Selasa, 07 Juni 2011

Menurut Qurtubi kebijakan Pemerintah dalam pembatasan BBM adalah salah, salah total. Argumentasinya kebijakan ini akan menggiring rakyat untuk terpaksa pindah dari premium yang akan dibatasi itu kepada BBMnon premium atau non subsidi dengan spesifikasi oktan 92 ke atas. Kalau premium dibatasi prakteknya nanti di SPBU akan kekurangan, karena nanti pertamina akan membatasi penyaluran BBM. Dampaknya rakyat yang susah. “Di beberapa Negara seperti China, India, Brazil dan Rusia memberikan subsidi BBM untuk menjaga perekonomian masyarakatnya,”>>>(BPS) melaporkan bahwa Produk Domestik Bruto Indonesia tahun 2010 naik menjadi Rp 6.422,9 triliun dari Rp 5.613,7 triliun tahun 2009. Berdasarkan laporan ini maka pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010 adalah 6,1 persen. Dengan demikian pendapatan perkapita bangsa Indonesia saat ini telah mencapai 27 juta pertahun Jika dikonversikan dengan dollar Amerika Serikat saat ini angka itu sama dengan $ 3.000.- Pertumbuhan ini cukup menggembirakan. Laporan inilah yang dipakai pemerintah, yang bersikukuh mengatakan bahwa pemerintah telah berhasil menggenjot pertumbuhan ekonomi.>>>YAKIN PENDAPATAN NAIK 10 % BANYAK YANG BELI MOBIL BARU>>> Inilah data2 manipulatif yang selalu dimainkan oleh para pemegang kendali Kekuasaan??? Sesungguhnya berapa banyak golongan Super kaya-Golongan Kaya-Golongan Menengah Atas-Golongan Menengah Bawah- Golongan Miskin-dan Golongan Sangat Miskin..>>> Inilah sesungguhnya yang jadi kekuatan ekonomi riil dari masyarakat rakyat Indonesia>> Konon Golongan Pendapatan Rakyat Indonesia ini sudah terstruktur...dan sangat sulit berubah secara cepat....Karena tidak ada stimulan untuk membangkitkan pendapatan rakyat secara massal...>>> Secara garis besar dan ter-standarkan...bahwa.. Golongan Super Kaya ...mempunyai pendapatan bersih sekitar IDR 500juta keatas per bulan atau IDR 6 miyar keatas per tahun hanya sekitar 1% [umumnya ada pada pengusaha kaya dan memiliki ladang2 perkebunan-industri2-perdagangan internasional dan pertambangan2-Sedangakan pendapatan IDR 100 juta-500juta per bulan atau IDR 1.2 milyar-6 milyar setahun sekitar 2% >>Sedangkan yang berpendapatan IDR 40juta -99juta per bulan sekitar 5-7%>> Sisanya Pendapatan IDR 10juta-39juta sekitar 9-15% dan penghasilan IDR 5-9 juta sekitar 11-17% dan Sisanya dibawah IDR 5 juta sampai tak memiliki Penghasilan....>>> Jadi Kelompok orang kaya Di Indonesia itu +/- 10% termasuk Menengah atas dan Sisanya menengah bawah-miskin dan sangat miskin....[penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi makanan keluarga secara sehat-pendidikan-kesehatan dan apa lagi kalau mau liburan atau rekreasi...itu mencapai 90%...>>> Jadi BBM Bersubsidi itu untuk yang 90% Rakyat Indonesia. Adalah perbuatan zhalim bilamana Pemerintah akan mengurangi BBM Bersubsidi.....Karena kondisi ekonomi dan lapangan kerja di Indonesia sangat kurang...>>> Kalaupun ada tentu terbatas...karena semua diexport dalam bentuk barang mentah.dan tidak memberi kesempatan kepada Rakyat Indonesia yang miskin untuk dapat menyumbangkan tenaganya ..dan meningkatkan pendapatannya dalam proses industri . dan lapangan proses kerja dan produksi...di tanah air...>>> Sedangkan perdagangan...menjadi banyak kendala... selain faktor permodalan yang mahal...juga karena kondisi pasar dimana tingkat penghasilan yang tidak merata...sehingga..kemajuan perdagangan-pun akan terhambat oleh daya beli masyarakat...yang pada umumnya dalam tingkat rendah.....>>Semoga saja Pemerintahan ini bisa sadar dan melihat yang riil dimasyarakat...dan bukan berdasarkan data2 statistik...yang bisa jadi dimanipulasikan demi kepentingan2 dan tujuan2 ...yang diluar kondisi riil masyarakat Indonesia..


Halaqoh Tokoh dan Jurnalis Tentang BBM

Rabu, 08/06/2011 09:15 WIB | email | print
Menyikapi kebijakan Pemerintah terkait pembatasan BBM jenis premium, Forum Umat Islam (FUI) pada Selasa (7/6) siang menggelar Halaqoh Tokoh dan Jurnalis dengan tema: “Premium Dibatasi, Bukti Kejamnya Pemerintah”, dengan menghadirkan pembicara Kurtubi (Pengamat Perminyakan), Hendri Saparini (Direktur Econit), Hasyim (Komite Migas) dan Muhammad AlKhaththath (Sekjen FUI).
Menurut Qurtubi kebijakan Pemerintah dalam pembatasan BBM adalah salah, salah total. Argumentasinya kebijakan ini akan menggiring rakyat untuk terpaksa pindah dari premium yang akan dibatasi itu kepada BBMnon premium atau non subsidi dengan spesifikasi oktan 92 ke atas. Kalau premium dibatasi prakteknya nanti di SPBU akan kekurangan, karena nanti pertamina akan membatasi penyaluran BBM. Dampaknya rakyat yang susah. “Di beberapa Negara seperti China, India, Brazil dan Rusia memberikan subsidi BBM untuk menjaga perekonomian masyarakatnya,” begitu ujar Kurtubi.
Lain lagi dengan pendapat pengamat politik-ekonomi Econit, Hendri Saparini yang menyatakan kalau harga BBM naik , maka yang kena dampaknya 80% adalah rumah tangga dan industri. Karena itu kalau ingin menutupi tekor APBN, Pemerintah mestinya mengambil dari pos lain, tidak hanya subsidi BBM. (mzs)


BACHTIAR HASSAN MIRAZA.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa Produk Domestik Bruto Indonesia tahun 2010 naik menjadi Rp 6.422,9 triliun dari Rp 5.613,7 triliun tahun 2009. Berdasarkan laporan ini maka pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010 adalah 6,1 persen. Dengan demikian pendapatan perkapita bangsa Indonesia saat ini telah mencapai 27 juta pertahun

Jika dikonversikan dengan dollar Amerika Serikat saat ini angka itu sama dengan $ 3.000.- Pertumbuhan ini cukup menggembirakan. Laporan inilah yang dipakai pemerintah, yang bersikukuh mengatakan bahwa pemerintah telah berhasil menggenjot pertumbuhan ekonomi.
           
Badan Pusat Statistik adalah satu satunya badan resmi yang diakui pemerintah bagi mengeluarkan informasi apa saja yang menyangkut berbagai aktifitas kehidupan di negara ini. Dengan demikian kita patut menerima laporan ini sebagai sesuatu laporan yang akurat dan bertanggung jawab. Sebagai badan resmi tentu BPS telah bekerja profesional lepas dari segala kepentingan kelompok. Laporan inilah yang seterusnya dipakai pemerintah untuk menentukan arah pembangunan masa berikutnya maupun memprediksi pertumbuhan masa mendatang. Dunia usaha juga banyak mempedomani laporan BPS walau sebagian daripadanya suka me review nya. Dalam hal seperti ini tidak menjadi masalah karena dunia usaha memerlukan data yang dia yakini sebagai dasar mereka bertindak berikutnya
.
Walau angka PDB dan pendapatan perkapita yang dilaporkan mengalami peningkatan tapi angka ini masih lebih rendah dari yang diperoleh rakyat Malaysia dan Singapura. Inipun tidak menjadi masalah sepanjang pertumbuhan ini dapat ditingkatkan setiap tahun. Pembangunan adalah sebuah proses sehingga pertumbuhan ekonomi tidak akan dicapai secara instans. Ia berjalan bertahap yang memerlukan kerja keras dan tanggung jawab. Harapan akan pertumbuhan ekonomi secara terus menerus tidak pernah akan berhenti. Justru semakin tinggi pertumbuhan itu semakin tinggi pula harapan yang muncul. Pertumbuhan ekonomi itu seperti suatu pekerjaan yang tidak pernah selesai karena kebutuhan manusia tidak mempunyai tapal batas
            
Oleh sebab itu masalah kepuasan itu adalah persoalan relatif. Berdasarkan hal ini ada beberapa catatan yang perlu disampaikan yang menyangkut pada besaran PDB dan pendapatan perkapita dikaitkan dengan keberadaan masyarakat saat ini. Angka Rp 27.000.000.-, sebagai pendapatan perkapita pertahun sama dengan lebih kurang Rp 2.100.000.- perbulan. Angka ini dua kali angka  UMP Sumatera Utara yang diterima rata rata pekerja. Belum lagi jika dibandingkan dengan pendapatan petani dan nelayan gurem yang jumlahnya puluhan juta pekerja dari lebih kurang 115 juta pekerja yang ada. Dengan demikian angka yang dilaporkan BPS belum menggambarkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara merata. Laporan BPS mungkin sudah akurat tapi merupakan angka rata rata dari penjumlahan pendapatan masyarakat berpendapatan tinggi dengan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah yang dibagi dengan jumlah penduduk.
            
Indonesia saat ini masih dilanda dengan kepincangan pendapatan. Perbedaan pendapatan antara masyarakat miskin dan masyarakat berada masih sangat dalam. Keadaan ini mungkin akan lebih dalam lagi pada tahun tahun berikutnya jika pemerintah tidak merubah haluannya dalam kebijakan ekonomi. Kebijakan yang mendahulukan pertumbuhan sektor keuangan daripada sektor riil sebagai salah satu sebab terjadinya kepincangan itu. Dengan pertumbuhan sektor keuangan banyak sekali anggota masyarakat yang tidak bisa memasuki sektor itu. Banyak masyarakat yang hanya bisa menjadi penonton dari tumbuhnya sektor keuangan. Mereka tidak terakses ke sektor ini karena mereka ketiadaan ilmu dan ketiadaan modal.
            
Pada dasarnya masyarakat produktif di Indonesia yang disebut dengan masyarakat pekerja adalah warga yang pendidikannya masih terbatas dan bersifat tradisional. Mereka belum mengenal sektor keuangan sehingga mereka tidak bisa ikut dalam kegiatan sektor keuangan. Di samping itu mereka adalah warga yang sama sekali tidak memiliki modal. Padahal yang bisa ikut dalam kegiatan sektor keuangan adalah warga pemilik modal. Jadi tidak heran jika di Indonesia terdapat kepincangan distribusi GDP dan kepincangan pendapatan perkapita. Di Indonesia yang tumbuh adalah sektor keuangan. Dan yang terlibat dalam sektor keuangan ini adalah pemilik modal yang jumlahnya sangat terbatas. Tidak salah jika dikatakan bahwa bagian PDB Indonesia  sebagian besar jatuh pada sebagian kecil masyarakat (pemiliki modal dan mereka yang berpendidikan) dan sebagian kecil PDB jatuh  pada sebagian besar masyarakat (yang tidak memiliki modal dan berpendidikan tradisional). Ini hendaknya menjadi perhatian pemerintah agar pada masa depan haluan kebijakan ekonomi dapat dirubah. 
            
Inti dan makna pertumbuhan ekonomi bukan pada angka yang meningkat yang disajikan pada setiap awal tahun. Pertumbuhan itu terfokus pada terjadinya perubahan positif pada kehidupan masyarakat (pola hidup dan pendidikan). Terjadinya perubahan pola hidup dan pendidikan merupakan motor penggerak pertumbuhan itu selanjutnya. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi tidak saja mensejahterakan hidup masyarakat saat ini tapi untuk mendorong pertumbuhan masa mendatang dan mengawal terjadinya pemerataan distribusi hasil pembangunan itu (PDB).
            
Langkah awal untuk mewujudkan niat ini pemerintah harus berpaling kembali pada menggerakan sektor riil dengan tidak perlu mengabaikan sektor keuangan. Artinya perhatian pemerintah pada sektor riil harus lebih besar sementara sektor keuangan berjalan seperti biasa. Pemerintah pun tidak bekerja di sektor riil tapi mempersiapkan sarana yang diperlukan oleh pengusaha sektor riil agar pengusaha bisa bekerja effisien dan produktif. Perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan dan pelabuhan khususnya di daerah produktif harus dilakukan. Demikian juga dengan ketersediaan infrastruktur energi seperti BBM, gas, listrik sehingga pengusaha terbebas dari ekonomi biaya tinggi. Sebenarnya suku bunga tinggi yang dilansir pemerintah sebagai penghambat gerak para pengusaha tidaklah begitu tepat. Permasalahannya terletak pada tersedianya infrastruktur yang disebutkan ini dan kelincahan birokrasi melayani para pengusaha.
            
Semoga untuk tahun  berikutnya PDB dan pendapatan perkapita terus meningkat dan peningkatannya dapat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat. Pemerintah harus menghindari pertumbuhan yang tidak sehat dengan mengubah haluan kebijakan yang berjalan saat ini. Inti pertumbuhan itu tercermin dari ada atau tidak adanya perubahan pada derajat kehidupan masyarakat.

Penulis adalah Pemerhati Ekonomi 

Kamis, 17 Maret 2011

RAKYAT INDONESIA YAKIN PENDAPATAN NAIK 10 % BANYAK YANG BELI MOBIL BARU


RADAR JAMBI



Penduduk RI Yakin Pendapatan Naik 10%
Pertumbuhan pendapatan tertinggi di luar Pulau Jawa. Rata-rata pendapatan Rp2,84 juta. Hasil survei konsumen Credit Suisse Indonesia menunjukkan 29  persen dari pengeluaran anggaran rumah tangga digunakan untuk makanan.

"Keinginan (melakukan) pengeluaran menunjukkan permintaan yang relatif kuat dan berkelanjutan terhadap kebutuhan pokok," kata Research Analyst Credit Suisse, Arief Wana, dalam video conference di Jakarta, Senin 17 Januari 2011.

Meski pendapatan masyarakat Indonesia merupakan yang terendah di antara negara di pasar sedang berkembang (emerging market), hasil survei menunjukkan rumah tangga Indonesia optimistis terjadi peningkatan pendapatan dalam 12 bulan ke depan. 

"Sekitar 96 persen dari responden optimistis akan mendapatkan peningkatan pendapatan. Sementara itu, 56 persen di antaranya percaya pendapatan mereka akan naik 10 persen," ujar dia mengutip hasil survei.

Ia menambahkan, pertumbuhan pendapatan tertinggi terjadi di luar Pulau Jawa. Rata-rata penghasilan di luar Jawa mencapai Rp2,84 juta per bulan, sedangkan di Pulau Jawa sekitar Rp2,4 juta.

Namun, masyarakat di luar Pulau Jawa menyimpan uang lebih banyak ketimbang membelanjakannya. Hasil survei memaparkan penghasilan yang disimpan rata-rata mencapai Rp0,52 juta per bulan di luar Jawa. Sementara itu, masyarakat di Pulau Jawa hanya menyimpan dengan rata-rata Rp0,24 juta per bulan.

Survei itu dilakukan kepada 1.559 responden di 10 kota besar. Sebanyak 55 persen responden merupakan perempuan. Ekspektasi responden terhadap kenaikan pendapatan tahun ini mencapai 42 persen di antara negara emerging market atau menempati posisi ketiga setelah Brasil dan China.

Credit Suisse juga menyimpulkan 56 persen responden berkeinginan untuk melakukan pembelian yang besar seperti properti dan kendaraan. Tingkat penetrasi properti masyarakat Indonesia mencapai 70 persen. Hasil survei itu menunjukkan 40 persen responden akan meningkatkan kualitas rumah mereka.

"Ini kemudian menjadikan 80 persen konsumsi semen beralih ke perumahan," tuturnya.

Dengan tingkat pinjaman yang hanya 33 persen akan mendorong permintaan hingga 49 persen. "Penetrasi masyarakat Indonesia terhadap bank dan finansial sistem masih rendah, sehingga ada potensi bagi perbankan untuk memperbesar porsi kredit," kata Arief.

Meski tingkat inflasi mengancam, Arief optimistis hal itu tidak akan terlalu berpengaruh. Tingkat kemampuan orang Indonesia untuk belanja (spending) masih tinggi. "Jika inflasi masih terjaga single digit, masih aman untuk Indonesia," ujar analis Credit Suisse Teddy Oetomo.

Adapun perusahaan yang dapat mengambil keuntungan dari situasi ini antara lain PT Astra International Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk, PT Unilever Indonesia Tbk, PT Gudang Garam Tbk, dan PT Semen Gresik Tbk. 

Goldman Sachs: Indonesia Pasar Baru Investor
Ini Angin Segar Bagi Investasi Indonesia.
Selasa, 18 Januari 2011, 11:53 WIB

Goldman Sachs memasukan Indonesia dalam kelompok kekuatan ekonomi baru perekonomian dunia bersama Filipina, Korea Selatan dan Meksiko. Investor asing memandang Indonesia telah berbeda dan iklim investasi mulai membaik.

Hal tersebut disampaikan Kepala BKPM Gita Wirjawan dalam acara MoU dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin). Menurutnya, ekonom Goldman Sachs Gym O'Neil telah menyampaikan bahwa Indonesia sudah masuk jajaran kelompok baru calon kekuatan ekonomi.

"Saya telah berbicara dengan Gym O'Neil. Dia katakan ada pengelompokan baru saat ini, yaitu negara dalam 'new world' yaitu Indonesia, Filipina, Korea Selatan, dan Meksiko," ujar Gita di Jakarta, Selasa 18 Januari 2011.

Belum lama ini, Goldman Sachs memang mempopulerkan potensi kekuatan ekonomi baru yang disebutnya dengan istilah Next11. Ini mencakup Indonesia, Turki, Korea Selatan, Meksiko, Iran, Nigeria, Mesir, Filipina, Pakistan, Vietnam dan Bangladesh. Dalam prediksinya, Goldman Sachs memperkirakan Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi nomor tujuh pada 2050.

Kelompok Next11 ini untuk melengkapi istilah yang dipopulerkan Goldman Sachs pada 2001, yakni BRIC, akronim yang merujuk pada empat negara calon kekuatan ekonomi barudunia pada 2020. BRIC kepanjangan dari Brazil, Rusia, India dan China. Total produk domestik bruto (PDB) BRIC diperkirakan mencapai US$30,2 triliun atau melampaui PDB tujuh negara industri maju (G-7) pada 2027. Bahkan, BRIC akan menjadi kekuatan ekonomi paling dominan pada 2050.

Istilah yang dipopulerkan oleh Goldman Sachs tersebut ternyata berdampak pada serbuan investor di negara-negara tersebut, seperti China, Brazil, India dan Rusia. Sebab, para investor membidik negara-negara ini sebagai potensi pasar baru.

Menurut Gita, dengan masuknya Indonesia dalam kelompok baru, tentunya merupakan angin segar untuk investasi. "Ini bisa menjadi momentum nasional."

Apalagi, kata dia, persepsi investor terus membaik yang tercermin dari kenaikan rating dari Moody's Investors Service. Lembaga ini menaikkan peringkat utang Indonesia dari Ba2 menjadi Ba1 atau satu peringkat di bawah investment grade.

"Moment-moment ini harus dimanfaatkan dengan membuka pintu kepada seluruh lembaga-lembaga keuangan yang melimpah dananya," katanya.

Menurutnya aliran dana dari luar itu akan lebih diarahkan BKPM untuk pembangunan di daerah luar pulau Jawa. Pada 2009 lalu penanaman modal di luar Pulau Jawa hanya 13,75 persen dan pada 2010 lalu meningkat mencapai 38 persen dari total investasi sebesar Rp200 triliun.

"Pada 2011 ini kami targetkan mencapai 40 persen dari target investasi Rp230 triliun. Walaupun sama dengan tahun ini secara nominal naik," katanya.
Untuk menyalurkan ke daerah, BKPM akan bermitra dengan Kadin. BKPM berharap Kadin dapat memfasilitasi investor asing yang hendak berinvestasi di dearah dan bertemu dengan kepala daerah. Dengan begitu, lanjut Gita, segala hambatan di daerah dapat diselesaikan.

Prioritas pembangunan di luar Jawa yaitu investasi di daerah Sulawesi, Maluku, Papua dan Papua Barat. Investasi ini diharapkan dapat menambah nilai, dan bisa diekspor ke luar negeri.

Bank Dunia: Waspadai Krisis Pangan Tahun Ini. Krisis pangan ini mirip seperti kondisi 2008, namun dengan stok pangan yang lebih baik.

Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) global akan melambat dari 3,9 persen pada 2010 menjadi 3,3 persen tahun ini. Namun, PDB kembali meningkat menjadi 3,6 persen pada 2012.

Meski melambat, perekonomian dunia beralih dari fase pemulihan paska krisis menuju pertumbuhan yang kuat.

Direktur Prospek Pembangunan Bank Dunia, Hans Timmer, menjelaskan, lebih dari separuh pertumbuhan global berasal dari negara berkembang. Pertumbuhan negara berkembang akan terus melampaui negara-negara berpenghasilan tinggi yang diperkirakan tumbuh 2,3 persen pada 2011.

Negara-negara berkembang diharapkan tumbuh tujuh persen pada tahun lalu. "Selanjutnya enam persen di 2011, dan 6,2 persen selama 2012," Hans dalam video conference Prospek Ekonomi Global 2011 di Jakarta, Kamis 13 Januari 2011.

Hans menjelaskan, pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang melampaui negara berpenghasilan tinggi yang diperkirakan tumbuh 2,8 persen di 2010. Selanjutnya, pertumbuhan di negara penghasilan tinggi itu akan mencapai 2,3 persen pada 2011 dan 2,7 persen selama 2012.

Menurut Hans, arus modal ke negara-negara berkembang meningkat tajam pada 2010 yaitu sebesar 42 dan 30 persen. Investasi asing yang sempat mengalami penurunan 40 persen pada 2009 meningkat 15 persen pada 2010 atau mencapai US$410 miliar.

"Peningkatan dari arus modal internasional memperkuat pemulihan di
kebanyakan negara berkembang. Namun, arus yang berlebihan
berisiko dan mengancam jika nilai mata uang meningkat tiba-tiba atau
penggelembungan aset muncul," ucap Hans.

Yang patut diwaspadai, menurut Hans, adalah krisis pangan dunia yang
terus berlanjut pada 2011. Krisis pangan ini mirip seperti kondisi pada 2008, namun dengan stok pangan yang lebih baik dibanding saat itu.

Harga pangan yang relatif tinggi ini memiliki dampak yang beragam pada setiap negara.

Bank Dunia memprediksi peningkatan harga makanan pokok yang mencapai dua digit pada beberapa bulan terakhir lebih menekan rumah tangga berpenghasilan rendah yang dibebani dengan kemiskinan dan malnutrisi.

Meningkatnya harga komoditas ini didorong oleh pulihnya perekonomian dunia dan depresiasi nilai tukar dolar AS. "Dampaknya ke komoditas, seperti harga minyak dunia yang meningkat," katanya.

Menteri Ekonomi Berang Dituduh Bohongi  Publik Hatta mengklaim telah memberikan informasi kepada publik dengan benar.

Jajaran menteri perekonomian tiba-tiba menggelar rapat koordinasi di kantor Kementerian Perekonomian sore tadi. Rupanya, mereka "berang" menanggapi tudingan bahwa pemerintah khususnya menteri bidang ekonomi melakukan kebohongan publik soal pencapaian kinerja pemerintah.

"Tampaknya dari paparan yang kami sampaikan dalam rapat kerja kemarin ada yang salah persepsi. Bahkan, dikatakan ada kebohongan publik dari pemerintah. Hal tersebut tidak benar," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa dalam keterangan pers di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Rabu 12 Januari 2011. Dalam konperensi pers kali ini, hampir seluruh menteri perekonomian hadir.

Hatta mengatakan, pihaknya sama sekali tidak memberikan informasi yang tidak benar dalam paparan rapat kerja beberapa hari lalu. Seluruh informasi yang disampaikan diperoleh dari sumber-sumber dan lembaga yang kredibel seperti Badan Pusat Statistik (BPS).

Dia mengatakan, selain menyampaikan pencapaian yang diperoleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah dengan jelas mengatakan kendala dan tantangan yang dihadapi dalam perekonomian Indonesia. "Kami sampaikan 10 pencapaian dan 10 kendala dalam rapat kerja itu," katanya.

Kendati demikian, Hatta mengakui masih ada hal-hal yang belum tercapai oleh kabinet perekonomian. Namun, kata Politisi PAN tersebut, jajaran menteri perekonomian membantah keras jika dikatakan melakukan kebohongan publik.

Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad menyayangkan sikap sejumlah tokoh agama yang menganggap pemerintah telah melakukan kebohongan publik. "Itu bukan sikap intelektual. Itu sikap arogan yang tidak pantas bagi pemimpin ormas agama bersikap seperti itu. Jadi, saya sangat tersinggung," katanya.

Fadel menyatakan, seharusnya pemimpin ormas agama itu membaca berita luar negeri. Dalam media tersebut, menurut Fadel, dijelaskan bahwa pemerintah sudah bekerja dan berjalan ke arah yang lebih baik. "Saya tidak akan menuntut, saya hanya mengatakannya sebagai intelektual," kata Fadel.

Sebelumnya, sejumlah tokoh agama dan aktivis politik membuat pernyataan sikap mengenai 18 kebohongan yang dilakukan pemerintahan SBY. Sembilan merupakan kebohongan lama dan sembilan lagi sebagai kebohongan baru.

Kebohongan yang disebutkan antara lain mengenai pernyataan pemerintah tentang angka kemiskinan, penegakan HAM, kasus terorisme, dan pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional.

Sejumlah tokoh agama yang memberikan pernyataan sikap antara lain Syafii Maarif, Din Syamsuddin, Andreas Yewangoe, dan Franz Magnis Suseno.


Daerah Mana Sumbang PDB Indonesia Terbesar?
Pulau Jawa dan Jawa Timur memberikan sumbangan PDB terbesar.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membanggakan pencapaian kinerja ekonomi 2010, khususnya terkait Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai US$700 miliar. Bahkan volume PDB Indonesia kini menempati peringkat 16 besar dunia.

Persoalannya, apakah kue pembangunan ekonomi tersebut sudah dirasakan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Daerah mana yang sesungguhnya memberikan kontribusi terbesar dari PDB?

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), PDB triwulan III/2010 masih didominasi kelompok provinsi Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 57,6 persen. Kemudian diikuti pulau Sumatra sebesar 23,7 persen, Pulau Kalimantan 9,2 persen, Pulau Sulawesi sebesar 4,6 persen, dan sisanya 4,9 persen di pulai lainnya.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, misalnya tahun 2009 kondisinya hampir sama. Pulau Jawa memberikan kontribusi sebesar 58,1 persen, Sumetera 23,5 persen, Kalimantan 9,2 persen, Sulawesi 4,5 persen, Bali& Nusa Tenggara 2,7 persen, Maluku dan Papua sebesar 2 persen.

Provinsi di pulau Jawa masih memberikan kontribusi terbesar. Sementara pertumbuhan ekonomi triwulan III/2010 berdasarkan kelompok provinsi dipengaruhi oleh empat provinsi sebagai penyumbang PDB terbesar dengan total kontribusi sebesar 53,9 persen. Keempat provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah.


"Ramalan" Chatib Basri Soal Indonesia 2025
Banyak ekonom dan lembaga memperkirakan Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi pada 2025.

Banyak kalangan memprediksikan Indonesia akan menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia pada 2025 atau 2030. Pada saat itu, Indonesia akan sejajar dengan sejumlah negara maju lainnya dalam bidang perekonomian, seperti India, China dan Brazil.

Bagaimana dengan prediksi Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat UI, Chatib Basri?

"Saya percaya itu. Saya justru heran prediksi itu ditertawakan orang. Padahal, secara alami memang akan terjadi, tidak bisa dihindarkan," ujar Chatib kepada VIVANews di Jakarta. "Padahal, prediksi ini juga sudah mengemuka sejak lima tahun lalu."

Prediksi Indonesia bakal menjadi negara maju secara ekonomi pada 2025 itu disampaikan oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Sejumlah lembaga lainnya juga memproyeksikan serupa. Misalnya, Goldman Sach dengan sebutan The Next Eleven, CLSA dengan Chindonesia, Morgan Stanley dengan istilah BRICI, dan majalah top The Economist dengan istilah CIVETS. Bahkan, Standard Chartered Bank memperkirakan Indonesia masuk jajaran lima besar ekonomi dunia pada 2030.

Chatib pun menjelaskan mengapa "ramalan" itu bakal terwujud. Pertama, Indonesia dengan jumlah penduduk 240 juta jiwa merupakan salah satu negara dengan potensi demografi usia produktif yang tinggi. Pada 2025 atau 2030, anak-anak muda yang produktif akan mendominasi penduduk Indonesia. Saat itu, mereka juga memperoleh pendidikan yang lebih baik.

"Nah, kaum muda merupakan sumber utama konsumsi. Mereka inilah yang mencari rumah baru, mobil baru, memenuhi mal-mal, restoran dan lainnya," kata dia.

Dengan konsumsi yang tinggi, mereka inilah yang turut memicu pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada pada level tinggi. Standard Chartered Bank memperkirakan Indonesia merupakan satu negara di Asia yang akan memiliki pertumbuhan ekonomi rata-rata tinggi hingga 7 persen dalam dua dekade mendatang, dari 2010 hingga 2030. Pada tahun ini, pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono memperkirakan ekonomi akan tumbuh 6,3 persen. Sedangkan, pada tahun-tahun berikutnya ekonomi akan terus tumbuh hingga di kisaran 7 persen.

Pada saat yang sama, menurut Chatib, penduduk di negara-negara maju akan didominasi orang-orang tua. Jepang, Singapura, Amerika Serikat dan Eropa akan lebih banyak didominasi oleh penduduk berusia lanjut. Pertumbuhan jumlah penduduk di negara-negara itu tergolong kecil sehingga kaum muda dan produktif tidak akan mendominasi pada 2025. Sementara, orang-orang tua bukanlah warga produktif dan tidak konsumtif. "Jadi, pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang saat ini tergolong maju justru akan menurun."

Di sisi lain, pemerintah juga membuat kebijakan yang semakin ramah pada investor guna mendukung pergerakan perekonomian. Jika pemerintah tidak akomodatif pada investor, maka investor tentu tidak akan berinvestasi di Indonesia. "Toyota mungkin juga tidak akan membuat pabrik di Indonesia, jika kebijakannya salah."

Sejumlah sektor lain yang bakal mendukung ekonomi Indonesia akan menjadi kekuatan baru dunia, seperti kerap disampaikan beberapa kalangan adalah soal kekayaan sumber alam, kinerja ekspor, serta stabilitas ekonomi. Upaya pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur juga akan mendukung harapan bangsa ini menjadi negara maju.
 RADAR JAMBI   

 

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar