
Demikian ditegaskan anggota tim ahli
pemenangan Jokowi-JK, Musdah Mulia dalam diskusi bertajuk “Masa Depan
Kebebasan Beragama dan Kelompok Minoritas di Indonesia”, di Jakarta,
Rabu (18/6).
“Saya setuju kalau kolom agama
dihapuskan saja di KTP. Jokowi sudah mengatakan pada saya bahwa dia
setuju kalau memang itu (penghapusan kolom agama) untuk kesejahteraan
rakyat,” kata Musdah Mulia.
Jokowi mengganggap kolom agama
berpotensi merugikan bagi warga. Musdah menyatakan, penghapusan kolom
agama dapat meminimalisir aksi sweeping (penyisiran) jika terjadi
konflik.
Selain itu, Musdah menambahkan, kolom
agama menyulitkan masyarakat melamar pekerjaan. “Contoh lain lagi, kalau
melamar pekerjaan, karena di KTP pelamar pekerjaan agamanya tidak sama
dengan agama bosnya, maka tidak akan diterima. Itu diskriminasi,”
ucapnya.
Dia menegaskan, informasi terkait agama yang dianut, seharusnya hanya dicatat dalam pusat data kependudukan.
Penulis: C-6/MUT
Sumber:Suara Pembaruan/ beritasatu.com, Rabu, 18 Juni 2014 | 18:31
(nahimunkar.com)
Busyro: Mubahalah Tak Mungkin Diterapkan di Hukum Indonesia
Jakarta - Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas
bersuara keras soal permintaan Anas agar hakim dan jaksa penuntut
disumpah mubahalah. Menurut Busyro yang juga pernah duduk sebagai Ketua
KY itu, Mubahalah tak mungkin diterapkan di sistem peradilan Indonesia.
"Mubahalah
tidak masuk dan tidak diatur dalam sistem hukum pembuktian di
Indonesia," kata Busyro saat dihubungi, Rabu (24/9/2014).
Permintaan
Anas itu menurut Busyro menyalahi hukum acara pidana. Mubahalah tak
mungkin bisa dimasukkan dalam sistem hukum di Indonesia.
"Tidak mungkin mubahalah diterapkan," tegas Busyro yang juga doktor ilmu hukum itu.
Pihak
MUI sendiri telah memberi penjelasan soal sumpah mubahalah yang
diajukan Anas. Menurut MUI, mubahalah hanya bisa dilakukan untuk
kepentingan agama, bukan untuk kepentingan duniawi.
"Solusi
mencari dan meyakinkan akan kebenaran tidak harus lewat mubahalah,
apalagi jika terkait urusan duniawi. Hakim mengadili berdasarkan norma
hukum positif, dan keyakinan hakim, sedangkan mubahalah dasarnya adalah
norma keagamaan," kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI yang juga Doktor
Hukum Islam, Asrorun Niam.
Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB
(kha/mpr)
KPK: Hakim Cerdas Tak Tanggapi Permintaan Anas untuk Sumpah Mubahalah
Jakarta - Majelis hakim tidak menanggapi
permintaan Anas Urbaningrum untuk melakukan sumpah Mubahalah. Menurut
KPK, tindakan hakim yang tidak menanggapi permintaan Anas adalah
tindakan yang cerdas.
"Hakim cukup cerdas untuk mengantisipasi
manuver Anas yang mempolitisasi ruang sidang dengan kepentingan
sempitnya yang telah terbukti melakukan kejahatan korupsi dan pencucian
uang secara berlanjut dan berulang yang dibalut dengan simbol-simbol
agamis," kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, Rabu (24/9/2014).
Sumpah
Mubahalah memang tidak ada dalam hukum acara pidana. Sehingga, hakim
telah tepat tidak menanggapi permintaan Anas yang dinilai tengah
berusaha mempolitisasi proses persidangan.
Meski tindakan Anas
telah menyalahi hukum acara pidana, KPK tidak merasa dilecehkan. Perlu
diketahui, Anas tadi juga mengajak hakim dan jaksa penuntut umum KPK
untuk bersumpah Mubahalah.
"Dalam sidang kan tidak ada mekanisme itu, sehingga itu tidak perlu ditanggapi," kata Jubir KPK Johan Budi.
"Kalau mau bersumpah, silahkan Anas bersumpah saja sendiri disaksikan rakyat Indonesia," tegas Johan.
Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB
(kha/ndr)
2 Hakim Adhoc Ajukan Dissenting Opinion Perkara TPPU Anas
Jakarta - Dua hakim adhoc yakni Slamet Subagyo
dan Joko Subagyo mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion)
terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Anas Urbaningrum.
Keduanya kompak menyebut KPK tidak memiliki kewenangan melakukan
penuntutan terhadap pidana pencucian uang.
"Kami berpendapat
secara eksplisit UU Nomor 8 2010 tidak mencantumkan kewenangan KPK untuk
menuntut TPPU kecuali penyidikan. Maka penuntutan yang dilakukan KPK
tidak memiliki landasan yuridis formil," kata hakim Slamet Subagyo
membacakan pendapat berbedanya dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Rabu
(24/9/2014).
Namun kedua hakim adhoc ini sepakat dengan
terbuktinya pidana korupsi yakni penerimaan hadiah berupa barang dan
uang dan fasilitas.
Majelis hakim memutus Anas dengan hukuman 8
tahun denda Rp 300 juta subsidair 3 bulan kurungan. Dia juga wajib
membayar uang pengganti kerugian uang negara Rp 57,5 miliar dan US$5,2
juta, total Rp 120 miliar. Anas terbukti melakukan tindak pidana korupsi
dan pencucian uang
Majelis hakim meyakini Anas ikut mengupayakan
pengurusan proyek-proyek pemerintah lainnya dengan pembiayaan APBN yang
dikerjakan Permai Group.
Anas menerima sejumlah pemberian yakni
duit Rp 2,2 miliar dari Adhi Karya, duit Rp 25,3 miliar dan US$ 36,070
dari Permai Group. Ketiga, penerimaan sebesar Rp 30 miliar dan US$ 5,225
juta yang digunakan untuk pelaksanaan pemilihan Ketum Partai Demokrat.
Selain
itu ada pula penerimaan lainnya yakni mobil Toyota Harrier dan
fasilitas berupa survei pencalonan dari Lingkaran Survei Indonesia
sebesar Rp 478,6 juta pada April-Mei 2010.
Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB
(fdn/ndr)
SBY Kaget Rekening Ilegal Jokowi-JK Ditemukan di Fiji
Written By Gbrak News on Minggu, 21 September 2014 | 20.20
GebrakNews
- Tidak diragukan lagi bahwa Indonesia memiliki banyak 'entitas'
gerakan anti korupsi yang masing-masing punya saham pada perjuangan
moral di negeri ini, Akun @TM2000Back yang dikenal sebagai Ronin NKRI
dalam kuliah twitnya (kultwit) pada 21 September 2014 mengatakan,
Tanggal 16 Juni 2014 Presiden RI berangkat ke FIJI sebuah kepulauan
negara di lautan pasifik ngapain? Ayo tebak ??? Presiden RI berangkat ke
FIJI tanggal 16 Juni 2014 karena undangan PM Fiji sekaligus memenuhi
persyaratan AIPFFIU
Mengenai >> Fiji Financial Intelligence Unit - APIFIU fijifiu.gov.fj/Pages/APIFIU-(…
Perhatikan
laporan Progres 98 mengenai data-data sumbangan ilegal untuk dana
kampanye pilpres Jokowi (US$ 14,6 juta) - JK US$ 22,4 juta.
Berdasarkan
ketentuan PBB, untuk permintaan informasi rekening off shore yang
diduga ilegal di negara lain harus oleh kepala pemerintahan.
Negara-negara favorit untuk kegiatan pembukaan rekening ilegal : Swiss,
singapore, Hongkong, Cayman Islands, BVI, Negara-negara kepulauan
Pasifik dst.
Khusus
utk negara-negara kepulauan pasifik yang jadi tempat favorit cuci uang
atau simpan uang hasil kejahatan dipantau oleh APIFIU. APIFIU adalah
asosiasi lembaga intelijen keuangan negara-negara kepulauan pasifik.
Didirikan tahun 2011 untuk memberantas kejahatan keuangan.
Anggotanya
:
Cook Islands, Fiji, Nauru, Niue, Palau, Papua New Guinea, Rep
Marshall Islands, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Vanuatu. Sekitar bulan
Maret 2014 kami dapat bocoran info dari lembaga intelijen : ada
transaksi mencurigakan oleh sejumlah tokoh Indonesia.
Sejumlah
tokoh Indonesia itu dilaporkan membuka beberapa rekening bank atas nama
perusahaan tetapi anehnya rekening-rekening korporasi itu berbentuk
atau berjenis : rekening tabungan (saving accounts). Langka terjadi di
dunia. Rekening korporasi (an. Perusahaan) selalu berjenis rekening giro
atau deposito. Jarang banget checking account or saving account. Tim
intelijen RI berangkat ke Fiji temui APIFIU, tim kami nyusul diam-diam,
nguntit tim resmi. Di Fiji, di kantor APIFIU, tim intelijen RI diberi
resume data :
1. Nama-nama perusahaan yang digunakan
2. Nama dan tandatangan otorisasi rek
Tim Intelijen RI kaget !! Ternyata Authorized Name and signature are :
1. Joko Widodo
2. Iriana Widodo
3. JK
4. Mufidah Kalla
Tim Intelijen RI minta dokumen lengkap terkait rekening ilegal itu. No Way, kata Director of APIFIU
So? Harus Presiden/PM
Tim
Intelijen RI pulang kembali ke RI. Kami? Tim kami gak pulang mending
habiskan waktu liburan di negeri surga tropis itu. Twit lengkapnya Anda
bisa baca dalam bentuk chirpstory disini
http://www.gebraknews.com/2014/09/sby-kaget-temukan-rekening-gelap-jokowi.html
"MISI AGENDA SBY KE FIJI BONGKAR REKENING ILEGAL" By @TM2000Back
http://twitpic.com/e41zra Chirpstories
-
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 01:39:37 AM UTC
Eng ing eeeng ...
Mumpung presiden ga ada, kami mau buka sedikit rahasia presiden.,smga ga melanggar hukum hihihi ...mau ga ?
