Putin: Operasi Militer Ukraina Akan Menyulut Perang Saudara
Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan bahwa operasi militer Ukraina terhadap demonstran pro-Moskow telah menempatkan negara itu di ambang perang saudara.
Putin mengemukakan hal itu dalam pembicaraan telepon dengan Kanselir Jerman Angela Merkel pada hari Selasa (15/4).
"Presiden Rusia mengatakan bahwa eskalasi tajam dari konflik [di Ukraina] telah memposisikan negara itu, pada dasarnya, di ambang perang saudara," kata Kremlin dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pasca kontak telepon tersebut.
Disebutkan pula bahwa , kedua pemimpin menggarisbawahi pentingnya penetapan jadwal perundingan segi pihak pada hari Kamis, ketika Rusia, Uni Eropa, Amerika Serikat dan Ukraina akan bertemu membahas krisis Ukraina.
"Harapan diungkapkan bahwa pertemuan di Jenewa dapat memberikan sinyal jelas untuk memulihkan situasi menuju sebuah kerangka damai," tambah pernyataan itu.
Sebelumnya pada hari yang sama, Presiden interim Ukraina mengumumkan "operasi anti -teror" di timur negara itu di tengah meningkatnya protes pro-Rusia di wilayah tersebut.
Oleksandr Turchynov mengatakan operasi sedang digelar di " utara wilayah Donetsk" guna membasmi aksi protes di timur Ukraina.
Sementara itu, dalam percakapan telepon terpisah dengan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, Putin berharap PBB mengecam pendekatan Ukraina dalam menangani kerusuhan di timur negara itu.
Putin menandaskan bahwa Rusia mengharapkan kecaman tegas dari PBB dan masyarakat internasional terhadap tindakan anti-konstitusional oleh Ukraina.
Namun sebaliknya Washington, justru memuji operasi tersebut dan bahkan menilainya bijak.
Demonstrasi pro-Rusia mendapatkan momentum di Ukraina setelah Crimea mendeklarasikan pemisahan dirinya dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia melalui referendum pada 16 Maret, di mana hampir 97 persen dari peserta mendukung langkah tersebut.(IRIB Indonesia/MZ)
Pasukan Ukraina Serbu Bandara Kramatorsk
Pasukan Ukraina telah menyerbu pangkalan udara Kramatorsk di timur Ukrainayang dikontrol oleh demonstran Pro-Rusia.
Menurut kantor berita Ria Novosti, pasukan bersenjata Ukraina menyerbubandara Kramatorsk yang terletak antara kota Kramatorsk dan Slavyansk pada Selasa (15/4).
Baku tembak terjadi antara pasukan Ukraina dan pengunjuk rasa pro-Rusia yang mengendalikan bandara itu.
Sumber-sumber Rusia mengatakan, penembakan otomatis bisa terdengar dari arah lapangan udara militer tersebut.
Para aktivis juga melaporkan melihat sebuah jet tempur Ukraina terbang rendah di atas daerah itu.
Insiden tersebut terjadi setelah Presiden interim Ukraina Oleksandr Turchynov mengumumkan "operasi anti-teror" di bagian timur negara itu.
Ia sebelumnya menuding Rusia memiliki "rencana brutal untuk menggoyang tenggara Ukraina."
Sejumlah besar pasukan Ukraina juga terlihat memasuki kota Slavyansk dalam persiapan untuk menggelar serangan dalam waktu dekat.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan pemerintah sementara Ukraina atas penggunaan kekuatan terhadap demonstran pro-Moskow di timur dan selatan negara itu, di mana mereka menuntut untuk memisahkan dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia.
Para demonstran di Ukraina Timur ingin memisahkan diri dari negara itu setelah Crimea menyatakan kemerdekaan dari Ukraina dan secara resmi menjadi bagian dari Federasi Rusia menyusul referendum pada 16 Maret. (IRIB Indonesia/RA)
Rusia-Cina, Kerjasama untuk Aliansi Strategis
Angkatan laut Rusia dan Cina memulai latihan militer pada hari Sabtu (25/1) di Laut Mediterania, yang melibatkan kapal penjelajah bertenaga nuklir Rusia, Pyotr Veliky dan kapal perang Cina, Yancheng.
Latihan itu bertujuan untuk meningkatkan tingkat kompatibilitas operasional antara kapal militer Rusia dan Cina selama aksi bersama di bagian timur Laut Mediterania.
