Kontras: Densus 88 bisa diadili ke Mahkamah Internasional

Selasa, 23 Rabiul Akhir 1434 H / 5 Maret 2013 17:07

http://www.arrahmah.com/news/2013/03/05/kontras-densus-88-bisa-diadili-ke-mahkamah-internasional.html

JAKARTA (Arrahmah.com) – Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menyatakan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri dapat dilaporkan ke Mahkamah Internasional yang berkantor di Den Haag, Belanda.

Laporan tersebut, menurutnya, akan membuat institusi itu diselidiki secara independen.

”Kami menilai tindakan yang dilakukan Densus 88 Polri bisa dibawa ke Mahkamah Internasional HAM,” kata Haris seperti dilansir Republika, Senin (4/3/2013).

Haris menambahkan, yang terpenting faktor-faktor persyaratannya terpenuhi dengan bukti-bukti yang ada. ”Asalkan faktor-faktor prasyaratnya terpenuhi. Karena Densus 88 ini representasi aparat negara, maka kejahatan terhadap rakyatnya sendiri bisa diselidiki,” terang Haris.

Haris berpendapat, jika laporan dugaan pelanggaran Densus 88 dibawa ke PBB, maka akan ada penyelidikan secara independen. Tim tersebut akan melakukan verifikasinya sebelum memutuskan apakah kejahatan HAM itu sistematis oleh negara atau orang per orang.

Haris menegaskan, penembakan terhadap terduga teroris yang belum diketahui derajat kesalahannya bisa masuk dalam kaidah ekstra judicial killing. ”Jika pembunuhan atau penembakan itu direncanakan, maka ada pertanggungjawaban komando,” tegas Haris. (bilal/arrahmah.com)

- See more at:

- http://www.arrahmah.com/news/2013/03/05/kontras-densus-88-bisa-diadili-ke-mahkamah-internasional.html#sthash.6QNsIV4l.dpuf

Kezaliman Densus 88: Polri apriori dan mengabaikan kritik Tokoh Umat

Selasa, 23 Rabiul Akhir 1434 H / 5 Maret 2013 20:17

JAKARTA (Arrahmah.com) –

http://www.arrahmah.com/news/2013/03/05/kezaliman-densus-88-polri-apriori-dan-mengabaikan-kritik-tokoh-umat.html

Dengan beredarnya video kedzaliman densus dan beredar luas di tengah masyarakat menurut saya bisa memberikan double efek (efek ganda).

Demikian itu diungkapkan Direktur The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA), Harits Abu Ulya kepada arrahmah.com, Selasa, (5/3/2013) Jakarta.

”Tapi, semua perlu di konfrontir dengan fakta dilapangan terkait efek tersebut,”ungkapnya.

Pertama, menurut Haris, pandangan bahwa video tersebut melahirkan keresahan ditengah masyarakat. Bahkan muncul anggapan akan memprovokasi kelompok bawah tanah melakukan balas dendam terhadap aparat Densus 88 atau aparat kepolisian. Menurutnya terlalu hiperbola.

“Pandangan itu menurut saya agak berlebihan,”jelas Haris.

Menurut Haris, di Papua dulu juga pernah terjadi kasus serupa seorang yang bernama Wayan Yaweni anggota OPM yang disiksa aparat kepolisian beredar luas via dunia maya. Namun, tidak menimbulkan dampak buruk yang luas.

“Tapi, apakah kemudian melahirkan perlawanan massif juga tidak, dan keresahan itu juga terbatas. Justru ketika video kekerasan Densus di klaim melahirkan keresahan yang luar biasa, ini cenderung provokatif membangun opini dengan motif tertentu,” tegasnya.

Kedua,kata Haris, efeknya justru membuat pihak Densus 88 dan BNPT meradang, karena dianggap bisa mengancam eksistensinya dalam menjaga kontinuitas proyek kontra-terorisme. Di titik inilah, menurutnya tidak ketahui bahwa Densus dan BNPT juga bisa melakukan serangan balik baik dengan cara-cara soft (lunak) seperti meminta tokoh-tokoh Ormas tertentu menjadi speaker kepentingan BNPT dan Densus.