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 01:42:43 AM UTC
1. Eng ing eeeeng ... Coba anda googling...kemana
presiden RI pada tanggal 16 Juni 2014 ...ayo tebak ...siapa tahu dapat
bonus hehe
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 01:45:07 AM UTC
2. Ya ..benar ...Presiden RI berangkat ke FIJI ...ngapain? Ayo tebak .... hehehe “@JazmanArrafiq: FIJI! olahraga.jpnn.com/news.php?id=24… @TM2000Back”
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 01:46:27 AM UTC
3. Tanggal 16 Juni 2014 Presiden RI berangkat ke FIJI ..sebuah kepulauan negara di lautan pasifik ..ngapain? Ayo tebak ???
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 01:49:14 AM UTC
4. Presiden RI berangkat ke FIJI tanggal 16 Juni 2014 karena undangan PM Fiji sekaligus memenuhi persyaratan AIPFFIU ...
-
-
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 01:51:59 AM UTC
7. Mengenai APIJFIU >> Fiji Financial Intelligence Unit - Members and Background7. fijifiu.gov.fj/Pages/APIFIU-(…
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 01:54:29 AM UTC
8. Perhatikan laporan Progres 98 mengenai data2
sumbangan ilegal untuk dana kampanye pilpres Jokowi (US$ 14,6 juta) -
JK US$ 22,4 juta
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 02:01:26 AM UTC
9. Berdasarkan ketentuan PBB, untuk permintaan
informasi rekening off shore yg diduga ilegal di negara lain harus oleh
kepala pemerintahan
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 02:03:28 AM UTC
10. Negara2 favorit utk kegiatan pembukaan
rekening ilegal : Swiss, singapore, Hongkong, Cayman Islands, BVI,
Negara2 kepulauan Pasifik dst
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 02:05:46 AM UTC
11. Khusus utk negara2 kepulauan pasifik yg jadi
tempat favorit cuci uang atau simpan uang hasil kejahatan ..dipantau
oleh APIFIU
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 02:12:05 AM UTC
12. APIFIU adalah asosiasi lembaga intelijen
keuangan negara2 kepulauan pasifik. Didirikan tahun 2011 utk memberantas
kejahatan keuangan
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 02:14:03 AM UTC
13. Anggotanya : Cook Islands, Fiji, Nauru, Niue,
Palau, Papua New Guinea, Rep Marshall Islands, Samoa, Solomon Islands,
Tonga, Vanuatu
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 02:15:33 AM UTC
14. Sekitar bulan Maret 2014 kami dapat bocoran
info dari lembaga intelijen : ada transaksi mencurigakan oleh sejumlah
tokoh Indonesia
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 02:16:20 AM UTC
15. Sejumlah tokoh Indonesia itu dilaporkan membuka beberapa rekening bank atas nama perusahaan tetapi …
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 02:17:34 AM UTC
16. Tetapi anehnya rekening2 korporasi itu
berbentuk atau berjenis : rekening tabungan (saving accounts). Langka
terjadi di dunia hehe
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 02:18:54 AM UTC
17. Rekening korporasi (an. Perusahaan) selalu
berjenis rekening giro atau deposito. Jarang banget checking account or
saving account
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 02:20:15 AM UTC
18. Tim intelijen RI berangkat ke Fiji temui APIFIU, tim kami nyusul diam2, nguntit tim resmi hihi …
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 02:22:15 AM UTC
19. Di Fiji, di kantor APIFIU, tim intelijen RI diberi resume data :
1. Nama2 perusahaan yg digunakan
2. Nama dan tandatangan otorisasi rek
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 02:23:48 AM UTC
20. Tim Intelijen RI kaget !! Ternyata …
Authorized Name and signature are :
1. Joko Widod
2. Iriana Widod
3. JK
4. Mufidah Kalla
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 02:25:11 AM UTC
21. Tim Intelijen RI minta dokumen lengkap terkait rekening ilegal itu. No Way, kata Director of APIFIU …
So?
Harus Presiden/PM
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 02:26:27 AM UTC
22. Tim Intelijen RI pulang kembali ke RI. Kami?
Tim kami ga pulang..mending habiskan waktu liburan di negeri surga
tropis itu..du du du
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 02:28:01 AM UTC
23. Kami jalan2 dan liburan di Fiji 3 hari. Di
Solomon Islands 2 hari. Di Samoa 2 hari, di Marshall Islands 2
hari..asyiik banget lho hehe
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 02:29:34 AM UTC
-
24. Dua minggu kami di negara2 kepulauan pasifik
itu. Suasananya kayak di Bali, Lombok, dan Nias. Tapi disana ga ada the
big waves hehe
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 02:30:58 AM UTC
25. Sementara itu tim intelijen RI sdh sampai di
Jakarta, laporan ke bos2nya : “mau ambil dokumen IRO rekening
gelap/ilegal harus PORI”
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 02:32:30 AM UTC
26. Bos intelijen segara menghadap PORI (President of Republic Indonesia)..” lapor Pak Presiden ..bla bla bla …”
PORI kaget !!
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 02:34:20 AM UTC
27. PORI kaget ! Kaget betulan !! Suer …ga dibuat2 lho..lama PORI terdiam..tarik nafas panjang2 ..
“Sampai begitunya?” Kata PORI lirih
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 02:35:27 AM UTC
28. PORI kaget karena ga sangka tokoh2 nasional
itu sampai begitu tega jadi kolaborator negara asing, mafia
asing…alangkah bahayanya NKRI
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 02:36:36 AM UTC
29. PORI tidak nyangka..demi ambisi jadi presiden /wapres RI, ada tokoh bangsa mau jadi boneka asing …
Kayak kisah “November Man”
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 02:38:20 AM UTC
30. Kasus temuan ilegal accounts of president
candidate ini beda dengan Lippogate yg terjadi saat pilpres AS 1992 dan
1996 lalu.. Kok beda?
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 02:39:43 AM UTC
31. Lippgate atau Skandal Lippo pada pilpres AS 1992 dan 1996, capres tdk terlibat langsung.. Orang2 China di AS sumbang ke DNC
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 02:40:42 AM UTC
32. Lalu kemudian terbukti para donatur DNC
(timses partai demokrat AS) uang sumbanganya berasal dari : Lippo Bank
Jakarta dan CGR Ltd
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 02:41:52 AM UTC
33. CGR (China Global Resources Ltd) Hongkong kemudian terbukti adalah perusahaan kedok dari China Military Intelligence (CMI)
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 02:43:23 AM UTC
34. Jadi, keterlibatan capres Bill Clinton dengan
China Military Intelligence (CMI) pada skandal Lippo di Pilpres AS
adalah tidak langsung
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 02:47:57 AM UTC
35. Bandingkan dengan temuan di Fiji. Rekening2
ilegal penampung sumbangan haram utk pilpres itu langsung ke
capres-cawapres dan istri2nya
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 02:49:31 AM UTC
36. Bos Intelijen RI itu lalu sampaikan
permintaan APIFIU : “Secara UU harus PORI sendiri yg datang dan ambil
data rahasia Rek Ilegal”
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 02:51:12 AM UTC
37. Tanggal 17-18 Juni 2014 PORI dan rombongan
berangkat ke Fiji temui PM Fiji dan Director of APIFUI … hasilnya :
semua beres ! Tuntas tas
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 02:52:57 AM UTC
38. Tak lama kemudian, gantian menteri keuangan
dan FSO datang ke Jakarta. Bawa segepok dokumen.
Astaghfirullah…mengerikan ! Ga nyangka !
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 02:57:17 AM UTC
39. Kesimpulan dari data yang dibawa Menkeu Dan Fiji Senior Officers itu antara lain :
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 02:59:09 AM UTC
40.
1. Terdapat puluhan rekening bank ilegal berjenis saving and checking account diduga milik capres, cawapres & their spouses
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 03:00:19 AM UTC
41.
2. Mayoritas Rekening ilegal itu dibuka melalui negara lain : Singapore, Papua New Guinea, Hongkong
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 03:01:34 AM UTC
42.
3. Terjadi ratusan kali transfer masuk (incoming) dari swiss, hongkong, singapore. Total hampir US$ 40 juta (Rp 480 miliar)
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 03:09:55 AM UTC
43.
4. Rekening haram itu dibuka an : Enterprises, Travel Consultant,
Antiques dll ..nama dan tanda tangan authorized nya JKWI, JK, IW, MK
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 03:11:12 AM UTC
44. Oh ya ..kelupaan..sebenarnya ada juga nama
tokoh bangsa lain yg informasi /dokumen rekening gelapnya dilaporkan
menkeu FIJi..tapi,
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 03:12:28 AM UTC
45. Tetapi mereka bukan capres dan
cawapres..hanya tokoh penting partai. Dan diantaranya sekitar US$ 20
juta sdh dipakai beli rumah di LA AS
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 03:13:26 AM UTC
46. Siap senior ! Izin salah ..maaf ..dikoreksi ..makasih “@hazpohan: Pakai 'the': POTRI "@TM2000Back: Bos intelijen segera menghadap PORI
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 03:15:19 AM UTC
47. Diantara banyak transaksi dari rekening
ilegal tokoh penting partai itu, US$ 20 juta sdh digunakan beli rumah
mewah di Beverly Hills LA
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 03:16:21 AM UTC
48. Laporan intelijen dan APIFUI itu juga
menyertakan foto rumah dan bukti transfer pembelian rumah mewah petinggi
partai pendukung Jokowi
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 03:21:52 AM UTC
49. Karena bukan capres - cawapres, data rekening
hasil suap negara asing ke tokoh penting partai pengusung Jokowi itu ga
kami upload
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 03:24:22 AM UTC
50. Ingat ga ketika Senator Sheldon dari Demokrat
AS datang ke Jakarta temui Presiden SBY? Dia mau paksa Jkwi JK jadi
presiden & wapres RI
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 03:25:41 AM UTC
51. Sheldon utusan Obama - Cameron - Xi Lingping,
Clinton, temui Presiden SBY. Mau bawa hasil meeting Mega - Obama cs di
Kennedy Room WH
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 03:26:36 AM UTC
52. Tapi Senator Sheldon ga bisa bilang pisang,
kelu lidahnya. Dia datang menghadap SBY ditemani Dubes AS, tapi juga
hadir John Mc Cain hehe
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 03:27:48 AM UTC
53. Karena ada Senator Mc Cain dari P Republik,
Senator Sheldon ga berkutik. Makin ga ga berkutik ketika data2 rek haram
JKW-Jk disodorkan
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 03:29:02 AM UTC
54. Sheldon lunglai, lemes. Dia pulang ke
Washington DC bawa bukti2 kejahatan capres - cawapres. SBY janji akan
jelaskan langsung ke POTUS
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 03:30:06 AM UTC
55. Insya Allah mulai hari senin hingga kamis
depan (22-26) POTRI akan jelaskan ke POTUS kenapa ada capres yg bakal
jadi tersangka korupsi
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 03:31:28 AM UTC
56. Insya Allah POTUS (President of The United
States) akan maklum. Mustahil AS - Inggris - China - Israel or negara
manapun dukung koruptor
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 03:33:50 AM UTC
57. Korupsi, money laundry, bribery and the likes
adalah common enemies ..musuh bersama seisi dunia ..wish Obama &
Clinton understand
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 03:38:09 AM UTC
58. Nah, ketika institusi penegak hukum tetapkan
capres pengkhianat negara dan korup jadi tersangka.. Harap dimaklumi..
Ini tugas negara
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 03:39:14 AM UTC
59. Jika sebentar lagi ada operasi G30S JKWI PKI …mohon anda jangan salah langkah..jgn berkeliaran di jalanan ..bahaya ..
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 03:39:44 AM UTC
60. Ingat pesan KASAD: Sebentar Lagi RI Perang Proxy … Waspada !: gebraknews.com/2014/09/sebent…
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 03:42:04 AM UTC
61. Kepada mahasiwa dll Kasad berpesan >> KSAD: Mahasiswa Harus Waspadai Proxy War shar.es/1atiXq lewat @ForumRektor
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 03:45:20 AM UTC
62. TNI Polri sdh siaga tumpas G30S Jkwi > Ada Apa Mutasi Jabatan 159 Perwira TNI?: gebraknews.com/2014/09/ada-ap…
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 03:47:01 AM UTC
63. Jangan sampai adek2 mahasiswa dan aktifis salah posisi. Membela musuh negara, musuh dunia : koruptor !
Mati sia2 ..inga ! Inga !
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 03:48:22 AM UTC
64. Rakyat, mahasiswa dan pemuda peduli nasib
bangsa..rapatkan barisan..siaga menunggu komando panglima tertinggi
negara ..selamatkan NKRI
-
Triomacan2000 @TM2000Back
21/Sep/2014 03:50:35 AM UTC
65. Bangun pemudi pemuda..indonesia…untuk negara …siap2 bantu TNI Polri tumpas G30S PKI jilid 2 ..
Semoga Allah - Tuhan YMK bersama kita ..
-
Triomacan2000 @TM2000Back
20/Sep/2014 04:07:13 AM UTC
Siapa mau ..rekening gelap dan ilegal Joko Widodo di LN hasil korupsi atau transfer agen intelijen RRC utk Pilpres pic.twitter.com/ENonCSo77J
-
Triomacan2000 @TM2000Back
20/Sep/2014 04:08:07 AM UTC
Siapa mau..rekening gelap ilegal Jokowi Widodo di Luar Negeri hasil korupsi atau suap dari negara asing RRC pic.twitter.com/XWllkK7nrt
-
Triomacan2000 @TM2000Back
20/Sep/2014 04:09:20 AM UTC
Lihatlah ..lihatlah ..ini capres RI..korup dan terima suap dari LN..jadi jongos RRC ..apakah kita sudi ? pic.twitter.com/leDxdcLQZl
-
Triomacan2000 @TM2000Back
20/Sep/2014 04:10:46 AM UTC
Ga mau kalah sama lakinya , iriana juga terima suap dari negara asing..RRC ..US$ 4 juta atau Rp 48 miliar ! pic.twitter.com/LLhznUqAiP
-
Triomacan2000 @TM2000Back
20/Sep/2014 04:11:54 AM UTC
Lihat ..lihatlah ..para agen china..menjual negara kita ..terima transfer dari CMI RRC ..memalukan ! pic.twitter.com/mNDYtkUsVC
-
Triomacan2000 @TM2000Back
20/Sep/2014 04:13:19 AM UTC
Oh alangkah indahnya ..pak JK daeng Ucu juga sama...terima dana asing RRC ..sama2 Kak Ida..duh kok bisa gini Kak? pic.twitter.com/yzSMW58myy
-
Triomacan2000 @TM2000Back
20/Sep/2014 04:14:10 AM UTC
Kenapa engkau khianati negeri ini..wahai daeng ucu ? Tolong kasih jawab ..kami jadi sedih .. pic.twitter.com/4FlHJgePaK
-
Triomacan2000 @TM2000Back
20/Sep/2014 04:15:18 AM UTC
Duh .Daeng Ucu..knpa engkau mau jadi jongos CMI ..China Military Intelligence ? Jadi jongos James Riady ? Khianati RI pic.twitter.com/OyycwMVjQ9
Saturday, September 27, 2014 | 16:28
Oleh: Kwik Kian Gie
Sejak Indonesia berdiri sampai tahun 2007 tidak ada Pemilihan Kepala
Daerah (PILKADA) secara langsung oleh rakyat. Dalam era Reformasi terbit
UU Nomor 22 Tahun 2007 yang menentukan bahwa Kepala Daerah pada semua
jenjang, yaitu Gubernur, Walikota dan Bupati dipilih secara langsung
oleh rakyat.
Di tahun 2011 Pemerintahan SBY mengajukan RUU yang mengembalikan Pilkada
kepada DPRD. Secara implisit berarti bahwa setelah 5 tahun memerintah
dengan sistem Pilkada langsung dirasakan bahwa Pilkada langsung lebih
banyak mudaratnya dibandingkan dengan Pilkada oleh DPRD.
Yang sangat aneh, ketika RUU diterima oleh DPR tidak ada yang
mempermasalahkan. Namun ketika fraksi-fraksi di DPR terkelompok ke dalam
hanya dua koalisi saja, yaitu Koalisi Merah Putih yang menguasai
sekitar 70% suara dan Koalisi Gotong Royong yang menguasai sisanya,
meledaklah perdebatan di mana saja, kapan saja dan oleh siapa saja
tentang pro dan kontra Pilkada melalui DPRD.
Dalam perdebatan yang demikian gemuruhnya tidak ada yang mengemukakan
kenyataan ini. Yang dikemukakan oleh yang setuju maupun yang tidak
setuju adalah aspek korupsinya.
Dalam pertimbangannya RUU menggunakan dua argumentasi, yaitu untuk
“Memperkuat sifat integral dalam NKRI” dan “Sangat mahal, yang tidak
sebanding dengan manfaat yang diperolehnya.”
Secara lisan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengemukakan bahwa
Pilkada langsung oleh rakyat telah mengakibatkan demikian meluas dan
besarnya korupsi sampai pada para Kepala Daerah sendiri, sehingga 330
Kepala Daerah telah masuk penjara atau menjadi tersangka.
Yang pro Pilkada langsung mengatakan bahwa para anggota DPRD akan minta
sogokan dari calon Kepala Daerah supaya dipilih. Yang pro Pilkada
melalui DPRD mengatakan bahwa kenyataannya, para Kepala Daerah itu harus
mengeluarkan banyak uang untuk bisa terpilih. Seperti telah
dikemukakan, pendirian pemerintah yang dinyatakan oleh Mendagri juga
mengemukakan betapa hebatnya korupsi dalam Pilkada langsung.
Korupsi atau lengkapnya KKN tidak hanya terjadi pada Pilkada. KKN
terjadi pada semua aspek kehidupan bangsa kita sejak lama, yang semakin
lama semakin mendarah daging. Bahkan telah merasuk ke dalam otak yang
oleh para filosof Yunani kuno disebut sudah terjadi corrupted mind pada
elit bangsa kita.
Maka kalau aspek KKN yang dijadikan argumen, yang pro Pilkada langsung
maupun yang pro Pilkada melalui DPRD sama-sama kuatnya atau sama-sama
lemahnya. Marilah kita telaah hal ini tanpa menggunakan faktor KKN,
karena kalau terus menggunakan faktor KKN sebagai argumentasi, kita
disuguhi oleh tontonan para maling yang teriak maling.
Kita mulai dari pertimbangan yang tertuang dalam RUU.
Yang pertama, yaitu Pilkada melalui DPRD memperkuat sifat
integral dalam NKRI memang benar. Beberapa daerah sangat menonjol
kemajuannya dan kesejahteraan rakyatnya karena mempunyai Kepala Daerah
yang memang sangat kompeten. Tetapi justru penonjolan kemampuan sangat
sedikit daerah inilah yang membuat terjadinya kesenjangan yang besar
antara daerah-daerah yang bagus dan daerah-daerah yang masih saja
berantakan. Cepat atau lambat, hal yang demikian jelas akan memperlemah
NKRI.
Ketika saya menjabat sebagai Kepala Bappenas ada beberapa Kepala Daerah
yang minta alokasi dana lebih besar. Saya menolaknya, karena segala
sesuatunya telah dipertimbangkan dengan cermat. Beberapa Kepala Daerah
langsung menjawab :”Pak, apakah kami perlu menyatakan diri ingin
merdeka, memisahkan diri dari NKRI supaya bisa mendapatkan alokasi
anggaran yang kami minta?”
Pada waktu yang sama sangat banyak daerah yang minta agar Bappenas
memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para perencana daerah. Sampai
sekarang yang terjadi adalah anggaran daerah dipakai buat yang
bukan-bukan, atau banyak sisa anggaran. Ahok kelebihan anggaran yang
mulai membagi-bagikan uang kepada para kepala daerah sekitarnya.
Argumentasi kedua yang tertuang dalam RUU ialah “sangat mahal, yang tidak sebanding dengan manfaat yang diperolehnya.”
Apa benar argumentasi ini? Tidak mutlak, karena nyatanya – seperti yang
telah disebutkan tadi – memang ada beberapa Kepala Daerah yang sangat
kompeten. Bagian terbesar dari daerah-daerah tidak mampu mensejahterakan
rakyatnya. Sebaliknya, kita saksikan sendiri di berbagai televisi
betapa banyak dan memalukannya tingkah lakunya Kepala Daerah dalam KKN
maupun dalam bidang demoralisasi.
Kita ambil satu contoh yang menonjol adanya kesenjangan sangat besar
antara penolakan terhadap Pilkada melalui DPRD dan prestasi dari Kepala
Daerah yang paling keras menolak, yaitu pasangan Gubernur dan Wakil
Gubernur DKI Jokowi- Ahok.
Dalam Suara Pembaruan tanggal 17 September 2014 halaman A 23 diberitakan
bahwa “hingga pertengahan kedua September 2014 penyerapan APBD hanya 30
%. Diperkirakan penyerapan anggaran untuk pembangunan infra struktur
sangat minim, yaitu hanya 0,01 % dari total nilai APBD DKI 2014 sebesar
Rp. 72,9 trilyun. “
Selanjutnya dikatakan “Bahkan bila dilihat dari nilai penyerapan
anggaran yang baru mencapai 30% atau sebesar Rp. 21,87 trilyun,
penyerapan anggaran untuk pembangunan hanya 0,04%. Sedangkan sisanya
29,96% merupakan penyerapan anggaran dari gaji pegawai, alat tulis
kantor (ATK) dan TALI (telpon, air, listrik, dan internet).
Jadi yang menolak luar biasa dahsyatnya, yaitu Jokowi-Ahok hanya
mampu membangun infra struktur sebesar 0,01% dari anggaran yang
disediakan, dan hanya 0,04% dari anggaran pembangunan yang disediakan.
Dalam bidang pembangunan MRT, Gubernur yang lama Fauzi Bowo yang memulai
dengan pemberitaan sangat besar. Tetapi dihentikan oleh Gubernur Jokowi
dengan alasan terlampau mahal. Setelah 3 bulan dilanjutkan lagi dengan
Gubernur Jokowi memegang gambar lokasi awal pembangunan MRT di bunderan
HI, seolah-olah dia yang memulai. Total biaya sama sekali tidak kurang,
bahkan mungkin ketambahan bunga utang untuk 3 bulan lamanya.
Tentang legitimasi juga sangat aneh dengan pemilihan pemimpin
penyelenggara dari berbagai jenjang secara langsung oleh rakyat. Bupati,
Walikota, Gubernur, Anggota DPR, anggota DPRD dan Presiden sama semua
legitimasinya, sama semua penyandang voc populi vox dei, sama semua
menyuarakan suara Tuhan, tetapi pendapatnya dan kepentingannya bisa
sangat berseberangan luar biasa.
Hak rakyat yang dirampas
Argumen bahwa Pilkada melalui DPRD merampas hak rakyat sangat banyak
dipakai oleh yang pro Pilkada langsung. Marilah kita berpikir jernih dan
jujur. Rakyat yang mana? Jumlah rakyat yang ikut Pilpres adalah 70 juta
untuk Jokowi dan 62 juta suara untuk Prabowo. Jokowi memperoleh 53%
suara rakyat. Dari perbandingan angka ini saja tidak dapat dikatakan
seluruh rakyat merasa haknya dirampas. 62 juta suara bukannya nothing.
Dalam poster kampanye gambar yang dijadikan template ialah Bung Karno, Megawati dan Jokowi. Pikiran Bung Karno tentang Demokrasi sangat jelas, yaitu Demokrasi Perwakilan, dan itupun ditambah dengan asas pengambilan keputusan yang tidak didasarkan atas pemungutan suara melulu.
Dia menggunakan istilah diktator mayoritas dan tirani minoritas untuk
mempertegas pendiriannya. Dia juga selalu mengemukakan apakah 50% plus
satu itu Demokrasi ? Apakah 50% plus satu itu boleh dikatakan sama
dengan “Rakyat”?
Jumlah rakyat yang menggunakan hak pilihnya termasuk yang tertinggi di
dunia. Apakah penggunaan hak politiknya yang berbondong-bondong itu
karena sangat sadar politik ataukah datang untuk menerima uang dari para
calon legislatif maupun eksekutif yang dipilih secara langsung?
Kalau 5 tahun yang lalu uang yang harus dikeluarkan untuk menjadi
anggota DPR rata-rata sekitar Rp. 300 juta, di tahun 2014 sudah menjadi
Rp. 3 milyar.
Demokrasi, walaupun sistem perwakilan membutuhkan rakyat yang sudah
cukup pendidikan dan pengetahuannya. Marilah kita sangat jujur terhadap
diri sendiri. Apakah bagian terbesar dari rakyat Indonesia sudah cukup
pendidikannya? Para calon presiden sendiri mengemukakan betapa
tertinggalnya bagian terbesar dari rakyat kita dalam bidang pendidikan
yang dijadikan fokus dari platformnya. Berbicara soal pilkada langsung
rakyat digambarkan sebagai yang sudah sangat kompeten menjadi pemilih
yang sangat bertanggung jawab.
Melihat demikian banyaknya orang yang demikian luar biasa semangatnya
untuk memasuki arena penyelenggaraan negara, kita patut tanya pada diri
sendiri tentang apa motifnya? Apakah mereka demikian semangat, demikian
ngotot, bersedia mengeluarkan uang, bersedia menggadaikan harta bendanya
untuk menjadi anggota legislatif atau eksekutif itu karena demikian
luar biasa cintanya kepada bangsa, ataukah sudah membayangkan harta
dengan jumlah berapa serta ketenaran dan kenikmatan apa yang akan
diperolehnya?
Saya berhenti menulis ini karena Kompas tanggal 22 September 2014
baru datang dengan head line “Wakil Rakyat di Daerah Tergadai”. Isinya
bahwa surat pelantikan sebagai anggota DPRD sudah laku dan sudah lazim
dijadikan agunan untuk memperoleh kredit dari berbagai bank.”
Satu bukti lagi bahwa Pilkada langsung berakibat sepert ini yang sangat memalukan. [yq/kwikkiangie]
Beredar,
Skema Konspirasi Global Menjajah Indonesia
Pahamilah..Bagan Konspirasi Global Menjajah RI Via Jokowi Ahok Proxy Mereka
pic.twitter.com/yasDjU22ze
Triomacan2000 @TM2000Back25/Sep/2014 06:11:38 PM UTC
http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2014/09/20/32981/kado-terakhir-presiden-sby-untuk-bangsa-dan-dukungannya-pada-jokowi/#sthash.bxR9NdqW.dpuf
(nahimunkar.com)-http://www.nahimunkar.com/beredar-skema-konspirasi-global-menjajah-indonesia/
Musdah Mulia :
Jokowi-JK Bakal Hapus Kolom Agama di KTP
ilustrasi
.
- Apakah itu demi meyakinkan kepada kaum yang berideologi komunis, liberal, munafik, dan aliran sesat bahwa PDIP dengan Jokowinya memang alergi agama?
“Saya setuju kalau kolom agama
dihapuskan saja di KTP. Jokowi sudah mengatakan pada saya bahwa dia
setuju kalau memang itu (penghapusan kolom agama) untuk kesejahteraan
rakyat,” kata anggota tim ahli pemenangan Jokowi-JK, Musdah Mulia dalam
diskusi bertajuk “Masa Depan Kebebasan Beragama dan Kelompok Minoritas
di Indonesia”, di Jakarta, Rabu (18/6).
Baru saja PDIP menyakiti Umat Islam
karena memata-matai masjid dan bertekad mau menghapus Perda yang dinilai
berbau syariat, ternyata kini ditambah lagi dengan mau menghapus kolom
agama di KTP.
Rangkaian penolakan PDIP terhadap
hal-hal yang dinilai berbau Islam sudah banyak. Bahkan yang jelas
menyakiti Umat Islam adalah gerakan PDIP memata-matai masjid. Semua itu
menambah data kebencian partai PDIP terhadap Islam. (Setelah
Memata-matai Masjid, PDIP Akan Melarang Perda Syariah
By nahimunkar.com on 6 June 2014 http://www.nahimunkar.com/setelah-memata-matai-masjid-pdip-akan-melarang-perda-syariah/
Perlu diingat, di zaman Orba (orde
baru), PDIP ini bernama PDI (dulunya bernama PNI). PDI merupakan fusi
(peleburan/ gabungan) dari partai-partai nasionalis, Kristen, Katolik,
dan sosialis. Partai itu di masa Orla (orde lama) berhadapan dengan
partai Islam, Masyumi. Hingga ada nyanyian yang jadi lagu wajib (ada
beberapa nyanyian yang disebut lagu wajib saat itu) dengan judul Nasakom bersatu hancurkan kepala batu.
Nasakom maksudnya Nas -Nasionalis (PNI) a-(agama : NU), kom-(komunis)
bersatu untuk menghancurkan kepala batu. Konon yang disebut kepala batu
maksudnya adalah Masyumi yakni partai Islam atau golongan Islam. Jadi
sejak dulu memang yang mau dihancurkan oleh golongan merah itu adalah
kelompok Muslimin.
Tampaknya belakangan kelompok merah itu
lebih ngedeng (terang-terangan) dalam memusuhi Islam. Apalagi dengan
munculnya kaum munafikin yang sampai berani menentang syariat Islam
bahkan menghalalkan homoseks akhir-akhir ini, maka kelompok merah itu
semakin berani lagi.
Dapat dilihat daftar lakon yang
ditengarai merupakan ketidak senangannya terhadap apa saja yang dinilai
berbau Islam, di antaranya:
PDIP menolak UU Pendidikan Nasional
dengan memberi catatan khusus, menolak UU Perbankan Syariah, menolak UU
Ekonomi Syariah, menolak UU Anti Pornografi, dan menolak UU Jaminan
Produk Halal.
Sebaliknya jutru PDIP mendukung aliran
sesat Syiah dan sebagainya hingga memasukkan dedengkotnya sebagai caleg.
Bahkan membela pelacuran dengan menolak ditutupnya pusat pelacuran di
gang Dolly Surabaya. (lihat artikel:Pantas, PDIP Menolak Pusat Pelacuran
Ditutup, karena Kongres PDIP Untungkan PSK
By nahimunkar.com on 10 June 2014 http://www.nahimunkar.com/pantas-pdip-menolak-pusat-pelacuran-ditutup-karena-kongres-pdip-untungkan-psk/ )
Tentang PDIP mau menghapus kolom agama di KTP, inilah beritanya.
***
Jokowi-JK Bakal Hapus Kolom Agama di KTP
Kartu Tanda Penduduk (sumber: istimewa)
Jakarta – Kolom agama
pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) berpeluang dihapus. Hal itu terjadi jika
pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres),
Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).
Demikian ditegaskan anggota tim ahli
pemenangan Jokowi-JK, Musdah Mulia dalam diskusi bertajuk “Masa Depan
Kebebasan Beragama dan Kelompok Minoritas di Indonesia”, di Jakarta,
Rabu (18/6).
“Saya setuju kalau kolom agama
dihapuskan saja di KTP. Jokowi sudah mengatakan pada saya bahwa dia
setuju kalau memang itu (penghapusan kolom agama) untuk kesejahteraan
rakyat,” kata Musdah Mulia.
Jokowi mengganggap kolom agama
berpotensi merugikan bagi warga. Musdah menyatakan, penghapusan kolom
agama dapat meminimalisir aksi sweeping (penyisiran) jika terjadi
konflik.
Selain itu, Musdah menambahkan, kolom
agama menyulitkan masyarakat melamar pekerjaan. “Contoh lain lagi, kalau
melamar pekerjaan, karena di KTP pelamar pekerjaan agamanya tidak sama
dengan agama bosnya, maka tidak akan diterima. Itu diskriminasi,”
ucapnya.
Dia menegaskan, informasi terkait agama yang dianut, seharusnya hanya dicatat dalam pusat data kependudukan.
Penulis: C-6/MUT
Sumber:Suara Pembaruan/ beritasatu.com, Rabu, 18 Juni 2014 | 18:31
(nahimunkar.com)
Busyro: Mubahalah Tak Mungkin Diterapkan di Hukum Indonesia
"Mubahalah tidak masuk dan tidak diatur dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia," kata Busyro saat dihubungi, Rabu (24/9/2014).
Permintaan Anas itu menurut Busyro menyalahi hukum acara pidana. Mubahalah tak mungkin bisa dimasukkan dalam sistem hukum di Indonesia.
"Tidak mungkin mubahalah diterapkan," tegas Busyro yang juga doktor ilmu hukum itu.
Pihak MUI sendiri telah memberi penjelasan soal sumpah mubahalah yang diajukan Anas. Menurut MUI, mubahalah hanya bisa dilakukan untuk kepentingan agama, bukan untuk kepentingan duniawi.
"Solusi mencari dan meyakinkan akan kebenaran tidak harus lewat mubahalah, apalagi jika terkait urusan duniawi. Hakim mengadili berdasarkan norma hukum positif, dan keyakinan hakim, sedangkan mubahalah dasarnya adalah norma keagamaan," kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI yang juga Doktor Hukum Islam, Asrorun Niam.
Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB
(kha/mpr)
KPK: Hakim Cerdas Tak Tanggapi Permintaan Anas untuk Sumpah Mubahalah
"Hakim cukup cerdas untuk mengantisipasi manuver Anas yang mempolitisasi ruang sidang dengan kepentingan sempitnya yang telah terbukti melakukan kejahatan korupsi dan pencucian uang secara berlanjut dan berulang yang dibalut dengan simbol-simbol agamis," kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, Rabu (24/9/2014).
Sumpah Mubahalah memang tidak ada dalam hukum acara pidana. Sehingga, hakim telah tepat tidak menanggapi permintaan Anas yang dinilai tengah berusaha mempolitisasi proses persidangan.
Meski tindakan Anas telah menyalahi hukum acara pidana, KPK tidak merasa dilecehkan. Perlu diketahui, Anas tadi juga mengajak hakim dan jaksa penuntut umum KPK untuk bersumpah Mubahalah.
"Dalam sidang kan tidak ada mekanisme itu, sehingga itu tidak perlu ditanggapi," kata Jubir KPK Johan Budi.
"Kalau mau bersumpah, silahkan Anas bersumpah saja sendiri disaksikan rakyat Indonesia," tegas Johan.
Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB
(kha/ndr)
2 Hakim Adhoc Ajukan Dissenting Opinion Perkara TPPU Anas
"Kami berpendapat secara eksplisit UU Nomor 8 2010 tidak mencantumkan kewenangan KPK untuk menuntut TPPU kecuali penyidikan. Maka penuntutan yang dilakukan KPK tidak memiliki landasan yuridis formil," kata hakim Slamet Subagyo membacakan pendapat berbedanya dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Rabu (24/9/2014).
Namun kedua hakim adhoc ini sepakat dengan terbuktinya pidana korupsi yakni penerimaan hadiah berupa barang dan uang dan fasilitas.
Majelis hakim memutus Anas dengan hukuman 8 tahun denda Rp 300 juta subsidair 3 bulan kurungan. Dia juga wajib membayar uang pengganti kerugian uang negara Rp 57,5 miliar dan US$5,2 juta, total Rp 120 miliar. Anas terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang
Majelis hakim meyakini Anas ikut mengupayakan pengurusan proyek-proyek pemerintah lainnya dengan pembiayaan APBN yang dikerjakan Permai Group.
Anas menerima sejumlah pemberian yakni duit Rp 2,2 miliar dari Adhi Karya, duit Rp 25,3 miliar dan US$ 36,070 dari Permai Group. Ketiga, penerimaan sebesar Rp 30 miliar dan US$ 5,225 juta yang digunakan untuk pelaksanaan pemilihan Ketum Partai Demokrat.
Selain itu ada pula penerimaan lainnya yakni mobil Toyota Harrier dan fasilitas berupa survei pencalonan dari Lingkaran Survei Indonesia sebesar Rp 478,6 juta pada April-Mei 2010.
Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB
(fdn/ndr)
SBY Kaget Rekening Ilegal Jokowi-JK Ditemukan di Fiji
Written By Gbrak News on Minggu, 21 September 2014 | 20.20
GebrakNews
- Tidak diragukan lagi bahwa Indonesia memiliki banyak 'entitas'
gerakan anti korupsi yang masing-masing punya saham pada perjuangan
moral di negeri ini, Akun @TM2000Back yang dikenal sebagai Ronin NKRI
dalam kuliah twitnya (kultwit) pada 21 September 2014 mengatakan,
Tanggal 16 Juni 2014 Presiden RI berangkat ke FIJI sebuah kepulauan
negara di lautan pasifik ngapain? Ayo tebak ??? Presiden RI berangkat ke
FIJI tanggal 16 Juni 2014 karena undangan PM Fiji sekaligus memenuhi
persyaratan AIPFFIU
Mengenai >> Fiji Financial Intelligence Unit - APIFIU fijifiu.gov.fj/Pages/APIFIU-(…
Perhatikan laporan Progres 98 mengenai data-data sumbangan ilegal untuk dana kampanye pilpres Jokowi (US$ 14,6 juta) - JK US$ 22,4 juta.
Berdasarkan ketentuan PBB, untuk permintaan informasi rekening off shore yang diduga ilegal di negara lain harus oleh kepala pemerintahan. Negara-negara favorit untuk kegiatan pembukaan rekening ilegal : Swiss, singapore, Hongkong, Cayman Islands, BVI, Negara-negara kepulauan Pasifik dst.
Khusus utk negara-negara kepulauan pasifik yang jadi tempat favorit cuci uang atau simpan uang hasil kejahatan dipantau oleh APIFIU. APIFIU adalah asosiasi lembaga intelijen keuangan negara-negara kepulauan pasifik. Didirikan tahun 2011 untuk memberantas kejahatan keuangan.
Anggotanya :
Mengenai >> Fiji Financial Intelligence Unit - APIFIU fijifiu.gov.fj/Pages/APIFIU-(…
Perhatikan laporan Progres 98 mengenai data-data sumbangan ilegal untuk dana kampanye pilpres Jokowi (US$ 14,6 juta) - JK US$ 22,4 juta.
Berdasarkan ketentuan PBB, untuk permintaan informasi rekening off shore yang diduga ilegal di negara lain harus oleh kepala pemerintahan. Negara-negara favorit untuk kegiatan pembukaan rekening ilegal : Swiss, singapore, Hongkong, Cayman Islands, BVI, Negara-negara kepulauan Pasifik dst.
Khusus utk negara-negara kepulauan pasifik yang jadi tempat favorit cuci uang atau simpan uang hasil kejahatan dipantau oleh APIFIU. APIFIU adalah asosiasi lembaga intelijen keuangan negara-negara kepulauan pasifik. Didirikan tahun 2011 untuk memberantas kejahatan keuangan.
Anggotanya :
Cook Islands, Fiji, Nauru, Niue, Palau, Papua New Guinea, Rep
Marshall Islands, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Vanuatu. Sekitar bulan
Maret 2014 kami dapat bocoran info dari lembaga intelijen : ada
transaksi mencurigakan oleh sejumlah tokoh Indonesia.
Sejumlah tokoh Indonesia itu dilaporkan membuka beberapa rekening bank atas nama perusahaan tetapi anehnya rekening-rekening korporasi itu berbentuk atau berjenis : rekening tabungan (saving accounts). Langka terjadi di dunia. Rekening korporasi (an. Perusahaan) selalu berjenis rekening giro atau deposito. Jarang banget checking account or saving account. Tim intelijen RI berangkat ke Fiji temui APIFIU, tim kami nyusul diam-diam, nguntit tim resmi. Di Fiji, di kantor APIFIU, tim intelijen RI diberi resume data :
1. Nama-nama perusahaan yang digunakan
2. Nama dan tandatangan otorisasi rek
Tim Intelijen RI kaget !! Ternyata Authorized Name and signature are :
1. Joko Widodo
2. Iriana Widodo
3. JK
4. Mufidah Kalla
Tim Intelijen RI minta dokumen lengkap terkait rekening ilegal itu. No Way, kata Director of APIFIU
So? Harus Presiden/PM
Tim Intelijen RI pulang kembali ke RI. Kami? Tim kami gak pulang mending habiskan waktu liburan di negeri surga tropis itu. Twit lengkapnya Anda bisa baca dalam bentuk chirpstory disini
Sejumlah tokoh Indonesia itu dilaporkan membuka beberapa rekening bank atas nama perusahaan tetapi anehnya rekening-rekening korporasi itu berbentuk atau berjenis : rekening tabungan (saving accounts). Langka terjadi di dunia. Rekening korporasi (an. Perusahaan) selalu berjenis rekening giro atau deposito. Jarang banget checking account or saving account. Tim intelijen RI berangkat ke Fiji temui APIFIU, tim kami nyusul diam-diam, nguntit tim resmi. Di Fiji, di kantor APIFIU, tim intelijen RI diberi resume data :
1. Nama-nama perusahaan yang digunakan
2. Nama dan tandatangan otorisasi rek
Tim Intelijen RI kaget !! Ternyata Authorized Name and signature are :
1. Joko Widodo
2. Iriana Widodo
3. JK
4. Mufidah Kalla
Tim Intelijen RI minta dokumen lengkap terkait rekening ilegal itu. No Way, kata Director of APIFIU
So? Harus Presiden/PM
Tim Intelijen RI pulang kembali ke RI. Kami? Tim kami gak pulang mending habiskan waktu liburan di negeri surga tropis itu. Twit lengkapnya Anda bisa baca dalam bentuk chirpstory disini
http://www.gebraknews.com/2014/09/sby-kaget-temukan-rekening-gelap-jokowi.html
"MISI AGENDA SBY KE FIJI BONGKAR REKENING ILEGAL" By @TM2000Back
http://twitpic.com/e41zra Chirpstories
-
-
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 01:39:37 AM UTC
Eng ing eeeng ...
Mumpung presiden ga ada, kami mau buka sedikit rahasia presiden.,smga ga melanggar hukum hihihi ...mau ga ? -
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 01:42:43 AM UTC
1. Eng ing eeeeng ... Coba anda googling...kemana presiden RI pada tanggal 16 Juni 2014 ...ayo tebak ...siapa tahu dapat bonus hehe
-
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 01:45:07 AM UTC
2. Ya ..benar ...Presiden RI berangkat ke FIJI ...ngapain? Ayo tebak .... hehehe “@JazmanArrafiq: FIJI! olahraga.jpnn.com/news.php?id=24… @TM2000Back”
-
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 01:46:27 AM UTC
3. Tanggal 16 Juni 2014 Presiden RI berangkat ke FIJI ..sebuah kepulauan negara di lautan pasifik ..ngapain? Ayo tebak ???
-
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 01:49:14 AM UTC
4. Presiden RI berangkat ke FIJI tanggal 16 Juni 2014 karena undangan PM Fiji sekaligus memenuhi persyaratan AIPFFIU ... -
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 01:51:59 AM UTC
7. Mengenai APIJFIU >> Fiji Financial Intelligence Unit - Members and Background7. fijifiu.gov.fj/Pages/APIFIU-(…
-
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 01:54:29 AM UTC
8. Perhatikan laporan Progres 98 mengenai data2 sumbangan ilegal untuk dana kampanye pilpres Jokowi (US$ 14,6 juta) - JK US$ 22,4 juta -
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 02:01:26 AM UTC
9. Berdasarkan ketentuan PBB, untuk permintaan informasi rekening off shore yg diduga ilegal di negara lain harus oleh kepala pemerintahan
-
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 02:03:28 AM UTC
10. Negara2 favorit utk kegiatan pembukaan rekening ilegal : Swiss, singapore, Hongkong, Cayman Islands, BVI, Negara2 kepulauan Pasifik dst -
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 02:05:46 AM UTC
11. Khusus utk negara2 kepulauan pasifik yg jadi tempat favorit cuci uang atau simpan uang hasil kejahatan ..dipantau oleh APIFIU - Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 02:12:05 AM UTC
12. APIFIU adalah asosiasi lembaga intelijen keuangan negara2 kepulauan pasifik. Didirikan tahun 2011 utk memberantas kejahatan keuangan
-
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 02:14:03 AM UTC
13. Anggotanya : Cook Islands, Fiji, Nauru, Niue, Palau, Papua New Guinea, Rep Marshall Islands, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Vanuatu -
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 02:15:33 AM UTC
14. Sekitar bulan Maret 2014 kami dapat bocoran info dari lembaga intelijen : ada transaksi mencurigakan oleh sejumlah tokoh Indonesia -
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 02:16:20 AM UTC
15. Sejumlah tokoh Indonesia itu dilaporkan membuka beberapa rekening bank atas nama perusahaan tetapi … -
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 02:17:34 AM UTC
16. Tetapi anehnya rekening2 korporasi itu berbentuk atau berjenis : rekening tabungan (saving accounts). Langka terjadi di dunia hehe -
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 02:18:54 AM UTC
17. Rekening korporasi (an. Perusahaan) selalu berjenis rekening giro atau deposito. Jarang banget checking account or saving account -
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 02:20:15 AM UTC
18. Tim intelijen RI berangkat ke Fiji temui APIFIU, tim kami nyusul diam2, nguntit tim resmi hihi … -
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 02:22:15 AM UTC
19. Di Fiji, di kantor APIFIU, tim intelijen RI diberi resume data :
1. Nama2 perusahaan yg digunakan
2. Nama dan tandatangan otorisasi rek -
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 02:23:48 AM UTC
20. Tim Intelijen RI kaget !! Ternyata …
Authorized Name and signature are :
1. Joko Widod
2. Iriana Widod
3. JK
4. Mufidah Kalla -
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 02:25:11 AM UTC
21. Tim Intelijen RI minta dokumen lengkap terkait rekening ilegal itu. No Way, kata Director of APIFIU …
So?
Harus Presiden/PM -
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 02:26:27 AM UTC
22. Tim Intelijen RI pulang kembali ke RI. Kami? Tim kami ga pulang..mending habiskan waktu liburan di negeri surga tropis itu..du du du -
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 02:28:01 AM UTC
23. Kami jalan2 dan liburan di Fiji 3 hari. Di Solomon Islands 2 hari. Di Samoa 2 hari, di Marshall Islands 2 hari..asyiik banget lho hehe
24. Dua minggu kami di negara2 kepulauan pasifik itu. Suasananya kayak di Bali, Lombok, dan Nias. Tapi disana ga ada the big waves hehe
-
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 02:30:58 AM UTC
25. Sementara itu tim intelijen RI sdh sampai di Jakarta, laporan ke bos2nya : “mau ambil dokumen IRO rekening gelap/ilegal harus PORI” -
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 02:32:30 AM UTC
26. Bos intelijen segara menghadap PORI (President of Republic Indonesia)..” lapor Pak Presiden ..bla bla bla …”
PORI kaget !! -
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 02:34:20 AM UTC
27. PORI kaget ! Kaget betulan !! Suer …ga dibuat2 lho..lama PORI terdiam..tarik nafas panjang2 ..
“Sampai begitunya?” Kata PORI lirih -
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 02:35:27 AM UTC
28. PORI kaget karena ga sangka tokoh2 nasional itu sampai begitu tega jadi kolaborator negara asing, mafia asing…alangkah bahayanya NKRI -
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 02:36:36 AM UTC
29. PORI tidak nyangka..demi ambisi jadi presiden /wapres RI, ada tokoh bangsa mau jadi boneka asing …
Kayak kisah “November Man” -
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 02:38:20 AM UTC
30. Kasus temuan ilegal accounts of president candidate ini beda dengan Lippogate yg terjadi saat pilpres AS 1992 dan 1996 lalu.. Kok beda? -
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 02:39:43 AM UTC
31. Lippgate atau Skandal Lippo pada pilpres AS 1992 dan 1996, capres tdk terlibat langsung.. Orang2 China di AS sumbang ke DNC -
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 02:40:42 AM UTC
32. Lalu kemudian terbukti para donatur DNC (timses partai demokrat AS) uang sumbanganya berasal dari : Lippo Bank Jakarta dan CGR Ltd -
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 02:41:52 AM UTC
33. CGR (China Global Resources Ltd) Hongkong kemudian terbukti adalah perusahaan kedok dari China Military Intelligence (CMI) -
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 02:43:23 AM UTC
34. Jadi, keterlibatan capres Bill Clinton dengan China Military Intelligence (CMI) pada skandal Lippo di Pilpres AS adalah tidak langsung -
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 02:47:57 AM UTC
35. Bandingkan dengan temuan di Fiji. Rekening2 ilegal penampung sumbangan haram utk pilpres itu langsung ke capres-cawapres dan istri2nya -
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 02:49:31 AM UTC
36. Bos Intelijen RI itu lalu sampaikan permintaan APIFIU : “Secara UU harus PORI sendiri yg datang dan ambil data rahasia Rek Ilegal” -
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 02:51:12 AM UTC
37. Tanggal 17-18 Juni 2014 PORI dan rombongan berangkat ke Fiji temui PM Fiji dan Director of APIFUI … hasilnya : semua beres ! Tuntas tas -
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 02:52:57 AM UTC
38. Tak lama kemudian, gantian menteri keuangan dan FSO datang ke Jakarta. Bawa segepok dokumen. Astaghfirullah…mengerikan ! Ga nyangka ! -
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 02:57:17 AM UTC
39. Kesimpulan dari data yang dibawa Menkeu Dan Fiji Senior Officers itu antara lain : -
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 02:59:09 AM UTC
40.
1. Terdapat puluhan rekening bank ilegal berjenis saving and checking account diduga milik capres, cawapres & their spouses -
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 03:00:19 AM UTC
41. 2. Mayoritas Rekening ilegal itu dibuka melalui negara lain : Singapore, Papua New Guinea, Hongkong -
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 03:01:34 AM UTC
42. 3. Terjadi ratusan kali transfer masuk (incoming) dari swiss, hongkong, singapore. Total hampir US$ 40 juta (Rp 480 miliar) -
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 03:09:55 AM UTC
43. 4. Rekening haram itu dibuka an : Enterprises, Travel Consultant, Antiques dll ..nama dan tanda tangan authorized nya JKWI, JK, IW, MK -
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 03:11:12 AM UTC
44. Oh ya ..kelupaan..sebenarnya ada juga nama tokoh bangsa lain yg informasi /dokumen rekening gelapnya dilaporkan menkeu FIJi..tapi, - Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 03:12:28 AM UTC
45. Tetapi mereka bukan capres dan cawapres..hanya tokoh penting partai. Dan diantaranya sekitar US$ 20 juta sdh dipakai beli rumah di LA AS -
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 03:13:26 AM UTC
46. Siap senior ! Izin salah ..maaf ..dikoreksi ..makasih “@hazpohan: Pakai 'the': POTRI "@TM2000Back: Bos intelijen segera menghadap PORI -
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 03:15:19 AM UTC
47. Diantara banyak transaksi dari rekening ilegal tokoh penting partai itu, US$ 20 juta sdh digunakan beli rumah mewah di Beverly Hills LA -
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 03:16:21 AM UTC
48. Laporan intelijen dan APIFUI itu juga menyertakan foto rumah dan bukti transfer pembelian rumah mewah petinggi partai pendukung Jokowi
- Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 03:21:52 AM UTC
49. Karena bukan capres - cawapres, data rekening hasil suap negara asing ke tokoh penting partai pengusung Jokowi itu ga kami upload -
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 03:24:22 AM UTC
50. Ingat ga ketika Senator Sheldon dari Demokrat AS datang ke Jakarta temui Presiden SBY? Dia mau paksa Jkwi JK jadi presiden & wapres RI -
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 03:25:41 AM UTC
51. Sheldon utusan Obama - Cameron - Xi Lingping, Clinton, temui Presiden SBY. Mau bawa hasil meeting Mega - Obama cs di Kennedy Room WH -
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 03:26:36 AM UTC
52. Tapi Senator Sheldon ga bisa bilang pisang, kelu lidahnya. Dia datang menghadap SBY ditemani Dubes AS, tapi juga hadir John Mc Cain hehe -
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 03:27:48 AM UTC
53. Karena ada Senator Mc Cain dari P Republik, Senator Sheldon ga berkutik. Makin ga ga berkutik ketika data2 rek haram JKW-Jk disodorkan -
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 03:29:02 AM UTC
54. Sheldon lunglai, lemes. Dia pulang ke Washington DC bawa bukti2 kejahatan capres - cawapres. SBY janji akan jelaskan langsung ke POTUS -
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 03:30:06 AM UTC
55. Insya Allah mulai hari senin hingga kamis depan (22-26) POTRI akan jelaskan ke POTUS kenapa ada capres yg bakal jadi tersangka korupsi -
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 03:31:28 AM UTC
56. Insya Allah POTUS (President of The United States) akan maklum. Mustahil AS - Inggris - China - Israel or negara manapun dukung koruptor -
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 03:33:50 AM UTC
57. Korupsi, money laundry, bribery and the likes adalah common enemies ..musuh bersama seisi dunia ..wish Obama & Clinton understand -
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 03:38:09 AM UTC
58. Nah, ketika institusi penegak hukum tetapkan capres pengkhianat negara dan korup jadi tersangka.. Harap dimaklumi.. Ini tugas negara -
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 03:39:14 AM UTC
59. Jika sebentar lagi ada operasi G30S JKWI PKI …mohon anda jangan salah langkah..jgn berkeliaran di jalanan ..bahaya .. -
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 03:39:44 AM UTC
60. Ingat pesan KASAD: Sebentar Lagi RI Perang Proxy … Waspada !: gebraknews.com/2014/09/sebent… -
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 03:42:04 AM UTC
61. Kepada mahasiwa dll Kasad berpesan >> KSAD: Mahasiswa Harus Waspadai Proxy War shar.es/1atiXq lewat @ForumRektor -
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 03:45:20 AM UTC
62. TNI Polri sdh siaga tumpas G30S Jkwi > Ada Apa Mutasi Jabatan 159 Perwira TNI?: gebraknews.com/2014/09/ada-ap… -
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 03:47:01 AM UTC
63. Jangan sampai adek2 mahasiswa dan aktifis salah posisi. Membela musuh negara, musuh dunia : koruptor !
Mati sia2 ..inga ! Inga ! -
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 03:48:22 AM UTC
64. Rakyat, mahasiswa dan pemuda peduli nasib bangsa..rapatkan barisan..siaga menunggu komando panglima tertinggi negara ..selamatkan NKRI -
Triomacan2000 @TM2000Back 21/Sep/2014 03:50:35 AM UTC
65. Bangun pemudi pemuda..indonesia…untuk negara …siap2 bantu TNI Polri tumpas G30S PKI jilid 2 ..
Semoga Allah - Tuhan YMK bersama kita .. -
Triomacan2000 @TM2000Back 20/Sep/2014 04:07:13 AM UTC
Siapa mau ..rekening gelap dan ilegal Joko Widodo di LN hasil korupsi atau transfer agen intelijen RRC utk Pilpres pic.twitter.com/ENonCSo77J -
Triomacan2000 @TM2000Back 20/Sep/2014 04:08:07 AM UTC
Siapa mau..rekening gelap ilegal Jokowi Widodo di Luar Negeri hasil korupsi atau suap dari negara asing RRC pic.twitter.com/XWllkK7nrt -
Triomacan2000 @TM2000Back 20/Sep/2014 04:09:20 AM UTC
Lihatlah ..lihatlah ..ini capres RI..korup dan terima suap dari LN..jadi jongos RRC ..apakah kita sudi ? pic.twitter.com/leDxdcLQZl -
Triomacan2000 @TM2000Back 20/Sep/2014 04:10:46 AM UTC
Ga mau kalah sama lakinya , iriana juga terima suap dari negara asing..RRC ..US$ 4 juta atau Rp 48 miliar ! pic.twitter.com/LLhznUqAiP -
Triomacan2000 @TM2000Back 20/Sep/2014 04:11:54 AM UTC
Lihat ..lihatlah ..para agen china..menjual negara kita ..terima transfer dari CMI RRC ..memalukan ! pic.twitter.com/mNDYtkUsVC -
Triomacan2000 @TM2000Back 20/Sep/2014 04:13:19 AM UTC
Oh alangkah indahnya ..pak JK daeng Ucu juga sama...terima dana asing RRC ..sama2 Kak Ida..duh kok bisa gini Kak? pic.twitter.com/yzSMW58myy -
Triomacan2000 @TM2000Back 20/Sep/2014 04:14:10 AM UTC
Kenapa engkau khianati negeri ini..wahai daeng ucu ? Tolong kasih jawab ..kami jadi sedih .. pic.twitter.com/4FlHJgePaK -
Triomacan2000 @TM2000Back 20/Sep/2014 04:15:18 AM UTC
Duh .Daeng Ucu..knpa engkau mau jadi jongos CMI ..China Military Intelligence ? Jadi jongos James Riady ? Khianati RI pic.twitter.com/OyycwMVjQ9
Saturday, September 27, 2014 | 16:28
Oleh: Kwik Kian Gie
Sejak Indonesia berdiri sampai tahun 2007 tidak ada Pemilihan Kepala
Daerah (PILKADA) secara langsung oleh rakyat. Dalam era Reformasi terbit
UU Nomor 22 Tahun 2007 yang menentukan bahwa Kepala Daerah pada semua
jenjang, yaitu Gubernur, Walikota dan Bupati dipilih secara langsung
oleh rakyat.
Di tahun 2011 Pemerintahan SBY mengajukan RUU yang mengembalikan Pilkada
kepada DPRD. Secara implisit berarti bahwa setelah 5 tahun memerintah
dengan sistem Pilkada langsung dirasakan bahwa Pilkada langsung lebih
banyak mudaratnya dibandingkan dengan Pilkada oleh DPRD.
Yang sangat aneh, ketika RUU diterima oleh DPR tidak ada yang
mempermasalahkan. Namun ketika fraksi-fraksi di DPR terkelompok ke dalam
hanya dua koalisi saja, yaitu Koalisi Merah Putih yang menguasai
sekitar 70% suara dan Koalisi Gotong Royong yang menguasai sisanya,
meledaklah perdebatan di mana saja, kapan saja dan oleh siapa saja
tentang pro dan kontra Pilkada melalui DPRD.
Dalam perdebatan yang demikian gemuruhnya tidak ada yang mengemukakan
kenyataan ini. Yang dikemukakan oleh yang setuju maupun yang tidak
setuju adalah aspek korupsinya.
Dalam pertimbangannya RUU menggunakan dua argumentasi, yaitu untuk
“Memperkuat sifat integral dalam NKRI” dan “Sangat mahal, yang tidak
sebanding dengan manfaat yang diperolehnya.”
Secara lisan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengemukakan bahwa
Pilkada langsung oleh rakyat telah mengakibatkan demikian meluas dan
besarnya korupsi sampai pada para Kepala Daerah sendiri, sehingga 330
Kepala Daerah telah masuk penjara atau menjadi tersangka.
Yang pro Pilkada langsung mengatakan bahwa para anggota DPRD akan minta
sogokan dari calon Kepala Daerah supaya dipilih. Yang pro Pilkada
melalui DPRD mengatakan bahwa kenyataannya, para Kepala Daerah itu harus
mengeluarkan banyak uang untuk bisa terpilih. Seperti telah
dikemukakan, pendirian pemerintah yang dinyatakan oleh Mendagri juga
mengemukakan betapa hebatnya korupsi dalam Pilkada langsung.
Korupsi atau lengkapnya KKN tidak hanya terjadi pada Pilkada. KKN
terjadi pada semua aspek kehidupan bangsa kita sejak lama, yang semakin
lama semakin mendarah daging. Bahkan telah merasuk ke dalam otak yang
oleh para filosof Yunani kuno disebut sudah terjadi corrupted mind pada
elit bangsa kita.
Maka kalau aspek KKN yang dijadikan argumen, yang pro Pilkada langsung
maupun yang pro Pilkada melalui DPRD sama-sama kuatnya atau sama-sama
lemahnya. Marilah kita telaah hal ini tanpa menggunakan faktor KKN,
karena kalau terus menggunakan faktor KKN sebagai argumentasi, kita
disuguhi oleh tontonan para maling yang teriak maling.
Kita mulai dari pertimbangan yang tertuang dalam RUU.
Yang pertama, yaitu Pilkada melalui DPRD memperkuat sifat
integral dalam NKRI memang benar. Beberapa daerah sangat menonjol
kemajuannya dan kesejahteraan rakyatnya karena mempunyai Kepala Daerah
yang memang sangat kompeten. Tetapi justru penonjolan kemampuan sangat
sedikit daerah inilah yang membuat terjadinya kesenjangan yang besar
antara daerah-daerah yang bagus dan daerah-daerah yang masih saja
berantakan. Cepat atau lambat, hal yang demikian jelas akan memperlemah
NKRI.
Ketika saya menjabat sebagai Kepala Bappenas ada beberapa Kepala Daerah
yang minta alokasi dana lebih besar. Saya menolaknya, karena segala
sesuatunya telah dipertimbangkan dengan cermat. Beberapa Kepala Daerah
langsung menjawab :”Pak, apakah kami perlu menyatakan diri ingin
merdeka, memisahkan diri dari NKRI supaya bisa mendapatkan alokasi
anggaran yang kami minta?”
Pada waktu yang sama sangat banyak daerah yang minta agar Bappenas
memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para perencana daerah. Sampai
sekarang yang terjadi adalah anggaran daerah dipakai buat yang
bukan-bukan, atau banyak sisa anggaran. Ahok kelebihan anggaran yang
mulai membagi-bagikan uang kepada para kepala daerah sekitarnya.
Argumentasi kedua yang tertuang dalam RUU ialah “sangat mahal, yang tidak sebanding dengan manfaat yang diperolehnya.”
Apa benar argumentasi ini? Tidak mutlak, karena nyatanya – seperti yang
telah disebutkan tadi – memang ada beberapa Kepala Daerah yang sangat
kompeten. Bagian terbesar dari daerah-daerah tidak mampu mensejahterakan
rakyatnya. Sebaliknya, kita saksikan sendiri di berbagai televisi
betapa banyak dan memalukannya tingkah lakunya Kepala Daerah dalam KKN
maupun dalam bidang demoralisasi.
Kita ambil satu contoh yang menonjol adanya kesenjangan sangat besar
antara penolakan terhadap Pilkada melalui DPRD dan prestasi dari Kepala
Daerah yang paling keras menolak, yaitu pasangan Gubernur dan Wakil
Gubernur DKI Jokowi- Ahok.
Dalam Suara Pembaruan tanggal 17 September 2014 halaman A 23 diberitakan
bahwa “hingga pertengahan kedua September 2014 penyerapan APBD hanya 30
%. Diperkirakan penyerapan anggaran untuk pembangunan infra struktur
sangat minim, yaitu hanya 0,01 % dari total nilai APBD DKI 2014 sebesar
Rp. 72,9 trilyun. “
Selanjutnya dikatakan “Bahkan bila dilihat dari nilai penyerapan
anggaran yang baru mencapai 30% atau sebesar Rp. 21,87 trilyun,
penyerapan anggaran untuk pembangunan hanya 0,04%. Sedangkan sisanya
29,96% merupakan penyerapan anggaran dari gaji pegawai, alat tulis
kantor (ATK) dan TALI (telpon, air, listrik, dan internet).
Jadi yang menolak luar biasa dahsyatnya, yaitu Jokowi-Ahok hanya
mampu membangun infra struktur sebesar 0,01% dari anggaran yang
disediakan, dan hanya 0,04% dari anggaran pembangunan yang disediakan.
Dalam bidang pembangunan MRT, Gubernur yang lama Fauzi Bowo yang memulai
dengan pemberitaan sangat besar. Tetapi dihentikan oleh Gubernur Jokowi
dengan alasan terlampau mahal. Setelah 3 bulan dilanjutkan lagi dengan
Gubernur Jokowi memegang gambar lokasi awal pembangunan MRT di bunderan
HI, seolah-olah dia yang memulai. Total biaya sama sekali tidak kurang,
bahkan mungkin ketambahan bunga utang untuk 3 bulan lamanya.
Tentang legitimasi juga sangat aneh dengan pemilihan pemimpin
penyelenggara dari berbagai jenjang secara langsung oleh rakyat. Bupati,
Walikota, Gubernur, Anggota DPR, anggota DPRD dan Presiden sama semua
legitimasinya, sama semua penyandang voc populi vox dei, sama semua
menyuarakan suara Tuhan, tetapi pendapatnya dan kepentingannya bisa
sangat berseberangan luar biasa.
Hak rakyat yang dirampas
Argumen bahwa Pilkada melalui DPRD merampas hak rakyat sangat banyak
dipakai oleh yang pro Pilkada langsung. Marilah kita berpikir jernih dan
jujur. Rakyat yang mana? Jumlah rakyat yang ikut Pilpres adalah 70 juta
untuk Jokowi dan 62 juta suara untuk Prabowo. Jokowi memperoleh 53%
suara rakyat. Dari perbandingan angka ini saja tidak dapat dikatakan
seluruh rakyat merasa haknya dirampas. 62 juta suara bukannya nothing.
Dalam poster kampanye gambar yang dijadikan template ialah Bung Karno, Megawati dan Jokowi. Pikiran Bung Karno tentang Demokrasi sangat jelas, yaitu Demokrasi Perwakilan, dan itupun ditambah dengan asas pengambilan keputusan yang tidak didasarkan atas pemungutan suara melulu.
Dia menggunakan istilah diktator mayoritas dan tirani minoritas untuk
mempertegas pendiriannya. Dia juga selalu mengemukakan apakah 50% plus
satu itu Demokrasi ? Apakah 50% plus satu itu boleh dikatakan sama
dengan “Rakyat”?
Jumlah rakyat yang menggunakan hak pilihnya termasuk yang tertinggi di
dunia. Apakah penggunaan hak politiknya yang berbondong-bondong itu
karena sangat sadar politik ataukah datang untuk menerima uang dari para
calon legislatif maupun eksekutif yang dipilih secara langsung?
Kalau 5 tahun yang lalu uang yang harus dikeluarkan untuk menjadi
anggota DPR rata-rata sekitar Rp. 300 juta, di tahun 2014 sudah menjadi
Rp. 3 milyar.
Demokrasi, walaupun sistem perwakilan membutuhkan rakyat yang sudah
cukup pendidikan dan pengetahuannya. Marilah kita sangat jujur terhadap
diri sendiri. Apakah bagian terbesar dari rakyat Indonesia sudah cukup
pendidikannya? Para calon presiden sendiri mengemukakan betapa
tertinggalnya bagian terbesar dari rakyat kita dalam bidang pendidikan
yang dijadikan fokus dari platformnya. Berbicara soal pilkada langsung
rakyat digambarkan sebagai yang sudah sangat kompeten menjadi pemilih
yang sangat bertanggung jawab.
Melihat demikian banyaknya orang yang demikian luar biasa semangatnya
untuk memasuki arena penyelenggaraan negara, kita patut tanya pada diri
sendiri tentang apa motifnya? Apakah mereka demikian semangat, demikian
ngotot, bersedia mengeluarkan uang, bersedia menggadaikan harta bendanya
untuk menjadi anggota legislatif atau eksekutif itu karena demikian
luar biasa cintanya kepada bangsa, ataukah sudah membayangkan harta
dengan jumlah berapa serta ketenaran dan kenikmatan apa yang akan
diperolehnya?
Saya berhenti menulis ini karena Kompas tanggal 22 September 2014
baru datang dengan head line “Wakil Rakyat di Daerah Tergadai”. Isinya
bahwa surat pelantikan sebagai anggota DPRD sudah laku dan sudah lazim
dijadikan agunan untuk memperoleh kredit dari berbagai bank.”
Satu bukti lagi bahwa Pilkada langsung berakibat sepert ini yang sangat memalukan. [yq/kwikkiangie]
.untuk mengantisipasi manuver Anas yang mempolitisasi ruang sidang dengan kepentingan sempitnya yang telah terbukti melakukan kejahatan korupsi dan pencucian uang secara berlanjut dan berulang yang dibalut dengan simbol-simbol agamis," kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, Rabu (24/9/2014). ..... Sumpah Mubahalah memang tidak ada dalam hukum acara pidana.....??? Sehingga, hakim telah tepat tidak menanggapi permintaan Anas yang dinilai tengah berusaha mempolitisasi proses persidangan.
BalasHapusSEBENARNYA... WAKIL kETUA KPK BAMBANG WIJOYANTO.. ITU.. BICARA APA... YAAH..?
APAKAH DIA YANG TAKUT DENGAN ADANYA TANTANGAN MUBAHALAH... YANG DISAMPAIKAN ANAS..?? ATAU HANYA SEKEDAR BER ARGUMEN.. KARENA GK BISA JALAN LAIN... YG SEJUJURNYA... BAGI PARA JAKSA DAN HAKIM DI KPK..??
KALAU BENAR HAKIM2 DAN JAKSA2 ITU JUJUR MENJALANKAN HUKUM.. DAN MELAKUKAN PENYIDIKAN DENGAN STANDAR YANG LURUS.. KENAPA HARUS TAKUT DENGAN MUBAHALAH..???
TOH SEMUA KEDUSTAAN AKAN BERBALIK KEPADA SIAPA YANG BERDUSTA.. DAN TIDAK JUJUR...??
MUBAHALAH ADALAH MENYUMPAH DIRINYA SENDIRI.. ATAS PERBUATAN DIRINYA DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN PUBLIK.. BAHWA KALAU BENAR2 JUJUR DAN TIDAK ADA KEDENGKIAN DAN REKAYASA DAN TAFSIR2 POLITIKING.. MAKA HARUSNYA KPK DAN PARA HAKIM DAN JAKSA 2 SEMUANYA.. BERANI DONG MUBAHALAH..
DAN NANTI KITA LIHAT SIAPA YANG KENA KUTUKAN SUMPAH MUBAHALAH ITU.. AKAN KENA DENGAN SENDIRINYA...
PK BAMBANG JANGAN BERUSAHA MENGHALANGI.. AJAKAN ANAS ITU.. SEPANJANG INGIN JUJUR DALAM MENJALANKAN HUKUM DEMI KEADILAN DAN KEBENARAN.. BAGI RAKYAT SEMESTA..
TUJUAN KITA ADALAH PENGABDIAN DENGAN JUJUR DAN TULUS...
SEMOGA UNGKAPAN... PK WIJOYANTO.. TIDAK BERMAKNA SUMIR.. ATAU NGELES SEKEDAR MENGHINDAR.. DARI TANGGUNG JAWAB MORALNYA.. DAN HUKUM.. YG SEHARUSNYA DITEGAKKAN DENGAN KEJUJURAN DAN KEBENARAN..
BRAVO ANAS.. SUDAH BISA.. MENEMBAK KPK.. DENGAN BAHASA HUKUM YNG TEPAT..
DAN NAMPAK AHLI2 HUKUM DAN PARA PEJABAT KETAKUTAN.. DAN BINGUNG.. APA YAAH JAWABAN YANG SEMESTINYA.. AGAR.... TIDAK TERLIHAT ... SEPERTI ORANG2.. YANG SEMAKIN BEEGOOOOK....
MUBAHALAH.. BAHASA HUKUM YG TEPAT.. UNTUK MENEGAKKAN KEADILAN HUKUM ..??