Pada Juli 2013, Rusia dan Cina juga mengadakan latihan gabungan angkatan laut terbesar mereka di Laut Jepang, di mana mengerahkan total 23 kapal perang.
Kegiatan itu mengindikasikan bahwa kedua negara ingin membentuk sebuah aliansi dan meningkatkan kehadiran militer mereka di daerah-daerah strategis di dunia.
Para pengamat mengatakan latihan militer Rusia-Cina mungkin ditujukan untuk operasi gabungan angkatan laut besar-besaran. Seorang pakar dari lembaga think tank pertahanan CAST, Vasily Kashin mengatakan, "Masalah itu sangat jelas bahwa militer Rusia dan Cina berlatih untuk kemungkinan aksi bersama skala besar."
Menurutnya, operasi gabungan angkatan laut mungkin diperlukan untuk membela kepentingan kedua negara dan sekutu mereka di berbagai belahan dunia.
Aliansi dipandang oleh banyak negara sebagai alternatif untuk menciptakan perimbangan kekuatan dan negara-negara dunia berusaha untuk menyeimbangkan kekuatannya melalui dua cara yaitu, memperkuat sektor internal dan membentuk aliansi.
Di bidang militer, cara yang paling sering dipakai untuk menyeimbangkan kekuatan adalah membentuk aliansi militer dan pertahanan. Sejarah mencatat bahwa ada sejumlah aliansi militer yang dibentuk untuk menghadapi kekuatan-kekuatan lain yang lebih besar.
Rusia dan Cina dalam beberapa tahun terakhir berusaha memperkuat sektor internal dan membentuk aliansi untuk menghadapi ekspansi militer Amerika Serikat di berbagai wilayah dunia.
Aliansi strategis kedua negara juga diperkuat dengan memperluas hubungan dan kerjasama militer. Meskipun hubungan itu dipenuhi banyak pasang surut sejak dekade 1990, namun Cina tetap tertarik untuk memanfaatkan teknologi militer Rusia.
Menurut sejumlah dokumen, Cina memenuhi sekitar 95 persen dari persenjataan canggihnya dari Rusia sepanjang dekade 1990. Kerjasama itu juga melebar ke sektor teknis, modernisasi, dan perawatan.
Pentagon mengatakan bahwa nilai kontrak militer antara Cina dan Rusia mencapai 13 miliar dolar selama tahun 2000 hingga 2005. Pada tahun 2011, Rusia mengekspor sekitar dua miliar dolar senjata ke Cina dan pada tahun 2012, negara itu juga mengeluarkan dana 1,3 miliar dolar untuk membeli helikopter Mi-171E dan peralatan militer lainnya dari Rusia.
Ancaman kolektif yang dihadapi oleh Cina dan Rusia telah mendorong kedua negara untuk memperkuat kerjasama militer dan membentuk aliansi strategis di bidang pertahanan.
Perkembangan militer dalam beberapa tahun terakhir baik di wilayah Eropa maupun di Asia Timur, menunjukkan bahwa AS ingin membatasi gerak Cina dan Rusia. Washington ingin merusak sistem pertahanan strategis Beijing dan Moskow dengan memperkuat kerjasama militer dengan Jepang dan Korea Selatan serta menempatkan sistem perisai rudal di Eropa Timur.
Oleh karena itu, Cina-Rusia akan merespon kebijakan ekspansif Amerika dan menempatkan potensi-potensi militer kedua negara pada satu jalur. (IRIB Indonesia/RM)
Siapa Pengganti Bandar bin Sultan?
Hanya ada sekelumit informasi tentang masa lalu pengganti Bandar bin Sultan, yaitu tiga instruksi Raja Saudi untuk menaikkan pangkatnya yang dikeluarkan kurang dari dua tahun.
Selasa (15/4) Raja Saudi dalam sebuah surat keputusan singkat menyebutkan, mengangkat Brigadir Jenderal Yusuf al-Idris, perwira intelijen berpengalaman Saudi, menggantikan Bandar. Pangkat brigadir jenderal itu diterima al-Idrisi pada bulan Juli tahun lalu.
Keputusan Raja Saudi mengejutkan banyak pihak karena ini adalah pertama kalinya dalam 38 tahun terakhir, seorang pejabat di luar keluarga kerajaan Saudi, menduduki posisi penting ini.
Masa lalu dan perjalanan karir al-Idrisi penuh dengan teka-teki, dan ia tampil publik secara resmi ketika Raja Saudi mengangkatnya sebagai wakil Bandar bin Sultan.