“Atau melobi politisi tertentu untuk bersuara sumbang membelas eksistensi Densus ditengah keterpojokannya. Atau bahkan bisa muncul accident berupa chaos atau “bom” yg akan memaksa kehadiran Densus dan melegitimisasi keberadaannya, yang berakhir pada kesimpulan Densus 88 masih diperlukan,” paparnya.

Lanjut Haris, untuk efek pertama, ia rasa tidak akan melahirkan kontraksi sosial (chaos) di teritorial tertentu seperti di Poso. Karena, masyarakat sudah cukup dewasa menyikapi, sedangkan untuk kalau ancaman kelompok bawah tanah, ia menduga tidak akan muncul mengingat kekuatan mereka tidak signifikan. Apalagi saat ini, operasi Maleo 2 juga masih berjalan untuk pulihkan keamanan bahkan untuk memburu 24 DPO versi Densus 88.

Sambung Haris, hal yang paling penting menurutnya, munculnya video di dunia maya dan diputarnya video yang sama dihadapan Kapolri oleh MUI itu sebagai sebuah early warning atas kegelisahan dan keresahan masyarakat yang selama ini terpendam terkait kinerja Densus dalam kasus terorisme.

“Justru kalau ini tidak diapresiasi dengan baik dan Polri tetap apriori dan membisu dengan sikapnya, saya kawatir ini akan melahirkan efek/dampak yang jauh lebih serius bagi kehidupan sosial politik,” tutupnya.

(bilal/arrahmah.com)

- See more at:

- http://www.arrahmah.com/news/2013/03/05/kezaliman-densus-88-polri-apriori-dan-mengabaikan-kritik-tokoh-umat.html#sthash.A4CYLhm6.dpuf

Polri berkilah dan enggan bubarkan Densus 88

Selasa, 23 Rabiul Akhir 1434 H / 5 Maret 2013 13:00

JAKARTA (Arrahmah.com) – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menolak untuk membuabarkan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror yang sedang diterpa dugaan pelanggaran HAM.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Polisi, Boy Rafli Amar beralasan, sesuai visinya, Densus dibentuk untuk menciptakan kondisi Indonesia yang bebas teror, termasuk memberantas aksi teroris.
“Jadi kalau Densus 88 anti teror dibubarkan, terus siapa yang akan menghadapi ancaman teroris, siapa?” kata Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Senin (4/3/ 2013).
Boy juga belum mengakui bahwa rekaman video yang menunjukan kekerasan orang berseragam itu adalah Densus 88, menurutnya belum diketahui secara pasti apakah pelakunya merupakan anggota Densus 88. “Belum tentu personil Densus. Bisa jadi bukan Densus malah,” ungkapnya.
Boy menilai, saat ini keberadaan Densus 88 Anti Teror cukup dibutuhkan. Menurutnya beberapa aksi teror, baik pelaku bom atau pelaku perakitan bom telah banyak yang digagalkan oleh Densus 88.
“Sudah puluhan bom yang diamanakan dan diungkap densus dan tidak meledak. Artinya sudah berapa orang yang diselamatkan Densus? Bayangkan kalau bom itu meledak. Kalau Densus dibubarkkan yang melindungi Indonesia ini siapa,” ujar Boy.
Menurutnya, Densus dibangun dalam suasana bangsa Indonesia sedang menghadapi ancaman setelah bom bali 1 yang menewaskan 200 orang lebih. “Apakah kita bubarkan? Perlu dipikirkan masak-masak karena Densus diperlukan untuk mengawal bangsa bebas dari ancaman terorisme.”
Sebagaimana diberitakan, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mendatangi Mabes Polri untuk mengkritisi tindakan Densus 88 yang dinilainya cenderung represif dalam memberantas terorisme.
Bahkan, Din mengatakan aksi penanganan terorisme oleh Densus 88 Antiteror menghina agama Islam. “Ada tindakan yang dilakukan Densus 88 menangani tersangka terorisme menyinggung kepada agama Islam,” kata Din usai bertemu Kapolri, Kamis (28/1/2013).
Pihaknya, khususnya ulama dan tokoh Islam meminta kepolisian memberikan kontrol terhadap kinerja Densus 88. “Kepada Polri, agar Densus 88 dalam melaksanakan tugasnya jangan melanggar HAM, dan jangan menyentuh simbol serta lambang negara. Ini menjadi kontraproduktif,” ungkapnya. (bilal/arrahmah.com)

Sebarkan!

Raih amal shalih, sebarkan informasi ini...

Pembaca kami juga menyukai

Habib Rizieq: Jika ada oknum Ikhwan masih percaya berita sampah, berimankah orang macam itu???

Turki berniat untuk mengambil kembali anak-anak Turki yang diasuh di Eropa

Ketua DPR: Jika Densus 88 langgar protap, beri sanksi berat

Komnas HAM minta LPSK lindungi saksi kunci dugaan pelanggaran HAM Densus 88

Penelitian ilmiah pengaruh bacaan al Qur'an pada syaraf, otak dan organ tubuh lainnya. Subhanallah, menakjubkan!

Recommended by

Support Kami

Alhamdulillah arrahmah.com tetap eksis dan terus berkembang dengan adanya dukungan dari kaum Muslimin.
Anda bisa memberikan dukungan kepada kami dengan menyebarkan seluas-luasnya informasi yang ada di website ini, menyumbangkan tulisan untuk dimuat, dan juga sumbangan dana untuk biaya operasional.
Informasi donasi: Klik di sini...

- See more at: http://www.arrahmah.com/news/2013/03/05/polri-berkilah-dan-enggan-bubarkan-densus-88.html#sthash.tMsPY4c8.dpuf

JAKARTA (Arrahmah.com) –

http://www.arrahmah.com/news/2013/03/05/polri-berkilah-dan-enggan-bubarkan-densus-88.html

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menolak untuk membubarkan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror yang sedang diterpa dugaan pelanggaran HAM.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Polisi, Boy Rafli Amar beralasan, sesuai visinya, Densus dibentuk untuk menciptakan kondisi Indonesia yang bebas teror, termasuk memberantas aksi teroris.

“Jadi kalau Densus 88 anti teror dibubarkan, terus siapa yang akan menghadapi ancaman teroris, siapa?” kata Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Senin (4/3/ 2013).

Boy juga belum mengakui bahwa rekaman video yang menunjukan kekerasan orang berseragam itu adalah Densus 88, menurutnya belum diketahui secara pasti apakah pelakunya merupakan anggota Densus 88. “Belum tentu personil Densus. Bisa jadi bukan Densus malah,” ungkapnya.

Boy menilai, saat ini keberadaan Densus 88 Anti Teror cukup dibutuhkan. Menurutnya beberapa aksi teror, baik pelaku bom atau pelaku perakitan bom telah banyak yang digagalkan oleh Densus 88.

“Sudah puluhan bom yang diamanakan dan diungkap densus dan tidak meledak. Artinya sudah berapa orang yang diselamatkan Densus? Bayangkan kalau bom itu meledak. Kalau Densus dibubarkkan yang melindungi Indonesia ini siapa,” ujar Boy.

Menurutnya, Densus dibangun dalam suasana bangsa Indonesia sedang menghadapi ancaman setelah bom bali 1 yang menewaskan 200 orang lebih. “Apakah kita bubarkan? Perlu dipikirkan masak-masak karena Densus diperlukan untuk mengawal bangsa bebas dari ancaman terorisme.”

Sebagaimana diberitakan, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mendatangi Mabes Polri untuk mengkritisi tindakan Densus 88 yang dinilainya cenderung represif dalam memberantas terorisme.

Bahkan, Din mengatakan aksi penanganan terorisme oleh Densus 88 Antiteror menghina agama Islam. “Ada tindakan yang dilakukan Densus 88 menangani tersangka terorisme menyinggung kepada agama Islam,” kata Din usai bertemu Kapolri, Kamis (28/1/2013).

Pihaknya, khususnya ulama dan tokoh Islam meminta kepolisian memberikan kontrol terhadap kinerja Densus 88. “Kepada Polri, agar Densus 88 dalam melaksanakan tugasnya jangan melanggar HAM, dan jangan menyentuh simbol serta lambang negara. Ini menjadi kontraproduktif,” ungkapnya. (bilal/arrahmah.com)

- See more at: http://www.arrahmah.com/news/2013/03/05/polri-berkilah-dan-enggan-bubarkan-densus-88.html#sthash.Ol0MXDX0.dpuf

ZA&dunia

Selasa, 05 Maret 2013