Pada 5 Oktober 2012, Raja Saudi mengangkat al-Idrisi sebagai wakil ketua intelijen publik Saudi menggantikan Abdul Aziz bin Bandar bin Abdul Aziz. Kurang dari 10 bulan berikutnya, pada 15 Juli 2013, Raja Saudi kembali menaikkan pangkat al-Idrisi sebagai brigadir jenderal. Dan akhirnya, sembilan bulan berikutnya, yaitu 15 April 2014, al-Idrisi diangkat menggantikan Bandar bin Sultan.
Kini al-Idrisi disebut-sebut sebagai pejabat paling kontroversial di Arab Saudi. Namun tidak ada informasi lebih lengkap tentang masa lalu dan perjalanan hidup al-Idrisi. (IRIB Indonesia/MZ)
Bandar Akhirnya Tersingkir
Raja Arab Saudi telah menggeser Pangeran Bandar bin Sultan, sebagai kepala dinas rahasia dalam memimpin misi kerajaan untuk krisis Suriah, dan menunjuk Youssef al-Idrisi.
Kantor berita resmi SPA mengutip sebuah dekrit kerajaan pada hari Selasa (15/4) yang menyatakan bahwa Bandar telah "dibebaskan ... dari jabatannya atas permintaannya sendiri " dan digantikan oleh wakilnya al-Idrissi.
Pangeran berusia 65 tahun itu, pernah menjabat sebagai mantan duta besar untuk Amerika Serikat, dan merupakan pendukung kokoh militan Takfiri beroperasi melawan pemerintah Suriah. Dia diangkat sebagai kepala dinas rahasia Saudi pada tahun 2012.
Penggeseran Bandar terjadi setelah laporan terbaru menyebutkan bahwa ia akan kembali ke Arab Saudi setelah sekitar dua bulan di luar negeri untuk operasi pada bahunya.
Para diplomat mengatakan bahwa selama masa absennya, Menteri Dalam Negeri Saudi Mohammed bin Nayef memimpin badan intelijen dan kebijakan anti-Damaskus oleh Riyadh.
Pada bulan Februari, Pangeran Mohammed mewakili Arab Saudi pada pertemuan dengan para pemimpin dinas rahasia Barat dan Arab di Washington, di mana ia bertemu dan berdialog dengan Penasihat Keamanan Nasional AS Susan Rice atas kebijakan di Suriah. Langkah ini telah mengindikasikan penggeseran Bandar.
Menurut keterangan sejumlah sumber diplomatik, Washington yang meminta pencopotan Pangeran Bandar dari krisis Suriah karena ketidakbecusannya dalam mengelola krisis di negara itu sejak Maret 2011.
Bandar diyakini sebagai tokoh kunci dalam peningkatan aliran dana dan senjata dari Saudi kepada militan asing di Suriah.
Pangeran Saudi ini juga dikenal memiliki hubungan dekat dengan mantan Presiden AS George W. Bush, dan salah satu penganjur invasi AS ke Irak pada 2003.(IRIB Indonesia/MZ)
Motif di Balik Pencapresan Al-Sisi
Jenderal Abdul Fatah Al-Sisi kembali menjadi sorotan media Mesir dan regional ketika tokoh utama di balik penggulingan mantan presiden Muhammad Mursi itu mencalonkan dirinya sebagai kandidat presiden.
Dengan mengumpulkan lebih dari 200 ribu tanda tangan dukungan, Al-Sisi secara resmi memasuki kompetisi pemilu presiden Mesir. Beberapa pekan sebelumnya, jenderal paling berpengaruh di tubuh militer itu mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri pertahanan untuk melicinkan jalan bagi pencalonan dirinya menuju puncak hirarki kekuasaan.
Al-Sisi maju menjadi capres dengan dukungan kuat berbagai kekuatan besar Mesir. Kubu militer, pemerintah interim, kelompok liberal dan sekuler serta antek-antek rezim Mobarak berdiri di belakang pencalonan jenderal berusia 59 tahun itu. Tidak hanya itu, dari luar negeri sejumlah negara Arab, terutama Arab Saudi mendukung penuh pencalonan Al-Sisi dengan menggelontorkan dana besar-besaran.
Berbagai faktor tersebut menunjukkan arus gerakan dari luar dan dalam negeri Mesir untuk memuluskan jalan bagi Al-Sisi melenggang menjadi orang nomor satu di negeri piramida itu. Tapi tampaknya upaya tersebut tidak berjalan bebas hambatan. Betapa tidak, pemerintah Mesir saat ini menghadapi gelombang protes rakyat yang menentang kembalinya militer di ranah politik.
Bersamaan dengan pendaftaran Al-Sisi sebagai capres Mesir, berbagai kubu oposisi anti pemerintah interim dan militer melancarkan pembangkangan sipil yang menjalar di seluruh negeri. Selama dua hari lalu sejumlah kota besar seperti Kairo, Alexandria dan Ismailiyah dan Asyut menjadi kancah protes kubu oposisi pemerintah interim Mesir. Selain itu, berbagai universitas Mesir juga menjadi ajang perlawanan mahasiswa terhadap pemerintah Kairo yang dikendalikan militer.
Gelombang protes rakyat yang memicu bentrok antara kelompok oposisi dan pasukan keamanan Mesir menelan korban jiwa dan kerugian material yang sangat besar. Bentrokan terbaru antara pengunjuk rasa dan pasukan keamanan Mesir di Universitas Asyut setidaknya menciderai 10 orang. Pada saat yang sama, bentrokan di Universitas al-Azhar menewaskan seorang mahasiswa akibat terjangan peluru militer Mesir.
Kini, situasi dan kondisi Mesir menjelang pemilu presiden mendatang semakin mengkhawatirkan. Aksi kekerasan kian merajalela di mana-mana. Pemerintah interim pun semakin represif dalam memberangus aksi protes yang dilancarkan kelompok oposisi terutama para pendukung Ikhwanul Muslimin.
Kini muncul pertanyaan besar, sampai kapankah keadaan tersebut akan terus berlanjut, terutama setelah militer mencapai puncak kekuasaan Mesir.
Dalam waktu dekat Mesir akan menghadapi transformasi besar yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh para pemimpin revolusi rakyat. Aksi protes kelompok oposisi yang dibalas dengan pemberangusan masif oleh militer, dijadikan alasan oleh pemerintah interim untuk memberlakukan kembali undang-undang darurat militer. Dalam situasi yang semakin kompleks tersebut, militer Mesir terus memperlonggar jalan bagi antek-antek rezim Mobarak untuk kembali ke arena kekuasaan Mesir. Berbagai indikasi tersebut menunjukkan fakta bahwa militer berupaya "membajak" revolusi rakyat, dan mengembalikannya ke era Mubarak yang suram.(IRIB Indonesia/PH)
Iran dan Kritik "Amerikanisasi" Bank Dunia
Tendensi politik organisasi keuangan seperti IMF dan Bank Dunia menuai kritik banyak kalangan.Kelompok 24 dalam deklarasi yang disampaikan di akhir pertemuan yang berlangsung di Washington mengkhawatirkan pengaruh kepentingan politik pihak tertentu terhadap program pembangunan Bank Dunia. Dalam pertemuan kelompok 24, selain para menteri negara anggota juga dihadiri Presiden Bank Dunia, Direktur Dana Moneter internasional (IMF) dan pimpinan sejumlah lembaga finansial internasional.
Kelompok 24 dalam statemennya menyampaikan kekhawatiran penghentian aktivitas kelompok Bank Dunia oleh sejumlah anggotanya. Selain itu, mereka juga menegaskan urgensi partisipasi Bank Dunia demi mendukung seluruh anggota berdasarkan prinsip dan parameter pembangunan negara masing-masing yang jauh dari pertimbangan politis.
Butir pernyataan ini disusun berdasarkan usulan Iran kepada Bank Dunia yang menjadi agenda pembahasan dalam pertemuan. Menkeu Iran, Ali Tayebnia dan Gubernur Bank Sentral Iran, Valiollah Seif yang hadir dalam pertemuan tersebut mengkritik tendensi politis Bank Dunia terhadap sejumlah negara. Tayebnia mengatakan, "Dalam surat yang dilayangkan bulan lalu kepada pemimpin kelompok 24, saya telah menyerukan kepada kelompok ini untuk mengkaji masalah kerjasama antara Iran dan Bank Dunia yang dihentikan selama beberapa tahun lalu karena alasan non-teknis."
Bank Dunia yang memiliki pengaruh besar di tingkat makro terhadap perekonomian dunia hingga kini menjadi variabel yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara dunia. Bank Dunia memulai aktivitasnya sejak tahun 1944, ketika perang dunia kedua mencapai puncaknya. Saat itu, pemerintah AS mengundang para ahli dari berbagai negara untuk berkumpul di Bretton Woods, New Hampshire guna membentuk sebuah sistem finansial global baru di tingkat dunia. Hasil dari pertemuan ini dibentuklah dua lembaga keuangan internasional baru yaitu Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.
Untuk memenuhi kebutuhan finansialnya, dua lembaga internasional ini bertumpu pada pasar investasi global. Untuk itulah, seiring dimulainya Marshall Plan yang dimulai sejak April 1948, Bank Dunia dan IMF menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan internasional yang mengamini kepentingan ekonomi politik AS.
Ketidakmandirian IMF dan Bank Dunia dari kepentingan Washington memicu kecaman keras dari para ahli terhadap dua organisasi keuangan internasional tersebut. Selama ini Bank Dunia dan IMF cenderung mengikuti dikte kepentingan politik dan ekonomi negara adidaya. AS yang merupakan pemilik saham terbesar Bank Dunia memanfaatkan posisinya sebagai tuan rumah kantor pusatnya, dengan mendikte organisasi finansial itu supaya tidak memberikan pinjaman kepada negara-negara yang bertentangan secara politik dengan Gedung Putih, dan sebaliknya mengucurkan bantuan sebesar-besarnya kepada negara yang mengamini kepentingan Washington di dunia.
Inilah sebabnya, mengapa AS senantiasa mendikte siapa yang akan menjadi presiden Bank Dunia. "Amerikanisasi" Bank Dunia merupakan cara Washington selama bertahun-tahun untuk menekan negara-negara lain melalui organisasi keuangan internasional tersebut. Statemen kelompok 24 mengenai kekhawatiran intervensi faktor politik kepentingan tertentu terhadap program pembangunan Bank Dunia bisa dicermati dari kacamata ini.(IRIB Indonesia/PH)
Membangkrutkan Jadi Opsi Menyelamatkan Merpati
Menteri BUMN tak setuju Merpati difokuskan layani penerbangan perintis
ddd
Rabu, 16 April 2014, 07:58
Mohammad Adam, R. Jihad Akbar
Pesawat Merpati. (airliners.net)
VIVAnews - http://fokus.news.viva.co.id/news/read/497074-membangkrutkan-jadi-opsi-menyelamatkan-merpati
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menyambut baik
hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap PT Merpati
Nusantara Airlines. Menurut Dahlan, rekomendasi BPK bakal dijadikan
referensi untuk pemulihan kesehatan Merpati ke depan.
Dahlan mengungkapkan bahwa ia akan segera menggelar rapat pimpinan BUMN dalam waktu dekat, membahas langkah penyelamatan Merpati. Ia berharap, akan menemukan jalan terbaik bagi kelangsungan bisnis perusahaan plat merah bidang transportasi udara itu.
Sebab, menurut Dahlan, rekomendasi BPK saja tidak cukup untuk menyelamatkan perusahaan yang saat ini masih mengalami mati suri. "Saya juga bisa membuat rekomendasi (penyelamatan) seperti itu," kata Dahlan, Selasa 15 April 2014.
Sebelumnya, BPK merekomendasikan kepada pemerintah agar PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) untuk dipertahankan. Hal ini terungkap dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2013 yang diserahkan BPK kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Senin 14 April 2014.
Ketua BPK Hadi Poernomo, menjelaskan bahwa ada sejumlah rekomendasi yang dikeluarkan BPK sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan yang dilakukan. Antara lain, Merpati harus membuat perencanaan bisnis yang realistis untuk dapat meningkatkan daya saing di pasar industri penerbangan.
"Pelaksanaan rencana yang optimal untuk peningkatan efisien biaya, sehingga meningkatkan kemampuannya dalam bersaing," ujar Hadi di Gedung DPD, Jakarta.
BPK menemukan bahwa ketidakefisienan pengelolaan BUMN itu karena tidak didukung perencanaan bisnis yang baik. Selain itu, ada faktor manajemen operasional yang buruk, serta pemeliharaan dan pengadaan armada yang tidak tepat guna.
Rekomendasi BPK lainnya untuk menunjang kesehatan Merpati adalah menghentikan operasional penerbangan armada pesawat yang sering bermasalah untuk menghindari beban biaya kian membengkak.
"Karena MNA kurang cermat dalam merencanakan jumlah pesawat yang siap beroperasi dan suku cadang, mesin serta sebagian besar armada yang dioperasikan tidak andal," kata Hadi.
Maskapai penerbangan perintis itu juga direkomendasikan untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran premi asuransi yang saat ini menjadi bebannya.
Utang Rp7,29 Triliun
Dahlan mengungkapkan bahwa ia akan segera menggelar rapat pimpinan BUMN dalam waktu dekat, membahas langkah penyelamatan Merpati. Ia berharap, akan menemukan jalan terbaik bagi kelangsungan bisnis perusahaan plat merah bidang transportasi udara itu.
Sebab, menurut Dahlan, rekomendasi BPK saja tidak cukup untuk menyelamatkan perusahaan yang saat ini masih mengalami mati suri. "Saya juga bisa membuat rekomendasi (penyelamatan) seperti itu," kata Dahlan, Selasa 15 April 2014.
Sebelumnya, BPK merekomendasikan kepada pemerintah agar PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) untuk dipertahankan. Hal ini terungkap dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2013 yang diserahkan BPK kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Senin 14 April 2014.
Ketua BPK Hadi Poernomo, menjelaskan bahwa ada sejumlah rekomendasi yang dikeluarkan BPK sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan yang dilakukan. Antara lain, Merpati harus membuat perencanaan bisnis yang realistis untuk dapat meningkatkan daya saing di pasar industri penerbangan.
"Pelaksanaan rencana yang optimal untuk peningkatan efisien biaya, sehingga meningkatkan kemampuannya dalam bersaing," ujar Hadi di Gedung DPD, Jakarta.
BPK menemukan bahwa ketidakefisienan pengelolaan BUMN itu karena tidak didukung perencanaan bisnis yang baik. Selain itu, ada faktor manajemen operasional yang buruk, serta pemeliharaan dan pengadaan armada yang tidak tepat guna.
Rekomendasi BPK lainnya untuk menunjang kesehatan Merpati adalah menghentikan operasional penerbangan armada pesawat yang sering bermasalah untuk menghindari beban biaya kian membengkak.
"Karena MNA kurang cermat dalam merencanakan jumlah pesawat yang siap beroperasi dan suku cadang, mesin serta sebagian besar armada yang dioperasikan tidak andal," kata Hadi.
Maskapai penerbangan perintis itu juga direkomendasikan untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran premi asuransi yang saat ini menjadi bebannya.
Utang Rp7,29 Triliun
Diketahui, sejak tahun
2009 sampai 30 September 2013, jumlah pendapatan Merpati Nusantara lebih
kecil dari biaya usahanya, sehingga harus mengurangi operasionalnya
secara terus menerus.
Hadi menjelaskan, kerugian itu mengakibatkan penumpukan utang kepada berbagai kreditor dan entitas pendukung operasional penerbangan senilai Rp7,29 triliun per Oktober 2013.
BPK mendorong Merpati agar bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam kegiatan operasionalnya demi memenuhi kebutuhan penerbangan daerah-daerah perintis yang masih disubsidi.
"Perencanaan strategis untuk pengelolaan penerbangan perintis dan kerja sama operasi (KSO) dengan pemda dan yang saling menguntungkan," kata Hadi.
Perusahaan pelat merah yang didirikan pada 6 September 1975 ini bertujuan menjadi jembatan udara nasional ke seluruh Indonesia, sehingga layak diselamatkan. BPK merekomendasikan pemerintah mempertahankan Merpati.
"Melalui Perusahaan Penjamin Aset (PPA) mempertimbangkan doing concent perusahaan itu," kata Hadi.
Menyelamatkan Perusahaan Sakit
Hadi menjelaskan, kerugian itu mengakibatkan penumpukan utang kepada berbagai kreditor dan entitas pendukung operasional penerbangan senilai Rp7,29 triliun per Oktober 2013.
BPK mendorong Merpati agar bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam kegiatan operasionalnya demi memenuhi kebutuhan penerbangan daerah-daerah perintis yang masih disubsidi.
"Perencanaan strategis untuk pengelolaan penerbangan perintis dan kerja sama operasi (KSO) dengan pemda dan yang saling menguntungkan," kata Hadi.
Perusahaan pelat merah yang didirikan pada 6 September 1975 ini bertujuan menjadi jembatan udara nasional ke seluruh Indonesia, sehingga layak diselamatkan. BPK merekomendasikan pemerintah mempertahankan Merpati.
"Melalui Perusahaan Penjamin Aset (PPA) mempertimbangkan doing concent perusahaan itu," kata Hadi.
Menyelamatkan Perusahaan Sakit
Terbelit utang memang
membuat kondisi Merpati berada di ujung tanduk. Maskapai ini dinyatakan
sebagai "perusahaan sakit" karena didera krisis keuangan bertahun-tahun.
Puncaknya adalah pada Februari lalu. Layanan penerbangan Merpati dihentikan karena pasokan avtur untuk operasional armadanya disetop oleh Pertamina. Alasannya, Merpati tidak lagi diperkenankan menambang utang dalam jual beli avtur dengan Pertamina.
Artinya, Pertamina hanya melayani pembelian avtur jika Merpati membayar secara tunai. (Baca: Kami Tak Setop Avtur untuk Merpati)
Pemerintah pun menimbang untuk menghentikan izin operasional Merpati.
Puncaknya adalah pada Februari lalu. Layanan penerbangan Merpati dihentikan karena pasokan avtur untuk operasional armadanya disetop oleh Pertamina. Alasannya, Merpati tidak lagi diperkenankan menambang utang dalam jual beli avtur dengan Pertamina.
Artinya, Pertamina hanya melayani pembelian avtur jika Merpati membayar secara tunai. (Baca: Kami Tak Setop Avtur untuk Merpati)
Pemerintah pun menimbang untuk menghentikan izin operasional Merpati.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Herry Bakti, Sabtu 8 Februari 2014, menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Merpati adalah dibangkrutkan. Karena, beban utang yang sudah sangat menumpuk dapat membuat investor kehilangan minat.
Aset Merpati setelah
bangkrut itu kemudian digunakan untuk membangun perusahaan baru.
Sehingga, akan lahir badan usaha baru itu, dengan identitas baru.
"Harus dibangkrutkan dulu, lalu bikin perusahaan baru," ujar Herry.
Setelah membentuk perusahaan maskapai baru, menurut Herry, akan lebih mudah membuat perencanaan bisnis yang baik untuk bisa memenangkan persaingan bisnis industri penerbangan.
"Persaingan di kelas Garuda, Air Asia, dan lainnya sangat ketat sekarang. Kalau di kelas feeder, dia (Merpati) pasti untung. Ini yang mungkin akan kami usulkan," kata Herry.
Namun, dalam kesempatan terpisah, Meteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan bahwa jika ingin diselamatkan dari jurang kebangkrutannya, merpati seharusnya didorong untuk bermain di pasar komersial yang lebih besar. Bukannya malah dipaksa untuk terus melayani penerbangan perintis.
Sebab, menurut Dahlan, penerbangan perintis adalah istilah untuk penerbangan yang dahulu disubsidi oleh pemerintah. Sekarang, subsidi itu sudah tidak ada lagi
"Kalau Merpati harus menerbangi perintis terus, itu sama saja dengan membunuh Merpati," ujar Dahlan di Jakarta, Senin 3 Maret 2014.
Lagipula, ia melanjutkan, istilah perintis yang dilekatkan pada layanan Merpati kini sudah tidak sesuai lagi. Karena, Merpati tidak lagi mendominasi layanan rute penerbangan perintis.
"Rute yang perintis itu sudah sejak beberapa waktu lalu diterbangi Wings Air, Susi Air," kata Dahlan.
Menurut dahlan, jika Merpati dipaksa tetap fokus di rute perintis, jelas akan menghadapi persaingan yang tidak imbang. Maskapai penerbangan swasta yang beroperasi pada jalur penerbangan perintis memiliki armada yang lebih unggul dibanding Merpati.
"Pesawatnya lebih efisien dari pesawatnya Merpati, sehingga Merpati kalah di situ. Wings terbangkan ATR, Merpati pakai MA60," kata Dahlan.
Dengan demikian, Dahlan menambahkan, pilihan memulihkan kesehatan Merpati dan menyelamatkannya dari ancaman kebangkrutan memang lebih efektif dengan cara menjalin kerja sama operasi (KSO) dengan pihak swasta yang sinergis.
"Menurut saya, kalau untuk terbang dalam waktu dekat ini, ya KSO itu. Tidak ada jalan lain kan," kata Dahlan.
Sebelumnya, Direktur Utama Merpati, Asep Ekanugraha, Senin 10 Februari 2014, menjelaskan bahwa maskapai penerbangan perintis ini sudah membuat kerja sama untuk memfasilitasi rute penerbangan ke Jeddah bagi jemaah ibadah umroh.
Kerja sama operasi ini dilakukan bersama dengan PT Amagedon yang merupakan perusahaan Arab Saudi. Pesawat yang dioperasikan menggunakan armada Boeing 777 milik maskapai Arab Saudi.
Penerbangan ke Jeddah ini, menurut Asep, bisa menjadi langkah awal pemulihan kesehatan Merpati untuk bangkit dari ancaman kebangkrutan. Namun, kerja sama ini masih menunggu persetujuan dari Kementerian Perhubungan.
Kementerian Perhubungan, menyatakan tidak bisa menyetujui rencana KSO tersebut apabila tidak didukung perencanaan bisnis yang baik. Selengkapnya, baca: Wamenhub: Merpati Sebaiknya Jadi Pesawat Sewaan.
"Harus dibangkrutkan dulu, lalu bikin perusahaan baru," ujar Herry.
Setelah membentuk perusahaan maskapai baru, menurut Herry, akan lebih mudah membuat perencanaan bisnis yang baik untuk bisa memenangkan persaingan bisnis industri penerbangan.
"Persaingan di kelas Garuda, Air Asia, dan lainnya sangat ketat sekarang. Kalau di kelas feeder, dia (Merpati) pasti untung. Ini yang mungkin akan kami usulkan," kata Herry.
Namun, dalam kesempatan terpisah, Meteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan bahwa jika ingin diselamatkan dari jurang kebangkrutannya, merpati seharusnya didorong untuk bermain di pasar komersial yang lebih besar. Bukannya malah dipaksa untuk terus melayani penerbangan perintis.
Sebab, menurut Dahlan, penerbangan perintis adalah istilah untuk penerbangan yang dahulu disubsidi oleh pemerintah. Sekarang, subsidi itu sudah tidak ada lagi
"Kalau Merpati harus menerbangi perintis terus, itu sama saja dengan membunuh Merpati," ujar Dahlan di Jakarta, Senin 3 Maret 2014.
Lagipula, ia melanjutkan, istilah perintis yang dilekatkan pada layanan Merpati kini sudah tidak sesuai lagi. Karena, Merpati tidak lagi mendominasi layanan rute penerbangan perintis.
"Rute yang perintis itu sudah sejak beberapa waktu lalu diterbangi Wings Air, Susi Air," kata Dahlan.
Menurut dahlan, jika Merpati dipaksa tetap fokus di rute perintis, jelas akan menghadapi persaingan yang tidak imbang. Maskapai penerbangan swasta yang beroperasi pada jalur penerbangan perintis memiliki armada yang lebih unggul dibanding Merpati.
"Pesawatnya lebih efisien dari pesawatnya Merpati, sehingga Merpati kalah di situ. Wings terbangkan ATR, Merpati pakai MA60," kata Dahlan.
Dengan demikian, Dahlan menambahkan, pilihan memulihkan kesehatan Merpati dan menyelamatkannya dari ancaman kebangkrutan memang lebih efektif dengan cara menjalin kerja sama operasi (KSO) dengan pihak swasta yang sinergis.
"Menurut saya, kalau untuk terbang dalam waktu dekat ini, ya KSO itu. Tidak ada jalan lain kan," kata Dahlan.
Sebelumnya, Direktur Utama Merpati, Asep Ekanugraha, Senin 10 Februari 2014, menjelaskan bahwa maskapai penerbangan perintis ini sudah membuat kerja sama untuk memfasilitasi rute penerbangan ke Jeddah bagi jemaah ibadah umroh.
Kerja sama operasi ini dilakukan bersama dengan PT Amagedon yang merupakan perusahaan Arab Saudi. Pesawat yang dioperasikan menggunakan armada Boeing 777 milik maskapai Arab Saudi.
Penerbangan ke Jeddah ini, menurut Asep, bisa menjadi langkah awal pemulihan kesehatan Merpati untuk bangkit dari ancaman kebangkrutan. Namun, kerja sama ini masih menunggu persetujuan dari Kementerian Perhubungan.
Kementerian Perhubungan, menyatakan tidak bisa menyetujui rencana KSO tersebut apabila tidak didukung perencanaan bisnis yang baik. Selengkapnya, baca: Wamenhub: Merpati Sebaiknya Jadi Pesawat Sewaan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar